Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

06 pengelolaan-keuangan-negara

703 views

Published on

Keuangan Negara

Published in: Education
  • Be the first to comment

06 pengelolaan-keuangan-negara

  1. 1. OVERVIEWOVERVIEW PENGELOLAANPENGELOLAAN KEUANGAN NEGARAKEUANGAN NEGARA
  2. 2. SIKLUS PKNSIKLUS PKN • Perencanaan • Penganggaran • Pelaksanaan/perbendaharaan • Penatausahaan/akuntansi • Pemeriksaan • Pertanggungjawaban
  3. 3. POKOK BAHASANPOKOK BAHASAN  PerencanaanPerencanaan  PenganggaranPenganggaran  Pelaksanaan AnggaranPelaksanaan Anggaran  Pengelolaan Aset dan UtangPengelolaan Aset dan Utang  Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBNPertanggungjawaban Pelaksanaan APBN  Pemeriksaan Atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
  4. 4. PERENCANAANPERENCANAAN (SISTEM PERENCANAAN(SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNANPEMBANGUNAN NASIONAL)NASIONAL)
  5. 5. TUJUAN SPPNTUJUAN SPPN  menjamin adanya koordinasi diantara pelakumenjamin adanya koordinasi diantara pelaku pembangunan, baik ditingkat pusat, pusat denganpembangunan, baik ditingkat pusat, pusat dengan daerah maupun antar daerah;daerah maupun antar daerah;  menjamin terciptanya intergrasi, sinkronisasi, danmenjamin terciptanya intergrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antarruang, antarwaktu,sinergi baik antar daerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat danantarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan daerah;daerah;  menjamin keterkaitan dan konsistensi antaramenjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, danperencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;pengawasan;  mengoptimalkan partisipasi masyarakat; danmengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan  menjamin tercapainya penggunaan sumber dayamenjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
  6. 6. TAHAP PERENCANAANTAHAP PERENCANAAN  penyusunan rencana;penyusunan rencana;  penetapan rencana;penetapan rencana;  pengendalian pelaksanaan rencana; danpengendalian pelaksanaan rencana; dan  evaluasi pelaksanaan rencana.evaluasi pelaksanaan rencana.
  7. 7. JENISJENIS PERIODEPERIODE Rencana Pembangunan JangkaRencana Pembangunan Jangka Panjang NasionalPanjang Nasional 20 tahun20 tahun Rencana Pembangunan JangkaRencana Pembangunan Jangka Menengah NasionalMenengah Nasional 5 tahun5 tahun Rencana StrategisRencana Strategis Kementerian / LembagaKementerian / Lembaga 5 tahun5 tahun Rencana Kerja PemerintahRencana Kerja Pemerintah tahunantahunan Rencana Kerja Kementerian /Rencana Kerja Kementerian / LembagaLembaga tahunantahunan
  8. 8. Rencana Pembangunan JangkaRencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)Panjang (RPJP) Penjabaran Tujuan Nasional kedalam:Penjabaran Tujuan Nasional kedalam:  Visi;Visi;  Misi;Misi;  Arah Pembangunan Nasional;Arah Pembangunan Nasional;
  9. 9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) RPJMN Muatan dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun visi, misi, dan program Presiden ke dalam strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program prioritas Presiden, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal Pedoman RPJP Nasional Jangka Waktu Penetapan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah kepala negara dilantik Ditetapkan dengan Peraturan Presiden
  10. 10. Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) Rencana Pembangunan Tahunan Rencana Kerja Pemerintah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun Rancangan kerangka ekonomi Prioritas pembangunan dan kewajiban Rencana kerja yang terukur dan pendanaannya Memuat : Ditetapkan dengan Peraturan Presiden
