Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
IDENTITAS NASIONAL
1. Ady Purnomo - 11301020003
Pengertian dan Tujuan Pendidikan
Kewarganegaraan
1. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan
Pendidikan kewarganegaraan sebenarnya dilakukan dan dikembangkan di seluruh
dunia,meskipun dengan berbagai macam istilah atau nama. Mata kuliah tersebut sering
disebut sebagai civic education, citizenship education, dan bahkan ada yang menyebut
sebagai democracy education. Mata kuliah ini memiliki peran yang strategis dalam
mempersiapkan warganegara yang cerdas, bertanggung jawab dan berkeadaban. Berdasarkan
rumusan "Civic International” (1995), disepakati bahwa pendidikan demokrasi penting untuk
perturnbuhan
civic
culture,
untuk
keberhasilan
pengembangan
dan
pemeliharaan
pemerintahan demokrasi (Mansoer,2005).
2.
Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan
Berdasarkan Keputusan DIRJEN DIKTI No. 43/DIKTI/Kep/2006, tujuan pendidikan
Kewarganegaraan adalah dirumuskan dalam visi, misi dan kompetensi sebagai berikut.
Visi Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah merupakan sumber nilai
dan pedoman dalam pengembangan dan penyelenggaraan program studi, guna mengantarkan
mahasiswa memantapkan kepribadiannya sebagai manusia seutuhnya. Hal ini berdasarkan
pada suatu reafitas yang dihadapi, bahwa mahasiswa adalah sebagai generasi bangsa yang
harus memiliki visi intelektual, religius, berkeadaban, berkemanusiaan dan cinta tanah air dan
bangsanya.
Misi Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah untuk membantu
mahasiswa memantapkan kepribadiannya, agar secara konsisten mampu mewujudkan nilainilai dasar Pancasila, rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam menguasai, menerapkan dan
mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan rasa tanggung jawab dan
bermoral.
Kewarganegaraan
Halaman 1
2. Ady Purnomo - 11301020003
Filsafat Pancasila
1. Pengertian Filsafat
Filsafat adalah satu bidang ilmu yang senahtiasa ada dan menyertai kehidupan
manusia. Secara etimalogis istilah "filsafat" berasal dari bahasa Yunani "philein" yang
artinya "cinta" dan "sophos" yang artinya "hikmah" atau "kebijaksanaan" atau "wisdom"
(Nasution, 1973). Jadi secara harfiah istilah filsafat adalah mengandung makna cinta
kebijaksanaan. Hal ini nampaknya sesuai dengan sejarah timbulnya ilmu pengetahuan,
yang sebelumya di bawah naungan filsafat. Jadi manusia dalam kehidupan pasti memilih
apa pandangan dalam hidup yang dianggap paling benar, paling baik dan membawa
kesejahteraan dalam kehidupannya, dan pilihan manusia sebagai suatu pandangan dalam
hidupnya itulah yang disebut filsafat.
2. Pengertian Pancasila Sebagai Suatu Sistem
Pancasila yang terdiri atas lima sila pada hakikatnya merupakan system filsafat. Yang
dimaksud dengan sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan,
saling bekerjasama untuk satu tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu
kesatuan yang utuh, sistem lazimnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut :
1.
Suatu kesatuan bagian-bagian
2.
Bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi sendiri-sendiri
3.
Saling berhubungan, saling ketergantungan
4.
Kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan bersama (tujuan
sistem)
5.
Terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks (Shore dan Voich,
1974:22).
Pancasila yang terdiri atas bagian-bagian yaitu sila-sila Pancasila setiap sila pada
hakikatnya merupakan suatu asas sendiri, fungsi sendiri-sendiri tujuan tertentu, yaitu
suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. lsi sila-sila Pancasila
pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan. Dasar filsafat Negara Indonesia terdiri atas
lima sila yang masing-masing merupakan suatu asas peradabab: Namun demikian silasila Pancasila itu bersama-sama merupakan suatu kesatuan dan keutuhan, setiap sila
menupakan suatu unsur (bagian yang mutlak) dari kesatuan Pancasila. Maka dasar
Kewarganegaraan
Halaman 2
3. Ady Purnomo - 11301020003
filsafat negara Pancasila adalah merupakan suatu kesatuan yang bersifat majemuk
tunggai (majemuk artinya jamak) (tunggal artinya satu). Konsekuensinya setiap sila tidak
dapat berdiri sendiri terpisah dari sila yang lainnya.
3. Kesatuan Nilai – Nilai Pancasila
a. Susunan Pancasila yang bersifat Hierarkis dan Berbentuk Piramidal
Susunan Pancasila adalah hierarkis dan mempunyai bentuk piramidal.
