SlideShare a Scribd company logo
1 of 46
1. Pengadaan pembangunan jembatan darurat yang putus akibat bencana alam dengan
nilaiRp250 juta dapat dilakukan penunjukan langsung (B / S)
Jawaban: BENAR (B)
PL (Penunjukan Langsung) dapat dilaksanakan yang salah satunya adalah dalam keadaan
darurat bencana alam…Perpres 70/2012 Lampiran I Bab I. C. 1. a. 4)
2. Pengumuman seleksi langsung perencanaan gedung dengan nilai Rp90 juta hanya
dilakukan di papan pengumuman resmi (B / S)
Jawaban: SALAH (S)
Pengumuman seleksi langsung dilakukan di papan pengumuman atau internet. Soal ini bisa
jadi soal jebakan atau pertanyaan “kurang tajam”, karena bisa dipastikan kebanyakan
peserta akan menjawab benar…Perpres 70/2012 Lampiran I Bab I. D.2. i. 1)
3. Pemda kabupaten X mengumumkan rencana pengadaan hanya di papan pengumuman
resmi dengan maksud untuk melindungi pengusaha daerah (B / S)
Jawaban: SALAH (S)
Karena pengumuman resmi bukan untuk melindungi pengusaha daerah, namun untuk
mencapai sasaran secara luas, efisien, dan tepat sesuai dengan jangkauan masyarakat
pengusaha yang dituju, dan calon peserta lelang dari propinsi/kabupaten/kota lain tidak
boleh dihalangi/dilarang untuk mengikuti proses lelang di propinsi/kabupaten/ kota lokasi
pelelangan…Perpres 70/2012 Lampiran I Bab I. A.1.a.1) dan 4)
4. Proses penyelesaian sengketa antara pengguna/panitia pengadaan barang/jasa dengan
peserta lelang yang terjadi sebelum penandatanganan kontrak dilakukan di peradilan umum
(B / S)
Jawaban: SALAH (S)
Karena peserta lelang apabila tidak merasa puas dapat mengajukan surat sanggahan.
Perpres 70/2012 Pasal 27
5. Kepala daerah memutuskan bahwa yang boleh menjadi panitia pengadaan harus berasal
dari bagian perlengkapan, bagian hukum, dan bagian keuangan (B/S)
Jawaban: SALAH (S)
Persyaratan untuk menjadi panitia pengadaan b/j bukan harus berasal dari instansi
tertentu…Perpres 70/2012 Pasal 10
6. Biaya yang diperlukan oleh pengguna barang/jasa untuk proses penyelesaian
perselisihan dapat dibebankan kepada penyedia barang/jasa (B / S)
Jawaban BENAR (B)
Biaya untuk proses penyelesaian perselisihan dapat dibebankan kepada para pihak yang
berselisih disesuaikan dengan klausul dalam kontraknya…Perpres 70/2012 Pasal 38
7. Pengaturan pengadaan barang/jasa pada Perpres 70/2012 bertujuan agar pengadaan
dapat dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil dan akuntabel
(B/S)
Jawaban: SALAH (S)
Semua itu adalah prinsip dasar dari pengadaan barang/jasa, namun dalam soal di atas
merupakan jebakan karena untuk “adil” harus ditambah “adil/tidak diskriminatif”…Perpres
70/2012 Pasal 3
8. Pengertian efisien dalam pengadaan barang/jasa pemerintah adalah menghasilkan
barang/ jasa dengan harga terendah yang dapat dipertanggung jawabkan (B/S)
Jawaban: SALAH (S)
Karena Efisien bukan berarti harga terendah, tetapi dengan dana dan daya yang terbatas
untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat
dipertanggungjawabkan…Perpres 70/2012 Pasal 3
9. Efektifitas pelaksanaan pengadaan hanya diukur dari kesesuaian hasil pengadaan
dengan keperluan (B / S)
Jawaban: SALAH (S)
Bukan hanya kesesuaian dengan kebutuhan/keperluan yang telah ditetapkan tetapi
manfaat juga harus sesuai dgn sasaran yg ditetapkan…Perpres 70/2012 Pasal 3
10. Transparansi pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pemerintah hanya bagi penyedia
barang/jasa (B / S)
Jawaban: SALAH (S)
Bukan hanya hanya untuk penyedia barang/jasa tapi untuk masyarakat juga harus
transparan bagi masyarakat…Perpres 70/2012 Pasal 3
11. Prinsip adil dan tidak diskriminatif dapat dikesampingkan dengan alasan untuk
melindungi penyedia barang/jasa lokal (B / S)
Jawaban: SALAH (S)
Karena harusnya adil/tidak diskriminatif…Perpres 70/2012 Pasal 3
12. Untuk menambah PAD, Pemda dapat menetapkan pungutan biaya penggantian
dokumen pengadaan sebesar 5% dari nilai pengadaan (B / S)
Jawaban: SALAH (S)
Penggantian Dokumen dan/atau pungutan biaya dari peserta pengadaan hanya
diperbolehkan untuk penggandaan dokumen, bukan untuk menambah PAD…Perpres
70/2012 Pasal 14 ayat (12)
13. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu
pelaksanaan pengadaan oleh penyedia barang/jasa dan pelaksanaan pengadaan dengan
cara swakelola (B / S)
Jawaban: BENAR (B)
Pengadaan Barang/Jasa pemerintah dilakukan dengan dua cara tersebut…Perpres
70/2012 Pasal 6
14. Pekerjaan permanen adalah pekerjaan yang umur rencananya lebih dari 1 (satu) tahun
anggaran (B/S)
Jawaban: BENAR (B)
Pekerjaan permanen umur rencananya 1 tahun lebih, sedangkan semi permanen kurang
dari 1 tahun…Penjelasan Perpres 70/2012 Pasal 36 ayat 5
15. Panitia pengadaan diperbolehkan memungut pengganti biaya pengumuman, honor
pengguna/panitia, dan penggandaan dokumen kepada peserta pengadaan (B/S)
Jawaban: SALAH (S)
Yang boleh dipungut dari peserta pengadaan adalah biaya penggandaan/pengganti
dokumen…Perpres 70/2012 Pasal 14 ayat (12)
16. Panitia menerapkan paket-paket pekerjaan yang akan dilelangkan (B/S)
Jawaban: SALAH (S)
Yang menetapkan pembagian paket-paket pekerjaan adalah Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK)…Perpres 70/2012 Pasal 9 ayat (3)
17. Pengguna barang/jasa dapat melakukan penunjukkan langsung karena tahun anggaran
berjalan hanya tersisa 1 (satu) bulan ( B / S)
Jawaban: SALAH (S)
Sisa tahun anggaran berjalan tersisa 1 bulan tidak termasuk dalam kriteria pelaksanaan
Penunjukan Langsung (PL) artinya alasan kekepet waktu tidak termasuk dalam kriteria
pelaksanaan Penunjukan Langsung…Perpres 70/2012 Lampiran I Bab I. C. 1. a. 4)
18. Pengguna barang/jasa bertanggungjawab dari segi administrasi fisik, keuangan, dan
fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya (B / S)
Jawaban: BENAR (B)
Pejabat Pembuat Komitmen (Pengguna Anggaran–istilah lama) bertanggung jawab atas
keseluruhan proses pengadaan barang/jasa…Perpres 70/2012 Pasal 9 ayat (5)
19. Panitia hanya melakukan evaluasi teknis bagi semua penawaran yang telah lulus
evaluasi administrasi (B / S)
Jawaban: BENAR (B)
Evaluasi Teknis hanya dilakukan kepada peserta yang lulus evaluasi
Administratsi…Perpres 70/2012, lihat bagian semua metoda evaluasi.
20. Rincian HPS tidak bersifat rahasia (B / S)
Jawaban: SALAH (S)
NIlai Total HPS dapat diumumkan pada saat aanwijzing, namun rinciannya tetap bersifat
rahasia…Perpres 70/2012, pasal 13 ayat (4) dan penjelasannya.
21. Pengguna barang/jasa dilarang memecah paket pengadaan menjadi beberapa paket
pengadaan sehingga tidak dilelang (B / S)
Jawaban: BENAR (B)
Dilarang memecah paket pekerjaan untuk menghindari lelang…Perpres 70/2012, Lampiran
I BAB I A. 1. a. 3).
22. Pengguna dapat menyatukan beberapa paket pekerjaan yang tersebar di beberapa
daerah menjadi satu paket,untuk menyikapi kekurangan tenaga dalam proses pengadaan
(B / S)
Jawaban: SALAH (S)
Memecah paket pekerjaan untuk memberdayakan usaha kecil dan koperasi. Kekurangan
ahli pengadaan barang/jasa dapat disiasati dengan strategi lainnya…Perpres 70/2012,
Lampiran I BAB I A. 1. a. 3).
23. Pengadaan 20 unit computer (PC) dilaksanakan dengan prakualifikasi (B/S)
Jawaban: SALAH (S/B)
Pengadaan 20 unit komputer termasuk pengadaan/pemasokan barang, dan dapat
dipastikan nilainya di atas 50 juta (komputer standar saja harganya sudah 4 – 5 juta-an) jadi
dilakukan dengan pasca kualifikasi bukan Pra kualifikasi…Perpres 70/2012
24. Pengguna jasa pembangunan jembatan dengan nilai Rp. 1 Miliar menetapkan
pengadaannya melalui pelelangan umum dengan pascakualifikasi (B / S)
Jawaban: BENAR (B)
Pembangunan Jembatan nilai Rp.1 M merupakan pekerjaan pemborongan jasa konstruksi
dan termasuk nilai kategori non kecil, maka dilakukan dengan pelelangan umum pasca
kualifikasi….Perpres 70/2012
25. Pengadaan vaksin flu burung dengan nilai Rp. 500 juta dapat menggunakan metode
penunjukan langsung dengan alasan kebutuhan mendesak yang tidak bisa ditunda (B / S)
Jawaban: BENAR (B)
Pekerjaan Darurat termasuk kriteria untuk pelaksanaan PL (pununjukan langsung) dan juga
perpres tentang hal ini sudah ada…Perpres 70/2012 dan perubahannya.
26. Unsur pokok yang dinilai dalam evaluasi teknis perusahaan jasa konsultasi adalah :
a. Pengalaman perusahaan dan metodologi serta kualifikasi tenaga ahli
b. Pengalaman perusahaan dan metodologi serta jumlah tenaga ahli
c. Pengalaman perusahaan dan metodologi serta kemampuan keuangan perusahaan
d. Pengalaman perusahaan dan metodologi serta peralatan yang dimiliki
Jawaban:
a. Pengalaman perusahaan dan metodologi serta kualifikasi tenaga ahli…Perpres 70/2012
Lampiran I Bab II. B. 1. K. 2)
27. Yang bukan merupakan tugas pokok panitia/ pejabat pengadaan adalah :
a. Menetapkan HPS
b. Menandatangani Pakta Ientegritas
c. Menyiapkan dokumen pengadaan
d. Mengusulkan calon pemenang
Jawaban:
a. Menetapkan HPSMenetapkan HPS bukan tugas panitia tapi adalah tugas PPK…Perpres
70/2012 Pasal 9
28. Ketentuan yang terkait dengan jaminan pelaksaan adalah :
a. Jaminan pelaksanaan besarnya adalah 5% dari nilai kontrak
b. Jaminan pelaksanaan boleh diterbitkan dari bank atau asuransi
c. Untuk pengadaan sampai dengan Rp. 50 juta wajib menggunakan jaminan pelaksanaan
d. Jaminan pelaksanaan dapat diterbitkan dari perusahaan asuransi.
Jawaban:
a. Jaminan pelaksanaan besarnya adalah 5% dari nilai kontrak
Jaminan Pelaksanaan harus diterbitkan oleh Bank dan diwajibkan untuk pengadaan di atas
50 juta….Perpres 70/2012 Pasal 31
29. Penawaran harga dinyatakan tidak memenuhi syarat, apabila :
a. Total harga penawaran diatas pagu anggaran
b. Total harga penawaran melebihi HPS akan tetapi masih dibawah pagu anggaran
c. Total harga penawaran dibawah 80% HPS
d. Ada perbedaan antara angka dan huruf pada penulisan total penawaran harga
Jawaban:
a. Total harga penawaran diatas pagu anggaran
Jaminan Pelaksanaan harus diterbitkan oleh Bank dan diwajibkan untuk pengadaan di atas
50 juta. Total harga penawaran melebihi HPS tapi masih dibawah pagu harus diklarifikasi
terlebih dahulu (bisa jadi harga satuan timpang), dibawah 80% HPS juga harus diklarifikasi.
Apabila ada perbedaan angka dan huruf maka yang digunakan adalah dalam tulisan huruf.
Pilihan b,c,d tidak dapat langsung menyatakan penawaran tidak memenuhi
syarat….Perpres 70/2012 Lampiran I Bab II A. 1. f. 12)
30. Pada pembukaan penawaran, panitia pengadaan dilarang :
a. Memeriksa semua kelengkapan dokumen penawaran dari semua peserta
b. Menggugurkan penawaran yang tidak lengkap
c. Menggugurkan penawaran yang terlambat
d. Memeriksa, menunjukkan dan membacakan dihadapan peserta mengenai kelengkapan
semua dokumen penawaran yang masuk.
Jawaban:
b. Menggugurkan penawaran yang tidak lengkap
Pada saat pembukaan penawaran, panitia memeriksa semua kelengkapan dokumen
penawaran, memeriksa, menunjukan dan membacakan di hadapan peserta. Tidak boleh
mengugurkan penawaran pada saat pembukaan penawaran kecuali untuk penawaran yang
terlambat penawarannya ditolak/digugurkan.
31. Sanksi bagi penyedia barang/jasa yang tidak memenuhi kewajiban dalam kontrak
adalah :
a. Dimasukkan dalam daftar hitam selama 1 (satu) tahun
b. Jaminan penawaran dicairkan
c. Kontrak diputus secara sepihak oleh pengguna barang/jasa
d. Mencabut ijin usaha
Jawaban:
c. Kontrak diputus secara sepihak oleh pengguna barang/jasa
Pemutusan kontrak dilakukan bilamana penyedia barang/jasa cidera janji atau tidak
memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur di dalam kontrak.
Kepada penyedia barang/jasa dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam dokumen
kontrak…Perpres 70/2012 Lampiran I Bab I D. 1. k. 3 )
32. Metode pemilihan penyedia barang/jasa yang paling tepat untuk pengadaan personal
komputer (PC) dengan nilai Rp. 500 juta adalah :
a. Pemilihan langsung dengan prakualifikasi
b. Pelelangan terbatas dengan prakualifikasi
c. Pelelangan umum dengan pascakualifikasi
d. Penunjukan langsung dengan prakualifikasi
Jawaban:
c. Pelelangan umum dengan pascakualifikasi
Pengadaan PC nilai Rp. 500juta ini termasuk pemasokan barang, sehingga dilakukan
dengan Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi.
33. Apabila panitia menemukan adanya indikasi pengaturan harga lelang, maka:
a. Meneruskan proses pelelangan karena takut disanggah oleh peserta
b. Membatalkan proses pelelangan
c. Memberhentikan sementara proses pelelangan
d. Melaporkan kepada atasan pengguna barang/jasa
Jawaban:
c. Memberhentikan sementara proses pelelangan
Dalam hal pengguna barang/jasa atau panitia/pejabat pengadaan menemukan indikasi kuat
adanya KKN di antara para penyedia barang/jasa, maka pengguna barang/jasa atau
panitia/pejabat pengadaan wajib menghentikan proses pelelangan untuk diperiksa intansi
yang berwenang….Perpres 70/2012 Lampiran I Bab II A. 1. m. 2) f)
34. Biaya yang harus disediakan agar pelaksanaan pengadaan dapat berjalan dengan
benar adalah :
a. Honorarium pelaksan pengadaan, honorarium atasan pengguna barang/jasa, serta biaya
penyusunan anggaran
b. Honorarium pelaksana pengadaan, biaya pengumuman rencana pengadaan dan
pengumuman pelelangan, serta biaya penyusunan anggaran.
c. Biaya pengumuman rencana pengadaan dan pengumuman pelelangan, biaya
honorarium atasan pengguna barang/jasa serta biaya penyusunan anggaran
d. Honorarium pelaksana pengadaab, biaya pengumuman rencana pengadaan dan
pengumuman pelelangan, serta biaya penggandaan dokumen pengadaan.
Jawaban:
d. Honorarium pelaksana pengadaab, biaya pengumuman rencana pengadaan dan
pengumuman pelelangan, serta biaya penggandaan dokumen pengadaan.
Penyusunan anggaran tidak termasuk dalam pembiayaan yang dapat dicover dalam
Perpres 70/2012…Perpres 70/2012 Pasal 8
35. Unsur-unsur yang dinilai dalam evaluasi teknis perusahaan jasa konsultasi adalah :
a. Jumlah peralatan yang dimiliki
b. Kemampuan keuangan
c. Ijin usaha
d. Pengalaman perusahaan konsultan dan pendekatan dan metodologi, serta kualifikasi
tenaga ahli
Jawaban:
d. Pengalaman perusahaan konsultan dan pendekatan dan metodologi, serta kualifikasi
tenaga ahli…Perpres 70/2012 Lampiran I Bab II. B. 1. K. 2)
36. Media pengumuman yang wajib digunakan untuk pengadaan barang dengan nilai di
atas Rp. 1 Miliar adalah :
a. Surat kabar nasional
b. Internet
c. Surat kabar daerah
d. Radio daerah
Jawaban:
Yang benar harusnya Surat Kabar Nasional, Surat Kabar Propinsi dan Internet
(diupayakan)…Perpres 8 Tahun 2006 (Perubahan Keempat) Pasal I angka (8).
37. Pekerjaan yang tidak dapat dilaksanakan dengan cara swakelola adalah :
a. Perbaikan jalan
b. Pengadaan ATK
c. Pembangunan jembatan
d. Pembangunan jalan
Jawaban:
b. Pengadaan ATK
Tidak ada pembayaran upah kerja…Perpres 70/2012 Lampiran I BAB III B. 1. B.
38. Apabila hasil pembuktian secara nyata terhadap kualifikasi calon pemenang lelang
ternyata berbeda dengan formulir isian kualifikasinya, maka panitia :
a. Menggugurkan calon pemenang tersebut tetapi tidak memasukannya dalam daftar hitam
selama 2 (dua) tahun
b. Menggugurkan calon pemenang tersebut dan memasukannya dalam daftar hitam selama
2 (dua) tahun
c. Menggugurkan calon pemenang tersebut dan memasukannya dalam daftar hitam selama
1 (satu) tahun
d. Menetapkan calon pemenang tersebut sebagai pemenang
Jawaban:
b. Menggugurkan calon pemenang tersebut dan memasukannya dalam daftar hitam selama
2 (dua) tahun
Tetapi sebenarnya ini harus dilihat dulu apakah berbedanya itu karena kesengajaan atau
tidak, apabila hanya karena kesalahan ketik atau tidak disengaja maka tidak perlu
dimasukan ke dalam daftar hitam, tapi bila ada indikasi pemalsuan atau kesengajaan maka
harus dimasukan ke dalam daftar hitam. Dasar: dalam formulir isian kualifikasi ada
pernyataan bahwa apabila isian kualifikasi diisi dengan data yang tidak benar maka
penyedia barang/jasa dapat dimasukan ke dalam daftar hitam selama 2 tahun
39. Apabila dalam kontrak pengadaan barang/jasa tidak mengatur ketentuan pilihan
penyelesaian sengketa, maka secara hukum dianggap :
a. Memilih penyelesaian sengketa di peradilan umum
b. Memilih penyelesaian di arbitrase
c. Memilih penyelesaian di peradilan pidana
d. Memilih penyelesaian di peradilan tata usaha negara
Jawaban:
b. Memilih penyelesaian di arbitrase
40. Sanksi bagi penyedia barang/jasa yang mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai
pemenang karena alasan yang tidak jelas adalah :
a. Jaminan pelaksanaan dicairkan dan disetorkan ke kas negara/ daerah
b. Jaminan penawaran dicairkan dan disetorkan ke kas negara/ daerah
c. Dimasukkan dalam daftar hitam tetapi jaminan penawaran tidak dicairkan
d. Dimasukkan dalam daftar hitam tetapi jaminan pelaksanaan tidak dicairkan
Jawaban:
b. Jaminan penawaran dicairkan dan disetorkan ke kas negara/daerah
Peserta lelang yang ditetapkan sebagai penyedia barang/jasa wajib menerima keputusan
(surat penunjukan pemenang) tersebut. Apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dan
masa penawarannya masih berlaku maka pengunduran diri tersebut hanya dapat dilakukan
berdasarkan alasan yang dapat diterima secara obyektif oleh pengguna barang/jasa,
dengan ketentuan bahwa jaminan penawaran peserta lelang yang bersangkutan dicairkan
dan disetorkan pada Kas Negara/Daerah….Perpres 70/2012 Lampiran I Bab II. A. 1. l. 2)
41. Pengadaan yang harus menggunakan prakualifikasi adalah :
a. Pengadaan jasa penilaian aset eks-BPPN
b. Pengadaan alat tulis kantor dengan nilai dibawah Rp. 50 juta
c. Pengadaam pembangunan gedung kantor 3 (tiga) lantai
d. Pengadaan pembangunan jembatan sepanjang seribu meter
Jawaban:
a. Pengadaan jasa penilaian aset eks BPPN
Pengadaan Jasa penilaian aset eks BPPN adalah jasa konsultansi sehingga harus
dilakukan pra kualifikasi, sedangkan pilihan b,c, dan d adalah pekerjaan jasa pemborongan
yang dilakukan dengan pascakualifikasi..Perpres 70/2012 BAB V. A. 1. b.
42. Apabila total penawaran yang ditulis dengan angka berbeda dengan yang ditulis
dengan huruf, maka:
a. Penawaran tersebut gugur
b. Harga penawaran yang duakui adalah harga penawaran yang ditulis dengan huruf
c. Penawaran dikembalikan
d. Penawaran diperbaiki
Jawaban:
b. Harga penawaran yang diakui adalah harga penawaran yang ditulis dengan
huruf…Perpres 70/2012 Lampiran I BAB II. A. 1. f. 12). e)
43. Salah satu penyebab pelelangan dinyatakan gagal adalah :
a. Penyedia barang/jasa memasukkan penawaran berjumlah 5 (lima) tetapi setelah
dilakukan evaluasi administrasi yang lulus hanya 1 (satu)
b. Total harga penawaran yang memenuhi syarat administrasi dan teknis melebihi pagu
anggaran yang tersedia
c. Penyedia barang/jasa yang memasukkan penawaran berjumlah 3 (tiga) tetapi setelah
dilakukan evaluasi administrasi yang lulus hanya 2 (dua)
d. Sanggahan dari peserta lelang tidak terbukti
Jawaban:
b. Total harga penawaran yang memenuhi syarat administrasi dan teknis melebihi pagu
anggaran yang tersedia…Perpres 70/2012 Lampiran I Bab II A. 1. f. 12)
44. Pada tahap evaluasi, pengguna barang/jasa menerima pengaduan bahwa salah satu
calon pemenang lelang masih ada hubungan dengan keluarga salah satu anggota panitia
pengadaan, maka :
a. Menggugurkan peserta lelang yang mempunyai hubungan keluarga dengan panitia
pengadaan
b. Membatalkan proses pelelangan
c. Menetapkan peserta lelang tersebut sebagai calon pemenang dengan syarat tidak ada
kolusi antara panitia dengan peserta tersebut.
d. Melanjutkan proses pelelangan
Jawaban:
d. Melanjutkan proses pelelangan. Yang tidak diperbolehkan adalah adanya hubungan
keluarga antara panitia pengadaan dengan pejabat yang mengangkat panitia….Perpres
70/2012 pasal 10
45. Pengadaan yang paling tepat menggunakan sistem pascakualifikasi adalah :
a. Pengadaan pembangunan SD dengan nilai Rp. 75 juta
b. Pengadaan komputer PC dengan nilai Rp. 45 juta
c. Pengadaan jasa perencanaan bangunan sederhana
d. Pengadaan kompleks yang penyediannya tunggal
Jawaban:
b. Pengadaan komputer PC dengan nilai Rp. 45 juta.
Pembangunan SD nilai 75 juta dgn pemilihan langsung (3 calon penyedia) dengan pasca
kualifikasi. Pengadaan komputer PC dengan nilai di bawah 50 juta dilakukan dengan PL
(penunjukan langsung) yang sistemnya adalah Prakualifikasi. Perencanaan bangunan
sederhana adalah pengadaan jasa konsutansi, maka harus prakualifikasi juga berapapun
nilainya. Pengadaan pekerjaan kompleks yang penyedianya tungga maka dilakukan
dengan PL (penunjukan langsung) prakualifikasi.
46. Pilihan penyelesaian sengketa antara pengguna dan penyedia barang/jasa dalam
pelaksanaan kontrak adalah :
a. Peradilan pidana
b. Arbitrase
c. Peradilan niaga
d. Komisi Pengawas Persainganusaha (KPPU)
Jawaban:
b. Arbitrase…Keppres 80 Tahun 2003 Lampiran I, Bab II, C. 2. a. 18)
47. Setelah gagal pada seleksi pertama dan dalam seleksi ulang yang lulus prakualifikasi
hanya 1 (satu) peserta, maka panitia melakukan :
a. Seleksi ulang dibatalkan
b. Melanjutkan proses seperti penunjukkanlangsung
c. Prakualifikasi ulang
d. Pengumuman kembali
Jawaban
b. Melanjutkan proses seperti penunjukkanlangsung…Keppres 80 Tahun 2003 Pasal 28
48. untuk pengadaan barang dengan nilai dibawah Rp. 90 juta, maka pengguna
barang/jasa dapat :
a. Mengangkat panitia pengadaan berjumlah 4 (empat) orang
b. Hanya boleh mengangkat panitia pengadaan
c. Mengangkat panitia pengadaan berjumlah 2 (dua) orang
d. Dapat mengangkat pejabat pengadaan atau panitia pengadaan
Jawaban:
d. Dapat mengangkat pejabat pengadaan atau panitia pengadaan
Pejabat Pengadaan untuk nilai paket sd 50 juta, panitia pengadaan untuk nilai paket di atas
50 juta…Perpres 70/2012 pasal 1 ayat 9 dan pasal 10
49. Yang bukan merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh penyedia barang dengan
nilai dibawah Rp. 1 Miliar adalah :
a. Tidak masuk dalam daftar hitam
b. Secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak
c. Memiliki surat ijin usaha pada bidang usahanya
d. Memiliki kemampuan dasar pada bidang atau sub bidang pekerjaan yang sesuai
Jawaban:
d. Memiliki kemampuan dasar pada bidang atau sub bidang pekerjaan yang sesuai
Dalam Perpres 70/2012 Kemampuan Dasar (KD) hanya diperuntukan untuk pengadaan
non-kecil…Perpres 70/2012 A. 1. b.1) i) (1)
