DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
Presentasi kandidat jpt dinas ketahanan pangan dan penyuluhan
1. PERANAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
PENYULUHAN KABUPATEN ACEH TIMUR
DALAM UPAYA PEMBINAAN MORALITAS
PEGAWAI NEGERI SIPIL
Ir. ZAKARIA, M.M
DisampaikanDisampaikan
Oleh:Oleh:
SELEKSI CALON JABATAN TINGGI PRATAMA
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR
TAHUN 2018
2. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Usaha untuk meningkatkan pemberdayaan aparatur negara terwujudnya
pemerintah yang bersih dan berwibawa, guna mencapai cita-cita bangsa
Indonesia menuju masyarakat adil dan makmur, perlu ditempuh beberapa
terobosan, salah satu diantaranya ialah usaha peningkatan pembinaan
moralitas pegawai nergeri sipil sebagai salah satu unsur aparatur yang
menjalankan roda pemerintahan.
Meningkatnya kwalitas moral pegawai nergeri sipil akan diusahakan secara
berangsur-angsur sesuai dengan kemampuan daerah. Hingga akhirnya
pegawai dapat berfikir dan memusatkan perhatiannya untuk melaksanakan
tugas sehari-hari. Usaha peningkatan kwalitas dimaksud adalah pegawai yang
memiliki kecakapan dan keterampilan yang dibekali dengan pendidikan dan
latihan, sehingga pegawai mampu melaksanakan tugasnya yaitu sebagai abdi
negara dan abdi masyarakat yang bermoral.
3. I. VISI DAN MISI
B. VISI, MISI DAN TUPOKSI
A. VISI BUPATI ACEH TIMUR TAHUN 2017 - 2022
Melanjutkan Pembangunan dan tatanan kehidupan masyarakat Aceh
Timur yang Islami, bermartabat, adil dan demokratis berlandaskan
UUPA sebagai wujud implementasi MoU Helsinky untuk kesejahteraan
seluruh Rakyat Aceh Timur
Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Timur
bersama stakeholders terkait telah menetapkan visi, yaitu :
"Terwujudnya Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat dan
Kualitas SDM Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten
Aceh Timur"
B. Visi Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
4. Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat Kabupaten Aceh Timur di
antaranya dapat dicirikan dengan makin membaiknya capaian pola pangan
harapan, makin baik dan meningkatnya keragaman konsumsi pangan dan gizi
yang berimbang,
Sedangkan meningkatnya kualitas SDM pertanian, perikanan dan kehutanan di
antaranya dapat diukur dari adanya peningkatan pengetahuan, sikap dan
keterampilan para petugas dan para pelaku utama serta pelaku usaha dalam
proses produksi dan kegiatan usaha ekonomi produktif di bidang pertanian,
perikanan dan kehutanan.
5. 2. Mengembangkan programa penyuluhan;
3. Meningkatkan kualitas SDM Petugas, Pelaku Utama dan
Pelaku Usaha serta Kelembagaan;
4. Mengembangkan Sarana dan Prasarana Pendukung.
Upaya untuk mencapai visi dinas tersebut
ditempuh melalui misi :
1. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas dalam upaya peningkatan
ketahanan pangan melalui 3 subsistemnya (ketersediaan, distribusi dan
konsumsi/keamanan pangan);
6. Misi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam bentuk
program dan kegiatan yang lebih operasional, baik
yang didukung melalui pembiayaan APBK
Kabupaten Aceh Timur, APBA Provinsi Aceh, dan
APBN serta kontribusi positif dari swasta dan
swadaya masyarakat. Program dan kegiatan yang
akan dilaksanakan diarahkan untuk pencapaian
tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
didukung melalui pembiayaan APBK Kabupaten Aceh Timur, APBA Provinsi Aceh, dan APBN serta kontribusi positif dari swasta dan swadaya m
7. 2. Tugas Pokok dan Fungsi
Untuk mempertegas dan memperjelas tugas serta kewajiban seluruh
komponen organisasi pada Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
Kabupaten Aceh Timur tertuang dalam Peraturan Bupati Aceh Timur
Nomor 11 Tahun 2017 tanggal 9 Januari 2017.
