2. A. HAKIKAT DEMOKRASI
1. Makna Demokrai
Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang
sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi
mengizinkan warga negara ikut serta—baik secara langsung atau melalui perwakilan—dalam
perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum.
2. Ciri-ciri Demokrasi
Ciri-ciri suatu pemerintahan demokrasi adalah sebagai berikut: Adanya keterlibatan warga
negara (rakyat) dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung
(perwakilan). Adanya pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak-hak asasi rakyat
(warga negara).
3. Klasifikasi Demokrasi
Klasifikasi Demokrasi Dibagi menjadi 4 yaitu:
Demokrasi Pancasila (1945-1950)
Demokrasi Liberal (1950-1959)
Demokrasi Terpimpin (1959-1965)
Ekonomi.
.
* Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang mengutamakan musyawarah mufakat tanpa
oposisi [
3. *Demokrasi liberal (atau demokrasi konstitusional) adalah sistem politik yang menganut
kebebasan individu. Secara konstitusional, ini dapat diartikan sebagai hak-hak individu dari
kekuasaan pemerintah.
*Demokrasi terpimpin, juga disebut demokrasi terkelola, adalah istilah untuk sebuah
pemerintahan demokrasi dengan peningkatan otokrasi dan menjadi bagian dari perkembangan
demokrasi di Indonesia.
*Demokrasi ekonomi atau demokrasi pemangku kepentingan adalah filsafat sosial
ekonomi yang menganjurkan penggantian kekuasaan pembuatan keputusan dari manajer
korporasi dan pemegang saham korporasi ke kelompok pemegang saham publik yang lebih besar,
termasuk di dalamnya pekerja, pelanggan, penyuplai, lingkungan sekitar dan publik luas.
4. Prinsip prinsip demokrasi
Prinsip prinsip demokrasi pancasila adalah Perlindungan terhadap hak asasi manusia.
Pengambilan keputusan atas dasar musyawarah. Peradilan yang merdeka berarti badan peradilan
(kehakiman) merupakan badan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan
pemerintah dan kekuasaan lain contoh Presiden, BPK, DPR, DPA atau lainnya.
Prinsip demokrasi bersifat unifersal
Prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku universal yaitu mencakup kedaulatan rakyat. Selain itu,
terdapat pula prinsip-prinsip demokrasi lainnya yang perlu dipahami untuk mewujudkan suatu
negara demokrasi.
4. B.DINAMIKA PENERAPAN DEMOKRASI PANCASILA
1. Berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Menjunjung Tinggi Hak Asasi Manusia (HAM)
3. Berkedaulatan Rakyat
4. Didukung oleh Kecerdasan Warga Negara
5. Menganut Sistem Pembagian Kekuasaan
ASPEK ASPEK DEMOKRASI PANCASILA
a.Aspek formal
b.Aspek material
c.Aspek normatif(kaidah)
d.Aspek optatif
e.Aspek organisasi
f.Aspek kewajiban
NILAI MORAL DEMOKRASI PANCASILA
1. Ketuhanan yang berkebudayaan.
Kemanusiaan universal.
Persatuan dalam kebhinekaan.
Demokrasi permusyawaratan.
Keadilan sosial Dari kelima nilai tersebut merupakan gabungan dari nilai-nilai
Pancasila menurut pendiri- pendiri bangsa ini.
5. C. periodesasi perkembangan demokrasi di indonesia
1. Masa Demokrasi Parlementer
Sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan yang parlemennya memiliki peranan
penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat
perdana menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara
mengeluarkan semacam mosi tidak percaya.
Cara Kerja Sistem Pemerintah Parlementer
a).kekuasaan legislatif di jalankan oleh DPR yan di bentuk melalui pemilumulti partai
b).mengeluarkan semacam mosi tidak percaya
c).presiden berperan sebagai kepala negara bukan kepala pemerintah
d).jika kabinet bubar presiden akan menunjuk formatur kabinet untuk menyusun kabinet
baru
penyebab kegagalan demokrasi parlamenter
1). munculnya usulan Presiden yang dikenal dengan konsepsi presiden.
2).Dewan Konstituante mengalami jalan buntu untuk mencapai
kesepakatan merumuskan ideologi nasional.
3). dominannya politik aliran sehingga membawa konsekuensi terhadap
pengelolaan konflik.
4). basis sosial ekonomi yang masih sangat lemah.
6. B.pelaksanaan demokrasi di indonesia pada masa orde baru
penyimpangan pada masa orde baru
o Indonesia merupakan negara demokrasi. Hal ini terbukti dari sudut
pandang normatif dan empirik yang dimiliki bangsa
Indonesia. Berdasarkan situs resmi Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia, bukti empirik bahwa Indonesia
adalah negara demokrasi dilihat dari alur sejarahnya. Alur sejarah yang
menyatakan bahwa Indonesia negara demokrasi sebagai berikut:
Pemerintahan masa revolusi kemerdekaan Indonesia (1945-1949)
Pemerintahan parlementer (1949-1959)
Pemerintahan demokrasi terpimpin (1959-1965)
Pemerintahan Orde Baru (1965-1998)
Pemerintahan Orde Reformasi (1998-sekarang)
Kali ini akan dijelaskan mengenai pelaksaan demokrasi di
Indonesia masa Orde Baru (1965-1989).
7. C.pelaksanaan demokrasi di indonesia pada masa reformasi
Berakhirnya masa Orde Baru, melahirkan era baru yang disebut masa
reformasi. Orde Baru berakhir pada saat Presiden Suharto menyerahkan
kepemimpinannya kepada Wakil Presiden B.J. Habibie pada tanggal 21 Mei
1998. Pergantian masa ini juga mengubah pelaksanaan demokrasi di
Indonesia. Adanya perubahan dalam penerapan demokrasi di masa ini dapat
dijelaskan melalui beberapa pembahasan yaitu :
Demokrasi yang dikembangkan pada masa reformasi pada dasarnya adalah
demokrasi dengan mendasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. Masa
reformasi berusaha membangun kembali kehidupan yang demokratis
dengan mengeluarkan peraturan undangan, antara lain:
Ketetapan MPR RI Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi.
Ketetapan Nomor VII/MPR/1998 tentang Pencabutan Tap MPR tentang
Referendum.
Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bebas dari KKN
Ketetapan MPR RI Nomor XIII/MPR/1998 tentang pembatasan Masa
Jabatan Presiden dan Wakil Presiden RI
Amandemen UUD 1945 sudah sampai amandemen I, II, III, IV
8. Sebagai bentuk pelaksanaan demokrasi, pada masa reformasi dilaksanakan
Pemilihan Umum 1999. Pelaksanaan Pemilu 1999 merupakan salah satu
amanat reformasi yang harus dilaksanakan. Upaya perbaikan pelaksanaan
demokrasi, terdapat beberapa langkah yang dilaksanakan, yaitu:
Banyaknya partai politik peserta pemilu,
Pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden secara langsung,
Pemilu untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di DPR, MPR,
dan DPD.
Pelaksanaan pemilu berdasarkan asas luber dan jurdil,
Pemilihan kepala daerah secara langsung,
Kebebasan penyampaian aspirasi lebih terbuka.