50. Biaya yang harus disediakan agar pelaksanaan pengadaan dapat berjalan dengan
benar adalah :
a. Fee bagi pengguna/panitia pengadaan
b. Biaya pengumuman rencana pengadaan dan pengumuman pelelangan
c. Fee bagi penyedia-penyedia yang mengundurkan diri
d. Biaya tak terduga
Jawaban:
b. Biaya pengumuman rencana pengadaan dan pengumuman pelelangan…Perpres
70/2012 pasal 8
51. Metode pemilihan yang paling tepat untuk pengadaan pembangunan gedung kantor
dengan tinggi 5 (lima) lantai dengan nilai Rp. 5 Miliar adalah :
a. Pelelangan umum dengan prakualifikasi
b. Pelelangan terbatas dengan prakualifikasi
c. Pelalangan umum dengan pascakualifikasi
d. Pemilihan langsung dengan prakualifikasi
Jawaban:
c. Pelalangan umum dengan pascakualifikasi.
Pekerjaan Gedung Kantor 5 lantai nilai 5 Milyar termasuk ke dalam pengadaan
pemborongan jasa konstruksi sehingga proses lelangnya harus dilakukan dengan
pelelangan umum pasca kualifikasi….Perpres 70/2012 pasal 17
52. Apabila dalam proses seleksi ulang yang lulus prakualifikasi hanya 2 (dua), apa yang
dilakukan panitia pengadaan ?
a. Seleksi ulang dibatalkan
b. Dilakukan prakualifikasi ulang
c. Seleksi ulang dilanjutkan
d. Dilakukan seleksi umum kembali
Jawaban:
c. Seleksi ulang dilanjutkan
Apabila dalam seleksi umum/terbatas ulang, jumlah penyedia jasa konsultansi yang lulus
prakualifikasi hanya 2 (dua) maka dilakukan permintaan penawaran dan negosiasi seperti
pada proses seleksi langsung…Perpres 70/2012 pasal 28 ayat (9)
53. Hal-hal yang tidak termasuk dalam proses persiapan pengadaan barang/jasa adalah :
a. Pemaketan pekerjaan
b. Penyediaan biaya pengadaan
c. Pengumuman pengadaan
d. Pembentukan panitia/pejabat pengadaan
Jawaban:
c. Pengumuman pengadaan Pengumuman sudah termasuk proses pengadaan bukan
persiapan pengadaan.
54. Berikut ini merupakan persyaratan untuk menjadi pengguna barang/jasa, kecuali :
a. Memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah
b. Tidak pernah terlibat KKN
c. Memiliki integritas moral dan disiplin tinggi
d. Pendidikan sekurang-kurangnya SMA
Jawaban:
d. Pendidikan sekurang-kurangnya SMA
Pengguna Barang/Jasa (PPK) harus memiliki persyaratan pilihan a, b, dan c sedangkan
pendidikan sekurang-kurangnya adalah D3…Perpres 70/2012 pasal 9 dan Penjelasannya
55. Berikut ini surat jaminan dinyatakan memenuhi syarat apabila :
a. Diterbitkan oleh bank perkreditan rakyat
b. Masa berlakunya jaminan penawaran kurang dari yang ditetapkan dalam dokumen
pengadaan
c. Isi surat jaminan berbeda dengan ketentuan dalam dokumen pengadaan
d. Diterbitkan oleh perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian
Jawaban:
d. Diterbitkan oleh perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian
Jaminan tidak boleh dari BPR, tidak boleh kurang masa berlakunya dan isinya harus sesuai
dengan ketentuan dalam dokumen pengadaan…Lampiran I BAB II A. 1. f. 5) c)
56. Kriteria pekerjaan kompleks adalah:
a. Total harga penawaran diatas pagu anggaran
b. Penawaran harga tidak menunjukkan persaingan sehat
c. Total harga penawaran dibawah 80% HPS dans setelah diklarifikasi harganya tidak dapat
dipertanggung jawabkan
d. Total harga penawaran dibawah 80% HPS dan setelah diklarifikasi harganya wajar
Jawaban:
Soal dengan pilihan jawaban tidak ada yang benar.
Total harga penawaran di atas pagu anggaran maka penawaran harus digugurkan.
Penawaran harga tidak menunjukan persaingan sehat, maka lelang harus dihentikan. Total
harga penawaran di bawah 80% harus diklasifikasi, bila wajar mana termasuk harga
timpang tidak digugurkan, bila tidak wajar maka dapat digugurkan.
57. Penawaran jasa pemborongan dianggap memenuhi persyaratan teknis apabila:
a. Jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan melampaui batas yang sudah ditentukan dalam
dokumen pengadaan
b. Metode pelaksanaan pekerjaan tidak memenuhi persyaratan substansi yang ditetapkan
dalam dokumen pengadaan
c. Adanya persyaratan tambahan yang tidak ditentukan dalam dokumen lelang
d. Jenis, kapasitas, dan komposisi, serta jumlah peralatan minimal yang disediakan sesuai
dengan dokumen pengadaan
Jawaban:
d. Jenis, kapasitas, dan komposisi, serta jumlah peralatan minimal yang disediakan sesuai
dengan dokumen pengadaan…Jawaban a, b, dan c dapat dianggap tidak memenuhi
persyaratan teknis.
58. Dalam evaluasi ditemukan surat jaminan penawaran yang disampaikan hanya berupa
fotocopy, maka tindakan panitia terhadap surat jaminan penawaran tersebut adalah :
a. Surat jaminan dianggap sah
b. Surat jaminanpenawaran tersebut dianggap sah apabila peserta tersebut memberikan
aslinya setelah dievaluasi
c. Surat jaminan dianggap tidak sah dan peserta tersebut digugurkan karena tidak
memenuhi syarat administrasi
d. Tidak ada jawaban yang benar
Jawaban:
c. Surat jaminan dianggap tidak sah dan peserta tersebut digugurkan karena tidak
memenuhi syarat administrasi
Jaminan penawaran yang disampaikan dalam dokumen penawaran harus jeminan
penawaran yang asli bukan fotocopy.
59. Pengadaan jasa pengiriman barang pemerintah termasuk dalam pengadaan:
a. Pengadaan barang
b. Pengadaan jasa pemborongan
c. Pengadaan jasa lainnya
d. Pengadaan jasa konsultasi
Jawaban:
c. Pengadaan jasa lainnya
60. Persyaratan kualifikasi penyedia jasa konsultasi non konstruksi yang dilarang oleh
Perpres 70/2012 adalah:
a. Mempunyai kapasitas untuk menandatangani kontrak
b. Tidak masuk dalam daftar hitam
c. Memiliki dukungan keuangan dari bank BPD setempat
d. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan
jasa
Jawaban:
c. Memiliki dukungan keuangan dari bank BPD setempat
Dukungan Keuangan tidak harus dari BPD setempat
61. Berikut ini ketentuan-ketentuan yang terkait dengan bentuk kontrak pengadaan
barang/jasa :
a. Untuk nilai pengadaan s/d. Rp. 50 juta berbentuk SPK
b. Untuk nilai pengadaan s/d. Rp. 50 juta berbentuk SPMK
c. Untuk nilai pengadaan s/d. Rp. 50 juta berbentuk kontrak
d. Untuk nilai pengadaan diatas Rp. 50 juta berbentuk SPK
Jawaban:
a. Untuk nilai pengadaan s/d. Rp. 50 juta berbentuk SPK
Pengadaan sampai dengan 50 juta cukup dengan SPK
62. Ketentuan yang harus diperhatikan dalam pemaketan pekerjaan adalah:
a. Dilarang menyatukan beberapa paket pekerjaan menjadi satu paket pekerjaan sehingga
menghalangi kesempatan usaha kecil untuk mengikuti pengadaan tersebut
b. Diperbolehkan menyatukan beberapa paket pekerjaan yang lokasinya tersebar di
beberapa daerah menjadi satu paket dengan tujuan efisiensi
c. Dipernolehkan memecah paket pekerjaan yang merupakan satu kesatuan kegagalan
bangunan dengan tetap melakukan pelelangan umum
d. Diwajibkan memecah paket yang tersebar lokasinya dan tidak boleh tidak melalui
pelelangan umum
Jawaban:
a. Dilarang menyatukan beberapa paket pekerjaan menjadi satu paket pekerjaan sehingga
menghalangi kesempatan usaha kecil untuk mengikuti pengadaan tersebut
63. Tindakan panitia pengadaan memberikan informasi variabel-variabel yang akan
digunakan dalam evaluasi penawaran hanya kepada beberapa peserta pengadaan
merupakan tindakan yang:
a. Melanggar prinsip dasar efektifitas
b. Melanggar prinsip dasar efisiensi
c. Melanggar prinsip dasar transparan dan adil serta non diskriminasi
d. Melanggar prinsip dasar terbuka dan bersaing
Jawaban:
c. Melanggar prinsip dasar transparan dan adil serta non diskriminasi…Perpres 70/2012
pasal 3
64. cara yang paling tepat bagi panitia pengadaan pembangunan dengan nilai Rp. 500 juta
untuk membuktikan calon peserta pengadaan merupakan pengusaha kecil:
a. Dengan melihat SIUP
b. Hanya berdasarkan formulir kualifikasi yang diisi peserta
c. Meneliti secara nyata, dengan melihat IUJK, sertifikat badan usaha dan neraca
perusahaan
d. Dengan melihat sertifikat badan usaha
Jawaban:
a. Dengan melihat SIUP…Penjelasan Pasal 1 ayat 18 , Perpres 70/2012
65. Berikut ini ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan swakelola
a. Pemilihan tenaga ahli dari luar dapat dilakukan dengan penunjukan langsung
b. Jumlah tenaga ahli dari luar dapat melebihi 50% dari tenaga sendiri
c. Metoda pemeilihan penyedia barang yang diperlukan dalam pelaksanaan swakelola pada
prinsipnya harus dilelang umum.
d. Tenaga ahli dari luar dan dalam swakelola dapat berasal dari PNS dan tidak disyaratkan
harus cuti di luar tanggungan negara
Jawaban:
a. Pemilihan tenaga ahli dari luar dapat dilakukan dengan penunjukan langsung.
Pengadaan bahan, jasa lainnya, peralatan/suku cadang, dan tenaga ahli yang diperlukan
dilakukan oleh panitia yang ditetapkan oleh pengguna barang/jasa dan menggunakan
metoda pengadaan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan di dalam keputusan presiden
ini, yaitu lelang/seleksi umum, lelang/seleksi terbatas, pemilihan/seleksi langsung atau
penunjukan langsung…Perpres 70/2012 Lampiran I BAB III B.
66. Yang bukan merupakan tugas pengguna dalam tahapan perencanaan pengadaan
barang/jasa dengan swakelola adalah:
a. Menyusun laporan keuangan pelaksanaan kegiatan swakelola
b. Menyusun kerangka acuan kerja
c. Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan swakelola
d. Merencanakan kegiatan
Jawaban:
a. Menyusun laporan keuangan pelaksanaan kegiatan swakelola…Perpres 70/2012
Lampiran I BAB I A. 2.
67. Obyek pengawasan pengadaan barang/jasa instansi pemerintah pada dasarnya
meliputi aspek yang berikut :
a. Administrasi pelaksanaan pengadaan
b. Administrasi keuangan
c. Manfaat/fungsional hasil pengadaan
d. Semua jawaban benar
Jawaban:
d. Semua jawaban benar
68. Metode pemilihan yang paling tepat untuk pengadaan rehabilitasi gedung kantor
dengan nilai Rp. 100 juta adalah :
a. Pelelangan umum dengan prakualifikasi
b. Pelelangan terbatas dengan prakualifikasi
c. Pelelangan umum dengan pascakualifikasi
d. Pemilihan langsung dengan prakualifikasi
Jawaban:
d. Pemilihan langsung dengan prakualifikasi
Pilihan c ini yang paling tepat dari 4 pilihan yang ada, namun yang lebih tepat lagi adalah
dengan cara Pemilihan Langsung dengan Pasca Kualifikasi…Perpres 70/2012 Lampiran I
BAB I C. 1. a. 3)
69. Surat penawaran dinyatakan memenuhi syarat apabila, kecuali :
a. Ditandatangani oleh pemegang kuasa dari direktur perusahaan yang namanya tercantum
dalam akta pendirian perusahaan
b. Tidak dilengkapi dengan jaminan penawaran
c. Jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu yang ditetapkan
dalam dokumen pengadaan
d. Bermaterai dan bertanggal
Jawaban:
b. Tidak dilengkapi dengan jaminan penawaran
70. Kriteria pekerjaan jasa konsultasi yang dapat dilaksanakan oleh konsultan perorangan,
adalah :
a. Pekerjaan pengawasan konstruksi jembatan lintas pulau
b. Pekerjaan penasehatan hukum
c. Pekerjaan penyusunan master plan pengembangan wilayah tertinggal
d. Pekerjaan perencanaan pembangunan pembangkit tenaga uap
Jawaban:
b. Pekerjaan penasehatan hukum
71. Alasan-alasan yang dapat dipakai peserta untuk melakukan sanggahan adalah :
a. Panitia pengadaan menyalahgunakan kewenangannya
b. Dokumen pengadaan melanggar ketentuan yang berlaku
c. Dalam pelaksanaan pengadaan tidak terjadi persaingan sehat
d. Semua jawaban benar
Jawaban:
d. Semua jawaban benar
72. Dokumen seleksi jasa konsultasi harus dilengkapi :
a. Kerangka acuan kerja
b. Spesifikasi teknis
c. Gambar-gambar
d. Dokumen
Jawaban:
a. Kerangka acuan kerja
Spesifikasi teknis biasanya pada pemasokan barang, gambar belum tentu diperlukan,
pilihan d tidak jelas dokumen apa?
81. Pada survei pasar yang penyusunan HPS pengadaan 50 jenis peralatan IT, panitia
mendapatkan hasil survei pasar semua harga per jenis peralatan mengalami kenaikan
mencapai 50% dari harga yang ditetapkan dalam pagu anggaran karena peralatan tersebut
semuanya import sehingga terpengaruh fluktuasi nilai US$. Menurut saudara, tindakan
panitia yang paling benar dalam menghadapi permasalahan tersebut adalah :
a. Memutuskan untuk langsung melaksanakan proses pengadaan tersebut
b. Meminta petunjuk kepada pimpinan instansinya
c. Meminta, kepada pengguna untuk menunda proses pelelangan dan merevisi dokumen
anggaran untuk menambah dana atau merevisi volume atau spesifikasi teknis peralatan
tersebut.
d. Membatalkan proses pelelangan.
Jawaban:
c. Meminta, kepada pengguna untuk menunda proses pelelangan dan merevisi dokumen
anggaran untuk menambah dana atau merevisi volume atau spesifikasi teknis peralatan
tersebut.
74. Dalam rapat penjelasan pelelangan umum pengadaan furniture kantor senilai Rp. 500
juta, seorang peserta memprotes isi dokumen pengadaan karena masyarakat : 1. Jaminan
penawaran harus diterbitkan oleh Bank Umum tidak boleh diterbitkan dari perusahaan
asuransi, 2. Harus mempunyai kartu anggota asosiasi perusahaan X. Menurut saudara,
tindakan apa yang harus dilakukan panitia dalam menghadapi protes tersebut adalah :
a. Mengabaikan protes tersebut, karena peserta lain tidak protes
b. Meminta pendapat dan persetujuan dari peserta lain, apakah akan menolak atau
menyetujui protes peserta tersebut.
c. Menerima sebagian protes peserta tersebut untuk mengganti persyaratan jaminan
menjadi jaminan penawaran boleh dari bank umum atau perusahaan asuransi
d. Menerima semua protes peserta tersebut dan membuat addendum dokumen pengadaan
untuk menghilangkan kedua persyaratan tersebut.
Jawaban:
d. Menerima semua protes peserta tersebut dan membuat addendum dokumen pengadaan
untuk menghilangkan kedua persyaratan tersebut.
Jaminan Penawaran dapat dari bank atau asuransi, persyaratan kartu anggota asosiasi
perusahaan tertentu termasuk hal yang deskriminatif.
75. Dalam proses pelelangan umum dengan pascakualifikasi untuk pengadaan perangkat
IT dengan nilai Rp. 450 juta, peserta yang memasukkan dokumen penawaran hanya 4
(empat) peserta dari 35 (tiga puluh lima) yang mendaftar. Hasil evaluasi administrasi dan
teknis yang lulus hanya 3 (tiga) peserta. Hasil koreksi aritmatik terhadap penawaran harga :
1. PT A : Rp. 440 juta (terendah I); 2. PT B : 500 juta (terendah II); 3. PT. C : Ro. 550 juta
(terendah III). Pagu anggaran Rp. 600 juta. HPS : Rp. 450 juta. Setelah dilakukan verifikasi
nyata PT. A tidak ada kantornya, PT. B serta PT. C tidak ada masalah. Bagaimana tindakan
yang harus diambil dalam menghadapi kasus tersebut.
a. Menggugurkan PT. A sebagai calon pemenang I dengan tidak memberikan sanksi
apapun
b. Menunjuk PT. A sebagai pemenang dengan alas an PT. A adalah penawar dengan
harga terendah dibawah HPS dan penawaran lainnya diatas HPS
c. Menggugurkan PT A sebagai calon pemenang I dan memasukkan dalam daftar hitam
serta direksi dituntut pidana karena penipuan
d. Membatalkan proses pelelangan tersebut dan memutuskan melakukan pelelangan ulang.
Jawaban:
a. Menggugurkan PT. A sebagai calon pemenang I dengan tidak memberikan sanksi
apapun
PT. A harus digugurkan karena gugur dalam tahapan klarifikasi/verifikasi dokumen
kualifikasi, namun untuk memberikan sangsi harus dilihat dulu alasannya kenapa kantornya
tidak ada. Penawaran di atas HPS, selama masih dibawah pagu tidak dapat digugurkan,
sehingga PT. C dapat ditunjuk sebagai pemenang sehingga tidak perlu gagal lelang/lelang
ulang.
76. Dalam proses pelelangan umum dengan pascakualifikasi untuk percetakan sertifikat
dan soal ujian dengan nilai Rp. 350 juta peserta yang memasukkan dokumen penawaran
hanya 35 (tiga puluh lima) peserta dari 120 (seratus dua puluh) yang mendaftar. Hasil
koreksi aritmatik terhadap semua penawaran harga menghasilkan 3 (tiga) penawar
terendah sebagai berikut : 1. PT. A Rp. 120 juta (terendah I); 2. PT. B : Rp. 150 juta
(terendah II); 3. PT. C : Rp. 200 juta (terendah III); 4. Terendah IV dst. Harga diatas Rp. 300
juta. Pagu anggaran Rp. 400 juta. HPS : Rp. 350 juta. Ketiga penawar adalah 1, 2, 3
dinyatakan lulus administrasi dan teknis dan dilakukan evaluasi harga. Melihat kondisi di
atas, semua panitia ragu-ragu untuk menetapkan calon pemenang. Putusan apa yang
harus diambil dalam menghadapi kasus tersebut ?
Jawaban:
Dilakukan klarifikasi harga penawaran apabila harga penawaran dinilai terlalu rendah.
Apabila dari hasil klarifikasi terbukti dinilai harganya terlampau rendah, dan peserta lelang
tetap menyatakan mampu melaksanakan pekerjaan sesuai dokumen lelang, maka peserta
lelang tersebut harus bersedia untuk menaikkan jaminan pelaksanaannya menjadi
sekurang-kurangnya persentase jaminan pelaksanaan yang ditetapkan dalam dokumen
lelang dikalikan 80% (delapan puluh per seratus) HPS, bilamana ditunjuk sebagai
pemenang lelang. Dalam hal peserta lelang yang bersangkutan tidak bersedia menambah
nilai jaminan pelaksanaannya, maka penawarannya dapat digugurkan dan jaminan
penawarannya disita untuk negara, sedangkan penyedia barang/jasa itu sendiri, di black list
(didaftar hitamkan) selama 1 (satu) tahun dan tidak diperkenankan ikut serta dalam
pengadaan barang/jasa pada instansi pemerintah.
Perpres 70/2012, Lampiran I BAB I. A. 1. f. 13). b)
77. Panitia pengadaan untuk kegiatan pengembangan pendidikan di Kalimantan barat
menyatukan 100 (seratus) paket pengadaan perabot dan alat untuk digunakan di 500 (lima
ratus) SD di seluruh Kalimantan Barat menjadi 1 (satu) paket pekerjaan dengan nilai Rp.
1,2 Miliar. Bagaimana pendapat saudara terhadap tindakan panitia di atas :
a.Tindakan panitia pengadaan menyatukan 100 paket menjadi 1 paket pengadaan
dibenarkan
b.Penyatuan paket tersebut dibenarkan karena dinilai tidak merugikan usaha kecil
c.Penyatuan paket tersebut tidak dibenarkan karena melanggar Perpres 70/2012
d.Pemaketan tersebut dibenarkan karena dinilai efisien dan ekonomis
Jawaban:
c.Penyatuan paket tersebut tidak dibenarkan karena melanggar Perpres 70/2012
Hal ini menutup usaha kecil untuk mengikuti pengadaan, karena nilai keseluruhannya
menjadi 1,2 M
78. Panitia pengadaan 5 (lima) unit mobil pemadam kembakaran menghadapi
permasalahan dalam pelaksanaan pengadaan karena :
1. Kepala dinas sudah menentukan merek dan type mobil pemadam kebakaran yang akan
dilelang
2. Merek dan type tersebut juga sudah disebutkan secara tegas dalam dokumen anggaran
Apa solusi yang paling benar diambil oleh panitia dalam mengatasi masalah tersebut ?
a. Menyusun agar pengguna barang/jasa melakukan revisi dokumen anggaran untuk
menghapus merek dan selanjutnya menyusun spesifikasi teknis baru yang sesuai dengan
kebutuhan tanpa menunjuk merek/type tertentu.
b. Menyusun spesifikasi teknis yang sudah diarahkan kepada merek yang diminta kepala
dinas dan pengadaannya dilaksanakan dengan pelelangan terbatas
c. Menyusun spesifikasi teknis yang sudah diarahkan kepada merek yang diminta kepala
daerah dan pengadaannya dilaksanakan dengan penunjukan langsung
d. Meminta ijin kepada kepala daerah untuk melakukan penunjukan langsung karena
dokumen anggarannya sudah menyebut satu merek
Jawaban:
a. Menyusun agar pengguna barang/jasa melakukan revisi dokumen anggaran untuk
menghapus merek dan selanjutnyamenyusun spesifikasi teknis baru yang sesuai dengan
kebutuhan tanpa menunjuk mere k/type tertentu.
79. Pada saat rapat penjelasan dokumen pengadaan pembangunan jembatan dengan nilai
Rp. 1 Miliar, semua peserta yang hadir menuntut penjelasan kepada panitia pengadaan
agar merubah dokumen pengadaan dengan menambah ketentuan bahwa”peserta yang
tidak hadir dalam rapat penjelasan lapangan dinyatakan gugur” Apa yang harus dilakukan
panitia menghadapi tuntutan semua peserta diatas ?
a. Menerima tuntutansemua peserta dan membuat addendum dokumen pengadaan untuk
menambahkan persyaratan bahwa peserta yang tidak hadir saat penjelasan lapangan
dinyatakan gugur
b. Tidak menerima tuntutan semua peserta dan dokumen pengadaan tidak diubah, karena
tuntutan tersebut melanggar Perpres 70/2012
c. Meminta petunjuk kepada pengguna jasa dan pimpinan pengguna jasa kemudian
melakukan addendum dokumen pengadaan untuk menambah persyaratan bahwa peserta
yang tidak hadir saat penjelasan lapangan dinyatakan gugur
d. Jawaban a dan c benar
Jawaban:
b. Tidak menerima tuntutan semua peserta dan dokumen pengadaan tidak diubah, karena
tuntutan tersebut melanggar Perpres 70/2012
80. Panitia pengadaan barang/jasa mengubah dokumen lelang dengan menambah
ketentuan : “peserta lelang dinyatakan gugur apabila penawaran harga di bawah 80%
HPS”;. Perubahan dokumen lelang tersebut telah disepakati semua peserta lelang yang
hadir dalam acara penjelasan dokumen lelang. Bagaimana pendapat saudara berkaitan
dengan tindakan panitia tersebut :
a. Dibenarkan dengan alasan sudah disetujui semua peserta yang hadir dalam penjelasan
lelang
b. Tidak dibenarkan karena melanggar ketentuan dalam Perpres 70/2012
c. Dibenarkan dengantujuan untuk menjamin tercapainya hasil pekerjaan
d. Jawaban a dan c benar
Jawaban:
b. Tidak dibenarkan karena melanggar ketentuan dalam Perpres 70/2012
81. Panitia pengadaan perangkat IT dan pemasangan jaringan komputer, pada saat rapat
penjelasan dokumen diminta oleh sebagian peserta untuk mengubah masa pelaksanaan
pekerjaan yang semua di dalam dokumen pengadaan ditetapkan 5 (lima) hari kalender
menjadi 7 (tujuh) hari kerja dengan alasan waktu 5 (lima) hari kalender tidak mencukupi.
Tindakan panitia yang paling benar terhadap usulan sebagian peserta tersebut adalah :
a. Menyetujui usulan sebagian peserta dan kemudian dilakukan addendum dokumen
pengadaan untuk mengubah masa pelaksanaan pekerjaan
b. Menyetujui usulan sebagian peserta dan tanpa melakukan addendum dokumen
pengadaan untuk merubah masa pelaksanaan pekerjaan
c. Tidak menyetujui usulan sebagian peserta pengadaan
d. Menyerahkan keputusannya kepada pimpinan instansinya
Jawaban:
a. Menyetujui usulan sebagian peserta dan kemudian dilakukan addendum dokumen
pengadaan untuk mengubah masa pelaksanaan pekerjaan
82. Dalam pengumuman prakualifikasi panitia menghimbau kepada peserta agar
berkonsorsium sebelum menyampaikan dokumen prakualifikasi kepada panitia pengadaan.
Beberapa peserta tidak melakukan konsorsium, karena merasa cukup mampu sebagai
penyedia tunggal/sendiri. Bagaimana saudara terkait himbauan tersebut ?
a. Yang tidak berkonsorsium gugur prakualifikasi
b. Himbauan boleh tidak diikuti namun bagi yang berkonsorsium diberikan nilai tambah
