Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 7, Tahun 2014.

1. Edisi VII Tahun 2014
INFOBPJS
Kesehatan
Media Internal Resmi BPJS Kesehatan
102 %
95,12 %97,32 %
Jumlah peserta
Klaim N-1
Penyelesaian Keluhan
Draft PP
Rata-rata jumlah
penyelesaian klaim
sejak berkas
lengkap sampai ke
BPJS Kesehatan
3,16
LAPORAN KINERJA
Semester I BPJS Kesehatan

2. “
“
CEO Message
Pengarah
Fachmi Idris
Penanggung Jawab
Purnawarman Basundoro
Pimpinan Umum
Ikhsan
Pimpinan Redaksi
Irfan Humaidi
Sekretaris
Rini Rachmitasari
Sekretariat
Ni Kadek M. Devi
Eko Yulianto
Paramitha Suciani
Redaktur
Diah Ismawardani
Elsa Novelia
Chandra Nurcahyo
Yuliasman
Juliana Ramdhani
Budi Setiawan
Dwi Surini
Tati Haryati Denawati
Distribusi dan Percetakan
Basuki
Anton Tri Wibowo
Buletin diterbitkan oleh:
BPJS Kesehatan
Jln. Letjen Suprapto PO BOX
1391/JKT Jakarta Pusat
Tlp. (021) 4246063, Fax.
(021) 4212940
Redaksi
Redaksi menerima tulisan artikel/opini
berkaitan dengan tema seputar Askes
maupun tema-tema kesehatan lainnya
yang relevan dengan pembaca yang ada
di Indonesia. Panjang tulisan maksimal
7.000 karakter (termasuk spasi),
dikirimkan via email ke alamat: redaksi.
infobpjskesehatan@gmail.com dilengkapi
identitas lengkap dan foto penulis
DAFTAR ISI
FOKUS
4SURATPEMBACAemail : redaksi@bpjs-kesehatan.go.id Fax : (021)
4212940
3
6
7
8
9
10
11
INFO BPJS
Kesehatan
EDISI VII TAHUN 2014
Pembaca setia Info BPJS Kesehatan,
Pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) oleh BPJS Kesehatan telah berlangsung lebih
dari 1 semester sejak diluncurkan tanggal 1 Januari
2014. Sebagai institusi yang baru saja bertransformasi,
tentunya begitu banyak perubahan serta upaya dalam
menyukseskan amanat UU Dasar 1945 dalam rangka
mensejahterakan kehidupan berbangsa. Bagaimana
kiprah BPJS Kesehatan selama lebih dari 1 semester ini
secara khusus Info BPJS Kesehatan di edisi 7 kali ini akan
mengulas capaian apa yang telah diperoleh lembaga inu.
Hal ini akan kami kupas tuntas di rubrik FOKUS.
Info BPJS Kesehatan juga menghadirkan wawancara
khusus bersama Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional
(DJSN), dalam rubrik BINCANG. Bagaimana pandangan
beliau evaluasi kinerja BPJS Kesehatan semester 1. Selain
itu, masukan serta hal-hal apa saja yang harus terus
dibenahi agar keberlangsungn program ini berkelanjutan.
Dan informasi-informasi lain seputar BPJS Kesehatan yang
kami hadirkan dalam rubrik-rubrik lain.
Memasuki edisi ke-7 Info BPJS Kesehatan, redaksi
mengucapkan terimakasih atas apresiasinya terhadap
kehadiran kembali media yang kita cintai ini. Sehingga kami
benar-benar bahagia dan tetap bersemangat menerbitkan
Info BPJS Kesehatan secara konsisten. Dengan masukan
dan saran yang secara simultan kami terima untuk
pembenahan media ini kami berupaya memberikan yang
terbaik dalam upaya memberikan informasi seputar BPJS
Kesehatan kepada seluruh pembaca.
Redaksi
SETENGAH TAHUN YANG MELELAHKAN
Yth. Redaksi
Jika peserta sedang berada di luar kota,
apakah identitas JKN dapat digunakan di
fasilitas kesehatan daerah tersebut?
Faisal Alfiansyah
Cirebon
Jawab : Identitas JKN dapat digunakan di
seluruh Indonesia dimana peserta melapor
ke Kantor Cabang terdekat untuk mendapat
surat pengantar ke faskes tingkat I di daerah
tersebut yang berlaku 1 (satu) bulan.
Salam, Redaksi
SakitDiKotaLain
D
i Gurun Sahara, gurun terluas di Afrika Utara, setiap pagi
seekor rusa bangun dan tahu bahwa ia harus berlari lebih
cepat dari singa yang tercepat atau ia akan mati dimakannya.
Sementara, di tempat yang sama, setiap pagi seekor singa bangun
dan tahu bahwa ia harus berlari lebih cepat dari rusa yang paling
lambat atau ia akan mati kelaparan karenanya. Bayangkan jika hal
itu terjadi pada diri kita. Entah anda seekor rusa atau bahkan seekor
singa, maka hari demi hari adalah sebuah perjuangan yang harus
sangat terencana karena satu kelalaian adalah akhir dari segalanya.
Pun demikian halnya dengan perjuangan di tempat kerja. Tantangan
tak pernah ada habisnya, dan kesibukan tak pernah ada putusnya.
Selama organisasi ini masih bekerja, maka tantangan dan kesibukan
adalah nafas kehidupan yang tak akan terpisah daripadanya.
Permasalahannya adalah, sudah menjadi kodrat manusia, di saat
bisnis berjalan baik-baik saja, ia akan merasa tenang, nyaman dan
kerasan di tempat kerja. Sebaliknya, ketika permasalahan, tantangan
dan kesulitan silih berganti datang melanda, tak kurang dari separuh
isi organisasi merasa tertekan dengan keadaan. Bayangkan, jika
pegawai ibarat rusa yang satu hari saja jenuh untuk berlari, maka
dampaknya sang singa akan dengan mudah memangsanya di hari
yang sama. No reason for weakness, the only thing only try, try and
try,
Ram Charan dalam bukunya “My Recovery Play Book” menegaskan,
adalah keliru besar jika pelaku bisnis bertanya, ”When will the
business climate improve?”, “Forget about waiting for normal to
return, this ini the new normal.” Artinya, terus bergerak, jangan
tunggu situasi membaik, karena ketidakpastian situasi itu adalah yang
paling normal terjadi.
Dalam cerita yang hampir sama dikatakan bahwa Jeff Immelt,
CEO General Electric, pun gusar dengan para manajernya yang
berbulan-bulan menyiapkan laporan kondisi pasar global yang sedang
menurun dan lesu. Bagi Immelt, pekerjaan menyusun laporan
seperti ini hanyalah pengalihan keadaan pada proses pembenaran
untuk hanya menunggu dan bermental lemah serta berharap kondisi
akan membaik suatu saat nanti. Daripada menunggu dan terpaku,
Immelt memecut para manajernya itu untuk berfikir secara tidak
biasa, pantang menyerah dan mencari solusi mengembangkan sayap
mencari pasar baru.
Sikap pantang menyerah adalah sikap yang tidak mudah patah
semangat dalam menghadapi berbagai rintangan, selalu bekerja keras
untuk mewujudkan tujuan, dan menganggap rintangan/ hambatan
yang selalu ada adalah peluang yang harus dituntaskan. Dalam diri
harus terpatri bahwa sikap menyerah sebelum mencapai tujuan
adalah orang-orang yang gagal dan tidak akan pernah mencapai
kesuksesan. Sebagaimana HAMKA pernah berkata, “Peluang yang
besar itu datang secara tiba-tiba.... datang tidak menentu masa...
datang di saat kita kesempitan atau kesusahan. Nilailah peluang itu
dengan secara bijaksana. Rebutlah peluang yang besar itu, karena
peluang yang besar itu boleh berlalu dengan tiba-tiba. Jangan jadikan
seribu alasan untuk tidak merebut peluang yang besar itu.”
Sikap pantang menyerah merupakan satu diantara sikap yang harus
dimiliki oleh seorang pemimpin. Kegagalan yang dialami saat memulai
pekerjaan, jangan sampai membuat patah semangat. Akan tetapi,
jadikan pengalaman itu sebagai batu loncatan agar menjadi lebih baik.
Orang-orang yang ulet dan pantang menyerah selalu mencari jalan
yang lebih baik untuk maju dan mencapai sukses. Tentu sukses yang
ditunjang oleh perjuangan, pengorbanan dan keyakinan.
Sikap pantang menyerah ini pula yang kiranya harus dimiliki setiap
Duta BPJS Kesehatan dalam menghadapi setiap tantangan.
Masuknya 30 juta Badan Usaha di tahun 2015, adalah tantangan
sekaligus peluang yang harus mampu disikapi dengan semangat
perjuangan dan kegigihan dalam mewujudkan kesuksesan. Sukses
untuk mewujudkan visi bersama, pemenuhan kesejahteraan dan basic
need bagi seluruh Rakyat Indonesia. Inilah perjuangan, bakti sekaligus
ibadah kita bagi negeri tercinta.