Tugas pokok Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh
Timur adalah sebagai berikut :
a. Memimpin dan membina dinas dalam pelaksanaan tugas yang ditetapkan
berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku dan kebijakan
Pemerintah kabupaten;
b. Menyiapkan kebijakan umum daerah di bidang pengembangan
penyuluhan pertanian;
8. c. Menetapkan kebijakan teknis di bidang penyusunan programa penyuluhan
kabupaten yang sejalan dengan kebijakan dan programa penyuluhan
provinsi dan nasional
d. Melaksanakan pengembangan motode penyuluhan, materi penyuluhan,
kemitraan dan kerjasama kelembagaan penyuluhan pertanian;
e. Memfasilitasi dan menumbuh kembangkan kegiatan bagi pelaku utama
dan pelaku usaha;
f. Menetapkan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan; dan
g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati
sesuai dengan bidang tugasnya.
9. Adapun fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan
Penyuluhan Kabupaten Aceh Timur, antara
lain:
1. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
2. Penyusunan program kerja tahunan, jangka
menengah dan jangka panjang;
3. Penyusunan kebijakan dan program
penyuluhan kabupaten yang sejalan dengan
kebijakan dan programa penyuluhan provinsi
dan nasional;
10. 4. Pelaksanaan kebijakan ketahanan pangan dan
pengembangan mekanisme, tata kerja dan metode
penyuluhan pertanian;
5. Pelaksanaan pembinaan pengembangan ketahanan pangan
melalui kerjasama kemitraan pengelola kelembagaan,
ketenagaan, sarana dan prasarana serta pembiayaan
ketahanan pangan dan peyuluhan pertanian;
6. Pelaksanaan menumbuh kembangkan kegiatan ketahanan
pangan dan memfasilitasi kelembagaan dan forum kegiatan
bagi pelaku utama dan pelaku usa ha;
11. 7. Pelaksanaan peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil (PNS),
swadaya dan swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;
8. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan;
9. Pembinaan dan peningkatan kapasitas dan kelembagaan serta pengelolaan
penyuluh;
10.Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pengkajian, pemantauan, pengendalian
dan pembinaan pengembangan serta peningkatan ketahanan pangan; dan
11. Pembinaan UPTD.
12. Adapun tujuan penulisan karya tulis
ini adalah merupakan salah satu
persyaratan untuk dapat mengikuti
Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan
Tinggi Pratama di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Aceh Timur
tahun 2018.
C. Tujuan Penulisan
13. Identifikasi Masalah
PERMASALAHAN
Kemampuan individu pegawai negeri di Dinas
Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh
Timur dalam menyerap dan menguasai teknologi
pertanian masih belum seperti yang diharapkan,
disamping kemampuan kerja dalam penguasaan ilmu
sosial masyarakat yang ekonominya juga masih
kurang, yang semestinya hal ini merupakan hal yang
mutlak dimiliki oleh pegawai negeri.
14. Perumusan Masalah
1. Kurangnya kemampuan kerja pegawai negeri sipil
yang bermoral tinggi pada Dinas Ketahanan
Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Timur.
2. Kurangnya pengetahuan pegawai Negeri pada
Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
Kabupaten Aceh Timur
15. A. Analisis Permasalahan
ANALISIS PERMASALAHAN DAN
ALTERNATIF KEBIJAKAN
Akibat dari kurangnya kemampuan kerja individu
pegawai negeri sipil di Dinas Ketahanan Pangan
dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Timur,
disebabkan :
1. Rendahnya moralitas pegawai.
2. Kurangnya petugas.
16. Sedangkan akibat dari kurangnya pengetahuan
pegawai negeri sipil pada Dinas Ketahanan Pangan
dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Timur disebab-
kan :
1. Kurangnya penguasaan aspek teknologi
2. Kurangnya pengetahuan sosial.
17. B. Alternatif Kebijakan
1. Terciptanya Kemampuan Kerja Pegawai Negeri
Sipil yang Bermoral Tinggi pada Dinas Ketahanan
Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Timur.
