2. Pancasila Sebagai Ideologi Negara dan Dasar Negara
PENGERTIAN IDEOLOGI
• Ideologi adalah seperangkat ide asasi tentang manusia dan seluruh
realitas yang dijadikan pedoman dan cita-cita hidup.
• Ideologi terbagi dua yaitu ideologi secara fungsional dan ideologi
secara struktural.
• Ideologi secara fungsional adalah seperangkat gagasan tentang
kebaikan bersama atau tentang masyarakat dan negara yang
dianggap paling baik. Ideologi secara fungsional terbagi menjadi
dua yaitu ideologi yang doktoriner dan ideologi yang pragmatis.
Ideologi yang doktoriner bagaimana ajaran-ajaran yang terkandung
di dalam ideologi itu dirumuskan secara sistematis dan
pelaksananya diawasi secara ketat oleh aparat partai atau aparat
pemerintahan. Contohnya adalah komunisme. Sedangkan ideologi
pragmatis apabila ajaran-ajaran yang terkandung di dalam ideologi
tersebut tidak dirumuskan secara sistematis dan terinci. Ideologi
itu disosialisasikan secara fungsional melalui kehidupan keluarga,
sistem pendidikan, sistem ekonomi, kehidupan agama, dan sistem
politik.
3. • Kesimpulan ideologi adalah kumpulan gagasan-gagasan, ide-ide,
keyakinan-keyakinan yang menyeluruh dan sistematis, yang menyangkut
berbagai bidang kehidupan manusia.
• Ideologi negara dalam arti cita-cita negara atau cita-cita yang menjadi
dasar bagi suatu sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa yang
bersangkutan pada hakikatnya merupakan asas kerokhanian yang memiliki
ciri:
1.Mempunyai derajat yang tinggi
2.Mewujudkan suatu asas kerokhanian, pandangan dunia, pedoman
hidup, pegangan hidup yang dipelihara.
PENTINGNYA IDEOLOGI BAGI SUATU NEGARA
• Ideologi dimaknai sebagai keseluruhan pandangan, cita-cita, nilai, dan
keyakinan yang ingin mereka wujudkan dalam kenyataan hidup yang
nyata. Ideologi dalam artian ini sangat diperlukan, karena dianggap
mampu membangkitkan kesadaran akan kemerdekaan.
• Fungsi ideologi adalah membentuk identitas atau ciri kelompok atau
bangsa. Ideologi memiliki kecenderungan untuk “memisahkan” kita dari
mereka. Ideologi berfungsi mempersatukan sesama kita. Apabila
dibandingkan dengan agama, agama juga berfungsi mempersatukan orang
dari berbagai pandangan hidup bahkan dari berbagai ideologi.
4. • PENGERTIAN DASAR NEGARA
• Dasar negara adalah landasan kehidupan bernegara. Dasar
negara bagi suatu negara merupakan suatu dasar untuk
mengatur penyelenggaraan negara.
• Negara tanpa dasar negara berarti negara tersebut tidak
memiliki pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan
bernegara, maka akibatnya negara tersebut tidak memiliki
arah dan tujuan yang jelas, sehingga memudahkan munculnya
kekacauan.
• Dasar negara sebagai pedoman hidup bernegara mencakup
cita-cita negara, tujuan negara, norma bernegara.
5. SEJARAH LAHIRNYA PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI
DAN DASAR NEGARA
• Ideologi dan dasar negara kita adalah Pancasila.
Pancasila terdiri dari lima sila. Kelima sila itu adalah:
1. Ketuhanan yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
6. NILAI-NILAI PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA & DASAR
NEGARA
1. Nilai – nilai Pancasila sebagai Ideologi
• Nilai-nilai Pancasila merupakan nilai Ketuhanan , Kemanusiaan
, Persatuan, Kerayakyatan dan Keadilan. Nilai ini merupakan
nilai dasar bagi kehidupan kenegaraan , kebangsaan dan
kemasyarakatan. Nilai Pancasila tergolong nilai kerohanian
yang didalamnya terkandung nilai lainnya secara lengkap dan
harmonis , baik nilai material, nilai vital, nilai
kebenaran(kenyataan) , nilai estetis, nilai etis maupun nilai
religius. Nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bersifat objektif
dan subjektif
7. A.Nilai – nilai Pancasila bersifat objektif maksudnya
• Rumusan dari sila-sila Pancasila itu sendiri memiliki makna yang terdalam
• Inti dari nilai Pancasila akan tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan
bangsa Indonesia
• Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai pokok
kaidah negara yang mendasar
B.Sedangkan nilai-nilai Pancasila bersifat subjektif, bahwa keberadaan nilai-nilai
Pancasila itu bergantung atau terlekat pada bangsa Indonesia itu
sendiri.Hal itu dapat dijelaskan karena
• Nilai –nilai Pancasila itu timbul dari bangsa Indonesia
• Nilai- nilai Pancasila merupakan oandanga hidup bangsa Indonesia
• Nilai-nilai Pancasila didalamnya terkandung nilai- nilai kerohanian
8. Sejarah BPUPKI
BPUPKI adalah sebuah badan yang dibentuk oleh pemerintah
pendudukan balatentara Jepang pada tanggal 29 April 1945 bertepatan
dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Badan ini dibentuk sebagai
upaya mendapatkan dukungan dari bangsa Indonesia dengan
menjanjikan bahwa Jepang akan membantu proses kemerdekaan
Indonesia.
