SlideShare a Scribd company logo
1 of 32
MELAKUKAN PERENCANAAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (PBJP)
LEVEL 2
JENIS KOMPETENSI
Pusat Pendidikan dan Pelatihan PBJ
LKPP
2022
PELATIHAN KOMPETENSI PBJP
UNTUK PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
TIPE C
Disusun oleh:
Rakhma Kusuma Wardhani
Buyung Dodi Gunawan
Jenis Kompetensi Melakukan Perencanaan PBJP level 2
2
Kompetensi Dasar
Setelah mempelajari modul ini, peserta pelatihan diharapkan mampu melakukan
Identifikasi/Reviu Kebutuhan dan Penetapan Barang/Jasa, penyusunan Spesifikasi Teknis
Barang/Jasa sederhana, Kerangka Acuan Kerja (KAK) Jasa Konsultansi perorangan, dan
perkiraan harga berbasis harga pasar, standar harga, dan harga paket pekerjaan sejenis.
Indikator Keberhasilan
1. Mampu melakukan identifikasi/reviu kebutuhan dan penetapan barang/jasa.
2. Mampu melakukan penyusunan spesifikasi teknis berbasis keluaran (Output) untuk
Barang/Jasa sederhana yang banyak tersedia di pasar dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Jasa
Konsultansi perorangan.
3. Mampu melakukan penyusunan perkiraan harga berbasis harga pasar, standar harga, dan
harga paket pekerjaan sejenis yang pernah dilaksanakan.
PENDAHULUAN
3
01
Jenis Kompetensi Melakukan Perencanaan PBJP level 2
3
02 PENYUSUNAN SPESIFIKASI TEKNIS DAN KAK
03 PENYUSUNAN PERKIRAAN HARGA
IDENTIFIKASI/REVIU KEBUTUHAN DAN PENETAPAN
BARANG/JASA
IDENTIFIKASI/REVIU KEBUTUHAN DAN PENETAPAN B/J
Ruang Lingkup Perencanaan Pengadaan
Identifikasi PBJ
Penetapan Jenis Barang/Jasa
1
2
3
4
5
6
Penetapan Cara Pengadaan
Pemaketan dan Konsolidasi
Waktu Pemanfaatan Barang/Jasa
Anggaran Pengadaan
Hasil Perencanaan Pengadaan
diumumkan di dalam RUP
PerLKPP No. 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan PBJP
Pelaku Pengadaan Beserta Tugasnya pada Tahap
Perencanaan Pengadaan
1. Menetapkan Perencanaan Pengadaan;
2. Menetapkan dan mengumumkan RUP; dan
3. Melaksanakan Konsolidasi PBJ
PA
✔ Melaksanakan penyusunan Perencanaan Pengadaan untuk tahun
anggaran berikutnya sesuai kebutuhan K/L/PD yang tercantum dalam
RKA K/L atau RKA PD.
✔Pada APBD, PPK yang dirangkap KPA dapat menugaskan PPTK untuk
menyusun perencanaan pengadaan, dengan syarat PPTK harus
memenuhi persyaratan Kompetensi PPK.
PPK
“PA/KPA dapat dibantu oleh Sumber Daya Pengelola Fungsi PBJ di Lingkungan K/L/PD”
PerLKPP No. 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan PBJP
IDENTIFIKASI/REVIU KEBUTUHAN DAN PENETAPAN B/J
Penyusunan spesifikasi teknis
atau KAK sesuai kebutuhan
Identifikasi kebutuhan B/J
sesuai dengan Rencana Kerja
Ketersediaan B/J dan/atau
penyedia di pasar
Ketersediaan B/J yang
dibutuhkan dalam bentukl
produk/jasa dalam negeri
Penyusunan RAB sesuai
spesifkasi teknis/KAK sebagai
dasar pengusulan anggaran
IDENTIFIKASI/REVIU KEBUTUHAN DAN PENETAPAN B/J
Hal yang Dipertimbangkan PA selaku Penanggung
Jawab Kegiatan dalam Penyusunan RKA
Pemanfaatan
barang/jasa
hasil
penelitian
dalam negeri.
Mengalokasikan paling
sedikit 40% dari nilai
anggaran belanja
barang/jasa yang
dikelolanya untuk
penggunaan produk
usaha kecil dan/atau
koperasi dari hasil
produksi dalam negeri
Pelaksanaan pengadaan
merupakan PBJ yang
mempertimbangkan
aspek ekonomi, sosial
dan lingkungan.
Kewajiban PPDN,
apabila terdapat
produk dalam negeri
yang memiliki
penjumlahan nilai
TKDN ditambah nilai
BMP paling sedikit
40%
IDENTIFIKASI/REVIU KEBUTUHAN DAN PENETAPAN B/J
Hal yang Dipertimbangkan PPK dalam Menyusun Perencanaan
Pengadaan untuk Mencapai Tujuan Pengadaan
IDENTIFIKASI/REVIU KEBUTUHAN DAN PENETAPAN B/J
Identifikasi Kebutuhan Barang
SUPPLY BARANG KEBUTUHAN BARANG
1. Kemudahan mendapatkan Barang di pasaran
2. Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
3. Jumlah produsen dan/atau jumlah Pelaku
Usaha
4. Keterangan asal barang
1. Kesesuaian barang yang dibutuhkan
2. Status kelayakan barang yang tersedia
3. Jadwal kebutuhan barang
4. Pihak yang memerlukan
5. Perkiraan biaya
6. Persyaratan lainnya (cara pengiriman, cara
pengangkutan, cara pemasanagan, kebutuhan
pelatihan, dll)
7. Kemungkinan konsolidasi
Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam identifikasi kebutuhan barang untuk dituangkan dalam format identifikasi kebutuhan
IDENTIFIKASI/REVIU KEBUTUHAN DAN PENETAPAN B/J
Identifikasi Kebutuhan Pekerjaan Konstruksi
Kesesuaian kebutuhan
Pekerjaan Konstruksi
Kompeleksitas
Pekerjaan Konstruksi
Keterlibatan Usaha
Kecil
Waktu penyelesaian
Pekerjaan Konstruksi
Penggunaan
Barang/Material
Persentase
bagian/komponen dalam
negeri
Studi kelayakan
Pekerjaan Konstruksi
Desain Pekerjaan
Konstruksi
Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam identifikasi kebutuhan pekerjaan konstruksi
Kontrak Pekerjaan
Konstruksi (Tahun
Tunggal/Tahun Jamak)
Pembebasan Lahan
Perkiraan Biaya
IDENTIFIKASI/REVIU KEBUTUHAN DAN PENETAPAN B/J
Identifikasi Kebutuhan Jasa Konsultansi
Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam identifikasi kebutuhan jasa konsultansi untuk dituangkan dalam form identifikasi kebutuhan
INFORMASI AWAL
1. Jenis Jasa Konsultansi yang dibutuhkan
2. Fungsi dan manfaat dari pengadaan Jasa Konsultansi
3. Kuantitas dan spesifikasi
4. Target yang ditetapkan
5. Pihak yang akan menggunakan (penerima manfaat)
6. Waktu pelaksanaan pekerjaan
7. Perkiraan biaya
8. Ketersediaan Pelaku Usaha yang sesuai
9. Kontrak tahun tunggal/jamak
JASA DESAIN KONSTRUKSI
Tingkat kompleksitas Pekerjaan Konstruksi yang akan dikerjakan.
1. Konstruksi bersifat sederhana 🡪 dapat dilaksanakan pada tahun
anggaran yang sama dengan pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi.
2. Konstruksi bersifat kompleks 🡪 harus tersedia paling lambat 1 (satu)
tahun anggaran sebelum persiapan pengadaan melalui penyedia.
JASA PENGAWASAN
Perlu diketahui:
1. Waktu Pekerjaan Konstruksi tersebut dimulai;
2. Waktu penyelesaian Pekerjaan Konstruksi; dan
3. Jumlah tenaga ahli pengawasan sesuai bidang
keahlian masing-masing yang diperlukan.
Jasa Konsultansi, khusus untuk Pekerjaan Konstruksi
IDENTIFIKASI/REVIU KEBUTUHAN DAN PENETAPAN B/J
Identifikasi Kebutuhan Jasa Lainnya
Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam identifikasi kebutuhan jasa lainnya untuk dituangkan dalam form identifikasi
kebutuhan
Untuk kegiatan yang bersifat rutin dapat
ditetapkan sebagai kebutuhan prioritas
setiap tahun anggaran
Untuk kegiatan yang bersifat rutin, tidak ada
peningkatan terhadap target dan sasaran,
besarnya kebutuhan adalah sama dengan
kebutuhan pada tahun sebelumnya.
Jasa Lainnya yang bersifat Rutin
Kesesuaian kebutuhan
Jasa Lainnya
Fungsi dan manfaat Jasa
Lainnya
Target yang diharapkan
Waktu pelaksanaan
pekerjaan
Perkiraan Biaya Indikasi Konsolidasi
IDENTIFIKASI/REVIU KEBUTUHAN DAN PENETAPAN B/J
Identifikasi Kebutuhan Pekerjaan Terintegrasi
Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam identifikasi kebutuhan pekerjaan terintegrasi untuk dituangkan dalam form identifikasi
kebutuhan
Jenis pengadaan
yang akan
dilaksanakan
(B/PK/JK/JL)
Jenis,
fungsi/manfaat,
target/sasaran
yang akan dicapai
Waktu
penyelesaian
Pekerjaan
terintegrasi
Penggunaan
barang/material
berasal dari dalam
negeri atau luar negeri
Kontrak Pekerjaan
Terintegrasi (Tahun
Tunggal/Tahun
Jamak)
Kesiapan dokumen
Pekerjaan
Terintegrasi
Kebutuhan
Konsultan
Pendamping
UKPBJ menyampaikan data realisasi
pengadaan kepada seluruh Unit Kerja
Pengguna untuk dilakukan review dan
menyesuaikan rencana kebutuhan untuk
kedepan dan/atau perubahan permintaan
kedepan. Apabila ada perbedaan antara
jumlah dan/atau item kebutuhan yang
telah diadakan dengan
penggunaan/konsumsi aktual dari para
pengguna, maka dapat dilakukan
penyesuaian kebutuhan tersebut.
IDENTIFIKASI/REVIU KEBUTUHAN DAN PENETAPAN B/J
Reviu Kebutuhan B/J
Akun belanja yang terasosiasi dengan pengadaan barang/jasa di Pemda yaitu akun Belanja B/J
yang dapat ditemukan antara lain dalam akun Belanja Operasional dan Belanja Modal. Namun,
tidak tertutup kemungkinan terdapat belanja pengadaan pada akun belanja B/J selain yang
tersebut di atas, seperti pada akun belanja bantuan sosial atau belanja hibah.
Akun belanja yang terasosiasi dengan pengadaan barang/jasa di K/L antara lain berupa akun
