SlideShare a Scribd company logo
1 of 7
KUWU CIREBON
KEPUTUSAN KUWU SIMULASI
NOMOR : 147.44/Kep. -Des/2018
LAMPIRAN :
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENDAMPINGAN DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018
KUWU CIREBON
Menimbang
:
a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan pasal 42
Peraturan Kuwu Cirebon Nomor 25 tahun 2015
tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu diadakan
pembinaan dalam proses perencanaan pembangunan
desa dan pengelolaan keuangan desa;
b. bahwa dalam melaksanakan proses perencanaan
pembangunan desa dan pengelolaan keuangan desa
yang bersumber dari Dana Desa perlu dibentuk tim
Pendampingan Dana Desa;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan
dengan Keputusan Kuwu.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114
Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
2094);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
KESATU
:
Membentuk Tim Pendampingan Dana Desa
tahun anggaran 2018 dengan susunan keanggotaan,
uraian tugas dan honorarium sebagaimana tercantum
dalam lampiran I, lampiran II dan lampiran III yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA : Keputusan Kuwu ini mulai berlaku Pada tanggal
ditetapkan.
Ditetapkan di :
pada tanggal : 2018
KUWU SIMULASI,
………………………………………
Tembusan :
1
.
Yth. Bupati Cirebon sebagai laporan;
2
.
Yth. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Cirebon;
3
.
Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Cirebon;
4
.
Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
5
.
Yth. Camat Simulasi;
6
.
Yth. BPD Simulasi.
Lampiran I : KEPUTUSAN KUWU SIMULASI
NOMOR : 147.44/Kep. –des/2018
TANGGAL : 2018
SUSUNAN TIM PENDAMPINGAN DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018
1. Pengarah : Camat
Kapolsek
Danramil
2. Pembina : Sekretaris Kecamatan
Kanit Binmas
3. Penanggung Jawab : Kuwu
4. Ketua : Sekretaris Desa
5. Anggota :
1. Kasi Perekonomian dan Pembangunan
Kecamatan
2. Kasi Pemerintahan Kecamatan
3. Babinsa
4. Babinkamtibmas
KUWU SIMULASI
…………………………………..
Lampiran II: KEPUTUSAN KUWU SIMULASI
NOMOR : 147.44/Kep. –Des/2018
TANGGAL : 2018
URAIAN TUGAS TIM PENDAMPINGAN DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018
Uraian Tugas Tim Pendampingan Dana Desa :
1. Memfasilitasi musyawarah perencanaan pembangunan desa;
2. Memfasilitasi penyusunan APBDesa;
3. Monitoring persiapan pelaksanaan kegiatan yang sesuai Rencana
Penggunaan Dana tiap tahap yang bersumber dari Dana Desa;
4. Mengawasi pelaksanaan kegiatan yang sesuai Rencana Penggunaan Dana
tiap tahap yang bersumber dari Dana Desa.
KUWU SIMULASI
……………………………………
Lampiran III: KEPUTUSAN KUWU CIREBON
NOMOR : 147.44/Kep. –des/2018
TANGGAL : 2018
HONORARIUM TIM PENDAMPINGAN DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018
- Besaran honorarium Tim Pendampingan Dana Desa 6 (enam) perseratus
dari Biaya administrasi umum setinggi-tingginya 10 (sepuluh) perseratus
dari total anggaran masing-masing kegiatan berdasarkan rumpun
pembangunan, dengan rincian sebagai berikut:
1. Pengarah : 60 (enam puluh) perseratus dibagi 725 (tujuh
ratus dua puluh lima) perseratus dikali besaran
honorarium Tim Pendamping berdasarkan
rumpun pembangunan.
2. Pembina : 55 (lima puluh lima) perseratus dibagi 725
(tujuh ratus dua puluh lima) perseratus dikali
besaran honorarium Tim Pendamping
berdasarkan rumpun pembangunan.
3. Penanggungjawab : 150 (seratus lima puluh) perseratus dibagi 725
(tujuh ratus dua puluh lima) perseratus dikali
besaran honorarium Tim Pendamping
berdasarkan rumpun pembangunan.
4. Ketua : 85 (delapan puluh lima) perseratus dibagi 725
(tujuh ratus dua puluh lima) perseratus dikali
besaran honorarium Tim Pendamping
berdasarkan rumpun pembangunan.
5. Anggota : 50 (lima puluh) perseratus dibagi 725 (tujuh
ratus dua puluh lima) perseratus dikali besaran
honorarium Tim Pendamping berdasarkan
rumpun pembangunan.
KUWU SIMULASI
……………………………………
KUWU SIMULASI
……………………………………

