Kasus korupsi pejabat Parepare terkait dana kesehatan senilai Rp 6,3 miliar pada tahun 2022 yang melibatkan dua pejabat ditahan karena diduga menyalahgunakan dana untuk kepentingan pribadi.

1. PAPER KASUS KORUPSI PEJABAT PAREPARE
TERSANGKA KORUPSI DANA SENILAI RP 6,3 M DANA
KESEHATAN DITAHAN TAHUN 2022
Disusun oleh :
NAMA : YUNSARI ASIKE
KELAS : E
NIM : 220605552007
Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Makassar

2. Abstrak :
Paper ini akan membahas tentang Paper kasus korupsi pejabat Parepare tersangka korupsi dana
senilai Rp 6,3 M dana kesehatan ditahan pada tahun 2022 merupakan studi kasus mengenai
kasus korupsi yang terjadi di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Dua pejabat aktif di Dinas
Kesehatan Kota Parepare, yaitu Jamaluddin Ahmad dan Zahrial Djafar, ditahan oleh Kejaksaan
Negeri Parepare terkait kasus korupsi dana kesehatan senilai Rp 6,3 miliar pada tahun 2018.
Pendahuluan :
Sebuah kasus korupsi yang melibatkan pejabat di kota Parepare, Indonesia. Kasus ini terkait
dengan dugaan korupsi dana kesehatan yang mencapai Rp 6,3 miliar pada tahun 2022. Korupsi
merupakan tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi untuk memperoleh keuntungan
pribadi secara ilegal. Dalam konteks ini, pejabat yang terlibat diduga telah menggunakan dana
kesehatan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, mengorbankan kebutuhan
masyarakat yang seharusnya menjadi prioritas utama.
Latar Belakang :
Kasus korupsi ini bukanlah fenomena baru di Indonesia. Korupsi telah menjadi masalah
serius yang menghambat pembangunan, merugikan masyarakat, dan merusak
kepercayaan publik terhadap pemerintah. Oleh karena itu, penting untuk mengungkap
dan mengadili tindakan korupsi ini guna memastikan keadilan dan mencegah terjadinya
korupsi di masa depan.
Tujuan :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kasus korupsi yang terjadi di Parepare,
dengan fokus pada dana kesehatan senilai Rp 6,3 miliar yang diduga disalahgunakan oleh
pejabat tertentu. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat terungkap secara lebih detail
mengenai modus operandi pelaku, jaringan korupsi yang terlibat, serta dampak sosial
dan ekonomi dari tindakan korupsi tersebut.
Ruang Lingkup Materi :
Ruang lingkup materi dalam penelitian ini mencakup beberapa aspek terkait kasus
korupsi pejabat Parepare yang melibatkan dana kesehatan senilai Rp 6,3 miliar pada
tahun 2022. Beberapa ruang lingkup yang dapat dikaji dalam penelitian ini antara lain
Modus operansi pelaku , Jaringan korupsi , Dampak sosial dan ekonomi dan bagaimana
Respons dan penanganan kasusnya.
Dasar Teori dan Landasan Hukum :
Dalam dasar teori dan landasan hukum dalam kasus ini terdapat pula peraturan hukum yang
relevan dengan penanganan kasus korupsi, seperti peraturan tentang audit, pengadaan
barang/jasa, dan pengelolaan keuangan negara. Semua landasan hukum ini menjadi
acuan dalam penegakan hukum dan penanganan kasus korupsi pejabat Parepare terkait
dana kesehatan yang ditahan pada tahun 2022.