Belanja B/J dan akun Belanja Modal. Namun, tidak tertutup kemungkinan terdapat belanja
pengadaan pada akun belanja B/J.
IDENTIFIKASI/REVIU KEBUTUHAN DAN PENETAPAN B/J
Identifikasi Pengadaan B/J
Jasa Konsultansi
1. Jasa Konsultansi Non
Konstruksi
2. Jasa Konsultansi Konstruksi
3
Pekerjaan Konstruksi
2
Barang
1
Jasa Lainnya
4
Pengadaan barang/jasa dapat juga dilakukan dengan menggabungkan beberapa
jenis pengadaan di atas menjadi satu paket
pekerjaan terintegrasi.
Penetapan B/J
IDENTIFIKASI/REVIU KEBUTUHAN DAN PENETAPAN B/J
16
01
Jenis Kompetensi Melakukan Perencanaan PBJP level 2
16
03 PENYUSUNAN PERKIRAAN HARGA
02 PENYUSUNAN SPESIFIKASI TEKNIS DAN KAK
IDENTIFIKASI/REVIU KEBUTUHAN DAN PENETAPAN
BARANG/JASA
Barang/Jasa Sederhana
PENYUSUNAN SPESIFIKASI TEKNIS DAN KAK
KARAKTERISTIK
BARANG/JASA
INPUT PROSES
(metodepelaksanaan pekerjaan)
OUTPUT CONTOH
Sederhana • Dipersiapkan oleh
pihak pabrikan
• Dipersiapkan oleh
penyedia jasa
dengan inputan yang
sangat sederhana
• Diproses oleh pihak pabrikan
dengan metode tertentu
• Diproses oleh penyedia
dengan metode sederhana
dan standar
• Barang jadi
• Jasa sederhana yang tidak
mengaturinput dan proses
• Jasa sederhana dimana
input dan prosesnya
sangat sederhana
• Printer
• Jasa transportasi
berjadwal
• Jasa penyewaan
kendaraan
• Renovasi gedung
• Barang/jasa sederhana
adalah barang atau jasa
lainnya yang banyak
tersedia di pasar, dalam
bentuk barang jadi
yang siap untuk
digunakan ataupun jasa
yang sifatnya
sederhana.
• Supply Positioning
Model 🡪 kategori
routine item.
1. Barang
Barang yang sudah banyak tersedia di pasar (barang jadi) dari hasil produksi pabrikan serta dapat langsung digunakan
oleh pengguna barang/jasa.Contoh: pengadaan kertas, printer/tintaprinter,dan sebagainya
2. Jasa lainnya
Kategori jasa layanan sederhana di mana Input ataupun prosesnya disediakan oleh pihak pabrikan dan pihak penyedia
barang/jasa memberikannilai tambah layanan berbasis kinerja. Contoh: jasa penyewaan kendaraan, jasa transportasi
berjadwal(tiket pesawat, Kereta Api, dll).
3. PekerjaanKonstruksi
Pekerjaan konstruksi dengan risiko rendah (pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannyatidak membahayakan
keselamatan umum dan harta benda), teknologi sederhana, sudah ada standar pelaksanaan pekerjaan, biaya kecil
serta cukup menggunakan alat kerja sederhana dan tidak memerlukan tenaga ahli.
Contoh: Pekerjaan rehabilitasi dan renovasi konstruksi sederhana, seperti pengecatan, pembuatan/pengerasan jalan
lingkungan.
Jenis Spesifikasi
PENYUSUNAN SPESIFIKASI TEKNIS DAN KAK
SPESIFIKASI MUTU SPESIFIKASI JUMLAH
• Merek
• Standarisasi
• Sampel
• Spesifikasi Teknik
• Spesifikasi Komposisi
• Spesifikasi Fungsi dan
Kinerja
• Tipe Kebutuhan
⮚ Kebutuhan tidak
terikat
⮚ Kebutuhan terikat
• Jumlah order yang
ekonomis
⮚ Biaya pesan
⮚ Biaya penyimpanan
⮚ Biaya barang
SPESIFIKASI WAKTU TINGKAT LAYANAN
• Jadwal kedatangan
barang/jasa
• Lokasi kedatangan
• Media transportasi
dan pengepakan
• Tingkat pelayanan
• Pelatihan dan bantuan
teknis
• Pemeliharaan
Penggunaan Spesifikasi Mutu
PENYUSUNAN SPESIFIKASI TEKNIS DAN KAK
No Cara Penggunaan Barang Jasa Lainnya
Pekerjaan
Konstruksi
1 Merek ▪ Bila merek tersebut akan berdampak signifikan pada peningkatan mutu kerja
pengguna barang/jasa.
▪ Kebutuhan hanya bisa dipenuhi oleh merek tertentu
Sesuai Sesuai Sesuai
2 Standar Industry ▪ Sudah ada standarnya
▪ Memudahkan Pejabat Pengadaan untuk memilah penyedia barang/jasa
Sesuai Sesuai Sesuai
3 Sampel ▪ Sulit untuk menterjemahkan mutu kedalam kata / kalimat
▪ Lebih mudah menunjukkan contoh dari pada menjelaskan dalam kata kata
Tidak Sesuai Tidak Sesuai Sesuai
4 SpesifikasiTeknik ▪ Pengelola Pengadaan ingin menggunakan desain dari konsultan perencana
▪ Barang yang dibeli akan memerlukan interface (hubungan) yang kompleks
dengan peralatan yang sekarang terpasang
▪ Pengelola pengadaan wajib mengelola risiko untuk memastikan kinerja sesuai
dengan yang diharapkan
Tidak Sesuai Tidak Sesuai Tidak Sesuai
5 Spesifikasi
Komposisi
▪ Untuk produk seperti material, komoditi, dan makanan
▪ Bila pertimbangan K3 dan lingkungan hidup menjadi hal yang penting
▪ Kinerja sangat bergantung kepada komposisi
Sesuai Sesuai Sesuai
6 Spesifikasi
Fungsi/Kinerja
▪ Penyedia barang/jasa memiliki kemampuan lebih tinggi dari pengguna
barang/jasa
▪ Innovasi penyedia barang/jasa dihargai
▪ Teknologi yang berkaitan dengan barang yang dibeli berubah sangat cepat
Sesuai Sesuai Tidak Sesuai
Penggunaan Spesifikasi Jumlah, Waktu, dan Layanan
PENYUSUNAN SPESIFIKASI TEKNIS DAN KAK
SPESIFIKASI JUMLAH TINGKAT LAYANAN TINGKAT LAYANAN
• Tipe kebutuhan
• Jumlah kebutuhan
• Jumlah order ekonomis
• Lebih dipengaruhi oleh jadwal
kedatangan barang/jasa yang memuat
waktu kedatangan barang/jasa, lokasi
kedatangan barang, dan bila
memungkinkan, memuat pula waktu
tenggang (lead time) antara
penandatanganan kontrak sampai
dengan kedatangan barang.
• Khusus untuk pekerjaan konstruksi
maka perlakuannya sedikit berbeda,
karena waktu tenggang harus
mempertimbangkan durasi
pelaksanaan pekerjaan.
• Barang 🡪 akan bergantung
pada tingkat pelayanan standar
barang yang telah disediakan
oleh pihak pabrikan
• Jasa lainnya 🡪 berdasarkan
ukuran kinerja yang jelas
sebagai bentuk nilai tambah
atas layanan yang diberikan
kepada pengguna.
Informasi Lainnya dalam Spesifikasi
PENYUSUNAN SPESIFIKASI TEKNIS DAN KAK
INFORMASI LAINNYA
• Latar Belakang dan Ruang Lingkup,
• Khusus untuk pekerjaan konstruksi perlu menambahkan informasi latar belakang Pengadaan
Barang/Jasa, maksud dan tujuan Pengadaan Barang/Jasa, dan hal lain yang membantu
penyedia barang/jasa mendapatkan gambaran ruang lingkup barang/jasa yang ditawarkan.
• Informasi contact person atau pihak pengguna/PPK yang dapat dihubungi,
• Cara pengadaan, dalam hal ini adalah perkiraan awal yang disusun oleh perencana, termasuk
juga informasi mengenai metode pengadaan, metode evaluasi serta kriteria evaluasi yang akan
digunakan dan mekanisme pembayaran.
Format Spesifikasi Teknis B/J Sederhana
Beberapa informasi dalam format Spesifikasi Teknis Barang/Jasa sederhana*
PENYUSUNAN SPESIFIKASI TEKNIS DAN KAK
• Latar Belakang
• Maksud dan Tujuan
• Nama Satuan Kerja/Perangkat
Daerah
• Pejabat Pengadaan
• Alamat Pejabat Pengadaan
• Sumber Dana dan Perkiraan Biaya
• Jangka Waktu Pelaksanaan
Pekerjaan
• Tenaga Ahli/Terampil
• Spesifikasi Teknis
*dapat dikembangkan atau disesuaikan dengan
kebutuhan pekerjaan
BARANG
• Latar Belakang
• Maksud dan Tujuan
• Sasaran
• Lokasi
• Sumber Dana dan Perkiraan Biaya
• Pejabat Pembuat Komitmen
• Dasar Hukum
• Lingkup Pekerjaan
• Jumlah
• Jadwal Pekerjaan
JASA LAINNYA
• Latar Belakang
• Maksud dan Tujuan
• Sasaran
• Organisasi Pengguna Barang/Jasa
• Dasar Hukum
• Sumber Dana dan Perkiraan Biaya
• Ruang Lingkup dan Lokasi Pekerjaan
• Jangka Waktu Pelaksanaan
Pekerjaan
• Kualifikasi dan Klasifikasi Tenaga Ahli
• Keluaran/Produk yang Dihasilkan
• Spesifikasi Teknis Pekerjaan
PEKERJAAN KONSTRUKSI
Jasa Konsultansi Perorangan
PENYUSUNAN SPESIFIKASI TEKNIS DAN KAK
KARAKTERISTIK
BARANG/JASA
INPUT PROSES
(metodepelaksanaan pekerjaan)
OUTPUT CONTOH
Sederhana Satujenis keahlian Diproses dengan metode yang
mudah/sederhana
Satuoutput sesuai keahlian • Konsultan penyusunan
studi
• Konsultan perorangan
Jasa Konsultansi
Perorangan adalah jasa
layanan profesional
perorangan yang
membutuhkan satu jenis
keahlian yang
mengutamakan adanya
olah pikir (brainware)
dalam kategori yang
masih sederhana.
Jasa konsultansi perorangan memiliki karakteristik pekerjaan yang sederhana, yakni yang
hanya mempersyaratkan konsultan yang memiliki satu jenis (area) keahlian saja, di mana
dalam melaksanakan pekerjaan hanya dibutuhkan 1 orang tenaga ahli dengan metode yang
relatif mudah, serta hasil pekerjaan jasa konsultansi dibatasi hanya di area keahlian itu saja.
Contoh: konsultan penyusunan studi terkait dengan tingkat kepuasan pelanggan, konsultan
penyusunan studi analisis beban kerja sebuah unit kerja, dll.
Spesifikasi untuk Jasa Konsultansi Perorangan
Spesifikasi untuk jasa konsultansi perorangan meliputi uraian kegiatan yang akan dikerjakan, persyaratan minimal
