SlideShare a Scribd company logo
1 of 33
PENGANGGARAN
MATERI
• DEFINISI
• KONSEP ANGGARAN SP
• TUJUAN ANGGARAN
• KARATERISTIK ANGGARAN
• FUNGSI ANGGARAN SP
• JENIS-JENIS ASP
• PRINSIP ASP
• PROSES PENYUSUNAN ASP
Anggaran adalah pernyataan
mengenai estimasi kinerja yang
hendak dicapai selama periode
waktu tertentu yang dinyatakan
dlm ukuran finansial.
DEFINISI
PENGERTIAN
Menurut National Committee on
Governmental Accounting (NCGA), saat ini
Govermental Accounting Standarts Board
(GASB), definisi anggaran (budget)
sebagai berikut:
…. Rencana operasi keuangan, yang
mencakup estimasi pengeluaran yang
diusulkan, dan sumber pendapatan yang
diharapkan untuk membiayainya dalam
periode waktu tertentu.
PENGANGGARAN
Penganggaran adalah
proses untuk
mempersiapkan
anggaran
• ”Merupakan suatu rencana kegiatan dalam
bentuk perolehan pendapatan dan belanja dalam
satuan moneter.
• ASP merupakan suatu rencana finansial yang
menyatakan :
– berapa biaya atas rencana-rencana yang dibuat
(pengeluaran/belanja), dan
berapa banyak serta bagaimana cara memperoleh uang
untuk mendanai (pendapatan).
–
ANGGARAN SEKTOR
PUBLIK
• Penganggaran sektor publik terkait
dengan proses penentuan jumlah
alokasi dana untuk
program/aktivitas.
• Aspek-aspek anggaran sektor
publik meliputi perencanaan,
pengendalian dan akuntabilitas
PENGANGGARAN SEKTOR
PUBLIK
KONSEP ANGGARAN
SEKTOR PUBLIK
• Anggaran merupakan pernyataan
mengenai estimasi kinerja yg hendak
dicapai selama periode wkt
tertentu yg dinyatakan dlm
financial
Informasi dlm anggaran:
ukuran
•
–
–
–
Pendapatan
Belanja
Aktivitas
Tujuan Penganggaran
• Memaksa manajer membuat rencana
• Memberikan informasi sumberdaya
yg dpt meningkatkan kualitas
pengambilan keputusan
• Standar evaluasi kinerja
• Meningkatkan komunikasi &
koordinasi
Karakteristik Anggaran
Sektor Publik
1. Anggaran dinyatakan dalam satuan
keuangan dan satuan selain keuangan.
Anggaran umumnya mencakup jangka
waktu tertentu, satu atau beberapa tahun.
Anggaran berisi komitmen atau
kesanggupan manajeman untuk mencapai
sasaran yang ditetapkan.
Usulan angggarn ditelaah dan disetujui oleh
pihak yang berwenang lebvih tinggi adri
penyusunan anggaran.
Sekali disusun, anggaran hanya dapat
diubah dalam kondisi tertentu.
2.
3.
4.
5.
FUNGSI ANGGARAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Alat
Alat
Alat
Alat
Alat
Alat
Alat
Alat
Perencanaan
Pengendalian
Kebijakan Fiskal
Politik
Koordinasi dan Komunikasi
Penilaian Kinerja
Pemotivasi
menciptakan Ruang Publik
FUNGSI ANGGARAN
1. Alat Perencanaan
Merencanakan :
yg akan dilakukan,
yg dibutuhkan, dan
-
-
-
tindakan apa
berapa biaya
berapa hasil yg diperoleh
untuk mencapai tujuan organisasi
Perencanaan melihat ke masa depan dlm
menentukan tindakan apa yg hrs dilakukan
utk merealisasikan tujuan tertentu.
ANGGARAN SEBAGAI
PERENCANAAN
Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan
untuk :
•
1.merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan,
2.menerncanakan berbagai program dan kegiatan,
3.mengalokasikan dana pada berbagai program,
4.menentukan indikator kinerja.
FUNGSI ANGGARAN
2. Alat Pengendalian
Anggaran digunakan untuk menghindari:
- Overspending & Underspending
sehingga tdk terjd pemborosan, korupsi dan
in-efesiensi anggaran.
Pengendalian melihat ke belakang, yaitu
menilai apa yg telah dihasilkan &
membandingkannya dg rencana yg telah
disusun.
ANGGARAN SEBAGAI
PENGENDALIAN
Pengendalian anggaran sektor publik
•
dilakukan melalui empat cara, yaitu
1.membandingkan kinerja aktual,
2.menghitung selisih anggaran,
3.menemukan penyebab yang dapat
Dikendalikan,
4.merevisi standar biaya atau target
anggaran.
:
FUNGSI ANGGARAN
3. Alat Kebijakan Fiskal
Untuk menstabilkan ekonomi dan
mendorong pertumbuhan ekonomi
Melalui anggaran tersebut dapat diketahui
arah kebijakan fiskal pemerintah, sehingga
dapat dilakukan prediksi-prediksi dan
estimasi ekonomi.
FUNGSI ANGGARAN
4. Alat Politik
Untuk memutuskan prioritas
kebutuhan keuangan terhdp
prioritas.
dan
Anggaran bukan hanya sekedar masalah teknis,
