SlideShare a Scribd company logo
1 of 15
PUTU ELVIRA YULIANTHI
1608511050
JURUSAN KIMIA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
LATAR BELAKANG
Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang
sedang berjuang dan mendambakan terciptanya good
governance. Namun, keadaan saat ini menunjukkan bahwa
hal tersebut masih sangat jauh dari harapan. Kepentingan
politik, KKN, peradilan yang tidak adil, bekerja di luar
kewenangan, dan kurangnya integritas dan transparansi
adalah beberapa masalah yang membuat pemerintahan
yang baik masih belum bisa tercapai.
CONTOH KASUS DALAM PENERAPAN GOOD
GOVERNANCE
KASUS KORUPSI GAYUS
TAMBUNAN
Bank Indonesia (BI) memberikan
sanksi kepada Bank Mega,
Bank Pani, Bank Jabar Banten,
dan Bank Mestika Dharma
Kasus Pelanggaran Good Corporate
Governance oleh PT. Katarina Utama
RUMUSAN MASALAH
1.Dugaan apa saja yang dituduhkan kepada Gayus ?
2.Apa saja kerugian yang ditanggung oleh Negara atas perbuatan yang dilakukan Gayus ?
3.Pasal serta jeratan hukum apa saja yang menjerat kasus Gayus Tambunan?
4.Apa yang mendasari PT Bank Mega Tbk, PT Bank Panin Tbk, PT Bank Jabar Banten Tbk dan
PT Bank Mestika Dharma tidak menerapkan Good Corporate Governance (GCG) ?
5.Apa tindakan yang dilakukan Bank Indonesia (BI) dalam menyelesaikan permasalahan terhadap
PT Bank Mega Tbk, PT Bank Panin Tbk, PT Bank Jabar Banten Tbk dan PT Bank Mestika Dharma ?
6.Apa dampak dari tidak diterapkannya Good Corporate Governance (GCG) ?
7.Apa saja pelanggaran yang dilakukan PT. Katarina Utama terhadap prinsip-prinsip GCG ?
8.Apa saja dampak yang diterima oleh PT. Katarina Utama terhadap Pelanggaran GCG ?
TUJUAN DAN BATASAN PERMASALAHAN
1.Untuk mengetahui lebih dalam
mengenai tindakan korupsi yang
dilakukan Gayus Tambunan
2.Untuk mengetahui permasalahan
apa yang terjadi pada PT Bank Mega
Tbk, PT Bank Panin Tbk, PT Bank
Jabar Banten Tbk dan PT Bank
Mestika Dharma
3.Untuk mengetahui penyelewangan
apa saja yang dilakukan PT. Katarina
Utama serta dampak dari
penyelewangan tersebut
1.Kasus korupsi yang dilakukan
oleh Gayus Tambunan
2.Kasus permasalahan PT Bank
Mega Tbk, PT Bank Panin Tbk,
PT Bank Jabar Banten Tbk dan
PT Bank Mestika Dharma
3.Penyelewangan terhadap
prinsip-prinsip good governance
yang dilakukan PT Katarina
Utama dan dampak dari
penyelewangan tersebut
LANDASAN TEORI
good governance adalah suatu
peyelegaraan manajemen
pembangunan yang solid dan
bertanggung jawab yang sejalan
dengan prinsip demokrasi dan
pasar yang efisien, penghindaran
salah alokasi dana investasi dan
pencegahan korupsi baik secara
politik maupun secara administratif
menjalankan disiplin anggaran serta
penciptaan legal dan politican
framework bagi tumbuhnya aktifitas
usaha. Prinsip-prinsip
Good
Governence
Akuntabilitas
Pengawasan
Daya Tangkap
Profesionalisme
Efisiensi dan Efektivitas
Transparansi
Wawasan ke Depan
Partisipasi
Penegakan Hukum
permasalahan penerapan Good Governance
Reformasi birokrasi
belum berjalan sesuai
dengan tuntutan
masyarakat
Tingginya kompleksitas
permasalahan dalam
mencari solusi perbaikan
Makin meningkatnya
tuntutan akan partisipasi
masyarakat dalam
kebijakan publik
Masih tingginya tingkat
penyalahgunaan wewenang,
banyaknya praktek KKN, dan masih
lemahnya pengawasan terhadap
kinerja aparatur
Meningkatnya tuntutan dalam
pelimpahan tanggung jawab,
kewenangan dan pengambilan
keputusan dalam era desentralisasi
Meningkatnya tuntutan penerapan
prinsip-prinsip tata kepemerintahan
yang baik antara lain transparansi,
akuntabilitas dan kualitas kinerja publik
serta taat pada hukum
Rendahnya kinerja sumber
daya manusia dan
kelembagaan aparatur
Kasus Korupsi Gayus Tambunan
1.Mengenai perbuatan mengurangi keberatan pajak PT. Surya Alam
Tunggal dengan total Rp 570.952.000 ,-
2.Gayus terbukti menerima suap sebesar Rp 925.000.000 ,- dari