Direktur Utama
Fachmi Idris
Pantang Menyerah
UKP4 Berikan Nilai Biru
untukKinerjaBPJSKesehatan
Rumah Sakit Nilai Kinerja BPJS Kesehatan
Makin Positif, KetuaPerhimpunanRumahSakit
SeluruhIndonesia(PERSI)DrdrSutoto,MKes
Bincang - Ketua DJSN, Dr Chazali H
Situmorang ,PemerintahHarusPastikan
AnggarandanFasilitasKesehatan
Benefit - Yuk.. Cek Kanker Serviks
SebelumTerserang
Pelanggan - Minat Masyarakat Semakin
MeningkatSeluruhPendudukWajib
MenjadiPesertaBPJSKesehatan
Testimoni - Penderita Hemofilia
TerbantuBPJSKesehatanBiayaBerobat
Rp16JutaSebulan
Sehat - Tetap Sehat Meski Sibuk
Bekerja
Kilas & Peristiwa - Rumah Sakit
Harus Ikuti Clinical Pathway dalam
MelaksanakanProgramJKN

3. Info BPJSKesehatan edisi7Tahun2014 3
F kus
K
erja keras yang dilakukan Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, selama satu
semester tidak sia-sia. Badan hukum publik yang
dibentuk pemerintah dalam mewujudkan terlaksananya
program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi seluruh
masyarakat di Indonesia, mendapat penilaian yang baik.
Meski demikian, pembenahan terus dilakukan baik di sisi
administrasi kepesertaan maupun pelayanan di fasilitas
kesehatan. Berdasarkan hasil pelaporan pencapaian
kinerja BPJS Kesehatan ke Unit Kerja Presiden Bidang
Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4)
Triwulan II Tahun 2014, terdapat empat aspek yang sudah
mendapat penilaian yang baik (warna hijau/biru).
Pertama, tercapainya jumlah penduduk yang menjadi
peserta BPJS Kesehatan dengan capaian 102 persen dari
target Triwulan II/2014 sebanyak 119 juta jiwa (warna biru).
Seperti diketahui, target kepesertaan hingga akhir tahun
2014, ditarget 121,6 juta jiwa dan hingga akhir Juni lalu,
sudah mencapai 124.553.040 jiwa, dan pada pekan kedua
Agustus mencapai 126.487.166 jiwa. Kemudian, target 1
Januari 2019, seluruh penduduk Indonesia berjumlah 257,5
juta jiwa.
Kedua, terselesaikannya Draft Revisi PP Nomor 101 Th.
2012 tentang PBI secara tepat waktu (warna hijau). Ketiga,
tercapainya absensi klaim N-1 Fasilitas Kesehatan sampai
dengan Triwulan II/2014 sebesar 97,32 persen atau 114,49
persen dari target semula yaitu 85 persen (warna biru).
Keempat, sekitar 30.590 keluhan peserta yang diterima
BPJS Kesehatan sampai dengan Triwulan II/2014, telah
diselesaikan 29.098 keluhan atau 95,12 persen, dengan
rata-rata waktu penyelesaian keluhan selama 1,81 hari
(warna hijau). Sedangkan, aspek kelima yaitu tingkat
kesadaran (awareness) masyarakat kepada program JKN,
baru akan dinilai pada akhir tahun 2014 ini.
UKP4
Berikan Nilai Biru untuk
Kinerja BPJS Kesehatan UKP4UNIT KERJA PRESIDEN BIDANG PENGAWASAN
DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN
Melihat hasil penilaian yang dilakukan
UKP4, Direktur Utama BPJS
Kesehatan, Fachmi Idris, menyampaikan
rasa syukur dan bangga kinerja
lembaganya mampu mencapai target di
atas 100 persen. "UKP4 memberikan
nilai biru atau sebagian besar program
yang dijalankan BPJS Kesehatan,
prosentasenya melebihi 100 persen,"
kata Fachmi Idris.
Indikator yang dinilai, ditegaskan sebagaimana yang
disebutkan di depan. Yakni, jumlah kepesertaan, klaim
pembayaran ke rumah sakit, sosialisasi kepada masyarakat
(awareness), penanganan keluhan (complaint handling),
dan pembenahan regulasi.
Mengenai klaim, Fachmi, menjelaskan, lembaganya
menggunakan rumus N-1. Maksudnya, pelayanan rumah
sakit yang dilakukan pada bulan Juni, klaim tagiahan bisa
102 %
JUMLAH PESERTA
Triwulan II /2014
Direktur Utama BPJS Kesehatan
Fachmi Idris

4. Info BPJSKesehatan edisi7Tahun20144
disampaikan awal bulan berikutnya. Jika, tagihan itu disertai
dengan data lengkap, maka selambat-lambatnya 15 hari
setelah diajukan, klaim tadi sudah bisa dicairkan.
"Yang terjadi selama ini, kita justru nguber-nguber rumah
sakit agar tidak terlambat mengajukan klaim dengan
kelengkapan persyaratannya, bukan kita terlambat bayar,"
tuturnya, sembari mengatakan, berdasarkan data per 30
Juni 2014, BPJS Kesehatan telah membayarkan klaim
kepada fasilitas kesehatan sejumlah Rp16,415 triliun.
Rata-rata jumlah hari penyelesaian klaim adalah 3,16 hari
sejak berkas lengkap dari rumah sakit diajukan kepada
BPJS Kesehatan. Artinya, hal ini, jauh lebih cepat daripada
ketentuan batas waktu yang ditetapkan, selama maksimal
15 hari.
Animo MasyarakatTinggi
Dalam mempercepat target yang sudah dicanangkan,
sosialisasi sudah dilakukan sejak BPJS Kesehatan,
beroperasi, baik, melalui media elektronik, media cetak,
atau pun langsung memberikan pemahan kepada
msyarakat dan berbagai pihak soal BPJS Kesehatan.
"Penanganan berbagai keluhan melalui call centre 500400,
selama 24 jam, juga memperoleh penilaian yang cukup
bagus," jelasnya.
Untuk Sosialisasi ini secara keseluruhan akan dinilai UKP4
pada akhir tahun. Meskipun demikian, tanpa diduga atau
direkayasa, BPJS Kesehatan mendapat penghargaan
dan penilaian positif dari pihak ketiga yang independen.
Poin keempat, yang menyangkut penanganan keluhan
(complaint handling) telah dilakukan berbagai cara lewat
saluran telepon (call center) 500400.
Begitu juga soal regulasi, pihaknya sudah mengusulkan
kepada pemerintah agar dilakukan perubahan peraturan
pemerintah, diantaranya PP tentang Penerima Bantuan
Iuran (PBI).
Animo masyarakat, dijelaskan Fachmi, cukup besar
sehingga pihaknya membuka pendaftaran di saat
libur, begitu juga secara online atau website. "Untuk
pembayaran, masyarakat bisa melalui bank BRI, Bank
Mandiri, dan Bank BNI. "kalau untuk pelayanan di rumah
sakit kita sudah memberlakukan bridging system, yaitu
penggunaan fasilitas IT atau web service. "Pemberlakukan
ini, bisa memangkas waktu tunggu lebih cepat sekitar
dua jam dari sebelumnya karena registrasi peserta
hanya melalui satu pintu. Kalau jumlah rumah sakit yang
bergabung mencapai 1.551 rumah sakit lho," tuturnya.
Dirincinya, BPJS Kesehatan telah bekerjasama dengan
16.831 fasilitas kesehatan tingkat pertama yang terdiri atas
9.752 puskesmas, 3.314 dokter praktek perorangan, 1.656
klinik pratama, 1.326 klinik TNI/Polri, 778 dokter gigi praktek
mandiri, dan lima RS D Pratama.
Sekitar 1.551 fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan,
yang di dalamnya mencakup 17 RS pemerintah kelas A,
136 RS pemerintah kelas B, 292 RS pemerintah kelas
C, 157 RS pemerintah kelas D, 123 RS khusus, 134 RS
khusus jiwa, 586 RS swasta, 104 RS TNI, 10 RS Polri,
62 Klinik Utama. Selain itu, BPJS Kesehatan juga sudah
bekerjasama dengan faskes penunjang lainnya, yaitu
sebanyak 1.311 apotek dan 790 optikal di Indonesia.
Menyinggung soal kunjungan ke fasilitas kesehatan tingkat
pertama, dalam semester pertama, tercatat 26.877.974
kunjungan. Diantara itu, sekitar 5.254.741 kunjungan ke
dokter praktik perorangan, 609.399 kunjungan ke fasilitas
kesehatan TNI/Polri, 1.976.491 kunjungan ke Klinik Pratama,
18.929.689 kunjungan ke puskesmas, 107.489 kunjungan
ke dokter gigi praktek mandiri, serta 165 kunjungan ke RS
tipe D Pratama.
Secara keseluruhan, terdapat jumlah rujukan ke fasiltas
kesehatan rujukan tingkat lanjutan sebanyak 3.227.499
rujukan.Adapun, fasilitas kesehatan tingkat lanjutan,
menerima 8.261.945 kasus untuk rawat jalan dan 1.663.819
kasus untuk rawat inap.
Untuk itu, masyarakat juga tidak perlu bingung jika hendak
berurusan dengan BPJS Kesehatan. Sebab, lembaga ini,
sudah memiliki 103 kantor cabang, 367 Kantor Layanan
Operasional Kabupaten/Kota, 1.212 BPJS Kesehatan
Center. Di kawasan industri, BPJS Kesehatan telah
membuka 19 Liaison Officer.
BPJS Kesehatan juga mengembangkan skema koordinasi
manfaat atau coordination of benefit (CoB) dalam
memberikan tambahan manfaat non-medis kepada
masyarakat mampu, sudah bekerjasama dengan 30
perusahaan asuransi.
Masyarakat juga tidak perlu khawatir dalam mendapatkan
pelayanan kesehatan, karena seluruh rumah sakit
pemerintah wajib menerima peserta BPJS dan sekitar 900
rumah sakit swasta, sudah bergabung. "Untuk rumah sakit
95,12 % 97,32 %
Penyelesaian Keluhan Klaim N-1 Faskes
swasta, bergabungnya dengan BPJS Kesehatan merupakan
"captive market" dan sangat menguntungkan," tambahnya.