  11. 11. PENGANGGARANPENGANGGARAN
  12. 12. ANGGARANANGGARAN  rencana keuangan mendatang yang berisirencana keuangan mendatang yang berisi pendapatan dan belanja;pendapatan dan belanja;  gambaran strategi pemerintah dalamgambaran strategi pemerintah dalam pengalokasian sumber daya untukpengalokasian sumber daya untuk pembangunan;pembangunan;  alat pengendalian;alat pengendalian;  instrumen politik; daninstrumen politik; dan  disusun dalam periode tertentudisusun dalam periode tertentu
  13. 13. PRINSIP PENGANGGARANPRINSIP PENGANGGARAN  Transparansi dan AkuntabilitasTransparansi dan Akuntabilitas AnggaranAnggaran  Disiplin AnggaranDisiplin Anggaran  Keadilan AnggaranKeadilan Anggaran  Efisiensi dan Efektifitas AnggaranEfisiensi dan Efektifitas Anggaran  Disusun dengan pendekatan kinerjaDisusun dengan pendekatan kinerja
  14. 14. AnggaranAnggaran Berbasis KinerjaBerbasis Kinerja  mengaitkan setiap biaya yang dituangkanmengaitkan setiap biaya yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan manfaat yangdalam kegiatan-kegiatan dengan manfaat yang dihasilkandihasilkan  dituangkan dalam program dan kegiatan untukdituangkan dalam program dan kegiatan untuk mencapai kinerja tahunanmencapai kinerja tahunan  integrasi dari rencana kinerja tahunanintegrasi dari rencana kinerja tahunan (Renja)/operasional Renstra dan anggaran(Renja)/operasional Renstra dan anggaran tahunantahunan
  15. 15. Faktor Keberhasilan ABKFaktor Keberhasilan ABK  Kepemimpinan dan komitmen dari seluruhKepemimpinan dan komitmen dari seluruh komponen organisasikomponen organisasi  Fokus penyempurnaan administrasi secara terusFokus penyempurnaan administrasi secara terus menerusmenerus  Sumber daya yang cukup untuk usahaSumber daya yang cukup untuk usaha penyempurnaan tersebut (dana, waktu dan orang)penyempurnaan tersebut (dana, waktu dan orang)  Penghargaan (Penghargaan (rewardreward) dan sanksi () dan sanksi (punishmentpunishment))  Keinginan yang kuat untuk berhasilKeinginan yang kuat untuk berhasil
  16. 16. PerencanaanPerencanaan KinerjaKinerja  aktivitas analisis dan pengambilan keputusanaktivitas analisis dan pengambilan keputusan ke depan untuk menetapkan tingkat kinerjake depan untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di masa mendatangyang diinginkan di masa mendatang  membantu pemerintah mencapai tujuan yangmembantu pemerintah mencapai tujuan yang sudah diidentifikasikan dalam rencanasudah diidentifikasikan dalam rencana stratejik, termasuk pembuatan target danstratejik, termasuk pembuatan target dan ukuran kinerjaukuran kinerja  indikator kinerja: masukan, keluaran, hasilindikator kinerja: masukan, keluaran, hasil
  17. 17. TargetTarget KinerjaKinerja  tingkat kinerja yang diharapkan dicapaitingkat kinerja yang diharapkan dicapai terhadap suatu indikator kinerja dalam satu TAterhadap suatu indikator kinerja dalam satu TA dan jumlah pendanaan yang telah ditetapkandan jumlah pendanaan yang telah ditetapkan  Kriteria : Spesifik, dapat diukur, dapat dicapaiKriteria : Spesifik, dapat diukur, dapat dicapai ((attainableattainable), realistis, kerangka waktu), realistis, kerangka waktu pencapaian (time frame) jelas,pencapaian (time frame) jelas, menggambarkan hasil atau kondisi perubahanmenggambarkan hasil atau kondisi perubahan yang ingin dicapaiyang ingin dicapai
