SlideShare a Scribd company logo
1 of 24
PENGERTIAN &PENGERTIAN &
PENGGOLONGANPENGGOLONGAN
PAJAK DAERAH &PAJAK DAERAH &
RETRIBUSI DAERAHRETRIBUSI DAERAH
DISUSUN OLEH :
Mainita Hidayati, M.A
1
POKOK PEMBAHASANPOKOK PEMBAHASAN
1. Dasar Hukum Pajak Daerah & Retribusi Daerah
2. Pengertian Pajak Daerah & Retribusi Daerah
3. Perbedaan Pajak Daerah & Retribusi Daerah
4. Jenis-jenis Pajak Daerah & Retribusi Daerah
yang berlaku saat ini
5. Penggolongan Pajak Daerah :
a. berdasarkan sifat
b. berdasarkan golongan
c. berdasarkan lembaga pemungut
2
DASAR HUKUMDASAR HUKUM
UU No.18 Tahun 1997
UU No.34 Tahun 2000
UU NO.28 Tahun 2009
Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 1997
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah No.65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
Peraturan Pemerintah No.20 Tahun 1997
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah No.66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah
Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah
Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah
Kepmendagri tentang Pelaksanaan Pajak Daerah di
Indonesia
Tentang PDRD
3
PENGERTIAN PAJAK DAERAHPENGERTIAN PAJAK DAERAH
Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak,
adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang
terutang oleh orang pribadi atau badan yang
bersifat memaksa berdasarkan Undang-
Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan
secara langsung dan digunakan untuk
keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.
(Pasal 1 angka 10 UU No.28 Tahun 2009)
4
CIRI-CIRI YANG MELEKATCIRI-CIRI YANG MELEKAT
PADA PAJAK DAERAHPADA PAJAK DAERAH
Pajak dipungut oleh negara, baik oleh
pemerintah pusat maupun oleh pemerintah
daerah
Hasil pajak harus masuk ke Kas Negara,
yaitu kas pemerintah pusat atau kas
pemerintah daerah
Tidak ada kontraprestasi secara langsung
Pajak dipungut karena adanya suatu keadaan,
kejadian, atau perbuatan yang menurut
peraturan perundang-undangan dikenakan
pajak.
Pajak dapat dipaksakan : ada sanksi yuridis
5
PENGERTIAN RETRIBUSIPENGERTIAN RETRIBUSI
DAERAHDAERAH
Retribusi Daerah, yang selanjutnya
disebut Retribusi, adalah pungutan
Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau
pemberian izin tertentu yang khusus
disediakan dan/atau diberikan oleh
Pemerintah.
(Pasal 1 angka 64 UU No.28 Tahun 2009)
6
CIRI-CIRI YANG MELEKAT PADACIRI-CIRI YANG MELEKAT PADA
RETRIBUSI DAERAHRETRIBUSI DAERAH
Retribusi merupakan pungutan yang
dipungut berdasarkan UU dan Perda
Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas
pemerintah daerah
Pihak yang membayar retribusi mendapat
kontraprestasi secara langsung
Retribusi terutang apabila ada jasa yang
diselenggarakan oleh pemerintah daerah
yang dinikmati oleh pihak tertentu
Sanksi yang dikenakan pada retribusi
bersifat ekonomis
7
PERBEDAAN PAJAK DAERAH &PERBEDAAN PAJAK DAERAH &
RETRIBUSI DAERAHRETRIBUSI DAERAH
a. Kontraprestasi :
- pajak : kontraprestasi tidak langsung
- retribusi : kontraprestasi langsung
b. Balas jasa pemerintah :
- pajak : balas jasa pemerintah berlaku
untuk umum
- retribusi : balas jasa pemerintah
berlaku khusus
c. Sifat pemungutan :
- pajak : bersifat umum
- retribusi : bersifat khusus
8
PERBEDAAN PAJAK DAERAH &PERBEDAAN PAJAK DAERAH &
RETRIBUSI DAERAHRETRIBUSI DAERAH
d. Sifat pelaksanaan
- pajak : pelaksanaannya dapat
dipaksakan, paksaannya bersifat yuridis
- retribusi : pelaksanaannya dapat
dipaksakan, paksaannya bersifat
ekonomis
e. Lembaga atau Badan Pemungutnya :
- pajak : pemerintah pusat atau daerah
- retribusi : hanya pemerintah daerah
9
JENIS PAJAK DAERAH YANGJENIS PAJAK DAERAH YANG
BERLAKU SAAT INIBERLAKU SAAT INI
Jenis-jenis Pajak Daerah yang berlaku saat
ini, sesuai dengan UU No.28 Tahun 2009
adalah sbb :
a. Jenis Pajak Provinsi :
1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB)
3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB KB)
4) Pajak Air Permukaan
5) Pajak Rokok
10
Lanjutan..........Lanjutan..........
b. Jenis Pajak Kabupaten/Kota :
1) Pajak Hotel
2) Pajak Restoran
3) Pajak Hiburan
4) Pajak Reklame
5) Pajak Penerangan Jalan
6) Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan
7) Pajak Parkir
8) Pajak Air Tanah
9) Pajak Sarang Burung Walet
10) PBB sektor Perdesaan & Perkotaan
11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
(BPHTB)
11
JENIS RETRIBUSI DAERAH YANGJENIS RETRIBUSI DAERAH YANG
BERLAKU SAAT INIBERLAKU SAAT INI
Jenis-jenis Retribusi Daerah yang berlaku saat
ini, sesuai dengan UU No.28 Tahun 2009 dapat
dikelompokan menjadi 3 yakni :
1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Khusus
3. Retribusi Perizinan Tertentu
12