Jumlah iuran peserta, selama satu smester tercatat
Rp18,412 triliun dan jumlah klaim layanan kesehatan,
sebesar Rp16,415 triliun. "Masih aman kok," tuturnya.
fokus

5. Info BPJSKesehatan edisi7Tahun2014
F kus
5
K
alangan perumahsakitan harus bersatu padu untuk
mewujudkan Universal Health Coverage. Karena
Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang
dikelola BPJS Kesehatan, tidak akan merugikan rumah sakit
(RS).
Meski demikian, masih ada rumah sakit (RS) mengeluhkan
sistem pembiayaan yang diberlakukan dalam JKN, tapi
belakangan kalangan RS makin sadar jika pola pembiayaan
itu diterapkan salah satunya untuk menghindarkan
pemberian dan tindakan yang kurang rasional pada diri
pasien.
Sejak BPJS Kesehatan, dioperasionalkan,
membuat pelayanan kesehatan di rumah
sakit daerah meningkat jumlahnya,
dibanding masa pemberlakuan Jamkesda.
Peningkatan itu seiring dengan baiknya
pelayanan oleh BPJS. "Kalangan rumah
sakit makin positif menanggapi BPJS
Kesehatan. Bahkan, dalam seminar
kemarin BPJS Kesehatan, telah menjadi
Trending Topic. Hubungan rumah
sakit dengan BPJS Kesehatan, juga
makin positif," kata Ketua Umum Persi
(Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh
Indonesia), Dr dr Sutoto,MKes, kepada
Info BPJS Kesehatan.
Selama satu smester, lanjutnya, jumlah peserta yang
dilayani rumah sakit juga meningkat tapi jumlahnya variatif.
"Ada yang meningkat hingga 80 persen, ada yang 60
persen, dan ada pula yang baru 20 persen," kata Sutoto.
Dalam seminar bertaraf nasional yang berlangsung di JCC
Jakarta, semua pengelola rumah sakit menyampaikan
paparan soal BPJS Kesehatan. Selain itu, ada workshop
namun yang menjadi trending topic adalah BPJS Kesehatan
dan persoalan Ebola.
Isu-isu tentang JKN dan sistem pembiayaan, menjadi salah
satu bahasan utama. Begitu juga adanya kekhawatiran
rumah sakit akan bangrut, jika melaksanakan dan
memberikan pelayanan kepada peserta BPJS Kesehatan.
Ternyata, kata Sutoto, sejumlah pimpinan RS yang sudah
melakukan sejumlah pembenahan dengan cara mengurangi
biaya, menjadikan RS efisien. "Kelompok yang khawatir
sudah mulai menilai BPJS Kesehatan, cukup positif. Rumor,
adanya gap antara unit cost dengan tarif paket BPJS yang
akan mengakibatkan pendapatan rawat jalan dan inap akan
menurun, tidak terbukti secara signifikan," jelasnya.
Sebelum dioperasionalkan BPJS Kesehatan, kalangan
RS saat melakukan seminar memprediksi ada satu atau
dua RS yang akan bangkrut. "Itu, dulu. Tapi ada baiknya,
karena pernyataan ini, membuat pimpinan RS, makin jeli
melakukan strategi pengurangan biaya dengan langkah
audit menajemen dan peningkatan manajemen mutu dan
biaya klinik.
Audit manajemen, jelas Sutoto,
perlu dilakukan RS karena
perusahaan asuransi kesehatan
juga akan melakukan audit.
Manajemen harus menilai potensi
risiko yang terjadi. Manajemen juga
harus memonitor tenggat waktu
klaim yang harus diajukan, begitu
pula terhadap collecting period
atau periode penagihan. “Bila perlu
lakukan root cause analysis,” kata
Sutoto.
Menurutnya, manajemen mutu
dan biaya klinik, dilakukan untuk
mengidentifikasi berbagai
penghematan yang dapat dilakukan
untuk penggunaan utilitas maupun
sumber daya.Tak kalah pentingnya,
mengidentifikasi berbagai cara
untuk mengoptimalkan pendapatan
serta memberikan pelayanan
sebaik mungkin serta menjamin
keselataman pasien.
Selain itu, memberlakukan sistem
electronic data interchange (EDI)
untuk mengurangi biaya secara
signifikan dan meminimalisir
kesalahan. Pimpinan RS juga
harus terampil menjaga kepatuhan
anggota timnya membuat klaim
dan proses reimbursement yang
memanuhi syarat klaim.
"Tentu saja, perbaikan kinerja dan
analisis data dengan mengevaluasi
kinerja. Caranya, lakukan benchmarking dengan RS yang
setara tentu dengan menggunakan alat analitik. Fokus pula
pada area peningkatan revenue dan pengurangan biaya
tanpa mengurangi mutu layanan. Itu semua menghindari
kekhawatiran itu. Hasilnya, positif," tuturnya.
Persoalan tarif, bagi rumah sakit pemerintah, tidak menjadi
persoalan namun bagi RS swasta, disampaikan perlu
adanya perbaikan tarif yang ditentukan pemerintah seperti
dalam INA CBGs. "Untuk rumah sakit swasta masih perlu
adanya edukasi dan diagnosi. Apalagi, terkait dengan aturan
yang diberlakukan awal September kemarin," tambahnya.
Dalam merealisasi pelayanan peserta BPJS Kesehatan,
Sutoto, juga mengakui, adanya kesulitan tentang pasien
yang harus masuk ICU atau pun yang menjalani rawat
inap. Semua ini disebabkan adanya keterbatasan tempat.
Begitu juga, bagi pasien yang memiliki penyakit tertentu
dan harus dirawat di rumah sakit khusus, juga measih
menyisakan persoalan karena tempatnya terbatas."Rumah
sakit Bandungm Siloam, Sutoto, RS Islam, menyampaikan
paparan, selama satu smester melayani peserta BPJS
Kesehatan. Secara umum, memang positif sih," tegasnya.
Misalnya, RSUD Embung Fatimah, yang menjadi RS
rujukan bagi hampir seluruh daerah di Kepri, seperti Natuna
dan Lingga, jumlah pasien meningkat. namun, hingga
kini, menurut pimpinan rumah sakit ini, Fadillah, hampir
tidak ada klaim yang ditolak BPJS Kesehatan. "Kendala
dalam pencairannya biasanya karena tidak sesuai prosedur,
misalnya dokter lupa menandatangai dokumen atau
perawat lupa memasukkan data on line. Ada juga pasien
belum terdaftar dalam BPJS, begitu mereka sampai di
sini, baru daftar BPJS. Tapi semuanya bisa ditangani," urai
Sutoto.
Rumah Sakit
Nilai Kinerja BPJS Kesehatan
Makin Positif
RSUD Embung Fatimah Kota Batam, Kepulauan Riau
mengajukan klaim sekitar Rp20 miliar hingga semester I
tahun 2014 untuk biaya rawat inap dan rawat jalan pasien,
kepada BPJS Kesehatan. Sebanyak Rp18 miliar dari Rp20
miliar, sudah dibayarkan. Sisanya masih dalam tahap
verifikasi."Untuk mencairkan dana yang diajukan, BPJS
Kesehatan akan melakukan verifikasi menggunakan 11
indikator yang sudah ditetapkan. Pembayaran klaim itu
dilakukan tiap bulan, setelah pengajuan biaya pengobatan
lolos verifikasi tim dari BPJS Kesehatan,“ ujarnya.
Sejumlah rumah sakit lain, juga memaparkan hal senada
dan memberikan evaluasi kinerja BPJS Kesehatan, selama
satu smester. Hasilnya, banyak positifnya, dibandingkan
kekhawatiran yang selama ini, mewarnai pengelola rumah
sakit.
Dr Sutoto, menjelaskan, kegiatan yang diselenggarakan di
Jakarta Convention Centre (JCC), diikuti lebih dari 1.200
peserta seminar dan pameran Hospital Expo, melibatkan
465 perusahaan dengan 751 booth."Inti bahasan ya, soal
BPJS Kesehatan. Sistem Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) tidak akan merugikan rumah sakit," tuturnya.
Hingga kini, belum semua rumah sakit melayani pasien
BPJS Kesehatan. Karena masih menunggu aturan baru.
Ada juga yang memiliki alasan lain. Namun, bagi yang
sudah bergabung dengan BPJS Kesehatan, memberikan
paparan dalam seminar bahwa kinerja BPJS Kesehatan,
selama satu smester dianggap positif. Kalangan rumah
sakit ternyata tidak dirugikan.
"Persoalan utamanya, ya antara suplai dan deman tak
berimbang sehingga peserta BPJS Kesehatan, sering
menyampaikan keluhan. Soal tarif juga masih diperlukan
penyempurnaan biar semua rumah sakit bisa memberikan
pelayanan secara prima," terangnya.
Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI)
Dr dr Sutoto, MKes

6. Info BPJSKesehatan edisi7Tahun2014
BINCANG
6
P
embangunan sektor kesehatan menjadi
salah satu prioritas penting dalam agenda
pembagunan nasional. Setelah enam bulan lebih
dioperasionalkan BPJS kesehatan, selangkah
demi selangkah, cita-cita pemerintah, mulai dirasakan
masyarakat. Terutama masyarakat miskin.
Orang miskin adalah orang yang sulit mencukupi kebutuhan
makan, sulit berobat di kala sakit, sulit menyekolahkan
putra-putrinya, tidak punya tempat berteduh, dan
seterusnya. Kini, persoalan kesehatan yang selama ini,
mengeruk uang cukup banyak jika harus berobat ke rumah
sakit, tidak lagi dirasakan. Semua diberikan secara gratis
karena sistem yang diberlakukan dalam BPJS Kesehatan
adalah gotong royong. Yang kaya membantu yang miskin
atau yang kuat membantu yang lemah melalui sebauh
asuransi kesehatan.