  18. 18. Faktor Penetapan Target KinerjaFaktor Penetapan Target Kinerja  Memiliki dasar penetapan sebagai justifikasiMemiliki dasar penetapan sebagai justifikasi penganggaran yang diprioritaskan pada setiappenganggaran yang diprioritaskan pada setiap fungsi/bidang pemerintahanfungsi/bidang pemerintahan  Memperhatikan tingkat pelayanan minimum yangMemperhatikan tingkat pelayanan minimum yang ditetapkan terhadap suatu kegiatan tertentu.ditetapkan terhadap suatu kegiatan tertentu.  KelanjutanKelanjutan setiap program, tingkat inflasi, dan tingkatsetiap program, tingkat inflasi, dan tingkat efisiensi menjadi bagian yang penting dalamefisiensi menjadi bagian yang penting dalam menentukan target kinerja.menentukan target kinerja.  Ketersediaan sumber daya dalam kegiatan tersebut:Ketersediaan sumber daya dalam kegiatan tersebut: dana, SDM, sarana, prasarana pengembangandana, SDM, sarana, prasarana pengembangan teknologi, dan lain sebagainya.teknologi, dan lain sebagainya.  Kendala yang mungkin dihadapi di masa depanKendala yang mungkin dihadapi di masa depan
  19. 19. Standar Analisis BelanjaStandar Analisis Belanja  dasar pengukuran kinerja keuangandasar pengukuran kinerja keuangan  menilai kewajaran beban kerja dan biaya setiapmenilai kewajaran beban kerja dan biaya setiap program atau kegiatanprogram atau kegiatan  manfaat antara lain:manfaat antara lain:  mendorong setiap unit kerja untuk lebih selektif dalammendorong setiap unit kerja untuk lebih selektif dalam merencanakan program dan atau kegiatannya,merencanakan program dan atau kegiatannya,  menghindari adanya belanja yang kurang efektif dalammenghindari adanya belanja yang kurang efektif dalam upaya pencapaian kinerja,upaya pencapaian kinerja,  mengurangi tumpang tindih belanja dalam kegiatanmengurangi tumpang tindih belanja dalam kegiatan investasi dan non investasi.investasi dan non investasi.
  20. 20. StandarStandar BiayaBiaya  harga satuan unit biaya yang berlakuharga satuan unit biaya yang berlaku  diperbaharui setiap tahun anggaran barudiperbaharui setiap tahun anggaran baru
  21. 21. RKA-KLRKA-KL  pendekatan penyusunan: KPJM,pendekatan penyusunan: KPJM, terpadu danterpadu dan berdasar prestasi kerjaberdasar prestasi kerja  memuat rencana pendapatan, belanja untukmemuat rencana pendapatan, belanja untuk masing-masing program dan kegiatan menurutmasing-masing program dan kegiatan menurut fungsi, dirinci sampai dengan rincian objekfungsi, dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, serta prakiraan majupendapatan, belanja, serta prakiraan maju untuk tahun berikutnyauntuk tahun berikutnya
  22. 22. APBNAPBN  terdiri dari Pendapatan, Belanja, danterdiri dari Pendapatan, Belanja, dan PembiayaanPembiayaan  anggaran pendapatan merupakan estimasianggaran pendapatan merupakan estimasi  anggaran belanja merupakan batas tertinggianggaran belanja merupakan batas tertinggi yang diperkenankanyang diperkenankan  anggaran pembiayaan merupakananggaran pembiayaan merupakan sumber/penggunaan defisit/surplussumber/penggunaan defisit/surplus  diklasifikasikan berdasar fungsi, organisasidiklasifikasikan berdasar fungsi, organisasi dan jenis belanjadan jenis belanja
  23. 23. PELAKSANAAN ANGGARANPELAKSANAAN ANGGARAN
  24. 24. Presiden (sebagai CEO) KepalaKPPN (selakuKuasa CFO) Kepala Kantor (selakuKuasa COO) Menteri Keuangan (sebagai CFO) Menteri Teknis (sebagaiCOO) Pendelegasian kewenanganpelaksanaanprogram Pendelegasian kewenanganperbendaharaan Pendelegasian Kewenangan dalamPendelegasian Kewenangan dalam Pelaksanaan AnggaranPelaksanaan Anggaran
  25. 25. SISTEM PENERIMAANSISTEM PENERIMAAN  Azas BrutoAzas Bruto  basis kasbasis kas  disetor ke Rekening Kas Umum selambat-disetor ke Rekening Kas Umum selambat- lambatnya pada hari berikutnyalambatnya pada hari berikutnya