pendidikan formal tenaga ahli, pengalaman melaksanakan pekerjaan sejenis, penguasaan kompetensi/keahlian
profesi di bidang terkait.
PENYUSUNAN SPESIFIKASI TEKNIS DAN KAK
INPUT PROSES OUTPUT
• Tenaga ahli, kualifikasi tenaga
ahli dalam jasa konsultansi
yang ditentukan oleh: tingkat
pendidikan formal, sertifikasi
keahlian, dan pengalaman
profesional.
• Bahan/material/peralatan,
bisa disusun dengan
menggunakan pendekatan
spesifikasi kualitas.
• Merupakan tahapan pelaksanaan yang
harus dilakukan oleh konsultan untuk
mencapai Output yang ditetapkan,
termasuk kewajiban konsultan untuk
membuat laporan-laporan.
• Ketentuan tentang waktu pelaksanaan,
lokasi pekerjaan, dan layanan yang
harus disediakan oleh penyedia
merupakan bagian dari spesifikasi
teknis proses
Spesifikasi Output adalah hasil
pekerjaan jasa konsultansi.
Hasil ini dapat berupa Buku
Laporan Pendahuluan, Buku
Laporan Akhir, Laporan Hasil
Survei dan Analisanya, Gambar
Design, dll.
PENYUSUNAN SPESIFIKASI TEKNIS DAN KAK
Format KAK Jasa Konsultansi Perorangan
▪ Latar Belakang
▪ Maksud dan Tujuan
▪ Sasaran
▪ Lokasi Kegiatan
▪ Sumber Dana dan Perkiraan Biaya
▪ Pejabat Pembuat Komitmen
▪ Studi Terdahulu
▪ Referensi Hukum
▪ Lingkup Kegiatan
▪ Keluaran
▪ Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen
▪ Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultansi
▪ Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa
▪ Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan
▪ Kualifikasi Personil;
▪ Jadwal Tahapan Pelaksanaan Kegiatan
▪ Laporan Akhir
▪ Alih Pengetahuan
26
01
Jenis Kompetensi Melakukan Perencanaan PBJP level 2
26
03 PENYUSUNAN PERKIRAAN HARGA
02 PENYUSUNAN SPESIFIKASI TEKNIS DAN KAK
IDENTIFIKASI/REVIU KEBUTUHAN DAN PENETAPAN
BARANG/JASA
Jenis Perkiraan Harga
Perkiraan harga merupakan proses penjumlahan elemen-elemen biaya, dengan menggunakan metode
tertentu dan data yang valid, untuk memperkirakan biaya program, kegiatan atau pekerjaan dimasa
mendatang berdasarkan data dan informasi yang telah diketahui pada saat ini
PENYUSUNAN PERKIRAAN HARGA
Anggaran PBJ Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
• Merupakan seluruh biaya yang harus dikeluarkan
oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
untuk memperoleh barang/jasa yang dibutuhkan.
• Disusun oleh PPK dan ditetapkan oleh PA/KPA di
tahap Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa.
• Perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh
PPK di tahap Persiapan Pengadaan
• Untuk menilai kewajaran harga penawaran
dan/atau kewajaran harga satuan,
• Dasar untuk menetapkan batas tertinggi
penawaran yang sah dalam pengadaan
barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya
• Dasar untuk menetapkan besaran nilai jaminan
pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih
rendah 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS.
Hasil dari proses penyusunan anggaran pengadaan
dituangkan ke dalam Formulir Perencanaan Pengadaan
dengan memasukan anggaran pengadaan dan sumber
dana 🡪 Lihat formulir perencanaan pengadaan
Harga Pasar
SUMBER INFORMASI HARGA PASAR
CARA PEMBENTUKAN HARGA
PENYUSUNAN PERKIRAAN HARGA
Hasil Survei
Pasar
Sumber data dan informasi utama
Sumber informasi lain yang relevan
PublikasiBPS
Publikasi Asosiasi
Distributor/Agen
Tunggal
Inflasi Tahun
Sebelumnya
Perbandingan
Kontrak Sejenis
Engineer
Estimate
Norma Indeks
Berbagai Kemungkinan
Kombinasi PersainganPasar
Penawaran(Supply)
BanyakPenjual
Sedikit
Penjual
Satu Penjual
Permintaan
(Demand)
Banyak
Pembeli
Persaingan
Sempurna
Oligopoli Monopoli
Sedikit
Pembeli
Oligopsoni
Oligopoli/
Oligopsoni
Monopoli
Terbatas
SatuPembeli
Monopsoni/
monopoli
Monopsoni
Terbatas
Monopoli/
Monopsoni
Pembentukan harga oleh para pembeli dan para penjual sangat
ditentukan oleh tingkat kompetisi yang terjadi di dalamnya
Analisis Pasar
PENYUSUNAN PERKIRAAN HARGA
• Analisis Pasar bertujuan untuk membantu memastikan tujuan pengadaan akan dapat dicapai dan bahwa risiko dan
peluang yang terkait dengan pasar pasokan diidentifikasi secara seksama untuk mengembangkan strategi yang tepat.
• Analisis Pasar akan membantu organisasi untuk lebih memahami tentang:
• Meskipun tujuan Analisis Pasar dalam modul ini akan lebih ditekankan kepada penentuan besarnya total perkiraan
biaya pekerjaan, tidak berarti yang dianalisis hanyalah harga semata. Informasi lain yang relevan juga perlu didapatkan
dan dianalisis dengan cermat dan seksama.
• Tips: ajukan pertanyaan
• “apakah total perkiraan biaya tersebut akan dapat menjamin tercapainya tujuan pengadaan yang dilaksanakan
berlandaskan prinsip-prinsip pengadaan atau tidak?”
Produk yang tersedia
yang dapatmemenuhi
kebutuhan
Siapa sajakah produsen
dari produk yang tersedia
di pasar
Berbagai tingkat harga yang
ada di pasar dan bagaimana
terjadi harga keseimbangan
Perkiraan Harga Berbasis Standar Harga
PENYUSUNAN PERKIRAAN HARGA
Harga yang berlaku
padasaat penyusunan
standar
Harga yang diperkirakan akan
berlaku di masa yang akan
datang, biasanya untuk jangka
waktu 1 tahun
Harga yang diperkirakan akan
merupakan harga normal dalam
jangka panjang
APLIKASI DI PEMERINTAHPUSAT
Standar satuan harga (selain bangunan)
PMK tentang
Standar Biaya
Masukan
PMK tentang
Standar Biaya
Keluaran
PMK tentang
Standar
Struktur
Biaya
APLIKASI DI INSTANSI DAERAH
Standar satuan harga yang ditetapkan oleh Kepala Daerah
Untuk kegiatan yang belum ditetapkan standar biayanya, PA/KPA dapat
menggunakan satuan biaya lainnya yang antara lain didasarkan pada:
• harga pasar; dan
• satuan harga yang ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga/instansi
teknis yang berwenang.
Penggunaan Standar Harga untuk Keperluan Penyusunan Anggaran:
1. Apakah sudah ada standarnya ?
A. YA 🡪 wajib menggunakan standar tersebut
B. TIDAK 🡪 harga pasar atau informasi lain yang dapat
dipertanggungjawabkan (di beberapa Pemda mewajibkan minimal 3
sumber untuk perbandingan)
2. Berdampak terhadap kinerja atau nilainya besar?
Melakukan perbandingan dengan harga pasar, jika GAP nya besar,
PA/KPA mengusulkan penyesuaian standar harga
Perkiraan harga berbasis standar harga umumnya menggunakan METODE
PARAMETRIK yang melihat hubungan matematis antar dua variable
Perkiraan Harga Berbasis Paket Pekerjaan Sejenis
PENYUSUNAN PERKIRAAN HARGA
Data/informasi atas harga dari paket pekerjaan sejenis dapat digunakan
sebagai basis dalam penyusunan perkiraanharga, misalnya berdasarkan:
1. Biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalandengan
mempertimbangkanfaktor perubahanbiaya
2. Hasil perbandingan dengan kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan
instansi lain maupun pihak lain
1. Tingkat akurasi yang masih rendah,
2. Pekerjaan sejenis tersebut diperoleh
berdasarkaninformasi harga di masa lalu.
Sesuai untuk
Tahap
Penyusunan
Anggaran
Metode Analogi
Metode Three Point
Estimating
Penyesuaian Indeks
Waktu
Penyesuaian Indeks
Lokasi
Penyesuaian thd
Ukuran & Kombinasi
Penyesuaianthd
Biaya per Unit
• Membandingkan
dengan pengadaan
barang dan jasasejenis
• Saatmenyusun RUP
barang/jasaoleh
KPA/PA
• Jika terdapat GAP yang
sangat mencolok
konsultasikan dengan
para pakar/ahli
• Perhitungan rata-rata.
• Untuk informasi biaya
yang sangat bervariasi,
dengan memberikan
timbangan tertentu
untuk nilai optimis,
paling mungkin dan
pesimis.
• Bila estimasi
berdasarkaninformasi
kontrak sejenis pada
tahun-tahun
sebelumnya.
• Mencerminkan inflasi
atau deflasi atas harga
sehubungan dengan
waktu
• Bila data/informasi
kontrak sejenis
diperoleh dari
pekerjaan di wilayah
yang berbeda
• Mencerminkan
perbedaan biaya
tenaga kerja,bahan
peralatan di kedua
lokasi.
• Indeks dikeluarkan
oleh pihak yang
berwenang
• Penyesuian atas
ukuran kegiatan
langsung dilakukan
dengan perbandingan
secara proporsional
sesuai volume masing-
masing.
• Asumsi yang
melandasi adalah
kesamaan biaya secara
rata-rata berdasarkan
ukuran yang digunakan
• Meskipun secara total,
biaya akan semakin
meningkat dengan
bertambahnya
volume, biaya per unit
mungkin justru akan
mengalami penurunan
OPSI METODE YANG DAPAT DIGUNAKAN:
Terima Kasih.
https://ppsdm.lkpp.go.id
Pusdiklat.pbj@lkpp.go.id
0811-9182-444
pusdiklatpbj_lkpp
©2022 Pusdiklat PBJ LKPP