Namun, setelah enam bulan lebih dioperasionalkan,
jaminan kesehatan masyarakat, masih banyak menuai
masalah. Oleh karena itu, semua yang menjadi kendala di
lapangan hendaknya dianggap sebagai sebuah tantangan
yang harus segera diselesaikan. Bagaimana evaluasi yang
dilakukan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), berikut
petikan penuturan Ketua DJSN, Dr Chazali H Situmorang.
BPJS Kesehatan sudah beroperasi selama enam bulan
lebih, seperti apa evaluasi yang dilakukan DJSN ?
Begini, Program JKN merupakan asuransi sosial, bukan
pengobatan gratis.Sehingga, ada sifat kegotongroyongan
antara kalangan yang mampu dan miskin pada sektor
kesehatan ini. Nah, banyak masyarakat miskin yang
sebelumnya, mengeluhkan karena besarnya biaya
kesehatan saat dirawat di rumah sakit, kini bisa tersenyum.
Semua biaya perawatan saat sakit ditanggung BPJS
Kesehatan.
Meski masih ada kendala di lapangan karena belum
standarnya pelayanan kesehatan, baik di tingkat primer
atau pun di rumah sakit, tetapi masyarakat mulai menikmati
pelayanan kesehatan.
Memang, BPJS Kesehatan, secara kontinyu melakukan
evaluasi dan berupaya, terus memperbaiki dan
meyempurnakan pengelolaan jaminan kesehatan untuk
memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dalam
memperoleh manfaat dari jaminan pemeliharaan dan
perlindungan masyarakat.
Hanya saja, upaya yang sudah dilakukan
masih juga menyisakan berbagai
persoalan. terkait dengan kepesertaan
adalah masih perlu perhatian pemerintah
terhadap para gepeng, penderita kusta,
orang terlantar, sakit jiwa dan penghuni
lapas. Mereka masih jauh dari program
layanan BPJS kesehatan.
Sedangkan, terkait fasilitas kesehatan
(faskes), yang harus segera diperbaiki
pemerintah baru adalah peningkatan
pelayanan dalam bentuk ruang rawat, loket
Jaminan Kesehatan yang seharusnya tidak
terpisah dengan pelayanan umum, belum
KetuaDJSN,DrChazaliHSitumorang
Pemerintah Harus
Pastikan Anggaran
dan Fasilitas
Kesehatan
baiknya mekanisme rujukan dan belum e-catalog 2014. Ini
yang harus menjadi perhatian utama pemerintah baru.
Bagaimana dengan ketersediaan obat-obatan ?
Nah, itu juga masih menjadi persoalan di lapangan.
Ketersediaaan obat, memang masuk kategori hal yang
cukup penting. Sebab, peserta BPJS Kesehatan masih sulit
mendapatkan akses obat-obatan yang memadai. Masih
banyak pembatasan obat. Selain itu banyak ditemui tidak
adanya ketersediaan obat, sehingga menghambat proses
penyembuhan. Tapi tidak semua pelayanan kesehatan
mengalami seperti itu. ya, ada beberapa seperti itu.
Pemerintah yang baru nanti, hendaknya bisa memastikan
regulasi yang ada telah mendukung kinerja untuk melayani
masyarakat. Pemerintah baru juga bisa memastikan
anggaran, sarana dan fasilitas kesehatan. Selain itu juga
bisa menentukan nilai keekonomian yang wajar terkait
besarnya iuran Non PBI.
Pemerintah baru juga harus menyiapkan Sumber Daya
Manusia (SDM) yang berkualitas, sehingga mampu
mendorong kinerja BPJS Kesehatan sesuai dengan
tuntutan tugas dan kewenangan yang diberikan.
Bukankah soal obat sudah didukung 24 perusahaan
farmasi ?
Benar. International Pharmaceutical Group (IPMG), yang
beranggotakan 24 perusahaan farmasi menjamin akan
ketersediaannya. Pihak yang telah mengikat kerjasama
dengan BPJS Kesehatan ini akan terus melakukan
perbaikan dalam hal pengadaan obat-obatan.
Cuma, kita juga akan melakukan penelitian dan
pengembangan untuk mendapatkan obat-obatan yang
aman serta memenuhi kualitas internasional. Pokoknya,
implementasi di lapangan semuanya harus sukses,
karena program ini bagian dari proses mensejahterakan
masyarakat yang tertuang dalam Undang-Undang.
Apa evaluasi DJSN terkait dengan tarif yang
diberlakukan selama ini ?
Oh, itu sih pasti kita soroti secara khusus. Intinya,
Kemenkes perlu memastikan pembiayaan INA CBG’S telah
sesuai dengan biaya pelayanan kesehatan yang mewakili
regionalisasi fasilitas kesehatan. termasuk, kebijakan yang
berkaitan dengan ketersediaan obat di setiap FKTP Tk.I dan
FKTP Tk.II, mutu obat yang terjamin dengan kendali biaya
proporsional.
Kemenkes juga perlu menghitung ulang besarnya iuran
bagi PBI (Penerima Bantuan Iuran) dan besarnya iuran
bagi Non PBI sehingga menemukan nilai keekonomian
yang wajar. Hal ini akan mendorong semua FKTP sukarela
bekerjasama dengan memberikan pelayanan kepada
peserta BPJS Kesehatan.
Langkah ini, belum selesai, evaluasi terus dilakukan agar
pelayanan kesehatan yang dilakukan pengelola kesehatan
sesuai dengan aturan main yang ada. Kemenkes perlu
mendorong kinerja BPJS Kesehatan sesuai dengan
tuntutan tugas dan kewenangan yang diberikan.
Besaran premi pun perlu ditinjau ulang, karena harga obat
juga mulai naik. Begini, rasio penduduk yang dilayani oleh
pusat layanan kesehatan primer seperti Puskesmas masih
berkisar antara 11 ribu hingga 12 ribu. Padahal menurut
hitungan DJSN, sebuah puskesmas, klinik atau dokter
swasta maksimal hanya bisa melayani 3000 peserta
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Karena itu, perlunya dikaji ulang besaran premi bagi
penerima PBI. Terlebih saat ini terjadi kenaikan harga
barang-barang termasuk tarif dasar listrik dan gas.
Kita, juga sudah secara rinci memberikan rekomendasi
perbaikan di masa mendatang.
Apa saja rekomendasi atau evaluasi operasional BPJS
Kesehatan setelah enam bulan lebih ?
Ringkasnya, begini, pertama pemerintah melalui
Kementerian dan Lembaga terkait perlu memastikan
regulasi yang ada telah mendukung kinerja pelayanan
fasilitas kesehatan kepada peserta. Kedua, pemerintah
dan pemerintah daerah perlu memastikan ketersediaan
anggaran untuk penyediaan fasilitas kesehatan dan alat
kesehatan untuk menjamin kecukupan pasokan.
Selanjutnya, pemerintah melalui Kementerian dan
Lembaga terkait perlu memastikan pembiayaan Indonesia
Case Based Groups (INA CBG’S) telah sesuai dengan biaya
pelayanan kesehatan yang mewakili regionalisasi fasilitas
kesehatan.
Ini, termasuk kebijakan yang berkaitan dengan ketersediaan
obat di setiap fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) Tk
I dan FKTP Tk II, mutu obat yang terjamin dengan kendali
biaya yang proporsional. Keempat, perlu menghitung
ulang besarnya iuran bagi penerima bantuan iuran (PBI),
dan besarnya iuran bagi non-PBI, sehingga menemukan
nilai keekonomian yang wajar, dan mendorong semua
FKTP untuk dengan sukarela bekerja sama dengan Badan
Penyelenggara Jaminanan Sosial (BPJS) Kesehatan
memberikan pelayanan kepada peserta BPJS Kesehatan.
Kementerian Hukum dan HAM bersama kementerian/
lembaga terkait perlu melakukan general review atas
regulasi Jaminan Kesehatan Nasional. DJSN akan
melakukan inisiasi mengundang kementerian/lembaga
terkait.
Kementerian Sosial agar segera menindaklanjuti proses
verifikasi peserta PBI selama semester 1 2014. Ketujuh,
mendorong kinerja BPJS Kesehatan sesuai dengan
tuntutan tugas dan kewenangan yang diberikan.

7. Info BPJSKesehatan edisi7Tahun2014
BENEFIT B
7
S
ebelum jatuh sakit lebih baik mencegahnya karena
mencegah memang lebih baik dari mengobati.
Kini, program jaminan kesehatan nasional (JKN)
memberi kesempatan kepada para perempuan
untuk memeriksakan dirinya untuk mendeteksi secara dini
kanker leher rahim atau dikenal dengan kanker serviks.
Kanker serviks merupakan kanker terganas nomor dua
setelah kanker payudara. Jumlah penderitanya di Indonesia
pun terbilang tinggi. Setiap hari ada 40 kasus baru, 20
orang diantara meninggal. Artinya setiap hari satu jam ada
satu perempuan meninggal karenanya kanker serviks.
Ini berarti setiap jamnya ada seorang perempuan yang
meninggal akibat kanker serviks di Indonesia.
Oleh karena itu, setiap perempuan harus waspada karena
kanker serviks mengintai kelemahan kita lalu menyerang
tubuh kita. Apalagi, kanker serviks biasanya tidak disertai
gejala khusus pada tahap awalnya, sehingga penderita
baru merasa sakit jika kanker serviks yang diidap sudah
mencapai tahap lanjutan.