akan tetapi lebih merupakan alat politik, yaitu
digunakan untuk bernegosiasi dan pemahaman
tentang prinsip manajemen keuangan publik oleh
para manajer publik.
FUNGSI ANGGARAN
5. Alat Koordinasi dan Komunikasi
Alat koordinasi:
koordinasi antar bagian sehingga
tercapai konsistensi tujuan
Alat komunikasi :
Aanggaran hrs dikomunikasikan
seluruh bagian organisasi untuk
dilaksanakan
ke
Alat Koordinasi dan
Komunikasi
Anggaran sektor publik yang disusun
dengan baik akan mampu
mendeteksi terjadinya
inkonsistensi suatu unit kerja
dalam pencapain tujuan organisasi.
Anggaran sebagai alat komunikasi
antar unit kerja dalam lingkungan
eksekutif.
FUNGSI ANGGARAN
6. Alat Penilaian Kinerja
kinerja eksekutif dinilai berdsrkan
pencapaian target anggaran dan
efisiensi anggaran.
Alat Penilaian Kinerja
• Anggaran merupakan wujud komitmen dari
budget holder (eksekutif) kepada pemberi
wewenang (legislatif). Kinerja eksekutif akan
dinilai berdasarkan pencapaian target
anggarandan efisiensi pelaksanaan anggaran.
Kinerja manajer publik dinilai berdasarkan berpa
yang berhasil ia capai dikaitkan dengan anggaran
yang telah disiapkan.
FUNGSI ANGGARAN
7. Alat Motivasi
Untuk memotivasi
agar tercapai
manajer dan staf agar bekerja 3E
tujuan organisasi
“challenging but attaitable
achieveable”
atau demanding but
Alat Menciptakan Ruang Publik
Anggaran publik tidak boleh diabaikan oleh
kabinet, birokrat, DPR/DPRD. Masyarakat,
LSM, Perguruan Tinggi dan berbagai organisasi
masyarakat harus terlibat dalam proses
penganggaran publik.
Kelompok masyarakat yang terorganisir akan
mencoba mempengaruhi anggaran pemerintah
untuk kepentingan mereka.
FUNGSI ANGGARAN
8. Alat Menciptakan Ruang Publik
sarana publik untuk
menyampaikan pendapat sehingga
dapat mengambil tindakan
• Jenis Anggaran SP
1.Anggaran Operasional
• Untuk merencanakan kebutuhan
sehari-hari pemerintah
• Belanja Rutin
belanja yang manfaaatnya hanya
periode anggaran dan tidak
menambah aset pemerintah
1
Anggaran Operasional
Anggaran operasional digunakan untuk merencanakan
kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintah.
Pengeluaran pemerintah yang dapat dikategorikan dalam
anggaran operasional adalah "belanja rutin". .
Disebut "rutin" karena sifat pengeluaran tersebut
berulang-ulang ada setiap tahun.
Secara umum, pengeluaran yang masuk kategori
anggaran operasional antara lain belanja Administrasi
Umum dan Belanja Operasi dan pemeliharaan.
2.
•
Anggaran Modal/Investasi,
berisi rencana jangka panjang dan
pembelanjaan aktiva tetap, seperti
gedung, peralatan, kendaraan
• Belanja Modal
Pengeluaran yang manfaatnya
cenderung melebihi 1 tahun periode
anggaran dan akan menambah aset
pemerintah
Anggaran
Modal/Investasi
Anggaran modal menunjukan rencana jangka
seperti
panjang
gedung,
dan pembelnjaan atas aktiva tetap
peralatan, kendaraan, perabot, dan sebagainya.
Pengeluaran modal yang besar biasanya dilakukan
dengan menggunakan pinjaman.
Belanja investasi / modal adalah pengeluaran yang
manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran
dan akan menambah
dan selanjutnya akan
biaya operasional dan
aset atau kekayaan pemerintah,
menambah anggaran rutin untuk
pemeliharaan
Prinsip Anggaran SP
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Otorisasi legislatif
Komprehensif
Keutuhan anggaran
Nondiscretionary
Periodik
Akurat
Jelas
Diketahui publik
appropriation
Prinsip Anggaran
Publik
Sektor
 Otorisasi oleh legislatif.
Anggaran publik harus mendapatkan otorisasi dari legislatif
terlebih dahulu sebelum eksekutif dapat membelanjakan
anggaran tersebut.
Komprehensif.
Anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan
pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, adanya dana non
budgetair pada dasarnya menyalahi prinsip anggaran yang
bersifat komprehensif.
Keutuhan anggaran.
Semua penerimaan dan belanja pemerintah harus
terhimpun dalam dana umum.
Nondiscretionary Appropriation.
Jumlah yang disetujui oleh dewan legislatif harus
termanfaatkan secara ekonomis, efisien dan efektif.



