SID PENGEMBANGAN D.I. BATANG TORU

DOKUMEN SELEKSI UMUM JASA KONSULTANSI
Pengadaan Jasa Konsultansi
Pekerjaan : SID PENGEMBANGAN D.I. BATANG TORU
KABUPATEN TAPANULI UTARA
Nomor Paket : 02
Kegiatan : Perencanaan dan Program
Satker : Balai Wilayah Sungai Sumatera II
Tahun Anggaran : 2015

DAFTAR ISI
BAB I ...................................................................................................................................1
UMUM.................................................................................................................................1
BAB II ..................................................................................................................................4
INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP).....................................................................................4
UMUM.................................................................................................................................4
DOKUMEN SELEKSI.............................................................................................................7
PENYIAPAN PENAWARAN...................................................................................................9
PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN ........................................................................... 11
PEMBUKAAN DAN EVALUASI PENAWARAN .................................................................... 12
PENETAPAN PEMENANG................................................................................................... 26
PENUNJUKAN PEMENANG SELEKSI .................................................................................. 30
SELEKSI GAGAL ................................................................................................................. 31
BAB III............................................................................................................................... 35
LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP) .................................................................................... 35
BAB IV............................................................................................................................... 42
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)...................................................................................... 42
BAB V ................................................................................................................................ 45
BENTUK DOKUMEN PENAWARAN................................................................................... 45
BAB VI............................................................................................................................... 66
BENTUK RANCANGAN KONTRAK..................................................................................... 66
BAB VII.............................................................................................................................. 74
BAB VIII............................................................................................................................. 98
BAB IX............................................................................................................................. 102
BENTUK DOKUMEN LAIN............................................................................................... 102
LAMPIRAN 1: UNDANGAN PENGAMBILAN DOKUMEN SELEKSI ................................... 102
i

BAB I
UMUM
A. Dalam hal mengevaluasi apabila ada pertentangan ketentuan yang tertulis pada
Instruksi Kepada Peserta (IKP) dengan Lembar Data Pemilihan (LDP), maka
yang digunakan adalah ketentuan pada Lembar Data Pemilihan (LDP).
B. Dokumen Seleksi ini disusun untuk membantu peserta dalam menyiapkan
dokumen penawaran.
C. Dalam dokumen ini digunakan pengertian, istilah dan singkatan sebagai
berikut :
- Jasa Konsultansi
- Kontrak
- Nilai Kontrak
- Kontrak Lump
Sum
: adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan
keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang
mengutamakan adanya olah pikir (brainware);
: Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya
disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK
dengan penyedia yang mencakup Syarat-Syarat
Umum Kontrak (SSUK) ini dan Syarat-Syarat Khusus
Kontrak (SSKK) serta dokumen lain yang merupakan
bagian dari kontrak;
: total harga pelaksanaan pekerjaan yang tercantum
dalam Kontrak;
: adalah kontrak pengadaan Jasa Konsultansi
didasarkanatas produk/keluaran (Output based) yang
harus dihasilkan konsultan sesuai dengan Kerangka Acuan
Kerja/TOR untuk menyelesaikan seluruh
pekerjaandalam batas waktu tertentu, dengan jumlah
harga yang pasti dan tetap, dan semua resiko yang
mungkin
terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan
sepenuhnya ditanggung oleh penyedia jasa,
sedangkan pembayaran berbasis output; seperti
pekerjaan :
a. Studi: Pra Studi Kelayakan, Studi Kelayakan,
Baseline Study, Sistem Informasi, Studi
Lingkungan / Kawasan, AMDAL, Identifikasi
Program, Studi / Kajian/Telaah, Evaluasi,
ProdukHukum, Pedoman, Petunjuk, Sertifikasi, dan
lainnya.
b. Perencanaan Umum dan Perencanaan Teknis:
Master Plan, Pra Design, Basic Design, Concept
Design, Design Development, Detail Engineering
Design, Final Engineering Design, Review Design,
Quantity Surveyor.
c. Survei: Pemetaan / Foto Udara, Pengukuran
Topografi, Bathymetri, Hydrologi, Soil
Investigation / Geoteknik, Sosial Ekonomi, Survei
Lalu Lintas dan O-D, Survei Kondisi
Jalan/Jembatan, Leger Jalan, Survei lainnya.
Kontrak Lumpsum Pengadaan Jasa Konsultansi
tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak,
dengan ketentuan sebagai berikut:

- KAK
- HPS
- Kemitraan/ Kerja
Sama Operasi
(KSO)
- PA
- KPA
- ULP
- Pokja ULP
- LDP
- Panitia/Pejabat
Penerima Hasil
a. jumlah harga pasti dan tetap serta tidak
dimungkinkan penyesuaian harga (Price
Adjustment);
b. semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh
Penyedia Barang/Jasa;
c. pembayaran didasarkan pada tahapan
produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan
isi Kontrak;
d. sifat pekerjaan berorientasi kepada keluaran
(output based);
e. total harga penawaran bersifat mengikat; dan
f. tidak diperbolehkan adanya pekerjaan
tambah/kurang.
: Kerangka Acuan Kerja adalah uraian kegiatan yang
akan dilaksanakan antara lain meliputi latar
belakang, maksud dan tujuan, sumber pendanaan,
serta jumlah tenaga yang diperlukan;
: Harga Perkiraan Sendiri adalah hasil perhitungan
seluruh volume pekerjaan dikalikan dengan Harga
Satuan ditambah dengan seluruh beban pajak dan
keuntungan;
: adalah kerjasama usaha antar penyedia yang masing-
masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan
tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian
tertulis;
: Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang
kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/
Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah atau
Pejabat yang disamakan pada Institusi Pengguna
APBN/APBD;
: Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang
ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau
ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan
APBD.
: Unit Layanan Pengadaan adalah unit organisasi
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi
yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa
yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau
melekat pada unit yang sudah ada.
: Kelompok Kerja ULP adalah perangkat dari Unit
Layanan Pengadaan (ULP) yang berfungsi untuk
melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
: Lembar Data Pemilihan adalah data yang memuat
ketentuan dan informasi yang spesifik sesuai dengan
jenis pekerjaan antara lain meliputi penyusunan,
penyampaian, pembukaan, kriteria dan tata cara
penilaian dokumen penawaran, pengumuman
pemenang, sanggahan.
: panitia/pejabat yang ditetapkan oleh KPA yang
bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
2

- APIP
- Penyedia
- PPK
- SPPJ
- SPMK
- RK3K
: Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawas
intern pada Institusi lain yang selanjutnya disebut
APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan
melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan
kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan
tugas dan fungsi organisasi;
: badan usaha yang menyediakan/melaksanakan
Pekerjaan Jasa Konsultansi;
: Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang
bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan
: Surat Penunjukan Penyedia Jasa adalah surat yang
diterbitkan oleh PPK kepada penyedia jasa konsultansi
untuk melaksanakan pekerjaan
: Surat Perintah Mulai Kerja adalah surat yang
diterbitkan oleh PPK kepada penyedia barang/jasa
untuk memulai melaksanakan pekerjaan, jangka
waktu penyelesaian, dan serah terima pekerjaan
: Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
Kontrak adalah dokumen rencana penyelenggaraan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi bidang
penyelenggaraan konstruksi yang dibuat oleh
Penyedia Jasa dalam mengajukan penawaran
D. Seleksi Umum/seleksi sederhana dengan prakualifikasi ini dibiayai dari sumber
pendanaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
E. Seleksi Umum/seleksi sederhana ini terbuka dan dapat diikuti oleh semua
peserta badan usaha tunggal (sendiri) dan kemitraan (KSO).
3

1. Lingkup Pekerjaan
2. Sumber Dana
3. Peserta Pemilihan
4. Larangan Korupsi,
Kolusi, dan
Nepotisme (KKN),
Penyalahgunaan
Wewenang serta
Penipuan
BAB II
INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)
Umum
1.1. Pokja ULP mengundang para peserta untuk
menyampaikan penawaran atas paket pekerjaan jasa
konsultansi sebagaimana tercantum dalam LDP.
1.2. Nama paket dan lingkup pekerjaan sebagaimana
tercantum dalam LDP.
1.3. Peserta yang ditunjuk berkewajiban untuk
menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang
tercantum dalam LDP, berdasarkan syarat umum dan
syarat khusus kontrak dengan mutu sesuai Kerangka
Acuan Kerja dan biaya sesuai kontrak.
Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan yang
3.1. Pemilihan penyedia jasa konsultansi ini dapat diikuti
oleh semua penyedia yang tercantum dalam Daftar
Pendek.
3.2. Peserta kemitraan dilarang untuk mengubah
Perjanjian Kemitraan/KSO.
4.1. Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini
berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan
dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut :
a. berusaha mempengaruhi anggota Pokja ULP dalam
bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi
keinginan peserta yang bertentangan dengan
Dokumen Seleksi, dan/atau peraturan perundang-
undangan;
b. melakukan persekongkolan dengan peserta lain
untuk mengatur hasil seleksi, sehingga
mengurangi/ menghambat/ memperkecil/
meniadakan persaingan yang sehat dan/atau
merugikan pihak lain sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan. Indikasi
persekongkolan antar Penyedia Barang/Jasa harus
dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di
bawah ini :
1) terdapat kesamaan dalam Dokumen
Penawaran, antara lain pada: pengalaman
perusahaan, pendekatan dan metodologi,
dan/atau analisa pendekatan teknis;
2). seluruh penawaran dari Penyedia mendekati
HPS;
3). adanya keikutsertaan beberapa Penyedia
4

Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu)
kendali;
4). adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen
penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan
pengetikan, susunan, dan format penulisan;
atau
5). terdapat kesamaan kepemilikan Tenaga Ahli
tetap.
c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/
atau keterangan lain yang tidak benar untuk
memenuhi persyaratan dalam Dokumen Seleksi.
4.2. Peserta yang terbukti melakukan tindakan
sebagaimana dimaksud dalam angka 4.1 di atas
dikenakan sanksi sebagai berikut :
a. sanksi administratif, seperti digugurkan dari
proses seleksi, atau pembatalan penetapan
pemenang;
b. sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam;
c. gugatan secara perdata; dan/atau
d. pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang.
4.3. Pengenaan sanksi dilaporkan oleh Pokja ULP kepada
PA/KPA sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
5. Larangan 5.1. Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi dan
Pertentangan perannya,dilarang memiliki/melakukan peran ganda
Kepentingan atau terafiliasi.
5.2.Peran ganda sebagaimana dimaksud pasal 5.1 antara
lain meliputi:
a. Seorang anggota Direksi atau Dewan Komisaris
suatu Badan Usaha tidak boleh merangkap sebagai
anggota Direksi atau Dewan Komisaris pada
Badan Usaha lainnya yang menjadi peserta pada
Pelelangan pekerjaan yang sama;
b. Penyedia yang telah ditunjuk sebagai konsultan
manajemen konstruksi berperan sebagai konsultan
perencana/konsultan pengawas untuk pekerjaan
fisik yang direncanakan/diawasi;
c. Penyedia yang telah ditunjuk sebagai konsultan
perencana/ pengawas bertindak sebagai pelaksana
Pekerjaan Konstruksi yang direncanakannya/
diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan Kontrak
Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi;
d. pengurus koperasi pegawai dalam suatu K/L/D/I
atau anak perusahaan pada BUMN/BUMD yang
mengikuti Pengadaan dan bersaing dengan
perusahaan lainnya, merangkap sebagai anggota
Pokja ULP atau pejabat yang berwenang
5

menetapkan pemenang Pelelangan.
5.3. Afiliasi sebagaimana dimaksud pada 5.1 adalah
keterkaitan hubungan, baik antar peserta, maupun
antara peserta dengan PPK dan/atau anggota Pokja
ULP yang antara lain meliputi:
a. PPK dan/atau anggota Pokja ULP, baik langsung
maupun tidak langsung mengendalikan atau
menjalankan perusahaan peserta;
b. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang
dikendalikan, baik langsung maupun tidak
langsung oleh pihak yang sama yaitu lebih dari
50% (lima puluh perseratus) pemegang saham
dan/atau salah satu pengurusnya sama.
5.4. Pegawai Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah/
Institusi dilarang menjadi peserta kecuali cuti diluar
tanggungan Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah
Daerah/ Institusi
6. Pendayagunaan 6.1. Peserta berkewajiban untuk menyampaikan
Produksi Dalam penawaran yang mengutamakan lokasi pekerjaan jasa
Negeri konsultansi yang dilaksanakan di Indonesia oleh
tenaga Indonesia (mengutamakan tenaga ahli dalam
negeri).
6.2. Dalam pelaksanaan pekerjaan jasa konsultansi
dimungkinkan menggunakan komponen berupa
tenaga ahli dan perangkat lunak yang tidak berasal
dari dalam negeri (impor) dengan ketentuan:
a. penggunaan tenaga ahli asing dilakukan semata-
mata untuk mencukupi kebutuhan jenis keahlian
yang belum dapat diperoleh di Indonesia, disusun
berdasarkan keperluan yang nyata, dan
diusahakan secara terencana untuk semaksimal
mungkin terjadinya alih pengalaman/keahlian
dari tenaga ahli asing tersebut ke tenaga
Indonesia.
b. komponen berupa perangkat lunak yang
diproduksi di dalam negeri belum memenuhi
persyaratan
7. Satu Penawaran Tiap 7.1. Setiap peserta, baik atas nama sendiri maupun sebagai
Peserta anggota kemitraan hanya boleh memasukkan
satu penawaran untuk satu paket pekerjaan.
7.2. Setiap peserta yang termasuk dalam kemitraan/KSO
dilarang menjadi peserta baik secara sendiri/tunggal
maupun sebagai anggota kemitraan/KSO yang lain
pada paket pekerjaan yang sama.
7.3. Setiap peserta atas nama sendiri atau kemitraan/KSO
apabila menawarkan tenaga ahli lebih dari 1 (satu)
paket pekerjaan yang sama dalam waktu yang
6