Untuk mengantisipasi terjadinya kanker serviks, BPJS
Kesehatan memberikan kesempatan kepada para
perempuan untuk memeriksakan diri ke Puskesmas.
Semakin cepat semakin baik untuk mengetahui apakah
ada indikasi kanker serviks. Karena sulit dideteksi,
diharapkan masyarakat memiliki kesadaran diri untuk
melakukan skrining kesehatan sebagai upaya pencegahan.
Skrining kesehatan untuk kanker serviks ini adalah layanan
kesehatan deteksi dini yang disediakan BPJS Kesehatan
secara gratis.
Kegiatan deteksi dini kanker serviks ini sudah digencarkan
sejak BPJS Kesehatan masih berbentuk PT Askes. Namun
berbeda dengan sebelumnya, kali ini metode deteksi dini
dilakukan dengan dua cara, yaitu papsmear dan inspeksi
visual asetat (IVA).
Peserta BPJS Kesehatan yang ingin melakukan deteksi
dini kanker serviks dapat menandatangani formulir
permohonan pelayanan pemeriksaan deteksi kanker di
Kantor Cabang BPJS Kesehatan. Selanjutnya, peserta bisa
mengunjungi fasilitas kesehatan tingkat pertama yang
memiliki pelayanan papsmear dan IVA, untuk melakukan
pemeriksaan papsmear maupun Inspeksi Visual Asetat
(IVA).
Jika dari hasil pemeriksaan IVA peserta tersebut
terdiagnosa menderita kanker serviks, maka dapat
dilakukan krioterapi. Krioterapi adalah metode pengobatan
kanker leher rahim dengan melakukan perusakan sel-sel
pra-kanker dengan cara dibekukan (dengan membentuk
bola es pada permukaan leher rahim). Tindakan ini dapat
dilakukan di fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti
Puskesmas oleh dokter umum/dokter spesialis kebidanan
yang terlatih. Selanjutnya, peserta BPJS Kesehatan dapat
memperoleh pengobatan lebih lanjut jika diperlukan.
Berdasarkan data Subdit Kanker Direktorat Pengendalian
Penyakit Tidak Menular (PPTM) Kementerian Kesehatan RI
per 20 Januari 2014, jumlah perempuan seluruh Indonesia
umur 30-50 tahun adalah 36.761.000. Sejak tahun 2007-
2013 deteksi dini yang telah dilakukan sebanyak 644.951
orang (1,75 persen) dengan jumlah Inspeksi Visual dengan
Asam Asetat 3-5 persen (IVA) positif berjumlah 28.850
orang (4,47 persen). Dari data tersebut, suspect kanker
leher rahim sebanyak 840 orang (1,3 per 1000 penduduk)
dan suspect benjolan (tumor) payudara 1.682 orang (2,6 per
1000 penduduk).
Kenyataan saat ini, meskipun BPJS Kesehatan telah
memberikan jaminan untuk mendeksi secara dini atau
skrining kanker serviks, namun masih sulit menyakinkan
perempuan untuk memeriksakan diri. Sementara,
Kementerian Kesehatan mempunyai target untuk
memenuhi cakupan 80 persen perempuan melakukan
skrining kanker serviks (kanker leher rahim) pada 2025.
Banyak hal yang dapat mempengaruhi rendahnya capaian
deteksi dini kanker leher rahim dan payudara. Hal itu
disebabkan antara lain masih rendahnya kesadaran dan
pengetahuan masyarakat mengenai penyakit kanker;
ketakutan para wanita terhadap pemeriksaan; belum
adanya program deteksi dini massal yang terorganisasi
secara maksimal; sulitnya suami untuk mengizinkan
istrinya menjalani pemeriksaan; serta faktor sosial kultur di
masyarakat, seperti mitos ataupun kepercayaan terhadap
pengobatan tradisional yang belum terbukti secara ilmiah.
Melihat risiko besar yang dialami perempuan, BPJS
Kesehatan melakukan upaya pencegahan dan pengobatan
untuk mengatasi kanker serviks. Penyakit yang disebabkan
oleh human papiloma virus (HPV) ini yang menular antara
lain karena pola hidup tidak sehat, sering berganti-ganti
pasangan, hubungan seksual sebelum berusia 20 tahun,
dan pengaruh nikotin.
Terkait kebersihan diri, virus HPV bisa berpindah dari
tangan seseorang yang menyentuh daerah genital
kemudian virus menyerang leher rahim. Kloset pun bisa
menjadi sumber penularan kanker serviks. Jika closet di
toilet umum terdapat virus penyebab kanker serviks dari
penderita yang menggunakan closet tersebut, maka virus
HPV bisa berpindah ke daerah genital kita. Oleh karena
itu, pastikan closet umum yang akan kita gunakan dalam
keadaan bersih.
Gaya hidup yang kurang sehat dapat menjadi pemicu
meningkatnya jumlah penderita kanker ini. Kebiasaan
merokok, kurang mengkonsumsi vitamin C, vitamin E ,dan
asam folat juga dapat menjadi pemicu berkembangnya
virus HPV. Dengan mengkonsumsi makanan bergizi akan
membuat daya tahan tubuh meningkat sehingga mampu
mengusir virus HPV.
Pada tahap awal kanker serviks sering tidak terdeteksi
sama sekali kecuali terjadi infeksi dengan tanda seperti
keputihan. Bisa juga diketahui setelah terjadi pendarahan
vagina di luar masa menstruasi, keluhan sakit pendarahan
setelah berhubungan intim dan infeksi saluran pada
kandung kemih. Pada stadium lanjut mengakibatkan rasa
sakit pada panggul, pendarahan, nafsu makan hilang, berat
badan menurun, anemia karena pendarahan.
Proses terjadinya kanker serviks membutuhkan waktu
yang lama yaitu antara 10 hingga 20 tahun setelah
terinfeksi HPV. Sehingga wajar saja, pada tahap awal
perkembangannya, kanker serviks sulit dideteksi. Untuk itu,
perempuan disarankan untuk melakukan papsmear minimal
dua tahun sekali dan melalukan tes IVA (inspeksi visual
dengan asam asetat).
Pemeriksaan papsmear adalah pemeriksaan dengan
mengambil contoh sel-sel leher rahim, kemudian dianalisa
untuk mendeteksi dini kanker leher rahim. Melalui
papsmear bisa ditemukan adanya infeksi HPV dan sel-sel
yang abnormal yang dapat berubah menjadi sel kanker. Jika
diketahui sejak dini atau tahap awal infeksi, maka dapat
segera dilakukan tindakan pencegahan dan pengobatan
agar tidak menjadi lebih parah lagi.
Papsmear dianjurkan dilakukan oleh setiap perempuan,
utamanya yang sudah berkeluarga dan sudah pernah
melahirkan. Pemeriksaan papsmear secara rutin merupakan
langkah pencegahan kanker serviks.
Papsmear sebaiknya dilakukan sekitar 5 hari setelah
haid atau menstruasi atau 10 hingga 20 hari setelah hari
pertama haid, agar leher rahim bersih dari sisa-sisa darah
haid. Selain itu, disarankan dua hari sebelum papsmear,
sebaiknya tidak membersihkan vagina dengan krim atau
sabun apa pun, dan tidak melakukan penyemprotan obat
atau larutan tertentu ke arah liang vagina.
Sebelum papsmear hindari penggunaan tampon atau obat-
obatan yang dimasukkan ke dalam vagina, misalnya jeli
untuk KB dan menghindari dahulu hubungan intim suami
istri. Sebaiknya tidak mandi berendam menjelang pap
smear, karena dikhawatirkan ketika berendam ada sisa-sisa
sabun yang tertinggal atau masuk ke vagina.
Jika Anda keputihan, beritahukan kepada orang yang
memeriksa, termasuk semua keluhan yang Anda rasakan.
Misalnya terasa gatal-gatal, sakit atau panas (seperti
terbakar) di vagina. Dan, jika hasil pap smear yang lalu
kurang bagus (abnormal), jangan lupa memberitahukannya
kepada dokter.
Salah satu provider BPJS Kesehatan di Kota Salatiga, Klinik
Citra Medika, juga telah bekerjasama dengan Laboratorium
Klinik Prodia yang memiliki program peduli terhadap
perempuan dan kanker serviks. Bagi pasien peserta
(perempuan) BPJS Kesehatan di klinik tersebut dapat
mengajukan permohonan untuk mengikuti tes papsmear
dengan syarat berusia 30 tahun dan telah menikah,
mengajukan permohonan untuk dilakukan tes papsmear
ke klinik, mengisi formulir yang telah disediakan BPJS
Kesehatan dan Prodia, lalu datang dan mendaftarkan diri ke
Laboratorium Klinik Prodia. Biaya gratis karena ditanggung
oleh BPJS Kesehatan.
Selain metode papsmear yang dinilai realtif cukup mahal
untuk mencakup semua kalangan. Kini, metode Inspeksi
Visual Asam Asetat (IVA) juga menjadi pilihan untuk
mendeteksi kanker serviks dengan akurat.
Salah satu pihak yang merekomendasikan tes IVA adalah
Yayasan Kanker Indonesia (YKI). Ketua YKI Pusat Nila
Moeloek mengatakan, akurasi tes IVA pun hampir sama
dengan tes papsmear. Bahkan, tes IVA sudah dapat
mendeteksi sel pre-kanker. Sel pre-kanker merupakan sel
yang belum menjadi sel kanker namun besar kemungkinan
untuk menjadi sel kanker. Tes IVA sudah bisa mencapai
akurasi 70 persen. Ini tentu sudah cukup baik daripada
tidak sama sekali.