RETRIBUSI JASA UMUMRETRIBUSI JASA UMUM
Retribusi Jasa Umum, meliputi :
1) Retribusi Pelayanan Kesehatan
2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP atau Akta Catatan Sipil
4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
6) Retribusi Pelayanan Pasar
7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
9) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
10) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus (WC)
11) Retribusi Pengolahan Limbah Cair
12) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
13) Retribusi Pelayanan Pendidikan
14) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
13
RETRIBUSI JASA KHUSUSRETRIBUSI JASA KHUSUS
1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
2) Retribusi Pasar Grosir atau Pertokoan
3) Retribusi Tempat Pelelangan
4) Retribusi Terminal
5) Retribusi Tempat Khusus Parkir
6) Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/
Vila
7) Retribusi Rumah Potong Hewan
8) Retribusi Pelayanan Pelabuhan
9) Retribusi Tempat Rekreasi & Olahraga
10) Retribusi Penyeberangan di Air
11) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
14
RETRIBUSI PERIZINANRETRIBUSI PERIZINAN
TERTENTUTERTENTU
1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
2) Retribusi Izin Tempat Penjualan
Minuman Beralkohol
3) Retribusi Izin Gangguan
4) Retribusi Izin Trayek
5) Retribusi Izin Usaha Perikanan
15
PENGGOLONGAN PAJAK DAERAHPENGGOLONGAN PAJAK DAERAH
Sebagaimana pajak pusat, pajak daerah juga dapat dibeda-
bedakan berdasarkan :
1. Jenis pajak menurut golongannya:
a. Pajak Langsung
b. Pajak Tidak Langsung
b.1. Pendekatan secara ekonomis
b.2. Pendekatan secara administratif
2. Jenis pajak menurut sifatnya :
a. Pajak Subjektif
b. Pajak Objektif
3. Jenis pajak menurut lembaga pemungutnya :
a. Pajak Daerah yang dipungut di tingkat provinsi
b. Pajak Daerah yang dipungut di tingkat kabupaten/kota
16
JENIS PAJAK MENURUTJENIS PAJAK MENURUT
GOLONGANNYAGOLONGANNYA
PAJAK
LANGSUNG
(DIRECT TAX)
PAJAK
TIDAK
LANGSUNG
(INDIRECT
TAX)
a. Pendekatan
Ekonomis
b. Pendekatan
Administratif
17
PENDEKATANPENDEKATAN
EKONOMISEKONOMIS
Dilihat dari segi beban pajak :
PAJAK
LANGSUNG
PAJAK
TIDAK
LANGSUNG
Beban pajak tidak dapat
dilimpahkan kepada pihak
lain
Beban pajak dapat
dilimpahkan kepada
pihak lain
18
Untuk menentukan apakah suatu pajak termasuk pajak
langsung atau pajak tidak langsung dalam arti ekonomis,
dilakukan dengan cara melihat ketiga unsur yang terdapat
dalam kewajiban pemenuhan perpajakannya. Ketiga unsur
tersebut adalah :
A.Penanggung jawab pajak, yakni orang yang secara formal
yuridis diharuskan melunasi utang pajak;
B. Penanggung pajak, adalah orang yang dalam faktanya
memikul terlebih dahulu beban pajaknya;
C.Pemikul pajak, adalah orang yang pada akhirnya harus
menanggung beban pajak (destinataris).
19
Jika ketiga unsur tersebut ditemukan pada
satu orang/ satu pihak yang sama, maka
pajaknya termasuk dalam Pajak Langsung.
Sebaliknya, jika ketiga unsur tersebut
terpisah atau terdapat pada lebih dari satu
orang/satu pihak, maka pajaknya termasuk
dalam pajak tidak langsung.
20
JENIS PAJAK MENURUTJENIS PAJAK MENURUT
SIFATNYASIFATNYA
Jenis pajak menurut sifatnya dibedakan menjadi dua :
I. Pajak Subjektif
adalah pajak yang pada waktu pengenaannya, yang
pertama-tama dicari adalah subjeknya, setelah subjek
ditemukan, baru kemudian dicari objeknya.
II. Pajak Objektif
adalah pajak yang pada waktu pengenaannya, yang
pertama-tama dicari adalah objeknya, setelah objek
ditemukan, baru kemudian dicari subjeknya.
21
TUGAS / LATIHAN SOAL (A)TUGAS / LATIHAN SOAL (A)
Golongkanlah jenis-jenis pajak di bawah ini :
1. Pajak Kendaraan Bermotor
2. Pajak Hotel
3. Pajak Reklame
ke dalam penggolongan :
a. Pajak Langsung atau Pajak Tidak Langsung,
(ditinjau baik melalui pendekatan ekonomis
maupun administratif)
b. Pajak Subjektif atau Pajak Objektif!
Disertai dengan alasannya!
22
TUGAS / LATIHAN SOAL (B)TUGAS / LATIHAN SOAL (B)
Golongkanlah jenis-jenis pajak di bawah ini :
1. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
2. Pajak Restoran
3. Pajak Penerangan Jalan
ke dalam penggolongan :
a. Pajak Langsung atau Pajak Tidak Langsung,
(ditinjau baik melalui pendekatan ekonomis
maupun administratif)
b. Pajak Subjektif atau Pajak Objektif!
Disertai dengan alasannya!
23
TUGAS / LATIHAN SOAL (C)TUGAS / LATIHAN SOAL (C)
Golongkanlah jenis-jenis pajak di bawah ini :
1. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
2. Pajak Hiburan/Tontonan
3. Pajak Parkir
ke dalam penggolongan :
a. Pajak Langsung atau Pajak Tidak Langsung,
(ditinjau baik melalui pendekatan ekonomis
maupun administratif)
b. Pajak Subjektif atau Pajak Objektif!
Disertai dengan alasannya!
24