bersamaan, maka hanya mendapat memenangkan satu
paket pekerjaan berdasarkan hasil klarifikasi tenaga
ahli pilihan peserta.
7.4. Dalam hal tenaga ahli yang ditawarkan oleh lebih dari
1 (satu) peserta dalam satu paket pekerjaan maka
tenaga ahli yang diklarifikasi dan harus memilih 1
(satu) peserta dan peserta yang lain gugur.
Dokumen Seleksi
8. Isi Dokumen Seleksi 8.1. Dokumen Seleksi terdiri atas:
a. Undangan Pengambilan Dokumen Seleksi;
b. Instruksi Kepada Peserta;
c. Lembar Data Pemilihan (LDP);
d. Kerangka Acuan Kerja (KAK);
e. Bentuk Dokumen Penawaran:
1) Sampul I
a) Dokumen Penawaran Administrasi, dan
b) Dokumen Penawaran Teknis.
2) Sampul II
a) Dokumen Penawaran Biaya.
f. Bentuk Rancangan Kontrak:
1) Surat Perjanjian/Pokok Perjanjian;
2) Syarat-Syarat Umum Kontrak; dan
3) Syarat-Syarat Khusus Kontrak.
g. Bentuk Dokumen Lain:
1) SPPBJ;
2) Jaminan Uang Muka;
3) Surat SPMK;
8.2. Peserta berkewajiban memeriksa keseluruhan isi
Dokumen Seleksi. Kelalaian menyampaikan Dokumen
Penawaran yang mengakibatkan tidak memenuhi
persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Seleksi
sepenuhnya merupakan risiko peserta.
9. Pemberian Penjelasan 9.1. Pemberian penjelasan dilakukan di tempat dan pada waktu
yang tercantum dalam LDP, serta dihadiri oleh para
peserta yang diundang.
9.2. Ketidakhadiran peserta pada saat pemberian
penjelasan tidak dapat dijadikan dasar untuk
menolak/ menggugurkan penawaran.
9.3. Perwakilan peserta yang hadir pada saat pemberian
penjelasan menunjukkan tanda pengenal dan surat
tugas kepada Pokja ULP.
9.4. Dalam pemberian penjelasan, Pokja ULP menjelaskan
kepada peserta mengenai :
a. Kerangka Acuan Kerja;
b. metode pemilihan;
c. cara penyampaian Dokumen Penawaran;
d. kelengkapan yang harus dilampirkan bersama
Dokumen Penawaran;
7

e. jadwal pemasukan dan pembukaan Dokumen
Penawaran;
f. metode dan tata cara evaluasi;
g. hal-hal yang menggugurkan penawaran;
h. jenis kontrak yang akan digunakan;
i. ketentuan tentang penyesuaian harga;
j. ketentuan dan cara sub kontrak sebagian
pekerjaan kepada Usaha Kecil;
k. risiko K3 yang mungkin timbul akibat pekerjaan
termasuk kondisi dan bahaya (apabila diperlukan);
l. perjanjian Kemitraan/ kerja sama operasi (apabila
bermitra); dan
m. ketentuan tentang asuransi dan ketentuan lain
yang dipersyaratkan.
9.5. Apabila diperlukan, Pokja ULP dapat memberikan
penjelasan lanjutan dengan cara melakukan
peninjauan lapangan. Biaya peninjauan keperluan
peserta lapangan ditanggung oleh peserta masing-
masing.
9.6. Pemberian penjelasan isi Dokumen Seleksi, pertanyaan
dari peserta, jawaban dari Pokja ULP, perubahan
substansi dokumen, hasil peninjauan lapangan, serta
keterangan lain dituangkan dalam Berita Acara
Pemberian Penjelasan (BAPP) yang ditandatangani
oleh anggota Pokja ULP dan minimal 1 (satu) wakil
dari peserta yang hadir dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Dokumen Seleksi dengan
memperhatikan ketentuan 9.9.
9.7. Apabila tidak ada satu pun peserta yang hadir atau
yang bersedia menandatangani BAPP maka BAPP
cukup ditandatangani oleh anggota pokja ULP yang
hadir.
9.8. Apabila dalam BAPP sebagaimana dimaksud pada
angka 9.6 di atas terdapat hal-hal/ketentuan baru
atau perubahan penting yang perlu ditampung, maka
Pokja ULP menuangkan ke dalam Adendum Dokumen
Pemilihan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari
Dokumen Seleksi.
9.9. Apabila ketentuan baru atau perubahan penting
tersebut tidak dituangkan dalam Adendum Dokumen
Pemilihan maka ketentuan baru atau perubahan
tersebut dianggap tidak ada dan ketentuan yang
berlaku adalah yang tercantum dalam Dokumen
Seleksi yang awal.
9.10. Pokja ULP akan menyampaikan salinan BAPP dan/atau
Adendum Dokumen Seleksi melalui website pu.
9.11. Peserta dapat mengambil salinan BAPP dan/atau
Adendum Dokumen Pemilihan yang disediakan oleh
Pokja ULP atau mengunduhnya melalui alamat website
Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah/Institusi
8

10. Perubahan Dokumen 10.1. Setelah Pemberian Penjelasan dan sebelum batas akhir
Seleksi waktu pemasukan penawaran, Pokja ULP dapat
menetapkan Adendum Dokumen Seleksi, berdasarkan
informasi baru yang mempengaruhi substansi
pekerjaan.
10.2. Setiap Adendum yang ditetapkan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Dokumen Seleksi.
10.3. Peserta ULP menyampaikan Salinan Addendum
Dokumen Seleksi melalui website : www. pu.go.id
10.4. Peserta dapat mengambil salinan Adendum Dokumen
Seleksi yang disediakan oleh Pokja ULP atau
mengunduhnya melalui alamat website
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi.
11. Tambahan Waktu Dalam Adendum Dokumen Pengadaan, Pokja ULP dapat
Pemasukan Dokumen memberikan tambahan waktu untuk memasukkan Dokumen
Penawaran Penawaran.
12. Biaya dalam
Penyiapan
Penawaran
12.1. Peserta menanggung semua biaya dalam penyiapan
dan penyampaian penawaran.
12.2. Pokja ULP tidak bertanggung jawab atas kerugian
apapun yang ditanggung oleh peserta.
13. Bahasa Penawaran 13.1. Semua Dokumen Penawaran harus menggunakan
Bahasa Indonesia.
13.2. Dokumen penunjang yang terkait dengan Dokumen
Penawaran dapat menggunakan Bahasa Indonesia atau
bahasa asing.
13.3. Dokumen penunjang yang berbahasa asing perlu
disertai penjelasan dalam Bahasa Indonesia. Dalam
halterjadi perbedaan penafsiran, maka yang
berlakuadalah penjelasan dalam Bahasa Indonesia.
14. Dokumen Penawaran 14.1. Penawaran yang disampaikan oleh peserta terdiri dari
2 (dua) sampul yang memuat Penawaran Administrasi
dan Teknis (Sampul I) dan Penawaran Biaya (Sampul
II).
14.2. Penawaran Administrasi dan Teknis (Sampul I)
meliputi:
a. SuratPenawaran, yang didalamnya
mencantumkan:
1) tanggal;
2) masa berlaku penawaran; dan
3) tanda tangan:
a) direktur utama/pimpinan perusahaan;
9

b) penerima kuasa dari direktur utama/
pimpinan perusahaan yang nama
penerima kuasanya tercantum dalam akte
pendirian/anggaran dasar;
c) kepala cabang perusahaan yang diangkat
oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan
dokumen otentik; atau
d) pejabat yang menurut perjanjian kerja
sama berhak mewakili perusahaan yang
bekerja sama.
b. Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
c. Surat Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi
(apabila bermitra) [dilampirkan apabila bermitradan
lulus prakualifikasi sebagai penyedia jasa konsultansi
tunggal]
d. Dokumen Penawaran Teknis:
1) data pengalaman perusahaan, terdiri atas:
a) data organisasi perusahaan;
b) daftar pengalaman kerja sejenis selama
10 (sepuluh) tahun terakhir;
c) Referensi dari pengguna jasa; dan
d) uraian pengalaman kerja sejenis selama
10 (sepuluh) tahun terakhir, diuraikan
secara jelas dengan mencantumkan
informasi: nama pekerjaan yang
dilaksanakan, lingkup dan data pekerjaan
yang dilaksanakan secara singkat, lokasi,
pemberi tugas, nilai, dan waktu
pelaksanaan (menyebutkan bulan dan
tahun).
2) pendekatan dan metodologi, terdiri atas:
a) tanggapan dan saran terhadap Kerangka
Acuan Kerja;
b) uraian pendekatan, metodologi dan
program kerja, dan program kerja lain
(apabila dipersyaratkan);
c) jadwal pelaksanaan pekerjaan;
d) komposisi tim dan penugasan; dan
e) jadwal penugasan tenaga ahli.
3) kualifikasi tenaga ahli, terdiri atas:
a) Daftar Riwayat Hidup personil yang
diusulkan;
b) Referensi dari pengguna jasa; dan
c) surat pernyataan kesediaan untuk
ditugaskan.
b. RK3K (bila disyaratkan); dan
c. Dokumen lain yang disyaratkan.
14.3. Penawaran Biaya (Sampul II) ) meliputi:
a. rekapitulasi penawaran biaya;
b. rincian penawaran biaya yang terdiri:
1) rincian Biaya Langsung Personil
(remuneration);
2) rincian Biaya Langsung Non-Personil (direct
10

15. Harga Penawaran
16. Mata Uang
Penawaran dan Cara
Pembayaran
reimbursable cost);
c. dokumen lain yang dipersyaratkan, seperti daftar
kuantitas dan harga.
15.1. Peserta mencantumkan harga satuan dan biaya total
untuk tiap mata pembayaran/pekerjaan dalam
Rincian Biaya Langsung Personil dan Non-Personil.
15.2. Biaya overhead termasuk untuk penyelenggaraan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), asuransi, dan
keuntungan, serta semua pajak, bea, retribusi, dan
pungutan lain yang harus dibayar oleh penyedia
untuk pelaksanaan paket pekerjaan jasa konsultansi
ini diperhitungkan dalam total biaya penawaran.
16.1. Semua biaya dalam penawaran harus dalam bentuk
mata uang yang ditetapkan dalam LDP.
16.2. Pembayaran atas prestasi pekerjaan jasa konsultansi
ini dilakukan sesuai dengan cara yang ditetapkan
dalam LDP dan diuraikan dalam Syarat-Syarat
Umum/ Khusus Kontrak.
17. Masa Berlaku
Penawaran dan
Jangka Waktu
Pelaksanaan
17.1. Masa berlakunya penawaran sesuai ketentuan dalam
LDP.
17.2. Apabila evaluasi belum selesai dilaksanakan, sebelum
akhir masa berlakunya penawaran, Pokja ULP dapat
meminta kepada seluruh peserta secara tertulis untuk
memperpanjang masa berlakunya penawaran tersebut
dalam jangka waktu tertentu.
17.3. Berkaitan dengan 17.2, maka peserta dapat:
a. Menyetujui permintaan tersebut tanpa mengubah
penawaran;
b. Menolak permintaan tersebut dan dapat
mengundurkan diri secara tertulis tanpa sanksi.
17.4. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan
dalam LDP.
Pemasukan Dokumen Penawaran
18. Penyampulan dan 18.1. Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis
Penandaan Sampul dimasukkan dalam Sampul I1, sedangkan Dokumen
Penawaran Penawaran Biaya dimasukkan dalam Sampul II2.
18.2. Peserta menyampaikan dokumen penawaran dengan
cara mengunggah pada sistem pengadaan secara
elektronik melalui website Kementerian/ Lembaga/
Daerah/ Institusi bersangkutan sesuai ketentuan
dalam LDP.
1
Sampul 1 (dapat berupa sampul elektronik 1, file 1, folder 1, dan lainnya).
2
Sampul 2 (dapat berupa sampul elektronik 2, file 2, folder 2, dan lainnya).
11

19. Batas Akhir Penawaran harus disampaikan kepada Pokja ULP melalui
Pemasukan sistem pengadaan secara elektronik melalui website
Penawaran Kementerian/ Lembaga/ Daerah/ Institusi bersangkutan
paling lambat pada waktu yang ditentukan dalam LDP.
20. Penawaran Terlambat Setiap Dokumen Penawaran dan/atau sebagian tambahan
Dokumen Penawaran yang diterima oleh Pokja ULP setelah
batas akhir waktu pemasukan penawaran akan ditolak.
21. Pembukaan 21.1. Dokumen Penawaran dibuka di hadapan peserta
Penawaran Sampul I pada waktu dan tempat sesuai ketentuan dalam
LDP, yang dihadiri paling kurang 2 (dua) peserta
sebagai saksi.
21.2. Perwakilan peserta yang hadir pada saat pembukaan
Dokumen Penawaran menunjukkan tanda pengenal
dan surat penugasan kepada Pokja ULP.
21.3. Apabila tidak ada peserta atau hanya ada 1 (satu)
peserta sebagai saksi, maka Pokja ULP menunda
pembukaan Dokumen Penawaran selama 2 (dua) jam.
21.4. Apabila setelah ditunda selama 2 (dua) jam, hanya ada
1 (satu) atau tidak ada peserta sebagai saksi, maka
pembukaan Dokumen Penawaran tetap dilanjutkan
dengan menunjuk saksi tambahan di luar Pokja ULP
yang ditunjuk oleh Pokja ULP.
21.5
Apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga)
Peserta, pemilihan penyedia dilanjutkan dengan dilakukan negosiasi
dan harga/biaya
21.6. Dinyatakan sebagai penawaran yang masuk apabila
dokumen penawaran pokok/utama sebagaimana
dimaksud pada 14.1 terpenuhi. Surat pengunduran
diri (misalnya) tidak termasuk sebagai penawaran.
21.7. Dokumen Penawaran yang akan di download saat
pembukaan penawaran adalah dokumen penawaran yang
terakhir di upload oleh penyedia jasa, apabila penyedia jasa
mengupload penawaran lebih dari satu kali.
21.8. Pokja ULP Mendownload/buka Sampul I (dokumen
administrasi dan teknis) di hadapan peserta
kemudian dijadikan lampiran Berita Acara Pembukaan
Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis. Sampul
II yang berisi data harga tidak boleh dibuka.
12