More Related Content

What's hot

Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan ...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan  ...Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan  ...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan ...Khalid Mustafa
 
Konsolidasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan 12 Tahun 2021 tentang ...
Konsolidasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan 12 Tahun 2021 tentang ...Konsolidasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan 12 Tahun 2021 tentang ...
Konsolidasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan 12 Tahun 2021 tentang ...Nurul Angreliany
 
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen PerbendaharaanTata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen PerbendaharaanAhmad Abdul Haq
 
Slide pmk 190_pmk_05_2012
Slide pmk 190_pmk_05_2012Slide pmk 190_pmk_05_2012
Slide pmk 190_pmk_05_2012Tatang Suwandi
 
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...Khalid Mustafa
 
Materi 3 pelaku pbj- versi 4
Materi 3   pelaku pbj- versi 4Materi 3   pelaku pbj- versi 4
Materi 3 pelaku pbj- versi 4Nurul Angreliany
 
Probity Audit 13 Sep 2021 net.pptx
Probity Audit 13 Sep 2021 net.pptxProbity Audit 13 Sep 2021 net.pptx
Probity Audit 13 Sep 2021 net.pptxPAEPDeputiI
 
Audit SPI atas Pengelolaan BMN.pdf
Audit  SPI  atas Pengelolaan BMN.pdfAudit  SPI  atas Pengelolaan BMN.pdf
Audit SPI atas Pengelolaan BMN.pdfSujatmiko Wibowo
 
Soal try out Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tingkat Dasar v4
Soal try out Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tingkat Dasar v4Soal try out Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tingkat Dasar v4
Soal try out Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tingkat Dasar v4Nurul Angreliany
 
Bahan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
Bahan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018Bahan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
Bahan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018Khalid Mustafa
 
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...Khalid Mustafa
 
Tata Kelola dan Akuntabilitas Bantuan Pemerintah
Tata Kelola dan Akuntabilitas Bantuan PemerintahTata Kelola dan Akuntabilitas Bantuan Pemerintah
Tata Kelola dan Akuntabilitas Bantuan PemerintahSujatmiko Wibowo
 
4. Bahan Sosialisasi PMK 62 Tahun 2023 edit 100723.pptx
4. Bahan Sosialisasi PMK 62 Tahun 2023 edit 100723.pptx4. Bahan Sosialisasi PMK 62 Tahun 2023 edit 100723.pptx
4. Bahan Sosialisasi PMK 62 Tahun 2023 edit 100723.pptxWakhyudi
 
Materi 9 pengadaan khusus - versi 4
Materi 9   pengadaan khusus - versi 4Materi 9   pengadaan khusus - versi 4
Materi 9 pengadaan khusus - versi 4Nurul Angreliany
 
Ringkasan Penyusunan Renstra SKPD (rusmanik@gmail.com)
Ringkasan Penyusunan Renstra SKPD (rusmanik@gmail.com)Ringkasan Penyusunan Renstra SKPD (rusmanik@gmail.com)
Ringkasan Penyusunan Renstra SKPD (rusmanik@gmail.com)M Handoko
 
1. soal try out pbjp v.2
1. soal try out pbjp v.21. soal try out pbjp v.2
1. soal try out pbjp v.2Syibral Malasyi
 
Materi 2 tujuan, kebijakan, prinsip, dan etika pbj - versi 4
Materi 2   tujuan,  kebijakan, prinsip, dan etika pbj -  versi 4Materi 2   tujuan,  kebijakan, prinsip, dan etika pbj -  versi 4
Materi 2 tujuan, kebijakan, prinsip, dan etika pbj - versi 4Nurul Angreliany
 

What's hot (20)

Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan ...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan  ...Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan  ...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan ...
 
Konsolidasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan 12 Tahun 2021 tentang ...
Konsolidasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan 12 Tahun 2021 tentang ...Konsolidasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan 12 Tahun 2021 tentang ...
Konsolidasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan 12 Tahun 2021 tentang ...
 
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen PerbendaharaanTata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
 
Slide pmk 190_pmk_05_2012
Slide pmk 190_pmk_05_2012Slide pmk 190_pmk_05_2012
Slide pmk 190_pmk_05_2012
 
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...
 
Cara mudah menyusun lakip
Cara mudah menyusun lakipCara mudah menyusun lakip
Cara mudah menyusun lakip
 
Materi 3 pelaku pbj- versi 4
Materi 3   pelaku pbj- versi 4Materi 3   pelaku pbj- versi 4
Materi 3 pelaku pbj- versi 4
 
Probity Audit 13 Sep 2021 net.pptx
Probity Audit 13 Sep 2021 net.pptxProbity Audit 13 Sep 2021 net.pptx
Probity Audit 13 Sep 2021 net.pptx
 
Audit SPI atas Pengelolaan BMN.pdf
Audit  SPI  atas Pengelolaan BMN.pdfAudit  SPI  atas Pengelolaan BMN.pdf
Audit SPI atas Pengelolaan BMN.pdf
 
Pelaksaan Pengadaan Barang, Jasa Konstruksi, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi
Pelaksaan Pengadaan Barang, Jasa Konstruksi, Jasa Lainnya, dan Jasa KonsultansiPelaksaan Pengadaan Barang, Jasa Konstruksi, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi
Pelaksaan Pengadaan Barang, Jasa Konstruksi, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi
 
Reviu RK BMN
Reviu RK BMNReviu RK BMN
Reviu RK BMN
 
Soal try out Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tingkat Dasar v4
Soal try out Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tingkat Dasar v4Soal try out Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tingkat Dasar v4
Soal try out Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tingkat Dasar v4
 
Bahan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
Bahan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018Bahan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
Bahan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
 
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...
 
Tata Kelola dan Akuntabilitas Bantuan Pemerintah
Tata Kelola dan Akuntabilitas Bantuan PemerintahTata Kelola dan Akuntabilitas Bantuan Pemerintah
Tata Kelola dan Akuntabilitas Bantuan Pemerintah
 
4. Bahan Sosialisasi PMK 62 Tahun 2023 edit 100723.pptx
4. Bahan Sosialisasi PMK 62 Tahun 2023 edit 100723.pptx4. Bahan Sosialisasi PMK 62 Tahun 2023 edit 100723.pptx
4. Bahan Sosialisasi PMK 62 Tahun 2023 edit 100723.pptx
 
Materi 9 pengadaan khusus - versi 4
Materi 9   pengadaan khusus - versi 4Materi 9   pengadaan khusus - versi 4
Materi 9 pengadaan khusus - versi 4
 
Ringkasan Penyusunan Renstra SKPD (rusmanik@gmail.com)
Ringkasan Penyusunan Renstra SKPD (rusmanik@gmail.com)Ringkasan Penyusunan Renstra SKPD (rusmanik@gmail.com)
Ringkasan Penyusunan Renstra SKPD (rusmanik@gmail.com)
 
1. soal try out pbjp v.2
1. soal try out pbjp v.21. soal try out pbjp v.2
1. soal try out pbjp v.2
 
Materi 2 tujuan, kebijakan, prinsip, dan etika pbj - versi 4
Materi 2   tujuan,  kebijakan, prinsip, dan etika pbj -  versi 4Materi 2   tujuan,  kebijakan, prinsip, dan etika pbj -  versi 4
Materi 2 tujuan, kebijakan, prinsip, dan etika pbj - versi 4
 

