Sanksi Perpajakan yang Harus Diketahui WP
•Download as PPTX, PDF•
5 likes•4,204 views
1. Dokumen tersebut membahas mengenai sanksi administrasi dan sanksi pidana dalam perpajakan di Indonesia. Sanksi administrasi berupa denda, bunga, dan kenaikan, sedangkan sanksi pidana berupa denda pidana, kurungan, dan penjara. 2. Ada 3 macam sanksi pidana yaitu denda pidana, kurungan, dan penjara. Sanksi-sanksi tersebut dapat dikenakan kepada wajib pajak perorangan maupun pejabat perpaj
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Viewers also liked
Viewers also liked (20)
Similar to Sanksi Perpajakan yang Harus Diketahui WP
Similar to Sanksi Perpajakan yang Harus Diketahui WP (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
Sanksi Perpajakan yang Harus Diketahui WP
- 1. Kelompok: Nami Puspita Ningrum Desi Novitasari Dwi Aryanti
- 2. Merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dalam UU Perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana.
- 3. Merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Menurut ketentun dalam UU Perpajakan ada tiga macam sanksi administrasi, yaitu berupa denda, bunga dan kenaikan.
- 4. No Masalah Cara Membayar/Menagih 1. Tidak/terlambat memasukkan/menyampaikan STP STP ditambahkan Rp 100.000,00 atau Rp 500.000,00 atau Rp 1.000.000,00 2. Pembetulan sediri, STP tahunan atau SPT masa tetapi belum disidik SSP ditambah 15% 3. Khusus PPN: a. Tidak melaporkan usaha b. Tidak membuat/mengisi faktur c. Melanggar larangan membuat Faktur (PKP yang tidak dikukuhkan) SSP/SPKBP (ditambah 2% denda dari dasar pengenaan) 4. Khusus PBB: a. STP, SKPKB tidak/kurag dibayar atau terlambat dibayar b. Dilakukan pemeriksaan, pajak kurang dibayar STP+denda 2% (maksimal 24 bulan) SKPKB+denda administrasi dari selisih pajak yang terutang
- 5. No Masalah Cara Membayar/Menagih 1. Pembetulan sndiri SPT (SPT Tahunan atau SPT Masa) tetapi belum diperiksa SSP/STP 2. Dari penelitian rutin: a. PPh pasal 25 tidak/kurang dibayar b. PPh pasal 21, 22, 23 dan 26 serta PPn yang terlambat dibayar c. SKPKB, STP, SKPKBT tidak/kurang dibayar atau terlambat dibayar d. SPT salah tulis/salah hitung SSP/STP SSP/STP SSP/STP SSP/STP 3. Dilakukan pemeriksaan, pajak kurang dibayar (maksimum 24 bulan) SSP/SPKB 4. Pajak diangsur/ditunda: SKPKB, SKKPP, STP SSP/STP 5. SPT tahunan PPh ditunda, pajak kurang dibayar SSP/STP
- 6. 1. Sanksi administrasi berupa bunga dapat dibagi menjadi bunga pembayaran, bunga penagihan dan bunga ketetapan. 2. Bunga penagihan adalah bunga karena pembayaran pajak yang ditagih dengan surat tagihan berupa STP, SKPKB, SKPKBT tidak dilakukan dalam batas waktu pembayaran. Bunga penagihan umumnya ditagih dengan STP. 3. Bunga ketetapan adalah bunga yang dimasukkan dalam surat ketetapan pajak tambahan pokok pajak. Bunga ketetapan umumnya ditagih dengan SKPKB.
- 7. No Masalah Cara Menagih 1. Dikeluakan SKPKB degan penghitungan secara jabatan: a. Tidak memasukkan SPT • SPT tahunan (PPh 29) • SPT tahunan (PPh 21, 23, 26 dan PPN) b. Tidak melaksanakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 KUP c. Tidak memperhatikan buku/dokumen, tidak memberi keterangan, tidak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, sebagaimana dimaksud pasal 29 d. Pengajuan Keberatan ditolak/ditambah e. Pengajuan dibanding ditolak/ditambah SKPKB ditambah kenaikan 50% SKPKB ditambah kenaikan 100% SKPKB 50% PPh pasal 29 100% PPh pasal 21, 23, 26 dan PPN SKPKB 50% PPh pasal 29 100% PPh pasal 21, 23, 26 dan PPN SKPKB ditambah kenaikan 50% SKPKB ditambah kenaikan 100%
- 8. No Masalah Cara Menagih 2. Dikeluarkan SKPKBT karena: ditemuka data baru, data semula yang belum terungkap setelah dikeluarkan SKPKB SKPKBT 100% 3. Khusus PPN: Dikeluarkan SKPKB karena pemeriksaan, di mana PKP tidak seharusnya mengkompensasi selisih lebih, menghitung tarif 0% diberi restitusi pajak SKPKB 100%
- 9. Merupakan siksaan atau penderitaan. Merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. Menurut ketentuan dalam UU perpajakan ada 3 macam sanksi pidana yaitu denda pidana, kurungan, dan penjara.