c. Yang tidak berkonsorsium diundang untuk mengubah menjadi konsorsium
d. Himbauan tidak mengikat, sehingga yang tidak melakukan konsorsium tidak gugur dan
tidak diberikan nilai tambah kepada yang berkonsorsium
Jawaban:
d. Himbauan tidak mengikat, sehingga yang tidak melakukan konsorsium tidak gugur dan
tidak diberikann nilai tambah kepada yang berkonsorsium
BAGIAN I MERUPAKAN PILIHAN BENAR/SALAH
1. Pejabat Pembuat Komitment/PPK (atau pejabat yang berfungsi sebagai pejabat
pembuat komitmen)melakukan perjanjian tertulis (kontrak) dengan Penyedia Barang/Jasa
atau pelaksana Swakelola
2. Proses pascakualifikasi menghasilkan daftar calon Penyedia Barang/ Pekerjaan
Konstruksi/JasaLainnya atau daftar pendek calon Penyedia Jasa Konsultansi
3. Ketidakhadiran peserta pada saat pemberian penjelasan dapat dijadikan dasar
untukmenolak/menggugurkan penawaran
4. Penyampaian penawaran yang benar dari para penyedia adalah menyampaikan semua c
opy data-data kualifikasi dan dokumen penawaran ke dalam amplop.
5. Dalam acara pembukaan dokumen, penyedia yang copy dokumennya tidak lengkap
harusdigugurkan.
6. Penyedia baru yang umur usahanya 4 tahun yang tidak pernah memperoleh pekerjaan
diperbolehkanmengikuti pelelangan
7. Dalam acara penjelasan lelang diperbolehkan membuat addendum/perubahan dokumen
pemilihan
8. Unit Layanan Pengadaan tidak berhak menetapkan pemenang untuk pengadan barang
s.d. Rp. 100miliar
9. Sanggahan yang pertama mengenai ketidakpuasan atas pengumuman pemenang penye
dia barangdan jasa di tujukan kepada Pejabat Pembuat komitmen.
10. Pelelangan Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya untuk
pekerjaanyang bernilai paling tinggi Rp200 juta
11. Pengadaan Langsung adalah Padalah Pengadaan Barang/Jasa langsung kepada
PenyediaBarang/Jasa, tanpa melalui Pelelangan/ Seleksi/Penunjukan Langsung
12. Pengadaan Barang/Jasa yang diatur oleh Perpres 54 tahun 2010 adalah pengadaan
barang/jasayang hanya dananya 100% bersumber dari APBN/APBD
13. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan melalui Swakelola; dan/atau pemilihan
PenyediaBarang/Jasa
14. Pengguna Anggaran berwenang menetapkan pemenang pelelangan untuk pekerjaan di
atas Rp. 100miliar.
15. Pejabat Pembuat Komitmen berwenang menetapkan pemenang pelelangan untuk
pekerjaan dibawah Rp. 100 miliar
16. Yang diumumkan pada pelelangan sederhana dalam pemilihan langsung di website
K/L/D I danpapan pengumuman resmi untuk masyarakat serta portal pengadaan nasional
adalah nilai total HPSdan kegiatan
17. Suatu unit kerja pelaksanaan swakelola yang memerlukan pengadaan bahan baku
dengan nilaisebesar Rp. 150 juta melaksanakan pengadaan bahan baku dengan cara
membeli langsung ke toko.
18. Metode pemilihan penyedia barang/jasa dengan cara menunjuk langsung 1 penyedia
barang/jasadisebut pengadaan langsung
19. Pelaksanaan pemelihan langsung pekerjaan konstruksi wajib dilakukan dengan caara
prakualifikasi
20. Jaminan penawaran yang dilakukan oleh calon penyedia pekerjaan konstruksi
dinyatakan tidak sahkarena dikeluarkan oleh perusahaan asuransi
21. HPS wajib memperhitungkan PPN, biaya umum dan keuantungan, tetapi yang
dicantumkan dalamrincian HPS hanya PPN
22. Dokumen penunjukkan langsung isinya sangat sederhana dan dapat mengarah atau
menyebutproduk tertentu meskipun bukan merupakan pengadaan suku cadang
23. Pengadaan barang/jasa di kelurahan atau di kecamatan tidak dapat dilaksanakan oleh
ULP dikabupaten karena nilainya kecil.
24. Pelaksanaan pemilihan langsung pekerjaan konstruksi wajib dilakukan dengan
cara prakualifikasi
25. Suatu perencanaan penggantian barang yang sudah tidak layak dipakai diatur dalam
Perpres54/2010 ini.
BAGIAN II MERUPAKAN PILIHAN BERGANDA
26. Anggota ULP diperbolehkan bertugas sebagai:
a.PPK;
b. pengelola keuangan
c. anggota pengawas internal
d. pejabat pengadaan
27. Pekerjaan konstruksi senilai Rp. 7,5 miliardapat diikuti oleh penyedia yang pernah
melaksanakan satu pekerjaan senilaisebagai berikut, kecuali :
a. Rp. 7.5 milar
b. Rp. 3.75 miliar
c. Rp. 2.5 miliar
d. Rp. 750 juta
28. Pengguna Anggaran tidak menetapkan kebijakan umum tentang:
a. pemaketan pekerjaan;
b. cara Pengadaan Barang/Jasa
c. spesifikasi pekerjaan
d. pengorganisasian PengadaanBarang/Jasa
29. Pengumuman rencana umum pengadaanbarang dan jasa dilakukan di
a. website K/L/D/I, papan pengumumanresmi serta Portal PengadaanNasional
b. website K/L/D/I masingmasing
c. papan pengumuman resmi
d. Portal Pengadaan Nasional
30. Apabila Kelompok Masyarakat PelaksanaSwakelola telah siap melaksanakan
Swakelola maka dapat menerima danamaksimal sebesar :
a.40%
b.30%
c.20%
d.10%
31. Kelompok Masyarakat PelaksanaSwakelola dapat menerima dana 100%bila kemajuan
pekerjaan telah mencapai :
a. 60%
b. 40%
c. 30%
d. 20%
32. Pengadaan kendaraan bermotor denganharga khusus untuk pemerintah yangtelah
dipublikasikan secara luas kepadamasyarakat, untuk pengadaan 15 mobilsenilai Rp. 3
miliar dilakukan dengan :
a. Pelelangan umum
b. Pengadaan langsung
c. Penunjukkan langsung
d. Seleksi langsung
33. Pengadaan gedung kantor untuk disewa dilakukan dengan :
a. Pelelangan umum
b. Pengadaan langsung
c. Penunjukkan langsung
d. Seleksi langsung
34. Pengadaan Barang/PekerjaanKonstruksi/Jasa Lainnya yang spesifikasiteknis atau
volumenya dapat dinyatakansecara jelas dalam Dokumen Pengadaanmaka penyampaian
dokumennyamengunakan :
a. Satu sampul
b. Dua sampul
c. Tiga sampul
d. Dua tahap
35. Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yangmenggunakan evaluasi sistem nilai atausistem
biaya selama umur ekonomis
a. Satu sampul
b. Dua sampul
c. Tiga sampul
d. Dua tahap
36. Metode evaluasi penawaran dalampemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya menggunakanantara lain:
a. metode evaluasi berdasarkan kualitas;
b. metode evaluasi berdasarkan kualitasdan biaya;
c. metode evaluasi berdasarkan PaguAnggaran
d. metode evaluasi berdasarkan sistemnilai
37. Metode evaluasi penawaran dalampemilihan Penyedia Jasa Konsultansidapat
dilakukan dengan menggunakanantara lain:
a. sistem gugur
b. system kualitas
c. sistem nilai
d. sistem penilaian biaya selama umurekonomis
38. Kontrak berdasar jumlah harga pasti dantetap serta tidak dimungkinkanpenyesuaian
harga adalah kontrak :
a. Kontrak Harga satuan
b.Kontrak lumpsum
c.Kontrak tahun tunggal
d. Kontrak tahun jamak
39. Tanda bukti perjanjian untuk PengadaanBarang/Pekerjaan Konstruksi/JasaLainnya
dengan nilai sampai denganRp100.000.000,00 adalah ;
a. Kuitansi
b. Kontrak
c. SPPBJ
d. SPK
40. Penilaian kualifikasi untuk PengadaanBarang/Pekerjaan Konstruksi/JasaLainnya
dilakukan dengan metode :
a. System gugur
b. System nilai
c. System kualitas
d. System kualitas dan biaya
41. Yang wajib bersertifikat pengadaanbarang dan jasa :
a. PA/KPA;
b. PPK/Pokja ULP/Pejabat Pengadaan
c. Panitia/Pejabat Penerima HasilPekerjaan
d. Semua benar
42. Pengguna Anggaran menetapkan :
a. spesifikasi teknis Barang/Jasa
b. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
c. rancangan Kontrak
d. mengumumkan secara luas RencanaUmum Pengadaan paling kurang diwebsite K/L/D/I
43. Penilaian kualifikasi untuk jasakonsultansi dilakukan dengan metode :
a. System gugur
b. System nilai
c. System kualitas
d. System kualitas dan biaya
44. Penayangan pengumuman pelelanganUmum dan Seleksi Umum Perorangan dengan
pascakualifikasi dilaksanakanpaling kurang :
a. 2 hari kerja
b. 3 hari kerja
c. 5 hari kerja
d. 7 hari kerja
45. Masa sanggah terhadap hasil lelang/seleksi selama :
a. 2 hari kerja
b. 3 hari kerja
c. 5 hari kerja
d. 7 hari kerja
46. Menyimpan dan menjaga kutuhan seluruhdokumen pelaksanaan pengadaan
barang/jasa adalah tugas dan wewenang:
a. PA/KPA
b. PPK
c.ULP/Pokja
d. Panitian penerima
47. Pakta Integritas wajib ditandatangani olehsemua orang yang terlibat dalam pengadaan
barang/jasa, kecuali :
a. PPK
b. ULP/Pokja
c. Panitia Penerima Barang/jasa
d. KPA
48. Untuk ditetapkan sebagai pejabat PPK,maka harus memenuhi beberapa persyaratan
antara lain, kecuali :
a. Memiliki Integritas
b. Pendidikan minimal D3
c. Disiplin tinggi
d. Tidak menjabat sebagai Pengelola keuaangan
49. Keanggotaan ULP wajib dibentuk untukpengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa
lainnya dengan nilai :
a. Diatas Rp 50 juta
b. Diatas Rp 100 Juta
c. Diatas Rp 1 Milyar
d. Diatas Rp 100 Milyar
50. Yang menetapkan besaran nominal jaminan penawaran adalah :
a. PA/KPA
b.PPK
c. ULP/Pejabat Pengadaan
d. Kepala Kantor
51. Untuk menetapkan Penyedia Barang/Jasauntuk seleksi atau penunjukkan langsung
untuk paket pengadaan jasa konsultasiyang bernilai Rp. 7,5 Milyar adalah :
a. KPA
b. PPK
c. ULP
d. Pejabat Pengadaan
52. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaanwajib memenuhi persyaratan sebagai berikut,
kecuali :
a. Memahami isi Kontrak
b. Memiliki kualitas teknis
c. Menandatangani Pakta Integritas
d. Memiliki Sertifikat PBJ
53. Kemampuan Dasar (KD) tidak wajibdimiliki oleh, kecuali adalah :
a. Usaha Non Kecil
b. Pengadaan Barang
c. Jasa Konsultasi
d. Usaha Kecil
54. Pengadaan Pekerjaan jasa konstruksisenilai HPS Rp. 7,5 Milyar, maka penyedia
barang/jasa minimal memilikikemampuan dasar(KD) adalah :
a. 3 NPT
b. 5 NPT
c. 10 NPT
d. Minimal sama HPS
55. Yang menetapkan kebijakan umumtentang pemaketan pekerjaan adalah :
a. PPK
b.PA/KPA
c. Pokja ULP
d. Pejabat Pengadaan
56. Untuk pelaksanaan biaya honor/pengumuman/penggandaan dokumen/biaya lainnya
pengadaan barang/jasa, Pokja ULP membebankankepada :
a. Penyedia Barang/Jasa
b. Mengusulkan Revisi DokumenAnggaran
c. Ditanggung bersama
d. Dana Taktis Kantor
57. Dalam rangka penanggulan BencanaAlam di beberapa daerah wilayah Indonesia
K/L/D/I melaksanakanpekerjaan swakelola dengan maksud untuk :
a. Memperdayakan SDM K/L/D/I
b. Efisiensi
c. Transparan
d. Bersaing
58. Dalam pelaksanaan swakelola apabilaada pengadaan bahan/barang, jasa lainnya,
peralatan/suku cadang dantenaga ahli dilakukan oleh :
a. LSM
b. PPK
c. ULP/Pejabat Pengadaan
d. KPA
59. Dalam pelaksanaan pemilihan penyediabarang/jasa yang terdiri dari pengkajian ulang
pekerjaan dan jadwal kegiatanpengadaan adalah :
a. PPK
b. ULP/Pejabat Pengadaan
c. PA/KPA
d. a dan b benar
60. Apabila terjadi perubahan paket pekerjaan dan disepakati, maka penetapan dilakukan
oleh :
a. PPK
b. ULP/Pejabat Pengadaan
c. PA/KPA
d. a, b dan c benar
61. Pemilihan penyedia barang/jasa dengan pengadaan langsung, cukup dilaksanakan oleh
:
a. PPK
b. PA/KPA
c. Pejabat Pengadaan
d. Pokja ULP
62. Pengadaan pekerjaaan yang tidakkompleks dengan nilai Rp. 180 juta dapat dilakukan
dengan cara :
a. Pelelangan sederhana untukBarang/Jasa lainnya
b. Pelelangan terbatas
c. Penunjukkan Langsung
d. Pengadaan langsung
63. Proses Pascakualifikasi lebih cocok untukpelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa
dengan metode pemilihan :
a. Pelelangan sederhana dan Pemilihanlangsung
b. Penunjukan langsung
c. Pegadaan Langsung
d. Pelelangan terbatas
64. Dalam pengadaan jasa konsultasi agar penilaian harga tidak mempengaruhi penilaian
teknis, maka metodepenyampaian dokumen yangdipergunakan adalah :
a. Metode satu sampul
b. Metode dua sampul
c. Metode dua tahap
d. Metode satu tahap
65. Metode dua tahap dipergunakan untukpengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa
lainnya yang memilikikarakteristik antara lain, kecuali
a. Kompleks
b. Kinerja tertentu
c. Sistem dan desian yang berbeda
d. Nilai Ekonomis
66. Aspek biaya yang perlu diklarifikasi ataunegosiasi terutama, kecuali :
a. Kesesuaian rencana kerja dengan jenis pengeluaran biaya
b. Volume kegiatan dan jenispengeluaran
c. Biaya satuan dibandingkan denganbiaya yang berlakudipasaran/kewajaran
d. Nilai ekonomis dan kualitas
67. Kementerian Pertanian mengusulkankontrak tahun jamak masa lebih dari1(satu) tahun
anggaran dengan nilaikontrak senilai Rp 10 milyar untukpenanaman benih, hal ini
dilakukansetelah mendapat persetujuan :
a. Menteri Keuangan
b. Menteri pertanian
c. Menteri Aparatur Negara
d. Menko Perekonomian
68. Pengadaan suatu barang yang dilakukanoleh Pejabat Pengadaan dengan nilai Rp10
juta, maka bukti perjanjiannya cukupdengan :
a. Bukti pembelian
b. Kuitansi
c. Surat perintah Kerja (SPK)
d. Surat perjanjian.
69. Pemberian Penjelasan atau Aanwijzingdilaksanakan paling cepat adalah :
a. 3 hari kerja sejak tanggal undanganlelang/seleksi
b. 4 hari kerja sejak tanggal undanganlelang/seleksi
c. 7 hari kalender sejak tanggalundangan lelang/seleksi
d. 4 hari kalender sejak tanggalundangan lelang/seleksi
70. Pada pelelangan umum dan seleksiumum perorangan dengan pascakualifikasi
penetapan waktu sebagaiberikut, kecuali :
a. SPPBJ diterbitkan paling lambat 6(enam) hari kerja setelahpengumuman penetapan
pemenanglelang/seleksi apabila tidak adasanggahan, atau setelah sanggahandijawab
dalam hal tidak adasanggahan banding;
b. dalam hal sanggahan banding tidakditerima, SPPBJ diterbitkan palinglambat 2 (dua) hari
kerja setelahadanya jawaban sanggahan bandingdari Menteri/PimpinanLembaga/Kepala
Daerah/PimpinanInstitusi;
c. Kontrak ditandatangani paling lambat14 (empat belas) hari kerja setelahditerbitkannya
SPPBJd. Pengaturan jadwal/waktu diluar prosessebagaimana dimaksu
d, diserahkansepenuhnya kepada PPK.
71. Dalam hal Pelelangan Sederhana atauPemilihan Langsung atau SeleksiSederhana
dilakukan mendahului TahunAnggaran, SPPBJ hanya diterbitkan :
a. Setelah DIPA/DPA disahkan.
b. Sebelum DIPA/DPA disahkan.
c. Waktu bersamaan
d. Awal Tahun anggaran
72. Jaminan Penawaran tidak diperlukandalam hal Pengadaan Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa lainya dilakukan, kecuali :
a. Penunjukkan Langsung;
b. Pengadaan Langsung;
c.kontes/sayembara;
d. Pelelangan Sederhana.
73. Jaminan atas pengadaan barang/jasaharus tanpa syarat (unconditional) denganmaksud
:
a. Mudah dicairkan
b. Dapat dicairkan
c. Efisien dicairkan
d. Edektif dicairkan
74. Pelaksanaan Pelelangan/Seleksidiumumkan secara terbuka denganmengumumkan
secara luas melalui,kecuali :
a. Asosiasi/Kadin
b. Website K/L/D/I
c. Papan Pengumuman resmi
d. Portal Pengadaan Nasional melaluiLPSE
75. Setelah ditetapkan oleh ULP/PejabatPengadaan hasil pemilihan penyediaBarang/Jasa
diumumkan melalui :
a. Website K/L/D/I
b. Papan Pengumuman Resmi
c. Portal Pengadaan Nasional melaluiLPSE
d. a dab b benar
76. PPK menerbitkan SPPBJ denganketentuan antara lain, kecuali :
a. Tidak ada sanggahan dari peserta
b. Sanggahan dan/atau sanggahanbanding terbukti tidak benar
c. Masa sanggah dan/atau masasanggah banding berakhir
d. Semua prosedur sudah dilaksanakan
77. Dalam hal terdapat perbedaan antarakondisi lapangan pada saat pelaksanaan,dengan
gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalan dokumenkontrak, maka dapat
dilakukan, kecuali :
a. Menambah atau mengurangi volumepekerjaan yang tercantum dalamkontrak
b. Tidak melebihi 10% dari harga yangtercantuk dalam perjanjian/kontrak
c. Mengubah jadwal pelaksanaan
d. Mengganti penyedia barang/jasa
78. Dalam hal kegiatan Barang/jasa yangmemiliki nilai Rp. 20 juta berdampingan dengan
pekerjaan utama bernilai Rp 7milyar yang sedang dilaksanakan, maka sebaiknya
ULP/Pejabat Pengadaanmelakukan tindakan :
a. Dijadikan satu dengan pekerjaanutama dengan merubah kontrak
b. Pengadaan langsung
c. Dijadikan Sub Kontrak
d. Penunjukkan langsung
79. Masa pemeliharaan khusus PekerjaanKonstruksi/Jasa lainnya sebaiknya dilaksanakan
sebagai berikut :
a. Paling singkat 6 bulan untuk pekerjaanpermanen
b. Paling singkat 3 bulan untuk pekerjaansemi permanen
c. a dan b benar
d. a dan b salah
80. Pemberian Preferensi Harga untukBarang/Jasa dalam negeri diberlakukanpada
Pengadaan Barang/Jasa yangdibiayai rupiah murni, dengan ketentuan
a. Mempengaruhi harga Penawaran
b. Tidak mengubah harga penawaran
c. Berlaku di atas Rp. 5 milyar
d. Barang Dalam Negeri dan Luar Negeri
BAGIAN III MERUPAKAN PILIHAN BERGANDA KASUS
81. Panitia pengadaan 50 mobil menetapkanspesifikasi teknis sebagai berikut:
Bentuk : minibusBahan bakar: premiumIsi silinder : 1800 s/d 2000ccType : SSXKeluaran: m
inimal 2004Penetapan spesifikasi teknis tersebutdinilai:
a. Tidak melanggar ketentuan denganalasan tidak menyebut Merk brandmobil tertentu
b. Tidak melanggar dengan alasanbeberapa pejabat sudah menetapkansalah satu merk
brand mobil
c. Melanggar ketentuan karena sudahmengarah pada satu merkd. Tidak melanggar dengan
alasan sudah diijinkan oleh pimpinan Instansitersebut
82. Dalam rangka melakukan efisiensi danefektifitas pelaksanaanpengadaan kendaraan
bermotor,dilakukan penunjukan langsungke dealer toyota sebanyak 400 unitdengan alasan
adalah memperolehpotongan harga dan barang cepat dikirim.Bagaimana menurut anda
metodepemilihan penyedia barang yangditetapkan pejabat pembuat komitmentersebut:
a. Pemilihan metode yang salah
b. Tidak melanggar prinsip pengadaanbarang/jasa
c. Panitia pengadaan mengutamakankepentingan negara
d. Untuk keuntungan negara bolehmelanggar ketentuan yang berlaku
83. Proyek pengembangan pendidikan diKalimantan memiliki anggaran Rp 10Milyar untuk
pengadaan perabot bagi 100sekolah di 10 Kabupaten, yangdilelangkan dalam satu paket
pekerjaan. Bagaimana pendapat anda atas keputusan pemaketan tersebut diatas:
a. Pemaketan menjadi satu paket dinilaibenar
b. Pemaketan tersebut bertentangandengan kebijakan pemerintahdalam pengadaan
barang/jasa
c. Pemaketan dinilai tidak merugikanpengusaha kecil
d. Pemaketan tersebut dinilai efisien danekonomis
84. Pada saat pembukaan penawaran,dokumen penawaran yang disampaikan salah satu
peserta kurang dari
jumlah yang ditentukan dalam dokumenseleksi. Apa tindakan panitia yangharus
dilakukan:
a. Penawaran dinyatakan gugur karenatidak memenuhi yang dimintadokumen seleksi
b. Penawaran tidak dinyatakan gugurkarena ketentuan yang berlakudalam pembukaan
penawaran yanggugur hanya yang terlambatpenyampaiannya
c. Penawar diminta menambah copypenawaran sebelum acarapembukaan berakhir
d. Dimintakan pendapat dari peserta lainsebagai keputusan panitia
85. Tindakan pejabat pembuat komitmenpengadaan 30 unit AC split, di manadokumen
anggarannya sudah menyebutsalah satu merk/brand adalah:
a. Menyusun spesifikasi teknis yangsudah diarahkan kepada merk yangditunjuk dan
dilakukan pelelanganumum
b. Merevisi dokumen anggaran untukmenghapus merk dan menyusunspesifikasi teknis
sesuai dengankebutuhan serta tidak mengarah padasatu merk
c. Menyusun spesifikasi teknis yangsudah diarahkan kepada merkyang ditunjuk dan
dilaksanakandengan penunjukan langsung
d. Meminta ijin kepada pimpinan instansinya untuk melakukan penunjukan langsung karena
dokumen anggarannya sudah menyebut satu merk
86. Panitia pelelangan umum jasapemborongan menyusun harga perkiraansendiri (HPS)
dengan langkah awalmengumpulkan kontrak pekerjaan sejenis,survai harga pasar untuk
melihatkemungkinan kenaikan harga satuandasar bahan dan peralatan.
Bagaimanapendapat anda terhadap pola kerja tersebut:
a. Sudah sesuai dengan ketentuanpenyusunan HPS
b. Tidak sesuai dengan ketentuanpenyusunan HPS
c. Terlalu rumit dan memerlukan waktupanjang
d. Kegiatan panitia mengada-ada
87. Untuk pengadaan makanan bagi pasien yang menginap di rumah sakit umum
pemerintah, jenis makanan (bubursumsus, makanan diet, dll) dan jumlah
makanan tersebut tergantungpada pasien yang dirawat inap di rumahsakit tersebut. Jenis
dan jumlahkebutuhan makanan tersebut dalamprakteknya sulit untuk diketahui secarapasti.
Untuk melakukan pengadaan seperti hal tersebut, sistem kontrak yang paling tepat
digunakan adalah:
a. Kontrak terima jadi (turn key)
b. Kontrak lumpsum
c. Kontrak harga satuan
d. Kontrak prosentase
88. Dalam dokumen pelelangan umumpekerjaan pengadaan barang,disebutkan bahwa
sampul 1 dan 2dimasukkan dalam sampul luarditutup dan dilak. Ternyata pada saat
pembukaan dokumen penawaran ada satu dokumen penawaran dari penyedia yang
sampul luarnya tidak dilak.Terhadap kasus tersebut, maka:
a. Penyedia diminta melengkapi lak padaacara pembukaan
b. Digugurkan karena tidak sesuaidengan dokumen lelang
c. Dibiarkan tanpa lak dan tidak gugur
d. Panitia membuat inisiatif memberikanlak pada dokumen penawaran tersebut
89. Panitia pengadaan pencetakan surat suara dan formulir pendaftaran pemilih
untuk PILKADA di Kabupaten X, akan melaksanakan pengadaan. Kondisi- kondisi yang
harus diperhatikan panitia sebagai berikut
1. Formulir dan surat suara akan disebarke seluruh kecamatan di Kabupaten Xsebanyak 20
Kecamatan
2. Volume formulir dan surat suarasebanyak 20 juta lembar
3. Waktu pelaksanaan pencetakan hanya7 hari kalender, dan distribusi hanyadiberi waktu 7
hari kalender
4. Nilai pengadaan sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah)
Pertanyaan:
Bagaimana cara pemaketan yang palingefisien untuk pengadaan di atas?
a. Panitia melelangkan menjadi satupaket pengadaan
b. Panitia memecah paket pengadaanmenjadi 20 paket dan pelaksanaannyadengan
penunjukan langsung
c. Panitia memecahkan paketpengadaan menjadi 20 paket danpelaksaannya tetap
denganpelelangan umum
d. Tidak ada jawaban yang benar
90. Dengan alasan mendesak waktu karenatahun anggaran akan habis, pejabat pembuat
komitmen pekerjaanpenimbunan sampah dengan nilai Rp7.000.000.000 (tujuh milyar
rupiah) melakukan penunjukan langsung kepada PT A. Karena keterbatasan peralatan,
PTA dengan seizin pejabat pembuatkomitmen mensubkontrakkan seluruh pekerjaan
penyediaan tanah dan pengiriman ke lokasi penimbunan kepada PT B. Menurut Saudara,
kesalahan-kesalahan apa saja yang telah dilakukan oleh:
a. Pejabat pembuat komitmen salahmemilih metode penunjukan langsungdan memberi izin
PT A untukmensubkontrakkan seluruh pekerjaan penyediaan dan pengiriman tanah
kelokasi penimbunan PT B.
b. Pejabat pembuat komitmen dan panitiapengadaan barang/jasa tidak melakukan
kesalahan apa-apa
c. Pejabat pembuat komitmen/panitiapengadaan barang/jasa hanya salah memilih metode
penunjukan langsung yang seharusnya di lelang umum
d. Pejabat pembuat komitmen/panitiapengadaan barang/jasa salah dalam pemberian izin
kepada PT A untuk mensubkontrakan seluruh pekerjaanpenyediaan dan pengiriman
tanahkepada PT B