Similar to Slide Modul JK Melakukan Perencanaan PBJP Level 2 - PPK Tipe C.pptx

Kupas-Tipis-II-1618.pptx
Kupas-Tipis-II-1618.pptxKupas-Tipis-II-1618.pptx
Kupas-Tipis-II-1618.pptxcutruwaidafitri
 
Slide_Recall_Modul_3_Melakukan_Perencanaan_PBJP_Level_1_V3_1.pdf
Slide_Recall_Modul_3_Melakukan_Perencanaan_PBJP_Level_1_V3_1.pdfSlide_Recall_Modul_3_Melakukan_Perencanaan_PBJP_Level_1_V3_1.pdf
Slide_Recall_Modul_3_Melakukan_Perencanaan_PBJP_Level_1_V3_1.pdfssuserc358e52
 
Menyusun Dokumen Rencana Anggaran Biaya (PR 03)
Menyusun Dokumen Rencana Anggaran Biaya (PR 03)Menyusun Dokumen Rencana Anggaran Biaya (PR 03)
Menyusun Dokumen Rencana Anggaran Biaya (PR 03)Khalid Mustafa
 
4 rencana umum pengadaan barang
4 rencana umum pengadaan barang4 rencana umum pengadaan barang
4 rencana umum pengadaan barangJoy Irman
 
2018_11_15_08_11_24_materi Pembinaan OPD(1).pptx
2018_11_15_08_11_24_materi Pembinaan OPD(1).pptx2018_11_15_08_11_24_materi Pembinaan OPD(1).pptx
2018_11_15_08_11_24_materi Pembinaan OPD(1).pptxMazHary3
 
overview perpres 1618
overview perpres 1618overview perpres 1618
overview perpres 1618zuhrimail
 
20230926 - Skema KPBU Kominfo_Rev.1.pptx
20230926 - Skema KPBU Kominfo_Rev.1.pptx20230926 - Skema KPBU Kominfo_Rev.1.pptx
20230926 - Skema KPBU Kominfo_Rev.1.pptxssuser5da7e5
 
Kebijakan P BarangJasa-PJB-2017.pptx
Kebijakan P BarangJasa-PJB-2017.pptxKebijakan P BarangJasa-PJB-2017.pptx
Kebijakan P BarangJasa-PJB-2017.pptxmaudyolshop
 
Addendum dokumen kawasan gasibu 2015
Addendum dokumen kawasan gasibu 2015Addendum dokumen kawasan gasibu 2015
Addendum dokumen kawasan gasibu 2015Bram Kc Santosa
 
Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara Tatang Suwandi
 
2. LAPORAN ANTARAysrgsshsfhsthsgsttg.docx
2. LAPORAN ANTARAysrgsshsfhsthsgsttg.docx2. LAPORAN ANTARAysrgsshsfhsthsgsttg.docx
2. LAPORAN ANTARAysrgsshsfhsthsgsttg.docxErwinAbdulRazak
 
f262c_02._Bahan_Tayang_Program_dan_Pembiayaan__BGN_Alt1.pptx
f262c_02._Bahan_Tayang_Program_dan_Pembiayaan__BGN_Alt1.pptxf262c_02._Bahan_Tayang_Program_dan_Pembiayaan__BGN_Alt1.pptx
f262c_02._Bahan_Tayang_Program_dan_Pembiayaan__BGN_Alt1.pptxKurniawanAgie
 
Perencanaan pengadaan perlem 7
Perencanaan pengadaan perlem 7Perencanaan pengadaan perlem 7
Perencanaan pengadaan perlem 7dodimeigo
 
Perencanaan pengadaan perlem 7
Perencanaan pengadaan perlem 7Perencanaan pengadaan perlem 7
Perencanaan pengadaan perlem 7gondosarioptimis
 
Bahan SMART BUN 2022 .pptx
Bahan SMART BUN 2022 .pptxBahan SMART BUN 2022 .pptx
Bahan SMART BUN 2022 .pptxIsnenHadi2
 
Microsoft Word - DOK KUALIFIKASI SDN 041
Microsoft Word - DOK KUALIFIKASI SDN 041Microsoft Word - DOK KUALIFIKASI SDN 041
Microsoft Word - DOK KUALIFIKASI SDN 041Alif Mahardika
 

Similar to Slide Modul JK Melakukan Perencanaan PBJP Level 2 - PPK Tipe C.pptx (20)

Kupas-Tipis-II-1618.pptx
Kupas-Tipis-II-1618.pptxKupas-Tipis-II-1618.pptx
Kupas-Tipis-II-1618.pptx
 
Slide_Recall_Modul_3_Melakukan_Perencanaan_PBJP_Level_1_V3_1.pdf
Slide_Recall_Modul_3_Melakukan_Perencanaan_PBJP_Level_1_V3_1.pdfSlide_Recall_Modul_3_Melakukan_Perencanaan_PBJP_Level_1_V3_1.pdf
Slide_Recall_Modul_3_Melakukan_Perencanaan_PBJP_Level_1_V3_1.pdf
 
Menyusun Dokumen Rencana Anggaran Biaya (PR 03)
Menyusun Dokumen Rencana Anggaran Biaya (PR 03)Menyusun Dokumen Rencana Anggaran Biaya (PR 03)
Menyusun Dokumen Rencana Anggaran Biaya (PR 03)
 
4 rencana umum pengadaan barang
4 rencana umum pengadaan barang4 rencana umum pengadaan barang
4 rencana umum pengadaan barang
 
2018_11_15_08_11_24_materi Pembinaan OPD(1).pptx
2018_11_15_08_11_24_materi Pembinaan OPD(1).pptx2018_11_15_08_11_24_materi Pembinaan OPD(1).pptx
2018_11_15_08_11_24_materi Pembinaan OPD(1).pptx
 
overview perpres 1618
overview perpres 1618overview perpres 1618
overview perpres 1618
 
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Bagian 1)
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Bagian 1)Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Bagian 1)
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Bagian 1)
 
20230926 - Skema KPBU Kominfo_Rev.1.pptx
20230926 - Skema KPBU Kominfo_Rev.1.pptx20230926 - Skema KPBU Kominfo_Rev.1.pptx
20230926 - Skema KPBU Kominfo_Rev.1.pptx
 
Kebijakan P BarangJasa-PJB-2017.pptx
Kebijakan P BarangJasa-PJB-2017.pptxKebijakan P BarangJasa-PJB-2017.pptx
Kebijakan P BarangJasa-PJB-2017.pptx
 
Kebijakan PBJ.pptx
Kebijakan PBJ.pptxKebijakan PBJ.pptx
Kebijakan PBJ.pptx
 
Addendum dokumen kawasan gasibu 2015
Addendum dokumen kawasan gasibu 2015Addendum dokumen kawasan gasibu 2015
Addendum dokumen kawasan gasibu 2015
 
Se menteri pupr22-2020
Se menteri pupr22-2020Se menteri pupr22-2020
Se menteri pupr22-2020
 
Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara
 
2. LAPORAN ANTARAysrgsshsfhsthsgsttg.docx
2. LAPORAN ANTARAysrgsshsfhsthsgsttg.docx2. LAPORAN ANTARAysrgsshsfhsthsgsttg.docx
2. LAPORAN ANTARAysrgsshsfhsthsgsttg.docx
 
f262c_02._Bahan_Tayang_Program_dan_Pembiayaan__BGN_Alt1.pptx
f262c_02._Bahan_Tayang_Program_dan_Pembiayaan__BGN_Alt1.pptxf262c_02._Bahan_Tayang_Program_dan_Pembiayaan__BGN_Alt1.pptx
f262c_02._Bahan_Tayang_Program_dan_Pembiayaan__BGN_Alt1.pptx
 
Perencanaan pengadaan perlem 7
Perencanaan pengadaan perlem 7Perencanaan pengadaan perlem 7
Perencanaan pengadaan perlem 7
 
Perencanaan pengadaan perlem 7
Perencanaan pengadaan perlem 7Perencanaan pengadaan perlem 7
Perencanaan pengadaan perlem 7
 
Hasil Ujian Peserta 4
Hasil Ujian Peserta 4Hasil Ujian Peserta 4
Hasil Ujian Peserta 4
 
Bahan SMART BUN 2022 .pptx
Bahan SMART BUN 2022 .pptxBahan SMART BUN 2022 .pptx
Bahan SMART BUN 2022 .pptx
 
Microsoft Word - DOK KUALIFIKASI SDN 041
Microsoft Word - DOK KUALIFIKASI SDN 041Microsoft Word - DOK KUALIFIKASI SDN 041
Microsoft Word - DOK KUALIFIKASI SDN 041
 

Recently uploaded

PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxBudyHermawan3
 
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptxIPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptxrohiwanto
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxBudyHermawan3
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxBudyHermawan3
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxPerencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxBudyHermawan3
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxBudyHermawan3
 
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfSalinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfdrmdbriarren
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxBudyHermawan3
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxBudyHermawan3
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxBudyHermawan3
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxBudyHermawan3
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxBudyHermawan3
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxBudyHermawan3
 

Recently uploaded (15)

PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
 
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptxIPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxPerencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
 
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfSalinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
 

