Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan mengatur tentang pendidikan kebidanan, izin praktik, dan praktik kebidanan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pelayanan kebidanan serta memberikan pelindungan hukum bagi bidan dan klien.

2. PELAYANAN KEBIDANAN, YANG MERUPAKAN SALAH SATU BENTUK PELAYANAN KESEHATAN
DITUJUKAN KHUSUS KEPADA :
PELAYANAN KEBIDANAN HARUS DIBERIKAN
SECARA BERTANGGUNG JAWAB, AKUNTABEL,
BERMUTU, DAN AMAN
PEREMP
UAN
BAYI
BARU
LAHIR
BAYI
BALITA
ANAK
PRASEKO
LAH
KESEHAT
AN
REPROD
UKSI
PEREMPU
AN
KELUARG
A
BERENCA
NA

3. FENOMENA
•PROFESI BIDAN DI INDONESIA MASIH DIHADAPKAN
OLEH BERBAGAI MACAM KENDALA SEPERTI
PERSEBARAN BIDAN YANG BELUM MERATA DAN
MENJANGKAU SELURUH WILAYAH TERPENCIL DI
INDONESIA, SERTA PENDIDIKAN KEBIDANAN YANG
SAMPAI SAAT INI SEBAGIAN BESAR MASIH PADA JENIS
PENDIDIKAN VOKASI YANG MENYEBABKAN
PENGEMBANGAN PROFESI BIDAN BERJALAN SANGAT
LAMBAT

4. •DALAM HAL PRAKTIK KEBIDANAN, MASIH TERDAPAT KETIDAKSESUAIAN
ANTARA KEWENANGAN DAN KOMPETENSI YANG DIMILIKI OLEH BIDAN.
SELAIN ITU, BIDAN SEBAGAI PEMBERI PELAYANAN KEBIDANAN PERLU
DIPERSIAPKAN KEMAMPUANNYA UNTUK MENGATASI PERKEMBANGAN
PERMASALAHAN KESEHATAN DALAM MASYARAKAT.

5. • BIDAN DALAM MELAKSANAKAN PELAYANAN KESEHATAN BERPERAN SEBAGAI
PEMBERI PELAYANAN KEBIDANAN, PENGELOLA PELAYANAN KEBIDANAN,
PENYULUH DAN KONSELOR BAGI KLIEN, PENDIDIK, PEMBIMBING, DAN
FASILITATOR KLINIK, PENGGERAK PERAN SERTA MASYARAKAT DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, SERTA PENELITI.
• PELAYANAN KEBIDANAN YANG DIBERIKAN OLEH BIDAN DIDASARKAN PADA
PENGETAHUAN DAN KOMPETENSI DI BIDANG ILMU KEBIDANAN YANG
DIKEMBANGKAN SESUAI DENGAN KEBUTUHAN KLIEN.

6. • KETENTUAN MENGENAI PROFESI BIDAN MASIH TERSEBAR DALAM BERBAGAI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DAN BELUM MENAMPUNG KEBUTUHAN HUKUM DARI PROFESI
BIDAN MAUPUN MASYARAKAT
• HAL INI MENGAKIBATKAN BELUM ADANYA KEPASTIAN HUKUM BAGI BIDAN DALAM
MENJALANKAN PRAKTIK PROFESINYA, SEHINGGA BELUM MEMBERIKAN PEMERATAAN
PELAYANAN, PELINDUNGAN, DAN KEPASTIAN HUKUM BAGI BIDAN SEBAGAI PEMBERI
PELAYANAN KEBIDANAN DAN MASYARAKAT SEBAGAI PENERIMA PELAYANAN
KEBIDANAN
• PENGATURAN KEBIDANAN BERTUJUAN UNTUK MENINGKATKAN MUTU BIDAN, MUTU
PENDIDIKAN DAN PELAYANAN KEBIDANAN, MEMBERIKAN PELINDUNGAN DAN
KEPASTIAN HUKUM KEPADA BIDAN DAN KLIEN, SERTA MENINGKATKAN DERAJAT
KESEHATAN MASYARAKAT.

7. UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG KEBIDANAN

8. BAB I
KETENTUAN UMUM
PASAL 2
PENYELENGGARAAN KEBIDANAN BERASASKAN
a.
PERIKEMANUSI
AAN
b. NILAI
ILMIAH
c. ETIKA DAN
PROFESIONALI
SME
d. MANFAATe. KEADILAN
f.
PERLINDUNGA
N
g.
KESELAMATA
N KLIEN

9. BAB I
KETENTUAN UMUM
PASAL 3
meningkatkan mutu pendidikan Bidan;
meningkatkan mutu Pelayanan Kebidanan
memberikan pelindungan dan kepastian hukum
kepada Bidan dan Klien
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat,
terutama kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi,
balita, dan anak prasekolah.

10. BAB II
PENDIDIKAN KEBIDANAN

11. PASAL 4
PendidikanKebidanan terdiri atas:

12. PASAL 5
Pendidikanakademiksebagaimana dimaksuddalamPasal 4 huruf a terdiri atas:
• a. Programsarjana
• b. Programmagister
• c. Programdoktor
Pendidikan akademiksebagaimanadimaksuddalamPasal 4 huruf a terdiri atas:
Lulusan pendidikan akademiksebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf a dapat
melanjutkan programpendidikan profesi.

13. PASAL 6
Pendidikanakademiksebagaimana dimaksuddalamPasal 4 huruf a terdiri atas:
Pendidikan vokasi sebagaimanadimaksuddalamPasal 4 huruf b merupakan program
diplomatiga kebidanan
Lulusan pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud padaayat (1) yangakan menjadi
Bidan lulusan pendidikan profesi harusmelanjutkanprogrampendidikan setara
sarjana ditambahpendidikanprofesi

14. PASAL 7
Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c
merupakan program lanjutan dari program pendidikan setara sarjana
atau program sarjana

15. PASAL 8
Lulusan pendidikanakademik, vokasi,dan profesi sebagaimanadimaksud dalamPasal 4
mendapatkangelar sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

16. IZIN PRAKTIK

17. 1. BIDANYANGAKANMENJALANKANPRAKTIKKEBIDANANWAJIBMEMILIKI IZINPRAKTIK.
2. IZINPRAKTIKSEBAGAIMANADIMAKSUDPADA AYAT(1)DIBERIKAN DALAMBENTUKSIPB.
3. SIPBSEBAGAIMANADIMAKSUDPADA AYAT(2) DIBERIKANOLEHPEMERINTAHDAERAHKABUPATEN/KOTAATASREKOMENDASIPEJABAT
KESEHATANYANGBERWENANGDI KABUPATEN/KOTATERNPATBIDANMENJALANKAN PRAKTIKNYA
4. PEMERINTAHDAERAHKABUPATEN/KOTASEBAGAIMANADIMAKSUDPADA AYAT(3) HARUSMENERBITKANSIPB PALINGLAMA15 (LIMABELAS)
HARIKERJASEJAKPENGAJUANSIPB DITERIMA.
5. UNTUKMENDAPATKANSIPB SEBAGAIMANADIMAKSUDPADA AYAT(3),BIDAN HARUS MEMILIKI:
• STR YANGMASIHBERLAKU; DAN
• TEMPATPRAKTIK.
6. SIPBBERLAKUAPABILA:
• STRMASIHBERLAKU; DAN
• BIDANBERPRAKTIKDI TEMPATSEBAGAIMANATERCANTUMDALAMSIPB.
Pasal25

18. 1. BIDANPALINGBANYAKMENDAPATKAN2 (DUA)SIPB.
2. SIPBSEBAGAIMANADIMAKSUDPADAAYAT(1)BERLAKUUNTUK:
a. 1 (SATU)DI TEMPATPRAKTIKMANDIRIBIDANDAN 1 (SATU) DI FASILITASPELAYANAN KESEHATANSELAIND1 TEMPAT
PRAKTIKMANDIRIBIDAN; ATAU
b. 2 (DUA)PRAKTIKKEBIDANANDI FASILITAS PELAYANANKESEHATANSELAINDI TEMPATPRAKTIKMANDIRIBIDAN.
Pasal26

19. 1. SIPBTIDAKBERLAKUAPABILA:
a. BIDANMENINGGALDUNIA;
b. HABISMASABERLAKUNYA;
c. DICABUTBERDASARKANKETENTUANPERUNDANG-UNDANGAN; ATAU
d. ATASPERMINTAANSENDIRI.
Pasal27