21.9. Pokja ULP memeriksa dihadapan peserta yang hadir
mengenai kelengkapan Sampul I, yang meliputi :
a. surat penawaran administrasi dan teknis yang di
dalamnya mencantumkan:
1) tanggal;
2) masa berlaku penawaran; dan
3) tanda tangan:
a) direktur utama/pimpinan perusahaan;
b) penerima kuasa dari direktur utama/
pimpinan perusahaan yang nama
penerima kuasanya tercantum dalam akte
pendirian/anggaran dasar;
c) kepala cabang perusahaan yang diangkat
oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan
dokumen otentik; atau
d) pejabat yang menurut perjanjian kerja
sama berhak mewakili perusahaan yang
bekerja sama.
b. surat kuasa dari direktur utama/pemimpin
perusahaan kepada penerima kuasa (apabila
dikuasakan)
c. Surat Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi
(apabila bermitra);
d. RK3K (apabila disyaratkan);
e. dokumen penawaran teknis;
f. dokumen lain yang dipersyaratkan; dan
g. sampul II (tidak dibuka).
21.10. Pokja ULP tidak boleh menggugurkan penawaran pada
waktu pembukaan penawaran.
21.11. Dalam hal terjadi penundaan waktu pembukaan
penawaran, maka penyebab penundaan tersebut harus
dimuat dengan jelas di dalam Berita Acara.
21.12. Pokja ULP segera membuat Berita Acara Pembukaan
Penawaran yang sekurang-kurangnya memuat :
a. jumlah Dokumen Penawaran yang masuk;
b. jumlah Dokumen Penawaran yang lengkap dan
tidak lengkap;
c. kelainan-kelainan yang dijumpai dalam Dokumen
Penawaran (apabila ada);
d. keterangan lain yang dianggap perlu; dan
e. tanggal pembuatan berita acara.
21.13. Berita Acara ditandatangani oleh anggota Pokja ULP
yang hadir dan 2 (dua) orang saksi.
21.14. Salinan Berita Acara dibagikan kepada peserta yang
hadir tanpa dilampiri Dokumen Penawaran dan Pokja
ULP dapat mengunggah salinan tersebut melalui
website : www.pu.go.id.
13

22. Klarifikasi Dan 22.1. Dalam mengevaluasi dokumen penawaran, Pokja ULP
Konfirmasi dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang
Penawaran tidak jelas dalam dokumen penawaran. Peserta harus
memberikan tanggapan atas klarifikasi. Klarifikasi
tidak boleh mengubah substansi dan harga
penawaran. Klarifikasi dan tanggapan atas klarifikasi
harus dilakukan secara tertulis.
22.2. Terhadap hal-hal yang diragukan berkaitan dengan
dokumen penawaran, pokja ULP dapat melakukan
konfirmasi kebenarannya termasuk peninjauan
lapangan kepada pihak-pihak/instansi terkait.
23. Evaluasi Penawaran 23.1. Data yang digunakan Pokja ULP dalam evaluasi
Sampul I dokumen penawaran adalah data yang diunggah
(upload) pada sistem pengadaan secara elektronik,
sesuai dengan data syarat-syarat yang tertulis dalam
dokumen pengadaan.
23.2. Dalam hal terdapat lebih dari satu data dokumen
elektronik berbeda isi dan tidak saling melengkapi
serta tidak ada keterangan penarikan, penggantian,
pengubahan, atau penambahan dokumen, maka
dokumen yang digunakan untuk evaluasi adalah
dokumen yang diupload paling akhir. Tetapi jika
waktu uploadnya sama maka yang digunakan adalah
dokumen yang waktu modifikasinya paling akhir.
23.3. Data dokumen elektronik yang rusak (sesudah
mendapat klarifikasi dari Pengelola Server) akibat
kesalahan
pengiriman dokumen oleh Penyedia Jasa, yang
mengakibatkan dokumen tersebut tidak dapat
dilakukan evaluasi oleh Pokja ULP, maka dokumen
elektronik tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat
23.4. Pokja ULP melakukan evaluasi terhadap sampul I yang
meliputi :
a. evaluasi administrasi; dan
b. evaluasi teknis.
23.5. Ketentuan umum dalam melakukan evaluasi sebagai
berikut :
a. Pokja ULP dilarang menambah, mengurangi,
mengganti, dan/atau mengubah kriteria dan
persyaratan yang telah ditetapkan dalam
Dokumen Seleksi;
b. Pokja ULP dan/atau peserta dilarang menambah,
mengurangi, mengganti dan/atau mengubah isi
sampul I;
c. penawaran yang memenuhi syarat adalah
penawaran yang sesuai dengan ketentuan, syarat-
syarat, dan ruang lingkup serta kualifikasi tenaga
ahli yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan,
tanpa ada penyimpangan yangbersifat
14

penting/pokok atau penawaran bersyarat;
d. penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau
penawaran bersyarat adalah:
1) penyimpangan dari Dokumen Pemilihan yang
mempengaruhi lingkup, kualitas, dan
hasil/kinerja pekerjaan; dan/atau
2) penawaran dengan persyaratan tambahan di
luar ketentuan Dokumen Seleksi yang akan
menimbulkan persaingan usaha tidak sehat
dan/atau tidak adil diantara peserta yang
memenuhi syarat.
e. para pihak dilarang mempengaruhi atau
melakukan intervensi kepada Pokja ULP selama
proses evaluasi;
f. apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya
persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau
terjadi pengaturan bersama (kolusi/
persekongkolan) antara peserta, Pokja ULP
dan/atau PPK dengan tujuan untuk memenangkan
salah satu peserta, maka:
1) peserta yang ditunjuk sebagai calon
pemenang dan peserta lain yang terlibat
dimasukkan dalam Daftar Hitam baik badan
usahanya maupun pengurusnya;
2) Pokja ULP dan/atau PPK yang terlibat
persengkongkolan diganti dan dikenakan
sanksi administrasi dan/atau pidana;
3) proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan
menetapkan peserta lainnya yang tidak
terlibat (apabila ada);
4) apabila tidak ada peserta lainnya
sebagaimana dimaksud pada angka 3), maka
seleksi dinyatakan gagal.
23.6. Evaluasi Administrasi :
a. Evaluasi terhadap data administrasi hanya
dilakukan terhadap hal-hal yang tidak dinilai pada
saat penilaian kualifikasi.
b. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan
administrasi, apabila :
1) syarat-syarat substansial yang diminta
berdasarkan Dokumen Seleksi dipenuhi/
dilengkapi;
2) surat penawaran :
a) ditandatangani oleh:
(1) direktur utama / pimpinan
perusahaan;
(2) penerima kuasa dari direktur
utama/ pimpinan perusahaan/
pengurus koperasi yang nama
penerima kuasanya tercantum
dalam akta pendirian/Anggaran
Dasar;
15

(3) kepala cabang perusahaan yang
diangkat oleh kantor pusat yang
dibuktikan dengan dokumen
otentik; atau
(4) pejabat yang menurut perjanjian
kerja sama berhak mewakili
perusahaan yang bekerja sama.
b) Jangka waktu berlakunya surat
penawaran tidak kurang dari waktu
yang ditetapkan LDP, dengan ketentuan:
(1) apabila ada perbedaan nilai
penulisan antara angka dan
huruf maka yang diakui adalah
tulisan huruf;
(2) apabila nilai yang tertulis dalam
angka jelas sedangkan nilai
dalam huruf tidak jelas, maka
nilai yang diakui adalah nilai
yang tertulis dalam angka; atau
(3) apabila nilai dalam angka dan
nilai yang tertulis dalam huruf
tidak jelas, maka penawaran
dinyatakan gugur.
c) Bertanggal.
3) surat kuasa (apabila dikuasakan), dengan
ketentuan:
a) Dilampirkan apabila dikuasakan kepada
pihak yang berbeda pada saat
prakualifikasi/surat kuasa sudah tidak
berlaku);
b) Harus ditandatangani direktur utama/
pimpinan perusahaan;
c) Nama penerima kuasa tercantum dalam
akte pendirian/anggaran dasar ; dan
d) Dalam hal kemitraan, surat kuasa
ditandatangani oleh anggota kemitraan
yang diwakili menurut perjanjian kerja
sama.
4) surat perjanjian kemitraan/kerja sama
operasi memenuhi persyaratan antara lain
sebagai berikut:
a) mencantumkan nama kemitraan
sesuai dengan dokumen isian
kualifikasi
b) mencantumkan lead firm dan
mitra/anggota;
c) mencantumkan modal (sharing) dari
setiap perusahaan;
d) mencantumkan nama pihak yang
mewakili kemitraan/KSO;
e) ditandatangani para calon peserta
kemitraan/KSO.
16

[dievaluasi apabila bermitra dan lulus
prakualifikasi sebagai penyedia jasa konsultansi
tunggal]
c. untuk menghindari kesalahan-kesalahan kecil
yang dapat menggugurkan penawaran, maka
syarat-syarat lainnya yang diperlukan agar
diminta dan dievaluasi pada saat prakualifikasi
dan tidak perlu dievaluasi pada Dokumen
Penawaran;
d. Pokja ULP dapat melakukan klarifikasi secara
tertulis terhadap hal-hal yang kurang jelas dan
meragukan namun tidak boleh mengubah
substansi;
e. peserta yang memenuhi persyaratan administrasi
dilanjutkan dengan evaluasi teknis;
f. apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta
yang memenuhi persyaratan administrasi, maka
evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi teknis;
g. apabila tidak ada peserta yang memenuhi
persyaratan administrasi, maka seleksi dinyatakan
gagal.
23.7. Evaluasi Teknis:
a. Evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang
memenuhi persyaratan administrasi.
b. Unsur-unsur yang dievaluasi harus sesuai dengan
yang ditetapkan dalam Dokumen Seleksi.
c. Evaluasi penawaran teknis dilakukan dengan
cara memberikan nilai angka tertentu pada setiap
kriteria yang dinilai dan bobot yang telah
ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, kemudian
membandingkan jumlah perolehan nilai dari para
peserta, dengan ketentuan :
1) unsur-unsur pokok yang dinilai adalah:
a) pengalaman perusahaan (bobot nilai
antara 10% s.d. 20%),
b) pendekatan dan metodologi (bobot nilai
antara 20% s.d 40%),
c) kualifikasi tenaga ahli (bobot nilai antara
50% s.d 70%);
d) jumlah pembobotan a)+b)+c)= (100%);
2) penilaian dilakukan sesuai pembobotan dari
masing-masing unsur yang telah tercantum
dalam LDP;
3) bobot masing-masing unsur ditetapkan oleh
Pokja ULP berdasarkan jenis pekerjaan yang
akan dilaksanakan;
d. Penilaian terhadap Pengalaman Perusahaan
dilakukan atas:
1) pengalaman perusahaan peserta dalam
melaksanakan pekerjaan sejenis dengan
pekerjaan yang dipersyaratkan dalam KAK
untuk 10 (sepuluh) tahun terakhir;
17

2) pengalaman kerja pada kabupaten/kota
lokasi kegiatan mendapat tambahan nilai;
3) pengalaman tersebut diuraikan secara jelas
dengan mencantumkan informasi: nama
pekerjaan yang dilaksanakan, lingkup dan
data pekerjaan yang dilaksanakan secara
singkat, lokasi, pemberi tugas, nilai, dan
waktu pelaksanaan (menyebutkan bulan dan
tahun);
4) penilaian juga dilakukan terhadap jumlah
pekerjaan yang sedang dilaksanakan oleh
peserta, disamping untuk mengukur
pengalaman juga dapat dipergunakan untuk
mengukur kemampuan/kapasitaspeserta
yang bersangkutan dalam melaksanakan
tugasnya;
5) pengalaman perusahaan peserta harus
dilengkapi dengan referensi dari pengguna
jasa, yang menunjukkan kinerja perusahaan
peserta yang bersangkutan selama 10
(sepuluh) tahun terakhir. Pengalaman
perusahaan peserta yang tidak memiliki
referensi, tidak diberi nilai. Sub unsur
Pengalaman Perusahaan yang dinilai
adalah:
a) pengalaman melaksanakan kegiatan
sejenis;
b) pengalaman melaksanakan pada
kabupaten/kota lokasi kegiatan;
c) pengalaman manajerial dan fasilitas
utama; dan
d) kapasitas perusahaan dengan
memperhatikan jumlah tenaga ahli
tetap.
Bobot masing-masing sub unsur ditetapkan
oleh Pokja ULP berdasarkan jenis pekerjaan
yang akan dilaksanakan sesuai dengan yang
6) Terhadap perusahaan baru yang berdiri
kurang dari 3 tahun mendapat nilai
minimum dari yang ditetapkan dalam LDP.
e. Penilaian terhadap Pendekatan dan Metodologi
dilakukan atas:
1) pemahaman perusahaan peserta atas lingkup
pekerjaan/jasa layanan yang diminta dalam
KAK, pemahaman atas sasaran/tujuan,
kualitas metodologi, dan hasil kerja, sub
unsur yang dinilai antara lain:
a) pemahaman atas jasa layanan yang
tercantum dalam KAK, penilaian
terutama meliputi: pengertian terhadap
tujuan kegiatan, lingkup serta jasa
konsultansi yang diperlukan (aspek-
aspek utama yang diindikasikan
18

dalam KAK), dan pengenalan
lapangan;
b) kualitas, metodologi, penilaian
terutama meliputi: ketepatan
menganalisa masalah dan langkah
pemecahan yang diusulkan dengan
tetap mengacu kepada persyaratan
KAK, konsistensi antara metodologi
dengan rencana kerja, apresiasi
terhadap inovasi, tanggapan terhadap
KAK khususnya mengenai data yang
tersedia, orang bulan (person-month)
tenaga ahli, uraian tugas termasuk
Potensi bahaya, jenis bahaya,
identifikasi bahaya dari pekerjaan
konstruksi yang di desain, jangka
waktu pelaksanaan, laporan-laporan
yang disyaratkan, jenis keahlian serta
jumlah tenaga ahli yang diperlukan,
program kerja,jadwal pekerjaan,
jadwal penugasan, organisasi,
kebutuhan jumlah orang bulan,dan
kebutuhan fasilitas penunjang;
c) hasil kerja (deliverable),penilaian
meliputi antara lain: analisis, gambar-
gambar kerja, spesifikasi teknis,
perhitungan teknis, dan laporan
laporan;
d) fasilitas pendukung dalam
melaksanakan pekerjaan yang diminta
dalam KAK;
Bobot masing-masing sub unsur ditetapkan
oleh Pokja ULP berdasarkan jenis pekerjaan
yang akan dilaksanakan sesuai dengan yang
2) gagasan baru yang diajukan oleh peserta
untuk meningkatkan kualitas keluaran yang
diinginkan dalam KAK diberikan nilai lebih;
f. Kualifikasi Tenaga Ahli, penilaian dilakukan
atas:
1) tenaga ahli yang diusulkan untuk
melaksanakan pekerjaan dengan
memperhatikan jenis keahlian, persyaratan,
serta jumlah tenaga yang telah diindikasikan
di dalam KAK. Seorang tenaga ahli yang
diusulkan hanya untuk satu paket tertentu
dalam periode waktu yang sama.
2) sub unsur Kualifikasi Tenaga Ahli yang
dinilai adalah :
a) Tingkat pendidikan, yaitu lulusan
perguruan tinggi negeri atau
perguruan tinggi swasta yang telah
lulus ujian negara atau yang telah
diakreditasi, atau perguruan tinggi
19