Slide Modul JK Melakukan Perencanaan PBJP Level 2 - PPK Tipe C.pptx

  • 1. MELAKUKAN PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (PBJP) LEVEL 2 JENIS KOMPETENSI Pusat Pendidikan dan Pelatihan PBJ LKPP 2022 PELATIHAN KOMPETENSI PBJP UNTUK PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) TIPE C Disusun oleh: Rakhma Kusuma Wardhani Buyung Dodi Gunawan
  • 2. Jenis Kompetensi Melakukan Perencanaan PBJP level 2 2 Kompetensi Dasar Setelah mempelajari modul ini, peserta pelatihan diharapkan mampu melakukan Identifikasi/Reviu Kebutuhan dan Penetapan Barang/Jasa, penyusunan Spesifikasi Teknis Barang/Jasa sederhana, Kerangka Acuan Kerja (KAK) Jasa Konsultansi perorangan, dan perkiraan harga berbasis harga pasar, standar harga, dan harga paket pekerjaan sejenis. Indikator Keberhasilan 1. Mampu melakukan identifikasi/reviu kebutuhan dan penetapan barang/jasa. 2. Mampu melakukan penyusunan spesifikasi teknis berbasis keluaran (Output) untuk Barang/Jasa sederhana yang banyak tersedia di pasar dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Jasa Konsultansi perorangan. 3. Mampu melakukan penyusunan perkiraan harga berbasis harga pasar, standar harga, dan harga paket pekerjaan sejenis yang pernah dilaksanakan. PENDAHULUAN
  • 3. 3 01 Jenis Kompetensi Melakukan Perencanaan PBJP level 2 3 02 PENYUSUNAN SPESIFIKASI TEKNIS DAN KAK 03 PENYUSUNAN PERKIRAAN HARGA IDENTIFIKASI/REVIU KEBUTUHAN DAN PENETAPAN BARANG/JASA
  • 4. IDENTIFIKASI/REVIU KEBUTUHAN DAN PENETAPAN B/J Ruang Lingkup Perencanaan Pengadaan Identifikasi PBJ Penetapan Jenis Barang/Jasa 1 2 3 4 5 6 Penetapan Cara Pengadaan Pemaketan dan Konsolidasi Waktu Pemanfaatan Barang/Jasa Anggaran Pengadaan Hasil Perencanaan Pengadaan diumumkan di dalam RUP PerLKPP No. 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan PBJP
  • 5. Pelaku Pengadaan Beserta Tugasnya pada Tahap Perencanaan Pengadaan 1. Menetapkan Perencanaan Pengadaan; 2. Menetapkan dan mengumumkan RUP; dan 3. Melaksanakan Konsolidasi PBJ PA ✔ Melaksanakan penyusunan Perencanaan Pengadaan untuk tahun anggaran berikutnya sesuai kebutuhan K/L/PD yang tercantum dalam RKA K/L atau RKA PD. ✔Pada APBD, PPK yang dirangkap KPA dapat menugaskan PPTK untuk menyusun perencanaan pengadaan, dengan syarat PPTK harus memenuhi persyaratan Kompetensi PPK. PPK “PA/KPA dapat dibantu oleh Sumber Daya Pengelola Fungsi PBJ di Lingkungan K/L/PD” PerLKPP No. 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan PBJP IDENTIFIKASI/REVIU KEBUTUHAN DAN PENETAPAN B/J
  • 6. Penyusunan spesifikasi teknis atau KAK sesuai kebutuhan Identifikasi kebutuhan B/J sesuai dengan Rencana Kerja Ketersediaan B/J dan/atau penyedia di pasar Ketersediaan B/J yang dibutuhkan dalam bentukl produk/jasa dalam negeri Penyusunan RAB sesuai spesifkasi teknis/KAK sebagai dasar pengusulan anggaran IDENTIFIKASI/REVIU KEBUTUHAN DAN PENETAPAN B/J Hal yang Dipertimbangkan PA selaku Penanggung Jawab Kegiatan dalam Penyusunan RKA
  • 7. Pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian dalam negeri. Mengalokasikan paling sedikit 40% dari nilai anggaran belanja barang/jasa yang dikelolanya untuk penggunaan produk usaha kecil dan/atau koperasi dari hasil produksi dalam negeri Pelaksanaan pengadaan merupakan PBJ yang mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Kewajiban PPDN, apabila terdapat produk dalam negeri yang memiliki penjumlahan nilai TKDN ditambah nilai BMP paling sedikit 40% IDENTIFIKASI/REVIU KEBUTUHAN DAN PENETAPAN B/J Hal yang Dipertimbangkan PPK dalam Menyusun Perencanaan Pengadaan untuk Mencapai Tujuan Pengadaan
  • 8. IDENTIFIKASI/REVIU KEBUTUHAN DAN PENETAPAN B/J Identifikasi Kebutuhan Barang SUPPLY BARANG KEBUTUHAN BARANG 1. Kemudahan mendapatkan Barang di pasaran 2. Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 3. Jumlah produsen dan/atau jumlah Pelaku Usaha 4. Keterangan asal barang 1. Kesesuaian barang yang dibutuhkan 2. Status kelayakan barang yang tersedia 3. Jadwal kebutuhan barang 4. Pihak yang memerlukan 5. Perkiraan biaya 6. Persyaratan lainnya (cara pengiriman, cara pengangkutan, cara pemasanagan, kebutuhan pelatihan, dll) 7. Kemungkinan konsolidasi Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam identifikasi kebutuhan barang untuk dituangkan dalam format identifikasi kebutuhan
  • 9. IDENTIFIKASI/REVIU KEBUTUHAN DAN PENETAPAN B/J Identifikasi Kebutuhan Pekerjaan Konstruksi Kesesuaian kebutuhan Pekerjaan Konstruksi Kompeleksitas Pekerjaan Konstruksi Keterlibatan Usaha Kecil Waktu penyelesaian Pekerjaan Konstruksi Penggunaan Barang/Material Persentase bagian/komponen dalam negeri Studi kelayakan Pekerjaan Konstruksi Desain Pekerjaan Konstruksi Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam identifikasi kebutuhan pekerjaan konstruksi Kontrak Pekerjaan Konstruksi (Tahun Tunggal/Tahun Jamak) Pembebasan Lahan Perkiraan Biaya
  • 10. IDENTIFIKASI/REVIU KEBUTUHAN DAN PENETAPAN B/J Identifikasi Kebutuhan Jasa Konsultansi Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam identifikasi kebutuhan jasa konsultansi untuk dituangkan dalam form identifikasi kebutuhan INFORMASI AWAL 1. Jenis Jasa Konsultansi yang dibutuhkan 2. Fungsi dan manfaat dari pengadaan Jasa Konsultansi 3. Kuantitas dan spesifikasi 4. Target yang ditetapkan 5. Pihak yang akan menggunakan (penerima manfaat) 6. Waktu pelaksanaan pekerjaan 7. Perkiraan biaya 8. Ketersediaan Pelaku Usaha yang sesuai 9. Kontrak tahun tunggal/jamak JASA DESAIN KONSTRUKSI Tingkat kompleksitas Pekerjaan Konstruksi yang akan dikerjakan. 1. Konstruksi bersifat sederhana 🡪 dapat dilaksanakan pada tahun anggaran yang sama dengan pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi. 2. Konstruksi bersifat kompleks 🡪 harus tersedia paling lambat 1 (satu) tahun anggaran sebelum persiapan pengadaan melalui penyedia. JASA PENGAWASAN Perlu diketahui: 1. Waktu Pekerjaan Konstruksi tersebut dimulai; 2. Waktu penyelesaian Pekerjaan Konstruksi; dan 3. Jumlah tenaga ahli pengawasan sesuai bidang keahlian masing-masing yang diperlukan. Jasa Konsultansi, khusus untuk Pekerjaan Konstruksi
  • 11. IDENTIFIKASI/REVIU KEBUTUHAN DAN PENETAPAN B/J Identifikasi Kebutuhan Jasa Lainnya Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam identifikasi kebutuhan jasa lainnya untuk dituangkan dalam form identifikasi kebutuhan Untuk kegiatan yang bersifat rutin dapat ditetapkan sebagai kebutuhan prioritas setiap tahun anggaran Untuk kegiatan yang bersifat rutin, tidak ada peningkatan terhadap target dan sasaran, besarnya kebutuhan adalah sama dengan kebutuhan pada tahun sebelumnya. Jasa Lainnya yang bersifat Rutin Kesesuaian kebutuhan Jasa Lainnya Fungsi dan manfaat Jasa Lainnya Target yang diharapkan Waktu pelaksanaan pekerjaan Perkiraan Biaya Indikasi Konsolidasi
  • 12. IDENTIFIKASI/REVIU KEBUTUHAN DAN PENETAPAN B/J Identifikasi Kebutuhan Pekerjaan Terintegrasi Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam identifikasi kebutuhan pekerjaan terintegrasi untuk dituangkan dalam form identifikasi kebutuhan Jenis pengadaan yang akan dilaksanakan (B/PK/JK/JL) Jenis, fungsi/manfaat, target/sasaran yang akan dicapai Waktu penyelesaian Pekerjaan terintegrasi Penggunaan barang/material berasal dari dalam negeri atau luar negeri Kontrak Pekerjaan Terintegrasi (Tahun Tunggal/Tahun Jamak) Kesiapan dokumen Pekerjaan Terintegrasi Kebutuhan Konsultan Pendamping
  • 13. UKPBJ menyampaikan data realisasi pengadaan kepada seluruh Unit Kerja Pengguna untuk dilakukan review dan menyesuaikan rencana kebutuhan untuk kedepan dan/atau perubahan permintaan kedepan. Apabila ada perbedaan antara jumlah dan/atau item kebutuhan yang telah diadakan dengan penggunaan/konsumsi aktual dari para pengguna, maka dapat dilakukan penyesuaian kebutuhan tersebut. IDENTIFIKASI/REVIU KEBUTUHAN DAN PENETAPAN B/J Reviu Kebutuhan B/J