Tenaga kesehatan yang menganalisa hasil tes belum cukup
terlatih agar bisa melihat hasil tes IVA. Titik-titik putih di
hasil tes bisa berarti positif, bisa berarti tidak. Maka untuk
dapat menganalisanya dengan tepat, tenaga kesehatan
harus terus berlatih. Untuk membandingkan akurasi tes IVA
dan papsmear, Kepal Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dien
Emawati memaparkan hasil pemeriksaan tahun 2012 pada
50.902 perempuan.
Para peserta melakukan dua metode pemeriksaan.
Hasilnya 3,2 persen peserta positif setelah di tes IVA.
Sementara pada tes papsmear sebanyak 3,64 persen
peserta mendapat hasil positif.
Hal yang perlu diketahui adalah, faktor risiko pendukung
terjadinya kanker leher rahim di antaranya: kawin usia muda
(dibawah 20 tahun), mitra seksual yang berganti-ganti
Infeksi pada kelamin (Infeksi Menular Seksual), banyak
melahirkan anak, merokok, kekurangan vitamin A, C, atau
E.
Gejala klinis Kanker leher rahim tidak menimbulkan
keluhan atau gejala pada tahap awal. Gejala klinis hanya
terasa pada stadium kanker yang sudah lanjut, di antaranya:
keputihan yang berbau dan bercampur darah, pendarahan
diluar haid, pendarahan saat sanggama, nyeri panggul leher
rahim yang terpapar virus HPV berpotensi menjadi kanker
dalam waktu 3-17 tahun, jika tidak dilakukan tindakan
pencegahan.
Jadi, untuk mencegah kanker serviks jangan menunggu
sampai gejala klinis datang. Yang paling efektif, segeralah
lakukan pemeriksaan untuk deteksi dini kanker leher rahim
secara rutin dan berkala minimal 3 tahun sekali, dengan
cara: papsmear yang sudah dikenal masyarakat tes IVA
(Inspeksi Visual dengan Asam Asetat).
Yuk.. Cek Kanker Serviks
Sebelum Terserang

8. Info BPJSKesehatan edisi7Tahun2014
PELANGGAN
8
M
inat masyarakat terhadap jaminan kesehatan yang
diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial (BPJS) Kesehatan terus meningkat. Kini,
hingga 12 September 2014 jumlahnya sudah menembus
127.716.365 jiwa. Untuk peserta eks Jamsostek dan
peserta dari badan usaha baru sebanyak 9.657.171 peserta.
Sedangkan peserta mandiri dari pekerja bukan penerima
upah sudah tercatat 5.210.622 jiwa
Jumlah peserta saat ini sudah mencapai target kepesertaan
yaitu minimal sekitar 121 juta jiwa dalam tahun 2014. Meski
demikian, Direktur Hukum, Komunikasi, dan Hubungan
antar Lembaga BPJS Kesehatan Purnawarman Basundoro,
terus berupaya untuk mempercepat cakupan kepesertaan
atau lebih cepat dari target mencakup seluruh penduduk
Indonesia yang sudah mencapai 257,5 juta jiwa pada 2019.
Langkah yang dilakukan untuk mempercepat cakupan
kepesertaan antara lain dengan membuka pendaftaran
secara online di kantor-kantor cabang Bank BNI, BRI, dan
Bank Mandiri. Ketiga bank ini sudah bekerjasama dengan
BPJS Kesehatan untuk menerima pembayaran premi dari
peserta. Sesuai Undang-Undang No 24 tahun 2011 BPJS
seluruh penduduk di Indonesia wajib menjadi peserta
BPJS Kesehatan, termasuk orang asing yang bekerja paling
singkat enam bulan di Indonesia.
Manajemen pelayanan kesehatan dengan proses bisnis
yang profesional pun terus ditingkatkan, mulai dari
pengelolaan kontrak kerja, mekanisme, pengajuan klaim,
semapi dengan mekanisme pembayaran ke fasilitas
kesehatan.
Peserta BPJS Kesehatan juga bisa mempunyai polis dari
asuransi kesehatan swasta, karena BPJS Kesehatan telah
bekerjasama dengan 30 perusahaan asuransi dengan
mekanisme koordinasi manfaat (coordinating on benefit/
CoB). Kerjasama ini memungkinkan pembayaran premi
atau iuran premi melalui satu pintu atau tidak perlu dobel
membayar premi, tetapi mendapat manfaat yang lebih
tinggi dari standar yang ditentukan aturan BPJS Kesehatan.
Informasi teknologi yang kini sudah canggih juga
dimanfaatkan oleh BPJS Kesehatan untuk mempermudah
peserta mendapat informasi selengkap mungkin dari
program jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh
BPJS Kesehatan. Selain pendafataran secara online,
mencetak kartu identitias peserta secara mandiri melalui
online atau e-ID, dan pendafataran pelayanan di rumah sakit
secara mandiri melalui komputer, BPJS Kesehatan terus
mengembangkan informasi teknologi untuk memudahkan
peserta dan pemberi layanan kesehatan.
Untuk mengetahui informasi tentang data peserta, bisa
dilakukan melalui telepon seluler yaitu dengan mengetik
noka<spasi> NIK lalu kirim ke 08113699977 atau ke
085319305620. Kini, tengah disiapkan program seperti
memilih atau mengubah fasilitas kesehatan primer.
Selain itu, peserta juga bisa mengecek tagihan, melalui
telepon seluler dengan mengetik tagihan<spasi>kode
badan usaha (nama badan usaha) kirim ke 08113699977
atau ke 085319305620.
Minat Masyarakat Semakin Meningkat
Seluruh Penduduk Wajib
Menjadi Peserta BPJS Kesehatan
No. Uraian
Jumlah Peserta
Per 30 Juni 2014
A. Penerima Bantuan Iuran 86.400.000
B. Bukan Pekerja Pemerima Bantuan Iuran
1 Pekerja Penerima Upah (PPU) 11.390.402
a. PNS 2.486.424
b. TNI/ POLRI/ PNS Kemhan/ Polri 8.749
c. Pejabat Negara (PN) 68.170
d. Pegawai Swasta/BUMN Lainya 9.807.882
e. Pekerja Penerima Upah Selain a) - e) -
g. Warga Asing Bekerja ≥ 6 Bulan -
Sub Total 1 23.761.627
2 Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)
a. Pekerja Mandiri 3.565.240
b. PBPU Selain PM -
Sub Total 2 3.565.240
3 Bukan Pekerja (BP)
a. Investor 52
b. Pemberi Kerja 931
c. Penerima Pensiunan (PP) Eks Askes Sosial 4.459.306
d. Veteran 444.702
e. Perintis Kemerdekaan (PK) 2.746
f. BP Mampu Bayar Selain a) - e) 14.384
Sub Total 3 4.922.121
Total B 32.248.988
C. JAMKESDA dan PJKMU Askes (transisi) 5.904.052
TOTAL 124.553.040
Jumlah Peserta BPJS Kesehatan Per - 30 Juni 2014

9. Info BPJSKesehatan edisi7Tahun2014
TESTIMONI
9
S
etiap keluarga selalu berharap memiliki anak yang
sehat. Namun, ada kalanya Tuhan memberi tidak
sesuai dengan apa yang kita inginkan. Disitulah
kita diuji untuk bersabar. Perasaan sedih dan
kecewa dialami oleh pasangan suami istri Asep Ruswiyadi -
Tri Yuliani, ketika diketahui anaknya menderita hemofilia.
Saat anak pertamanya, Muhammad Ade Nastiar, 18 tahun
lalu, semua keluarga menyambut dengan suka cita, namun
kegembiraan itu tak berlangsung lama. Pada usia lima
bulan, Ade mulai rewel dan sering menangis, bahkan
pernah menangis semalam suntuk, keesokan harinya,
ditubuhnya muncul lebam biru seperti memar karena
terjatuh atau terkena benturan.
“Saat, kami bingung. Tetangga mengira kami tidak bisa
mengurus anak. Ada juga yang mengira anak saya terkena
“kesambet” (kemasukan roh jahat – Red) dan harus segera
dipanggilkan dukun atau “orang pintar” untuk mengusir
dari dalam tubuh anak saya,” kata Asep kepada Info BPJS
Kesehatan.
Asep dan istrinya, meskipun bingung mendengar berbagai
pendapat tetangga sekitarnya, namun orangtua Ade ini
tetap berusaha berfikir jernih. Akhirnya, mereka putuskan
untuk memeriksakan putra pertamanya itu ke dokter di
Tangerang, Banten, tak jauh dari rumahnya. Kemudian,
dokter menyarankan untuk periksa di rumah sakit karena
gejala yang dialami anaknya, salah satu gejala hemofilia.
Dokter itu pun menjelaskan tentang hemofilia adalah
kelainan pada darah seseorang tidak menggumpal
atau membeku dengan sendirinya. Proses pembekuan
yang terjadi pada anak yang menderita hemofolia akan
berlangsung lama bahkan sulit membeku dibanding dengan
anak normal lainnya. Ada zat tubuh yang menarik trombosit
saat akan bekerja menutup luka, sehingga darah sulit
membeku, dan muncullah memar di permukaan kulit.
Hemofilia hampir selalu mempengaruhi anak laki-laki
karena penyakit ini merupakan kelainan genetik terkait-X,
ditularkan dari ibu ke anak. Anak laki-laki mendapatkan
kromosom X dari ibu mereka dan kromosom Y dari ayah
mereka. Sedangkan pada anak perempuan kemungkinan
mengalami hemofolia dapat terjadi akan tetapi tidak
mengakibatkan anaknya untuk membawa keturunan
hemofolia.