20. 1. SETIAPBIDANHARUSMENJALANKANPRAKTIKKEBIDANANDI TEMPATPRAKTIKYANGSESUAIDENGANSIPB.
2. BIDANYANGMENJALANKANPRAKTIKKEBIDANANDI TEMPATPRAKTIKYANGTIDAKSESUAIDENGANSIPB
SEBAGAIMANADIMAKSUDPADAAYAT(1)DIKENAISANKSIADMINISTRATIF BERUPA:
a. TEGURANTERTULIS;
b. PENGHENTIAN SEMENTARAKEGIATAN; ATAU
c. PENCABUTANIZIN.
Pasal28

21. 1. PENYELENGGARAFASILITASPELAYANANKESEHATANHARUSMENDAYAGUNAKAN BIDANYANGMEMILIKI STRDANSIPB.
2. PENYELENGGARAFASILITASPELAYANANKESEHATANYANGMENDAYAGUNAKAN BIDANYANGTIDAKMEMILIKISTR DAN SIPB
SEBAGAIMANADIMAKSUDPADAAYAT(1)DIKENAISANKSI ADMINISTRATIF BERUPA:
a. TEGURANTERTULIS;
b. PENGHENTIAN SEMENTARAKEGIATAN; ATAU
c. PENCABUTANIZIN
3. KETENTUANLEBIHLANJUTMENGENAI TATACARAPENGENAANSANKSI ADMINISTRATIFSEBAGAIMANADIMAKSUDPADA AYAT
(2) DIATURDENGAN PERATURANMENTERI
Pasal28

22. BAB VI
PRAKTIK KEBIDANAN

23. BAGIANKESATU
UMUM
PASAL41
1. PraktikKebidanandilakukandi:
a. Tempat PraktikMandiriBidan; dan
b. Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya.
2. PraktikKebidanansebagaimanadimaksudpadaayat (1)harusdilakukansesuaidengan kompetensidan kewenangan sertamematuhi kode
etik,standar profesi,standar pelayananprofesi, dan standar proseduroperasional.

24. PASAL42
1. Pengaturan,penetapandanpembinaanPraktikKebidanandilaksanakanolehKonsil.
2. Konsilsebagaimanadimaksudpadaayat(1) merupakanbagiandariKonsilTenaga
KesehatanIndonesiayang diaturdenganPeraturanPresiden.

25. PASAL43
1. BidanlulusanpendidikandiplomatigahanyadapatmelakukanPraktikKebidanan
di FasilitasPelayananKesehatan.
2. Bidanlulusanpendidikanprofesi dapat melakukanPraktikKebidanandi Tempat
PraktikMandiri Bidandandi FasilitasPelayananKesehatanlainnya.
3. PraktikMandiriBidansebagaimanadimaksudpadaayat(2) dilakukanhanyapada
1 (satu)TempatPraktikMandiriBidan

26. PASAL44
1. Bidan lulusanpendidikanprofesiyangmenjalankanPraktikKcbidanandi Tempat PraktikMandiriBidanwajibmemasangpapannama praktik.
2. Ketentuan mengena1papan namapraktik sebagaimana dimaksudpadaayat (1)dilaksanakan sesuaidengan ketentuanperaturan perundang-
undangan.
3. Bidan yangtidakmemasang papan namapraktik sebagaimana dimaksudpadaayat (1)dikenaisanksiadministratifberupa:
a. teguranlisan;
b. peringatantertulis;
c. denda administratif; dan/atau
d. pencabutan izin.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pengenaan sanksiadministratifsebagaimanadimaksudpadaayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri

27. PASAL45
1. Bidan yangmenjalankanPraktikKebidanandi Tempat PraktikMandiriBidanwajibmelengkapisaranadan prasaranapelayanansesuaidengan
standar pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Bidan yangtidakmelengkapisaranadan prasaranapelayanan sebagaimana dimaksudpadaayat (1)dikenaisanksiadministratifberupa:
a. teguranlisan;
b. peringatantertulis;
c. denda administratif; dan/atau
d. pencabutan izin.
3. Ketentuan mengenaitatacarapengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksudpadaayat (2) diatur dengan PeraturanMenteri

28. BAGIAN KEDUA
TUGAS DAN WEWENANG

29. PASAL46
1. DalammenyelenggarakanPraktikKebidanan,Bidanbertugasmemberikanpelayananyangmeliputi:
a. pelayanan kesehatanibu;
b. pelayanan kesehatananak;
c. pelayanan kesehatanreproduksiperempuandan keluarga berencana;
d. pelaksanaan tugas berdasarkanpelimpahan wewenang; dan/atau
e. pelaksanaan tugas dalamkeadaanketerbatasan tertentu.
2. Tugas Bidan sebagaimanadimaksudpadaayat (1)dapat dilaksanakan secarabersama atau sendiri.
3. Pelaksanaan tugas sebagaimanadimaksudpada ayat (1)dilaksanakansecara bertanggung jawabdan akuntabel.