More Related Content

What's hot

TUPOKSI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.pptx
TUPOKSI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.pptxTUPOKSI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.pptx
TUPOKSI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.pptxSaripudin19
 
Kak kegiatan desa
Kak kegiatan desaKak kegiatan desa
Kak kegiatan desaglora sby
 
PERDES NOMOR 3 TAHUN 2022 PERUBAHAN APBDES.pdf
PERDES NOMOR 3 TAHUN 2022 PERUBAHAN APBDES.pdfPERDES NOMOR 3 TAHUN 2022 PERUBAHAN APBDES.pdf
PERDES NOMOR 3 TAHUN 2022 PERUBAHAN APBDES.pdfStrobillus Found
 
Penyusunan RPJMDes dan RKPDes
Penyusunan RPJMDes dan RKPDesPenyusunan RPJMDes dan RKPDes
Penyusunan RPJMDes dan RKPDesEka Saputra
 
Penggunaan Dana Desa untuk Percepatan Konvergensi Pencegahan Stunting
Penggunaan Dana Desa untuk Percepatan Konvergensi Pencegahan Stunting  Penggunaan Dana Desa untuk Percepatan Konvergensi Pencegahan Stunting
Penggunaan Dana Desa untuk Percepatan Konvergensi Pencegahan Stunting Akademi Desa 4.0
 
materi APBDesa bagi BPD
materi APBDesa bagi BPDmateri APBDesa bagi BPD
materi APBDesa bagi BPDHeru Suprapto
 
Format naskah dinas
Format naskah dinas Format naskah dinas
Format naskah dinas Rizki Malinda
 
SOTK Pemerintah Desa
SOTK Pemerintah DesaSOTK Pemerintah Desa
SOTK Pemerintah DesaFormasi Org
 
Sk pengelola no. 15 tahun 2021 bumdes
Sk pengelola no.  15  tahun 2021  bumdesSk pengelola no.  15  tahun 2021  bumdes
Sk pengelola no. 15 tahun 2021 bumdesPemdes Seboro Sadang
 
17. persiapan musyawarah desa
17. persiapan musyawarah desa17. persiapan musyawarah desa
17. persiapan musyawarah desakeuangandesa
 
Peningkatan kapasitas aparatur desa
Peningkatan kapasitas aparatur desaPeningkatan kapasitas aparatur desa
Peningkatan kapasitas aparatur desaPusdiklatpemdaPemeri
 
Untuk paparan pemberdayaan desa mandiri
Untuk paparan pemberdayaan desa mandiriUntuk paparan pemberdayaan desa mandiri
Untuk paparan pemberdayaan desa mandiriAdelfios Andyka Fatra
 
Powerpoint desa
Powerpoint desaPowerpoint desa
Powerpoint desavae ri
 
Pedoman administrasi desa
Pedoman administrasi desaPedoman administrasi desa
Pedoman administrasi desaYudhi Aldriand
 

What's hot (20)

Musyawarah Desa
Musyawarah DesaMusyawarah Desa
Musyawarah Desa
 
TUPOKSI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.pptx
TUPOKSI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.pptxTUPOKSI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.pptx
TUPOKSI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.pptx
 
Contoh sk perangkat desa
Contoh sk perangkat desaContoh sk perangkat desa
Contoh sk perangkat desa
 
Kak kegiatan desa
Kak kegiatan desaKak kegiatan desa
Kak kegiatan desa
 
Tatib bpd
Tatib bpdTatib bpd
Tatib bpd
 
PERDES NOMOR 3 TAHUN 2022 PERUBAHAN APBDES.pdf
PERDES NOMOR 3 TAHUN 2022 PERUBAHAN APBDES.pdfPERDES NOMOR 3 TAHUN 2022 PERUBAHAN APBDES.pdf
PERDES NOMOR 3 TAHUN 2022 PERUBAHAN APBDES.pdf
 