Menurut dokter pun demikian, ibunda Ade membawa
keturunan hemophilia. Terbukti, adik kandung Ade yaitu
Yusup Jaka Nugraha, 13, juga mengidap hemophilia. Siswa
SMP Negeri 15 Tangerang ini pun harus ekstra hati-hati
dalam menjalankan kegiatan sehari-hari dan menghindari
kegiatan yang berisiko adu fisik dan terbentur. Hal ini untuk
menghindari terjadinya pendarahan.
“Memang serba salah jadinya. Anak-anak perlu
bersosialisasi dengan teman-teman sebayanya, bermain
dan bergembira. Tetapi, karena keterbatasannya karena
hemofilia, anak saya harus dibatasi kegiatannya. Tidak
mudah tapi harus dijalani dengan tawakal dan tetap
bersyukur,” kata Asep dengan suara lirih.
Tanggungjawabnya sebagai orangtua menuntut Asep
mempertaruhkan jiwa raganya untuk memberi jaminan
pada kualitas hidup kedua anaknya. Asep pun akhirnya
mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai penjaga
keamanan di sebuah pabrik, karena dia sering izin
mengurusi anak-anaknya. Sedangkan istrinya, Tri Yuliani,
sejak 12 tahun lalu hingga kini mengajar di SD swasta di
Tangerang.
Persoalan lain yang selalu muncul adalah masalah biaya
berobat, karena keluarga Asep tidak memiliki asuransi
atau jaminan kesehatan. Untuk mengobati anaknya, dia
mendapat bantuan dari sanak famili dan teman-temannya.
Dalam satu bulan bisa empat kali, setiap berobat
memerlukan dana sekitar Rp 4 juta atau menghabiskan
sekitar Rp16 juta sebulan, termasuk transfusi plasma.
Asep mengaku bersyukur sejak 1 Januari 2014, dia bisa
mendaftarkan kedua anaknya menjadi peserta BPJS
Kesehatan dengan membayar premi sebesar Rp25.500
perbulan/perjiwa. ”Anak saya pernah menjadi peserta
Gakin, tapi setelah itu tidak terdaftar lagi. Sekarang anak
saya sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan”
ungkapnya.
Keprihatinan yang menyelimuti keluarga Asep,
menginspirasi dirinya untuk mendirikan sebuah yayasan
pelayanan terpadu hemofilia, tujuannya membangun
kepedulian dari para penderita hemofilia agar dapat berbagi
pengalaman baik kepada sesama keluarga hemofilia
maupun dengan masyarakat umum. Bahkan Ade pun ikut
terlibat dalam kegiatan yayasan hemofilia itu.
“Banyak yang perlu diketahui oleh masyarakat agar tidak
mengucilkan penderita hemofilia, karena ini bukan penyakit
menular dan tergolong langka. Kami ingin memutus rantai
penularan ke anak, ternyata tidak bisa kecuali mengurangi
risiko misalnya dengan cek kromosom sebelum menikah,”
ujarnya.
Bagi anak laki-laki penderita hemofilia seperti Ade dan
Jaka, untuk menjalani khitan menjadi masalah, karena perlu
penanganan khusus, persiapan mental dan obat-obatan
yang khusus. “Banyak pasien hemofilia yang meninggal
karena dikhitan. Nah, ini perlu informasi yang tepat dan
penanganan yang tepat juga,” ungkapnya.
Asep berharap BPJS Kesehatan dapat menanggung
biaya khitan karena biayanya cukup mahal. Selain itu,
para penderita hemofilia ingin mendapat kemudahan saat
berobat seperti mendapat nomor antrean khusus agar tidak
terlalu lama menunggu, karena penderita hemofilia saat
menjelang kontrol biasanya badannya terasa nyeri seperti
ditusuk-tusuk dan dipukul-pukul.
PenderitaHemofiliaTerbantuBPJSKesehatan
Biaya Berobat
Rp16 Juta Sebulan
“Kami sangat terbantu adanya BPJS
Kesehatan, saya hanya membayar
Rp25.500 sebulan, tetapi mendapat
pelayanan yang luar biasa, sungguh
meringankan kami. Kami berharap
pemerintahan yang baru tidak mengganti
program jaminan kesehatan ini dengan
yang lain. Kalau ditingkatkan lagi boleh
lah, sungguh sangat membantu sekali,”
ujarnya.
FOTO
NASUM

10. Info BPJSKesehatan edisi7Tahun201410
SEHAT
A
pakah Anda menghabiskan hampir sebagian
besar waktu di kantor untuk bekerja? Tenang,
Anda bukan satu-satunya. Banyak orang yang juga
menghabiskan sebagian besar waktu mereka di
depan komputer atau berkutat dengan pekerjaan. Mereka
kesulitan mencari waktu senggang untuk bersantai atau
berlibur, apalagi untuk berolahraga. Padahal olahraga sangat
penting untuk menjaga kesehatan yang tentunya mereka
butuhkan ketika bekerja. Jangan biarkan jam kerja yang
padat dan kesibukan luar biasa membuat Anda malas
berolahraga dan berusaha untuk sehat. Jika memang tak
punya banyak waktu, Anda bisa mencoba beberapa tips
ini agar tetap sehat, seperti dilansir oleh Huffington Post
(07/02).
1. Mulai dari yang paling kecil
Apakah anda sudah lari maraton? Suka memilih makanan
yang sehat? Berolahraga teratur? Atau memiliki berat
badan ideal? Jika hampir semua pertanyaan tersebut
dijawab dengan "tidak," maka Anda tak bisa mengharap
untuk segera melakukan olahraga dalam skala besar.
Mulailah dari yang paling kecil, namun tetap bermanfaat,
dalam kehidupan Anda sehari-hari. Misalkan Anda bisa
mulai dengan membiasakan makan satu jenis buah-buahan
setiap hari, bisa apel, jeruk, atau pisang. Bisa juga dengan
mulai memilih naik tangga daripada lift atau elevator.
Mulailah melakukan jogging tiga kali seminggu atau sekali
seminggu. Ingat bahwa memaksa diri dengan langsung
melakukan olahraga berat tak akan berhasil. Mulailah dari
cara yang kecil dan mulai secepatnya.
2. Jangan berdiet
Diet tak akan selalu berhasil. Karena ketika memaksa
diet, seringkali seseorang akan gagal dan tak akan
melakukannya lagi. Ketika sedang berdiet dan gagal, Anda
akan merasa buruk pada diri Anda sendiri dan tak ingin
mencoba lagi. Jangan tetapkan target diet yang muluk-
muluk. Ubah target diet dari menurunkan berat badan
menjadi makan sehat. Konsumsi makanan yang alami
sedikit demi sedikit.
3. Merasa nyaman
Jangan merasa tertekan dengan semua ide mengenai
kesehatan. Buatlah kegiatan olahraga dan hal-hal yang
menyehatkan senyaman mungkin. Misalkan jika ingin
nge-gym, pilih gym yang dekat dari rumah. Pilih makanan
yang sehat namun juga Anda sukai. dengarkan musik
saat berolahraga agar semakin bersemangat. Atau ajak
juga keluarga atau pasangan, sehingga Anda tak merasa
sendirian. Itulah beberapa tips yang bisa Anda lakukan
untuk menjaga kesehatan meski sedang sangat sibuk.
Jangan menyerah untuk selalu mencoba berolahraga dan
hidup sehat meski Anda tak punya waktu banyak setelah
bekerja.
Atur PosisiTubuh Saat Bekerja
Posisi tubuh yang salah saat bekerja bisa membuat tubuh
Anda pegal. Selain rasa tak nyaman, sebenarnya posisi ini
juga tidak sehat dan merusak postur tubuh.
Namun, pekerjaan yang menumpuk membuat Anda tidak
bisa terlalu lama meninggalkan meja. Trik dan tip dari situs
Mashable ini bisa Anda praktekkan agar postur tubuh lebih
sehat:
1. Telinga sejajar dengan bahu
Pastikan posisi telinga sejajar dengan bahu.
Artinya kepala Anda tidak menunduk dan tidak
mendongak. Jika Anda terlalu bersandar ke
depan atau ke belakang, postur tubuh juga tidak
ideal.
2. Olahraga bahu dan dada
Untuk melakukan gerakan ini, berdiri menghadap
ke dinding dan lebarkan kaki sejajar dengan
bahu. Letakkan kedua tangan di dinding, lalu
tekuk siku hingga 90 derajat, lalu luruskan
lagi. Lakukan kegiatan ini paling tidak
sebanyak 15 kali. Lemaskan juga bahu dengan
menggerakkannya ke atas dan bawah untuk
mengurangi rasa tegang.
3. Posisi kaki
Cara yang benar saat duduk adalah jika
kaki benar-benar menyentuh lantai. Hindari
menyilangkan kaki atau menempelkan keduanya.
Jika posisi duduk membuat pegal, gunakan
penopang untuk kaki Anda agar peredaran darah
lancar, lalu kembali ke posisi semula.
TETAP SEHAT
Meski Sibuk Bekerja
4. Gerakkan punggung
Ketika duduk berlama-lama, punggung juga akan
terasa pegal. Lakukan peregangan punggung
sesekali dengan cara membusungkan dan
membungkukkan dada Anda. Gerakan ini akan
membuat punggung lebih santai. Lakukan lagi
jika punggung mulai terasa tidak nyaman. (Baca:
Atasi Nyeri Punggung dengan 9 Langkah Ini)
5. Gunakan bantal penyangga
Jangan malu membawa bantal penyangga ke
kantor. Dengan meletakkan bantal di kursi, posisi
tulang belakang akan lurus. Selain bantal, Anda
juga bisa menggunakan handuk yang digulung
atau dilipat sebagai penyangga.