Contd…………….
 Periodik.
Anggaran merupakan suatu proses yang periodik, bisa
bersifat tahunan maupun multi tahunan.
 Akurat.
Estimasi anggaran hendaknya tidak memasukkan cadangan
yang tersembunyi, yang dapat dijadikan sebagai kantong-
kantong pemborosan dan in efisiensi anggaran serta dapat
mengakibatkan munculnya understimate pendapatan dan
over estimate pengeluaran.
 Jelas.
Anggaran hendaknya sederhana, dapat difahami masyarakat
dan tidak membingungkan.
 Diketahui publik.
Anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat luas.
SIKLUS ANGGARAN
Tahap Persiapan
(Preparation)
Tahap Ratifikasi
(Ratification)
Tahap Evaluasi
(Evaluation)
Tahap Implmentasi
(Impelementasi)
Tahap Pelaporan
(Reporting)
TERIMA KASIH

More Related Content

Similar to Penganggaran sektor publik PPt Terkini.pptx

penganggaran di akuntansi manajemen
penganggaran di akuntansi manajemenpenganggaran di akuntansi manajemen
penganggaran di akuntansi manajemenFitri Bersahabat
 
PENERAPAN KEPUTUSAN MENTERI BUMN NOMOR KEP-101/MBU/2002 DAN SURAT MENTERI BUM...
PENERAPAN KEPUTUSAN MENTERI BUMN NOMOR KEP-101/MBU/2002 DAN SURAT MENTERI BUM...PENERAPAN KEPUTUSAN MENTERI BUMN NOMOR KEP-101/MBU/2002 DAN SURAT MENTERI BUM...
PENERAPAN KEPUTUSAN MENTERI BUMN NOMOR KEP-101/MBU/2002 DAN SURAT MENTERI BUM...9elevenStarUnila
 
Budgeting dan Planning (Aktivitas & Kontrolnya) _ Training "FINANCE For NON ...
Budgeting dan Planning (Aktivitas & Kontrolnya)  _ Training "FINANCE For NON ...Budgeting dan Planning (Aktivitas & Kontrolnya)  _ Training "FINANCE For NON ...
Budgeting dan Planning (Aktivitas & Kontrolnya) _ Training "FINANCE For NON ...Kanaidi ken
 
8. Penyusunan Anggaran.pptx
8. Penyusunan Anggaran.pptx8. Penyusunan Anggaran.pptx
8. Penyusunan Anggaran.pptxVinaSh2
 
50482790 konsep-anggaran-penyusunan-anggaran-organisasi-sektor-publik
50482790 konsep-anggaran-penyusunan-anggaran-organisasi-sektor-publik50482790 konsep-anggaran-penyusunan-anggaran-organisasi-sektor-publik
50482790 konsep-anggaran-penyusunan-anggaran-organisasi-sektor-publikresig jeflin
 
Pertemuan 3 akuntansi pemerintahan.pptx
Pertemuan 3 akuntansi pemerintahan.pptxPertemuan 3 akuntansi pemerintahan.pptx
Pertemuan 3 akuntansi pemerintahan.pptxMohammad Arfandi Adnan
 
sistem pengendalian manajemen kel.3 p.11.pptx
sistem pengendalian manajemen kel.3 p.11.pptxsistem pengendalian manajemen kel.3 p.11.pptx
sistem pengendalian manajemen kel.3 p.11.pptxAnggiAnugrahBintara1
 
Perencanaan dan Pengaanggaran Perusahaan
Perencanaan dan Pengaanggaran PerusahaanPerencanaan dan Pengaanggaran Perusahaan
Perencanaan dan Pengaanggaran PerusahaanEko Mardianto
 
pertemuan-ke-11ppt-1704186377 Pengantar Bisnis.ppt
pertemuan-ke-11ppt-1704186377 Pengantar Bisnis.pptpertemuan-ke-11ppt-1704186377 Pengantar Bisnis.ppt
pertemuan-ke-11ppt-1704186377 Pengantar Bisnis.pptdzakyrahman17717
 
Anggaran HRD Departement
Anggaran HRD DepartementAnggaran HRD Departement
Anggaran HRD DepartementEko Mardianto
 
makalah penganggaran di akuntansi manajemen
makalah penganggaran di akuntansi manajemenmakalah penganggaran di akuntansi manajemen
makalah penganggaran di akuntansi manajemenFitri Bersahabat
 
ANGGARAN PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN.pptx
ANGGARAN PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN.pptxANGGARAN PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN.pptx
ANGGARAN PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN.pptxLiaa75
 
TEORI PENGANGGARAN PUBLIK.doc
TEORI PENGANGGARAN PUBLIK.docTEORI PENGANGGARAN PUBLIK.doc
TEORI PENGANGGARAN PUBLIK.docLairivRevyIwamony
 

Similar to Penganggaran sektor publik PPt Terkini.pptx (20)

penganggaran di akuntansi manajemen
penganggaran di akuntansi manajemenpenganggaran di akuntansi manajemen
penganggaran di akuntansi manajemen
 
4 penganggaran-berbasis-kinerja
4 penganggaran-berbasis-kinerja4 penganggaran-berbasis-kinerja
4 penganggaran-berbasis-kinerja
 
Ppt budgeting
Ppt budgetingPpt budgeting
Ppt budgeting
 
PENERAPAN KEPUTUSAN MENTERI BUMN NOMOR KEP-101/MBU/2002 DAN SURAT MENTERI BUM...
PENERAPAN KEPUTUSAN MENTERI BUMN NOMOR KEP-101/MBU/2002 DAN SURAT MENTERI BUM...PENERAPAN KEPUTUSAN MENTERI BUMN NOMOR KEP-101/MBU/2002 DAN SURAT MENTERI BUM...
PENERAPAN KEPUTUSAN MENTERI BUMN NOMOR KEP-101/MBU/2002 DAN SURAT MENTERI BUM...
 
Budgeting dan Planning (Aktivitas & Kontrolnya) _ Training "FINANCE For NON ...
Budgeting dan Planning (Aktivitas & Kontrolnya)  _ Training "FINANCE For NON ...Budgeting dan Planning (Aktivitas & Kontrolnya)  _ Training "FINANCE For NON ...
Budgeting dan Planning (Aktivitas & Kontrolnya) _ Training "FINANCE For NON ...
 