Penyusunan RPJMDes dan RKPDes
Penyusunan RPJMDes dan RKPDesPenyusunan RPJMDes dan RKPDes
Penyusunan RPJMDes dan RKPDes
 
Penggunaan Dana Desa untuk Percepatan Konvergensi Pencegahan Stunting
Penggunaan Dana Desa untuk Percepatan Konvergensi Pencegahan Stunting  Penggunaan Dana Desa untuk Percepatan Konvergensi Pencegahan Stunting
Penggunaan Dana Desa untuk Percepatan Konvergensi Pencegahan Stunting
 
materi APBDesa bagi BPD
materi APBDesa bagi BPDmateri APBDesa bagi BPD
materi APBDesa bagi BPD
 
Format naskah dinas
Format naskah dinas Format naskah dinas
Format naskah dinas
 
Refleksi tupoksi rt & rw
Refleksi tupoksi rt & rwRefleksi tupoksi rt & rw
Refleksi tupoksi rt & rw
 
SOTK Pemerintah Desa
SOTK Pemerintah DesaSOTK Pemerintah Desa
SOTK Pemerintah Desa
 
Pemerintahan desa
Pemerintahan desaPemerintahan desa
Pemerintahan desa
 
Sk pengelola no. 15 tahun 2021 bumdes
Sk pengelola no.  15  tahun 2021  bumdesSk pengelola no.  15  tahun 2021  bumdes
Sk pengelola no. 15 tahun 2021 bumdes
 
17. persiapan musyawarah desa
17. persiapan musyawarah desa17. persiapan musyawarah desa
17. persiapan musyawarah desa
 
Contoh persetujuan camat
Contoh persetujuan camatContoh persetujuan camat
Contoh persetujuan camat
 
Peningkatan kapasitas aparatur desa
Peningkatan kapasitas aparatur desaPeningkatan kapasitas aparatur desa
Peningkatan kapasitas aparatur desa
 
Untuk paparan pemberdayaan desa mandiri
Untuk paparan pemberdayaan desa mandiriUntuk paparan pemberdayaan desa mandiri
Untuk paparan pemberdayaan desa mandiri
 
Powerpoint desa
Powerpoint desaPowerpoint desa
Powerpoint desa
 
Pedoman administrasi desa
Pedoman administrasi desaPedoman administrasi desa
Pedoman administrasi desa
 

Similar to Sk tim pendampingan dana desa

Sk tim penyusun rkp des
Sk tim penyusun rkp desSk tim penyusun rkp des
Sk tim penyusun rkp desAbdul Kohar
 
KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOYOSO TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOYOSO TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DESAKEPUTUSAN KEPALA DESA WONOYOSO TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOYOSO TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DESAPemdes Wonoyoso
 
Kepmen desapdtt nomor 83 tahun 2017
Kepmen desapdtt nomor 83 tahun 2017 Kepmen desapdtt nomor 83 tahun 2017
Kepmen desapdtt nomor 83 tahun 2017 Eka Saputra
 
SK Nomor 1 Tahun 2016 (PTPKD TA 2016)
SK Nomor 1 Tahun 2016 (PTPKD TA 2016)SK Nomor 1 Tahun 2016 (PTPKD TA 2016)
SK Nomor 1 Tahun 2016 (PTPKD TA 2016)Pemdes Wlahar Wetan
 
SPB. 4.1 Pokok Kebijakan PKD.pptx
SPB. 4.1 Pokok Kebijakan PKD.pptxSPB. 4.1 Pokok Kebijakan PKD.pptx
SPB. 4.1 Pokok Kebijakan PKD.pptxZakirNaik5
 