Pengertian matematika piramidal digunakan untuk menggambarkan hubungan
hierarkhi sila-sila dari Pancasila dalam urut-urutan luas (kwantitas) dan juga
dalam hal sifat-sifatnya (kwalitas).
b. Kesatuan Sila-sila Pancasila yang saling Mengisi dan Saling Mengkualifikasi
Sila-sila Pancasila sebagai
kesatuan dapat
dirumuskan pula dalam
hubungannya saling mengisi atau mengkualifikasi dalam rangka hubungan
hierarkhis piramidal tadi.
1. Sila pertama : Ketuhanan Yang Maha Esa adalah Ketuhanan
yang
berkemanusiaan
yang
adi)
dan-beradab,
yang
berpersatuan Indonesia, yang berkerakyatan yang dipimpin
oleh
hikmat
kebijaksanaan
dalam
permusyawaratan/perwakilan, yang berkeadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia.
2. Sila kedua : kemanusiaan yang adil dan beradab adalah
kemanusiaan yang Berketuhan Yang Maha Esa, yang
berpersatuan Indonesia, yang berkerakyatan yang dipimpin
oleh
hikmat
kebijaksanaan
dalam
permusyawaratan/perwakilan, yang berkeadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia.
3. Sila ketiga : persatuan Indonesia adalah persatuan yang berkeTuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan
beradab, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan
dalam
permusyawaratan/perwakiIan,
yang
berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4. Sila keempat : Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratanlpenwakilan, adalah
kerakyatan
Kewarganegaraan
yang
Berketuhanan
Yang
Maha
Esa,
Halaman 3
4. Ady Purnomo - 11301020003
berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan
Indonesia, yang berkeadilan sosiai bagi seluruh rakyat
Indonesia.
5. Sila kelima : keadiian sosial bagi seluluh rakyat Indonesia
adalah keadilan
yang Berketuhanan Yang Maha Esa,
berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berkerakyatan
yang
dipimpin
oleh
hikmat
kebijaksanaan
dalam
permusyawaratan/perwakilan. (Notonagoro, 1975:43,44).
Kewarganegaraan
Halaman 4
5. Ady Purnomo - 11301020003
Identitas Nasional
1. Pengertian Identitas Nasional
Eksistensi suatu bangsa pada era globalisasi sekarang ini mendapat tantangan yang
sangat kuat, terutama karena pengaruh kekuasaan internasional. Menurut Berger
dalam The Capitalis Revolution, era globalisasi sekarang ini ideology kapitalislah yang
akan menguasai dunia. Kapitalisme telah mengubah masyarakat satu per satu dan
menjadi sistem internasional yang menentukan nasib ekonomi sebagian besar bangsabangsa di dunia, dan secara tidak langsung juga nasib, sosial, politik dan kebudayaan.
Perubahan global ini menurut Fukuyama membawa perubahan suatu ideologi, yaitu dari
ideologi partikular ke arah ideologi universal dan dalam kondisi seperti ini
kapitalismelah yang akan menguasainya.
Istilah “Identitas Nasional” secara terminologis adalah suatu ciri yang dimiliki oleh
suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain.
Berdasarkan pengertian yang demikian ini, maka setiap bangsa di dunia ini akan memiliki
identitas sendiri-sendiri sesuai dengan keunikan, sifat, ciri-ciri serta karakter dari bangsa
tersebut. Demikian pula, hal ini juga sangat ditentukan oleh proses bagaimana bangsa
tersebut terbentuk secara historis. Berdasarkan hakikat pengertian “Identitas Nasional”
sebagaimana dijelaskan di atas, maka identitas nasional suatu bangsa atau lebih populer
disebut sebagai kepribadian suatu bangsa.
Pengertian kepribadian sebagai suatu identitas, sebenarnya pertama kali muncul dari
para pakar psikologi. Manusia sebagai individu sulit dipahami manakala ia terlepas dari
manusia lainnya. Oleh karena itu, manusia dalam melakukan interaksi dengan individu
lainnya senantiasa memiliki suatu sifat kebiasaan, tingkah laku sertakarakter yang khas
yang membedakan manusia tersebut dengan manusia lainnya. Namun demikian, pada
umumnya pengertian atau istilah kepribadian sebagai suatu identitas adalah keseluruhan
atau totalitas dari faktor-faktor biologis,psikologis dan sosiologis yang mendasari tingkah
laku individu. Tingkah laku tersebut terdiri atas kebiasaan, sikap, sifat-sifat serta karakter
yang berada pada seseorang sehingga seseorang tersebut berbeda dengan orang yang
lainnya. Oleh karena itu, kepribadian adalah tercermin pada keseluruhan tingkah laku
seseorang dalam hubungan dengan manusia lain.