• BPUPKI beranggotakan 67 orang yang diketuai oleh Dr. Kanjeng
Raden Tumenggung (K.R.T.) Radjiman Wedyodiningrat dengan wakil
ketua Ichibangase Yosio (orang Jepang)dan Raden Pandji Soeroso.
• Tugas dari BPUPKI sendiri adalah mempelajari dan menyelidiki hal-hal
yang berkaitan dengan aspek-aspek politik, ekonomi, tata
pemerintahan, dan hal-hal yang diperlukan dalam usaha pembentukan
negara Indonesia merdeka.
• Pada tanggal 7 Agustus 1945, Jepang membubarkan BPUPKI dan
kemudian membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)
atau dalam bahasa Jepang: Dokuritsu Junbi Inkai.
9. PPKN
Sidang BPUPKI
SIDANG PERTAMA:
• Sidang pertama diadakan di gedung Chuo Sangi In di Jalan
Pejambon 6 Jakarta yang kini dikenal dengan sebutan Gedung
Pancasila. Pada zaman Belanda, gedung tersebut merupakan
gedung Volksraad, lembaga DPR pada jaman kolonial Belanda.
• Sebelumnya agenda sidang diawali dengan membahas pandangan
mengenai bentuk negara Indonesia, yakni disepakati berbentuk
"Negara Kesatuan Republik Indonesia" ("NKRI“)
• Sidang dibuka pada tanggal 28 Mei 1945 dan pembahasan dimulai
keesokan harinya 29 Mei 1945 dengan tema dasar negara. Pada
rapat pertama ini terdapat 3 orang yang mengajukan pendapatnya
tentang dasar negara.
10. • masa persidangan BPUPKI yang pertama ini adalah mendengarkan pidato
dari tiga orang tokoh utama pergerakan nasional Indonesia, yang
mengajukan pendapatnya tentang dasar negara Republik Indonesia itu
adalah sebagai berikut:
1. Sidang tanggal 29 Mei 1945, Mr. Prof. Mohammad Yamin, S.H.
berpidato mengemukakan gagasan mengenai rumusan lima asas dasar
negara Republik Indonesia, yaitu: “1. Peri Kebangsaan; 2. Peri
Kemanusiaan; 3. Peri Ketuhanan; 4. Peri Kerakyatan; dan 5.
Kesejahteraan Rakyat”.
2. Sidang tanggal 31 Mei 1945, Prof. Mr. Dr. Soepomo berpidato
mengemukakan gagasan mengenai rumusan lima prinsip dasar negara
Republik Indonesia, yang beliau namakan "Dasar Negara Indonesia
Merdeka", yaitu: “1. Persatuan; 2. Kekeluargaan; 3. Mufakat dan
Demokrasi; 4. Musyawarah; dan 5. Keadilan Sosial”.
3. Sidang tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno berpidato mengemukakan
gagasan mengenai rumusan lima sila dasar negara Republik Indonesia,
yang beliau namakan "Pancasila", yaitu: “1. Kebangsaan Indonesia; 2.
Internasionalisme dan Peri Kemanusiaan; 3. Mufakat atau Demokrasi; 4.
Kesejahteraan Sosial; dan 5. Ketuhanan Yang Maha Esa”.
Masa persidangan BPUPKI yang pertama ini dikenang dengan sebutan detik-detik
lahirnya Pancasila dan tanggal 1 Juni ditetapkan dan diperingati
sebagai hari lahirnya Pancasila.
11. SIDANG KEDUA :
• Rapat kedua berlangsung 10-16 Juli 1945 dengan tema bahasan
bentuk negara, wilayah negara, kewarganegaraan, rancangan
Undang-Undang Dasar, ekonomi dan keuangan, pembelaan negara,
pendidikan dan pengajaran.