Keputusan kepala desa wlahar wetan no 12 tahun 2015 tentang pembentukan tpk p...
Keputusan kepala desa wlahar wetan no 12 tahun 2015 tentang pembentukan tpk p...Keputusan kepala desa wlahar wetan no 12 tahun 2015 tentang pembentukan tpk p...
Keputusan kepala desa wlahar wetan no 12 tahun 2015 tentang pembentukan tpk p...Pemdes Wlahar Wetan
 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan DesaPengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan DesaFormasi Org
 
Peraturan Desa Pencil Nomor 1 Tahun 2018
Peraturan Desa Pencil Nomor 1 Tahun 2018Peraturan Desa Pencil Nomor 1 Tahun 2018
Peraturan Desa Pencil Nomor 1 Tahun 2018Teguh Supriyadi
 
Dokumen RKPDes 2015 desa wlahar wetan (review september 2014)
Dokumen RKPDes 2015 desa wlahar wetan (review september 2014)Dokumen RKPDes 2015 desa wlahar wetan (review september 2014)
Dokumen RKPDes 2015 desa wlahar wetan (review september 2014)Pemdes Wlahar Wetan
 
SK No 19 tahun 2019 Tentang Pembentukan Tim Pengurus PKK Kedungjaran Tahun 20...
SK No 19 tahun 2019 Tentang Pembentukan Tim Pengurus PKK Kedungjaran Tahun 20...SK No 19 tahun 2019 Tentang Pembentukan Tim Pengurus PKK Kedungjaran Tahun 20...
SK No 19 tahun 2019 Tentang Pembentukan Tim Pengurus PKK Kedungjaran Tahun 20...Laelatun Nadifah
 
Sk No. 13 tahun 2017
Sk No. 13 tahun 2017Sk No. 13 tahun 2017
Sk No. 13 tahun 2017Kang Margino
 
KEPUTUSAN KEPALA DESA TTG. PENUNJUKKAN TIM POKJA PENYUSUN APB DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESA TTG. PENUNJUKKAN TIM POKJA PENYUSUN APB DESAKEPUTUSAN KEPALA DESA TTG. PENUNJUKKAN TIM POKJA PENYUSUN APB DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESA TTG. PENUNJUKKAN TIM POKJA PENYUSUN APB DESAudhi purnomo
 
ALUR PENYUSUNAN RANCANGAN RKPDES TAHUN 2024.pptx
ALUR PENYUSUNAN RANCANGAN RKPDES TAHUN 2024.pptxALUR PENYUSUNAN RANCANGAN RKPDES TAHUN 2024.pptx
ALUR PENYUSUNAN RANCANGAN RKPDES TAHUN 2024.pptxAlfiago Slalu Stia Menanti
 
1. sk tim penyusun rpjm des
1. sk tim penyusun rpjm des1. sk tim penyusun rpjm des
1. sk tim penyusun rpjm desdeivie rondonuwu
 
Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020
Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020
Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020Formasi Org
 
6 bab iii lkpj desa titian resak
6 bab iii lkpj desa titian resak6 bab iii lkpj desa titian resak
6 bab iii lkpj desa titian resakAgung Gempa
 
pengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptx
pengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptxpengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptx
pengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptxArya Biase
 

Similar to Sk tim pendampingan dana desa (20)

Sk tim penyusun rkp des
Sk tim penyusun rkp desSk tim penyusun rkp des
Sk tim penyusun rkp des
 
KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOYOSO TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOYOSO TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DESAKEPUTUSAN KEPALA DESA WONOYOSO TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOYOSO TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DESA
 
Kepmen desapdtt nomor 83 tahun 2017
Kepmen desapdtt nomor 83 tahun 2017 Kepmen desapdtt nomor 83 tahun 2017
Kepmen desapdtt nomor 83 tahun 2017
 
SK Nomor 1 Tahun 2016 (PTPKD TA 2016)
SK Nomor 1 Tahun 2016 (PTPKD TA 2016)SK Nomor 1 Tahun 2016 (PTPKD TA 2016)
SK Nomor 1 Tahun 2016 (PTPKD TA 2016)
 
SPB. 4.1 Pokok Kebijakan PKD.pptx
SPB. 4.1 Pokok Kebijakan PKD.pptxSPB. 4.1 Pokok Kebijakan PKD.pptx
SPB. 4.1 Pokok Kebijakan PKD.pptx
 