Roberto Santonius, konsultan pajak terkait dengan kepengurusan
gugatan keberatan pajak PT. Metropolitan Retailmart.
3.Pencucian uang terkait dengan penyimpanan uang yang disimpan
di safe deposit box Bank Mandiri cabang Kelapa Gading serta
beberapa rekening lainnya.
4.Gayus menyuap sejumlah petugas Rumah Tahanan Brimob Kelapa
Dua, Depok, serta kepala Rutan Iwan Susanto yang jumlahnya
sebesar Rp 1.500.000 ,- hingga Rp 4.000.000 ,-.
5.Gayus memberikan keterangan palsu kepada Penyidik perihal
uang sebesar Rp 24.600.000.000 didalam rekening tabungannya.
Kasus Good Corporate Governance di Indonesia
Bank Indonesia (BI) memberikan sanksi
kepada empat bank. Keempat bank tersebut
adalah PT Bank Mega Tbk, PT Bank Panin
Tbk, PT Bank Jabar Banten Tbk dan PT Bank
Mestika Dharma. Hal ini dikarenakan keempat
bank tersebut tak menerapkan Good
Corporate Governance (GCG).
Terkait permasalahan ini, Bank Indonesia (BI)
melakukan rapat tertutup bersama DPR serta
melakukan mediasi lebih intensif terhadap
keempat bank yang terlibat masalah, proaktif
dan menegakkan governancy.
Kasus Pelanggaran Good Corporate Governance Oleh PT
Katarina
Kasus Pelanggaran Good Corporate
Governance oleh PT. Katarina Utama Tbk.
Berkaitan dengan pasar modal di Indonesia.
Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip GCG:
1.Keadilan/Kewajaran (Fairness)
2.Prinsip Transparansi (Keterbukaan)
3.Prinsip Akuntabilitas
4.Prinsip Responsibilitas (Tanggung Jawab)
5.Prinsip Kemandirian
Solusi Terhadap Permasalahan Good Governance di Indonesia
Beberapa cara yang cukup efektif untuk
menanggulangi korupsi
Merestrukturisasi organisasi di berbagai sektor pemerintahan
Meningkatkan kesejahteraan pegawai
Penegakan hukum secara tegas dengan menerapkan peraturan perundang-undangan yang
mengatur tentang korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Meningkatkan kesadaran seluruh elemen bangsa
Menciptakan pemerintahan yang bersih, jujur, dan terbuka.
Pencatatan kekayaan aparatur negara secara berkala
Menanamkan rasa nasionalisme sejak dini
memberikan pendidikan tentang dampak yang ditimbulkan akibat korupsi, kolusi, dan nepotisme
membangun karakter generasi penerus bangsa yang berkarakter Pancasila
Solusi untuk menangani kasus-kasus Good Governance di Indonesia
Langka Internal
Meluruskan orientasi. Reformasi
birokrasi harus berorientasi pada
demokratisasi dan bukan pada
kekuasaan
Memperkuat komitmen
Membangun kultur baru
Rasionalisasi
Memperkuat payung hukum
Peningkatan kualitas SDM
Langka Eksternal
Komitmen dan keteladanan
elit politik
Pengawasan yang dilakukan
oleh masyarakat
SIMPULAN DAN SARAN
Good governance adalah suatu peyelegaraan
manajemen pembangunan yang solid dan
bertanggung jawab. Namun dalam prakteknya
banyak sekali terjadi penyelewangan-penyelewangan
terhadap penerapan good governance di Indonesia.
Masalah yang pasti terjadi dalam hal ini adalah
tindakan korupsi yang dilakukan oleh pihak-pihak
Tertentu terutama pihak yang memiliki kekuasaan
tinggi, salah satu contohnya adalah kasus korupsi
gayus Tambunan. Selain itu, banyak pihak yang
telah menyalahgunakan kekuasaan untuk
kepentingan pribadi. Seperti masalah yang dialami
PT Bank Mega Tbk, PT Bank Panin Tbk, PT Bank
Jabar Banten Tbk dan PT Bank Mestika Dharma,
serta kasus PT Katarina Utama.
Dalam hal ini, saran yang paling tepat adalah
kesadaran dari individu masing-masing untuk
selalu menekankan bahwa tindakan-tindakan
seperti kasus-kasus yang telah dibahas diatas
dapat merugikan diri sendiri dan merugikan
banyak pihak. Selain itu pemerintah juga harus
lebih tegas dalam menangani
permasalahan-permasalahn tersebut, terutama
kasus tindakan korupsi agar tidak merugikan
negara juga masyarakat kecil.
Sehingga tingkat perekonomian di
Indonesia bisa meningkat dan dapat bersaing
di jaman globalisasi seperti sekarang ini.