More Related Content

What's hot

IAI standard fee
IAI standard feeIAI standard fee
IAI standard fee
jose_t
 
Lelang & kontrak
Lelang & kontrakLelang & kontrak
Lelang & kontrak
karnidi
 
Sharing Knowledge - Hukum Kontrak Konstruksi - KJF-TSJ.REV.IVN
Sharing Knowledge - Hukum Kontrak Konstruksi - KJF-TSJ.REV.IVNSharing Knowledge - Hukum Kontrak Konstruksi - KJF-TSJ.REV.IVN
Sharing Knowledge - Hukum Kontrak Konstruksi - KJF-TSJ.REV.IVN
Bunga Steviane,S.H
 

What's hot (20)

Perjanjian Kontraktor Lidar dan Aerial Photogrammetry Survey Terbaru (Beli Pe...
Perjanjian Kontraktor Lidar dan Aerial Photogrammetry Survey Terbaru (Beli Pe...Perjanjian Kontraktor Lidar dan Aerial Photogrammetry Survey Terbaru (Beli Pe...
Perjanjian Kontraktor Lidar dan Aerial Photogrammetry Survey Terbaru (Beli Pe...
 
Materi fidic pjt non kecil yogya 2016
Materi fidic pjt non kecil yogya 2016Materi fidic pjt non kecil yogya 2016
Materi fidic pjt non kecil yogya 2016
 
Konsilidasi Permen PU 07 Tahun 2011 dan Perubahannya [Perubahan Ketiga]
Konsilidasi Permen PU 07 Tahun 2011 dan Perubahannya [Perubahan Ketiga]Konsilidasi Permen PU 07 Tahun 2011 dan Perubahannya [Perubahan Ketiga]
Konsilidasi Permen PU 07 Tahun 2011 dan Perubahannya [Perubahan Ketiga]
 
Perjanjian pembangunan perkebunan kelapa sawit bilingual (Beli Perjanjian, Hu...
Perjanjian pembangunan perkebunan kelapa sawit bilingual (Beli Perjanjian, Hu...Perjanjian pembangunan perkebunan kelapa sawit bilingual (Beli Perjanjian, Hu...
Perjanjian pembangunan perkebunan kelapa sawit bilingual (Beli Perjanjian, Hu...
 
pengantar aspek hukum pembangunan
pengantar aspek hukum pembangunanpengantar aspek hukum pembangunan
pengantar aspek hukum pembangunan
 
Pengadaan Langsung dan Swakelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Pengadaan Langsung dan Swakelola Pengadaan Barang dan Jasa PemerintahPengadaan Langsung dan Swakelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Pengadaan Langsung dan Swakelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
 
Kontrak berdasarkan perpres 54 tahun 2010 dan Perubahannya
Kontrak berdasarkan perpres 54 tahun 2010 dan PerubahannyaKontrak berdasarkan perpres 54 tahun 2010 dan Perubahannya
Kontrak berdasarkan perpres 54 tahun 2010 dan Perubahannya
 
Permenpu 8 prt_m_2011
Permenpu 8 prt_m_2011Permenpu 8 prt_m_2011
Permenpu 8 prt_m_2011
 
Hukum bangunan
Hukum bangunanHukum bangunan
Hukum bangunan
 
Konsolidasi Permen PU No 07 Tahun 2011 dan Perubahannya tentang Standar dan P...
Konsolidasi Permen PU No 07 Tahun 2011 dan Perubahannya tentang Standar dan P...Konsolidasi Permen PU No 07 Tahun 2011 dan Perubahannya tentang Standar dan P...
Konsolidasi Permen PU No 07 Tahun 2011 dan Perubahannya tentang Standar dan P...
 
Perjanjian pekerjaan pembangunan proyek (building work) (Beli Perjanjian, Hub...
Perjanjian pekerjaan pembangunan proyek (building work) (Beli Perjanjian, Hub...Perjanjian pekerjaan pembangunan proyek (building work) (Beli Perjanjian, Hub...
Perjanjian pekerjaan pembangunan proyek (building work) (Beli Perjanjian, Hub...
 
IAI standard fee
IAI standard feeIAI standard fee
IAI standard fee
 
Lelang & kontrak
Lelang & kontrakLelang & kontrak
Lelang & kontrak
 
Penjelasan perpres nomor 4 tahun 2015
Penjelasan perpres nomor 4 tahun 2015 Penjelasan perpres nomor 4 tahun 2015
Penjelasan perpres nomor 4 tahun 2015
 
Sharing Knowledge - Hukum Kontrak Konstruksi - KJF-TSJ.REV.IVN
Sharing Knowledge - Hukum Kontrak Konstruksi - KJF-TSJ.REV.IVNSharing Knowledge - Hukum Kontrak Konstruksi - KJF-TSJ.REV.IVN
Sharing Knowledge - Hukum Kontrak Konstruksi - KJF-TSJ.REV.IVN
 
Contoh Kontrak Eksplorasi dan Studi Kelayakan Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: ...
Contoh Kontrak Eksplorasi dan Studi Kelayakan Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: ...Contoh Kontrak Eksplorasi dan Studi Kelayakan Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: ...
Contoh Kontrak Eksplorasi dan Studi Kelayakan Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: ...
 