  • 14. Akun belanja yang terasosiasi dengan pengadaan barang/jasa di Pemda yaitu akun Belanja B/J yang dapat ditemukan antara lain dalam akun Belanja Operasional dan Belanja Modal. Namun, tidak tertutup kemungkinan terdapat belanja pengadaan pada akun belanja B/J selain yang tersebut di atas, seperti pada akun belanja bantuan sosial atau belanja hibah. Akun belanja yang terasosiasi dengan pengadaan barang/jasa di K/L antara lain berupa akun Belanja B/J dan akun Belanja Modal. Namun, tidak tertutup kemungkinan terdapat belanja pengadaan pada akun belanja B/J. IDENTIFIKASI/REVIU KEBUTUHAN DAN PENETAPAN B/J Identifikasi Pengadaan B/J
  • 15. Jasa Konsultansi 1. Jasa Konsultansi Non Konstruksi 2. Jasa Konsultansi Konstruksi 3 Pekerjaan Konstruksi 2 Barang 1 Jasa Lainnya 4 Pengadaan barang/jasa dapat juga dilakukan dengan menggabungkan beberapa jenis pengadaan di atas menjadi satu paket pekerjaan terintegrasi. Penetapan B/J IDENTIFIKASI/REVIU KEBUTUHAN DAN PENETAPAN B/J
  • 16. 16 01 Jenis Kompetensi Melakukan Perencanaan PBJP level 2 16 03 PENYUSUNAN PERKIRAAN HARGA 02 PENYUSUNAN SPESIFIKASI TEKNIS DAN KAK IDENTIFIKASI/REVIU KEBUTUHAN DAN PENETAPAN BARANG/JASA
  • 17. Barang/Jasa Sederhana PENYUSUNAN SPESIFIKASI TEKNIS DAN KAK KARAKTERISTIK BARANG/JASA INPUT PROSES (metodepelaksanaan pekerjaan) OUTPUT CONTOH Sederhana • Dipersiapkan oleh pihak pabrikan • Dipersiapkan oleh penyedia jasa dengan inputan yang sangat sederhana • Diproses oleh pihak pabrikan dengan metode tertentu • Diproses oleh penyedia dengan metode sederhana dan standar • Barang jadi • Jasa sederhana yang tidak mengaturinput dan proses • Jasa sederhana dimana input dan prosesnya sangat sederhana • Printer • Jasa transportasi berjadwal • Jasa penyewaan kendaraan • Renovasi gedung • Barang/jasa sederhana adalah barang atau jasa lainnya yang banyak tersedia di pasar, dalam bentuk barang jadi yang siap untuk digunakan ataupun jasa yang sifatnya sederhana. • Supply Positioning Model 🡪 kategori routine item. 1. Barang Barang yang sudah banyak tersedia di pasar (barang jadi) dari hasil produksi pabrikan serta dapat langsung digunakan oleh pengguna barang/jasa.Contoh: pengadaan kertas, printer/tintaprinter,dan sebagainya 2. Jasa lainnya Kategori jasa layanan sederhana di mana Input ataupun prosesnya disediakan oleh pihak pabrikan dan pihak penyedia barang/jasa memberikannilai tambah layanan berbasis kinerja. Contoh: jasa penyewaan kendaraan, jasa transportasi berjadwal(tiket pesawat, Kereta Api, dll). 3. PekerjaanKonstruksi Pekerjaan konstruksi dengan risiko rendah (pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannyatidak membahayakan keselamatan umum dan harta benda), teknologi sederhana, sudah ada standar pelaksanaan pekerjaan, biaya kecil serta cukup menggunakan alat kerja sederhana dan tidak memerlukan tenaga ahli. Contoh: Pekerjaan rehabilitasi dan renovasi konstruksi sederhana, seperti pengecatan, pembuatan/pengerasan jalan lingkungan.
  • 18. Jenis Spesifikasi PENYUSUNAN SPESIFIKASI TEKNIS DAN KAK SPESIFIKASI MUTU SPESIFIKASI JUMLAH • Merek • Standarisasi • Sampel • Spesifikasi Teknik • Spesifikasi Komposisi • Spesifikasi Fungsi dan Kinerja • Tipe Kebutuhan ⮚ Kebutuhan tidak terikat ⮚ Kebutuhan terikat • Jumlah order yang ekonomis ⮚ Biaya pesan ⮚ Biaya penyimpanan ⮚ Biaya barang SPESIFIKASI WAKTU TINGKAT LAYANAN • Jadwal kedatangan barang/jasa • Lokasi kedatangan • Media transportasi dan pengepakan • Tingkat pelayanan • Pelatihan dan bantuan teknis • Pemeliharaan
  • 19. Penggunaan Spesifikasi Mutu PENYUSUNAN SPESIFIKASI TEKNIS DAN KAK No Cara Penggunaan Barang Jasa Lainnya Pekerjaan Konstruksi 1 Merek ▪ Bila merek tersebut akan berdampak signifikan pada peningkatan mutu kerja pengguna barang/jasa. ▪ Kebutuhan hanya bisa dipenuhi oleh merek tertentu Sesuai Sesuai Sesuai 2 Standar Industry ▪ Sudah ada standarnya ▪ Memudahkan Pejabat Pengadaan untuk memilah penyedia barang/jasa Sesuai Sesuai Sesuai 3 Sampel ▪ Sulit untuk menterjemahkan mutu kedalam kata / kalimat ▪ Lebih mudah menunjukkan contoh dari pada menjelaskan dalam kata kata Tidak Sesuai Tidak Sesuai Sesuai 4 SpesifikasiTeknik ▪ Pengelola Pengadaan ingin menggunakan desain dari konsultan perencana ▪ Barang yang dibeli akan memerlukan interface (hubungan) yang kompleks dengan peralatan yang sekarang terpasang ▪ Pengelola pengadaan wajib mengelola risiko untuk memastikan kinerja sesuai dengan yang diharapkan Tidak Sesuai Tidak Sesuai Tidak Sesuai 5 Spesifikasi Komposisi ▪ Untuk produk seperti material, komoditi, dan makanan ▪ Bila pertimbangan K3 dan lingkungan hidup menjadi hal yang penting ▪ Kinerja sangat bergantung kepada komposisi Sesuai Sesuai Sesuai 6 Spesifikasi Fungsi/Kinerja ▪ Penyedia barang/jasa memiliki kemampuan lebih tinggi dari pengguna barang/jasa ▪ Innovasi penyedia barang/jasa dihargai ▪ Teknologi yang berkaitan dengan barang yang dibeli berubah sangat cepat Sesuai Sesuai Tidak Sesuai
  • 20. Penggunaan Spesifikasi Jumlah, Waktu, dan Layanan PENYUSUNAN SPESIFIKASI TEKNIS DAN KAK SPESIFIKASI JUMLAH TINGKAT LAYANAN TINGKAT LAYANAN • Tipe kebutuhan • Jumlah kebutuhan • Jumlah order ekonomis • Lebih dipengaruhi oleh jadwal kedatangan barang/jasa yang memuat waktu kedatangan barang/jasa, lokasi kedatangan barang, dan bila memungkinkan, memuat pula waktu tenggang (lead time) antara penandatanganan kontrak sampai dengan kedatangan barang. • Khusus untuk pekerjaan konstruksi maka perlakuannya sedikit berbeda, karena waktu tenggang harus mempertimbangkan durasi pelaksanaan pekerjaan. • Barang 🡪 akan bergantung pada tingkat pelayanan standar barang yang telah disediakan oleh pihak pabrikan • Jasa lainnya 🡪 berdasarkan ukuran kinerja yang jelas sebagai bentuk nilai tambah atas layanan yang diberikan kepada pengguna.
  • 21. Informasi Lainnya dalam Spesifikasi PENYUSUNAN SPESIFIKASI TEKNIS DAN KAK INFORMASI LAINNYA • Latar Belakang dan Ruang Lingkup, • Khusus untuk pekerjaan konstruksi perlu menambahkan informasi latar belakang Pengadaan Barang/Jasa, maksud dan tujuan Pengadaan Barang/Jasa, dan hal lain yang membantu penyedia barang/jasa mendapatkan gambaran ruang lingkup barang/jasa yang ditawarkan. • Informasi contact person atau pihak pengguna/PPK yang dapat dihubungi, • Cara pengadaan, dalam hal ini adalah perkiraan awal yang disusun oleh perencana, termasuk juga informasi mengenai metode pengadaan, metode evaluasi serta kriteria evaluasi yang akan digunakan dan mekanisme pembayaran.
  • 22. Format Spesifikasi Teknis B/J Sederhana Beberapa informasi dalam format Spesifikasi Teknis Barang/Jasa sederhana* PENYUSUNAN SPESIFIKASI TEKNIS DAN KAK • Latar Belakang • Maksud dan Tujuan • Nama Satuan Kerja/Perangkat Daerah • Pejabat Pengadaan • Alamat Pejabat Pengadaan • Sumber Dana dan Perkiraan Biaya • Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan • Tenaga Ahli/Terampil • Spesifikasi Teknis *dapat dikembangkan atau disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan BARANG • Latar Belakang • Maksud dan Tujuan • Sasaran • Lokasi • Sumber Dana dan Perkiraan Biaya • Pejabat Pembuat Komitmen • Dasar Hukum • Lingkup Pekerjaan • Jumlah • Jadwal Pekerjaan JASA LAINNYA • Latar Belakang • Maksud dan Tujuan • Sasaran • Organisasi Pengguna Barang/Jasa • Dasar Hukum • Sumber Dana dan Perkiraan Biaya • Ruang Lingkup dan Lokasi Pekerjaan • Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan • Kualifikasi dan Klasifikasi Tenaga Ahli • Keluaran/Produk yang Dihasilkan • Spesifikasi Teknis Pekerjaan PEKERJAAN KONSTRUKSI
  • 23. Jasa Konsultansi Perorangan PENYUSUNAN SPESIFIKASI TEKNIS DAN KAK KARAKTERISTIK BARANG/JASA INPUT PROSES (metodepelaksanaan pekerjaan) OUTPUT CONTOH Sederhana Satujenis keahlian Diproses dengan metode yang mudah/sederhana Satuoutput sesuai keahlian • Konsultan penyusunan studi • Konsultan perorangan Jasa Konsultansi Perorangan adalah jasa layanan profesional perorangan yang membutuhkan satu jenis keahlian yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware) dalam kategori yang masih sederhana. Jasa konsultansi perorangan memiliki karakteristik pekerjaan yang sederhana, yakni yang hanya mempersyaratkan konsultan yang memiliki satu jenis (area) keahlian saja, di mana dalam melaksanakan pekerjaan hanya dibutuhkan 1 orang tenaga ahli dengan metode yang relatif mudah, serta hasil pekerjaan jasa konsultansi dibatasi hanya di area keahlian itu saja. Contoh: konsultan penyusunan studi terkait dengan tingkat kepuasan pelanggan, konsultan penyusunan studi analisis beban kerja sebuah unit kerja, dll.