• Pada tanggal 11 Juli 1945 Panitia Perancang UUD membentuk lagi
panitia kecil beranggotakan 7 orang yaitu:Prof. Dr. Mr.
Soepomo;Mr. Wongsonegoro;Mr. Achmad Soebardjo;Mr. A.A.
Maramis;Mr. R.P. Singgih;H. Agus Salim;Dr. Soekiman.
• Pada tanggal 13 Juli 1945 Panitia Perancang UUD mengadakan
sidang untuk membahas hasil kerja panitia kecil perancang UUD
tersebut.
• Pada tanggal 14 Juli 1945, rapat pleno BPUPKI menerima laporan
Panitia Perancang UUD yang dibacakan oleh Ir. Soekarno. Dalam
laporan tersebut tercantum tiga masalah pokok yaitu: a. pernyataan
Indonesia merdeka b. pembukaan UUD c. batang tubuh UUD
• Konsep proklamasi kemerdekaan rencananya akan disusun dengan
mengambil tiga alenia pertama Piagam Jakarta. Sedangkan konsep
Undang-Undang Dasar hampir seluruhnya diambil dari alinea
keempat Piagam Jakarta
12. Sejarah PPKI
• Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI adalah panitia yang
bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, sebelum panitia
ini terbentuk, sebelumnya telah berdiri BPUPKI namun karena dianggap
terlalu cepat ingin melaksanakan proklamasi kemerdekaan, maka Jepang
membubarkannya dan membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan
Indonesia (PPKI) (Dokuritsu Junbi inkai).
• Dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 yang diketuai oleh Ir. Soekarno.
Badan ini merupakan badan yang dibentuk sebelum MPR dibentuk.
• Pada awalnya PPKI beranggotakan 21 orang (12 orang dari Jawa, 3 orang
dari Sumatra, 2 orang dari Sulawesi, 1 orang dari Kalimantan, 1 orang dari
Nusa Tenggara, 1 orang dari Maluku, 1 orang dari golongan Tionghoa).
13. Sidang PPKI
• Pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI melakukan rapat yang
membahas :
1. Penetapan dan pengesahan Pembukaan UUD 1945
Sebelum disahkan, terdapat perubahan dalam UUD 1945, yaitu:
• Kata Muqaddimah diganti dengan kata Pembukaan.
• Pada pembukaan alinea keempat anak kalimat Ketuhanan, dengan
menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti
dengan Ketuhanan yang Maha Esa.
• Pada pembukaan alinea keempat anak kalimat Menurut
kemanusiaan yang adil dan beradab diganti menjadi Kemanusiaan
yang adil dan beradab.
• Pada Pasal 6 Ayat (1) yang semula berbunyi Presiden ialah orang
Indonesia asli dan beragama Islam diganti menjadi Presiden ialah
orang Indonesia asli.
2. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
Pemilihan Presiden danWakil Presidan dilakukan dengan aklamasi atas
usul dari Otto Iskandardinata dan mengusulkan agar Ir. Soekarno
menjadi presiden dan Moh. Hatta sebagai wakil presiden. Usul ini
diterima oleh seluruh anggota PPKI.
3. Pembentukan Badan Komite Nasional sbg pembantu presiden
14. • Pada tanggal 19 Agustus 1945 PPKI mengadakan rapat
lanjutan yg menghasilkan :
1. Penetapan 12 menteri yang membantu tugas presiden
2. Membagi wilayah Indonesia menjadi 8 Propinsi
• Pada tanggal 22 Agustus 1945 PPKI mengadakan rapat
lanjutan yg menghasilkan: Untuk menghadapi kekuatan
Jepang dan Sekutu pemerintah Indonesia membentuk Badan
Kemanan Rakyat ( BKR ) pada tanggal 22 Agustus 1945
yang berada di bawah wewenang KNIP. Oleh karena
datangnya pasukan Sekutu dan NICA yang silih berganti
sehingga pemerintah memutuskan dibentuknya Tentara
Keamanan Rakyat ( TKR ) pada tanggal 5 Oktober
1945.Pada tanggal 1 Januari 1946 diubah menjadi Tentara
Keselamatan Rakyat ( TKR ) lalu tanggal 26 Januari
berubah menjadi Tentara Republik Indonesia ( TRI ). Untuk
menyempurnakan TRI maka pemerintah membentuk Tentara
Nasional Indonesia ( TNI ) tanggal 7 Juni 1947.
