SOTK pemerintah Desa

1. SOTK PEMERINTAH DESA
KEMENTERIAN DESA
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
HARIS KUNAIFI
Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM)
Tenaga Pendamping Profesional ( TPP)
Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur
Peraturan Bupati Banyuwangi No.40 th 2017

2. DASAR PELAKSANAAN
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
PP No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
sebagaimana telah dirubah dengan PP No. 47 Tahun
2015
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja
Pemerintah Desa

3. KETENTUAN UMUM
Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa
dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi
dalam Sekretariat Desa, unsur pendukung tugas Kepala Desa
dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam
bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan.
Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang
ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan
disepakati bersama BPD
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa adalah
satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas
dan fungsi serta hubungan kerja

4. KETENTUAN UMUM
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai
wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan
rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah
dan Pemerintah Daerah.

5. KETENTUAN UMUM
Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas :
a) kepastian hukum;
b) tertib penyelenggaraan pemerintahan;
c) tertib kepentingan umum;
d) keterbukaan;
e) proporsionalitas;
f) profesionalitas;
g) akuntabilitas;
h) efektivitas dan efisiensi;
i) kearifan lokal;
j) keberagaman; dan
k) partisipatif.

6. PERANGKAT DESA
Sekretariat Desa
Dipimpin oleh
Sekretaris Desa dan
dibantu oleh Kepala
Urusan
Pelaksana
Teknis

7. KEWAJIBAN PERANGKAT
• memegang teguh dan mengamalkan Pancasila..;
• membantu Kades dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
• membantu Kades dalam memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
• menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
• melaksanakan prinsip tata kelola Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan,
profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari KKN;
• membantu Kades dalam menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa.
• membantu Kades dalam melaksanakan urusan pemerintahan ;
• membantu Kades dalam menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
• membantu Kades dalam mengembangkan perekonomian, masyarakat Desa;
• membantu Kades dalam melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
• membantu Kades dalam memberdayakan masyarakat dan lembaga
kemasyarakatan;
• membantu Kades dalam mengembangkan potensi sumber daya alamdan
melestarikan lingkungan hidup; dan
• masuk kerja yang dibuktikan dengan daftar hadir berupa buku presensi atau alat
presensi secara elektronik.

8. SEKRETARIAT DESA
DIPIMPIN OLEH SEKRETARIS DESA
• urusan tata usaha dan umum
• urusan keuangan; dan
• urusan perencanaan
Paling banyak
3
• urusan umum dan perencanaan
• urusan keuangan
Paling sedikit
2

9. PELAKSANA TEKNIS
• Seksi Pemerintahan;
• Seksi Kesejahteraan
• Seksi Pelayanan
Paling banyak
3
• Seksi Pemerintahan
• Seksi Kesejahteraan dan
Pelayanan
Paling sedikit
2

10. TUGAS
KEPALA DESA
Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa
yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Kepala desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan
Desa, melaksanakan pembangunan, dan pemberdayaan
masyarakat

11. SEKRETARIS DESA BERTUGAS MEMBANTU KADES DALAM BIDANG
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN MENGOORDINASIKAN
PELAKSANAAN TUGAS PERANGKAT DESA
Tugas dan Fungsi Sekretaris Desa
FUNGSI sekretaris desa
a. melaksanakan urusan ketatausahaan ( tata naskah, administrasi surat menyurat,
arsip, dan ekspedisi);
b. melaksanakan urusan umum (penataan administrasi perangkat desa, prasarana,
penyiapan rapat, aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum);
c. melaksanakan urusan keuangan (pengurusan administrasi keuangan, pendapatan
dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi Siltap dan
tunjangan lainnya).
d. melaksanakan urusan perencanaan ,penyusunan APBDes dan Monev

12. KAUR TU DAN UMUM
Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan
ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi, dan
penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor,
penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan
umum dengan uraian tugas sebagai berikut :
1. melakukan administrasi surat masuk dan surat keluar;
2. melaksanakan pencatatan dan menginventarisasi aset desa;
3. melakukan penataan arsip desa;
4. melaksanakan administrasi aparatur pemerintah desa;
5. melaksanakan pengelolaan perpustakaan desa;
6. melaksanakan urusan penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor;
7. melaksanakan administrasi perjalanan dinas;
8. mempersiapkan sarana rapat/pertemuan, upacara resmi dan lain-lain kegiatan
pemerintah desa.
9. fasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa;
10. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

13. KAUR KEUANGAN
KEPALA URUSAN KEUANGAN MEMILIKI FUNGSI MELAKSANAKAN URUSAN KEUANGAN
SEPERTI PENGURUSAN ADMINISTRASI KEUANGAN, ADMINISTRASI SUMBER-SUMBER
PENDAPATAN DAN PENGELUARAN, VERIFIKASI ADMINISTRASI KEUANGAN, DAN
ADMNISTRASI PENGHASILAN KADES, PERANGKAT DESA, BPD, DAN LEMBAGA
PEMERINTAHAN DESA LAINNYA DENGAN URAIAN TUGAS SEBAGAI BERIKUT :
1. MENYIAPKAN BAHAN PENYUSUNAN RANCANGAN APBDESA, PERUBAHAN APBDESA
DAN LAPORAN REALISASI APBDESA;
2. MENCATAT DAN MENGINVENTARISASI SUMBER PENDAPATAN DESA;
3. MENGHIMPUN, MENGANALISIS, MENYAJIKAN, DAN MEMBERIKAN INFORMASI DATA
TERKAIT KEUANGAN DESA;
4. MELAKSANAKAN PENGELOLAAN, PENGADMINISTRASIAN DAN PEMBUKUAN
KEUANGAN DESA;

14. KAUR PERENCANAAN
KEPALA URUSAN PERENCANAAN MEMILIKI FUNGSI MENGOORDINASIKAN URUSAN
PERENCANAAN, SEPERTI MENYUSUN RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA, MENGINVENTARISIR DATA-DATA DALAM RANGKA PEMBANGUNAN, MELAKUKAN
MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM, SERTA PENYUSUNAN LAPORAN DENGAN URAIAN
TUGAS SEBAGAI BERIKUT :
1. MENYIAPKAN BAHAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN PERENCANAAN;
2. MENYUSUN LLPDES AKHIR TAHUN DAN AKHIR MASA JABATAN;
3. MENYIAPKAN BAHAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA;
4. MENGELOLA ARSIP PERENCANAAN PEMBANGUNAN;
5. PENGENDALIAN, MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM;
6. MELAKSANAKAN TUGAS LAIN YANG DIBERIKAN OLEH PIMPINAN

15. KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN
KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN MEMPUNYAI
FUNGSI
MELAKSANAKAN MANAJEMEN TATA PRAJA
PEMERINTAHAN,
MENYUSUN RANCANGAN REGULASI DESA,
MASALAH PERTANAHAN,
PEMBINAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN,
PELAKSANAAN UPAYA PERLINDUNGAN MASYARAKAT,
KEPENDUDUKAN,
PENATAAN DAN PENGELOLAAN WILAYAH,
SERTA PENDATAAN & PENGELOLAAN PROFIL DESA.

16. KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN
Kepala seksi kesejahteraan mempunyai
fungsi melaksanakan pembangunan sarana
prasarana perdesaan, pembangunan bidang
pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi
serta motivasi masyarakat di bidang budaya,
ekonomi, politik, lingkungan hidup,
pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga,
dan karang taruna

17. KEPALA SEKSI PELAYANAN
Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan
hak dan kewajiban masyarakat, peningkatan upaya partisipasi
masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat,
keagamaan, dan ketenagakerjaan

18. KEPALA DUSUN
• PEMBINAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN, PELAKSANAAN
UPAYA PERLINDUNGAN MASYARAKAT, MOBILITAS
KEPENDUDUKAN, DAN PENATAAN DAN PENGELOLAAN WILAYAH;
• MENGAWASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI WILAYAHNYA;
• MELAKSANAKAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DALAM
MENINGKATKAN KEMAMPUAN DAN KESADARAN MASYARAKAT
DALAM MENJAGA LINGKUNGANNYA;
• MELAKUKAN UPAYA-UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM
MENUNJANG KELANCARAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAN PEMBANGUNAN.

19. UNSUR STAF PERANGKAT DESA
Unsur staf adalah membantu Kepala Urusan,
Kepala Seksi, dan Kepala Dusun sesuai dengan
kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.
Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa yang telah diangkat
dengan keputusan Kepala Desa wajib mengikuti pelatihan awal
masa tugas dan program-program pelatihan yang dilaksanakan
oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten,
dan Pemerintah Desa
Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf Perangkat Desa

20. JENIS DESA
SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA DISESUAIKAN DENGAN
TINGKAT PERKEMBANGAN DESA YAITU DESA SWASEMBADA,
SWAKARYA, DAN SWADAYA.
DESA SWASEMBADA WAJIB 3 (TIGA) URUSAN DAN 3 (TIGA) SEKSI.
DESA SWAKARYA DAPAT 3 (TIGA) URUSAN DAN 3 (TIGA) SEKSI.
DESA SWADAYA MEMILIKI 2 (DUA) URUSAN DAN 2 (DUA) SEKSI
1 . JENIS KLASIFIKASI DESA DITETAPKAN MELALUI SK BUPATI
BANYUWANGI
2. SOTK PEMDES DITETAPKAN DENGAN PERATURAN DESA

21. TATA CARA PENYUSUNAN
PERDES SOTK
1. Kepala Desa mengajukan rancangan Perdes kepada BPD.
2. Dibahas bersama Kades dg BPD untuk ditetapkan menjadi Perdes oleh Kades.
3. R.Perdes disampaikan oleh Kades kepada Bupati melalui camat 3 hari sejak
disepakati untuk dievaluasi.
4. Hasil evaluasi diserahkan oleh Bupati paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya
rancangan Peraturan tersebut oleh Bupati.
5. Dalam hal Bupati tidak memberikan evaluasi Perdes tsb berlaku dengan sendirinya.
6. Dalam hal Bupati telah memberikan hasil evaluasi Kades wajib memperbaikinya.
7. Kades memperbaiki R. Perdes paling lama 20 hari sejak diterimanya hasil evaluasi.
8. Kades dapat mengundang BPD untuk memperbaiki R Perdes hasil koreksi dan
tindaklanjut disampaikan Kades kepada Bupati melalui camat.
9. Dalam hal Kades tidak meninjaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan
Perdes, Bupati membatalkan Perdes dengan Keputusan Bupati.

22. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA
Kategori Desa Swasembada dan Swakarya
Kepala Desa
Sekretaris Desa
Kaur
TU,Um
Kaur
Keu
Kaur
Perenc
Kasi
Pem
Kasi
Kesjht
Kasi
Pelyn
Kadus
Kadus
Kadus
Kadus

23. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA
Kategori Desa Swadaya
Kepala Desa
Sekretaris Desa
Kaur
Umum
Kaur
Perenc
Kasi
Pem
Kasi
Kesjht & Pelyn
Kadus
Kadus
Kadus
Kadus