  • 24. Spesifikasi untuk Jasa Konsultansi Perorangan Spesifikasi untuk jasa konsultansi perorangan meliputi uraian kegiatan yang akan dikerjakan, persyaratan minimal pendidikan formal tenaga ahli, pengalaman melaksanakan pekerjaan sejenis, penguasaan kompetensi/keahlian profesi di bidang terkait. PENYUSUNAN SPESIFIKASI TEKNIS DAN KAK INPUT PROSES OUTPUT • Tenaga ahli, kualifikasi tenaga ahli dalam jasa konsultansi yang ditentukan oleh: tingkat pendidikan formal, sertifikasi keahlian, dan pengalaman profesional. • Bahan/material/peralatan, bisa disusun dengan menggunakan pendekatan spesifikasi kualitas. • Merupakan tahapan pelaksanaan yang harus dilakukan oleh konsultan untuk mencapai Output yang ditetapkan, termasuk kewajiban konsultan untuk membuat laporan-laporan. • Ketentuan tentang waktu pelaksanaan, lokasi pekerjaan, dan layanan yang harus disediakan oleh penyedia merupakan bagian dari spesifikasi teknis proses Spesifikasi Output adalah hasil pekerjaan jasa konsultansi. Hasil ini dapat berupa Buku Laporan Pendahuluan, Buku Laporan Akhir, Laporan Hasil Survei dan Analisanya, Gambar Design, dll.
  • 25. PENYUSUNAN SPESIFIKASI TEKNIS DAN KAK Format KAK Jasa Konsultansi Perorangan ▪ Latar Belakang ▪ Maksud dan Tujuan ▪ Sasaran ▪ Lokasi Kegiatan ▪ Sumber Dana dan Perkiraan Biaya ▪ Pejabat Pembuat Komitmen ▪ Studi Terdahulu ▪ Referensi Hukum ▪ Lingkup Kegiatan ▪ Keluaran ▪ Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen ▪ Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultansi ▪ Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa ▪ Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan ▪ Kualifikasi Personil; ▪ Jadwal Tahapan Pelaksanaan Kegiatan ▪ Laporan Akhir ▪ Alih Pengetahuan
  • 26. 26 01 Jenis Kompetensi Melakukan Perencanaan PBJP level 2 26 03 PENYUSUNAN PERKIRAAN HARGA 02 PENYUSUNAN SPESIFIKASI TEKNIS DAN KAK IDENTIFIKASI/REVIU KEBUTUHAN DAN PENETAPAN BARANG/JASA
  • 27. Jenis Perkiraan Harga Perkiraan harga merupakan proses penjumlahan elemen-elemen biaya, dengan menggunakan metode tertentu dan data yang valid, untuk memperkirakan biaya program, kegiatan atau pekerjaan dimasa mendatang berdasarkan data dan informasi yang telah diketahui pada saat ini PENYUSUNAN PERKIRAAN HARGA Anggaran PBJ Harga Perkiraan Sendiri (HPS) • Merupakan seluruh biaya yang harus dikeluarkan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk memperoleh barang/jasa yang dibutuhkan. • Disusun oleh PPK dan ditetapkan oleh PA/KPA di tahap Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa. • Perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK di tahap Persiapan Pengadaan • Untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan, • Dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya • Dasar untuk menetapkan besaran nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS. Hasil dari proses penyusunan anggaran pengadaan dituangkan ke dalam Formulir Perencanaan Pengadaan dengan memasukan anggaran pengadaan dan sumber dana 🡪 Lihat formulir perencanaan pengadaan
  • 28. Harga Pasar SUMBER INFORMASI HARGA PASAR CARA PEMBENTUKAN HARGA PENYUSUNAN PERKIRAAN HARGA Hasil Survei Pasar Sumber data dan informasi utama Sumber informasi lain yang relevan PublikasiBPS Publikasi Asosiasi Distributor/Agen Tunggal Inflasi Tahun Sebelumnya Perbandingan Kontrak Sejenis Engineer Estimate Norma Indeks Berbagai Kemungkinan Kombinasi PersainganPasar Penawaran(Supply) BanyakPenjual Sedikit Penjual Satu Penjual Permintaan (Demand) Banyak Pembeli Persaingan Sempurna Oligopoli Monopoli Sedikit Pembeli Oligopsoni Oligopoli/ Oligopsoni Monopoli Terbatas SatuPembeli Monopsoni/ monopoli Monopsoni Terbatas Monopoli/ Monopsoni Pembentukan harga oleh para pembeli dan para penjual sangat ditentukan oleh tingkat kompetisi yang terjadi di dalamnya
  • 29. Analisis Pasar PENYUSUNAN PERKIRAAN HARGA • Analisis Pasar bertujuan untuk membantu memastikan tujuan pengadaan akan dapat dicapai dan bahwa risiko dan peluang yang terkait dengan pasar pasokan diidentifikasi secara seksama untuk mengembangkan strategi yang tepat. • Analisis Pasar akan membantu organisasi untuk lebih memahami tentang: • Meskipun tujuan Analisis Pasar dalam modul ini akan lebih ditekankan kepada penentuan besarnya total perkiraan biaya pekerjaan, tidak berarti yang dianalisis hanyalah harga semata. Informasi lain yang relevan juga perlu didapatkan dan dianalisis dengan cermat dan seksama. • Tips: ajukan pertanyaan • “apakah total perkiraan biaya tersebut akan dapat menjamin tercapainya tujuan pengadaan yang dilaksanakan berlandaskan prinsip-prinsip pengadaan atau tidak?” Produk yang tersedia yang dapatmemenuhi kebutuhan Siapa sajakah produsen dari produk yang tersedia di pasar Berbagai tingkat harga yang ada di pasar dan bagaimana terjadi harga keseimbangan
  • 30. Perkiraan Harga Berbasis Standar Harga PENYUSUNAN PERKIRAAN HARGA Harga yang berlaku padasaat penyusunan standar Harga yang diperkirakan akan berlaku di masa yang akan datang, biasanya untuk jangka waktu 1 tahun Harga yang diperkirakan akan merupakan harga normal dalam jangka panjang APLIKASI DI PEMERINTAHPUSAT Standar satuan harga (selain bangunan) PMK tentang Standar Biaya Masukan PMK tentang Standar Biaya Keluaran PMK tentang Standar Struktur Biaya APLIKASI DI INSTANSI DAERAH Standar satuan harga yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Untuk kegiatan yang belum ditetapkan standar biayanya, PA/KPA dapat menggunakan satuan biaya lainnya yang antara lain didasarkan pada: • harga pasar; dan • satuan harga yang ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga/instansi teknis yang berwenang. Penggunaan Standar Harga untuk Keperluan Penyusunan Anggaran: 1. Apakah sudah ada standarnya ? A. YA 🡪 wajib menggunakan standar tersebut B. TIDAK 🡪 harga pasar atau informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan (di beberapa Pemda mewajibkan minimal 3 sumber untuk perbandingan) 2. Berdampak terhadap kinerja atau nilainya besar? Melakukan perbandingan dengan harga pasar, jika GAP nya besar, PA/KPA mengusulkan penyesuaian standar harga Perkiraan harga berbasis standar harga umumnya menggunakan METODE PARAMETRIK yang melihat hubungan matematis antar dua variable
  • 31. Perkiraan Harga Berbasis Paket Pekerjaan Sejenis PENYUSUNAN PERKIRAAN HARGA Data/informasi atas harga dari paket pekerjaan sejenis dapat digunakan sebagai basis dalam penyusunan perkiraanharga, misalnya berdasarkan: 1. Biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalandengan mempertimbangkanfaktor perubahanbiaya 2. Hasil perbandingan dengan kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain 1. Tingkat akurasi yang masih rendah, 2. Pekerjaan sejenis tersebut diperoleh berdasarkaninformasi harga di masa lalu. Sesuai untuk Tahap Penyusunan Anggaran Metode Analogi Metode Three Point Estimating Penyesuaian Indeks Waktu Penyesuaian Indeks Lokasi Penyesuaian thd Ukuran & Kombinasi Penyesuaianthd Biaya per Unit • Membandingkan dengan pengadaan barang dan jasasejenis • Saatmenyusun RUP barang/jasaoleh KPA/PA • Jika terdapat GAP yang sangat mencolok konsultasikan dengan para pakar/ahli • Perhitungan rata-rata. • Untuk informasi biaya yang sangat bervariasi, dengan memberikan timbangan tertentu untuk nilai optimis, paling mungkin dan pesimis. • Bila estimasi berdasarkaninformasi kontrak sejenis pada tahun-tahun sebelumnya. • Mencerminkan inflasi atau deflasi atas harga sehubungan dengan waktu • Bila data/informasi kontrak sejenis diperoleh dari pekerjaan di wilayah yang berbeda • Mencerminkan perbedaan biaya tenaga kerja,bahan peralatan di kedua lokasi. • Indeks dikeluarkan oleh pihak yang berwenang • Penyesuian atas ukuran kegiatan langsung dilakukan dengan perbandingan secara proporsional sesuai volume masing- masing. • Asumsi yang melandasi adalah kesamaan biaya secara rata-rata berdasarkan ukuran yang digunakan • Meskipun secara total, biaya akan semakin meningkat dengan bertambahnya volume, biaya per unit mungkin justru akan mengalami penurunan OPSI METODE YANG DAPAT DIGUNAKAN: