1. JALUR PENDAPAT SEI

JALUR YURIDIS FORMAL

JALUR ORIENTASI

2. JALUR YURIDIS FORMAL
• Di kalangan para pelopor SEP terdapat dua
cara pandang. Pertama, jalur yuridis formal,
yang berangkat dari keyakinan bahwa
landasan hukum SEP adalah pasal 33 UUD
1945, yang dilatarbelakangi oleh jiwa
Pembukaan UUD 1945 dan dilengkapi oleh
pasal 23, 27 ayat 2, 34, serta penjelasan
pasal 2 UUD 1945. Pelopor jalur ini, misalnya
adalah Sri-Edi Swasono dan Potan Arif
Harahap.

3. PASAL 33
• (1) Perekonomian disusun sebagai usaha
bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
• (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi
negara dan yang menguasai hajat hidup orang
banyak dikuasai oleh negara.
• (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang
terkandung didalamnya dikuasai oleh negara
dan dipergunakan untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat.

4. PERUBAHAN (2002)

(4) Perekonomian nasional diselenggarakan
berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip
kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan,
berwawasan lingkungan, kemandirian, serta
dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan
kesatuan ekonomi nasional.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan
pasal ini diatur dalam undang-undang.

5. PEMBUKAAN UUD 1945
Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak
segala bangsa dan oleh sebab itu, maka
penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena
tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan
perikeadilan.
Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan
Indonesia telah sampailah kepada saat yang
berbahagia dengan selamat sentosa
mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu
gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang
merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

6. 
Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa
dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur,
supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas,
maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini
kemerdekaannya.

7. 
Kemudian daripada itu untuk membentuk
suatu pemerintah negara Indonesia yang
melindungi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk
memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
abadi dan keadilan sosial

8. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan
Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang
Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam
suatu susunan negara Republik Indonesia yang
berkedaulatan rakyat dengan berdasar
kepada:

9. Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan
yang adil dan beradab, persatuan Indonesia,
dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan, serta dengan
mewujudkan suatu keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia.

10. PASAL 23

(1) Anggaran pendapatan dan belanja ditetapkan tiap-tiap
tahun dengan undang-undang. Apabila Dewan Perwakilan
Rakyat tidak menyetujui anggaran yang diusulkan
pemerintah, maka pemerintah menjalankan anggaran
tahun yang lalu.

(2) Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan
undang-undang.

(3) Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan
undang-undang.

11. 
(4) Hal keuangan negara selanjutnya diatur
dengan undang-undang.

(5) Untuk memeriksa tanggung jawab tentang
keuangan negara diadakan suatu Badan
Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya
ditetapkan dengan undang-undang. Hasil
pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan
Perwakilan Rakyat.

12. PASAL 27 AYAT 2

(2) Tiap-tiap warga negara berhak atas
pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan.

13. PASAL 34

Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar
dipelihara oleh negara.

14. PERUBAHAN (2002)
PERUBAHAN :

(1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar
dipelihara oleh negara

(2) Negara mengembangkan sistem jaringan
sosial bagi seluruh rakyat dan
memberdayakan masyarakat yang lemah dan
tidak mampu sesuai dengan martabat
kemanusiaan.

15. 
(3) Negara bertanggung jawab atas
penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan
fasilitas pelayanan umum yang layak.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai
pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-
undang.

16. PENJELASAN PASAL 2
Maksudnya ialah supaya seluruh rakyat,
seluruh golongan. seluruh daerah akan
mempunyai wakil dalam Majelis sehingga
Majelis itu akan betul-betul dapat dianggap
sebagai penjelmaan rakyat.

17. Yang disebut "golongan-golongan" ialah
badan-badan seperti koperasi serikat pekerja,
dan lain-lain badan kolektif. Aturan demikian
memang sesuai dengan aliran zaman.
Berhubung dengan anjuran mengadakan
sistem koperasi dalam ekonomi, maka ayat ini
mengingat akan adanya golongan-golongan
dalam badan-badan ekonomi.

18. JALUR ORIENTASI
• Jalur orientasi menghubungkan sila-sila
dalam Pancasila. Termasuk dalam kubu ini
adalah Emil Salim, Mubyarto, dan Sumitro
Djojohadikusumo. Pada dasarnya mereka
menafsirkan SEP sebagai sistem ekonomi
yang berorientasi pada sila I, II, III, IV, dan
V.

19. • Agaknya ini sejalan dengan pandangan yang
menyatakan bahwa Pancasila merupakan
ideologi terbuka, yang artinya nilai dasarnya
tetap, namun penjabarannya dapat
dikembangkan secara kreatif dan dinamis
sesuai dengan dinamika perkembangan
masyarakat Indonesia (Alfian, 1991 dalam
Kuncoro 2001).
PANCASILA IDEOLOGI TERBUKA

20. DEFINISI SISTEM EKONOMI
PANCASILA
Sistem ekonomi yang sekarang berlangsung di
Indonesia sebenarnya tergolong sistem ekonomi apa?
Pertama, pendapat yang mengatakan bahwa sistem
ekonomi Indonesia bukan sistem kapitalisme maupun
sosialisme. Emil Salim (1979) mengatakan bahwa
SEP adalah sistem ekonomi pasar dengan unsur
perencanaan. Dengan kata lain, sifat dasar dari
kedua kutub ekstrim ini berada dalam
keseimbangan.

21. Mubyarto (1980: 74) berpendapat bahwa SEP
mungkin sekali berada di antara dua kutub
tersebut, tapi di luarnya.

22. KRITIK
• Frans Seda, misalnya, menjuluki pandangan ini
sebagai paham "bukan-isme", yaitu paham
serba bukan: bukan kapitalisme, bukan
liberalisme, tidak ada monopoli, tidak ada
oligopoli, tidak ada persaingan bebas yang
saling mematikan, dsb (Kwik, 1996 dari
Kuncoro 2001). Tidak berlebihan, bila ada
yang menyebut sistem ekonomi semacam ini
hanya dihuni oleh para malaikat, masyarakat
utopia.

23. • Kritikan tajam juga datang dari Arief Budiman
(1989: 4), yang mengatakan:
•
"Tampaknya, Mubyarto sendiri belum dapat
merumuskan dengan tepat apa isi SEP-nya.
Dia baru berhasil membuat pagar-pagar batas
untuk mengurung 'binatang' yang bernama
SEP, sambil sekali-kali meraba-raba dan
menerka-nerka bagaimana persisnya bentuk
dan rupa 'binatang' ini".

24. PASAL 33 EKONOMI KERAKYATAN
ATAUKAH SOSIALISME?
• Secara normatif menurut UUD 1945, terutama
pasal 33 ayat 2 dan 3, sistem ekonomi
Indonesia seharusnya condong mengarah pada
sosialisme. Oleh Mubyarto, ini diterjemahkan
sebagai ekonomi kerakyatan.

25. • yang bisa diwujudkan dengan pengembangan
dan pemihakan penuh pada ekonomi rakyat,
lewat upaya penanggulangan kemiskinan,
peningkatan desentralisasi dan otonomi
daerah, dan menghapus ketimpangan ekonomi
dan sosial.

26. EKONOMI KERAKYATAN

Suatu sistem ekonomi yang melihat produksi
dilakukan oleh semua, untuk semua, serta
dibawah pemilikan anggota-anggota
masyarakat

Istilah demokrasi dapat ditafsirkan sebagai
hal yang setara dengan ekonomi kerakyatan
(Miradje dan Sukidin, 2009)

27. SEI MENURUT SUTAN SYAHRIR
• menurut pengamatan Sjahrir (1987: 162-164),
dilihat dari segi kepemilikan dan sifat
pembentukan harga , sistem ekonomi yang
berlangsung di Indonesia adalah: (1) sistem
ekonomi di mana peranan negara dominan;
(2) peranan swasta, baik nasional maupun
asing, tidak kecil; (3) harga yang berlangsung
pada umumnya mencerminkan inefisiensi
karena jauh lebih tinggi harga domestik
dibanding harga internasional.

28. perekonomian Indonesia tidak menganut free-
fight liberalism maupun etatisme. Sistem Ekonomi
Pancasila versi Mubyarto dan Emil Salim, serta isu
demokrasi ekonomi belum mampu menjawab
dinamika perekonomian Indonesia yang dinilai
banyak pihak semakin terbuka dan "ke kanan"
(menuju ke kapitalisme dan market economy).

29. • Program-program pemerintah yang tertuang
dalam Letter of Intents dengan IMF
menunjukkan kesan kuat adanya upaya
percepatan proses privatisasi di Indonesia.

30. PELAKU SEI

BUMN

BUMS

KOPERASI

31. DEFINISI BUMN
Suatu bangun usaha yang didirikan oleh
negara dan pemilikannya dipegang oleh
pemerintah atau negara republik Indonesia.

32. KARAKTERISTIK BUMN

Modal disetor melalui APBN/APBD

Bertujuan memberikan pelayanan kepada
masyarakat dan menciptakan kemakmuran
rakyat

33. PEMBAGIAN BUMN

BUMN untuk cabang usaha yang vital
Mengelola bidang usaha pengolahan sumber
alam di perut bumi, permukaan bumi, air dan
udara

BUMN untuk usaha yang menguasai hajat
hidup orang banyak
Mengelola sumber daya atau sarana yang
ditujukan bagi kehidupan dan kesejahteraan
rakyat

34. BUMN

PERJAN

PERUM

PERSERO

35. PERUSAHAAN JAWATAN
• Perjan adalah bentuk badan usaha milik negara
yang seluruh modalnya dimiliki oleh
pemerintah. Perjan berorientasi memberikan
pelayanan pada masyarakat, Sekarang sudah
tidak ada perusahaan BUMN yang
menggunakan model perjan karena besarnya
biaya untuk memelihara perjan-perjan tersebut.

36. PERUSAHAAN UMUM

Perum adalah perusahaan pemerintah yang
sudah profit oriented.

Permodalan dan pengelolaan perum menjadi
tanggungjawab negara

Status karyawan adalah Pegawai Negeri.

37. PERSERO

Tujuan utamanya mencari laba (Komersial)

Modal sebagian atau seluruhnya berasal dari
kekayaan negara dalam bentuk saham

Dipimpin oleh direksi

Pegawainya berstatus sebagai pegawai swasta
atau mix antara PNS dengan karyawan swasta
(tetap mendapat tunjangan pensiun).

Tidak memperoleh fasilitas negara

38. PENGUKURAN KINERJA BUMN
Didasarkan pada :

Rentabilitas, kemampuan perusahaan dalam
menghasilkan laba (75%)

Solvabilitas,Kemampuan perusahaan melunasi
semua kewajibannya (12,5%)

Likuiditas, kemampuan perusahaan
memenuhi/melunasi kewajiban jangka pendek
(12,5%)

39. KATEGORI PENILAIAN

Sehat Sekali (SS):
R>12%; L >150, SO>200

Sehat (S)
R (8%-12%); L (100-150); SO (150-200)

Kurang Sehat (KS)
R (5%-8%); L (75-100); SO (100-150)

Tidak Sehat (TS)
R <5%; L<75%, SO <100

40. KONSEKUENSI
• BUMN yang dinyatakan tidak sehat akan
diubah bentuknya menjadi jenis usaha yang
lebih menguntungkan, misalnya dari perjan
menjadi perum dan dari perum menjadi
persero

41. JENIS-JENIS PASAR
• MONOPOLI
• OLIGOPOLI
• PERSAINGAN SEMPURNA

42. MONOPOLI
• Pasar yang hanya dikuasai oleh satu penjual
saja, dimana penyediaan dan pasokan barang
dan jasa hanya dilakukan oleh stau pihak
tertentu.

43. • Single Seller
• Price discrimination, penjual dapat mengubah
harga dan kualitas atau kuantitas produk.

44. OLIGOPOLI
• Suatu bentuk pasar dimana industri dikuasai
oleh sedikit penjual
• Jika dalam industri hanya ada 2 perusahaan
yang berkuasa maka disebut duopoli

45. KARAKTERISTIK
• Ability to set price
• High barriers to entry
• Few numbers of firms

46. PERSAINGAN SEMPURNA
• Pasar dengan keseimbangan antara jumlah
penjual dan pembeli (banyak penjual dan
banyak pembeli)
• Tidak ada pemain pasar yang mampu
menetapkan harga (semuanya tergantung
permintaan dan penawaran di pasar)

47. KARAKTERISTIK
• Infinite or large number of buyers and sellers.
• No entry or exit barriers.
• Perfect mobility (Pembeli bebas berpindah ke
penjual lain)
• Homogenous product
• Perfect information (Pembeli dan penjual
sama-sama mengetahui kondisi pasar)

48. DEFINISI KOPERASI (ICA 1996)

Suatu asosiasi yang bersifat otonom dengan
keanggotaan bersifat terbuka dan sukarela

Untuk peningkatan usaha pemenuhan
kebutuhan ekonomi, sosial dan kultur

Melalui usaha bersama dengan cara saling
membantu dan mengontrol usaha secara
demokratis.

49. SECARA SINGKAT DAN
SEDERHANA

Koperasi adalah organisasi bisnis yang para
pemilik atau anggotanya adalah juga
pelanggan utama perusahaan tersebut.

50. BADAN USAHA MILIK SWASTA

PERUSAHAAN PERSEORANGAN

BADAN USAHA PERSEKUTUAN :
1. FIRMA
2. CV

PERSEROAN TERBATAS

51. PERUSAHAAN PERSEORANGAN

Bentuk usaha sederhana dimana semua
kekayaan, keuntungan maupun kewajiban
perusahaan menjadi tanggungjawab
pemiliknya secara pribadi.

52. Kelebihan perusahaan
perseorangan

Pemilik menguasai sepenuhnya keuntungan
yang diperoleh

Penguasaan keuntungan secara pribadi
meningkatkan motivasi

Penanganan aspek hukum yang minimal,
hanya memerlukan Hinder Ordonasie (Ijin
gangguan) dan SIUP

53. Kekurangan Perusahaan
Perseorangan

Tanggungjawab Keuangan pemilik tak terbatas

Keterbatasan kemampuan keuangan dalam
hal permodalan

Keterbatasan manajerial

Kontinuitas kerja karyawan terbatas, karena
karyawan yang rata-rata bekerja di
perusahaan ini hanya ingin mempelajari skill
dan keterampilan teknis saja

54. Firma/kongsi/Perserikatan

Persatuan dari beberapa pengusaha swasta
menjadi satu kesatuan usaha bersama

Sama seperti perusahaan perseorangan,
tanggung jawab pemilik tak terbatas

55. Kebaikan firma

Permodalan lebih kuat daripada perusahaan
perseorangan

Kontinuitas usaha lebih lama

56. Kekurangan Firma

Rawan perselisihan atau konflik antar para
pemilik yang membuat aktivitas usaha
menjadi tidak terkontrol dengan baik

57. Comanditer Venootschap (CV)
Suatu bentuk usaha dimana keanggotaan
pemilik dibagi menjadi :

Komanditer aktif, yaitu pemilik yang ikut aktif
dalam pengelolaan usaha dan
bertanggungjawab atas penyelesaian
kewajiban/ hutang

Komanditer diam yaitu pemilik yang hanya
berfungsi sebagai penyetor modal saja

58. Kebaikan dan Kelemahan
Kebaikan dan kekurangan hampir sama
dengan firma, hanya saja dengan adanya
posisi komanditer diam, perusahaan jenis ini
lebih mampu menghimpun modal yang lebih
besar daripada firma maupun perusahaan
perseorangan

59. Perseroan Terbatas

Bentuk usaha dimana masyarakat diberi
kesempatan untuk menyertakan modalnya ke
dalam bisnis dengan cara membeli saham.

Para pemegang saham dapat mempengaruhi
kebijakan melalui RUPS

Tanggung jawab pemilik hanya sebatas modal
yang disetorkannya.

60. Kebaikan PT

Memiliki masa hidup yang biasanya tak
terbatas

Pemisahan kekayaan dan hutang pemilik
dengan perusahaan

Kemampuan memiliki modal yang sangat luas

Penggunaan manajer yang profesional

61. KEKURANGAN PT

Kerumitan perizinan dan organisasi. Untuk
mendirikan sebuah PT diperlukan biaya yang
tidak sedikit dan akta notaris serta izin khusus
untuk usaha tertentu.

Semakin besar perusahaan , biaya
pengorganisasian akan semakin besar dan
kerumitan atau kendala yang terjadi dalam
tingkat personel akan semakin besar.

62. YAYASAN

Selain bentuk-bentuk usaha tersebut terdapat
yayasan, yaitu suatu organisasi swasta yang
umumnya didirikan untuk tujuan sosial
kemasyarakatan dan tidak berorientasi pada
keuntungan

63. • menciptakan struktur keuangan dan manajemen
keuangan yang baik/kuat, menciptakan struktur
industri yang sehat dan kompetitif,
menciptakan Persero yang berdaya saing dan
berorientasi global, dan menumbuhkan iklim
usaha, ekonomi makro, dan kapasitas pasar.

64. • Program privatisasi bertujuan untuk
meningkatkan kinerja dan nilai tambah
perusahaan serta meningkatkan peran serta
masyarakat dalam pemilikan saham Persero
Privatisasi dilakukan dengan memperhatikan
prinsip- prinsip transparansi, kemandirian,
akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan
kewajaran.

65. MANFAAT PRIVATISASI
Konsekuensi terbaik privatisasi adalah :
• 1. Menciptakan Kompetisi
• 2. Mendorong efisiensi
• 3. Pertumbuhan ekonomi.

66. DAMPAK NEGATIF PRIVATISASI

Reposisi dan pengurangan karyawan
(Namun hal ini dibantah oleh kementerian
BUMN yang menyatakan bahwa semakin
besar perkembangan perusahaan yang
diprivatisasi, maka semakin banyak karyawan
yang dibutuhkan).

Perusahaan harus beradaptasi menjadi lebih
responsif terhadap lingkungan

67. NASIONALISASI
(LAWAN KATA DARI PRIVATISASI)
• Proses pengambilalihan suatu industri atau
aset milik swasta menjadi kepemilikan
pemerintah suatu negara
• Jika yang diambil alih adalah BUMN yang
semula diprivatisasi, maka istilahnya disebut
sebagai renasionalisasi.

68. Tujuan Nasionalisasi
• Menyehatkan kembali suatu badan usaha
• Menyelamatkan badan usaha dari ancaman
bankruptcy. Biasanya dilakukan ketika terjadi
krisis ekonomi