8. Penyusunan Anggaran.pptx
8. Penyusunan Anggaran.pptx8. Penyusunan Anggaran.pptx
8. Penyusunan Anggaran.pptx
 
50482790 konsep-anggaran-penyusunan-anggaran-organisasi-sektor-publik
50482790 konsep-anggaran-penyusunan-anggaran-organisasi-sektor-publik50482790 konsep-anggaran-penyusunan-anggaran-organisasi-sektor-publik
50482790 konsep-anggaran-penyusunan-anggaran-organisasi-sektor-publik
 
Pertemuan 3 akuntansi pemerintahan.pptx
Pertemuan 3 akuntansi pemerintahan.pptxPertemuan 3 akuntansi pemerintahan.pptx
Pertemuan 3 akuntansi pemerintahan.pptx
 
EKMA4570 - Penganggaran - Modul 9
EKMA4570 -  Penganggaran - Modul 9EKMA4570 -  Penganggaran - Modul 9
EKMA4570 - Penganggaran - Modul 9
 
sistem pengendalian manajemen kel.3 p.11.pptx
sistem pengendalian manajemen kel.3 p.11.pptxsistem pengendalian manajemen kel.3 p.11.pptx
sistem pengendalian manajemen kel.3 p.11.pptx
 
Akuntansi Sektor Publik.pptx
Akuntansi Sektor Publik.pptxAkuntansi Sektor Publik.pptx
Akuntansi Sektor Publik.pptx
 
anggaran tradisional versus new public management
anggaran tradisional versus new public managementanggaran tradisional versus new public management
anggaran tradisional versus new public management
 
Perencanaan dan Pengaanggaran Perusahaan
Perencanaan dan Pengaanggaran PerusahaanPerencanaan dan Pengaanggaran Perusahaan
Perencanaan dan Pengaanggaran Perusahaan
 
pertemuan-ke-11ppt-1704186377 Pengantar Bisnis.ppt
pertemuan-ke-11ppt-1704186377 Pengantar Bisnis.pptpertemuan-ke-11ppt-1704186377 Pengantar Bisnis.ppt
pertemuan-ke-11ppt-1704186377 Pengantar Bisnis.ppt
 
Anggaran HRD Departement
Anggaran HRD DepartementAnggaran HRD Departement
Anggaran HRD Departement
 
makalah penganggaran di akuntansi manajemen
makalah penganggaran di akuntansi manajemenmakalah penganggaran di akuntansi manajemen
makalah penganggaran di akuntansi manajemen
 
Anggaran berbasisi kinerja OK
Anggaran berbasisi kinerja OKAnggaran berbasisi kinerja OK
Anggaran berbasisi kinerja OK
 
Anggaran berbasisi kinerja
Anggaran berbasisi kinerjaAnggaran berbasisi kinerja
Anggaran berbasisi kinerja
 
ANGGARAN PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN.pptx
ANGGARAN PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN.pptxANGGARAN PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN.pptx
ANGGARAN PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN.pptx
 
TEORI PENGANGGARAN PUBLIK.doc
TEORI PENGANGGARAN PUBLIK.docTEORI PENGANGGARAN PUBLIK.doc
TEORI PENGANGGARAN PUBLIK.doc
 

Recently uploaded

Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanIqbaalKamalludin1
 
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptxMAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptxadesofyanelabqory
 
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxSistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxFucekBoy5
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptAlMaliki1
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptJhonatanMuram
 
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptxYudisHaqqiPrasetya
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaIndra Wardhana
 
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxKel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxFeniannisa
 
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxPengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxEkoPriadi3
 
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxbinsar17
 
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxBPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxendang nainggolan
 
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdffile power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdfAgungIstri3
 

Recently uploaded (12)

Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
 
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptxMAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
 
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxSistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
 
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
 
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxKel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
 
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxPengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
 
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
 
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxBPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
 
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdffile power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
 