30. PASAL47
1. DalammenyelenggarakanPraktikKebidanan,Bidandapatberperansebagai:
a. pemberiPelayananKebidanan;
b. pengelolaPelayananKebidanan;
c. penyuluhdankonselor;
d. pendidik,pembimbing,danfasilitator klinik;
e. penggerakperansertamasyarakatdanpemberdayaanperempuan; dan/ataupeneliti.
2. PeranBidansebagaimanadimaksudpadaayat(1) dilaksanakansesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan.
1. Dalam menyelenggarakan Praktik Kebidanan, Bidan dapat berperan sebagai:
a. pemberi Pelayanan Kebidanan;
b. pengelola Pelayanan Kebidanan;
c. penyuluh dan konselor;
d. pendidik, pembimbing, dan fasilitator klinik;
e. penggerak peran serta masyarakat dan pemberdayaan perempuan; dan/atau
f. peneliti.
2. Peran Bidan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

31. PASAL48
BidandalampenyelenggaraanPraktikKebidanansebagaimanadimaksuddalamPasal46danPasal47,harussesuaidengankompetensi
dankewenangannya

32. PARAGRAF 1
Pelayanan Kesehatan Ibu

33. PASAL49
DALAMMENJALANKANTUGASMEMBERIKANPELAYANAN KESEHATANIBUSEBAGAIMANADIMAKSUDDALAMPASAL46 AYAT(1)
HURUFA, BIDANBERWENANG
a. memberikanAsuhanKebidananpadamasa
sebelumhamil;
b. memberikanAsuhanKebidananpadamasa
kehamilannormal;
c. memberikanAsuhanKebidananpadamasa
persalinandanmenolongpersalinannormal;
d. memberikanAsuhanKebidananpadamasa
nifas;
e. melakukanpertolonganpertama
kegawatdaruratanibu hamil,bersalin,nifas,dan
rujukan;dan
f. melakukandeteksidinikasusrisikodan
komplikasipadamasakehamilan,masapersalinan,
pascapersalinan,masanifas,sertaasuhan
pascakegugurandandilanjutkandenganrujukan.

34. PARAGRAF 2
PELAYANAN KESEHATAN ANAK

35. PASAL50
DALAMMENJALANKANTUGASMEMBERIKANPELAYANAN KESEHATANANAKSEBAGAIMANADIMAKSUDDALAMPASAL46 AYAT(1)
HURUFB, BIDANBERWENANG:
a. memberikanAsuhanKebidananpadabayi
barulahir,bayi,balita,dananakprasekolah;
b. memberikanimunisasisesuaiprogram
PemerintahPusat;
c. melakukanpemantauantumbuhkembang
padabayi,balita,dananakprasekolahserta
deteksidinikasuspenyulit,gangguantumbuh
kembang,danrujukan;
d. memberikanpertolonganpertama
kegawatdaruratanpadabayibarulahir
dilanjutkandenganrujukan.

36. PARAGRAF 3
PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI PEREMPUAN
DAN
KELUARGA BERENCANA

37. PASAL51

38. • KETENTUANLEBIHLANJUTMENGENAIPELAYANANKESEHATANIBU,PELAYANANKESEHATANANAK,DAN
PELAYANANKESEHATANREPRODUKSIPEREMPUANDANKELUARGABERENCANASEBAGAIMANADIMAKSUDDALAM
PASAL49 SAMPAIDENGANPASAL51 DIATURDENGANPERATURANMENTERI
PASAL52