02 kunci jawaban review persiapan-1
02 kunci jawaban review persiapan-102 kunci jawaban review persiapan-1
02 kunci jawaban review persiapan-1
 
Matriks Perbedaan Perpres 4/2015 dengan Perpres 54/2010
Matriks Perbedaan Perpres 4/2015 dengan Perpres 54/2010Matriks Perbedaan Perpres 4/2015 dengan Perpres 54/2010
Matriks Perbedaan Perpres 4/2015 dengan Perpres 54/2010
 
Penyusunan Dokumen Pengadaan
Penyusunan Dokumen PengadaanPenyusunan Dokumen Pengadaan
Penyusunan Dokumen Pengadaan
 
SURAT PERJANJIAN AFU
SURAT PERJANJIAN AFUSURAT PERJANJIAN AFU
SURAT PERJANJIAN AFU
 

Similar to 1

Addendum dokumen kawasan gasibu 2015
Addendum dokumen kawasan gasibu 2015Addendum dokumen kawasan gasibu 2015
Addendum dokumen kawasan gasibu 2015
Bram Kc Santosa
 
Slide Modul JK Melakukan Perencanaan PBJP Level 2 - PPK Tipe C.pptx
Slide Modul JK Melakukan Perencanaan PBJP Level 2 - PPK Tipe C.pptxSlide Modul JK Melakukan Perencanaan PBJP Level 2 - PPK Tipe C.pptx
Slide Modul JK Melakukan Perencanaan PBJP Level 2 - PPK Tipe C.pptx
NurwulanHandoko
 
Tugas mk ii pert 7 8 kls b - aris septiawan-17.1003.222.01.0659
Tugas mk ii pert 7 8 kls b - aris septiawan-17.1003.222.01.0659Tugas mk ii pert 7 8 kls b - aris septiawan-17.1003.222.01.0659
Tugas mk ii pert 7 8 kls b - aris septiawan-17.1003.222.01.0659
arisseptiawan
 
A. dok kualifikasi tpa ulang dikonversi
A. dok kualifikasi tpa ulang dikonversiA. dok kualifikasi tpa ulang dikonversi
A. dok kualifikasi tpa ulang dikonversi
Muhammad Yahya
 

Similar to 1 (20)

4 rencana umum pengadaan barang
4 rencana umum pengadaan barang4 rencana umum pengadaan barang
4 rencana umum pengadaan barang
 
Se menteri pupr22-2020
Se menteri pupr22-2020Se menteri pupr22-2020
Se menteri pupr22-2020
 
program mutu dari konsultan perencanaan konstruksi final-1.pptx
program mutu dari konsultan perencanaan konstruksi final-1.pptxprogram mutu dari konsultan perencanaan konstruksi final-1.pptx
program mutu dari konsultan perencanaan konstruksi final-1.pptx
 
Dokumen Kualifikasi - Pemeriksaan Besar Bendungan Bajulmati(1).pdf
Dokumen Kualifikasi - Pemeriksaan Besar Bendungan Bajulmati(1).pdfDokumen Kualifikasi - Pemeriksaan Besar Bendungan Bajulmati(1).pdf
Dokumen Kualifikasi - Pemeriksaan Besar Bendungan Bajulmati(1).pdf
 
TUGAS ke VI MKII
TUGAS ke VI MKIITUGAS ke VI MKII
TUGAS ke VI MKII
 
Tugas pertemuan 6 mk ii
Tugas pertemuan 6 mk iiTugas pertemuan 6 mk ii
Tugas pertemuan 6 mk ii
 
Addendum dokumen kawasan gasibu 2015
Addendum dokumen kawasan gasibu 2015Addendum dokumen kawasan gasibu 2015
Addendum dokumen kawasan gasibu 2015
 
Tgs mk2 arbi ardli-17.1003.222.01.0669-kls b
Tgs mk2 arbi ardli-17.1003.222.01.0669-kls bTgs mk2 arbi ardli-17.1003.222.01.0669-kls b
Tgs mk2 arbi ardli-17.1003.222.01.0669-kls b
 
Aditya dn 17.1003.222.01.0666 - kls b
Aditya dn   17.1003.222.01.0666 - kls bAditya dn   17.1003.222.01.0666 - kls b
Aditya dn 17.1003.222.01.0666 - kls b
 
Tugas 3 siti fatimah
Tugas 3 siti fatimahTugas 3 siti fatimah
Tugas 3 siti fatimah
 
Pengertian
PengertianPengertian
Pengertian
 
Slide Modul JK Melakukan Perencanaan PBJP Level 2 - PPK Tipe C.pptx
Slide Modul JK Melakukan Perencanaan PBJP Level 2 - PPK Tipe C.pptxSlide Modul JK Melakukan Perencanaan PBJP Level 2 - PPK Tipe C.pptx
Slide Modul JK Melakukan Perencanaan PBJP Level 2 - PPK Tipe C.pptx
 
01. Kebijakan dan Landasan DB.pdf
01. Kebijakan dan Landasan DB.pdf01. Kebijakan dan Landasan DB.pdf
01. Kebijakan dan Landasan DB.pdf
 
Tugas Manajemen Konstruksi 2
Tugas Manajemen Konstruksi 2Tugas Manajemen Konstruksi 2
Tugas Manajemen Konstruksi 2
 
Tugas mk ii pert 7 8 kls b - aris septiawan-17.1003.222.01.0659
Tugas mk ii pert 7 8 kls b - aris septiawan-17.1003.222.01.0659Tugas mk ii pert 7 8 kls b - aris septiawan-17.1003.222.01.0659
Tugas mk ii pert 7 8 kls b - aris septiawan-17.1003.222.01.0659
 
Dokumen seleksi batang toru
Dokumen seleksi batang toruDokumen seleksi batang toru
Dokumen seleksi batang toru
 
Permen pu 8 2011
Permen pu 8 2011Permen pu 8 2011
Permen pu 8 2011
 
A. dok kualifikasi tpa ulang dikonversi
A. dok kualifikasi tpa ulang dikonversiA. dok kualifikasi tpa ulang dikonversi
A. dok kualifikasi tpa ulang dikonversi
 
Tugas3 _M Maulana Al Muki_,Manajemen Konstruksi II
Tugas3 _M Maulana Al Muki_,Manajemen Konstruksi IITugas3 _M Maulana Al Muki_,Manajemen Konstruksi II
Tugas3 _M Maulana Al Muki_,Manajemen Konstruksi II
 
Contoh Perjanjian Pembangunan Mess Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270...
Contoh Perjanjian Pembangunan Mess Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270...Contoh Perjanjian Pembangunan Mess Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270...
Contoh Perjanjian Pembangunan Mess Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270...
 

Recently uploaded

Asimilasi Masyarakat Cina Dengan Orang Melayu di Kelantan (Cina Peranakan Kel...
Asimilasi Masyarakat Cina Dengan Orang Melayu di Kelantan (Cina Peranakan Kel...Asimilasi Masyarakat Cina Dengan Orang Melayu di Kelantan (Cina Peranakan Kel...
Asimilasi Masyarakat Cina Dengan Orang Melayu di Kelantan (Cina Peranakan Kel...
luqmanhakimkhairudin
 
KISI-KISI SOAL DAN KARTU SOAL BAHASA INGGRIS.docx
KISI-KISI SOAL DAN KARTU SOAL BAHASA INGGRIS.docxKISI-KISI SOAL DAN KARTU SOAL BAHASA INGGRIS.docx
KISI-KISI SOAL DAN KARTU SOAL BAHASA INGGRIS.docx
DewiUmbar
 
IPS - karakteristik geografis, sosial, budaya, dan ekonomi di ASEAN
IPS - karakteristik geografis, sosial, budaya, dan ekonomi di ASEANIPS - karakteristik geografis, sosial, budaya, dan ekonomi di ASEAN
IPS - karakteristik geografis, sosial, budaya, dan ekonomi di ASEAN
GilangNandiaputri1
 

Recently uploaded (20)

Lokakarya tentang Kepemimpinan Sekolah 1.pptx
Lokakarya tentang Kepemimpinan Sekolah 1.pptxLokakarya tentang Kepemimpinan Sekolah 1.pptx
Lokakarya tentang Kepemimpinan Sekolah 1.pptx
 
contoh-kisi-kisi-bahasa-inggris-kelas-9.docx
contoh-kisi-kisi-bahasa-inggris-kelas-9.docxcontoh-kisi-kisi-bahasa-inggris-kelas-9.docx
contoh-kisi-kisi-bahasa-inggris-kelas-9.docx
 
Bioteknologi Konvensional dan Modern kelas 9 SMP
Bioteknologi Konvensional dan Modern  kelas 9 SMPBioteknologi Konvensional dan Modern  kelas 9 SMP
Bioteknologi Konvensional dan Modern kelas 9 SMP
 
Asimilasi Masyarakat Cina Dengan Orang Melayu di Kelantan (Cina Peranakan Kel...
Asimilasi Masyarakat Cina Dengan Orang Melayu di Kelantan (Cina Peranakan Kel...Asimilasi Masyarakat Cina Dengan Orang Melayu di Kelantan (Cina Peranakan Kel...
Asimilasi Masyarakat Cina Dengan Orang Melayu di Kelantan (Cina Peranakan Kel...
 
MODUL AJAR SENI TARI KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI TARI KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI TARI KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI TARI KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
RENCANA + Link2 MATERI Training _"SISTEM MANAJEMEN MUTU (ISO 9001_2015)".
RENCANA + Link2 MATERI Training _"SISTEM MANAJEMEN MUTU (ISO 9001_2015)".RENCANA + Link2 MATERI Training _"SISTEM MANAJEMEN MUTU (ISO 9001_2015)".
RENCANA + Link2 MATERI Training _"SISTEM MANAJEMEN MUTU (ISO 9001_2015)".
 
Materi Sistem Pernapasan Pada Manusia untuk kelas 5 SD
Materi Sistem Pernapasan Pada Manusia untuk kelas 5 SDMateri Sistem Pernapasan Pada Manusia untuk kelas 5 SD
Materi Sistem Pernapasan Pada Manusia untuk kelas 5 SD
 
MODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Informatika Latihan Soal Kelas Tujuh.pptx
Informatika Latihan Soal Kelas Tujuh.pptxInformatika Latihan Soal Kelas Tujuh.pptx
Informatika Latihan Soal Kelas Tujuh.pptx
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
MODUL AJAR IPAS KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR IPAS KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR IPAS KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR IPAS KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
PELAKSANAAN (dgn PT SBI) + Link2 Materi Pelatihan _"Teknik Perhitungan TKDN, ...
PELAKSANAAN (dgn PT SBI) + Link2 Materi Pelatihan _"Teknik Perhitungan TKDN, ...PELAKSANAAN (dgn PT SBI) + Link2 Materi Pelatihan _"Teknik Perhitungan TKDN, ...
PELAKSANAAN (dgn PT SBI) + Link2 Materi Pelatihan _"Teknik Perhitungan TKDN, ...
 
Materi Asuransi Kesehatan di Indonesia ppt
Materi Asuransi Kesehatan di Indonesia pptMateri Asuransi Kesehatan di Indonesia ppt
Materi Asuransi Kesehatan di Indonesia ppt
 
Webinar 1_Pendidikan Berjenjang Pendidikan Inklusif.pdf
Webinar 1_Pendidikan Berjenjang Pendidikan Inklusif.pdfWebinar 1_Pendidikan Berjenjang Pendidikan Inklusif.pdf
Webinar 1_Pendidikan Berjenjang Pendidikan Inklusif.pdf
 
KISI-KISI SOAL DAN KARTU SOAL BAHASA INGGRIS.docx
KISI-KISI SOAL DAN KARTU SOAL BAHASA INGGRIS.docxKISI-KISI SOAL DAN KARTU SOAL BAHASA INGGRIS.docx
KISI-KISI SOAL DAN KARTU SOAL BAHASA INGGRIS.docx
 
sistem digesti dan ekskresi pada unggas ppt
sistem digesti dan ekskresi pada unggas pptsistem digesti dan ekskresi pada unggas ppt
sistem digesti dan ekskresi pada unggas ppt
 
AKSI NYATA Numerasi Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptx
AKSI NYATA  Numerasi  Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptxAKSI NYATA  Numerasi  Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptx
AKSI NYATA Numerasi Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptx
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
IPS - karakteristik geografis, sosial, budaya, dan ekonomi di ASEAN
IPS - karakteristik geografis, sosial, budaya, dan ekonomi di ASEANIPS - karakteristik geografis, sosial, budaya, dan ekonomi di ASEAN
IPS - karakteristik geografis, sosial, budaya, dan ekonomi di ASEAN
 
BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024
BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024
BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024
 