3. PEMBAHASAN
Kasus korupsi pejabat Parepare terkait dana kesehatan senilai Rp 6,3 miliar pada tahun
2022 merupakan sebuah skandal korupsi yang terjadi di kota Parepare. Kasus ini
melibatkan pejabat pemerintahan yang diduga melakukan penyalahgunaan dana
kesehatan untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Parepare adalah sebuah
kota di Indonesia yang memiliki sektor kesehatan yang penting dalam pembangunan kota
tersebut. Dana kesehatan merupakan salah satu sumber pembiayaan untuk
meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Parepare. Namun, pada
tahun 2022, terungkap dugaan kasus korupsi yang melibatkan pejabat yang bertanggung
jawab atas pengelolaan dana kesehatan di kota tersebut. Penanganan kasus tersebut
dilkakukan dengan penelitian :
• Modus Operandi
Dalam kasus ini, modus operandi pejabat terkait meliputi berbagai tindakan
penyalahgunaan dana kesehatan. Mereka mungkin melakukan manipulasi dalam
proses pengadaan barang dan jasa kesehatan, termasuk pemalsuan dokumen atau
pengalihan dana untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Modus
operandi ini dirancang untuk memungkinkan pejabat tersebut mendapatkan
keuntungan finansial dari dana kesehatan yang seharusnya digunakan untuk
kepentingan masyarakat.
• Dampak Sosial dan Ekonomi:
Kasus korupsi ini memiliki dampak yang signifikan secara sosial dan ekonomi.
Dampak sosialnya dapat mencakup kerugian bagi masyarakat Parepare, terutama
dalam hal akses terhadap pelayanan kesehatan yang seharusnya didanai oleh
dana tersebut. Akibat korupsi ini, masyarakat dapat mengalami kesulitan
mendapatkan pengobatan yang sesuai dan berkualitas. Dampak ekonominya
melibatkan kerugian keuangan negara dan gangguan terhadap pembangunan
sektor kesehatan di Parepare.
• Respons dan Penanganan Kasus:
Setelah terungkapnya kasus ini, pihak berwenang, seperti aparat penegak hukum
dan lembaga anti-korupsi, melakukan respons dan penanganan terhadap kasus
tersebut. Proses penyelidikan dilakukan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang
kuat, kemudian dilanjutkan dengan proses penuntutan dan pengadilan terhadap
tersangka korupsi. Tujuan dari respons dan penanganan kasus ini adalah untuk
memastikan keadilan dan memberikan sanksi yang layak kepada pelaku korupsi.
• Implikasi dan Rekomendasi:
Kasus korupsi ini memiliki implikasi yang luas, baik dalam hal penegakan hukum
maupun dalam mencegah kasus serupa di masa depan. Implikasinya termasuk
kepercayaan publik yang terkikis terhadap pemerintah dan sistem, serta kerugian
finansial yang harus ditanggung oleh negara dan masyarakat. Oleh karena itu,
rekomendasi kebijakan dapat mencakup perbaikan sistem pengawasan keuangan,
peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta penguatan lembaga penegak
hukum yang bertugas menangani kasus korupsi.
Kasus korupsi pejabat Parepare terkait dana kesehatan ini menunjukkan pentingnya
pencegahan, deteksi, dan penindakan terhadap tindakan korupsi dalam pengelolaan
dana publik. Dalam mengatasi kasus ini, diperlukan kerjasama antara pemerintah,
masyarakat, dan lembaga penegak hukum untuk memastikan keadilan dan mencegah
terulangnya kasus serupa di masa depan.

4. PENUTUP
Kesimpulan:
Kasus ini mengungkapkan kelemahan dalam sistem pengelolaan dana publik dan
menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat Parepare. Penanganan kasus ini
memberikan pelajaran penting tentang perlunya pencegahan korupsi, penegakan
hukum yang tegas, dan perbaikan sistem pengawasan keuangan. Untuk mencegah
terulangnya kasus serupa, langkah-langkah preventif harus diambil. Pertama,
pemerintah perlu memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan
dana publik, termasuk dana kesehatan. Proses pengadaan barang dan jasa harus
dilakukan dengan integritas dan melibatkan mekanisme pengawasan yang ketat.
Selanjutnya, penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan tegas terhadap
pelaku korupsi. Lembaga penegak hukum harus diberikan kekuatan dan sumber
daya yang memadai untuk menyelidiki, menuntut, dan mengadili kasus korupsi.
Hukuman yang setimpal harus diberikan kepada para pelaku sebagai bentuk efek
jera dan sebagai bentuk keadilan bagi masyarakat yang dirugikan.
Daftar pustaka :
• https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6342573/pejabat-
parepare-tersangka-kasus-korupsi-rp-63-m-dana-kesehatan-ditahan
• https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220511-trisula-strategi-
pemberantasan-korupsi-kpk-untuk-visi-indonesia-bebas-dari-korupsi
• https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220511-trisula-strategi-
pemberantasan-korupsi-kpk-untuk-visi-indonesia-bebas-dari-korupsi
• https://www.kompas.com/tren/read/2022/08/03/201200565/10-kasus-korupsi-
dengan-kerugian-negara-terbesar-di-indonesia?page=all