luar negeri yang telah diakreditasi,
dibuktikan dengan salinan ijazah;
b) pengalaman kerja profesional seperti
yang disyaratkan dalam KAK,
didukung dengan referensi dari
pengguna jasa. Bagi tenaga ahli yang
diusulkan sebagai pemimpin/wakil
pemimpin pelaksana pekerjaan (team
leader/co teamleader) dinilai pula
pengalaman sebagai pemimpin/wakil
pemimpin tim. Ketentuan
penghitungan pengalaman kerja
profesional dilakukan sebagai berikut :
(1) tidak boleh terjadi tumpang
tindih (overlap), bila terjadi
overlap yang dihitung hanya
salah satu,
(2) apabila terdapat perhitungan
bulan menurut Pokja ULP lebih
kecil dari yang tertulis dalam
penawaran, maka yang diambil
adalah perhitungan Pokja ULP.
Apabila perhitungan Pokja ULP
lebih besar dibandingkan dengan
yang tertulis dalam penawaran,
maka yang diambil adalah yang
tertulis dalam penawaran,
(3) apabila jangka waktu
pengalaman kerja profesional
ditulis secara lengkap tanggal,
bulan, dan tahunnya, maka
pengalaman kerja akan dihitung
secara penuh (kecuali bila terjadi
overlap, maka bulan yang
overlap dihitung satu kali),
pengalaman kerja professional
ditulis bulan dan tahunnya saja
(tanpa tanggal), maka
pengalaman kerja yang dihitung
Adalah total bulannya dikurangi
1 (satu) bulan,
pengalaman kerja profesional
ditulis tahunnya saja (tanpa
tanggal dan bulan), maka
pengalaman kerja yang dihitung
hanya 25 % dari total bulannya,
(6) kesesuaian lingkup pekerjaan
dan posisi pengalaman kerja
profesional dibandingkan dengan
yang dipersyaratkan dalam KAK,
dinilai dengan kriteria sebagai
berikut:
20

(a). lingkup pekerjaan:
i. sesuai
ii. menunjang
iii. terkait
(b). posisi :
i. sesuai
ii. tidak sesuai
(c). Nilai masing-masing
kriteria ditetapkan oleh
Pokja ULP berdasarkan
jenis pekerjaan yang akan
dilaksanakan sesuai
dengan yang tercantum
dalam LDP.
(7) bulan kerja profesional yang
didapatkan dari angka (3), (4),
dan (5) dikalikan dengan nilai
kesesuaian lingkup pekerjaan
dan posisi yang didapatkan dari
angka (6),
(8) total seluruh bulan kerja
profesional dibagi dengan angka
12 sehingga didapatkan jangka
waktu pengalaman kerja
profesional seorang tenaga ahli.
(9) Nilai jangka waktu pengalaman
kerja profesional tenaga ahli
dicantumkan dalam LDP
b). sertifikat keahlian/profesi yang
dikeluarkan oleh pihak yang
berwenang mengeluarkan, sesuai
dengan keahlian/profesi yang
disyaratkan dalam KAK;
c). lain-lain: penguasaan bahasa Inggris,
bahasa Indonesia (bagi konsultan
Asing), bahasa setempat, aspek
pengenalan (familiarity) atas tata-
cara, aturan, situasi, dan kondisi
(custom) setempat. Personil yang
menguasai/memahami aspek-aspek
tersebut di atas diberikan nilai lebih
tinggi;
Bobot masing-masing sub unsur
ditetapkan oleh Pokja ULP berdasarkan jenis
pekerjaan yang akan dilaksanakan sesuai
dengan yang tercantum dalam LDP.
3) Tingkat pendidikan tenaga ahli yang kurang
dari tingkat pendidikan yang dipersyaratkan
dalam KAK tidak diberi nilai.
4) Kualifikasi dari tenaga ahli yang melebihi
dari kualifikasi yang dipersyaratkan dalam
KAK tidak mendapat tambahan nilai.
23.8. Ambang Batas (Passing Grade)
a. Hasil evaluasi teknis harus ≥ ambang batas total
21

nilai teknis (passing grade) dan ≥ ambang batas
masing-masing nilai unsure teknis seperti yang
b. Apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi
teknis maka seleksi dinyatakan gagal.
c. Peserta yang lulus evaluasi teknis dilanjutkan
evaluasi harga.
23.9. Pokja ULP membuat dan menandatangani Berita Acara
Hasil Evaluasi Sampul I yang paling sedikit memuat :
a. nama seluruh peserta;
b. hasil evaluasi penawaran administrasi dan teknis
termasuk alasan ketidaklulusan peserta;
c. nilai evaluasi teknis diurutkan mulai dari nilai
tertinggi;
d. ambang batas nilai teknis;
e. jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus pada
setiap tahapan evaluasi;
f. tanggal dibuatnya Berita Acara;
g. keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu
mengenai pelaksanaan seleksi; dan
h. pernyataan bahwa seleksi gagal apabila tidak ada
penawaran yang memenuhi syarat.
24. Penetapan Peringkat Pokja ULP membuat Surat Penetapan Urutan Peringkat Teknis
Teknis berdasarkan Berita Acara Evaluasi Penawaran Administrasi
dan Teknis.
25. Pengumuman 25.1. Pokja ULP memberitahukan penetapan peringkat
Peringkat Teknis teknis kepada seluruh peserta, serta diumumkan di
alamat website www.pu.go.id yang bersangkutan yang
tercantum dalam LDP dan ditempel di papanpengumu man resmi unt uk ma syarakat, yang
sekurang-kurangnya memuat:
a. nama paket pekerjaan;
b. nama dan alamat peserta;
c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
d. hasil evaluasi persyaratan administrasi;
e. nilai teknis seluruh peserta yang memenuhi
persyaratan administrasi; dan
f. ambang batas nilai teknis.
25.2. Tidak ada masa sanggahan dalam pengumuman
penetapan peringkat teknis.
26. Undangan/Pemberita 26.1. Pokja ULP menyampaikan undangan/pemberitahuan
huan Pembukaan kepada seluruh peserta yang lulus evaluasi teknis
Penawaran Sampul II untuk menghadiri acara pembukaan Dokumen
Sampul II segera setelah Pengumuman Peringkat
Teknis diumumkan.
26.2. Undangan/pem beritahuan mencantu mkan te mpat,
22

hari, tanggal, dan waktu pembukaan Dokumen
Sampul II.
27. Pembukaan 27.1. Penawaran Sampul II dibuka di hadapan peserta yang
Penawaran Sampul diundang/hadir pada waktu dan tempat sesuai
II, dan Evaluasi undangan yang dihadiri paling kurang 2 (dua)
Penawaran Sampul II peserta sebagai saksi.
Dokumen Penawaran menunjukkan tanda pengenal
dan surat penugasan kepada Pokja ULP.
27.3. Apabila tidak ada peserta atau hanya ada 1 (satu)
peserta sebagai saksi, maka Pokja ULP menunda
pembukaan Dokumen Penawaran selama 2 (dua) jam.
27.4. Dalam hal terjadi penundaan waktu pembukaan
sampul II, maka penyebab penundaan tersebut harus
dimuat dengan jelas dalam Berita Acara.
Penawaran Sampul II menunjukkan tanda pengenal
dan surat tugas kepada Pokja ULP.
27.6. Pokja ULP membuka Dokumen Penawaran dihadapan
peserta yang diundang.
27.7. Pokja ULP menyebutkan ketentuan pembobotan nilai
evaluasi penawaran teknis dan nilai evaluasi
penawaran biaya sebagaimana tercantum dalam LDP.
27.8. Pokja ULP menyebutkan peserta yang lulus evaluasi
Sampul I dan masing-masing nilai hasil evaluasinya.
27.9. Pokja ULP membuka, kelengkapan sampul II yang
meliputi :
a. surat penawaran biaya yang di dalamnya
tercantum masa berlaku penawaran dan biaya
penawaran
b. rekapitulasi penawaran biaya;
c. rincian penawaran biaya yang terdiri dari :
1) rincian Biaya Langsung Personil
(remuneration); dan
2)rincian Biaya Langsung Non Personil (direct
reimbursable cost).
d. dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam
Dokumen Seleksi (apabila ada).
Pembukaan Penawaran Biaya yang sekurang-
kurangnya memuat:
a. nama dan alamat peserta;
b. besaran usulan biaya;
23

c. keterangan lain yang dianggap perlu;
d. tanggal pembuatan berita acara; dan
e. tanda tangan anggota Kelompok Kerja ULP dan
wakil peserta.
27.11. Berita Acara Pembukaan Penawaran Biaya dilampiri
Dokumen Penawaran Biaya.
27.12. Berita Acara Pembukaan Penawaran Biaya
ditandatangani oleh Pokja ULP yang hadir dan 2 (dua)
peserta yang ditunjuk oleh para peserta yang hadir.
hadir tanpa dilampiri Dokumen Penawaran Biaya dan
Pokja ULP dapat mengunggah salinan tersebut melalui
alamat website yang tercantum dalam LDP.
27.14. Pokja ULP melakukan koreksi aritmatik terhadap
penawaran biaya, dengan ketentuan:
a. Apabila ada perbedaan penulisan nilai biaya
penawaran antara angka dan huruf maka nilai
yang
diakui adalah nilai dalam tulisan huruf;
b. Apabila penawaran dalam angka tertulis dengan
jelas sedangkan dalam huruf tidak jelas, maka
nilai yang diakui adalah nilai dalam tulisan angka;
atau
c. Apabila penawaran dalam angka dan huruf tidak
jelas, maka penawaran dinyatakan gugur.
27.15. Total penawaran biaya terkoreksi yang melebihi pagu
anggaran mengugurkan penawaran.
27.16. Total penawaran biaya terkoreksi yang melebihi HPS
tidak menggugurkan penawaran sepanjang
penawaran biaya tersebut masih di bawah atau sama
dengan pagu anggaran. Jika nilai total HPS sama
dengan nilai pagu anggaran maka nilai total HPS
tersebut dijadikan patokan untuk menggugurkan
penawaran biaya terkoreksi apabila melebihi nilai
total HPS.
27.17. Unsur-unsur yang perlu diteliti dan dinilai dalam
evaluasi penawaran biaya dilakukan terhadap :
a. kewajaran biaya pada Rincian Biaya Langsug
Personil (remuneration);
b. kewajaran penugasan tenaga ahli;
c. kewajaran penugasan tenaga pendukung; dan
d. kewajaran biaya pada Rincian Biaya Langsung
Non-Personil (direct reimbursable cost).
27.18. Pokja ULP melakukanperhitungan kombinasi
teknis dan biaya, dengan ketentuan sebagai
berikut :
24

a. menghitung nilai kombinasi antara nilai
penawaran teknis dan nilai penawaran biaya
terkoreksi dengan cara perhitungan sebagai
berikut :
NILAI AKHIR = {Nilai/skor Penawaran Teknis x
Bobot Penawaran Teknis} +
{Nilai/skor Penawaran Biaya
Terkoreksi x Bobot Penawaran
Biaya}.
b. bobot masing-masing unsur ditetapkan oleh Pokja
ULP berdasarkan jenis pekerjaan yang akan
dilaksanakan sesuai dengan yang tercantum dalam
LDP.
c. nilai penawaran biaya terendah diberikan
nilai/skor tertinggi, sementara itu untuk nilai
penawaran biaya yang lain secara proporsional.
Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:
NBt = (PBt / PBt) x 100
NBn = (PBt / PBn) x 100
dimana:
NBt = nilai/skor untuk peserta dengan
penawaran biaya terendah;
NBn = nilai/skor untuk peserta dengan
penawaran biaya yang di atasnya;
PBt = penawaran biaya terendah;
PBn = penawaran biaya di atasnya.
27.19. Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih peserta
mendapatkan nilai gabungan penawaran teknis dan
penawaran biaya yang sama, maka penentuan
peringkat peserta didasarkan pada perolehan nilai
teknis yang lebih tinggi, dan hal ini dicatat dalam
Berita Acara.
Hasil Evaluasi Penawaran Biaya dan Perhitungan
Kombinasi Teknis dan Biaya yang sekurang-
kurangnya memuat :
a. nama dan alamat peserta;
b. besaran usulan biaya dan biaya terkoreksi;
c. nilai/skor penawaran :
1) teknis; dan
2) biaya
d. nilai/skor gabungan penawaran teknis dan
penawaran biaya;
e. kesimpulan tentang kewajaran :
1) biaya pada Rincian Biaya Langsung Personil
(remuneration);
2) penugasan tenaga ahli;
3) penugasan tenaga pendukung; dan
4) biaya pada Rincian Biaya Langsung Non
Personil (direct reimbursable cost).
f. keterangan lain yang dianggap perlu;
g. tanggal pembuatan berita acara; dan
25

h. tanda tangan anggota Pokja ULP dan wakil peserta.
27.21. Berita Acara dilampiri Dokumen Penawaran
Biaya.
diundang tanpa dilampiri Dokumen Penawaran Biaya
dan Pokja ULP dapat mengunggah salinan tersebut
melalui alamat website yang tercantum dalam LDP.
Penetapan Pemenang
28. Penetapan 28.1. Pokja ULP membuat Surat Penetapan Pemenang Seleksi
Pemenang berdasarkan Berita Acara Evaluasi Penawaran, untuk
nilai sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh
milyar rupiah).
28.2. PA membuat Surat penetapan Pemenang Seleksi untuk
nilai diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar
rupiah) setelah mendapat usulan dari Pokja ULP,
dengan ketentuan :
a. usulan penetapan Pemenang Seleksi ditembuskan
kepada PPK dan APIP Kementerian/ Lembaga/
Pemerintah Daerah/ Institusi; dan
b. apabila PA tidak setuju dengan usulan Pokja ULP
dengan alasan yang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, maka PA secara
tertulis memerintahkan evaluasi ulang atau
menyatakan seleksi gagal.
28.3. Penetapan Pemenang Seleksi terdiri dari 1 (satu)
pemenang dan paling banyak 2 (dua) pemenang
cadangan yaitu peserta lain yang mendapatkan nilai
kombinasi tertinggi berikutnya.
29. Pengumuman Pokja ULP memberitahukan penetapan pemenang kepada
Pemenang seluruh peserta, serta diumumkan di alamat website
Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah/ Institusi yang
tercantum dalam LDP dan ditempel di papan pengumuman
resmi untuk masyarakat umum, yang sekurang-kurangnya
memuat:
1. nama paket pekerjaan dan nilai total HPS;
2. nama, NPWP, dan alamat Penyedia serta harga penawaran
atau harga terkoreksi; dan
3. hasil evaluasi penawaran administrasi, teknis, dan biaya
untuk seluruh peserta yang dievaluasi.
30. Sanggahan 30.1. Peserta yang memasukkan penawaran dapat
menyampaikan sanggahan secara elektronik atas
pengumuman pemenang kepada Pokja ULP dalam
waktu 5 (lima) hari kalender setelah pengumuman
pemenang, disertai bukti terjadinya penyimpangan
melalui website, dengan tembusan kepada PPK, PA/KPA
dan APIP Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah/
Institusi sebagaimana tercantum dalam LDP.
26