  26. 26. PELAKSANAAN ANGGARANPELAKSANAAN ANGGARAN APBN PERPRES RINCIAN APBN DIPA KOMITMEN VENDOR VERIFIKASI PEMBAYARAN PESANAN BARANG/JASA
  27. 27. Pengurusan Komtabel (Comptabel Beheer) Pengurusan Administratif (Administratief Beheer) PENGUJIAN & PEMBEBANAN PERINTAH PEMBAYARAN PENGUJIAN PENCAIRAN DANA Menteri Teknis Pengguna Anggaran/Barang Menteri Keuangan Selaku BUN KEWENANGAN PELAKSANAAN PEMBAYARAN/BELANJA PEMBUATAN KOMITMEN
  28. 28. PENGUJIAN DALAM PELAKSANAANPENGUJIAN DALAM PELAKSANAAN PENGELUARAN NEGARAPENGELUARAN NEGARA PENGUJIANPENGUJIAN MenteriMenteri TeknisTeknis SelakuSelaku PenggunaPengguna AnggaranAnggaran PEMBUATANPEMBUATAN KOMITMENKOMITMEN TahapanTahapan AdministratifAdministratif Pengujian : • Wetmatigheid • Rechtmatigheid • Doelmatigheid SPMSPM PENGUJIANPENGUJIAN MenteriMenteri KeuanganKeuangan SelakuSelaku BUNBUN TahapanTahapan KomtabelKomtabel Pengujian : • Substansial : •Wetmatigheid •Rechtmatigheid • Formal CHEQUECHEQUE ?
  29. 29. PENGELOLAAN ASETPENGELOLAAN ASET DAN UTANGDAN UTANG
  30. 30. ASET PEMERINTAH Aset Keuangan & Utang Aset Non keuangan Kas & Setara kas Piutang & Utang Investasi Dapat Diidentifikasi Tidak dapat diidentifikasi Berwujud Tidak Berwujud SDM dll Persediaan Aset Tetap SDA
  31. 31. CAKUPANCAKUPAN  Pengelolaan kasPengelolaan kas  Pengelolaan piutangPengelolaan piutang  Pengelolaan investasiPengelolaan investasi  Pengelolaan barang milik negaraPengelolaan barang milik negara  Pengelolaan utangPengelolaan utang  Pengelolaan keuangan BLUPengelolaan keuangan BLU
  32. 32. PERTANGGUNGJAWABANPERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBNPELAKSANAAN APBN
  33. 33. L E M B A G A P E R W A K I L A N HUBUNGAN KONTRAK PRINSIPAL–HUBUNGAN KONTRAK PRINSIPAL– AGEN: SOLUSIAGEN: SOLUSI Akuntansi Pelaporan Auditing P R I N S I P A L R A K Y A T A G E N P E M E R I N T A H Ketentuan Undang-Undang Rencana Anggaran / Kerja AKUNTABILITAS
  34. 34. 9 PAKET LAPORAN KEUANGAN DAN KINERJA SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB IKHTISAR KINERJA IKHTISAR LAIN IKHTISAR LAIN IKHTISAR LK BUMN/BUMD LRA NERACA LAK CALK
  35. 35. PEMERIKSAANPEMERIKSAAN
  36. 36. Lingkup PemeriksaanLingkup Pemeriksaan  Pemeriksaan KNPemeriksaan KN :: 1. Pemeriksaan atas pengelolaan KN1. Pemeriksaan atas pengelolaan KN 2. Pemeriksaan atas tanggung jawab KN2. Pemeriksaan atas tanggung jawab KN  PelaksanaPelaksana : BPK: BPK  Bila UU mentetapkan pemeriksaan dilakukan olehBila UU mentetapkan pemeriksaan dilakukan oleh akuntan publik, LHP wajib disampaikan kepadaakuntan publik, LHP wajib disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan (termasuk disampaikanBPK dan dipublikasikan (termasuk disampaikan ke lembaga perwakilan)ke lembaga perwakilan)
  37. 37.  Pemeriksaan keuanganPemeriksaan keuangan: pemeriksaan atas LK: pemeriksaan atas LK  Pemeriksaan kinerjaPemeriksaan kinerja: pemeriksaan atas: pemeriksaan atas pengelolaan KN yang terdiri dari pemeriksaanpengelolaan KN yang terdiri dari pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaanaspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitasaspek efektivitas  Pemeriksaan dengan tujuan tertentuPemeriksaan dengan tujuan tertentu :: a. pemeriksaan atas hal-hal yang berkaitan dengana. pemeriksaan atas hal-hal yang berkaitan dengan keuangankeuangan b. pemeriksaan investigatifb. pemeriksaan investigatif c. Pemeriksaan atas sistem pengendalian internc. Pemeriksaan atas sistem pengendalian intern pemerintahpemerintah Jenis PemeriksaanJenis Pemeriksaan

×