1

  • 1. 1. Pengadaan pembangunan jembatan darurat yang putus akibat bencana alam dengan nilaiRp250 juta dapat dilakukan penunjukan langsung (B / S) Jawaban: BENAR (B) PL (Penunjukan Langsung) dapat dilaksanakan yang salah satunya adalah dalam keadaan darurat bencana alam…Perpres 70/2012 Lampiran I Bab I. C. 1. a. 4) 2. Pengumuman seleksi langsung perencanaan gedung dengan nilai Rp90 juta hanya dilakukan di papan pengumuman resmi (B / S) Jawaban: SALAH (S) Pengumuman seleksi langsung dilakukan di papan pengumuman atau internet. Soal ini bisa jadi soal jebakan atau pertanyaan “kurang tajam”, karena bisa dipastikan kebanyakan peserta akan menjawab benar…Perpres 70/2012 Lampiran I Bab I. D.2. i. 1) 3. Pemda kabupaten X mengumumkan rencana pengadaan hanya di papan pengumuman resmi dengan maksud untuk melindungi pengusaha daerah (B / S) Jawaban: SALAH (S) Karena pengumuman resmi bukan untuk melindungi pengusaha daerah, namun untuk mencapai sasaran secara luas, efisien, dan tepat sesuai dengan jangkauan masyarakat pengusaha yang dituju, dan calon peserta lelang dari propinsi/kabupaten/kota lain tidak boleh dihalangi/dilarang untuk mengikuti proses lelang di propinsi/kabupaten/ kota lokasi pelelangan…Perpres 70/2012 Lampiran I Bab I. A.1.a.1) dan 4) 4. Proses penyelesaian sengketa antara pengguna/panitia pengadaan barang/jasa dengan peserta lelang yang terjadi sebelum penandatanganan kontrak dilakukan di peradilan umum (B / S) Jawaban: SALAH (S) Karena peserta lelang apabila tidak merasa puas dapat mengajukan surat sanggahan. Perpres 70/2012 Pasal 27 5. Kepala daerah memutuskan bahwa yang boleh menjadi panitia pengadaan harus berasal dari bagian perlengkapan, bagian hukum, dan bagian keuangan (B/S) Jawaban: SALAH (S) Persyaratan untuk menjadi panitia pengadaan b/j bukan harus berasal dari instansi tertentu…Perpres 70/2012 Pasal 10 6. Biaya yang diperlukan oleh pengguna barang/jasa untuk proses penyelesaian perselisihan dapat dibebankan kepada penyedia barang/jasa (B / S) Jawaban BENAR (B) Biaya untuk proses penyelesaian perselisihan dapat dibebankan kepada para pihak yang berselisih disesuaikan dengan klausul dalam kontraknya…Perpres 70/2012 Pasal 38 7. Pengaturan pengadaan barang/jasa pada Perpres 70/2012 bertujuan agar pengadaan
  • 2. dapat dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil dan akuntabel (B/S) Jawaban: SALAH (S) Semua itu adalah prinsip dasar dari pengadaan barang/jasa, namun dalam soal di atas merupakan jebakan karena untuk “adil” harus ditambah “adil/tidak diskriminatif”…Perpres 70/2012 Pasal 3 8. Pengertian efisien dalam pengadaan barang/jasa pemerintah adalah menghasilkan barang/ jasa dengan harga terendah yang dapat dipertanggung jawabkan (B/S) Jawaban: SALAH (S) Karena Efisien bukan berarti harga terendah, tetapi dengan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan…Perpres 70/2012 Pasal 3 9. Efektifitas pelaksanaan pengadaan hanya diukur dari kesesuaian hasil pengadaan dengan keperluan (B / S) Jawaban: SALAH (S) Bukan hanya kesesuaian dengan kebutuhan/keperluan yang telah ditetapkan tetapi manfaat juga harus sesuai dgn sasaran yg ditetapkan…Perpres 70/2012 Pasal 3 10. Transparansi pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pemerintah hanya bagi penyedia barang/jasa (B / S) Jawaban: SALAH (S) Bukan hanya hanya untuk penyedia barang/jasa tapi untuk masyarakat juga harus transparan bagi masyarakat…Perpres 70/2012 Pasal 3 11. Prinsip adil dan tidak diskriminatif dapat dikesampingkan dengan alasan untuk melindungi penyedia barang/jasa lokal (B / S) Jawaban: SALAH (S) Karena harusnya adil/tidak diskriminatif…Perpres 70/2012 Pasal 3 12. Untuk menambah PAD, Pemda dapat menetapkan pungutan biaya penggantian dokumen pengadaan sebesar 5% dari nilai pengadaan (B / S) Jawaban: SALAH (S) Penggantian Dokumen dan/atau pungutan biaya dari peserta pengadaan hanya diperbolehkan untuk penggandaan dokumen, bukan untuk menambah PAD…Perpres 70/2012 Pasal 14 ayat (12) 13. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu pelaksanaan pengadaan oleh penyedia barang/jasa dan pelaksanaan pengadaan dengan cara swakelola (B / S)
  • 3. Jawaban: BENAR (B) Pengadaan Barang/Jasa pemerintah dilakukan dengan dua cara tersebut…Perpres 70/2012 Pasal 6 14. Pekerjaan permanen adalah pekerjaan yang umur rencananya lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (B/S) Jawaban: BENAR (B) Pekerjaan permanen umur rencananya 1 tahun lebih, sedangkan semi permanen kurang dari 1 tahun…Penjelasan Perpres 70/2012 Pasal 36 ayat 5 15. Panitia pengadaan diperbolehkan memungut pengganti biaya pengumuman, honor pengguna/panitia, dan penggandaan dokumen kepada peserta pengadaan (B/S) Jawaban: SALAH (S) Yang boleh dipungut dari peserta pengadaan adalah biaya penggandaan/pengganti dokumen…Perpres 70/2012 Pasal 14 ayat (12) 16. Panitia menerapkan paket-paket pekerjaan yang akan dilelangkan (B/S) Jawaban: SALAH (S) Yang menetapkan pembagian paket-paket pekerjaan adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)…Perpres 70/2012 Pasal 9 ayat (3) 17. Pengguna barang/jasa dapat melakukan penunjukkan langsung karena tahun anggaran berjalan hanya tersisa 1 (satu) bulan ( B / S) Jawaban: SALAH (S) Sisa tahun anggaran berjalan tersisa 1 bulan tidak termasuk dalam kriteria pelaksanaan Penunjukan Langsung (PL) artinya alasan kekepet waktu tidak termasuk dalam kriteria pelaksanaan Penunjukan Langsung…Perpres 70/2012 Lampiran I Bab I. C. 1. a. 4) 18. Pengguna barang/jasa bertanggungjawab dari segi administrasi fisik, keuangan, dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya (B / S) Jawaban: BENAR (B) Pejabat Pembuat Komitmen (Pengguna Anggaran–istilah lama) bertanggung jawab atas keseluruhan proses pengadaan barang/jasa…Perpres 70/2012 Pasal 9 ayat (5) 19. Panitia hanya melakukan evaluasi teknis bagi semua penawaran yang telah lulus evaluasi administrasi (B / S) Jawaban: BENAR (B) Evaluasi Teknis hanya dilakukan kepada peserta yang lulus evaluasi Administratsi…Perpres 70/2012, lihat bagian semua metoda evaluasi.
  • 4. 20. Rincian HPS tidak bersifat rahasia (B / S) Jawaban: SALAH (S) NIlai Total HPS dapat diumumkan pada saat aanwijzing, namun rinciannya tetap bersifat rahasia…Perpres 70/2012, pasal 13 ayat (4) dan penjelasannya. 21. Pengguna barang/jasa dilarang memecah paket pengadaan menjadi beberapa paket pengadaan sehingga tidak dilelang (B / S) Jawaban: BENAR (B) Dilarang memecah paket pekerjaan untuk menghindari lelang…Perpres 70/2012, Lampiran I BAB I A. 1. a. 3). 22. Pengguna dapat menyatukan beberapa paket pekerjaan yang tersebar di beberapa daerah menjadi satu paket,untuk menyikapi kekurangan tenaga dalam proses pengadaan (B / S) Jawaban: SALAH (S) Memecah paket pekerjaan untuk memberdayakan usaha kecil dan koperasi. Kekurangan ahli pengadaan barang/jasa dapat disiasati dengan strategi lainnya…Perpres 70/2012, Lampiran I BAB I A. 1. a. 3). 23. Pengadaan 20 unit computer (PC) dilaksanakan dengan prakualifikasi (B/S) Jawaban: SALAH (S/B) Pengadaan 20 unit komputer termasuk pengadaan/pemasokan barang, dan dapat dipastikan nilainya di atas 50 juta (komputer standar saja harganya sudah 4 – 5 juta-an) jadi dilakukan dengan pasca kualifikasi bukan Pra kualifikasi…Perpres 70/2012 24. Pengguna jasa pembangunan jembatan dengan nilai Rp. 1 Miliar menetapkan pengadaannya melalui pelelangan umum dengan pascakualifikasi (B / S) Jawaban: BENAR (B) Pembangunan Jembatan nilai Rp.1 M merupakan pekerjaan pemborongan jasa konstruksi dan termasuk nilai kategori non kecil, maka dilakukan dengan pelelangan umum pasca kualifikasi….Perpres 70/2012 25. Pengadaan vaksin flu burung dengan nilai Rp. 500 juta dapat menggunakan metode penunjukan langsung dengan alasan kebutuhan mendesak yang tidak bisa ditunda (B / S) Jawaban: BENAR (B) Pekerjaan Darurat termasuk kriteria untuk pelaksanaan PL (pununjukan langsung) dan juga perpres tentang hal ini sudah ada…Perpres 70/2012 dan perubahannya. 26. Unsur pokok yang dinilai dalam evaluasi teknis perusahaan jasa konsultasi adalah : a. Pengalaman perusahaan dan metodologi serta kualifikasi tenaga ahli b. Pengalaman perusahaan dan metodologi serta jumlah tenaga ahli c. Pengalaman perusahaan dan metodologi serta kemampuan keuangan perusahaan
  • 5. d. Pengalaman perusahaan dan metodologi serta peralatan yang dimiliki Jawaban: a. Pengalaman perusahaan dan metodologi serta kualifikasi tenaga ahli…Perpres 70/2012 Lampiran I Bab II. B. 1. K. 2) 27. Yang bukan merupakan tugas pokok panitia/ pejabat pengadaan adalah : a. Menetapkan HPS b. Menandatangani Pakta Ientegritas c. Menyiapkan dokumen pengadaan d. Mengusulkan calon pemenang Jawaban: a. Menetapkan HPSMenetapkan HPS bukan tugas panitia tapi adalah tugas PPK…Perpres 70/2012 Pasal 9 28. Ketentuan yang terkait dengan jaminan pelaksaan adalah : a. Jaminan pelaksanaan besarnya adalah 5% dari nilai kontrak b. Jaminan pelaksanaan boleh diterbitkan dari bank atau asuransi c. Untuk pengadaan sampai dengan Rp. 50 juta wajib menggunakan jaminan pelaksanaan d. Jaminan pelaksanaan dapat diterbitkan dari perusahaan asuransi. Jawaban: a. Jaminan pelaksanaan besarnya adalah 5% dari nilai kontrak Jaminan Pelaksanaan harus diterbitkan oleh Bank dan diwajibkan untuk pengadaan di atas 50 juta….Perpres 70/2012 Pasal 31 29. Penawaran harga dinyatakan tidak memenuhi syarat, apabila : a. Total harga penawaran diatas pagu anggaran b. Total harga penawaran melebihi HPS akan tetapi masih dibawah pagu anggaran c. Total harga penawaran dibawah 80% HPS d. Ada perbedaan antara angka dan huruf pada penulisan total penawaran harga Jawaban: a. Total harga penawaran diatas pagu anggaran Jaminan Pelaksanaan harus diterbitkan oleh Bank dan diwajibkan untuk pengadaan di atas 50 juta. Total harga penawaran melebihi HPS tapi masih dibawah pagu harus diklarifikasi terlebih dahulu (bisa jadi harga satuan timpang), dibawah 80% HPS juga harus diklarifikasi. Apabila ada perbedaan angka dan huruf maka yang digunakan adalah dalam tulisan huruf. Pilihan b,c,d tidak dapat langsung menyatakan penawaran tidak memenuhi syarat….Perpres 70/2012 Lampiran I Bab II A. 1. f. 12) 30. Pada pembukaan penawaran, panitia pengadaan dilarang : a. Memeriksa semua kelengkapan dokumen penawaran dari semua peserta
  • 6. b. Menggugurkan penawaran yang tidak lengkap c. Menggugurkan penawaran yang terlambat d. Memeriksa, menunjukkan dan membacakan dihadapan peserta mengenai kelengkapan semua dokumen penawaran yang masuk. Jawaban: b. Menggugurkan penawaran yang tidak lengkap Pada saat pembukaan penawaran, panitia memeriksa semua kelengkapan dokumen penawaran, memeriksa, menunjukan dan membacakan di hadapan peserta. Tidak boleh mengugurkan penawaran pada saat pembukaan penawaran kecuali untuk penawaran yang terlambat penawarannya ditolak/digugurkan. 31. Sanksi bagi penyedia barang/jasa yang tidak memenuhi kewajiban dalam kontrak adalah : a. Dimasukkan dalam daftar hitam selama 1 (satu) tahun b. Jaminan penawaran dicairkan c. Kontrak diputus secara sepihak oleh pengguna barang/jasa d. Mencabut ijin usaha Jawaban: c. Kontrak diputus secara sepihak oleh pengguna barang/jasa Pemutusan kontrak dilakukan bilamana penyedia barang/jasa cidera janji atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur di dalam kontrak. Kepada penyedia barang/jasa dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam dokumen kontrak…Perpres 70/2012 Lampiran I Bab I D. 1. k. 3 ) 32. Metode pemilihan penyedia barang/jasa yang paling tepat untuk pengadaan personal komputer (PC) dengan nilai Rp. 500 juta adalah : a. Pemilihan langsung dengan prakualifikasi b. Pelelangan terbatas dengan prakualifikasi c. Pelelangan umum dengan pascakualifikasi d. Penunjukan langsung dengan prakualifikasi Jawaban: c. Pelelangan umum dengan pascakualifikasi Pengadaan PC nilai Rp. 500juta ini termasuk pemasokan barang, sehingga dilakukan dengan Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi. 33. Apabila panitia menemukan adanya indikasi pengaturan harga lelang, maka: a. Meneruskan proses pelelangan karena takut disanggah oleh peserta b. Membatalkan proses pelelangan c. Memberhentikan sementara proses pelelangan
  • 7. d. Melaporkan kepada atasan pengguna barang/jasa Jawaban: c. Memberhentikan sementara proses pelelangan Dalam hal pengguna barang/jasa atau panitia/pejabat pengadaan menemukan indikasi kuat adanya KKN di antara para penyedia barang/jasa, maka pengguna barang/jasa atau panitia/pejabat pengadaan wajib menghentikan proses pelelangan untuk diperiksa intansi yang berwenang….Perpres 70/2012 Lampiran I Bab II A. 1. m. 2) f) 34. Biaya yang harus disediakan agar pelaksanaan pengadaan dapat berjalan dengan benar adalah : a. Honorarium pelaksan pengadaan, honorarium atasan pengguna barang/jasa, serta biaya penyusunan anggaran b. Honorarium pelaksana pengadaan, biaya pengumuman rencana pengadaan dan pengumuman pelelangan, serta biaya penyusunan anggaran. c. Biaya pengumuman rencana pengadaan dan pengumuman pelelangan, biaya honorarium atasan pengguna barang/jasa serta biaya penyusunan anggaran d. Honorarium pelaksana pengadaab, biaya pengumuman rencana pengadaan dan pengumuman pelelangan, serta biaya penggandaan dokumen pengadaan. Jawaban: d. Honorarium pelaksana pengadaab, biaya pengumuman rencana pengadaan dan pengumuman pelelangan, serta biaya penggandaan dokumen pengadaan. Penyusunan anggaran tidak termasuk dalam pembiayaan yang dapat dicover dalam Perpres 70/2012…Perpres 70/2012 Pasal 8 35. Unsur-unsur yang dinilai dalam evaluasi teknis perusahaan jasa konsultasi adalah : a. Jumlah peralatan yang dimiliki b. Kemampuan keuangan c. Ijin usaha d. Pengalaman perusahaan konsultan dan pendekatan dan metodologi, serta kualifikasi tenaga ahli Jawaban: d. Pengalaman perusahaan konsultan dan pendekatan dan metodologi, serta kualifikasi tenaga ahli…Perpres 70/2012 Lampiran I Bab II. B. 1. K. 2) 36. Media pengumuman yang wajib digunakan untuk pengadaan barang dengan nilai di atas Rp. 1 Miliar adalah : a. Surat kabar nasional b. Internet c. Surat kabar daerah
  • 8. d. Radio daerah Jawaban: Yang benar harusnya Surat Kabar Nasional, Surat Kabar Propinsi dan Internet (diupayakan)…Perpres 8 Tahun 2006 (Perubahan Keempat) Pasal I angka (8). 37. Pekerjaan yang tidak dapat dilaksanakan dengan cara swakelola adalah : a. Perbaikan jalan b. Pengadaan ATK c. Pembangunan jembatan d. Pembangunan jalan Jawaban: b. Pengadaan ATK Tidak ada pembayaran upah kerja…Perpres 70/2012 Lampiran I BAB III B. 1. B. 38. Apabila hasil pembuktian secara nyata terhadap kualifikasi calon pemenang lelang ternyata berbeda dengan formulir isian kualifikasinya, maka panitia : a. Menggugurkan calon pemenang tersebut tetapi tidak memasukannya dalam daftar hitam selama 2 (dua) tahun b. Menggugurkan calon pemenang tersebut dan memasukannya dalam daftar hitam selama 2 (dua) tahun c. Menggugurkan calon pemenang tersebut dan memasukannya dalam daftar hitam selama 1 (satu) tahun d. Menetapkan calon pemenang tersebut sebagai pemenang Jawaban: b. Menggugurkan calon pemenang tersebut dan memasukannya dalam daftar hitam selama 2 (dua) tahun Tetapi sebenarnya ini harus dilihat dulu apakah berbedanya itu karena kesengajaan atau tidak, apabila hanya karena kesalahan ketik atau tidak disengaja maka tidak perlu dimasukan ke dalam daftar hitam, tapi bila ada indikasi pemalsuan atau kesengajaan maka harus dimasukan ke dalam daftar hitam. Dasar: dalam formulir isian kualifikasi ada pernyataan bahwa apabila isian kualifikasi diisi dengan data yang tidak benar maka penyedia barang/jasa dapat dimasukan ke dalam daftar hitam selama 2 tahun 39. Apabila dalam kontrak pengadaan barang/jasa tidak mengatur ketentuan pilihan penyelesaian sengketa, maka secara hukum dianggap : a. Memilih penyelesaian sengketa di peradilan umum b. Memilih penyelesaian di arbitrase c. Memilih penyelesaian di peradilan pidana d. Memilih penyelesaian di peradilan tata usaha negara
  • 9. Jawaban: b. Memilih penyelesaian di arbitrase 40. Sanksi bagi penyedia barang/jasa yang mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai pemenang karena alasan yang tidak jelas adalah : a. Jaminan pelaksanaan dicairkan dan disetorkan ke kas negara/ daerah b. Jaminan penawaran dicairkan dan disetorkan ke kas negara/ daerah c. Dimasukkan dalam daftar hitam tetapi jaminan penawaran tidak dicairkan d. Dimasukkan dalam daftar hitam tetapi jaminan pelaksanaan tidak dicairkan Jawaban: b. Jaminan penawaran dicairkan dan disetorkan ke kas negara/daerah Peserta lelang yang ditetapkan sebagai penyedia barang/jasa wajib menerima keputusan (surat penunjukan pemenang) tersebut. Apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dan masa penawarannya masih berlaku maka pengunduran diri tersebut hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan yang dapat diterima secara obyektif oleh pengguna barang/jasa, dengan ketentuan bahwa jaminan penawaran peserta lelang yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan pada Kas Negara/Daerah….Perpres 70/2012 Lampiran I Bab II. A. 1. l. 2) 41. Pengadaan yang harus menggunakan prakualifikasi adalah : a. Pengadaan jasa penilaian aset eks-BPPN b. Pengadaan alat tulis kantor dengan nilai dibawah Rp. 50 juta c. Pengadaam pembangunan gedung kantor 3 (tiga) lantai d. Pengadaan pembangunan jembatan sepanjang seribu meter Jawaban: a. Pengadaan jasa penilaian aset eks BPPN Pengadaan Jasa penilaian aset eks BPPN adalah jasa konsultansi sehingga harus dilakukan pra kualifikasi, sedangkan pilihan b,c, dan d adalah pekerjaan jasa pemborongan yang dilakukan dengan pascakualifikasi..Perpres 70/2012 BAB V. A. 1. b. 42. Apabila total penawaran yang ditulis dengan angka berbeda dengan yang ditulis dengan huruf, maka: a. Penawaran tersebut gugur b. Harga penawaran yang duakui adalah harga penawaran yang ditulis dengan huruf c. Penawaran dikembalikan d. Penawaran diperbaiki Jawaban: b. Harga penawaran yang diakui adalah harga penawaran yang ditulis dengan huruf…Perpres 70/2012 Lampiran I BAB II. A. 1. f. 12). e)
  • 10. 43. Salah satu penyebab pelelangan dinyatakan gagal adalah : a. Penyedia barang/jasa memasukkan penawaran berjumlah 5 (lima) tetapi setelah dilakukan evaluasi administrasi yang lulus hanya 1 (satu) b. Total harga penawaran yang memenuhi syarat administrasi dan teknis melebihi pagu anggaran yang tersedia c. Penyedia barang/jasa yang memasukkan penawaran berjumlah 3 (tiga) tetapi setelah dilakukan evaluasi administrasi yang lulus hanya 2 (dua) d. Sanggahan dari peserta lelang tidak terbukti Jawaban: b. Total harga penawaran yang memenuhi syarat administrasi dan teknis melebihi pagu anggaran yang tersedia…Perpres 70/2012 Lampiran I Bab II A. 1. f. 12) 44. Pada tahap evaluasi, pengguna barang/jasa menerima pengaduan bahwa salah satu calon pemenang lelang masih ada hubungan dengan keluarga salah satu anggota panitia pengadaan, maka : a. Menggugurkan peserta lelang yang mempunyai hubungan keluarga dengan panitia pengadaan b. Membatalkan proses pelelangan c. Menetapkan peserta lelang tersebut sebagai calon pemenang dengan syarat tidak ada kolusi antara panitia dengan peserta tersebut. d. Melanjutkan proses pelelangan Jawaban: d. Melanjutkan proses pelelangan. Yang tidak diperbolehkan adalah adanya hubungan keluarga antara panitia pengadaan dengan pejabat yang mengangkat panitia….Perpres 70/2012 pasal 10 45. Pengadaan yang paling tepat menggunakan sistem pascakualifikasi adalah : a. Pengadaan pembangunan SD dengan nilai Rp. 75 juta b. Pengadaan komputer PC dengan nilai Rp. 45 juta c. Pengadaan jasa perencanaan bangunan sederhana d. Pengadaan kompleks yang penyediannya tunggal Jawaban: b. Pengadaan komputer PC dengan nilai Rp. 45 juta. Pembangunan SD nilai 75 juta dgn pemilihan langsung (3 calon penyedia) dengan pasca kualifikasi. Pengadaan komputer PC dengan nilai di bawah 50 juta dilakukan dengan PL (penunjukan langsung) yang sistemnya adalah Prakualifikasi. Perencanaan bangunan sederhana adalah pengadaan jasa konsutansi, maka harus prakualifikasi juga berapapun nilainya. Pengadaan pekerjaan kompleks yang penyedianya tungga maka dilakukan
  • 11. dengan PL (penunjukan langsung) prakualifikasi. 46. Pilihan penyelesaian sengketa antara pengguna dan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan kontrak adalah : a. Peradilan pidana b. Arbitrase c. Peradilan niaga d. Komisi Pengawas Persainganusaha (KPPU) Jawaban: b. Arbitrase…Keppres 80 Tahun 2003 Lampiran I, Bab II, C. 2. a. 18) 47. Setelah gagal pada seleksi pertama dan dalam seleksi ulang yang lulus prakualifikasi hanya 1 (satu) peserta, maka panitia melakukan : a. Seleksi ulang dibatalkan b. Melanjutkan proses seperti penunjukkanlangsung c. Prakualifikasi ulang d. Pengumuman kembali Jawaban b. Melanjutkan proses seperti penunjukkanlangsung…Keppres 80 Tahun 2003 Pasal 28 48. untuk pengadaan barang dengan nilai dibawah Rp. 90 juta, maka pengguna barang/jasa dapat : a. Mengangkat panitia pengadaan berjumlah 4 (empat) orang b. Hanya boleh mengangkat panitia pengadaan c. Mengangkat panitia pengadaan berjumlah 2 (dua) orang d. Dapat mengangkat pejabat pengadaan atau panitia pengadaan Jawaban: d. Dapat mengangkat pejabat pengadaan atau panitia pengadaan Pejabat Pengadaan untuk nilai paket sd 50 juta, panitia pengadaan untuk nilai paket di atas 50 juta…Perpres 70/2012 pasal 1 ayat 9 dan pasal 10 49. Yang bukan merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh penyedia barang dengan nilai dibawah Rp. 1 Miliar adalah : a. Tidak masuk dalam daftar hitam b. Secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak c. Memiliki surat ijin usaha pada bidang usahanya d. Memiliki kemampuan dasar pada bidang atau sub bidang pekerjaan yang sesuai Jawaban: d. Memiliki kemampuan dasar pada bidang atau sub bidang pekerjaan yang sesuai