30.2. Sanggahan diajukan oleh peserta baik secara sendiri-
sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lain,
ditanda tangani oleh:
a. direktur utama/ pimpinan perusahaan;
b. penerima kuasa dari direktur utama/ pimpinan
perusahaan yang nama penerima kuasanya
tercantum dalam akte pendirian atau
perubahannya;
c. kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh
kantor pusat yang dibuktikan dengan bukti otentik;
atau
d. pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak
mewakili perusahaan yang bekerja sama.Pokja ULP
wajib memberikan jawaban tertulis atas semua
sanggahan paling lambat 5 (lima) hari kalender
setelah menerima surat sanggahan.
30.3. Sanggahan diajukan apabila terjadi penyimpangan
prosedur meliputi :
a. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur
yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan;
b. rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya
persaingan usaha yang sehat; dan/atau
c. penyalahgunaan wewenang oleh Pokja ULP
dan/atau pejabat yang berwenang lainnya.
30.4. Apabila sanggahan dinyatakan benar maka Pokja ULP
menyatakan seleksi gagal.
30.5. Sanggahan yang disampaikan bukan dari peserta atau
tidak ditandatangani sebagaimana dimaksud pada 31.2.
dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus
ditindaklanjuti serta tidak menghentikan proses seleksi.
30.6. Sanggahan yang disampaikan kepada PA/KPA, PPK atau
disampaikan dan diterima diluar masa sanggahan,
dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus
ditindaklanjuti serta tidak menghentikan proses seleksi.
27

31. Undangan 31.1. Pokja ULP segera mengundang peserta yang
Klarifikasi dan ditetapkan sebagai pemenang untuk menghadiri acara
Negosiasi Teknis klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya, dengan
dan Biaya ketentuan :
a. tidak ada sanggahan dari peserta;
b. sanggahan terbukti tidak benar; atau
c. masa sanggah berakhir.
31.2. Undangan mencantumkan tempat, hari, tanggal, dan
waktu klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya.
32. Klarifikasi dan/atau 32.1. Klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya dilakukan oleh
Negosiasi Pokja ULP, dengan memberi waktu yang cukup kepada:
a. direktur utama/pimpinan perusahaan;
b. penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan
perusahaan yang nama penerima kuasanya
tercantum dalam akte pendirian atau
perubahannya;
c. kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh
kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen
otentik; atau
d. pejabat yang menurut perjanjian kerja sama
berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama.
32.2. Klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya dilakukan
untuk:
a. meyakinkan kejelasan teknis dan biaya dengan
memperhatikan kesesuaian antara bobot pekerjaan
dengan tenaga ahli dan/atau tenaga pendukung
yang ditugaskan, serta mempertimbangkan
28

kebutuhan perangkat/ fasilitas pendukung yang
proporsional guna pencapaian hasil kerja yang
optimal; dan
b. memperoleh kesepakatan biaya yang efisien dan
efektif dengan tetap mempertahankan hasil yang
ingin dicapai sesuai dengan penawaran teknis
yang diajukan peserta.
32.3 Aspek-aspek teknis yang perlu diklarifikasi dan
dinegosiasi terutama:
a. lingkup dan sasaran jasa konsultansi;
b. cara penanganan pekerjaan dan rencana kerja;
c. kualifikasi tenaga ahli;
d. organisasi pelaksanaan;
e. program alih pengetahuan;
f. jadwal pelaksanaan pekerjaan;
g. jadwal penugasan personil; dan
h. fasilitas penunjang.
32.4 Aspek-aspek biaya yang perlu diklarifikasi dan
dinegosiasiterutama:
a. kesesuaian rencana kerja dengan jenis pengeluaran
biaya;
b. volume kegiatan dan jenis pengeluaran; dan
c. biaya satuan dibandingkan dengan biaya yang
berlaku di pasaran.
32.5 Klarifikasi dan negosiasi terhadap unit biaya
personil dilakukan berdasarkan daftar gaji yang
telah diaudit dan/atau bukti setor pajak
penghasilan tenaga ahli konsultan yang
bersangkutan, dengan ketentuan:
32.6 biaya satuan dari biaya langsung personil, maksimum
4,0 (empat koma nol) kali gaji dasar yang diterima
oleh tenaga ahli tetap dan/atau maksimum 2,5 (dua
koma lima) kali penghasilan yang diterima oleh tenaga
ahli tidak tetap berdasarkan perhitungan dari daftar
gaji yang telah diaudit dan/atau bukti setor pajak
penghasilan tenaga ahli konsultan yang bersangkutan;
32.7 unit biaya personil dihitung berdasarkan satuan waktu
yang dihitung berdasarkan tingkat kehadiran
sebagaimana tercantum dalam LDP dengan ketentuan
sebagai berikut:
32.7.1 1 (satu) bulan dihitung minimal 22 (dua puluh dua)
hari kerja; dan
32.7.2 1 (satu) hari kerja dihitung minimal 8 (delapan) jam
kerja.
33 Klarifikasi dan negosiasi terhadap biaya tenaga
pendukung (tenaga teknik dan penunjang/
administrasi), seperti: tenaga survey, sekretaris, atau
manajer kantor, dilakukan berdasarkan harga pasar
tenaga pendukung tersebut.
29

33.7. Negosiasi biaya dilakukan terhadap total penawaran
biaya terkoreksi yang melebihi pagu anggaran, agar
didapatkan total penawaran biaya hasil negosiasi yang
memenuhi HPS, tanpa mengurangi kualitas penawaran
teknis.
33.8. Harga satuan yang dapat dinegosiasikan yaitu Biaya
Langsung Non-Personil yang dapat diganti
(directreimbursable cost) dan/atau Biaya
LangsungPersonil (remuneration) yang dinilai tidak
wajar berdasarkan ketentuan pada 34.5.
33.9. Apabila hasil evaluasi biaya serta klarifikasi dan
negosiasi teknis dan biaya tidak ditemukan hal- hal
yang tidak wajar, maka total penawaran biaya dapat
diterima sepanjang tidak melebihi pagu anggaran.
33.10. Apabila klarifikasi dan negosiasi dengan pemenang
seleksi tidak menghasilkan kesepakatan, maka Pokja
ULP melanjutkan dengan mengundang pemenang
cadangan pertama (apabila ada) untuk melakukan
proses klarifikasi dan negosiasi sebagaimana di atur
dalam angka 34.1 dan seterusnya.
33.11. Apabila dalam klarifikasi dan negosiasi dengan
pemenang cadangan pertama tidak menghasilkan
kesepakatan, maka Pokja ULP melanjutkan dengan
mengundang pemenang cadangan pertama (apabila
ada), yang selanjutnya dilakukan proses klarifikasi dan
negosiasi sebagaimana di atur dalam angka 34.1 dan
seterusnya.
33.12. Apabila klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya
dengan 1 (satu) pemenang dan 2 (dua) pemenang
cadangan tidak menghasilkan kesepakatan maka seleksi
dinyatakan gagal.
33.13. Pokja ULP membuat Berita Acara Hasil Klarifikasi dan
Negosiasi.
Penunjukan Pemenang Seleksi
34. Kerahasiaan Proses 34.1. Proses evaluasi Dokumen Penawaran bersifat rahasia dan
dilaksanakan oleh pokja ULP secara independen.
34.2. Informasi yang berhubungan dengan penelitian,
evaluasi, klarifikasi, konfirmasi; dan usulan calon
pemenang tidak boleh diberitahukan kepada peserta,
atau orang lain yang tidak berkepentingan sampai
keputusan pemenang diumumkan.
34.3. Setiap usaha peserta lelang mencampuri proses evaluasi
30

dokumen penawaran atau keputusan pemenang akan
mengakibatkan ditolaknya penawaran yang
bersangkutan.
34.4. Evaluasi penawaran yang disimpulkan dalam Berita
Acara Hasil Pelelangan (BAHP) oleh Pokja ULP bersifat
rahasia sampai dengan saat pengumuman pemenang.
Seleksi Gagal
35. Seleksi Gagal 35.1. Pokja ULP menyatakan seleksi gagal, apabila: (terkait
dengan kualifikasi dimasukkan dalam dokumen
kualifikasi):
a. apabila dalam evaluasi penawaran ditemukan
bukti/indikasi terjadi persaingan usaha yang tidak
sehat;
b. tidak ada penawaran yang lulus evaluasi
penawaran;
c. sanggahan dari peserta atas pelaksanaan seleksi
ternyata benar terhadap:
1) penyimpangan ketentuan dan prosedur yang
telah ditetapkan dalam Dokumen Seleksi;
2) Rekayasa tertentu sehingga menghalangi
terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat;
dan/atau
3) penyalahgunaan wewenang oleh Pokja ULP
dan/atau pejabat yang berwenang lainnya.
d. calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1
dan 2, tidak hadir dalam klarifikasi teknis dan
negosiasi biaya dengan alasan yang tidak dapat
diterima;
e. Apabila pemenang dan pemenang cadangan akan
ditunjuk sebagai penyedia mengundurkan diri,
maka seleksi dinyatakan gagal oleh PA/KPA setelah
mendapat laporan dari PPK.
f. Bagi calon penyedia yang mengundurkan diri
dengan alasan yang tidak dapat diterima, dikenakan
sanksi berupa dimasukkan dalam Daftar Hitam.
g. klarifikasi teknis dan negosiasi biaya dengan calon
pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2
tidak menghasilkan kesepakatan.
35.2. PA/KPA menyatakan seleksi gagal, apabila:
a. PA/KPA sependapat dengan PPK yang tidak bersedia
menandatangani SPPBJ karena pelaksanaan seleksi
tidak sesuai Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010
tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah yang
terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 70
Tahun 2012 beserta petunjuk teknisnya;
b. pengaduan masyarakat adanya dugaan KKN yang
melibatkan Pokja ULP dan/atau PPK, ternyata benar;
31

a. dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan
sehat dalam pelaksanaan Seleksi dinyatakan benar
oleh pihak berwenang;
b. sanggahan dari peserta yang memasukan
penawaran atas kesalahan prosedur yang tercantum
dalam Dokumen Seleksi Penyedia Barang/Jasa
ternyata benar;
c. calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1
dan 2 mengundurkan diri dari penunjukan
pemenang;
d. Dokumen Seleksi tidak sesuai dengan peraturan
perundang-undangan;
e. pelaksanaan seleksi tidak sesuai atau menyimpang
dari Dokumen Seleksi.
35.3. Menteri/ Pimpinan Lembaga/ Institusi menyatakan
Seleksi gagal, apabila:
a. sanggahan banding dari peserta atas terjadinya
penyimpangan ketentuan dan prosedur dalam
pelaksanaan seleksi yang melibatkan KPA, PPK
dan/atau Pokja ULP, ternyata benar; atau
b. pengaduan masyarakat adanya dugaan KKN
dan/atau terjadinya penyimpangan ketentuan dan
prosedur dalam pelaksanaan seleksi yang
melibatkan KPA, ternyata benar.
35.4. Kepala Daerah menyatakan Seleksi gagal, apabila:
a. sanggahan banding dari peserta ternyata benar;
atau
b. pengaduan masyarakat adanya dugaan KKN yang
melibatkan PA dan/atau KPA ternyata benar.
35.5. Setelah seleksi dinyatakan gagal, maka Pokja ULP
memberitahukan kepada seluruh peserta.
35.6. Setelah pemberitahuan adanya seleksi gagal, maka Pokja
ULP meneliti dan menganalisis penyebab terjadinya
seleksi gagal, untuk menentukan langkah selanjutnya.
36. Penunjukan 36.1. Pokja ULP menyampaikan Berita Acara Hasil Seleksi
Penyedia Jasa (BAHS) kepada PPK sebagai dasar untuk menerbitkan
Konsultansi Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ).
36.2. PPK menerbitkan SPPBJ, apabila sependapat dengan Pokja
ULP, kepada peserta seleksi dengan peringkat teknis
terbaik yang telah mencapai kesepakatan dengan Pokja
ULP dalam acara klarifikasi dan negosiasi teknis dan
biaya untuk melaksanakan pekerjaan.
36.3. SPPBJ diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah
Pokja ULP menyampaikan BAHS kepada PPK.
32