Penganggaran sektor publik PPt Terkini.pptx

  • 2. MATERI • DEFINISI • KONSEP ANGGARAN SP • TUJUAN ANGGARAN • KARATERISTIK ANGGARAN • FUNGSI ANGGARAN SP • JENIS-JENIS ASP • PRINSIP ASP • PROSES PENYUSUNAN ASP
  • 3. Anggaran adalah pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dlm ukuran finansial. DEFINISI
  • 4. PENGERTIAN Menurut National Committee on Governmental Accounting (NCGA), saat ini Govermental Accounting Standarts Board (GASB), definisi anggaran (budget) sebagai berikut: …. Rencana operasi keuangan, yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan, dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu.
  • 6. • ”Merupakan suatu rencana kegiatan dalam bentuk perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. • ASP merupakan suatu rencana finansial yang menyatakan : – berapa biaya atas rencana-rencana yang dibuat (pengeluaran/belanja), dan berapa banyak serta bagaimana cara memperoleh uang untuk mendanai (pendapatan). – ANGGARAN SEKTOR PUBLIK
  • 7. • Penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk program/aktivitas. • Aspek-aspek anggaran sektor publik meliputi perencanaan, pengendalian dan akuntabilitas PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
  • 8. KONSEP ANGGARAN SEKTOR PUBLIK • Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yg hendak dicapai selama periode wkt tertentu yg dinyatakan dlm financial Informasi dlm anggaran: ukuran • – – – Pendapatan Belanja Aktivitas
  • 9. Tujuan Penganggaran • Memaksa manajer membuat rencana • Memberikan informasi sumberdaya yg dpt meningkatkan kualitas pengambilan keputusan • Standar evaluasi kinerja • Meningkatkan komunikasi & koordinasi
  • 10. Karakteristik Anggaran Sektor Publik 1. Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan selain keuangan. Anggaran umumnya mencakup jangka waktu tertentu, satu atau beberapa tahun. Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajeman untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Usulan angggarn ditelaah dan disetujui oleh pihak yang berwenang lebvih tinggi adri penyusunan anggaran. Sekali disusun, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu. 2. 3. 4. 5.
  • 12. FUNGSI ANGGARAN 1. Alat Perencanaan Merencanakan : yg akan dilakukan, yg dibutuhkan, dan - - - tindakan apa berapa biaya berapa hasil yg diperoleh untuk mencapai tujuan organisasi Perencanaan melihat ke masa depan dlm menentukan tindakan apa yg hrs dilakukan utk merealisasikan tujuan tertentu.
  • 13. ANGGARAN SEBAGAI PERENCANAAN Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk : • 1.merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan, 2.menerncanakan berbagai program dan kegiatan, 3.mengalokasikan dana pada berbagai program, 4.menentukan indikator kinerja.
  • 14. FUNGSI ANGGARAN 2. Alat Pengendalian Anggaran digunakan untuk menghindari: - Overspending & Underspending sehingga tdk terjd pemborosan, korupsi dan in-efesiensi anggaran. Pengendalian melihat ke belakang, yaitu menilai apa yg telah dihasilkan & membandingkannya dg rencana yg telah disusun.
  • 15. ANGGARAN SEBAGAI PENGENDALIAN Pengendalian anggaran sektor publik • dilakukan melalui empat cara, yaitu 1.membandingkan kinerja aktual, 2.menghitung selisih anggaran, 3.menemukan penyebab yang dapat Dikendalikan, 4.merevisi standar biaya atau target anggaran. :
  • 16. FUNGSI ANGGARAN 3. Alat Kebijakan Fiskal Untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi Melalui anggaran tersebut dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah, sehingga dapat dilakukan prediksi-prediksi dan estimasi ekonomi.
  • 17. FUNGSI ANGGARAN 4. Alat Politik Untuk memutuskan prioritas kebutuhan keuangan terhdp prioritas. dan Anggaran bukan hanya sekedar masalah teknis, akan tetapi lebih merupakan alat politik, yaitu digunakan untuk bernegosiasi dan pemahaman tentang prinsip manajemen keuangan publik oleh para manajer publik.
  • 18. FUNGSI ANGGARAN 5. Alat Koordinasi dan Komunikasi Alat koordinasi: koordinasi antar bagian sehingga tercapai konsistensi tujuan Alat komunikasi : Aanggaran hrs dikomunikasikan seluruh bagian organisasi untuk dilaksanakan ke
  • 19. Alat Koordinasi dan Komunikasi Anggaran sektor publik yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam pencapain tujuan organisasi. Anggaran sebagai alat komunikasi antar unit kerja dalam lingkungan eksekutif.
  • 20. FUNGSI ANGGARAN 6. Alat Penilaian Kinerja kinerja eksekutif dinilai berdsrkan pencapaian target anggaran dan efisiensi anggaran.
  • 21. Alat Penilaian Kinerja • Anggaran merupakan wujud komitmen dari budget holder (eksekutif) kepada pemberi wewenang (legislatif). Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggarandan efisiensi pelaksanaan anggaran. Kinerja manajer publik dinilai berdasarkan berpa yang berhasil ia capai dikaitkan dengan anggaran yang telah disiapkan.
  • 22. FUNGSI ANGGARAN 7. Alat Motivasi Untuk memotivasi agar tercapai manajer dan staf agar bekerja 3E tujuan organisasi “challenging but attaitable achieveable” atau demanding but
  • 23. Alat Menciptakan Ruang Publik Anggaran publik tidak boleh diabaikan oleh kabinet, birokrat, DPR/DPRD. Masyarakat, LSM, Perguruan Tinggi dan berbagai organisasi masyarakat harus terlibat dalam proses penganggaran publik. Kelompok masyarakat yang terorganisir akan mencoba mempengaruhi anggaran pemerintah untuk kepentingan mereka.
  • 24. FUNGSI ANGGARAN 8. Alat Menciptakan Ruang Publik sarana publik untuk menyampaikan pendapat sehingga dapat mengambil tindakan
  • 25. • Jenis Anggaran SP 1.Anggaran Operasional • Untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari pemerintah • Belanja Rutin belanja yang manfaaatnya hanya periode anggaran dan tidak menambah aset pemerintah 1
  • 26. Anggaran Operasional Anggaran operasional digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintah. Pengeluaran pemerintah yang dapat dikategorikan dalam anggaran operasional adalah "belanja rutin". . Disebut "rutin" karena sifat pengeluaran tersebut berulang-ulang ada setiap tahun. Secara umum, pengeluaran yang masuk kategori anggaran operasional antara lain belanja Administrasi Umum dan Belanja Operasi dan pemeliharaan.
  • 27. 2. • Anggaran Modal/Investasi, berisi rencana jangka panjang dan pembelanjaan aktiva tetap, seperti gedung, peralatan, kendaraan • Belanja Modal Pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi 1 tahun periode anggaran dan akan menambah aset pemerintah
  • 28. Anggaran Modal/Investasi Anggaran modal menunjukan rencana jangka seperti panjang gedung, dan pembelnjaan atas aktiva tetap peralatan, kendaraan, perabot, dan sebagainya. Pengeluaran modal yang besar biasanya dilakukan dengan menggunakan pinjaman. Belanja investasi / modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah dan selanjutnya akan biaya operasional dan aset atau kekayaan pemerintah, menambah anggaran rutin untuk pemeliharaan
  • 29. Prinsip Anggaran SP 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Otorisasi legislatif Komprehensif Keutuhan anggaran Nondiscretionary Periodik Akurat Jelas Diketahui publik appropriation
  • 30. Prinsip Anggaran Publik Sektor  Otorisasi oleh legislatif. Anggaran publik harus mendapatkan otorisasi dari legislatif terlebih dahulu sebelum eksekutif dapat membelanjakan anggaran tersebut. Komprehensif. Anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, adanya dana non budgetair pada dasarnya menyalahi prinsip anggaran yang bersifat komprehensif. Keutuhan anggaran. Semua penerimaan dan belanja pemerintah harus terhimpun dalam dana umum. Nondiscretionary Appropriation. Jumlah yang disetujui oleh dewan legislatif harus termanfaatkan secara ekonomis, efisien dan efektif.   
  • 31. Contd…………….  Periodik. Anggaran merupakan suatu proses yang periodik, bisa bersifat tahunan maupun multi tahunan.  Akurat. Estimasi anggaran hendaknya tidak memasukkan cadangan yang tersembunyi, yang dapat dijadikan sebagai kantong- kantong pemborosan dan in efisiensi anggaran serta dapat mengakibatkan munculnya understimate pendapatan dan over estimate pengeluaran.  Jelas. Anggaran hendaknya sederhana, dapat difahami masyarakat dan tidak membingungkan.  Diketahui publik. Anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat luas.
  • 32. SIKLUS ANGGARAN Tahap Persiapan (Preparation) Tahap Ratifikasi (Ratification) Tahap Evaluasi (Evaluation) Tahap Implmentasi (Impelementasi) Tahap Pelaporan (Reporting)