Keputusan kepala desa wlahar wetan no 12 tahun 2015 tentang pembentukan tpk p...
Keputusan kepala desa wlahar wetan no 12 tahun 2015 tentang pembentukan tpk p...Keputusan kepala desa wlahar wetan no 12 tahun 2015 tentang pembentukan tpk p...
Keputusan kepala desa wlahar wetan no 12 tahun 2015 tentang pembentukan tpk p...
 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan DesaPengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 
Peraturan Desa Pencil Nomor 1 Tahun 2018
Peraturan Desa Pencil Nomor 1 Tahun 2018Peraturan Desa Pencil Nomor 1 Tahun 2018
Peraturan Desa Pencil Nomor 1 Tahun 2018
 
Dokumen RKPDes 2015 desa wlahar wetan (review september 2014)
Dokumen RKPDes 2015 desa wlahar wetan (review september 2014)Dokumen RKPDes 2015 desa wlahar wetan (review september 2014)
Dokumen RKPDes 2015 desa wlahar wetan (review september 2014)
 
2. draft contoh naskah rkp des
2. draft contoh naskah rkp des2. draft contoh naskah rkp des
2. draft contoh naskah rkp des
 
1. draft keputusan kades ttg rkp des
1. draft keputusan kades ttg rkp des1. draft keputusan kades ttg rkp des
1. draft keputusan kades ttg rkp des
 
SK No 19 tahun 2019 Tentang Pembentukan Tim Pengurus PKK Kedungjaran Tahun 20...
SK No 19 tahun 2019 Tentang Pembentukan Tim Pengurus PKK Kedungjaran Tahun 20...SK No 19 tahun 2019 Tentang Pembentukan Tim Pengurus PKK Kedungjaran Tahun 20...
SK No 19 tahun 2019 Tentang Pembentukan Tim Pengurus PKK Kedungjaran Tahun 20...
 
Sk No. 13 tahun 2017
Sk No. 13 tahun 2017Sk No. 13 tahun 2017
Sk No. 13 tahun 2017
 
KEPUTUSAN KEPALA DESA TTG. PENUNJUKKAN TIM POKJA PENYUSUN APB DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESA TTG. PENUNJUKKAN TIM POKJA PENYUSUN APB DESAKEPUTUSAN KEPALA DESA TTG. PENUNJUKKAN TIM POKJA PENYUSUN APB DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESA TTG. PENUNJUKKAN TIM POKJA PENYUSUN APB DESA
 
ALUR PENYUSUNAN RANCANGAN RKPDES TAHUN 2024.pptx
ALUR PENYUSUNAN RANCANGAN RKPDES TAHUN 2024.pptxALUR PENYUSUNAN RANCANGAN RKPDES TAHUN 2024.pptx
ALUR PENYUSUNAN RANCANGAN RKPDES TAHUN 2024.pptx
 
1. sk tim penyusun rpjm des
1. sk tim penyusun rpjm des1. sk tim penyusun rpjm des
1. sk tim penyusun rpjm des
 
Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020
Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020
Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020
 
Contoh sk bpd
Contoh sk bpdContoh sk bpd
Contoh sk bpd
 
6 bab iii lkpj desa titian resak
6 bab iii lkpj desa titian resak6 bab iii lkpj desa titian resak
6 bab iii lkpj desa titian resak
 
pengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptx
pengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptxpengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptx
pengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptx
 

Recently uploaded

Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxPerencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxBudyHermawan3
 
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptxPPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptxssuser8905b3
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxBudyHermawan3
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxBudyHermawan3
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxBudyHermawan3
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxBudyHermawan3
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxBudyHermawan3
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxBudyHermawan3
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxBudyHermawan3
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxBudyHermawan3
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxBudyHermawan3
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxBudyHermawan3
 

Recently uploaded (14)

Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxPerencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
 
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptxPPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
 