36.4. Salah satu tembusan dari SPPBJ disampaikan (tanpa
lampiran surat perjanjian) sekurang-kurangnya kepada
unit pengawasan internal.
36.5. Apabila pemenang yang ditunjuk mengundurkan diri,
maka dilakukan proses klarifikasi dan negosiasi teknis
dan biaya kepada peringkat teknis kedua atau ketiga
sesuai dengan urutan peringkatnya, selama masa surat
penawarannya masih berlaku atau sudah diperpanjang
masa berlakunya.
37. Penandatanganan Setelah SPPBJ diterbitkan, PPK melakukan finalisasi terhadap
Kontrak rancangan Kontrak, dan menandatangani Kontrak pelaksanaan
pekerjaan, apabila dananya telah cukup tersedia dalam
dokumen anggaran, dengan ketentuan sebagai berikut :
37.1. Penandatanganan Kontrak paling lambat 14 (empat
belas) hari kerja setelah diterbitkan SPPBJ.
37.2. PPK dan penyedia tidak diperkenankan mengubah
substansi Dokumen Pemilihan sampai dengan
Penandatanganan Kontrak, kecuali mempersingkat
waktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan jadwal
pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya
akan melewati batas tahun anggaran.
37.3. Dalam hal perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan
melewati batas tahun anggaran, penandatangan
kontrak dilakukan setelah mendapat persetujuan
kontrak tahun jamak.
37.4. PPK dan penyedia wajib memeriksa konsep Kontrak
meliputi substansi, bahasa, redaksional, angka dan
huruf serta membubuhkan paraf pada setiap lembar
Dokumen Kontrak.
37.5. Menetapkan urutan hirarki bagian-bagian Dokumen
Kontrak dalam Surat Perjanjian dengan maksud apabila
terjadi pertentangan ketentuan antara bagian satu
dengan bagian yang lain, maka berlaku urutan sebagai
berikut :
a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
b. pokok perjanjian;
c. surat penawaran, beserta rincianpenawaran
biaya;
d. syarat-syarat khusus Kontrak;
e. syarat-syarat umum Kontrak;
f. Kerangka Acuan Kerja;
g. gambar-gambar;
h. dokumen lainnya, seperti : SPPBJ, BAHS, BAPP.
37.6. Banyaknya rangkap Kontrak dibuat sesuai kebutuhan,
yaitu :
33

a. paling kurang 2 (dua) Kontrak asli, terdiri dari :
1). Kontrak asli pertama untuk PPK dibubuhi
materai pada bagian yang ditandatangani oleh
penyedia; dan
2). Kontrak asli kedua untuk penyedia dibubuhi
materai pada bagian yang ditandatangani oleh
PPK.
b. rangkap kontrak lainnya tanpa dibubuhi materai,
apabila diperlukan.
37.7. Penandatanganan Kontrak yang kompleks dan/atau
bernilai diatas Rp 100.000.000.000 (seratus miliar
rupiah) dilakukan setelah memperoleh pendapat ahli
hukum kontrak.
37.8. Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak atas
nama penyedia adalah Direksi yang disebutkan
namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar, yang
telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
34

BAB III
LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)
A Penerapan IKP dan
LDP
Apabila ada pertentangan ketentuan yang tertulis pada Lembar
Data Pemilihan (LDP) dengan Instruksi Kepada Peserta (IKP) maka
yang digunakan adalah ketentuan pada Lembar Data Pemilihan
(LDP).
B. Lingkup Pekerjaan Pokja : Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/ Jasa Konsultansi
Pekerjaan Kontrak Tahun Jamak (Multi Years
Contract) Pada Satuan Kerja Balai Wilayah
Sungai Sumatera II Di Lingkungan Balai Wilayah
Sungai Sumatera II
Alamat Pokja ULP : Jalan Jenderal Besar DR. A.H.Nasution No. 30 PKL.
Mansyhur – Medan.
Nama Pekerjaan :SID Pengembangan D.I. Batang Toru Kabupaten
Tapanuli Utara
Uraian singkat pekerjaan
Daerah Irigasi Batang Toru terletak di Kabupaten Tapanuli Utaradan
berada di sebelah selatan Kota Medan dan dapat ditempuh dengan
perjalanan darat sejauh 300 km dari Kota Medan. Secara Geografis,
daerah irigasi ini berada di antara 01°28’46.37”Lintang Utara dan
antara 99°04’02.26” Bujur Timur.
Pada saat ini daerah irigasi ini dilayani dengan menggunakan beberapa
free intake yang mengambil air dari Sungai Batang Toru. Kondisi
geografis daerah irigasi ini adalah terhampar di sepanjang kiri dan kanan
Sungai Batang Toru yang luasnya bisa diperkirakan mencapai 3.200 ha.
Namun pada saat ini areal persawahan yang dapat dilayani
menggunakan air sungai hanya areal yang dekat dengan sungai saja,
sementara itu sebagian besar areal terletak jauh dari bendung sehingga
budi daya tanaman padi hanya bergantung kepada air hujan saja. Untuk
itu perlu hamparan sawah yang luas ini perlu dijadikan menjadi satu
sistem terintegrasi dengan mengalirkan air dari satu bangunan intake
dengan menggunakan bendung.
Ruang lingkup pekerjaan adalah sebagai berikut :
1. Pekerjaan A : Pendahuluan
2. Pekerjaan B : Survei dan Investigasi
3. Pekerjaan C : Sistem Planning
4. Pekerjaan D : Pekerjaan AMDAL
5. Pekerjaan E : Detail Desain
6. Pekerjaan F : Pekerjaan LARAP
7. Pekerjaan G : Penyusunan Laporan dan Diskusi
35

C. Sumber Dana Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan APBN Tahun
Anggaran 2015
D. Pemberian
Penjelasan dan
Peninjauan
Lapangan
Pemberian Penjelasan pada:
Hari : Senin
Tanggal : 21 September 2015
Pukul : 14.00 WIB
Tempat :Balai Wilayah Sungai Sumatera II Jalan Jenderal Besar DR.
A.H.Nasution No. 30 PKL. Mansyhur – Medan
Peninjauan Lapangan akan ditentukan saat Pemberian Penjelasan di
Kantor (apabila diperlukan).
E. Dokumen Lain Yang
Dipersyaratkan
1. Ijazah (dilampirkan) ;
2. Sertifikat Keahlian Tenaga Ahli /SKA (dilampirkan) bagi tenaga
ahli yang berubah dari Dokumen Prakualifikasi;
3. Referensi Pengalaman Perusahaan / Tenaga Ahli dari
pengguna jasa (dilampirkan);
F. Mata Uang
Penawaran dan Cara
Pembayaran
1. Bentuk Mata uang penawaran : Rupiah murni
2. Pembayaran dilakukan dengan cara Termin
G. Masa Berlaku
Penawaran dan
Jangka Waktu
Pelaksanaan
1. Masa berlaku penawaran selama 90 (Sembilan puluh) hari
kalender sejak batas akhir pemasukan penawaran.
2. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 14 (Empat Belas) bulan
H. Batas Akhir
Pemasukan
Penawaran
Hari : Selasa
Waktu : 09.00
I. Pembukaan
Penawaan Sampul I
Hari : Rabu
Waktu : 09.30
J. Evaluasi Penawaran
Sampul I
Bobot kombinasi teknis dan biaya ditetapkan:
• bobot penawaran teknis sebesar 0,80
• bobot penawaran biaya sebesar 0,20
K. Evaluasi Teknis Bobot unsur-unsur pokok yang dinilai:
1. Unsur Pengalaman Perusahaan: Nilai max 10 dan Nilai min 5
a. Pengalaman perusahaan peserta dalam melaksanakan
pekerjaan sejenis dengan pekerjaan yang dipersyaratkan
dalam KAK untuk 10 (sepuluh) tahun terakhir.
b. Apabila tidak dilengkapi referensi maka tidak dinilai.
c. Sub unsur pengalaman melaksanakan kegiatan sejenis,
dengan bobot sub unsur 60% dan ketentuan penilaian sub
unsur :
1) Kegiatan yang sejenis adalah: Pekerjaan di Bidang SDA
2) Memiliki ≥ 10 Paket pekerjaan sejenis dalam waktu 10
(sepuluh) tahun diberi nilai 100%
3) Memiliki 6 s.d 10 paket pekerjaan sejenis dalam waktu
10 (sepuluh) tahun diberi nilai 75%
4) Memiliki ≤ 5 paket pekerjaan sejenis dalam waktu
10 (sepuluh) tahun diberi nilai 50%
36

5) Nilai yang didapatkan x bobot sub unsur pengalaman
melaksanakan kegiatan sub unsur pengalaman
melaksanakan kegiatan sejenis.
d. Sub unsur pengalaman melaksanakan di lokasi Kab/Kota
kegiatan yang sama, dengan bobot sub unsur 25% dan
ketentuan penilaian sub unsur :
1) Memiliki ≥ 3 Paket pekerjaan di lokasi Kab/Kota
kegiatan yang sama dalam waktu 10 (sepuluh) tahun
diberi nilai 100%
2) Memiliki 2 Paket pekerjaan di lokasi Kab/Kota kegiatan
yang sama dalam waktu 10 (sepuluh) tahun diberi nilai
75%
3) Memiliki 1 Paket pekerjaan di lokasi Kab/Kota kegiatan
yang sama dalam waktu 10 (sepuluh) tahun diberi nilai
50%
Nilai yang didapatkan x bobot sub unsur pengalaman
melaksanakan di lokasi Kab/Kota kegiatan yang sama =
NILAI BOBOT sub unsur pengalaman melaksanakan di
lokasi Kab/Kota kegiatan yang sama.
37

e. Sub unsur kapasitas perusahaan dengan memperhatikan
jumlah tenaga ahli tetap, dengan bobot sub unsur 15% dan
ketentuan penilaian sub unsur :
1) Memiliki ≥ 20 Orang tenaga ahli tetap yang digunakan
untuk melakukan pekerjaan sejenis dalam waktu 10
(sepuluh) tahun diberi nilai 100
2) Memiliki 10 s.d 19 Orang tenaga ahli tetap yang
digunakan untuk melakukan pekerjaan sejenis dalam
waktu 10 (sepuluh) tahun diberi nilai 75
3) Memiliki < 9 Orang tenaga ahli tetap yang digunakan
untuk melakukan pekerjaan sejenis dalam waktu 10
(sepuluh) tahun diberi nilai 50
4) Nilai yang didapatkan x bobot sub unsur kapasitas
perusahaan dengan memperhatikan jumlah tenaga ahli
tetap = NILAI BOBOT sub unsur kapasitas perusahaan.
f. Total bobot seluruh sub unsur = 100%
g. Total NILAI BOBOT seluruh sub unsur x bobot unsur
Pengalaman Perusahaan = NILAI PENGALAMAN
PERUSAHAAN.
h. Dalam hal nilai unsur pengalaman perusahaan < Nilai
minimal (< 5) maka peserta tidak memenuhi syarat
teknis/gugur.
2. Unsur Pendekatan dan Metodologi Nilai max 30 dan Nilai min
15
a. Sub unsur pemahaman atas jasa layanan yang tercantum
dalam KAK, dengan bobot sub unsur 40% dan ketentuan
penilaian sub unsur:
1) Apabila menyajikan dengan baik sesuai dengan tujuan
yang akan dicapai, diberi nilai: 100%
2) Apabila menyajikan namun dinilai kurang sesuai
dengan tujuan yang akan dicapai, diberi nilai: 50%
3) Apabila tidak menyajikan, diberi nilai: 0
4) Nilai yang didapatkan X bobot sub unsur pemahaman
atas jasa layanan yang tercantum dalam KAK =
NILAIBOBOT sub unsur pemahaman atas jasa
layanan yang tercantum dalam KAK.
b. Sub unsur kualitas metodologi, dengan bobot sub unsur
35% dan ketentuan penilaian sub unsur:
yang akan dicapai, diberi nilai 100%
2) Apabila menyajikan namun dinilai kurang sesuai dengan
tujuan yang akan dicapai, diberi nilai 50%
3) Apabila tidak menyajikan, diberi nilai 0
4) Nilai yang didapatkan x bobot sub unsur kualitas
metodologi = NILAI BOBOT sub unsur kualitas
metodologi.
c. Sub unsur hasil kerja (deliverable), dengan bobot sub unsur
1) Apabila menyajikan dengan baik sesuai dengan tujuan yang
akan dicapai, diberi nilai 100%
2) Apabila menyajikan namun dinilai kurang sesuai dengan
tujuan yang akan dicapai, diberi nilai 50%
4) Nilai yang didapatkan x bobot sub unsur hasil kerja
(deliverable) = NILAI BOBOT sub unsur hasil kerja
(deliverable).
38

d. Sub unsur kualitas metodologi, dengan bobot sub unsur
dengan tujuan yang akan dicapai, diberi nilai 50%
4) Nilai yang didapatkan x bobot sub unsur kualitas
metodologi = NILAI BOBOT sub unsur kualitas
metodologi.
e. Sub unsur hasil kerja (deliverable), dengan bobot sub unsur
4) Nilai yang didapatkan x bobot sub unsur hasil kerja
(deliverable) = NILAI BOBOT sub unsur hasil kerja
(deliverable).
f. Sub unsur fasilitas pendukung dalam melaksanakan
pekerjaan yang diminta dalam KAK, dengan bobot sub
unsur 10% dan ketentuan penilaian sub unsur:
4) Nilai yang didapatkan x bobot sub unsur fasilitas
pendukung dalam melaksanakan pekerjaan yang
diminta dalam KAK = NILAI BOBOT sub unsur fasilitas
pendukung dalam melaksanakan pekerjaan yang
diminta dalam KAK.
g. Sub unsur gagasan baru yang diajukan oleh peserta untuk
meningkatkan kualitas keluaran yang diinginkan dalam
KAK, dengan bobot sub unsur 5% dan ketentuan penilaian
sub unsur:
4) Nilai yang didapatkan x bobot sub unsur gagasan baru
yang diajukan oleh peserta untuk meningkatkan
kualitas keluaran yang diinginkan dalam KAK = NILAI
BOBOT sub unsur gagasan baru yang diajukan oleh
peserta untuk meningkatkan kualitas keluaran yang
diinginkan dalam KAK.
h. Total bobot seluruh sub unsur = 100%
i. Total NILAI BOBOT seluruh sub unsur x bobot unsur
Pendekatan dan Metodologi = NILAI PENDEKATAN DAN
39

METODOLOGI.
h. Dalam hal nilai unsur pendekatan
dan metodologi < nilai minimal (<
15) maka peserta tidak memenuhi
syarat teknis/gugur.
3. Unsur Kualifikasi Tenaga Ahli Nilai
max 60 dan Nilai min 30
a. Sub unsur tingkat pendidikan,
dengan bobot sub unsur
40 % dan ketentuan penilaian
sub unsur :
1) ≥ tingkat pendidikan yang
disyaratkan dalam KAK
diberi nilai 100%
2) < tingkat pendidikan yang
disyaratkan dalam KAK
diberi nilai 0
3) Nilai yang didapatkan x
bobot sub unsur tingkat
pendidikan = NILAI BOBOT
sub unsur tingkat
pendidikan.
b. Sub unsur pengalaman kerja
professional seperti yang
disyaratkan dalam KAK,
dengan bobot sub unsur 40%
dan ketentuan penilaian sub
unsur:
1) Dukungan referensi:
a) Apabila melampirkan
referensi dan dapat
dibuktikan kebenarannya
dengan menghubungi
penerbit referensi, maka
pengalaman kerja diberikan
penilaian.
b) Apabila tidak dilengkapi
referensi maka tidak
diberikan penilaian.
2) Perhitungan bulan kerja tenaga
ahli yang dihitung berdasarkan
ketentuan yang tercantum dalam
IKP.
3) Lingkup pekerjaan:
a) Sesuai, diberi nilai 100%
b) Menunjang, diberi nilai 75%
c) Terkait, diberi nilai 50%
d) Lingkup pekerjaan yang:
(1) Sesuai adalah: di
Bidang Irigasi,
Lingkungan di Bidang
Irigasi
40