  • 12. Dalam Perpres 70/2012 Kemampuan Dasar (KD) hanya diperuntukan untuk pengadaan non-kecil…Perpres 70/2012 A. 1. b.1) i) (1) 50. Biaya yang harus disediakan agar pelaksanaan pengadaan dapat berjalan dengan benar adalah : a. Fee bagi pengguna/panitia pengadaan b. Biaya pengumuman rencana pengadaan dan pengumuman pelelangan c. Fee bagi penyedia-penyedia yang mengundurkan diri d. Biaya tak terduga Jawaban: b. Biaya pengumuman rencana pengadaan dan pengumuman pelelangan…Perpres 70/2012 pasal 8 51. Metode pemilihan yang paling tepat untuk pengadaan pembangunan gedung kantor dengan tinggi 5 (lima) lantai dengan nilai Rp. 5 Miliar adalah : a. Pelelangan umum dengan prakualifikasi b. Pelelangan terbatas dengan prakualifikasi c. Pelalangan umum dengan pascakualifikasi d. Pemilihan langsung dengan prakualifikasi Jawaban: c. Pelalangan umum dengan pascakualifikasi. Pekerjaan Gedung Kantor 5 lantai nilai 5 Milyar termasuk ke dalam pengadaan pemborongan jasa konstruksi sehingga proses lelangnya harus dilakukan dengan pelelangan umum pasca kualifikasi….Perpres 70/2012 pasal 17 52. Apabila dalam proses seleksi ulang yang lulus prakualifikasi hanya 2 (dua), apa yang dilakukan panitia pengadaan ? a. Seleksi ulang dibatalkan b. Dilakukan prakualifikasi ulang c. Seleksi ulang dilanjutkan d. Dilakukan seleksi umum kembali Jawaban: c. Seleksi ulang dilanjutkan Apabila dalam seleksi umum/terbatas ulang, jumlah penyedia jasa konsultansi yang lulus prakualifikasi hanya 2 (dua) maka dilakukan permintaan penawaran dan negosiasi seperti pada proses seleksi langsung…Perpres 70/2012 pasal 28 ayat (9) 53. Hal-hal yang tidak termasuk dalam proses persiapan pengadaan barang/jasa adalah : a. Pemaketan pekerjaan b. Penyediaan biaya pengadaan
  • 13. c. Pengumuman pengadaan d. Pembentukan panitia/pejabat pengadaan Jawaban: c. Pengumuman pengadaan Pengumuman sudah termasuk proses pengadaan bukan persiapan pengadaan. 54. Berikut ini merupakan persyaratan untuk menjadi pengguna barang/jasa, kecuali : a. Memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah b. Tidak pernah terlibat KKN c. Memiliki integritas moral dan disiplin tinggi d. Pendidikan sekurang-kurangnya SMA Jawaban: d. Pendidikan sekurang-kurangnya SMA Pengguna Barang/Jasa (PPK) harus memiliki persyaratan pilihan a, b, dan c sedangkan pendidikan sekurang-kurangnya adalah D3…Perpres 70/2012 pasal 9 dan Penjelasannya 55. Berikut ini surat jaminan dinyatakan memenuhi syarat apabila : a. Diterbitkan oleh bank perkreditan rakyat b. Masa berlakunya jaminan penawaran kurang dari yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan c. Isi surat jaminan berbeda dengan ketentuan dalam dokumen pengadaan d. Diterbitkan oleh perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian Jawaban: d. Diterbitkan oleh perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian Jaminan tidak boleh dari BPR, tidak boleh kurang masa berlakunya dan isinya harus sesuai dengan ketentuan dalam dokumen pengadaan…Lampiran I BAB II A. 1. f. 5) c) 56. Kriteria pekerjaan kompleks adalah: a. Total harga penawaran diatas pagu anggaran b. Penawaran harga tidak menunjukkan persaingan sehat c. Total harga penawaran dibawah 80% HPS dans setelah diklarifikasi harganya tidak dapat dipertanggung jawabkan d. Total harga penawaran dibawah 80% HPS dan setelah diklarifikasi harganya wajar Jawaban: Soal dengan pilihan jawaban tidak ada yang benar. Total harga penawaran di atas pagu anggaran maka penawaran harus digugurkan. Penawaran harga tidak menunjukan persaingan sehat, maka lelang harus dihentikan. Total harga penawaran di bawah 80% harus diklasifikasi, bila wajar mana termasuk harga timpang tidak digugurkan, bila tidak wajar maka dapat digugurkan.
  • 14. 57. Penawaran jasa pemborongan dianggap memenuhi persyaratan teknis apabila: a. Jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan melampaui batas yang sudah ditentukan dalam dokumen pengadaan b. Metode pelaksanaan pekerjaan tidak memenuhi persyaratan substansi yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan c. Adanya persyaratan tambahan yang tidak ditentukan dalam dokumen lelang d. Jenis, kapasitas, dan komposisi, serta jumlah peralatan minimal yang disediakan sesuai dengan dokumen pengadaan Jawaban: d. Jenis, kapasitas, dan komposisi, serta jumlah peralatan minimal yang disediakan sesuai dengan dokumen pengadaan…Jawaban a, b, dan c dapat dianggap tidak memenuhi persyaratan teknis. 58. Dalam evaluasi ditemukan surat jaminan penawaran yang disampaikan hanya berupa fotocopy, maka tindakan panitia terhadap surat jaminan penawaran tersebut adalah : a. Surat jaminan dianggap sah b. Surat jaminanpenawaran tersebut dianggap sah apabila peserta tersebut memberikan aslinya setelah dievaluasi c. Surat jaminan dianggap tidak sah dan peserta tersebut digugurkan karena tidak memenuhi syarat administrasi d. Tidak ada jawaban yang benar Jawaban: c. Surat jaminan dianggap tidak sah dan peserta tersebut digugurkan karena tidak memenuhi syarat administrasi Jaminan penawaran yang disampaikan dalam dokumen penawaran harus jeminan penawaran yang asli bukan fotocopy. 59. Pengadaan jasa pengiriman barang pemerintah termasuk dalam pengadaan: a. Pengadaan barang b. Pengadaan jasa pemborongan c. Pengadaan jasa lainnya d. Pengadaan jasa konsultasi Jawaban: c. Pengadaan jasa lainnya 60. Persyaratan kualifikasi penyedia jasa konsultasi non konstruksi yang dilarang oleh Perpres 70/2012 adalah: a. Mempunyai kapasitas untuk menandatangani kontrak b. Tidak masuk dalam daftar hitam
  • 15. c. Memiliki dukungan keuangan dari bank BPD setempat d. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan jasa Jawaban: c. Memiliki dukungan keuangan dari bank BPD setempat Dukungan Keuangan tidak harus dari BPD setempat 61. Berikut ini ketentuan-ketentuan yang terkait dengan bentuk kontrak pengadaan barang/jasa : a. Untuk nilai pengadaan s/d. Rp. 50 juta berbentuk SPK b. Untuk nilai pengadaan s/d. Rp. 50 juta berbentuk SPMK c. Untuk nilai pengadaan s/d. Rp. 50 juta berbentuk kontrak d. Untuk nilai pengadaan diatas Rp. 50 juta berbentuk SPK Jawaban: a. Untuk nilai pengadaan s/d. Rp. 50 juta berbentuk SPK Pengadaan sampai dengan 50 juta cukup dengan SPK 62. Ketentuan yang harus diperhatikan dalam pemaketan pekerjaan adalah: a. Dilarang menyatukan beberapa paket pekerjaan menjadi satu paket pekerjaan sehingga menghalangi kesempatan usaha kecil untuk mengikuti pengadaan tersebut b. Diperbolehkan menyatukan beberapa paket pekerjaan yang lokasinya tersebar di beberapa daerah menjadi satu paket dengan tujuan efisiensi c. Dipernolehkan memecah paket pekerjaan yang merupakan satu kesatuan kegagalan bangunan dengan tetap melakukan pelelangan umum d. Diwajibkan memecah paket yang tersebar lokasinya dan tidak boleh tidak melalui pelelangan umum Jawaban: a. Dilarang menyatukan beberapa paket pekerjaan menjadi satu paket pekerjaan sehingga menghalangi kesempatan usaha kecil untuk mengikuti pengadaan tersebut 63. Tindakan panitia pengadaan memberikan informasi variabel-variabel yang akan digunakan dalam evaluasi penawaran hanya kepada beberapa peserta pengadaan merupakan tindakan yang: a. Melanggar prinsip dasar efektifitas b. Melanggar prinsip dasar efisiensi c. Melanggar prinsip dasar transparan dan adil serta non diskriminasi d. Melanggar prinsip dasar terbuka dan bersaing Jawaban: c. Melanggar prinsip dasar transparan dan adil serta non diskriminasi…Perpres 70/2012
  • 16. pasal 3 64. cara yang paling tepat bagi panitia pengadaan pembangunan dengan nilai Rp. 500 juta untuk membuktikan calon peserta pengadaan merupakan pengusaha kecil: a. Dengan melihat SIUP b. Hanya berdasarkan formulir kualifikasi yang diisi peserta c. Meneliti secara nyata, dengan melihat IUJK, sertifikat badan usaha dan neraca perusahaan d. Dengan melihat sertifikat badan usaha Jawaban: a. Dengan melihat SIUP…Penjelasan Pasal 1 ayat 18 , Perpres 70/2012 65. Berikut ini ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan swakelola a. Pemilihan tenaga ahli dari luar dapat dilakukan dengan penunjukan langsung b. Jumlah tenaga ahli dari luar dapat melebihi 50% dari tenaga sendiri c. Metoda pemeilihan penyedia barang yang diperlukan dalam pelaksanaan swakelola pada prinsipnya harus dilelang umum. d. Tenaga ahli dari luar dan dalam swakelola dapat berasal dari PNS dan tidak disyaratkan harus cuti di luar tanggungan negara Jawaban: a. Pemilihan tenaga ahli dari luar dapat dilakukan dengan penunjukan langsung. Pengadaan bahan, jasa lainnya, peralatan/suku cadang, dan tenaga ahli yang diperlukan dilakukan oleh panitia yang ditetapkan oleh pengguna barang/jasa dan menggunakan metoda pengadaan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan di dalam keputusan presiden ini, yaitu lelang/seleksi umum, lelang/seleksi terbatas, pemilihan/seleksi langsung atau penunjukan langsung…Perpres 70/2012 Lampiran I BAB III B. 66. Yang bukan merupakan tugas pengguna dalam tahapan perencanaan pengadaan barang/jasa dengan swakelola adalah: a. Menyusun laporan keuangan pelaksanaan kegiatan swakelola b. Menyusun kerangka acuan kerja c. Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan swakelola d. Merencanakan kegiatan Jawaban: a. Menyusun laporan keuangan pelaksanaan kegiatan swakelola…Perpres 70/2012 Lampiran I BAB I A. 2. 67. Obyek pengawasan pengadaan barang/jasa instansi pemerintah pada dasarnya meliputi aspek yang berikut : a. Administrasi pelaksanaan pengadaan
  • 17. b. Administrasi keuangan c. Manfaat/fungsional hasil pengadaan d. Semua jawaban benar Jawaban: d. Semua jawaban benar 68. Metode pemilihan yang paling tepat untuk pengadaan rehabilitasi gedung kantor dengan nilai Rp. 100 juta adalah : a. Pelelangan umum dengan prakualifikasi b. Pelelangan terbatas dengan prakualifikasi c. Pelelangan umum dengan pascakualifikasi d. Pemilihan langsung dengan prakualifikasi Jawaban: d. Pemilihan langsung dengan prakualifikasi Pilihan c ini yang paling tepat dari 4 pilihan yang ada, namun yang lebih tepat lagi adalah dengan cara Pemilihan Langsung dengan Pasca Kualifikasi…Perpres 70/2012 Lampiran I BAB I C. 1. a. 3) 69. Surat penawaran dinyatakan memenuhi syarat apabila, kecuali : a. Ditandatangani oleh pemegang kuasa dari direktur perusahaan yang namanya tercantum dalam akta pendirian perusahaan b. Tidak dilengkapi dengan jaminan penawaran c. Jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan d. Bermaterai dan bertanggal Jawaban: b. Tidak dilengkapi dengan jaminan penawaran 70. Kriteria pekerjaan jasa konsultasi yang dapat dilaksanakan oleh konsultan perorangan, adalah : a. Pekerjaan pengawasan konstruksi jembatan lintas pulau b. Pekerjaan penasehatan hukum c. Pekerjaan penyusunan master plan pengembangan wilayah tertinggal d. Pekerjaan perencanaan pembangunan pembangkit tenaga uap Jawaban: b. Pekerjaan penasehatan hukum 71. Alasan-alasan yang dapat dipakai peserta untuk melakukan sanggahan adalah : a. Panitia pengadaan menyalahgunakan kewenangannya b. Dokumen pengadaan melanggar ketentuan yang berlaku
  • 18. c. Dalam pelaksanaan pengadaan tidak terjadi persaingan sehat d. Semua jawaban benar Jawaban: d. Semua jawaban benar 72. Dokumen seleksi jasa konsultasi harus dilengkapi : a. Kerangka acuan kerja b. Spesifikasi teknis c. Gambar-gambar d. Dokumen Jawaban: a. Kerangka acuan kerja Spesifikasi teknis biasanya pada pemasokan barang, gambar belum tentu diperlukan, pilihan d tidak jelas dokumen apa? 81. Pada survei pasar yang penyusunan HPS pengadaan 50 jenis peralatan IT, panitia mendapatkan hasil survei pasar semua harga per jenis peralatan mengalami kenaikan mencapai 50% dari harga yang ditetapkan dalam pagu anggaran karena peralatan tersebut semuanya import sehingga terpengaruh fluktuasi nilai US$. Menurut saudara, tindakan panitia yang paling benar dalam menghadapi permasalahan tersebut adalah : a. Memutuskan untuk langsung melaksanakan proses pengadaan tersebut b. Meminta petunjuk kepada pimpinan instansinya c. Meminta, kepada pengguna untuk menunda proses pelelangan dan merevisi dokumen anggaran untuk menambah dana atau merevisi volume atau spesifikasi teknis peralatan tersebut. d. Membatalkan proses pelelangan. Jawaban: c. Meminta, kepada pengguna untuk menunda proses pelelangan dan merevisi dokumen anggaran untuk menambah dana atau merevisi volume atau spesifikasi teknis peralatan tersebut. 74. Dalam rapat penjelasan pelelangan umum pengadaan furniture kantor senilai Rp. 500 juta, seorang peserta memprotes isi dokumen pengadaan karena masyarakat : 1. Jaminan penawaran harus diterbitkan oleh Bank Umum tidak boleh diterbitkan dari perusahaan asuransi, 2. Harus mempunyai kartu anggota asosiasi perusahaan X. Menurut saudara, tindakan apa yang harus dilakukan panitia dalam menghadapi protes tersebut adalah : a. Mengabaikan protes tersebut, karena peserta lain tidak protes b. Meminta pendapat dan persetujuan dari peserta lain, apakah akan menolak atau menyetujui protes peserta tersebut.
  • 19. c. Menerima sebagian protes peserta tersebut untuk mengganti persyaratan jaminan menjadi jaminan penawaran boleh dari bank umum atau perusahaan asuransi d. Menerima semua protes peserta tersebut dan membuat addendum dokumen pengadaan untuk menghilangkan kedua persyaratan tersebut. Jawaban: d. Menerima semua protes peserta tersebut dan membuat addendum dokumen pengadaan untuk menghilangkan kedua persyaratan tersebut. Jaminan Penawaran dapat dari bank atau asuransi, persyaratan kartu anggota asosiasi perusahaan tertentu termasuk hal yang deskriminatif. 75. Dalam proses pelelangan umum dengan pascakualifikasi untuk pengadaan perangkat IT dengan nilai Rp. 450 juta, peserta yang memasukkan dokumen penawaran hanya 4 (empat) peserta dari 35 (tiga puluh lima) yang mendaftar. Hasil evaluasi administrasi dan teknis yang lulus hanya 3 (tiga) peserta. Hasil koreksi aritmatik terhadap penawaran harga : 1. PT A : Rp. 440 juta (terendah I); 2. PT B : 500 juta (terendah II); 3. PT. C : Ro. 550 juta (terendah III). Pagu anggaran Rp. 600 juta. HPS : Rp. 450 juta. Setelah dilakukan verifikasi nyata PT. A tidak ada kantornya, PT. B serta PT. C tidak ada masalah. Bagaimana tindakan yang harus diambil dalam menghadapi kasus tersebut. a. Menggugurkan PT. A sebagai calon pemenang I dengan tidak memberikan sanksi apapun b. Menunjuk PT. A sebagai pemenang dengan alas an PT. A adalah penawar dengan harga terendah dibawah HPS dan penawaran lainnya diatas HPS c. Menggugurkan PT A sebagai calon pemenang I dan memasukkan dalam daftar hitam serta direksi dituntut pidana karena penipuan d. Membatalkan proses pelelangan tersebut dan memutuskan melakukan pelelangan ulang. Jawaban: a. Menggugurkan PT. A sebagai calon pemenang I dengan tidak memberikan sanksi apapun PT. A harus digugurkan karena gugur dalam tahapan klarifikasi/verifikasi dokumen kualifikasi, namun untuk memberikan sangsi harus dilihat dulu alasannya kenapa kantornya tidak ada. Penawaran di atas HPS, selama masih dibawah pagu tidak dapat digugurkan, sehingga PT. C dapat ditunjuk sebagai pemenang sehingga tidak perlu gagal lelang/lelang ulang. 76. Dalam proses pelelangan umum dengan pascakualifikasi untuk percetakan sertifikat dan soal ujian dengan nilai Rp. 350 juta peserta yang memasukkan dokumen penawaran hanya 35 (tiga puluh lima) peserta dari 120 (seratus dua puluh) yang mendaftar. Hasil koreksi aritmatik terhadap semua penawaran harga menghasilkan 3 (tiga) penawar
  • 20. terendah sebagai berikut : 1. PT. A Rp. 120 juta (terendah I); 2. PT. B : Rp. 150 juta (terendah II); 3. PT. C : Rp. 200 juta (terendah III); 4. Terendah IV dst. Harga diatas Rp. 300 juta. Pagu anggaran Rp. 400 juta. HPS : Rp. 350 juta. Ketiga penawar adalah 1, 2, 3 dinyatakan lulus administrasi dan teknis dan dilakukan evaluasi harga. Melihat kondisi di atas, semua panitia ragu-ragu untuk menetapkan calon pemenang. Putusan apa yang harus diambil dalam menghadapi kasus tersebut ? Jawaban: Dilakukan klarifikasi harga penawaran apabila harga penawaran dinilai terlalu rendah. Apabila dari hasil klarifikasi terbukti dinilai harganya terlampau rendah, dan peserta lelang tetap menyatakan mampu melaksanakan pekerjaan sesuai dokumen lelang, maka peserta lelang tersebut harus bersedia untuk menaikkan jaminan pelaksanaannya menjadi sekurang-kurangnya persentase jaminan pelaksanaan yang ditetapkan dalam dokumen lelang dikalikan 80% (delapan puluh per seratus) HPS, bilamana ditunjuk sebagai pemenang lelang. Dalam hal peserta lelang yang bersangkutan tidak bersedia menambah nilai jaminan pelaksanaannya, maka penawarannya dapat digugurkan dan jaminan penawarannya disita untuk negara, sedangkan penyedia barang/jasa itu sendiri, di black list (didaftar hitamkan) selama 1 (satu) tahun dan tidak diperkenankan ikut serta dalam pengadaan barang/jasa pada instansi pemerintah. Perpres 70/2012, Lampiran I BAB I. A. 1. f. 13). b) 77. Panitia pengadaan untuk kegiatan pengembangan pendidikan di Kalimantan barat menyatukan 100 (seratus) paket pengadaan perabot dan alat untuk digunakan di 500 (lima ratus) SD di seluruh Kalimantan Barat menjadi 1 (satu) paket pekerjaan dengan nilai Rp. 1,2 Miliar. Bagaimana pendapat saudara terhadap tindakan panitia di atas : a.Tindakan panitia pengadaan menyatukan 100 paket menjadi 1 paket pengadaan dibenarkan b.Penyatuan paket tersebut dibenarkan karena dinilai tidak merugikan usaha kecil c.Penyatuan paket tersebut tidak dibenarkan karena melanggar Perpres 70/2012 d.Pemaketan tersebut dibenarkan karena dinilai efisien dan ekonomis Jawaban: c.Penyatuan paket tersebut tidak dibenarkan karena melanggar Perpres 70/2012 Hal ini menutup usaha kecil untuk mengikuti pengadaan, karena nilai keseluruhannya menjadi 1,2 M 78. Panitia pengadaan 5 (lima) unit mobil pemadam kembakaran menghadapi permasalahan dalam pelaksanaan pengadaan karena : 1. Kepala dinas sudah menentukan merek dan type mobil pemadam kebakaran yang akan dilelang
  • 21. 2. Merek dan type tersebut juga sudah disebutkan secara tegas dalam dokumen anggaran Apa solusi yang paling benar diambil oleh panitia dalam mengatasi masalah tersebut ? a. Menyusun agar pengguna barang/jasa melakukan revisi dokumen anggaran untuk menghapus merek dan selanjutnya menyusun spesifikasi teknis baru yang sesuai dengan kebutuhan tanpa menunjuk merek/type tertentu. b. Menyusun spesifikasi teknis yang sudah diarahkan kepada merek yang diminta kepala dinas dan pengadaannya dilaksanakan dengan pelelangan terbatas c. Menyusun spesifikasi teknis yang sudah diarahkan kepada merek yang diminta kepala daerah dan pengadaannya dilaksanakan dengan penunjukan langsung d. Meminta ijin kepada kepala daerah untuk melakukan penunjukan langsung karena dokumen anggarannya sudah menyebut satu merek Jawaban: a. Menyusun agar pengguna barang/jasa melakukan revisi dokumen anggaran untuk menghapus merek dan selanjutnyamenyusun spesifikasi teknis baru yang sesuai dengan kebutuhan tanpa menunjuk mere k/type tertentu. 79. Pada saat rapat penjelasan dokumen pengadaan pembangunan jembatan dengan nilai Rp. 1 Miliar, semua peserta yang hadir menuntut penjelasan kepada panitia pengadaan agar merubah dokumen pengadaan dengan menambah ketentuan bahwa”peserta yang tidak hadir dalam rapat penjelasan lapangan dinyatakan gugur” Apa yang harus dilakukan panitia menghadapi tuntutan semua peserta diatas ? a. Menerima tuntutansemua peserta dan membuat addendum dokumen pengadaan untuk menambahkan persyaratan bahwa peserta yang tidak hadir saat penjelasan lapangan dinyatakan gugur b. Tidak menerima tuntutan semua peserta dan dokumen pengadaan tidak diubah, karena tuntutan tersebut melanggar Perpres 70/2012 c. Meminta petunjuk kepada pengguna jasa dan pimpinan pengguna jasa kemudian melakukan addendum dokumen pengadaan untuk menambah persyaratan bahwa peserta yang tidak hadir saat penjelasan lapangan dinyatakan gugur d. Jawaban a dan c benar Jawaban: b. Tidak menerima tuntutan semua peserta dan dokumen pengadaan tidak diubah, karena tuntutan tersebut melanggar Perpres 70/2012 80. Panitia pengadaan barang/jasa mengubah dokumen lelang dengan menambah ketentuan : “peserta lelang dinyatakan gugur apabila penawaran harga di bawah 80% HPS”;. Perubahan dokumen lelang tersebut telah disepakati semua peserta lelang yang hadir dalam acara penjelasan dokumen lelang. Bagaimana pendapat saudara berkaitan
  • 22. dengan tindakan panitia tersebut : a. Dibenarkan dengan alasan sudah disetujui semua peserta yang hadir dalam penjelasan lelang b. Tidak dibenarkan karena melanggar ketentuan dalam Perpres 70/2012 c. Dibenarkan dengantujuan untuk menjamin tercapainya hasil pekerjaan d. Jawaban a dan c benar Jawaban: b. Tidak dibenarkan karena melanggar ketentuan dalam Perpres 70/2012 81. Panitia pengadaan perangkat IT dan pemasangan jaringan komputer, pada saat rapat penjelasan dokumen diminta oleh sebagian peserta untuk mengubah masa pelaksanaan pekerjaan yang semua di dalam dokumen pengadaan ditetapkan 5 (lima) hari kalender menjadi 7 (tujuh) hari kerja dengan alasan waktu 5 (lima) hari kalender tidak mencukupi. Tindakan panitia yang paling benar terhadap usulan sebagian peserta tersebut adalah : a. Menyetujui usulan sebagian peserta dan kemudian dilakukan addendum dokumen pengadaan untuk mengubah masa pelaksanaan pekerjaan b. Menyetujui usulan sebagian peserta dan tanpa melakukan addendum dokumen pengadaan untuk merubah masa pelaksanaan pekerjaan c. Tidak menyetujui usulan sebagian peserta pengadaan d. Menyerahkan keputusannya kepada pimpinan instansinya Jawaban: a. Menyetujui usulan sebagian peserta dan kemudian dilakukan addendum dokumen pengadaan untuk mengubah masa pelaksanaan pekerjaan 82. Dalam pengumuman prakualifikasi panitia menghimbau kepada peserta agar berkonsorsium sebelum menyampaikan dokumen prakualifikasi kepada panitia pengadaan. Beberapa peserta tidak melakukan konsorsium, karena merasa cukup mampu sebagai penyedia tunggal/sendiri. Bagaimana saudara terkait himbauan tersebut ? a. Yang tidak berkonsorsium gugur prakualifikasi b. Himbauan boleh tidak diikuti namun bagi yang berkonsorsium diberikan nilai tambah c. Yang tidak berkonsorsium diundang untuk mengubah menjadi konsorsium d. Himbauan tidak mengikat, sehingga yang tidak melakukan konsorsium tidak gugur dan tidak diberikan nilai tambah kepada yang berkonsorsium Jawaban: d. Himbauan tidak mengikat, sehingga yang tidak melakukan konsorsium tidak gugur dan tidak diberikann nilai tambah kepada yang berkonsorsium