Sk tim pendampingan dana desa

  • 1. KUWU CIREBON KEPUTUSAN KUWU SIMULASI NOMOR : 147.44/Kep. -Des/2018 LAMPIRAN : TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENDAMPINGAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2018 KUWU CIREBON Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan pasal 42 Peraturan Kuwu Cirebon Nomor 25 tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu diadakan pembinaan dalam proses perencanaan pembangunan desa dan pengelolaan keuangan desa; b. bahwa dalam melaksanakan proses perencanaan pembangunan desa dan pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari Dana Desa perlu dibentuk tim Pendampingan Dana Desa; c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kuwu. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
  • 2. 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); MEMUTUSKAN : Menetapkan : KESATU : Membentuk Tim Pendampingan Dana Desa tahun anggaran 2018 dengan susunan keanggotaan, uraian tugas dan honorarium sebagaimana tercantum dalam lampiran I, lampiran II dan lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. KEDUA : Keputusan Kuwu ini mulai berlaku Pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : pada tanggal : 2018 KUWU SIMULASI, ……………………………………… Tembusan : 1 . Yth. Bupati Cirebon sebagai laporan; 2 . Yth. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Cirebon; 3 . Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon; 4 . Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon; 5 . Yth. Camat Simulasi; 6 . Yth. BPD Simulasi.
  • 3. Lampiran I : KEPUTUSAN KUWU SIMULASI NOMOR : 147.44/Kep. –des/2018 TANGGAL : 2018 SUSUNAN TIM PENDAMPINGAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2018 1. Pengarah : Camat Kapolsek Danramil 2. Pembina : Sekretaris Kecamatan Kanit Binmas 3. Penanggung Jawab : Kuwu 4. Ketua : Sekretaris Desa 5. Anggota : 1. Kasi Perekonomian dan Pembangunan Kecamatan 2. Kasi Pemerintahan Kecamatan 3. Babinsa 4. Babinkamtibmas
  • 4. KUWU SIMULASI ………………………………….. Lampiran II: KEPUTUSAN KUWU SIMULASI NOMOR : 147.44/Kep. –Des/2018 TANGGAL : 2018 URAIAN TUGAS TIM PENDAMPINGAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2018 Uraian Tugas Tim Pendampingan Dana Desa : 1. Memfasilitasi musyawarah perencanaan pembangunan desa; 2. Memfasilitasi penyusunan APBDesa; 3. Monitoring persiapan pelaksanaan kegiatan yang sesuai Rencana Penggunaan Dana tiap tahap yang bersumber dari Dana Desa; 4. Mengawasi pelaksanaan kegiatan yang sesuai Rencana Penggunaan Dana tiap tahap yang bersumber dari Dana Desa. KUWU SIMULASI ……………………………………
  • 5. Lampiran III: KEPUTUSAN KUWU CIREBON NOMOR : 147.44/Kep. –des/2018 TANGGAL : 2018 HONORARIUM TIM PENDAMPINGAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2018 - Besaran honorarium Tim Pendampingan Dana Desa 6 (enam) perseratus dari Biaya administrasi umum setinggi-tingginya 10 (sepuluh) perseratus dari total anggaran masing-masing kegiatan berdasarkan rumpun pembangunan, dengan rincian sebagai berikut: 1. Pengarah : 60 (enam puluh) perseratus dibagi 725 (tujuh ratus dua puluh lima) perseratus dikali besaran honorarium Tim Pendamping berdasarkan rumpun pembangunan. 2. Pembina : 55 (lima puluh lima) perseratus dibagi 725 (tujuh ratus dua puluh lima) perseratus dikali besaran honorarium Tim Pendamping berdasarkan rumpun pembangunan. 3. Penanggungjawab : 150 (seratus lima puluh) perseratus dibagi 725 (tujuh ratus dua puluh lima) perseratus dikali besaran honorarium Tim Pendamping berdasarkan rumpun pembangunan. 4. Ketua : 85 (delapan puluh lima) perseratus dibagi 725 (tujuh ratus dua puluh lima) perseratus dikali besaran honorarium Tim Pendamping berdasarkan rumpun pembangunan. 5. Anggota : 50 (lima puluh) perseratus dibagi 725 (tujuh ratus dua puluh lima) perseratus dikali besaran honorarium Tim Pendamping berdasarkan rumpun pembangunan.