(2) Menunjang adalah: di
luar Irigasi namun di
Bidang SDA,
Lingkungan di Luar
Irigasi namun di
Bidang SDA
(3) Terkait adalah: di luar
SDA namun di Bidang
Teknik Sipil,
Lingkungan di luar
SDA.
4) Posisi:
a) Sesuai, diberi nilai 100%
b) Tidak sesuai, diberi nilai 50%
c) Posisi yang:
(1) Sesuai adalah: sesuai
posisi yang diusulkan
(2) Tidak sesuai adalah:
tidak sesuai posisi yang
diusulkan
5) Perhitungan bulan kerja x nilai
lingkup pekerjaan x nilai posisi =
jumlah bulan kerja professional.
6) Nilai total seluruh jumlah bulan
kerja professional dibagi angka 12
= jangka waktu pengalaman kerja
professional
7) Nilai jangka waktu pengalaman
kerja professional :
a) Memiliki pengalaman kerja
professional ≥ dari yang
dipersyaratkan dalam Dokumen
Seleksi setiap personil diberi
nilai 100%
b) Memiliki pengalaman kerja
professional 50% s.d < 100%
dari yang dipersyaratkan dalam
Dokumen Seleksi setiap personil
diberi nilai 75%
c) Memiliki pengalaman
professional < 50% dari yang
dipersyaratkan dalam Dokumen
Seleksi untuk setiap personil
diberi nilai 0
8) Nilai jangka waktu pengalaman
kerja professional yang didapatkan
x bobot sub unsur pengalaman
kerja professional seperti yang
disyaratkan dalam KAK = NILAI
BOBOT sub unsur pengalaman
kerja professional seperti yang
disyaratkan dalam KAK.
c. Sub unsur sertifikat keahlian/profesi, dengan bobot sub
unsur 10% dan ketentuan penilaian sub unsur :
1) Memiliki, diberi nilai: 100%
2) Tidak memeiliki, diberi nilai: 0
3) Nilai yang didapatkan x bobot sub unsur sertifikat
keahlian/profesi = NILAI BOBOT sub unsur sertfikat
keahlian/profesi = NILAI BOBOT sub unsur sertifikat
keahlian/profesi.

d. Sub unsur lain-lain yang dibutuhkan dalam KAK, dengan
bobot sub unsur 10% dan ketentuan penilaian sub unsur:
1) Penguasaan bahasa asing [apabila dibutuhkan] diberi
nilai 50%
2) Aspek pengenalan (familiarity) atas tata-cara, aturan,
situasi, dan kondisi (custom) setempat, diberi nilai 50%
3) Total nilai yang didapatkan x bobot sub unsur lain-lain
=NILAI BOBOT sub unsur lain lain.
e. Total bobot seluruh sub unsur = 100%
f. Bobot tenaga ahli:
1) Ketua Tim diberi bobot (%) =15.90
2) Ahli Irigasidiberi bobot (%) =13.10
3) Ahli Struktur Bangunan Airdiberi bobot (%) =12.20
4) Ahli Geodesi diberi bobot (%) = 12.20
5) Ahli Geologi dan Mekanika Tanah diberi bobot (%)
=12.20
6) Ahli Lingkungan (Ketua Tim Amdal) diberi bobot (%)
=12.20
7) Ahli Lingkungan (Anggota Tim Amdal) 1 diberi bobot
(%) = 11.10
8) Ahli Lingkungan (Anggota Tim Amdal) 2 diberi bobot
(%) = 11.10
g. Nilai 1 (satu) Orang Tenaga Ahli x bobot tenaga ahli =
NILAI BOBOT tenaga ahli
h. Total NILAI BOBOT seluruh tenaga ahli x bobot unsur
Kualifikasi Tenaga Ahli = NILAI KUALIFIKASI TENAGA
AHLI.
i. Dalam hal nilai unsur kualifikasi total tenaga ahli < nilai
minimum (< 30) maka peserta tidak memenuhi syarat
teknis/gugur.
4. Nilai Evaluasi Teknis = NILAI PENGALAMAN PERUSAHAAN +
NILAI PENDEKATAN DAN METODOLOGI + NILAI KUALIFIKASI
TENAGA AHLI
5. Ambang Batas (Passing Grade)
a. Ambang Batas (Passing Grade) Nilai Total 70
42

b. Ambang Batas (Passing Grade) Nilai Sub Unsur
Unsur Pengalaman Perusahaan passing grade 5
Unsur Pendekatan dan Metodologi passing
grade 15
Unsur Kualifikasi Tenaga Ahli passing grade
30
L. Evaluasi Biaya 1. Bobot Penawaran Teknis : 80 %
2. Bobot Penawaran Biaya : 20 %
M. Unit Biaya Personil
Berdasarkan Satuan
Waktu
N. Penetapan
Pemenang
O. Sanggahan
Unit biaya personil berdasarkan satuan waktu dihitung sebagai
berikut :
1 (satu) bulan : 22 (dua puluh dua) hari kerja
1 (satu) hari kerja : 7 (tujuh) jam kerja
Ditetapkan oleh Pokja ULP
1. Sanggahan ditujukan kepadaKelompok Kerja (Pokja) Pengadaan
Barang/ Jasa Konsultansi Pekerjaan Kontrak Tahun Jamak (Multi
Years Contract) Pada Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera II
Di Lingkungan Balai Wilayah Sungai Sumatera II.
2. Tembusan sanggahan ditujukan kepada:
a. PPK Perencanaan dan Program.
b. Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat.
c. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
43

BAB IV
KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)
SID PENGEMBANGAN D.I. BATANG TORU KABUPATEN TAPANULI UTARA
Perencanaan dan Program
URAIAN PENDAHULUAN
1. LATAR
BELAKANG
Daerah Irigasi Batang Toru terletak di Kabupaten Tapanuli Utaradan
berada di sebelah selatan Kota Medan dan dapat ditempuh dengan
perjalanan darat sejauh 300 km dari Kota Medan. Secara
Geografis, daerah irigasi ini berada di antara 01°28‟46.37”Lintang
Utara dan antara 99°04‟02.26” Bujur Timur.
Pada saat ini daerah irigasi ini dilayani dengan menggunakan
beberapa free intake yang mengambil air dari Sungai Batang Toru.
Kondisi geografis daerah irigasi ini adalah terhampar di sepanjang
kiri dan kanan Sungai Batang Toru yang luasnya bisa diperkirakan
mencapai 3.200 ha. Namun pada saat ini areal persawahan yang
dapat dilayani menggunakan air sungai hanya areal yang dekat
dengan sungai saja, sementara itu sebagian besar areal terletak
jauh dari bendung sehingga budi daya tanaman padi hanya
bergantung kepada air hujan saja. Untuk itu perlu hamparan sawah
yang luas ini perlu dijadikan menjadi satu sistem terintegrasi dengan
mengalirkan air dari satu bangunan intake dengan menggunakan
bendung.
2. MAKSUD
DAN TUJUAN
Maksud dari kegiatan ini adalah:
1. Melakukan pekerjaan pengukuran dan pemetaan seluas ± 3.200
hektar dan
2. Membuat system planning untuk Daerah Irigasi Batang Toru
seluas ± 3.200 hektar
3. Membuat detail desain bendung untuk mengairi areal seluas ±
3.200 hektar
4. Membuat detail desain jaringan Irigasi Batang Toru seluas ±
3.200 hektar
Tujuan dari kegiatan ini adalah:
1. Menentukan skala prioritas dalam pengembangan daerah irigasi.
2. Menyiapkan dokumen perencanaan bendung untuk mengairi
areal irigasi seluas ± 3.200 hektar
3. Menyiapkan dokumen perencanaan jaringan irigasi seluas ±
3.200 hektar
3. SASARAN Sasaran yang hendak dicapai dari kegiatan ini adalah:
1. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan dan
pengembangan jaringan irigasi teknis Daerah Irigasi Batang Toru
2. Optimasi pemanfaatan Sumber Daya air yang ada
3. Terwujudnya suatu jaringan irigasi teknis yang memadai dan
efisien sehingga dapat menunjang program peningkatan produksi
pangan.
4. Terselenggaranya kegiatan operasi dan pemeliharaan (O&P)
secara efectif dan efisien di daerah irigasi ini, dimana diharapkan
pengelolaannya dapat dilaksanakan secara bertahap oleh petani /
P3A.

4. LOKASI
KEGIATAN
Lokasi pekerjaan :
Lokasi Pekerjaan Daerah Irigasi Batang Toru berada di Kabupaten
Tapanuli Utara , Provinsi Sumatera Utara. Lokasi dapat dicapai dari
ibu Kota provinsi yaitu Kota Medan lewat jalan darat dengan
kendaraan roda empat sejauh 300 Km, dari ibu kota Kabupaten
yaitu Kota Tarutung dengan kendaraan roda empat 35 Km.
5. SUMBER
PENDANAAN
a. Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai pengadaan jasa
konsultansi bersumber dari APBN dengan Kontrak Tahun Jamak
(MYC).
b. Total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk pelaksanaan kegiatan
adalah sebesar Rp. 4,903,300,000,- (Empat Miliar Sembilan Ratus
Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).
Dengan Alokasi Dana yang tersedia setiap tahun adalah sebagai
berikut sebagai Berikut :
Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 1,038,250,000-
Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 3,865,050,000,-
6. NAMA DAN
ORGANISASI
PEJABAT
PEMBUAT
KOMITMEN
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera II
Perencanaan dan Program
DATA PENUNJANG
7. DATA DASAR Pengumpulan data eksisting termasuk rencana pengembangan
wilayah sungaidan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) yang
mencakup tetapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:
a. Peta dasar skala 1: 25.000
b. Peta citra satelit
c. Peta geologi permukaan
d. Peta tata guna lahan
e. Peta RTRW
f. Data Pola dan Rencana Pengelolaan SDA
g. Data Kawasan Strategis Nasional
h. Data Topografi, Geologi, dan Geoteknik ;
i. Data Hidrologi;
j. Data Sumber Material Konstruksi;
k. Data Bangunan Hidrolik eksisting ;
l. Kondisi Irigasi;
m.Transportasi ;
n. Agronomi dan Agro-ekonomi ;
o. Sosial Ekonomi ;
p. Lingkungan;
q. Infrastruktur ;
8. STANDARD
TEKNIS
Standar dan pedoman yang dapat digunakan dalam pelaksanaan
pekerjaan:
a. KP-01 Kriteria Perencanaan - Bagian Perencanaan Jaringan

Irigasi
b. KP-02 Kriteria Perencanaan- Bagian Bangunan Utama
c. KP-03 Kriteria Perencanaan-Bagian Saluran
d. KP-04 Kriteria Perencanaan - Bagian Bangunan
e. KP-05 Kriteria Perencanaan - Bagian Petak Tersier
f. KP-06 Kriteria Perencanaan - Bagian Parameter Bangunan
g. KP-07 Kriteria Perencanaan - Bagian Standar Penggambaran
h. PT-01 Persyaratan Teknis Bagian Perencanaan Jaringan
Irigasi;
i. PT -02 Pengukuran Topografi, Standar Perencanaan Irigasi,
Ditjen Air 1986;
j. PT-03 Persyaratan Teknis Bagian Penyelidikan Geoteknik;
k. PT-04 Persyaratan Teknis Bagian Penyelidikan Model Hidrolis;
l. BI-01 Tipe Bangunan Irigasi
m. BI-02 Standar Bangunan Irigasi
n. Permen PU No. 04/PRT/M/2009 tentang Sistem Jaminan
Mutu;
o. SNI 19-6724, 2002 Tata Cara Pengukuran Kontrol Horizontal
dan SNI 19-6988, 2004 Tata Cara Pengukuran Kontrol
Vertikal;
p. SNI 19-6502.2, 2000 Tata Cara Pembuatan Peta Rupa Bumi
Skala 1 : 25000;
q. Standar Nasional Indonesia dan Pedoman Teknis terkait
lainnya yang masih berlaku.
Standar dan pedoman yang digunakan tidak terbatas seperti pada
daftar tersebut di atas tetapi juga menggunakan standar dan
pedoman lain yang terkait dan berlaku. Konsultan wajib memiliki
dan memahami seluruh standar dan pedoman tersebut diatas dan
menjadikan acuan dalam pelaksanaan pekerjaan.
9. STUDI –
STUDI
TERDAHULU
Data – data hasil studi sebelumnya yang berkaitan dengan kegiatan
ini harus dikumpulkan oleh penyedia jasa sebagai bahan acuan
10
.
REFERENSI
HUKUM
Referensi hukum untuk pelaksanaan pekerjaan ini meliputi, tetapi
tidak terbatas pada :
a. Undang – Undang No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan ;
b. Undang – Undang No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi
;
c. Undang – Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan
Negara ;
d. Undang – Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan
Negara ;
e. Undang – Undang No. 32 Tahun 2010, tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
f. Undang-undang No 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah
bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
g. Peraturan Pemerintah RI No. 27 Tahun 1999 tentang AMDAL ;
h. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan
Barang / Jasa Pemerintah ;
i. Peraturan Presiden No. 35 Tahun 2011 Tentang Perubahan