39. PARAGRAF5
KEADAANGAWATDARURAT

40. PASAL59
a. Dalamkeadaangawatdaruratuntuk
pemberianpertolonganpertama,Bidandapat
melakukanpelayanankesehatandi luar
kewenangansesuaidengankompetensinya
b. Pertolonganpertamasebagaimanadimaksud
padaayat(1) bertujuanuntukmenyelamatkan
nyawaKlien.
c. Keadaangawat darurat sebagaimana
dimaksudpadaayat(1) merupakankeadaan
yangmengancamnyawaKlien
d. Keadaangawatdaruratsebagaimana
dimaksudpadaayat(1) ditetapkanolehBidan
sesuaidenganhasilevaluasiberdasarkan
keilmuannya.
e. Penanganankeadaangawatdarurat
sebagaimanadimaksudpadaayat(1)sampai
denganayat (4)dilaksanakansesuaidengan
ketentuanperaturanperundang-undangan

41. BABVII
HAKDANKEWAJIBANBIDAN

42. PASAL60
BIDANDALAMMELAKSANAKANPRAKTIKKEBIDANAN BERHAK:
a. memperolehpelindunganhukumsepanjang
melaksanakantugassesuaidengankompetensi,
kewenangan,danmematuhikodeetik,standar
profesi,standar pelayananprofesi,danstandar
proseduroperasional
b. memperolehinformasiyangbenar,jelas,jujur,
danlengkapdariKliendan/ataukeluarganya;.
c. menolakkeinginanKlienataupihaklainyang
bertentangandengankodeetik,standarprofesi,
standarpelayanan,standarprosedur
operasional,danketentuanperaturan
perundang-undangan
d. menerimaimbalanjasaatas Pelayanan
Kebidananyang telahdiberikan;
e. memperolehfasilitaskerjasesua1dengan
standar;dan
mendapatkankesempatanuntuk
mengembangkanprofesi.

43. PASAL61
BIDANDALAMMELAKSANAKANPRAKTIKKEBIDANAN BERKEWAJIBAN:
a. memberikan
Pelayanan Kebidanan
sesuai dengan
kompetensi,
kewenangan, dan
mematuhi kode etik,
standar profesi,
pelayanan profesi,
standar prosedur
operasional
b. memberikan
informasi yang benar,
jelas, dan lengkap
mengenai tindakan
Kebidanan kepada
Klien dan/atau
keluarganya sesuai
kewenangannya;
c. memperoleh
persetujuan dari Klien
atau keluarganya atas
tindakan yang akan
diberikan;
d. merujuk Klien yang
tidak dapat ditangani
ke dokter atau
Fasilitas Pelayanan
Kesehatan;
e.
mendokumentasikan
Asuhan Kebidanan
sesua1 dengan standar
f. menjaga
kerahasiaan kesehatan
Klien;
g. menghormati hak
Klien;
h. melaksanakan
tindakan pelimpahan
wewenang dari dokter
sesuai dengan
Kompetensi Bidan;
i. melaksanakan
penugasan khusus yang
ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat;
j. meningkatkan mutu
Pelayanan Kebidanan;
k. mempertahankan
dan meningkatkan
pengetahuan dan/atau
keterampilannya
melalui pendidikan
dan/atau pelatihan;
dan/atau
l. melakukan
pertolongan gawat
darurat.

44. BAGIANKEDUA
HAKDANKEWAJIBANKLIEN

45. PASAL62
DALAMPRAKTIKKEBIDANAN,KLIENBERHAK:
a. memperolehpelindunganhukumsepanjang
melaksanakantugassesuaidengan
kompetensi,kewenangan, danmematuhikode
etik,standarprofesi, standarpelayanan
profesi,dan standarproseduroperasional
b. memperolehinformasi yang benar,jelas,
jujur, danlengkapdari Kliendan/atau
keluarganya;.
c. memintapendapatBidanlain;
d. memberipersetujuanataupenolakan
tindakanKebidananyang akandilakukan;
dan
e. memperolehjaminankerahasiaankesehatan
Klien.

46. PASAL63
1. PENGUNGKAPANRAHASIAKESEHATANKLIENHANYADILAKUKANATASDASAR:
a. kepentingan kesehatan
Klien;
b. permintaan aparatur
penegakhukumdalam
rangkapenegakanhukum;
c. persetujuanKlien sendiri;
dan/atau
d. ketentuan peraturan
perundang-undangan
2. PengungkapanrahasiakesehatanKliensebagaimanadimaksudpadaayat(1)terbataspadatindakanyangdilakukanoleh
Bidan.
3. KetentuanlebihlanjutmengenaipengungkapanrahasiakesehatanKliendiaturdalamPeraturanMenteri

