Dokumen tersebut membahas tentang perpajakan daerah dan retribusi daerah di Indonesia. Secara singkat, dokumen tersebut menjelaskan tentang dasar hukum, definisi, jenis-jenis pajak dan retribusi daerah, serta prosedur pemungutan, pembayaran, penagihan, dan keberatan pajak daerah.

1. +
PERPAJAKAN DAERAH
DAN RETRIBUSI
DAERAH
FakultasEkonomi
Trisakti School of Management Jakarta
Semester Genap 2012/2013

2. + 2
DasarHukum
 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2000
sebagaimanatelahdiubahdenganUndang-Undang RI Nomor 28
Tahun 2009 tentangPajak Daerah danRetribusi Daerah
 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2010
tentangKetentuanUmumPajak Daerah

3. + 3
Definisi
 Pajak Daerah adalahkontribusi wajib kepada Daerah yang
terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan
Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
 Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah
pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau
pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang
pribadi atau Badan.

4. + 4
Jenis-jenisPajak Daerah
1. Pajak Daerah PROVINSI
UU 34/2000 UU 28/2009
1. PajakKendaraanBermotor 1.
2. Bea PajakKendaraanBermotor
BalikNamaKendaraanBerm 2. Bea
otor BalikNamaKendaraanBer
3. PajakBahan motor
BakarKendaraanBermotor 3.
4. PajakAir PajakBahanBakarKendar
BawahTanahdanAir aanBermotor
Permukaan 4. Pajak Air Permukaan
5. PajakRokok

5. + 5
Jenis-jenisPajak Daerah (lanjutan)
2. PajakDaerah KABUPATEN/KOTA
UU 34/2000 UU 28/2009
1. Pajak Hotel 1. Pajak Hotel
2. PajakRestoran 2. PajakRestoran
3. PajakHiburan 3. PajakHiburan
4. PajakReklame 4. PajakReklame
5. PajakPeneranganJalan 5. PajakPeneranganJalan
6. PajakParkir 6. PajakParkir
7. PajakPengambilanBahanGalian 7. Pajak Mineral
Gol. C BukanLogamdanBatuan
8. Pajak Air Tanah
9. PajakSarangBurungWalet
10. PBB Pedesaan&Perkotaan
11. Bea
PerolehanHakAtasTanahdan
Bangunan

6. + 6
Jenis-jenisRetribusi Daerah
Retribusi Daerah dibagi atas 3 Jenis yaitu:
1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu

7. + 7
RetribusiJasaUmum
UU No 34/2000 UU No 28/2009
1. Pelayanan Kesehatan 1. RetribusiPelayananKesehatan
2. Retribusi Pelayanan 2. RetribusiPersampahan/Kebersihan
Persampahan/Kebersihan 3. Retribusi KTP danAkteCapil
3. Retribusi Penggantian Biaya 4. RetribusiPemakaman/PengabuanMayat
Cetak KTP dan Akte Capil 5. RetribusiParkirdiTepiJalanUmum
4. Retribusi Pemakaman dan 6. RetribusiPelayananPasar
Pengabuan Mayat
7. RetribusiPengujianKendaraanBermotor
5. Retribusi Parkir di Tepi Jalan
Umum 8.
RetribusiPemeriksaanAlatPemadamKebakar
6. Retribusi Pelayanan Pasar an
7. Retribusi Pengujian Kendaraan 9. RetribusiPenggantianBiayaCetakPeta
Bermotor
10. RetribusiPelayananTera/TeraUlang
8. Retribusi Pemeriksaan Alat
Pemadam Kebakaran 11. RetribusiPenyedotanKakus
9. Retribusi Penggantian Biaya 12. RetribusiPengolahanLimbahCair
Cetak Peta 13. RetribusiPelayananPendidikan
10. Retribusi Pengujian Kapal 14. RetribusiPengendalianMenara
Perikanan Telekomunikasi

8. + 8
RetribusiJasa Usaha
UU 34/2000 UU 28/2009
1. Retribusi Pemakaian Kekayaan 1. RetribusiPemakaianKekayaan
Daerah Daerah
2. Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan 2. RetribusiPasarGrosir/Pertokoan
3. Retribusi Tempat Pelelangan 3. RetribusiTempatPelelangan
4. Retribusi Terminal 4. Retribusi Terminal
5. Retribusi Tempat Khusus Parkir 5. RetribusiTempatKhususParkir
6. Retribusi Tempat Penginapan/ 6. RetribusiTempatPenginapan/
Pesanggrahan/Villa Pesanggrahan/Villa
7. Retribusi Rumah Potong Hewan 7. RetribusiRumahPotongHewan
8. Retribusi Pelayanan 8. RetribusiPelayananKepelabuhanan
Kepelabuhanan 9. RetribusiTempatRekreasidanOlahrag
9. Retribusi Tempat Rekreasi dan a
Olahraga 10. RetribusiPenyeberangandi Air
10. Retribusi Penyeberangan di Air 11. RetribusiPenjualanProduksi Usaha
11. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
Daerah