More Related Content

Viewers also liked

GOOD AND CLEAN GOVERNANCE
GOOD AND CLEAN GOVERNANCEGOOD AND CLEAN GOVERNANCE
GOOD AND CLEAN GOVERNANCETria Duga
 
Clean and good governance
Clean and good governanceClean and good governance
Clean and good governanceimas lusyani
 
Good Governance dan Pelayanan Publik
Good Governance dan Pelayanan PublikGood Governance dan Pelayanan Publik
Good Governance dan Pelayanan PublikMuhammad Muzayyin
 
Good governance (tata pemerintahan yang baik)
Good governance (tata pemerintahan yang baik)Good governance (tata pemerintahan yang baik)
Good governance (tata pemerintahan yang baik)Gandoes Wt
 
Be & gg, ade, hapzi ali, ethics and business, good corporate governance, ...
Be & gg, ade, hapzi ali, ethics and business, good corporate governance, ...Be & gg, ade, hapzi ali, ethics and business, good corporate governance, ...
Be & gg, ade, hapzi ali, ethics and business, good corporate governance, ...adecaswito
 
Pemahaman terhadap Tata Kepemerintahan yang Baik (Good Governance)
Pemahaman terhadap Tata Kepemerintahan yang Baik (Good Governance)Pemahaman terhadap Tata Kepemerintahan yang Baik (Good Governance)
Pemahaman terhadap Tata Kepemerintahan yang Baik (Good Governance)Dadang Solihin
 
Makalah good governance
Makalah good governanceMakalah good governance
Makalah good governanceKhuzain Achmed
 
Filsafat ilmu aksiologi
Filsafat ilmu aksiologiFilsafat ilmu aksiologi
Filsafat ilmu aksiologiimas lusyani
 
Good governance an islamic perspective
Good governance   an islamic perspectiveGood governance   an islamic perspective
Good governance an islamic perspectiveAnis Ahmad
 

Viewers also liked (9)

GOOD AND CLEAN GOVERNANCE
GOOD AND CLEAN GOVERNANCEGOOD AND CLEAN GOVERNANCE
GOOD AND CLEAN GOVERNANCE
 
Clean and good governance
Clean and good governanceClean and good governance
Clean and good governance
 
Good Governance dan Pelayanan Publik
Good Governance dan Pelayanan PublikGood Governance dan Pelayanan Publik
Good Governance dan Pelayanan Publik
 
Good governance (tata pemerintahan yang baik)
Good governance (tata pemerintahan yang baik)Good governance (tata pemerintahan yang baik)
Good governance (tata pemerintahan yang baik)
 
Be & gg, ade, hapzi ali, ethics and business, good corporate governance, ...
Be & gg, ade, hapzi ali, ethics and business, good corporate governance, ...Be & gg, ade, hapzi ali, ethics and business, good corporate governance, ...
Be & gg, ade, hapzi ali, ethics and business, good corporate governance, ...
 