47. PASAL64
DALAMPRAKTIKKEBIDANAN, KLIENBERKEWAJIBAN:
:
a. memberikaninformasiyang benar, jelas,dan
jujurmengenaikondisi kesehatannya
b. mematuhinasihatdanpetunjukBidan;
c. mematuhiketentuanyangberlakudi Fasilitas
PelayananKesehatan;dan
d. memberiimbalanjasaatasPelayanan
Kebidananyangditerima

48. BAB VIII
ORGANISASI PROFESI BIDAN

49. PASAL65
a. BidanberhimpundalamsatuwadahOrganisasi ProfesiBidan.
b. OrganisasiProfesi Bidanberfungsiuntukmeningkatkandan/ataumengembangkanpengetahuandanketerampilan,mertabat,danetikaprofesi
Kebidanan.

50. PASAL66
OrganisasiProfesi Bidanbertujuanuntukmempersatukan, membina,dan memberdayakanBidandalamrangkamenunjangpembangunankesehatan.

51. BAB IX
PENDAYAGUNAAN BIDAN

52. PASAL68
1. Dalam rangka pemerataan dan pemenuhan kebutuhan Pelayanan Kebidanan, Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat melakukan pendayagunaan Bidan sesuai dengan tugas dan fungsi
masing-masing.
2. Pendayagunaan Bidan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan aspek pemerataan,
pemanfaatan, dan pengembangan.
3. Pendayagunaan Bidan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas pendayagunaan Bidan
di dalam dan luar negeri.
Pendayagunaan Bidan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan melalui
penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

53. BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

54. PASAL69
1. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan
pengawasan Bidan dengan melibatkan Konsil dan Organisasi Profesi Bidan sesuai
dengan kewenangan masing-masing.
2. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan
untuk:
• meningkatkan mutu Pelayanan Kebidanan;
• melindungi masyarakat dari tindakan Bidan yang tidak sesuai standar; dan
3. memberikan kepastian hukum bagi Bidan dan masyarakat

55. PASAL70
Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

56. BAB XI
KETENTUAN DAN PERALIHAN

57. PASAL71
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, setiap orang yang sedang mengikuti pendidikan
Kebidanan diploma empat dapat berpraktik sebagai Bidan lulusan diploma empat di Fasilitas Pelayanan
Kesehatan setelah lulus pendidikan kecuali praktik mandiri Bidan

58. PASAL72
Bidan lulusan pendidikan diploma empat sebelum Undang-Undang ini mulai berlaku dapat berpraktik
di Fasilitas Pelayanan Kesehatan kecuali praktik mandiri Bidan

59. PASAL73
STR dan SIPB yang telah dimiliki oleh Bidan sebelum Undang-Undang ini diundangkan, dinyatakan
tetap berlaku sampai jangka waktu STR dan SIPB berakhir

60. PASAL74
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, penerbitan STR yang masih dalam proses, diselesaikan
berdasarkan prosedur sebelum Undang-Undang ini diundangkan

61. PASAL75
Bidan lulusan pendidikan Kebidanan di bawah diplomatiga Kebidanan yang telah melakukan Praktik
Kebidanan sebelumUndang-Undang ini diundangkan masih tetap dapat melakukan Praktik Kebidanan
untuk jangka waktupaling lama BulanOktober Tahun2020

62. PASAL76
1. Bidan lulusan pendidikan diploma tiga dan Bidan lulusan pendidikan diploma empat yang telah melaksanakan Praktik
Kebidanan secara mandiri di Tempat Praktik Mandiri Bidan sebelum Undang Undang ini diundangkan, dapat
melaksanakan Praktik Kebidanan secara mandiri di Tempat Praktik Mandiri Bidan untuk jangka waktu paling lama 7
(tujuh) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan.
2. Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidan lulusan pendidikan diploma tiga yang melaksanakan
praktik mandiri Bidan dapat mengikuti penyetaraan Bidan lulusan pendidikan profesi melalui rekognisi pembelajaran
lampau.
3. Rekognisi pembelajaran lampau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan

63. PASAL77
Pelaksanaan Registrasi ulang untuk Bidan yang lulus pendidikan sebelum Tahun 2013 melampirkan
ijazah sebagai pengganti Sertifikat Kompetensi atau Sertifikat Profesi

64. BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

65. PASAL78
Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung
sejak Undang-Undang ini diundangkan.

66. PASAL79

67. PASAL80

68. TERIMA KASIH