- 10. a. Denda Pidana Sanki berupa denda pidana selain Wajib Pajak ada juga yang diancamkan kepada pejabat pajak atau kepada pihak ketiga yang melanggar norma. Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan.
- 11. b. Pidana Kurungan Pidana kurungan hanya diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat ditujukan kepada Wajib Pajak, dan pihak ketiga. c. Pidana Penjara Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditujukan kepada pihak ketiga, adanya pejabat dan kepada Wajib Pajak.
- 12. Ketentuan mengenai sanksi pidana di bidang perpajakan diatur/ditetapkan dalam UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan UU No.12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No.12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
- 13. Yang Dikenakan Sanksi Pidana Norma Sanksi Pidana 1. Setiap orang 1. Kealpaan tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi tidak benar/lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar. 2. Sengaja tidak menyampaikan SPT, tidak meminjamkan pembukuan, catatan atau dokumen lain, dan hal-hal lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 KUP. Didenda paling sedikit satu kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak dua kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat tiga bulan atau paling lama satu tahun. Pidana penjara paling singkat enam bulan dan paling lama enam tahun dan denda paling sedikit dua kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak empat kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- 14. Yang Dikenakan Sanksi Pidana Norma Sanksi Pidana Pidana tersebut ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan. 3. Melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana atau Pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah restitusi yang dimohonkan atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohonkan atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan.
- 15. Yang Dikenakan Sanksi Pidana Norma Sanksi Pidana Menyampaikan Surat Pemberitahuan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak. 4. Sengaja tidak menyampaikan SPOP atau menyampaikan SPOP tetapi isinya tidak benar sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 24 UU PBB 5. Dengan sengaja tidak menyampaikan SPOP, memperlihatkan/meminjamkan surat/dokumen palsu, sebagaimana diatur dalam pasal 25 (1) UU PBB. Pidana kurungan selama-lamanya enam bulan atau setinggi-tingginya dua kali jumlah pajak terutang. a. Pidana penjara selama-lamanya dua tahun atau denda setinggi- tingginya lima kali jumlah pajak yang terutang. b. Sanksi(a) dilipat duakan jika sebelum lewat satu tahun terhitung sejak selesainya menjalani sebagaian/seluruh pidana yang dijatuhkan melakukan tindak pidana lagi.
- 16. Yang Dikenakan Sanksi Pajak Norma Sanksi Pidana 2. Pejabat Kealpaan tidak memenuhi kewajiban merahasikan hal sebagaimana pasal 34 KUP (tindak pelanggaran). Sengaja tidak memenuhi kewajiban merahasikan sebagaiimana pasal 34 UU KUP ( tindak kejahatan). Pidana kurungan selama- lamanya satu tahun atau denda setinggi-tingginya Rp 25.000.000,- 3. Pihak Ketiga Sengaja tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan surat atau dokumen lainnya/tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan sebagaimana pasal 25 (1) huruf d dan e UU PBB . Pidana kurungan selama- lamanya satu tahun atau denda setinggi-tingginya Rp 2.000.000,-
- 17. 1. Pidana penjara atau denda pidana (karena melakukan tindak kejahatan terhadap perpajakan) dapat dilipatduakan, apabila melakukan tindak pidana perpajakan sebelum lewat satu tahun, terhitung sejak selesainya menjalani sebagian atau seluruh pidana penjara yang dijatuhkan. 2. Penuntutan tindak pidana terhadap penjabat hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari orang yang kerahasiaannya dilanggar. 3. Tindak pidana perpajakan tidak dapat dituntut setelah lampau 5 tahun.
- 18. Prof. Dr. Mardiasmo. Perpajakan. Andi Yogya. 2016.