More Related Content

What's hot

Pajak daerah & retribusi (UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Ret...
Pajak daerah & retribusi (UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Ret...Pajak daerah & retribusi (UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Ret...
Pajak daerah & retribusi (UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Ret...Afifah Asra
 
Sosialisasi pajak minerba
Sosialisasi pajak minerbaSosialisasi pajak minerba
Sosialisasi pajak minerbaFormasi Org
 
Penjelasan perda nomor 7 tahun 2010 ttg pajak mineral bukan logam dan batuan
Penjelasan perda nomor 7 tahun 2010 ttg pajak mineral bukan logam dan batuanPenjelasan perda nomor 7 tahun 2010 ttg pajak mineral bukan logam dan batuan
Penjelasan perda nomor 7 tahun 2010 ttg pajak mineral bukan logam dan batuanChaeza Khalygiz
 
Analisis Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang
Analisis Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota MalangAnalisis Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang
Analisis Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota MalangHarjo Mtall
 
Diah febriani 1301103010036-pajak hiburan
Diah febriani 1301103010036-pajak hiburanDiah febriani 1301103010036-pajak hiburan
Diah febriani 1301103010036-pajak hiburanDiah Febriani Sutomo
 
UU 28 tahun 2009_cintayasir
UU 28 tahun 2009_cintayasirUU 28 tahun 2009_cintayasir
UU 28 tahun 2009_cintayasirYasir Partomo
 
Undang-undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Undang-undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi DaerahUndang-undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Undang-undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerahinfosanitasi
 
Pajak Sarang Burung Walet
Pajak Sarang Burung WaletPajak Sarang Burung Walet
Pajak Sarang Burung WaletPT Lion Air
 
Pajak bumi dan bangunan
Pajak bumi dan bangunanPajak bumi dan bangunan
Pajak bumi dan bangunanHesni Tiara
 
Materi hukum pajak " pajak daerah"
Materi hukum pajak " pajak daerah"Materi hukum pajak " pajak daerah"
Materi hukum pajak " pajak daerah"natal kristiono
 
Sumber pendapatan asli Tangerang
Sumber pendapatan asli TangerangSumber pendapatan asli Tangerang
Sumber pendapatan asli TangerangMischaelle
 

What's hot (18)

Pajak daerah & retribusi (UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Ret...
Pajak daerah & retribusi (UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Ret...Pajak daerah & retribusi (UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Ret...
Pajak daerah & retribusi (UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Ret...
 