Pemahaman terhadap Tata Kepemerintahan yang Baik (Good Governance)
Pemahaman terhadap Tata Kepemerintahan yang Baik (Good Governance)Pemahaman terhadap Tata Kepemerintahan yang Baik (Good Governance)
Pemahaman terhadap Tata Kepemerintahan yang Baik (Good Governance)
 
Makalah good governance
Makalah good governanceMakalah good governance
Makalah good governance
 
Filsafat ilmu aksiologi
Filsafat ilmu aksiologiFilsafat ilmu aksiologi
Filsafat ilmu aksiologi
 
Good governance an islamic perspective
Good governance   an islamic perspectiveGood governance   an islamic perspective
Good governance an islamic perspective
 

Similar to Good Governance dan Kasus Pelanggarannya di Indonesia

Studi Kasus Korupsi.docx
Studi Kasus Korupsi.docxStudi Kasus Korupsi.docx
Studi Kasus Korupsi.docxEHenriawanYunus
 
7, BE & GG, Novita Herlissha, Prof. Dr. Ir. Hapzi Ali, MM, CMA, Ethical Issue...
7, BE & GG, Novita Herlissha, Prof. Dr. Ir. Hapzi Ali, MM, CMA, Ethical Issue...7, BE & GG, Novita Herlissha, Prof. Dr. Ir. Hapzi Ali, MM, CMA, Ethical Issue...
7, BE & GG, Novita Herlissha, Prof. Dr. Ir. Hapzi Ali, MM, CMA, Ethical Issue...NovitaHerlissha
 
Etika profesi tugas 1
Etika profesi tugas 1Etika profesi tugas 1
Etika profesi tugas 1Faiq Zulu
 
be dan gg, prof. dr. ir. hapzi ali, cma, KKN
be dan gg, prof. dr. ir. hapzi ali, cma, KKNbe dan gg, prof. dr. ir. hapzi ali, cma, KKN
be dan gg, prof. dr. ir. hapzi ali, cma, KKNFIkri Aulawi Rusmahafi
 
Akuntansi Pemerintahan
Akuntansi PemerintahanAkuntansi Pemerintahan
Akuntansi PemerintahanRestiPutri6
 
BE & GG , Parluhutan, Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA “ BE & GG Minggu 13 Corrupti...
BE & GG , Parluhutan, Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA   “ BE & GG Minggu 13 Corrupti...BE & GG , Parluhutan, Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA   “ BE & GG Minggu 13 Corrupti...
BE & GG , Parluhutan, Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA “ BE & GG Minggu 13 Corrupti...parluhutan silitonga
 
BE & GG , Parluhutan, Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA “ BE & GG Minggu 13 Corrupti...
BE & GG , Parluhutan, Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA   “ BE & GG Minggu 13 Corrupti...BE & GG , Parluhutan, Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA   “ BE & GG Minggu 13 Corrupti...
BE & GG , Parluhutan, Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA “ BE & GG Minggu 13 Corrupti...parluhutan silitonga
 
BE & GG , Parluhutan, Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA “ BE & GG Minggu 13 Corrupti...
BE & GG , Parluhutan, Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA   “ BE & GG Minggu 13 Corrupti...BE & GG , Parluhutan, Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA   “ BE & GG Minggu 13 Corrupti...
BE & GG , Parluhutan, Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA “ BE & GG Minggu 13 Corrupti...parluhutan silitonga
 
Akuntansi Pemerintahan
Akuntansi PemerintahanAkuntansi Pemerintahan
Akuntansi PemerintahanDiaryDVN
 
Elaborasi Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro
Elaborasi Undang-Undang Lembaga Keuangan MikroElaborasi Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro
Elaborasi Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikroirawan d soedradjat
 
Cepat berantas korupsi
Cepat berantas korupsiCepat berantas korupsi
Cepat berantas korupsiMuslihin Hilim
 
Laporan Ilmiah Kasus Korupsi E-KTP
Laporan Ilmiah Kasus Korupsi E-KTPLaporan Ilmiah Kasus Korupsi E-KTP
Laporan Ilmiah Kasus Korupsi E-KTPyaumilannisa
 
7, be & gg, novita dewi purnama, hapzi ali, ethical issues in financial m...
7, be & gg, novita dewi purnama, hapzi ali, ethical issues in financial m...7, be & gg, novita dewi purnama, hapzi ali, ethical issues in financial m...
7, be & gg, novita dewi purnama, hapzi ali, ethical issues in financial m...Imam Arifin
 
Be & gg, fikri aulawi, 551117110125, prof. dr. ir. hapzi ali, cma, korupsi ko...
Be & gg, fikri aulawi, 551117110125, prof. dr. ir. hapzi ali, cma, korupsi ko...Be & gg, fikri aulawi, 551117110125, prof. dr. ir. hapzi ali, cma, korupsi ko...
Be & gg, fikri aulawi, 551117110125, prof. dr. ir. hapzi ali, cma, korupsi ko...FIkri Aulawi Rusmahafi
 