Berdasarkan uraian di atas, maka pengertian kepribadian sebagai suatu identitas
nasional suatu bangsa, adalah keseluruhan atau totalitas dari kepribadian individuKewarganegaraan
Halaman 5
6. Ady Purnomo - 11301020003
individu sebagai unsur yang membentuk bangsa tersebut. Oleh karena itu, pengertian
identitas nasional suatu bangsa tidak dapat dipisahkan dengan pengertian “Peoples
Character”, “National Character”, atau “National Identity”.
2. Sejarah Budaya Bangsa Sebagai Akar Identitas Nasional
Bangsa Indonesia terbentuk melalui suatu proses sejarah yang cukup panjang.
Berdasarkan kenyataan objektif tersebut, maka untuk memahami jati diri bangsa
Indonesia serta identitas nasional Indonesia maka tidak dapat dilepaskan dengan akarakar budaya yang mendasari identitas nasional Indonesia.
3. Faktor Faktor Pendukung Kelahiran Identitas Nasional
Kelahiran identitas nasional suatu bangsa memiliki sifat, ciri khas serta keunikan
sendiri-sendiri, yang sangat ditentukan oleh faktor-faktor yang mendukung kelahiran
identitas nasional tersebut. Adapun faktor-faktor yang mendukung kelahiran identitas
nasional bangsa Indonesia, meliputi:
1. Faktor objektif, yang meliputi faktor geografis, ekologis dan demografis,
2. Faktor subjektif, yaitu faktor historis, sosial, politik, dan kebudayaan yang
dimiliki bangsa Indonesia.
Robert de Ventos mengemukakan teori tentang munculnya identitas nasional suatu
bangsa sebagai hasil interaksi historis antara empat faktor penting, yaitu:
1. Faktor Primer, mencakup etnisitas, teritorial, bahasa, agama dan yang sejenisnya.
Bagi bangsa Indonesia yang tersusun atas berbagai macam etnis, bahasa, agama
wilayah, serta bahasa daerah, merupakan suatu kesatuan meskipun berbeda-beda
dengan kekhasan masing-masing. Unsur-unsur yang beraneka ragam yang
masing-masing memiliki ciri khasnya sendiri-sendiri menyatukan diri dalam suatu
persekutuan hidup bersama, yaitu bangsa Indonesia. Kesatuan tersebut tidak
menghilangkan keberanekaragaman, dan hal inilah yang dikenal dengan Bhinneka
Tunggal Ika.
2. Faktor Pendorong, meliputi pembangunan komunikasi dan teknologi, lahirnya
angkatan bersenjata modern dan pembangunan lainnya dalam kehidupan Negara.
Dalam hubungan ini bagi suatu bangsa, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
serta pembangunan negaradan bangsanya juga merupakan suatu identitas nasional
Kewarganegaraan
Halaman 6
7. Ady Purnomo - 11301020003
yang bersifat dinamis. Oleh karena itu, bagi bangsa Indonesia proses pembentukan
identitas nasional yang dinamis ini sangat ditentukan oleh tingkat kemampuan dan
prestasi bangsa Indonesia dalam membangun bangsa dan Negaranya. Dalam
hubungan ini sangat diperlukan persatuan dan kesatuan bangsa, serta langkah yang
sama dalam memajukan bangsa dan Negara Indonesia.
3. Faktor Penarik, mencakup kodifikasi bahasa dalam gramatika yang resmi,
tumbuhnnya birokrasi dan pemantapan sistem pendidikan nasional. Bagi bangsa
Indonesia unsur bahasa telah merupakan bahasa persatuan dan kesatuan nasional,
sehingga bahasa Indonesia telah merupakan bahasa resmi Negara dan bangsa
Indonesia. Bahasa Melayu telah dipilih sebagai bahasa antar etnis yang ada di
Indonesia, meskipun masing-masing etnis atau daerah di Indonesia telah memiliki
bahasa daerah masing-masing.
4. Faktor Reaktif, meliputi penindasan, dominasi, dan pencarian identitas alternatif
melalui memori kolektif rakyat. Penderitaan dan kesengsaraan hidup serta
semangat bersama dalam memperjuangkan kemerdekaan merupakan faktor yang
sangat strategis dalam membentuk memori kolektif rakyat. Semangat perjuangan,
pengorbanan,
menegakkan
kebenaran
dapat
merupakan
identitas
untuk
memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Indonesia.
Kewarganegaraan
Halaman 7