Sosialisasi pajak minerba
Sosialisasi pajak minerbaSosialisasi pajak minerba
Sosialisasi pajak minerba
 
Penjelasan perda nomor 7 tahun 2010 ttg pajak mineral bukan logam dan batuan
Penjelasan perda nomor 7 tahun 2010 ttg pajak mineral bukan logam dan batuanPenjelasan perda nomor 7 tahun 2010 ttg pajak mineral bukan logam dan batuan
Penjelasan perda nomor 7 tahun 2010 ttg pajak mineral bukan logam dan batuan
 
Analisis Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang
Analisis Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota MalangAnalisis Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang
Analisis Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang
 
Diah febriani 1301103010036-pajak hiburan
Diah febriani 1301103010036-pajak hiburanDiah febriani 1301103010036-pajak hiburan
Diah febriani 1301103010036-pajak hiburan
 
UU 28 tahun 2009_cintayasir
UU 28 tahun 2009_cintayasirUU 28 tahun 2009_cintayasir
UU 28 tahun 2009_cintayasir
 
Undang-undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Undang-undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi DaerahUndang-undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Undang-undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 
Pajak negara dan_daerah
Pajak negara dan_daerahPajak negara dan_daerah
Pajak negara dan_daerah
 
Pajak Sarang Burung Walet
Pajak Sarang Burung WaletPajak Sarang Burung Walet
Pajak Sarang Burung Walet
 
Perpajakan
PerpajakanPerpajakan
Perpajakan
 
Pp 3
Pp 3Pp 3
Pp 3
 
Seminar pajak
Seminar pajakSeminar pajak
Seminar pajak
 
Makalah pajak daerah
Makalah pajak daerahMakalah pajak daerah
Makalah pajak daerah
 
Pajak bumi dan bangunan
Pajak bumi dan bangunanPajak bumi dan bangunan
Pajak bumi dan bangunan
 
Materi hukum pajak " pajak daerah"
Materi hukum pajak " pajak daerah"Materi hukum pajak " pajak daerah"
Materi hukum pajak " pajak daerah"
 
Sumber pendapatan asli Tangerang
Sumber pendapatan asli TangerangSumber pendapatan asli Tangerang
Sumber pendapatan asli Tangerang
 
PAJAK
PAJAKPAJAK
PAJAK
 
Pajak
PajakPajak
Pajak
 

Viewers also liked

Interpersonal Skill sesi 3
Interpersonal Skill sesi 3Interpersonal Skill sesi 3
Interpersonal Skill sesi 3Judhie Setiawan
 
Hukum pajak internasional
Hukum pajak internasionalHukum pajak internasional
Hukum pajak internasionalLeite Bayukaka
 
Mengenal dan mengembangkan multi intelegensi anak didik , novi catur m
Mengenal dan mengembangkan multi intelegensi anak didik , novi catur mMengenal dan mengembangkan multi intelegensi anak didik , novi catur m
Mengenal dan mengembangkan multi intelegensi anak didik , novi catur mUniversitas Islam Balitar
 
PPN Dibebaskan Atas BKP Tertentu
PPN Dibebaskan Atas BKP TertentuPPN Dibebaskan Atas BKP Tertentu
PPN Dibebaskan Atas BKP TertentuDudi Wahyudi
 
Investor Relations Concept
Investor Relations ConceptInvestor Relations Concept
Investor Relations ConceptJudhie Setiawan
 
Mengenal Perilaku Konsumen
Mengenal Perilaku KonsumenMengenal Perilaku Konsumen
Mengenal Perilaku KonsumenJudhie Setiawan
 
Laporan Magang Proses Pengolakan PKS Rejosari (Andria)
Laporan Magang Proses Pengolakan PKS Rejosari (Andria)Laporan Magang Proses Pengolakan PKS Rejosari (Andria)
Laporan Magang Proses Pengolakan PKS Rejosari (Andria)Andria Bin Muhayat
 
Hasil laporan praktek kerja lapangan
Hasil laporan praktek kerja lapanganHasil laporan praktek kerja lapangan
Hasil laporan praktek kerja lapanganGielank Manaloe
 
Proses banding dengan acara biasa (hukum pajak)
Proses banding dengan acara biasa (hukum pajak)Proses banding dengan acara biasa (hukum pajak)
Proses banding dengan acara biasa (hukum pajak)Asep suryadi
 
Peradilan administrasi pajak
Peradilan administrasi pajakPeradilan administrasi pajak
Peradilan administrasi pajakfree forall
 
KB 2 - Pengusaha Kena Pajak
KB 2 - Pengusaha Kena PajakKB 2 - Pengusaha Kena Pajak
KB 2 - Pengusaha Kena PajakDudi Wahyudi
 
KB 1 - Dasar-dasar PPN
KB 1 - Dasar-dasar PPNKB 1 - Dasar-dasar PPN
KB 1 - Dasar-dasar PPNDudi Wahyudi
 
Aturan norma penghitungan penghasilan netto
Aturan norma penghitungan penghasilan nettoAturan norma penghitungan penghasilan netto
Aturan norma penghitungan penghasilan nettoYannuar Bimantara
 
Panduan Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit Mini
Panduan Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit MiniPanduan Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit Mini
Panduan Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit MiniZul Rapi
 

Viewers also liked (20)

Al quran-pdf-terjemah
Al quran-pdf-terjemahAl quran-pdf-terjemah
Al quran-pdf-terjemah
 
Interpersonal Skill sesi 3
Interpersonal Skill sesi 3Interpersonal Skill sesi 3
Interpersonal Skill sesi 3
 
Hukum pajak internasional
Hukum pajak internasionalHukum pajak internasional
Hukum pajak internasional
 
Karakteristik PPN
Karakteristik PPNKarakteristik PPN
Karakteristik PPN
 
Mengenal dan mengembangkan multi intelegensi anak didik , novi catur m
Mengenal dan mengembangkan multi intelegensi anak didik , novi catur mMengenal dan mengembangkan multi intelegensi anak didik , novi catur m
Mengenal dan mengembangkan multi intelegensi anak didik , novi catur m
 
PPN Dibebaskan Atas BKP Tertentu
PPN Dibebaskan Atas BKP TertentuPPN Dibebaskan Atas BKP Tertentu
PPN Dibebaskan Atas BKP Tertentu
 
Investor Relations Concept
Investor Relations ConceptInvestor Relations Concept
Investor Relations Concept
 
Mengenal Perilaku Konsumen
Mengenal Perilaku KonsumenMengenal Perilaku Konsumen
Mengenal Perilaku Konsumen
 
Hukum pajak
Hukum pajakHukum pajak
Hukum pajak
 
Laporan Magang Proses Pengolakan PKS Rejosari (Andria)
Laporan Magang Proses Pengolakan PKS Rejosari (Andria)Laporan Magang Proses Pengolakan PKS Rejosari (Andria)
Laporan Magang Proses Pengolakan PKS Rejosari (Andria)
 
Interpersonal skills
Interpersonal skillsInterpersonal skills
Interpersonal skills
 
Hasil laporan praktek kerja lapangan
Hasil laporan praktek kerja lapanganHasil laporan praktek kerja lapangan
Hasil laporan praktek kerja lapangan
 
Laporan Magang Perkebunan PKS
Laporan Magang Perkebunan PKS Laporan Magang Perkebunan PKS
Laporan Magang Perkebunan PKS
 
Proses banding dengan acara biasa (hukum pajak)
Proses banding dengan acara biasa (hukum pajak)Proses banding dengan acara biasa (hukum pajak)
Proses banding dengan acara biasa (hukum pajak)
 
Peradilan administrasi pajak
Peradilan administrasi pajakPeradilan administrasi pajak
Peradilan administrasi pajak
 
KB 2 - Pengusaha Kena Pajak
KB 2 - Pengusaha Kena PajakKB 2 - Pengusaha Kena Pajak
KB 2 - Pengusaha Kena Pajak
 
KB 1 - Dasar-dasar PPN
KB 1 - Dasar-dasar PPNKB 1 - Dasar-dasar PPN
KB 1 - Dasar-dasar PPN
 
Ppn (ppt)
Ppn (ppt)Ppn (ppt)
Ppn (ppt)
 
Aturan norma penghitungan penghasilan netto
Aturan norma penghitungan penghasilan nettoAturan norma penghitungan penghasilan netto
Aturan norma penghitungan penghasilan netto
 
Panduan Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit Mini
Panduan Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit MiniPanduan Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit Mini
Panduan Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit Mini
 

Similar to Pajak Daerah

pengenaan pajak penghasilan adalah undang-undang no.7 tahun 1984, sebagaimana...
pengenaan pajak penghasilan adalah undang-undang no.7 tahun 1984, sebagaimana...pengenaan pajak penghasilan adalah undang-undang no.7 tahun 1984, sebagaimana...
pengenaan pajak penghasilan adalah undang-undang no.7 tahun 1984, sebagaimana...Kavazaf
 
05 PAJAK NEGARA DAN DAERAH.ppt
05 PAJAK NEGARA DAN DAERAH.ppt05 PAJAK NEGARA DAN DAERAH.ppt
05 PAJAK NEGARA DAN DAERAH.pptbidangintel
 
Pengantar Perpajakan
Pengantar PerpajakanPengantar Perpajakan
Pengantar Perpajakaneryeryey
 
Pajak by tri mustofa
Pajak by tri mustofaPajak by tri mustofa
Pajak by tri mustofaRay Martini
 
serba serbi pajak di Indonesia
serba serbi pajak di Indonesiaserba serbi pajak di Indonesia
serba serbi pajak di IndonesiaJulham Efendi
 
URGENSI FINANCIAL STRATEGY DAN KESADARAN PAJAK
URGENSI FINANCIAL STRATEGY DAN KESADARAN PAJAKURGENSI FINANCIAL STRATEGY DAN KESADARAN PAJAK
URGENSI FINANCIAL STRATEGY DAN KESADARAN PAJAKiqbalkurniawan27
 
Bendahara dan kewajiban-pajak
Bendahara dan kewajiban-pajakBendahara dan kewajiban-pajak
Bendahara dan kewajiban-pajakasrikartini
 
2 pengertian dan jenis pajak
2 pengertian dan jenis pajak2 pengertian dan jenis pajak
2 pengertian dan jenis pajaknatal kristiono
 
Pajak daerah & retribusi
Pajak daerah & retribusiPajak daerah & retribusi
Pajak daerah & retribusiAfifah Asra
 
3. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah-Sumule.pptx
3. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah-Sumule.pptx3. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah-Sumule.pptx
3. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah-Sumule.pptxAhmadGozali32
 
3. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah-Sumule.pptx
3. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah-Sumule.pptx3. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah-Sumule.pptx
3. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah-Sumule.pptxselametuntung
 
KELOMPOK 5.docx
KELOMPOK 5.docxKELOMPOK 5.docx
KELOMPOK 5.docxAinulHikma
 

Similar to Pajak Daerah (20)

Pengantar PERPAJAKAN
Pengantar PERPAJAKANPengantar PERPAJAKAN
Pengantar PERPAJAKAN
 
Pajak daerah1
Pajak daerah1Pajak daerah1
Pajak daerah1
 
pengenaan pajak penghasilan adalah undang-undang no.7 tahun 1984, sebagaimana...
pengenaan pajak penghasilan adalah undang-undang no.7 tahun 1984, sebagaimana...pengenaan pajak penghasilan adalah undang-undang no.7 tahun 1984, sebagaimana...
pengenaan pajak penghasilan adalah undang-undang no.7 tahun 1984, sebagaimana...
 
05 PAJAK NEGARA DAN DAERAH.ppt
05 PAJAK NEGARA DAN DAERAH.ppt05 PAJAK NEGARA DAN DAERAH.ppt
05 PAJAK NEGARA DAN DAERAH.ppt
 
SLIDE_6 PAJAK DAERAH (BAG 1).pdf
SLIDE_6  PAJAK DAERAH (BAG 1).pdfSLIDE_6  PAJAK DAERAH (BAG 1).pdf
SLIDE_6 PAJAK DAERAH (BAG 1).pdf
 
Pengantar Perpajakan
Pengantar PerpajakanPengantar Perpajakan
Pengantar Perpajakan
 
Pajak by tri mustofa
Pajak by tri mustofaPajak by tri mustofa
Pajak by tri mustofa
 
serba serbi pajak di Indonesia
serba serbi pajak di Indonesiaserba serbi pajak di Indonesia
serba serbi pajak di Indonesia
 
URGENSI FINANCIAL STRATEGY DAN KESADARAN PAJAK
URGENSI FINANCIAL STRATEGY DAN KESADARAN PAJAKURGENSI FINANCIAL STRATEGY DAN KESADARAN PAJAK
URGENSI FINANCIAL STRATEGY DAN KESADARAN PAJAK
 
Bendahara dan kewajiban-pajak
Bendahara dan kewajiban-pajakBendahara dan kewajiban-pajak
Bendahara dan kewajiban-pajak
 
2 pengertian dan jenis pajak
2 pengertian dan jenis pajak2 pengertian dan jenis pajak
2 pengertian dan jenis pajak
 
Pajak daerah & retribusi
Pajak daerah & retribusiPajak daerah & retribusi
Pajak daerah & retribusi
 
Kls 8 bab 19 pajak
Kls  8 bab 19 pajakKls  8 bab 19 pajak
Kls 8 bab 19 pajak
 
3. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah-Sumule.pptx
3. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah-Sumule.pptx3. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah-Sumule.pptx
3. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah-Sumule.pptx
 
3. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah-Sumule.pptx
3. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah-Sumule.pptx3. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah-Sumule.pptx
3. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah-Sumule.pptx
 
Mahkamah pajak
Mahkamah pajakMahkamah pajak
Mahkamah pajak
 
KELOMPOK 5.docx
KELOMPOK 5.docxKELOMPOK 5.docx
KELOMPOK 5.docx
 
Bab i
Bab iBab i
Bab i
 
Dasar dasar Pajak
Dasar dasar PajakDasar dasar Pajak
Dasar dasar Pajak
 
Makalah pajak daerah
Makalah pajak daerahMakalah pajak daerah
Makalah pajak daerah
 

Pajak Daerah

  • 1. PENGERTIAN &PENGERTIAN & PENGGOLONGANPENGGOLONGAN PAJAK DAERAH &PAJAK DAERAH & RETRIBUSI DAERAHRETRIBUSI DAERAH DISUSUN OLEH : Mainita Hidayati, M.A 1
  • 2. POKOK PEMBAHASANPOKOK PEMBAHASAN 1. Dasar Hukum Pajak Daerah & Retribusi Daerah 2. Pengertian Pajak Daerah & Retribusi Daerah 3. Perbedaan Pajak Daerah & Retribusi Daerah 4. Jenis-jenis Pajak Daerah & Retribusi Daerah yang berlaku saat ini 5. Penggolongan Pajak Daerah : a. berdasarkan sifat b. berdasarkan golongan c. berdasarkan lembaga pemungut 2
  • 3. DASAR HUKUMDASAR HUKUM UU No.18 Tahun 1997 UU No.34 Tahun 2000 UU NO.28 Tahun 2009 Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah Peraturan Pemerintah No.20 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah Kepmendagri tentang Pelaksanaan Pajak Daerah di Indonesia Tentang PDRD 3
  • 4. PENGERTIAN PAJAK DAERAHPENGERTIAN PAJAK DAERAH Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Pasal 1 angka 10 UU No.28 Tahun 2009) 4
  • 5. CIRI-CIRI YANG MELEKATCIRI-CIRI YANG MELEKAT PADA PAJAK DAERAHPADA PAJAK DAERAH Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah Hasil pajak harus masuk ke Kas Negara, yaitu kas pemerintah pusat atau kas pemerintah daerah Tidak ada kontraprestasi secara langsung Pajak dipungut karena adanya suatu keadaan, kejadian, atau perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan dikenakan pajak. Pajak dapat dipaksakan : ada sanksi yuridis 5
  • 6. PENGERTIAN RETRIBUSIPENGERTIAN RETRIBUSI DAERAHDAERAH Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah. (Pasal 1 angka 64 UU No.28 Tahun 2009) 6
  • 7. CIRI-CIRI YANG MELEKAT PADACIRI-CIRI YANG MELEKAT PADA RETRIBUSI DAERAHRETRIBUSI DAERAH Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan UU dan Perda Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah Pihak yang membayar retribusi mendapat kontraprestasi secara langsung Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh pihak tertentu Sanksi yang dikenakan pada retribusi bersifat ekonomis 7
  • 8. PERBEDAAN PAJAK DAERAH &PERBEDAAN PAJAK DAERAH & RETRIBUSI DAERAHRETRIBUSI DAERAH a. Kontraprestasi : - pajak : kontraprestasi tidak langsung - retribusi : kontraprestasi langsung b. Balas jasa pemerintah : - pajak : balas jasa pemerintah berlaku untuk umum - retribusi : balas jasa pemerintah berlaku khusus c. Sifat pemungutan : - pajak : bersifat umum - retribusi : bersifat khusus 8
  • 9. PERBEDAAN PAJAK DAERAH &PERBEDAAN PAJAK DAERAH & RETRIBUSI DAERAHRETRIBUSI DAERAH d. Sifat pelaksanaan - pajak : pelaksanaannya dapat dipaksakan, paksaannya bersifat yuridis - retribusi : pelaksanaannya dapat dipaksakan, paksaannya bersifat ekonomis e. Lembaga atau Badan Pemungutnya : - pajak : pemerintah pusat atau daerah - retribusi : hanya pemerintah daerah 9
  • 10. JENIS PAJAK DAERAH YANGJENIS PAJAK DAERAH YANG BERLAKU SAAT INIBERLAKU SAAT INI Jenis-jenis Pajak Daerah yang berlaku saat ini, sesuai dengan UU No.28 Tahun 2009 adalah sbb : a. Jenis Pajak Provinsi : 1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB) 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB KB) 4) Pajak Air Permukaan 5) Pajak Rokok 10
  • 11. Lanjutan..........Lanjutan.......... b. Jenis Pajak Kabupaten/Kota : 1) Pajak Hotel 2) Pajak Restoran 3) Pajak Hiburan 4) Pajak Reklame 5) Pajak Penerangan Jalan 6) Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan 7) Pajak Parkir 8) Pajak Air Tanah 9) Pajak Sarang Burung Walet 10) PBB sektor Perdesaan & Perkotaan 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) 11
  • 12. JENIS RETRIBUSI DAERAH YANGJENIS RETRIBUSI DAERAH YANG BERLAKU SAAT INIBERLAKU SAAT INI Jenis-jenis Retribusi Daerah yang berlaku saat ini, sesuai dengan UU No.28 Tahun 2009 dapat dikelompokan menjadi 3 yakni : 1. Retribusi Jasa Umum 2. Retribusi Jasa Khusus 3. Retribusi Perizinan Tertentu 12
  • 13. RETRIBUSI JASA UMUMRETRIBUSI JASA UMUM Retribusi Jasa Umum, meliputi : 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan 2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP atau Akta Catatan Sipil 4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 6) Retribusi Pelayanan Pasar 7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 9) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta 10) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus (WC) 11) Retribusi Pengolahan Limbah Cair 12) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang 13) Retribusi Pelayanan Pendidikan 14) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 13
  • 14. RETRIBUSI JASA KHUSUSRETRIBUSI JASA KHUSUS 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 2) Retribusi Pasar Grosir atau Pertokoan 3) Retribusi Tempat Pelelangan 4) Retribusi Terminal 5) Retribusi Tempat Khusus Parkir 6) Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Vila 7) Retribusi Rumah Potong Hewan 8) Retribusi Pelayanan Pelabuhan 9) Retribusi Tempat Rekreasi & Olahraga 10) Retribusi Penyeberangan di Air 11) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 14
  • 15. RETRIBUSI PERIZINANRETRIBUSI PERIZINAN TERTENTUTERTENTU 1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol 3) Retribusi Izin Gangguan 4) Retribusi Izin Trayek 5) Retribusi Izin Usaha Perikanan 15
  • 16. PENGGOLONGAN PAJAK DAERAHPENGGOLONGAN PAJAK DAERAH Sebagaimana pajak pusat, pajak daerah juga dapat dibeda- bedakan berdasarkan : 1. Jenis pajak menurut golongannya: a. Pajak Langsung b. Pajak Tidak Langsung b.1. Pendekatan secara ekonomis b.2. Pendekatan secara administratif 2. Jenis pajak menurut sifatnya : a. Pajak Subjektif b. Pajak Objektif 3. Jenis pajak menurut lembaga pemungutnya : a. Pajak Daerah yang dipungut di tingkat provinsi b. Pajak Daerah yang dipungut di tingkat kabupaten/kota 16
  • 17. JENIS PAJAK MENURUTJENIS PAJAK MENURUT GOLONGANNYAGOLONGANNYA PAJAK LANGSUNG (DIRECT TAX) PAJAK TIDAK LANGSUNG (INDIRECT TAX) a. Pendekatan Ekonomis b. Pendekatan Administratif 17
  • 18. PENDEKATANPENDEKATAN EKONOMISEKONOMIS Dilihat dari segi beban pajak : PAJAK LANGSUNG PAJAK TIDAK LANGSUNG Beban pajak tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain Beban pajak dapat dilimpahkan kepada pihak lain 18
  • 19. Untuk menentukan apakah suatu pajak termasuk pajak langsung atau pajak tidak langsung dalam arti ekonomis, dilakukan dengan cara melihat ketiga unsur yang terdapat dalam kewajiban pemenuhan perpajakannya. Ketiga unsur tersebut adalah : A.Penanggung jawab pajak, yakni orang yang secara formal yuridis diharuskan melunasi utang pajak; B. Penanggung pajak, adalah orang yang dalam faktanya memikul terlebih dahulu beban pajaknya; C.Pemikul pajak, adalah orang yang pada akhirnya harus menanggung beban pajak (destinataris). 19
  • 20. Jika ketiga unsur tersebut ditemukan pada satu orang/ satu pihak yang sama, maka pajaknya termasuk dalam Pajak Langsung. Sebaliknya, jika ketiga unsur tersebut terpisah atau terdapat pada lebih dari satu orang/satu pihak, maka pajaknya termasuk dalam pajak tidak langsung. 20
  • 21. JENIS PAJAK MENURUTJENIS PAJAK MENURUT SIFATNYASIFATNYA Jenis pajak menurut sifatnya dibedakan menjadi dua : I. Pajak Subjektif adalah pajak yang pada waktu pengenaannya, yang pertama-tama dicari adalah subjeknya, setelah subjek ditemukan, baru kemudian dicari objeknya. II. Pajak Objektif adalah pajak yang pada waktu pengenaannya, yang pertama-tama dicari adalah objeknya, setelah objek ditemukan, baru kemudian dicari subjeknya. 21
  • 22. TUGAS / LATIHAN SOAL (A)TUGAS / LATIHAN SOAL (A) Golongkanlah jenis-jenis pajak di bawah ini : 1. Pajak Kendaraan Bermotor 2. Pajak Hotel 3. Pajak Reklame ke dalam penggolongan : a. Pajak Langsung atau Pajak Tidak Langsung, (ditinjau baik melalui pendekatan ekonomis maupun administratif) b. Pajak Subjektif atau Pajak Objektif! Disertai dengan alasannya! 22
  • 23. TUGAS / LATIHAN SOAL (B)TUGAS / LATIHAN SOAL (B) Golongkanlah jenis-jenis pajak di bawah ini : 1. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 2. Pajak Restoran 3. Pajak Penerangan Jalan ke dalam penggolongan : a. Pajak Langsung atau Pajak Tidak Langsung, (ditinjau baik melalui pendekatan ekonomis maupun administratif) b. Pajak Subjektif atau Pajak Objektif! Disertai dengan alasannya! 23
  • 24. TUGAS / LATIHAN SOAL (C)TUGAS / LATIHAN SOAL (C) Golongkanlah jenis-jenis pajak di bawah ini : 1. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 2. Pajak Hiburan/Tontonan 3. Pajak Parkir ke dalam penggolongan : a. Pajak Langsung atau Pajak Tidak Langsung, (ditinjau baik melalui pendekatan ekonomis maupun administratif) b. Pajak Subjektif atau Pajak Objektif! Disertai dengan alasannya! 24