  • 23. BAGIAN I MERUPAKAN PILIHAN BENAR/SALAH 1. Pejabat Pembuat Komitment/PPK (atau pejabat yang berfungsi sebagai pejabat pembuat komitmen)melakukan perjanjian tertulis (kontrak) dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola 2. Proses pascakualifikasi menghasilkan daftar calon Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/JasaLainnya atau daftar pendek calon Penyedia Jasa Konsultansi 3. Ketidakhadiran peserta pada saat pemberian penjelasan dapat dijadikan dasar untukmenolak/menggugurkan penawaran 4. Penyampaian penawaran yang benar dari para penyedia adalah menyampaikan semua c opy data-data kualifikasi dan dokumen penawaran ke dalam amplop.
  • 24. 5. Dalam acara pembukaan dokumen, penyedia yang copy dokumennya tidak lengkap harusdigugurkan. 6. Penyedia baru yang umur usahanya 4 tahun yang tidak pernah memperoleh pekerjaan diperbolehkanmengikuti pelelangan 7. Dalam acara penjelasan lelang diperbolehkan membuat addendum/perubahan dokumen pemilihan 8. Unit Layanan Pengadaan tidak berhak menetapkan pemenang untuk pengadan barang s.d. Rp. 100miliar 9. Sanggahan yang pertama mengenai ketidakpuasan atas pengumuman pemenang penye dia barangdan jasa di tujukan kepada Pejabat Pembuat komitmen. 10. Pelelangan Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya untuk pekerjaanyang bernilai paling tinggi Rp200 juta 11. Pengadaan Langsung adalah Padalah Pengadaan Barang/Jasa langsung kepada PenyediaBarang/Jasa, tanpa melalui Pelelangan/ Seleksi/Penunjukan Langsung 12. Pengadaan Barang/Jasa yang diatur oleh Perpres 54 tahun 2010 adalah pengadaan barang/jasayang hanya dananya 100% bersumber dari APBN/APBD 13. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan melalui Swakelola; dan/atau pemilihan PenyediaBarang/Jasa
  • 25. 14. Pengguna Anggaran berwenang menetapkan pemenang pelelangan untuk pekerjaan di atas Rp. 100miliar. 15. Pejabat Pembuat Komitmen berwenang menetapkan pemenang pelelangan untuk pekerjaan dibawah Rp. 100 miliar 16. Yang diumumkan pada pelelangan sederhana dalam pemilihan langsung di website K/L/D I danpapan pengumuman resmi untuk masyarakat serta portal pengadaan nasional adalah nilai total HPSdan kegiatan 17. Suatu unit kerja pelaksanaan swakelola yang memerlukan pengadaan bahan baku dengan nilaisebesar Rp. 150 juta melaksanakan pengadaan bahan baku dengan cara membeli langsung ke toko. 18. Metode pemilihan penyedia barang/jasa dengan cara menunjuk langsung 1 penyedia barang/jasadisebut pengadaan langsung 19. Pelaksanaan pemelihan langsung pekerjaan konstruksi wajib dilakukan dengan caara prakualifikasi 20. Jaminan penawaran yang dilakukan oleh calon penyedia pekerjaan konstruksi dinyatakan tidak sahkarena dikeluarkan oleh perusahaan asuransi 21. HPS wajib memperhitungkan PPN, biaya umum dan keuantungan, tetapi yang dicantumkan dalamrincian HPS hanya PPN
  • 26. 22. Dokumen penunjukkan langsung isinya sangat sederhana dan dapat mengarah atau menyebutproduk tertentu meskipun bukan merupakan pengadaan suku cadang 23. Pengadaan barang/jasa di kelurahan atau di kecamatan tidak dapat dilaksanakan oleh ULP dikabupaten karena nilainya kecil. 24. Pelaksanaan pemilihan langsung pekerjaan konstruksi wajib dilakukan dengan cara prakualifikasi 25. Suatu perencanaan penggantian barang yang sudah tidak layak dipakai diatur dalam Perpres54/2010 ini. BAGIAN II MERUPAKAN PILIHAN BERGANDA 26. Anggota ULP diperbolehkan bertugas sebagai: a.PPK; b. pengelola keuangan c. anggota pengawas internal d. pejabat pengadaan 27. Pekerjaan konstruksi senilai Rp. 7,5 miliardapat diikuti oleh penyedia yang pernah melaksanakan satu pekerjaan senilaisebagai berikut, kecuali :
  • 27. a. Rp. 7.5 milar b. Rp. 3.75 miliar c. Rp. 2.5 miliar d. Rp. 750 juta 28. Pengguna Anggaran tidak menetapkan kebijakan umum tentang: a. pemaketan pekerjaan; b. cara Pengadaan Barang/Jasa c. spesifikasi pekerjaan d. pengorganisasian PengadaanBarang/Jasa 29. Pengumuman rencana umum pengadaanbarang dan jasa dilakukan di a. website K/L/D/I, papan pengumumanresmi serta Portal PengadaanNasional b. website K/L/D/I masingmasing c. papan pengumuman resmi d. Portal Pengadaan Nasional 30. Apabila Kelompok Masyarakat PelaksanaSwakelola telah siap melaksanakan Swakelola maka dapat menerima danamaksimal sebesar : a.40% b.30% c.20% d.10%
  • 28. 31. Kelompok Masyarakat PelaksanaSwakelola dapat menerima dana 100%bila kemajuan pekerjaan telah mencapai : a. 60% b. 40% c. 30% d. 20% 32. Pengadaan kendaraan bermotor denganharga khusus untuk pemerintah yangtelah dipublikasikan secara luas kepadamasyarakat, untuk pengadaan 15 mobilsenilai Rp. 3 miliar dilakukan dengan : a. Pelelangan umum b. Pengadaan langsung c. Penunjukkan langsung d. Seleksi langsung 33. Pengadaan gedung kantor untuk disewa dilakukan dengan : a. Pelelangan umum b. Pengadaan langsung c. Penunjukkan langsung d. Seleksi langsung
  • 29. 34. Pengadaan Barang/PekerjaanKonstruksi/Jasa Lainnya yang spesifikasiteknis atau volumenya dapat dinyatakansecara jelas dalam Dokumen Pengadaanmaka penyampaian dokumennyamengunakan : a. Satu sampul b. Dua sampul c. Tiga sampul d. Dua tahap 35. Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yangmenggunakan evaluasi sistem nilai atausistem biaya selama umur ekonomis a. Satu sampul b. Dua sampul c. Tiga sampul d. Dua tahap 36. Metode evaluasi penawaran dalampemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya menggunakanantara lain: a. metode evaluasi berdasarkan kualitas; b. metode evaluasi berdasarkan kualitasdan biaya; c. metode evaluasi berdasarkan PaguAnggaran d. metode evaluasi berdasarkan sistemnilai 37. Metode evaluasi penawaran dalampemilihan Penyedia Jasa Konsultansidapat dilakukan dengan menggunakanantara lain: a. sistem gugur
  • 30. b. system kualitas c. sistem nilai d. sistem penilaian biaya selama umurekonomis 38. Kontrak berdasar jumlah harga pasti dantetap serta tidak dimungkinkanpenyesuaian harga adalah kontrak : a. Kontrak Harga satuan b.Kontrak lumpsum c.Kontrak tahun tunggal d. Kontrak tahun jamak 39. Tanda bukti perjanjian untuk PengadaanBarang/Pekerjaan Konstruksi/JasaLainnya dengan nilai sampai denganRp100.000.000,00 adalah ; a. Kuitansi b. Kontrak c. SPPBJ d. SPK 40. Penilaian kualifikasi untuk PengadaanBarang/Pekerjaan Konstruksi/JasaLainnya dilakukan dengan metode : a. System gugur b. System nilai c. System kualitas d. System kualitas dan biaya
  • 31. 41. Yang wajib bersertifikat pengadaanbarang dan jasa : a. PA/KPA; b. PPK/Pokja ULP/Pejabat Pengadaan c. Panitia/Pejabat Penerima HasilPekerjaan d. Semua benar 42. Pengguna Anggaran menetapkan : a. spesifikasi teknis Barang/Jasa b. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) c. rancangan Kontrak d. mengumumkan secara luas RencanaUmum Pengadaan paling kurang diwebsite K/L/D/I 43. Penilaian kualifikasi untuk jasakonsultansi dilakukan dengan metode : a. System gugur b. System nilai c. System kualitas d. System kualitas dan biaya 44. Penayangan pengumuman pelelanganUmum dan Seleksi Umum Perorangan dengan pascakualifikasi dilaksanakanpaling kurang : a. 2 hari kerja b. 3 hari kerja c. 5 hari kerja
  • 32. d. 7 hari kerja 45. Masa sanggah terhadap hasil lelang/seleksi selama : a. 2 hari kerja b. 3 hari kerja c. 5 hari kerja d. 7 hari kerja 46. Menyimpan dan menjaga kutuhan seluruhdokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa adalah tugas dan wewenang: a. PA/KPA b. PPK c.ULP/Pokja d. Panitian penerima 47. Pakta Integritas wajib ditandatangani olehsemua orang yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa, kecuali : a. PPK b. ULP/Pokja c. Panitia Penerima Barang/jasa d. KPA 48. Untuk ditetapkan sebagai pejabat PPK,maka harus memenuhi beberapa persyaratan antara lain, kecuali : a. Memiliki Integritas
  • 33. b. Pendidikan minimal D3 c. Disiplin tinggi d. Tidak menjabat sebagai Pengelola keuaangan 49. Keanggotaan ULP wajib dibentuk untukpengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai : a. Diatas Rp 50 juta b. Diatas Rp 100 Juta c. Diatas Rp 1 Milyar d. Diatas Rp 100 Milyar 50. Yang menetapkan besaran nominal jaminan penawaran adalah : a. PA/KPA b.PPK c. ULP/Pejabat Pengadaan d. Kepala Kantor 51. Untuk menetapkan Penyedia Barang/Jasauntuk seleksi atau penunjukkan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasiyang bernilai Rp. 7,5 Milyar adalah : a. KPA b. PPK c. ULP d. Pejabat Pengadaan
  • 34. 52. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaanwajib memenuhi persyaratan sebagai berikut, kecuali : a. Memahami isi Kontrak b. Memiliki kualitas teknis c. Menandatangani Pakta Integritas d. Memiliki Sertifikat PBJ 53. Kemampuan Dasar (KD) tidak wajibdimiliki oleh, kecuali adalah : a. Usaha Non Kecil b. Pengadaan Barang c. Jasa Konsultasi d. Usaha Kecil 54. Pengadaan Pekerjaan jasa konstruksisenilai HPS Rp. 7,5 Milyar, maka penyedia barang/jasa minimal memilikikemampuan dasar(KD) adalah : a. 3 NPT b. 5 NPT c. 10 NPT d. Minimal sama HPS 55. Yang menetapkan kebijakan umumtentang pemaketan pekerjaan adalah : a. PPK b.PA/KPA c. Pokja ULP
  • 35. d. Pejabat Pengadaan 56. Untuk pelaksanaan biaya honor/pengumuman/penggandaan dokumen/biaya lainnya pengadaan barang/jasa, Pokja ULP membebankankepada : a. Penyedia Barang/Jasa b. Mengusulkan Revisi DokumenAnggaran c. Ditanggung bersama d. Dana Taktis Kantor 57. Dalam rangka penanggulan BencanaAlam di beberapa daerah wilayah Indonesia K/L/D/I melaksanakanpekerjaan swakelola dengan maksud untuk : a. Memperdayakan SDM K/L/D/I b. Efisiensi c. Transparan d. Bersaing 58. Dalam pelaksanaan swakelola apabilaada pengadaan bahan/barang, jasa lainnya, peralatan/suku cadang dantenaga ahli dilakukan oleh : a. LSM b. PPK c. ULP/Pejabat Pengadaan d. KPA
  • 36. 59. Dalam pelaksanaan pemilihan penyediabarang/jasa yang terdiri dari pengkajian ulang pekerjaan dan jadwal kegiatanpengadaan adalah : a. PPK b. ULP/Pejabat Pengadaan c. PA/KPA d. a dan b benar 60. Apabila terjadi perubahan paket pekerjaan dan disepakati, maka penetapan dilakukan oleh : a. PPK b. ULP/Pejabat Pengadaan c. PA/KPA d. a, b dan c benar 61. Pemilihan penyedia barang/jasa dengan pengadaan langsung, cukup dilaksanakan oleh : a. PPK b. PA/KPA c. Pejabat Pengadaan d. Pokja ULP 62. Pengadaan pekerjaaan yang tidakkompleks dengan nilai Rp. 180 juta dapat dilakukan dengan cara : a. Pelelangan sederhana untukBarang/Jasa lainnya
  • 37. b. Pelelangan terbatas c. Penunjukkan Langsung d. Pengadaan langsung 63. Proses Pascakualifikasi lebih cocok untukpelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa dengan metode pemilihan : a. Pelelangan sederhana dan Pemilihanlangsung b. Penunjukan langsung c. Pegadaan Langsung d. Pelelangan terbatas 64. Dalam pengadaan jasa konsultasi agar penilaian harga tidak mempengaruhi penilaian teknis, maka metodepenyampaian dokumen yangdipergunakan adalah : a. Metode satu sampul b. Metode dua sampul c. Metode dua tahap d. Metode satu tahap 65. Metode dua tahap dipergunakan untukpengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang memilikikarakteristik antara lain, kecuali a. Kompleks b. Kinerja tertentu c. Sistem dan desian yang berbeda d. Nilai Ekonomis
  • 38. 66. Aspek biaya yang perlu diklarifikasi ataunegosiasi terutama, kecuali : a. Kesesuaian rencana kerja dengan jenis pengeluaran biaya b. Volume kegiatan dan jenispengeluaran c. Biaya satuan dibandingkan denganbiaya yang berlakudipasaran/kewajaran d. Nilai ekonomis dan kualitas 67. Kementerian Pertanian mengusulkankontrak tahun jamak masa lebih dari1(satu) tahun anggaran dengan nilaikontrak senilai Rp 10 milyar untukpenanaman benih, hal ini dilakukansetelah mendapat persetujuan : a. Menteri Keuangan b. Menteri pertanian c. Menteri Aparatur Negara d. Menko Perekonomian 68. Pengadaan suatu barang yang dilakukanoleh Pejabat Pengadaan dengan nilai Rp10 juta, maka bukti perjanjiannya cukupdengan : a. Bukti pembelian b. Kuitansi c. Surat perintah Kerja (SPK) d. Surat perjanjian. 69. Pemberian Penjelasan atau Aanwijzingdilaksanakan paling cepat adalah : a. 3 hari kerja sejak tanggal undanganlelang/seleksi
  • 39. b. 4 hari kerja sejak tanggal undanganlelang/seleksi c. 7 hari kalender sejak tanggalundangan lelang/seleksi d. 4 hari kalender sejak tanggalundangan lelang/seleksi 70. Pada pelelangan umum dan seleksiumum perorangan dengan pascakualifikasi penetapan waktu sebagaiberikut, kecuali : a. SPPBJ diterbitkan paling lambat 6(enam) hari kerja setelahpengumuman penetapan pemenanglelang/seleksi apabila tidak adasanggahan, atau setelah sanggahandijawab dalam hal tidak adasanggahan banding; b. dalam hal sanggahan banding tidakditerima, SPPBJ diterbitkan palinglambat 2 (dua) hari kerja setelahadanya jawaban sanggahan bandingdari Menteri/PimpinanLembaga/Kepala Daerah/PimpinanInstitusi; c. Kontrak ditandatangani paling lambat14 (empat belas) hari kerja setelahditerbitkannya SPPBJd. Pengaturan jadwal/waktu diluar prosessebagaimana dimaksu d, diserahkansepenuhnya kepada PPK. 71. Dalam hal Pelelangan Sederhana atauPemilihan Langsung atau SeleksiSederhana dilakukan mendahului TahunAnggaran, SPPBJ hanya diterbitkan : a. Setelah DIPA/DPA disahkan. b. Sebelum DIPA/DPA disahkan. c. Waktu bersamaan d. Awal Tahun anggaran 72. Jaminan Penawaran tidak diperlukandalam hal Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainya dilakukan, kecuali : a. Penunjukkan Langsung;
  • 40. b. Pengadaan Langsung; c.kontes/sayembara; d. Pelelangan Sederhana. 73. Jaminan atas pengadaan barang/jasaharus tanpa syarat (unconditional) denganmaksud : a. Mudah dicairkan b. Dapat dicairkan c. Efisien dicairkan d. Edektif dicairkan 74. Pelaksanaan Pelelangan/Seleksidiumumkan secara terbuka denganmengumumkan secara luas melalui,kecuali : a. Asosiasi/Kadin b. Website K/L/D/I c. Papan Pengumuman resmi d. Portal Pengadaan Nasional melaluiLPSE 75. Setelah ditetapkan oleh ULP/PejabatPengadaan hasil pemilihan penyediaBarang/Jasa diumumkan melalui : a. Website K/L/D/I b. Papan Pengumuman Resmi c. Portal Pengadaan Nasional melaluiLPSE d. a dab b benar
  • 41. 76. PPK menerbitkan SPPBJ denganketentuan antara lain, kecuali : a. Tidak ada sanggahan dari peserta b. Sanggahan dan/atau sanggahanbanding terbukti tidak benar c. Masa sanggah dan/atau masasanggah banding berakhir d. Semua prosedur sudah dilaksanakan 77. Dalam hal terdapat perbedaan antarakondisi lapangan pada saat pelaksanaan,dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalan dokumenkontrak, maka dapat dilakukan, kecuali : a. Menambah atau mengurangi volumepekerjaan yang tercantum dalamkontrak b. Tidak melebihi 10% dari harga yangtercantuk dalam perjanjian/kontrak c. Mengubah jadwal pelaksanaan d. Mengganti penyedia barang/jasa 78. Dalam hal kegiatan Barang/jasa yangmemiliki nilai Rp. 20 juta berdampingan dengan pekerjaan utama bernilai Rp 7milyar yang sedang dilaksanakan, maka sebaiknya ULP/Pejabat Pengadaanmelakukan tindakan : a. Dijadikan satu dengan pekerjaanutama dengan merubah kontrak b. Pengadaan langsung c. Dijadikan Sub Kontrak d. Penunjukkan langsung 79. Masa pemeliharaan khusus PekerjaanKonstruksi/Jasa lainnya sebaiknya dilaksanakan sebagai berikut :
  • 42. a. Paling singkat 6 bulan untuk pekerjaanpermanen b. Paling singkat 3 bulan untuk pekerjaansemi permanen c. a dan b benar d. a dan b salah 80. Pemberian Preferensi Harga untukBarang/Jasa dalam negeri diberlakukanpada Pengadaan Barang/Jasa yangdibiayai rupiah murni, dengan ketentuan a. Mempengaruhi harga Penawaran b. Tidak mengubah harga penawaran c. Berlaku di atas Rp. 5 milyar d. Barang Dalam Negeri dan Luar Negeri BAGIAN III MERUPAKAN PILIHAN BERGANDA KASUS 81. Panitia pengadaan 50 mobil menetapkanspesifikasi teknis sebagai berikut: Bentuk : minibusBahan bakar: premiumIsi silinder : 1800 s/d 2000ccType : SSXKeluaran: m inimal 2004Penetapan spesifikasi teknis tersebutdinilai: a. Tidak melanggar ketentuan denganalasan tidak menyebut Merk brandmobil tertentu b. Tidak melanggar dengan alasanbeberapa pejabat sudah menetapkansalah satu merk brand mobil c. Melanggar ketentuan karena sudahmengarah pada satu merkd. Tidak melanggar dengan alasan sudah diijinkan oleh pimpinan Instansitersebut 82. Dalam rangka melakukan efisiensi danefektifitas pelaksanaanpengadaan kendaraan bermotor,dilakukan penunjukan langsungke dealer toyota sebanyak 400 unitdengan alasan
  • 43. adalah memperolehpotongan harga dan barang cepat dikirim.Bagaimana menurut anda metodepemilihan penyedia barang yangditetapkan pejabat pembuat komitmentersebut: a. Pemilihan metode yang salah b. Tidak melanggar prinsip pengadaanbarang/jasa c. Panitia pengadaan mengutamakankepentingan negara d. Untuk keuntungan negara bolehmelanggar ketentuan yang berlaku 83. Proyek pengembangan pendidikan diKalimantan memiliki anggaran Rp 10Milyar untuk pengadaan perabot bagi 100sekolah di 10 Kabupaten, yangdilelangkan dalam satu paket pekerjaan. Bagaimana pendapat anda atas keputusan pemaketan tersebut diatas: a. Pemaketan menjadi satu paket dinilaibenar b. Pemaketan tersebut bertentangandengan kebijakan pemerintahdalam pengadaan barang/jasa c. Pemaketan dinilai tidak merugikanpengusaha kecil d. Pemaketan tersebut dinilai efisien danekonomis 84. Pada saat pembukaan penawaran,dokumen penawaran yang disampaikan salah satu peserta kurang dari jumlah yang ditentukan dalam dokumenseleksi. Apa tindakan panitia yangharus dilakukan: a. Penawaran dinyatakan gugur karenatidak memenuhi yang dimintadokumen seleksi b. Penawaran tidak dinyatakan gugurkarena ketentuan yang berlakudalam pembukaan penawaran yanggugur hanya yang terlambatpenyampaiannya c. Penawar diminta menambah copypenawaran sebelum acarapembukaan berakhir d. Dimintakan pendapat dari peserta lainsebagai keputusan panitia
  • 44. 85. Tindakan pejabat pembuat komitmenpengadaan 30 unit AC split, di manadokumen anggarannya sudah menyebutsalah satu merk/brand adalah: a. Menyusun spesifikasi teknis yangsudah diarahkan kepada merk yangditunjuk dan dilakukan pelelanganumum b. Merevisi dokumen anggaran untukmenghapus merk dan menyusunspesifikasi teknis sesuai dengankebutuhan serta tidak mengarah padasatu merk c. Menyusun spesifikasi teknis yangsudah diarahkan kepada merkyang ditunjuk dan dilaksanakandengan penunjukan langsung d. Meminta ijin kepada pimpinan instansinya untuk melakukan penunjukan langsung karena dokumen anggarannya sudah menyebut satu merk 86. Panitia pelelangan umum jasapemborongan menyusun harga perkiraansendiri (HPS) dengan langkah awalmengumpulkan kontrak pekerjaan sejenis,survai harga pasar untuk melihatkemungkinan kenaikan harga satuandasar bahan dan peralatan. Bagaimanapendapat anda terhadap pola kerja tersebut: a. Sudah sesuai dengan ketentuanpenyusunan HPS b. Tidak sesuai dengan ketentuanpenyusunan HPS c. Terlalu rumit dan memerlukan waktupanjang d. Kegiatan panitia mengada-ada 87. Untuk pengadaan makanan bagi pasien yang menginap di rumah sakit umum pemerintah, jenis makanan (bubursumsus, makanan diet, dll) dan jumlah makanan tersebut tergantungpada pasien yang dirawat inap di rumahsakit tersebut. Jenis dan jumlahkebutuhan makanan tersebut dalamprakteknya sulit untuk diketahui secarapasti. Untuk melakukan pengadaan seperti hal tersebut, sistem kontrak yang paling tepat digunakan adalah: a. Kontrak terima jadi (turn key) b. Kontrak lumpsum
  • 45. c. Kontrak harga satuan d. Kontrak prosentase 88. Dalam dokumen pelelangan umumpekerjaan pengadaan barang,disebutkan bahwa sampul 1 dan 2dimasukkan dalam sampul luarditutup dan dilak. Ternyata pada saat pembukaan dokumen penawaran ada satu dokumen penawaran dari penyedia yang sampul luarnya tidak dilak.Terhadap kasus tersebut, maka: a. Penyedia diminta melengkapi lak padaacara pembukaan b. Digugurkan karena tidak sesuaidengan dokumen lelang c. Dibiarkan tanpa lak dan tidak gugur d. Panitia membuat inisiatif memberikanlak pada dokumen penawaran tersebut 89. Panitia pengadaan pencetakan surat suara dan formulir pendaftaran pemilih untuk PILKADA di Kabupaten X, akan melaksanakan pengadaan. Kondisi- kondisi yang harus diperhatikan panitia sebagai berikut 1. Formulir dan surat suara akan disebarke seluruh kecamatan di Kabupaten Xsebanyak 20 Kecamatan 2. Volume formulir dan surat suarasebanyak 20 juta lembar 3. Waktu pelaksanaan pencetakan hanya7 hari kalender, dan distribusi hanyadiberi waktu 7 hari kalender 4. Nilai pengadaan sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Pertanyaan: Bagaimana cara pemaketan yang palingefisien untuk pengadaan di atas? a. Panitia melelangkan menjadi satupaket pengadaan b. Panitia memecah paket pengadaanmenjadi 20 paket dan pelaksanaannyadengan penunjukan langsung
  • 46. c. Panitia memecahkan paketpengadaan menjadi 20 paket danpelaksaannya tetap denganpelelangan umum d. Tidak ada jawaban yang benar 90. Dengan alasan mendesak waktu karenatahun anggaran akan habis, pejabat pembuat komitmen pekerjaanpenimbunan sampah dengan nilai Rp7.000.000.000 (tujuh milyar rupiah) melakukan penunjukan langsung kepada PT A. Karena keterbatasan peralatan, PTA dengan seizin pejabat pembuatkomitmen mensubkontrakkan seluruh pekerjaan penyediaan tanah dan pengiriman ke lokasi penimbunan kepada PT B. Menurut Saudara, kesalahan-kesalahan apa saja yang telah dilakukan oleh: a. Pejabat pembuat komitmen salahmemilih metode penunjukan langsungdan memberi izin PT A untukmensubkontrakkan seluruh pekerjaan penyediaan dan pengiriman tanah kelokasi penimbunan PT B. b. Pejabat pembuat komitmen dan panitiapengadaan barang/jasa tidak melakukan kesalahan apa-apa c. Pejabat pembuat komitmen/panitiapengadaan barang/jasa hanya salah memilih metode penunjukan langsung yang seharusnya di lelang umum d. Pejabat pembuat komitmen/panitiapengadaan barang/jasa salah dalam pemberian izin kepada PT A untuk mensubkontrakan seluruh pekerjaanpenyediaan dan pengiriman tanahkepada PT B