Tinggi rendahnya moral mencerminkan,
bagaimana efektifnya pemimpin suatu perusahaan
mempraktekkan “Good Human Realitions”. Maka
dengan adanya kemampuan kerja pegawai negeri
yang optimal diharapkan mutu penerapan teknologi
pertanian juga akan meningkat.
18. Untuk menciptakan jaringan kelembagaan yang
kondusif melalui kegiatan penyuluhan maka diharapkan
adanya pengembangan kelembagaan kelompok tani di
Kabupaten Aceh Timur.
Disamping itu diharapkan pula adanya tenaga
atau personil yang memiliki latar belakang pendidikan
yang memadai guna dapat berfikir secara maju,
berinisiatif dan bermoral tinggi agar mampu
memberdayakan masyarakat tani dalam upaya
meningkatkan produktivitas usahataninya.
19. 2. Terwujudnya Peningkatan Pengetahuan Pegawai Negeri
pada Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten
Aceh Timur.
Dengan meningkatnya pengetahuan pegawai negeri sipil tentang
penguasaan aspek teknologi, maka diharapkan akan mampu diserap oleh
masyarakat tani dalam upaya meningkatkan produktivitas pangan dan dengan
sendirinya akan meningkatkan pendapatan dan kelayakan hidup petani di
pedesaan.
Disamping itu dengan penguasaan ilmu sosial secara optimal
diharapkan petugas khususnya pegawai negeri sipil pada Dinas Ketahanan
Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Timur akan mampu
mendinamisasikan dan mengembangkan aktivitas kelompok tani secara
berkualitas sesuai dengan tujuan dan sasaran kelompok tani dalam
memberdayakan anggotanya.
20. PENUTUP
PENUTUPPENUTUP
A. Kesimpulan
1. Profesionalisme dan kedisiplinan kerja pegawai negeri sipil
pada Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Timur, masih
perlu untuk ditingkatkan dalam upaya menyonsong kegiatan pembangunan yang
semakin pesat.
2. Upaya peningkatan kemampuan kerja pegawai negeri sipil
pada Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Timur,
diantaranya adalah melalui pelatihan dan pendidikan, peningkatan pengawasan
dan pembinaan yang diharapkan akan menambah pengetahuan, kemampuan
dan semangat kerja serta bermoral tinggi bagi pegawai di lapangan.
.
3. Perlunya bimbingan kepada pegawai negeri (petugas) secara rutin dalam upaya
pembinaan moralitas yang baik.
.
21. PENUTUPPENUTUP
B. Sara - Saran
1. Diharapkan adanya kerja sama yang baik antara pegawai negeri sipil dengan
petugas lapangan guna untuk dapat menerapkan kepada masyarakat tani di
pedesaan.
2. Adanya dukungan atasan dalam memberdayakan pegawai negeri agar berhasil
guna, berdaya guna dan bermoral tinggi.
.
22. DAFTAR KEPUSTAKAAN
DAFTAR KEPUSTAKAANDAFTAR KEPUSTAKAAN
Anonymous, 2017. Peraturan Bupati No. 11 Tahun 2017 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Ketahanan
Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Timur. Bagian Hukum Setdakab Aceh
Timur, Idi Rayeuk
-------, 1992. Kursus Prinsip-Prinsip Pengawas Dasar (KPPD). Pusdiklat,
Pertamina, Jakarta.
Syamsyir H. Hutagalung, 1984. Management Perkantoran (Kapita Selekta).
Akademi Sekretariat & Managenet, Yayasan pendidikan Harapan, Medan.
Mar’at, 1982. Pemimpin dan Kepemimpinan. Ghalia Indonesia, Jakarta.