9. + 9
RetribusiPerizinanTertentu
UU 34/2000 UU 28/2009
1. Retribusi Izin 1.
Mendirikan Bangunan RetribusiIzinMendirikanBa
2. Retribusi Izin Tempat ngunan
Penjualan Minuman 2.
Beralkohol RetribusiIzinTempatPe
3. Retribusi Izin Gangguan njualanMinumanBeralkoho
4. Retribusi Izin Trayek l
3. RetribusiIzinGangguan
4. RetribusiIzinTrayek
5. RetribusiIzin Usaha
Perikanan

10. + 10
DaftarTarifMaksimum

11. + 11
PemungutanPajak
 PemungutanPajaktidakdapatdiborongkankepadapihakketiga.
 PemungutanPajakditetapkanberdasarkan :
 PajakdibayarSendiriolehWajibPajak (self Assessment System)
 PajakditetapkanolehKepala Daerah (official Assessment System)

12. + 12
Self Assessment System
 WajibPajakmenghitung, memperhitungkandanmelaporkansendi
ripajak yang terhutangdenganmenggunakan SPTPD
 SPTPD
wajibdiisidenganbenar, jelas, lengkapdanditandatanganiolehWa
jibPajakatauPenanggungPajaksertadisampaikankepadaDinasP
elayananPajak (paling lama 20 harisetelahberakhirmasapajak)
 WajibPajakatauPenanggungPajakdengankemauansendiridapat
membetulkan SPTPD yang
telahdisampaikandalamjangkawaktu paling lama 2
tahunsesudahberakhirnyamasapajakatautahunpajak, sepanjan
gDinasPelayananPajakbelummelakukantindakanPemeriksaan.

13. + 13
Self Assessment System (lanjutan)
 DalamhalWajibPajakmembetulkansendiri SPTPD yang
mengakibatkanhutangpajakmenjadilebihbesar,
makawajibpajakdikenakansanksiadministrasiberupabunga 2% per
bulansejaksaatberakhirnyapenyampaian SPTPD
sampaidengantanggalpembayarankarenapembetulan SPTPD.
 Dalamjangkawaktu 5 tahunsesudahsaatterutangnyapajak,
Gubernurdapatmenerbitkan :
 SKPDKB (SuratKetetapanPajak Daerah Kurang Bayar)
dikenakansanksiadministrasiberupabunga 2% per bulandaripajak
yang kurangdibayar, maksimal 24 bulan.
 SKPDKBT (SuratKetatapanPajak Daerah Kurang Bayar
Tambahan)
dikenakansanksiadministrasiberupakenaikanpajaksebesar 100%
darijumlahkekuranganpajak yang harusdibayar.
 SKPDN (SuratKetetapanPajak Daerah Nihil)

14. + 14
Official Assessment System
 PajakditetapkanolehKepala Daerah denganmenerbitkan SKPD
(SuratKetetapanPajak Daerah) ataudokumen lain yang
dipersamakan SPPT PBB
(SuratPemberitahuanPajakTerhutangPajakBumidanBangunan)

15. + 15
PembayaranPajak
 Pembayaranpajakterhutanguntukpajak yang dibayarsendiri (self
assessment system) ditentukanselambat-lambatnya 15
harisetelahberakhirnyamasapajak.
 Pembayaranpajakterhutanguntukpajak yang ditetapkanolehKepala
Daerah (official assessment system) ditentukan paling lama 30
harisejakditerbitkanSuratKetetapanPajak.
 PembayaranPajakBumidanBangunansektorPedesaandanPerkota
andilakukan paling lama 6 bulansejakditerimanya SPPT
olehwajibpajak.
 Apabilapembayaranpajakterutangdilakukansetelahjatuh tempo
pembayaran, dikenakandendaberupabungaketerlambatansebesar
2% sebulanuntukjangkawaktu paling lama 24 bulan.