Pertama Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
j. Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
k. Peraturan Presiden No. 172 Tahun 2014 Tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
l. Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan
Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
m. Peraturan Menteri PU Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Standar
Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dan Jasa
Konsultansi ;
n. Peraturan Menteri PU Nomor 14 Tahun 2013 Tentang
Perubahan Menteri PU Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Standar
Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dan Jasa
Konsultansi.
RUANG LINGKUP
11
.
LINGKUP
KEGIATAN
Ruang lingkup pekerjaan adalah sebagai berikut :
1. Pekerjaan A : Pendahuluan
2. Pekerjaan B : Survei dan Investigasi
3. Pekerjaan C : Sistem Planning
4. Pekerjaan D : Pekerjaan AMDAL
5. Pekerjaan E : Detail Desain
6. Pekerjaan F : Pekerjaan LARAP
7. Pekerjaan G : Penyusunan Laporan dan Diskusi
A. PEKERJAAN A : PENDAHULUAN
I. Pekerjaan Persiapan administrasi Kantor dan Lapangan
Konsultan harus melakukan persiapan kegiatan awal sebelum
dimulainya kegiatan utama berupa pengumpulan dan analisis data-
data sekunder untuk kemudian disortir dan dianalisis guna bahan
analisis selanjutnya. Pengumpulan data sekunder yang dimaksud
adalah semua data dan hasil studi terdahulu yang ada di kantor
PPK Perencanaan dan Program BWSS II dan berbagai
instansipemerintah /lembaga terkait lainnyayang berkaitan dengan
studi ini.
a) Penyusunan Rencana Mutu Kontrak (RMK)
Konsultan harus menyiapkan RMK sebagai dasar untuk pedoman
mutu kegiatan yang akan dikerjakan sesuai dengan KEPMEN No.
04 Tahun 2009 Tentang Sistem Manajemen Mutu Departemen
Pekerjaan Umum, adapun beberapa ketentuan yang harus
dipenuhi dalam RMK ini adalah sbb:
- Informasi Kegiatan yaitu menguraikan penjelasan mengenai
nama paket kegiatan, kode dan nomor kontrak, sumber dana,
lokasi, lingkup pekerjaan, waktu pelaksanaan dan penanggung
jawab Penyedia Barang/Jasa;
- Sasaran Mutu yang menguraikan target pencapaian mutu yang
terukur sesuai dengan KAK/RKS;

- Struktur Organisasi yang berkaitan dengan pengawasan
pelaksanaan pekerjaan dari pihak Organisasi Unit Pelaksana
Kegiatan (SNVT/SKS/PPK) berikut organisasi konsultan
pengawas pekerjaan (bila ada pada pekerjaan konstruksi) yaitu
bagan struktur organisasi yang menjelaskan keterkaitan pihak--
pihak dalam pelaksanaan kegiatan;
- Struktur Organisasi Penyedia Barang/Jasa yaitu bagan struktur
organisasi penanggung jawab pelaksanaan pekerjaan kontrak;
- Tugas, tanggungjawab dan wewenang yaitu uraian tugas,
tanggungjawab dan wewenang masing-masing kedudukan yang
ada dalam struktur organisasi;
- Bagan alir pelaksanaan Kegiatan yaitu menguraikan urutan
proses kegiatan dari tahap persiapan sampai dengan tahap
penyerahan akhir kegiatan, termasuk kegiatan verifikasi,
validasi, monitoring, evaluasi, inspeksi dan pengujian (sesuai
keperluannya);
- Jadwal pelaksanaan kegiatan yaitu menguraikan tahapan
pelaksanaan sesuai dengan perencanaan waktu, termasuk
perencanaan bobot pekerjaan;
- Jadwal Peralatan yaitu menguraikan perencanaan penggunaan
peralatan yang diperlukan dalam setiap tahapan kegiatan;
- Jadwal Material yaitu menguraikan perencanaan penggunaan
bahan/material yang diperlukan dalam setiap tahapan kegiatan;
- Jadwal Personil yaitu menguraikan perencanaan personil,
tenaga ahli dan staff pendukung dalam setiap kegiatan sesuai
dengan kompetensi yang dipersyaratkan;
- Jadwal Arus Kas yaitu menguraikan perencanaan penerimaan
dan pengeluaran Kas (keuangan) sesuai dengan nilai kontrak;
b) Melakukan Koordinasi, diskusi dengan pihak
institusi/instansi/lembaga terkait
Konsultan Penyedia Jasa diharuskan melakukan koordinasi,
diskusi dengan pihak intitusi/instansi/lembaga terkait baik didaerah
maupun di pusat yang berhubungan dengan pekerjaan ini,
koordinasi dimaksudkan untuk mendapatkan masukan, saran
klarifikasi terkait rencana, maupun hasil kajian yang akan dan/atau
yang telah dilaksanakan.
Didalam hal melakukan koordinasi serta diskusi tersebut Konsultan
diharuskan menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan sebagai
acuan untuk didiskusikan serta mendokumentasikan dan
menyiapkan notulensinya pada setiap kali melakukan kegiatan
koordinasi, diskusi dengan pihak intitusi/instansi/lembaga terkait.
II. Pengumpulan Data Sekunder
a. Inventarisasi peta rupa bumi dengan skala 1:50.000, foto udara
atau citra satelit untuk melihat lahan eksisting;
b. Inventarisasi Gambaran Umum dan Khusus tentang Daerah
Irigasi dan lingkungan sekitar rencana kegiatan ;
c. Inventarisasi Data Topografi, Geologi, dan Geoteknik eksisting
dari studi sebelumnya;

d. Inventarisasi Data Pola dan Rencana Pengelolaan SDA di
wilayah sungai tersebut
e. Inventarisasi data Kawasan Strategis Nasional
f. Inventarisasi ketersediaan air eksisting di wilayah sungai
tersebut
g. Inventarisasi data mengenai Material Konstruksi di sekitar area
rencana kegiatan yang memungkinkan untuk dapat digunakan
pada pembangunan ;
h. Inventarisasi data Hidrologi, meteorology, hidrometri dan
Hidrogeologi dari stasiun hujan atau alat ukur di sekitar rencana
kegiatan hidrometri (hujan harian, hujan harian rata-rata, data
banjir, ketersediaan sumber air dan alternatif sumber air);
i. Inventarisasi peta geologi regional (klasifikasi tanah dan formasi
geologinya);
j. Hasil-hasil survei dan investigasi yang pernah dilakukan di
lokasi atau yang ada disekitar lokasi proyek: elevasi referensi
topografi, lokasi, nomor, dan elevasi patok BM, peta topografi
dan tanah detail, registrasi elevasi muka air, informasi sosio
ekonomi dan penggunaan lahan yang ada.
k. Inventarisi data mengenai data nota perencanaan bangunan
eksisting;
l. Data Peta Tanah, Tata Guna Lahan, dan Tutupan Lahan serta
praktek pertanian eksisting dengan data sekunder;
m. Data Gambaran mengenai transportasi sebagai gambaran
aksesibilitas proyek;
n. Inventarisasi data sosiologi dan sosial ekonomi yang terdiri dari
kondisi demografi, mata pencaharian, penggunaan air, bahan
pangan, data transmigrasi dan data statistik terkait lainnya;
o. Data mengenai Keadaan Lingkungan Infrastruktur baik yang
berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap
proyek;
p. Data mengenai Keadaan sosial politik di lokasi studi serta
identifikasi hambatan-hambatan yang mungkin timbul saat
proyek dilaksanakan.
III. Orientasi Lapangan
Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan keyakinan terhadap data
sekunder yang telah diperoleh. Kegiatan ini termasuk dalam
peninjauan ke lapangan mengenai :
a. Memastikan kesesuaian foto udara dan peta citra satelit seperti
luasan, posisi lokasi koordinat, dan ketinggian.
b. Keadaan Daerah Irigasi dan lingkungan sekitar rencana
kegiatan ;
c. Memastikan Data Pola dan Rencana Pengelolaan SDA di
wilayah sungai tersebut.
d. Kondisi Topografi & Geologi serta geoteknik bedasarakan hasil
pengamatan visual di lapangan
e. Kondisi dan potensi pengembangan Kawasan Strategis
Nasional
f. Kondisi ketersediaan air eksisting di wilayah sungai tersebut

termasuk sumber – sumber air yang dapat dimanfaatkan
g. Keadaan Material Konstruksi di sekitar area rencana kegiatan
yang memungkinkan untuk dapat digunakan pada
pembangunan ;
h. Gambaran Hidrologi, kondisi stasiun curah hujan, stasiun
klimatologi dan peilscall
i. Gambaran geologi regional secara visual (klasifikasi tanah dan
formasi geologinya);
j. Kondisi/ gambaran studi yang pernah dilakukan di lokasi
(apakah titik BM atau patok dsb masih ada di lokasi kegiatan).
k. Kondisi data nota perencanaan bangunan eksisting;
l. Kesesuaian Peta Tanah, Tata Guna Lahan, dan Tutupan Lahan
serta praktek pertanian eksisting dengan data sekunder;
m. Gambaran mengenai transportasi sebagai gambaran
aksesibilitas proyek;
n. Inventarisasi data sosiologi dan sosial ekonomi yang terdiri dari
kondisi demografi, mata pencaharian, penggunaan air, bahan
pangan, data transmigrasi dan data statistik terkait lainnya;
o. Keadaan Lingkungan Infrastruktur baik yang berpengaruh
secara langsung maupun tidak langsung terhadap proyek ;
p. Keadaan sosial politik di lokasi studi serta identifikasi hambatan-
hambatan yang mungkin timbul saat proyek dilaksanakan.
IV. Desk Study/ Kajian
a) Identifikasi Peraturan Perundangan
Dalam Kegiatan ini Konsultan agar dapat menyimpulkan peraturan
peraturan yang akan di gunakan dalam hal pengembangan
Kawasan Daerah irigasi ini sehingga di kemudian hari tidak terjadi
pertentangan ketentuen yang ada dalam peraturan perundangan
dengan perencanaan Daerah Irigasi.
b) Identifikasi Hasil Studi Terdahulu
Dalam Kegiatan ini Konsultan agar dapat menyimpulkan dan
menindaklanjuti hasil –hasil study terdahulu yang menjadi dasar dan
pertimbangan dalam perencanaan selanjutnya sehingga diperoleh
hasil perencanaan yang maksimal.
c) Identifikasi Sosial Ekonomi
i. Kajian Sosial Ekonomi dan Budaya
Dalam kegiatan ini, Konsultan Penyedia Jasa harus melakukan
survey sosial ekonomi budaya masyarakat di lokasi studi, kegiatan
tersebut dengan melakukan pengumpulan data sekunder yang
dikumpulkan dari Kantor Desa, Kecamatandan Badan PusatStatistik
Kabupaten setempat.Dari kajian data sekunder, nantinya akan
diketahui bahwa masyarakat yang akan diteliti apakah memiliki
homogenitas tinggi, baik dalam hallatar belakang pendidikan, sosial
budayamaupun mata pencaharian sehingga perlu atau
tidaknya dilakukan stratifikasi. Penentuan responden di setiap desa
dilakukan secara acak (random) dengan cara penunjukan secara
berantai di mana responden terdahulu diminta menunjuk beberapa
orang untuk menjadi koresponden berikutnya..
Hasil survey data tersebut diperlukanuntuk menganalisis masalah-

masalah sosial, ekonomi, persepsi masyarakat, budaya, serta
kearifan lokal yang diperlukan dalam rencana pembangunan suatu
proyek bahkan rencana penetapan tipe konstruksi, jenis material
dan penetapan lokasi bangunan disamping pertimbangan
pertimbangan teknis lainnya yang lebih dominan.
Beberapa data penting yang diperlukan untuk kajian sosial ekonomi
budaya masyarakat tersebut diantaranya;
o Demografi; Jumlah penduduk (jiwa), kepadatan penduduk,
jumlah dan persebaran penduduk dan struktur penduduk
berdasarkan usia dan jenis kelamin.
o Perekonomian; Produk Domestik Regiaonal Bruto (PDRB), Atas
Dasar Harga Barang (ADHB), Atas Dasar Harga Konstan
(ADHK) Kabupaten setempat yang merupakan jumlah produksi
barang dan jasayang dihasilkan pada tahun tertentu dan
dihitung berdasarkan harga pada tahun yang bersangkutan.
o Pertumbuhan Ekonomi; Tingkat pertumbuhan ekonomi daerah
dapat dilihat dari perkembangan nilai PDRB ADHK yang
disajikan secara berkala setiap tahunnya. Perbandingan nilai
PDRB ADHK tahun berjalan dengan tahun sebelumnya
merupakan angka laju pertumbuhan ekonomi pada tahun
berjalan tersebut.
o Struktur Perekonomian: Struktur Perekonomian suatu daerah
dapat dilihat dan besarnya kontribusi yang diberikan oleh
masing-masing sektor ekonomi terhadap pembentukan nilal
PDRB (ADHB maupun ADHK).
o Pendapatan Per Kapita Menurut konsep dan definisi yang
digunakan, Pendapatan per Kapita adalah hasil bagi antara
Pendapatan Regional atas dasar harga berlaku dengan jumlah
penduduk pertengahan tahun.
Hasil analisis kajian sosial ekonomi masyarakat dan budayatersebut
nantinya akan memberikan gambaran atau dampak dukungan
masyarakat terkait dengan rencana pembangunan suatu proyek,
dengan harapan meningktanya pendapatan perkapita penduduk
disektor pertanian yang akan membantu perbaikan ekonomi
masyarakat sehingga tingkat kesejahteraan penduduk wilayah
kegiatan akan dapat dicapai.
ii. Kajian Aspek finansial
Kajian pada aspek ekonomi tujuannya adalah untuk mengkaji
manfaat dan biaya bagi masyarakat secara menyeluruh. Dalam
kajian ini digunakan pendekatan analisis cost dan benefit dan
effectiveness.
Telah disebutkan diatas bahwa ASE Konsultan Penyedia Jasa harus
mengkaji kelayakan proyek, lingkup penelitiannya meliputi
kesuluruhan manfaat (benefit), beban (disbenefit), dan biaya (cost)
serta pendapatan.
1) Benefit (keuntungan);
Benefit adalah segala bentuk keuntungan atau manfaat yang
diterima oleh masyarakat. Dapat berupa arus kas atau bentuk lain,
diantaranya pembangunan D.I hasil proyek yang membuat
Intensitas tanaman dari < 100 % menjadi > 200% hal ini tentunya
diperlukan sumber air dan sistim irigasi yang baik sehingga

SID PENGEMBANGAN D.I. BATANG TORU

SID PENGEMBANGAN D.I. BATANG TORU

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Viewers also liked

Viewers also liked (20)

Similar to SID PENGEMBANGAN D.I. BATANG TORU

Similar to SID PENGEMBANGAN D.I. BATANG TORU (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (8)

SID PENGEMBANGAN D.I. BATANG TORU