Tantangan ekonomi indonesia
Tantangan ekonomi indonesiaTantangan ekonomi indonesia
Tantangan ekonomi indonesiaMuhammad Aufa
 
Tugas Akuntansi Pemerintah - Analisis Berita
Tugas Akuntansi Pemerintah - Analisis BeritaTugas Akuntansi Pemerintah - Analisis Berita
Tugas Akuntansi Pemerintah - Analisis BeritaRobyRenaldi
 
BE & GG,Deny Dermawan, Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA, Corruption and Fraud, Univer...
BE & GG,Deny Dermawan, Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA, Corruption and Fraud, Univer...BE & GG,Deny Dermawan, Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA, Corruption and Fraud, Univer...
BE & GG,Deny Dermawan, Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA, Corruption and Fraud, Univer...Deny Dermawan
 
BE & GG,Deny Dermawan, Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA, Corruption and Fraud, Univer...
BE & GG,Deny Dermawan, Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA, Corruption and Fraud, Univer...BE & GG,Deny Dermawan, Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA, Corruption and Fraud, Univer...
BE & GG,Deny Dermawan, Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA, Corruption and Fraud, Univer...Deny Dermawan
 

Similar to Good Governance dan Kasus Pelanggarannya di Indonesia (20)

Studi Kasus Korupsi.docx
Studi Kasus Korupsi.docxStudi Kasus Korupsi.docx
Studi Kasus Korupsi.docx
 
7, BE & GG, Novita Herlissha, Prof. Dr. Ir. Hapzi Ali, MM, CMA, Ethical Issue...
7, BE & GG, Novita Herlissha, Prof. Dr. Ir. Hapzi Ali, MM, CMA, Ethical Issue...7, BE & GG, Novita Herlissha, Prof. Dr. Ir. Hapzi Ali, MM, CMA, Ethical Issue...
7, BE & GG, Novita Herlissha, Prof. Dr. Ir. Hapzi Ali, MM, CMA, Ethical Issue...
 
Etika profesi tugas 1
Etika profesi tugas 1Etika profesi tugas 1
Etika profesi tugas 1
 
be dan gg, prof. dr. ir. hapzi ali, cma, KKN
be dan gg, prof. dr. ir. hapzi ali, cma, KKNbe dan gg, prof. dr. ir. hapzi ali, cma, KKN
be dan gg, prof. dr. ir. hapzi ali, cma, KKN
 
Akuntansi Pemerintahan
Akuntansi PemerintahanAkuntansi Pemerintahan
Akuntansi Pemerintahan
 
BE & GG , Parluhutan, Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA “ BE & GG Minggu 13 Corrupti...
BE & GG , Parluhutan, Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA   “ BE & GG Minggu 13 Corrupti...BE & GG , Parluhutan, Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA   “ BE & GG Minggu 13 Corrupti...
BE & GG , Parluhutan, Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA “ BE & GG Minggu 13 Corrupti...
 
BE & GG , Parluhutan, Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA “ BE & GG Minggu 13 Corrupti...
BE & GG , Parluhutan, Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA   “ BE & GG Minggu 13 Corrupti...BE & GG , Parluhutan, Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA   “ BE & GG Minggu 13 Corrupti...
BE & GG , Parluhutan, Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA “ BE & GG Minggu 13 Corrupti...
 
BE & GG , Parluhutan, Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA “ BE & GG Minggu 13 Corrupti...
BE & GG , Parluhutan, Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA   “ BE & GG Minggu 13 Corrupti...BE & GG , Parluhutan, Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA   “ BE & GG Minggu 13 Corrupti...
BE & GG , Parluhutan, Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA “ BE & GG Minggu 13 Corrupti...
 
Akuntansi Pemerintahan
Akuntansi PemerintahanAkuntansi Pemerintahan
Akuntansi Pemerintahan
 
Bab 6
Bab 6Bab 6
Bab 6
 
Elaborasi Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro
Elaborasi Undang-Undang Lembaga Keuangan MikroElaborasi Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro
Elaborasi Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro
 
Cepat berantas korupsi
Cepat berantas korupsiCepat berantas korupsi
Cepat berantas korupsi
 
Laporan Ilmiah Kasus Korupsi E-KTP
Laporan Ilmiah Kasus Korupsi E-KTPLaporan Ilmiah Kasus Korupsi E-KTP
Laporan Ilmiah Kasus Korupsi E-KTP
 
7, be & gg, novita dewi purnama, hapzi ali, ethical issues in financial m...
7, be & gg, novita dewi purnama, hapzi ali, ethical issues in financial m...7, be & gg, novita dewi purnama, hapzi ali, ethical issues in financial m...
7, be & gg, novita dewi purnama, hapzi ali, ethical issues in financial m...
 
Be & gg, fikri aulawi, 551117110125, prof. dr. ir. hapzi ali, cma, korupsi ko...
Be & gg, fikri aulawi, 551117110125, prof. dr. ir. hapzi ali, cma, korupsi ko...Be & gg, fikri aulawi, 551117110125, prof. dr. ir. hapzi ali, cma, korupsi ko...
Be & gg, fikri aulawi, 551117110125, prof. dr. ir. hapzi ali, cma, korupsi ko...
 
Tantangan ekonomi indonesia
Tantangan ekonomi indonesiaTantangan ekonomi indonesia
Tantangan ekonomi indonesia
 
Tugas Akuntansi Pemerintah - Analisis Berita
Tugas Akuntansi Pemerintah - Analisis BeritaTugas Akuntansi Pemerintah - Analisis Berita
Tugas Akuntansi Pemerintah - Analisis Berita
 
BE & GG,Deny Dermawan, Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA, Corruption and Fraud, Univer...
BE & GG,Deny Dermawan, Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA, Corruption and Fraud, Univer...BE & GG,Deny Dermawan, Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA, Corruption and Fraud, Univer...
BE & GG,Deny Dermawan, Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA, Corruption and Fraud, Univer...
 
BE & GG,Deny Dermawan, Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA, Corruption and Fraud, Univer...
BE & GG,Deny Dermawan, Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA, Corruption and Fraud, Univer...BE & GG,Deny Dermawan, Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA, Corruption and Fraud, Univer...
BE & GG,Deny Dermawan, Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA, Corruption and Fraud, Univer...
 
yunsari asike.pdf
yunsari asike.pdfyunsari asike.pdf
yunsari asike.pdf
 

Recently uploaded

PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptxPPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptxnerow98
 
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxMateri Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxRezaWahyuni6
 
442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx
442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx
442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptxHendryJulistiyanto
 
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdfTUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdfElaAditya
 
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Abdiera
 
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdfKelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdftsaniasalftn18
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...Kanaidi ken
 
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdfBab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdfbibizaenab
 
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru PenggerakAksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggeraksupriadi611
 
Lembar Catatan Percakapan Pasca observasidocx
Lembar Catatan Percakapan Pasca observasidocxLembar Catatan Percakapan Pasca observasidocx
Lembar Catatan Percakapan Pasca observasidocxbkandrisaputra
 
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptxMateri Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptxRezaWahyuni6
 
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdfKelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdfCloverash1
 
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdfREFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdfirwanabidin08
 
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMLaporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMmulyadia43
 
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptx
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptxKONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptx
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptxawaldarmawan3
 
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar  mata pelajaranPPKn 2024.pdf2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar  mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdfsdn3jatiblora
 
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptx
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptxPrakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptx
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptxSyaimarChandra1
 
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptx
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptxKesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptx
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptxDwiYuniarti14
 
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptxAKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptxWirionSembiring2
 
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docxTugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docxmawan5982
 

Recently uploaded (20)

PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptxPPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
 
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxMateri Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
 
442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx
442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx
442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx
 
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdfTUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
 
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
 
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdfKelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
 
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdfBab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
 
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru PenggerakAksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
 
Lembar Catatan Percakapan Pasca observasidocx
Lembar Catatan Percakapan Pasca observasidocxLembar Catatan Percakapan Pasca observasidocx
Lembar Catatan Percakapan Pasca observasidocx
 
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptxMateri Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
 
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdfKelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
 
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdfREFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
 
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMLaporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
 
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptx
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptxKONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptx
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptx
 
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar  mata pelajaranPPKn 2024.pdf2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar  mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
 
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptx
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptxPrakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptx
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptx
 
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptx
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptxKesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptx
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptx
 
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptxAKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
 
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docxTugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
 