16. + 16
PenagihanPajak
 Kepala Daerah dapatmenerbitkan STPD (SuratTagihanPajak
Daerah) jika :
 Pajakdalamtahunberjalantidak/kurangbayar
(dikenakanbungasebesar 2% sebulanuntukjangkawaktu paling lama
15 bulansejaksaatterutangpajak).
 Berdasarkanpenelitian SPTPD
terdapatkekuranganpembayaransebagaiakibatsalahtulisatausalahhit
ung(dikenakanbungasebesar 2% sebulanuntukjangkawaktu paling
lama 15 bulansejaksaatterutangpajak).
 WajibPajakdikenakansanksiadministrasiberupabungadan/ataudenda
 PenagihanPajakdilakukanterhadappajak yang terutangdalam
SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SPTD, SPPT, SuratKeputusanPe
mbetulan, SuratKeputusanKeberatandanPutusan Banding.
 Sebelumdilakukanpenagihanpajak, terlebihdahuludiberikansura

17. + 17
Langkah-langkahPenagihanPajak
WajibPajakKur
ang
SuratPaks
Bayar/dikenak STPD
a
andendaAdmi
nistrasi
Pelelangan Penyitaan

18. + 18
KadaluwarsaPajak
 Penagihanpajakkadaluwarsasetelahmelampauijangkawaktu 5
tahunterhitungsejaksaatterutangnyapajak, kecualiapabilaWajib
Pajakmelakukantindakpidanadibidangperpajakan.
 Kadaluarsapenagihanpajaktertangguhapabila :
 DiterbitkanSuratTegurandan/atauSuratPaksa
 Adapengakuanutangpajakdaeiwajibpajak.

19. + 19
KeberatanPajak
 KeberatanPajakdapatdilakukanatas SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN
danpemotonganataupemungutanolehpihakketigaberdasarkanketentuanperundang-
undanganperpajakandaerah.
 Keberatandiajukandalamjangkawaktu paling lama 3 bulansejakditerimanyaSuratKetetapanPajak,
kecualiwajibpajakdapatmenunjukkanbahwajangkawaktuitutidakdapatdipenuhikarenakeadaandiluarkekuas
annya.
 Pengajuankeberatantidakmenundakewajibanmembayarpajakdanpelaksanaanpenagihanpajaksesuaidenga
nperaturanperundangan yang berlaku.
 Kepala Daerah harusmemberikankeputusanataskeberatan yang diajukan paling lama 12
bulansejaktanggalsuratkeberatanditerima.
 Jikasetelah 12 bulanKepala Daerah belummemberikankeputusan, makakeberatan yang
diajukantersebutdianggapdikabulkan.
 Keputusankeberatandapatberupamenerimaseluruhnyaatausebagian,
menolakataumenambahbesarnyapajakterutang.
 Jikakeberatanwajibpajakditolakataudikabulkansebagian,
wajibpajakdikenakansanksiadministrasidendasebesar 50%
darijumlahpajakberdasarkansuratkeputusankeberatandikurangidenganpajak yang
telahdibayarsebelummengajukankeberatan.

20. + 20
Banding Pajak
 WajibPajakdapatmengajukanpermohonan banding
hanyakepadaPengadilanPajakterhadapkeputusanataskeberatan
yang ditetapkanolehKepala Daerah.
 Permohonan banding diajukandalamjangkawaktu 3
bulansejakkeputusankeberatanditerima.
 WajibPajak yang mengajukan banding,
makasanksiadministrasiberupadendasebesar 50%
tidakdikenakan.
 Dalamhalpermohonan banding ditolakataudikabulkansebagian,
wajibpajakdikenakansanksiadministrasiberupadenda 100%
darijumlahpajakberdasarkanputusan banding
dikurangidenganpembayaranpajak yang
telahdibayarsebelummengajukankeberatan.

21. + 21
PengembalianKelebihanPembayaranPaj
ak
 Jikaadakelebihanataspembayaranpajakberdasarkanperhitungandariwajibpajak,
wajibpajakdapatmengajukanpermohonanpengembaliankepadaKepala Daerah.
 Sebelumnyadilakukanpemeriksaankepadawajibpajakuntukmengetahuikebenar
anataspermohonantersebut.
 KeputusanataspermohonanpengembalianpajakharusdibuatKepala Daerah
paling lama 12 bulansejakditerimanyapermohonankelebihanpembayaranpajak.
Jikatelahmelewati 12 bulan,
makapermohonanpengembalianpajaktersebutdianggapdikabulkan.
 Jikawajibpajakmempunyaiutangpajak yang samaatauutangpajakdaerahlainnya,
kelebihanpembayaranpajaklangsungdiperhitungkanuntukmelunasidahuluutang
pajaktersebut.
 Jikapengembaliankelebihanpembayaranpajakdilakukanmelewatijangkawaktu 2
bulan, Kepala Daerah memberikanimbalanbungasebesar 2%
sebulanatasketerlambatanpembayarankelebihanpajak.

22. + 22
TERIMA KASIH