Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 21 A Km. 37.900 Telp. (0511) 4772500 Martapura                                     Kode Pos...
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang                    Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenan...
Koordinator Wilayah Satuan Tugas Penyelenggara SPIP mempunyai tugas :              1. Mengkoordinasikan pelaksanaan dan pe...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Sk inspektur satgas spip 2011

12,095 views

Published on

  • Be the first to comment

Sk inspektur satgas spip 2011

  1. 1. Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 21 A Km. 37.900 Telp. (0511) 4772500 Martapura Kode Pos 70613 KALIMANTAN SELATAN KEPUTUSAN INSPEKTUR NOMOR 09 TAHUN 2011 TENTANGPEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN BANJAR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA INSPEKTUR,Menimbang : a. bahwa agar Penyelenggaraan sistem pengendalian intern di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar terlaksana secara intensif dan menyeluruh perlu dibentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Inspektorat Kabupaten Banjar; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Inspektur tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Satuan Pemerintah Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Banjar.Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  2. 2. 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 tahun 2005; 7. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Kep 06.00.00-080/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; 8. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Kep 06.00.00-286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : Kep- 713/K/SU/2002; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 04); 10. Peraturan Bupati Banjar Nomor 18 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar; 11. Keputusan Bupati Banjar Nomor 515 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar. MEMUTUSKAN :Menetapkan :KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Banjar dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.KEDUA : Penanggung Jawab Satuan Tugas Penyelenggara SPIP mempunyai tugas : 1. Memberikan arah kebijakan kepada Satgas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Banjar; 2. Mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan pada peraturan perundang- undangan; 3. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Banjar; 4. Memantau sistem pengendalian intern di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Banjar; 5. Menyusun dan menerapkan aturan perilaku di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Banjar; 6. Menyelenggarakan rapat rutin untuk membahas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Banjar; 7. Menyusun dan menerapkan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Banjar; 8. Melaksanakan dan menerapkan SPIP di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Banjar; 9. Menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas Inspektorat Kabupaten Banjar.
  3. 3. Koordinator Wilayah Satuan Tugas Penyelenggara SPIP mempunyai tugas : 1. Mengkoordinasikan pelaksanaan dan penerapan SPIP pada masing- masing wilayah kerja di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Banjar; 2. Mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi masing-masing wilayah kerja di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Banjar; 3. Menetapkan dan mereviu indikator dan ukuran kinerja masing-masing wilayah kerja di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Banjar; 4. Menyusun dan menerapkan aturan perilaku masing-masing wilayah kerja di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Banjar; 5. Menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas masing-masing wilayah kerja di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Banjar; 6. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Penanggung Jawab SPIP Inspektorat Kabupaten Banjar.KETIGA : Sekretariat Satuan Tugas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Inspektorat Kabupaten Banjar mempunyai tugas : 1. Menyelenggarakan administrasi semua kegiatan Satuan Tugas baik yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan maupun tata kearsipan yang diperlukan; 2. Membantu dan mendampingi Satuan Tugas dalam segenap kegiatan penyelenggaraan SPIP; 3. Mempersiapkan bahan rapat dan bahan-bahan lainnya yang diperlukan; 4. Membuat laporan kegiatan Satuan Tugas secara berkala kepada Penanggung Jawab.KEEMPAT : Masa Kerja Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP adalah selama 1 (satu) tahun sejak berakhirnya masa kerja Satuan Tugas tahun sebelumnya.KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2011.KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Martapura pada tanggal 13 Januari 2011 INSPEKTUR, ttd Ir. H. IMAM SUHARJO, MT

×