Good Governance dan Kasus Pelanggarannya di Indonesia

  • 1. PUTU ELVIRA YULIANTHI 1608511050 JURUSAN KIMIA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
  • 2. LATAR BELAKANG Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang sedang berjuang dan mendambakan terciptanya good governance. Namun, keadaan saat ini menunjukkan bahwa hal tersebut masih sangat jauh dari harapan. Kepentingan politik, KKN, peradilan yang tidak adil, bekerja di luar kewenangan, dan kurangnya integritas dan transparansi adalah beberapa masalah yang membuat pemerintahan yang baik masih belum bisa tercapai.
  • 3. CONTOH KASUS DALAM PENERAPAN GOOD GOVERNANCE KASUS KORUPSI GAYUS TAMBUNAN Bank Indonesia (BI) memberikan sanksi kepada Bank Mega, Bank Pani, Bank Jabar Banten, dan Bank Mestika Dharma
  • 4. Kasus Pelanggaran Good Corporate Governance oleh PT. Katarina Utama
  • 5. RUMUSAN MASALAH 1.Dugaan apa saja yang dituduhkan kepada Gayus ? 2.Apa saja kerugian yang ditanggung oleh Negara atas perbuatan yang dilakukan Gayus ? 3.Pasal serta jeratan hukum apa saja yang menjerat kasus Gayus Tambunan? 4.Apa yang mendasari PT Bank Mega Tbk, PT Bank Panin Tbk, PT Bank Jabar Banten Tbk dan PT Bank Mestika Dharma tidak menerapkan Good Corporate Governance (GCG) ? 5.Apa tindakan yang dilakukan Bank Indonesia (BI) dalam menyelesaikan permasalahan terhadap PT Bank Mega Tbk, PT Bank Panin Tbk, PT Bank Jabar Banten Tbk dan PT Bank Mestika Dharma ? 6.Apa dampak dari tidak diterapkannya Good Corporate Governance (GCG) ? 7.Apa saja pelanggaran yang dilakukan PT. Katarina Utama terhadap prinsip-prinsip GCG ? 8.Apa saja dampak yang diterima oleh PT. Katarina Utama terhadap Pelanggaran GCG ?
  • 6. TUJUAN DAN BATASAN PERMASALAHAN 1.Untuk mengetahui lebih dalam mengenai tindakan korupsi yang dilakukan Gayus Tambunan 2.Untuk mengetahui permasalahan apa yang terjadi pada PT Bank Mega Tbk, PT Bank Panin Tbk, PT Bank Jabar Banten Tbk dan PT Bank Mestika Dharma 3.Untuk mengetahui penyelewangan apa saja yang dilakukan PT. Katarina Utama serta dampak dari penyelewangan tersebut 1.Kasus korupsi yang dilakukan oleh Gayus Tambunan 2.Kasus permasalahan PT Bank Mega Tbk, PT Bank Panin Tbk, PT Bank Jabar Banten Tbk dan PT Bank Mestika Dharma 3.Penyelewangan terhadap prinsip-prinsip good governance yang dilakukan PT Katarina Utama dan dampak dari penyelewangan tersebut
  • 7. LANDASAN TEORI good governance adalah suatu peyelegaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan politican framework bagi tumbuhnya aktifitas usaha. Prinsip-prinsip Good Governence Akuntabilitas Pengawasan Daya Tangkap Profesionalisme Efisiensi dan Efektivitas Transparansi Wawasan ke Depan Partisipasi Penegakan Hukum
  • 8. permasalahan penerapan Good Governance Reformasi birokrasi belum berjalan sesuai dengan tuntutan masyarakat Tingginya kompleksitas permasalahan dalam mencari solusi perbaikan Makin meningkatnya tuntutan akan partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik Masih tingginya tingkat penyalahgunaan wewenang, banyaknya praktek KKN, dan masih lemahnya pengawasan terhadap kinerja aparatur
  • 9. Meningkatnya tuntutan dalam pelimpahan tanggung jawab, kewenangan dan pengambilan keputusan dalam era desentralisasi Meningkatnya tuntutan penerapan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik antara lain transparansi, akuntabilitas dan kualitas kinerja publik serta taat pada hukum Rendahnya kinerja sumber daya manusia dan kelembagaan aparatur
  • 10. Kasus Korupsi Gayus Tambunan 1.Mengenai perbuatan mengurangi keberatan pajak PT. Surya Alam Tunggal dengan total Rp 570.952.000 ,- 2.Gayus terbukti menerima suap sebesar Rp 925.000.000 ,- dari Roberto Santonius, konsultan pajak terkait dengan kepengurusan gugatan keberatan pajak PT. Metropolitan Retailmart. 3.Pencucian uang terkait dengan penyimpanan uang yang disimpan di safe deposit box Bank Mandiri cabang Kelapa Gading serta beberapa rekening lainnya. 4.Gayus menyuap sejumlah petugas Rumah Tahanan Brimob Kelapa Dua, Depok, serta kepala Rutan Iwan Susanto yang jumlahnya sebesar Rp 1.500.000 ,- hingga Rp 4.000.000 ,-. 5.Gayus memberikan keterangan palsu kepada Penyidik perihal uang sebesar Rp 24.600.000.000 didalam rekening tabungannya.
  • 11. Kasus Good Corporate Governance di Indonesia Bank Indonesia (BI) memberikan sanksi kepada empat bank. Keempat bank tersebut adalah PT Bank Mega Tbk, PT Bank Panin Tbk, PT Bank Jabar Banten Tbk dan PT Bank Mestika Dharma. Hal ini dikarenakan keempat bank tersebut tak menerapkan Good Corporate Governance (GCG). Terkait permasalahan ini, Bank Indonesia (BI) melakukan rapat tertutup bersama DPR serta melakukan mediasi lebih intensif terhadap keempat bank yang terlibat masalah, proaktif dan menegakkan governancy.
  • 12. Kasus Pelanggaran Good Corporate Governance Oleh PT Katarina Kasus Pelanggaran Good Corporate Governance oleh PT. Katarina Utama Tbk. Berkaitan dengan pasar modal di Indonesia. Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip GCG: 1.Keadilan/Kewajaran (Fairness) 2.Prinsip Transparansi (Keterbukaan) 3.Prinsip Akuntabilitas 4.Prinsip Responsibilitas (Tanggung Jawab) 5.Prinsip Kemandirian
  • 13. Solusi Terhadap Permasalahan Good Governance di Indonesia Beberapa cara yang cukup efektif untuk menanggulangi korupsi Merestrukturisasi organisasi di berbagai sektor pemerintahan Meningkatkan kesejahteraan pegawai Penegakan hukum secara tegas dengan menerapkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang korupsi, kolusi, dan nepotisme. Meningkatkan kesadaran seluruh elemen bangsa Menciptakan pemerintahan yang bersih, jujur, dan terbuka. Pencatatan kekayaan aparatur negara secara berkala Menanamkan rasa nasionalisme sejak dini memberikan pendidikan tentang dampak yang ditimbulkan akibat korupsi, kolusi, dan nepotisme membangun karakter generasi penerus bangsa yang berkarakter Pancasila
  • 14. Solusi untuk menangani kasus-kasus Good Governance di Indonesia Langka Internal Meluruskan orientasi. Reformasi birokrasi harus berorientasi pada demokratisasi dan bukan pada kekuasaan Memperkuat komitmen Membangun kultur baru Rasionalisasi Memperkuat payung hukum Peningkatan kualitas SDM Langka Eksternal Komitmen dan keteladanan elit politik Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat
  • 15. SIMPULAN DAN SARAN Good governance adalah suatu peyelegaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab. Namun dalam prakteknya banyak sekali terjadi penyelewangan-penyelewangan terhadap penerapan good governance di Indonesia. Masalah yang pasti terjadi dalam hal ini adalah tindakan korupsi yang dilakukan oleh pihak-pihak Tertentu terutama pihak yang memiliki kekuasaan tinggi, salah satu contohnya adalah kasus korupsi gayus Tambunan. Selain itu, banyak pihak yang telah menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Seperti masalah yang dialami PT Bank Mega Tbk, PT Bank Panin Tbk, PT Bank Jabar Banten Tbk dan PT Bank Mestika Dharma, serta kasus PT Katarina Utama. Dalam hal ini, saran yang paling tepat adalah kesadaran dari individu masing-masing untuk selalu menekankan bahwa tindakan-tindakan seperti kasus-kasus yang telah dibahas diatas dapat merugikan diri sendiri dan merugikan banyak pihak. Selain itu pemerintah juga harus lebih tegas dalam menangani permasalahan-permasalahn tersebut, terutama kasus tindakan korupsi agar tidak merugikan negara juga masyarakat kecil. Sehingga tingkat perekonomian di Indonesia bisa meningkat dan dapat bersaing di jaman globalisasi seperti sekarang ini.