6. Aktif bergerak
Duduk berlama-lama dengan postur yang
tidak sempurna dapat membuat aliran darah
dalam tubuh tidak lancar dan otot melemah.
Sering-seringlah bergerak, misalnya dengan
menggunakan tangga daripada eskalator. Pilih
juga toilet yang letaknya jauh dari ruang kerja
agar aktivitas bergerak lebih banyak.
Info BPJSKesehatan edisi7Tahun2014

11. Info BPJSKesehatan edisi7Tahun2014
Siapa saja yang tergolong PPnPN ?
Sesuai defenisi Perpres, pekerja yang dibayarkan
penghasilannya oleh APBN/APBD dengan mekanisme
SPMLS/SSBP (melalui KPPN)
Bagaimana prosedur pendaftaran bagi PPnPN?
Didaftarkan oleh Satuan Kerja dengan menyiapkan formulir
migrasi data karyawan, SK, dan Rekapitulasi penerimaan
gaji, dan bukti setor iuran 5% ke KPPN . Satuan Kerja
memotong 2% dari penghasilan PPnPN dan menyetor 3%
dari pembayar gaji.
Bagi PPnPN APBN, iuran 2% dipotong dari penghasilan
PPnPN. Satuan Kerja menyampaikan rekapitulasi data ke
Kementerian Keuangan. Kemudian Kementerian Keuangan
akan menambahklan iuran 3%.
Bagi PPnPN APBD, iuran 2% dipotong dari penghasilan
PPnPN. Satuan Kerja menganggarkan 3% melalui SSBP.
Iuran 5% disetorkan ke KPPN
Bagaimana perhitungan iuran bagi PNS yang
diperbantukan di BUMN?
Sesuai dengan sumber penggajian, jika sumber gaji/upah
masih melalui APBN/APBD sebagai Aparatur Sipil Negara,
maka disamakan dengan PNS.
Bagaimana perhitungan iuran bagi PNS yang
dipekerjakan di BUMN?
Sesuai dengan sumber penggajian, jika sumber gaji/upah
tidak melalui APBN/APBD sebagai Pekerja BUMN, maka
disamakan dengan PPU Lainnya.
Bagaimana penentuan kelas perawatan inap bagi
Peserta Pekerja Penerima Upah?
- Peserta PPU dengan gaji sampai dengan 1,5 kali
Pendapatan Tidak Kena Pajak Status Kawin Anak 1 (PTKP/
K1), mendapat hak perawatan di kelas II
- Peserta PPU dengan gaji diatas 1,5 kali PTKP/K1,
mendapat hak perawatan di kelas I
Kilas&Peristiwa
Q&A Question and Answer
11
JAKARTA - Sebagai upaya meningkatkan peran dan
optimalisasi fungsi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
(FKTP) dalam memberikan pelayanan kepada peserta
Jaminan Kesehatan Nasional (JKM), BPJS Kesehatan
menggelar Pra Jambore Nasional Pelayanan Primer di
Jakarta mulai tanggal 18-19 September 2014.
Kegiatan yang merupakan salah satu rangkaian dari acara
Jambore Nasional Pelayanan Primer ini adalah ajang
pertemuan tahunan pemberi pelayanan fasilitas kesehatan
tingkat pertama dengan tujuan meningkatkan mutu
pelayanan kesehatan primer melalui peningkatan komitmen
FKTP.
“Kegiatan Jambore Nasional Pelayanan Primer ini
juga bertujuan untuk menciptakan sinergi yang positif
baik antara BPJS Kesehatan serta stakeholder terkait
dengan FKTP maupun antar FKTP,” imbuh Purnawarman
Basundoro, Direktur Hukum, Komunikasi dan Hubungan
Antar Lembaga BPJS Kesehatan.
Ia menjelaskan bahwa acara Pra Jambore Nasional
Pelayanan Primer ini didahului dengan kegiatan Jambore
Pelayanan Primer Tingkat Divisi Regional. Pada kegiatan
ini dipilih 3 (tiga) FKTP terbaik untuk setiap jenis kategori
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas, Klinik
Pratama, Dokter Praktik Perorangan, Klinik TNI dan Klinik
Polri) dan seluruh FKTP yang bermitra dengan BPJS
Kesehatan di Indonesia dan untuk selanjutnya FKTP terbaik
pertama¬¬ tingkat divisi regional melanjutkan penilaian ke
tingkat nasional.
Lebih lanjut Purnawarman memaparkan bahwa dalam
kegiatan Pra Jamb¬¬ore Nasional Pelayanan Primer, 58
FKTP terbaik yang telah terpilih dari setiap divisi regional
berkumpul untuk melakukan kegiatan antara lain sharing
session program unggulan serta inovasi pelayanan oleh
masing-masing faskes terbaik, menyusun Rencana Aksi
Pelayanan Primer (RAPP), serta di penghujung acara akan
terpilih 20 nominasi FKTP terbaik nasional dari setiap jenis
kategori FKTP yang akan dinilai lebih lanjut melalui site
visit oleh Tim Juri Nasional untuk diumumkan pada ajang
Jambore Nasional Pelayanan Primer yang akan diadakan
pada awal bulan Oktober 2014.
“Tujuan dilakukannya kegiatan sharing session program
unggulan atau inovasi pelayanan serta penyusunan RAPP
oleh masing-masing faskes adalah upaya meningkatkan
mutu pelayanan kesehatan yang akan mempengaruhi
kepuasan peserta dan peningkatan status kesehatan
masyarakat,” ujarnya.
Rencana Aksi Pelayanan Primer, lanjut Purnawarman,
adalah rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh FKTP,
sebagai upaya terjemahan optimalisasi empat fungsi utama
pelayanan kesehatan primer (kontak pertama, kontinuitas,
koordinasi, dan komprehensivitas) pasca kegiatan Jambore
Nasional Pelayanan Primer yang hasilnya dapat diukur
melalui indikator kinerja fasillitas kesehatan tingkat pertama
(Quality indicator 9).
Penilaian FKTP terbaik dilakukan berdasarkan hasil penilaian
dari Tim Juri Nasional yang terdiri atas perwakilan BPJS
Kesehatan, Kementerian kesehatan, Dewan Jaminan
Nasioanal (DJSN), Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya
(TKMKB), Organisasi Profesi (Ikatan Dokter Indonesia),
Akademisi (FK UI dan FKM UI) serta korpri sebagai
perwakilan dari peserta.
“Parameter yang dijadikan penilaian mencakup
kelengkapan sarana prasarana fasilitas kesehatan,
komitmen pelayanan kepada peserta JKN termasuk
penilaian indikator kinerja faskes, program unggulan dan
inovasi, pengetahuan kebijakan dan program pelayanan
primer JKN, serta hasil penilaian kunjungan yang akan
dilakukan oleh Tim Juri Nasional,” pungkasnya.
Pra Jambore Pelayanan Primer,
Ajang Pemilihan FKTP Terbaik Pelaksana Program JKN
JAKARTA – Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
melalui BPJS Kesehatan telah berlangsung sembilan
bulan, namun tidak sedikit rumah sakit yang masih enggan
bergabung dengan alasan tarif yang diterapkan akan
membuat rumah sakit rugi. Padahal, dalam melaksanakan
program JKN, rumah sakit tetap dapat membukukan
surplus penerimaan tanpa harus mengorbankan kualitas
pelayanan, seperti halnya ditunjukkan oleh RSUP Sanglah
Denpasar, peraih penghargaan The Best Role Model RS
Vertikal 2014.
Direktur Utama RSUP Sanglah Denpasar Anak Ayu Sri
Saraswati mengatakan, dalam memberikan pelayanan
kepada pasien peserta BPJS Kesehatan, rumah sakit harus
berpedoman dan tidak melenceng dari clinical pathway
yang sudah disusun. Dalam clinical pathway tersebut
sudah tercantum tindakan-tindakan yang perlu dilakukan
berikut biayanya untuk setiap jenis penyakit. “Dokter yang
menangani pasien BPJS Kesehatan harus bekerja sesuai
prosedur dengan mengikuti clinical pathway. Dengan
demikian, biaya yang dikeluarkan rumah sakit tidak akan
melebihi jaminan yang ditanggung BPJS Kesehatan,”
ujarnya saat berdiskusi dengan media di Kantor Pusat BPJS
Kesehatan di Jakarta.
Menurut Ayu, RSUP Sanglah justru merasa diuntungkan
dengan adanyan program JKN, karena sistem penagihan
dan pembayaran klaim menjadi lebih pasti. Sesuai
prosedur, pihak rumah sakit harus mengirimkan tagihan
klaim ke BPJS Kesehatan setiap tanggal 10 bulan
berikutnya. “Kami selalu upayakan tepat waktu dalam hal
penagihan klaim ke BPJS Kesehatan, karena kalau telat
kami yang akan dikejar oleh BPJS Kesehatan. Baru di era
JKN ini kami merasakan dikejar untuk segera mengirimkan
tagihan klaim,” tuturnya.
Keuntungan lain yang juga dirasakan oleh RSUP Sanglah
sejak adanya program JKN adalah menurunnya angka
pemulangan pasien dengan penangguhan. “ Maksudnya,
pasien yang sudah sembuh dan boleh pulang tapi
masih menyisakan biaya yang harus
diselesaikan. Angka pemulangan pasien
dengan penagguhan ini sekarang turun
signifikan,” ungkap Ayu.
Lebih lanjut Ayu menuturkan, RSUP
Sanglah telah melakukan sejumlah
pembenahan yang mencakup SDM,
sistem layanan, teknologi informasi (TI)
hingga fasilitas layanan agar mampu
memberikan pelayanan terbaik dalam
melaksanakan program JKN. Salah satu
bukti dari pembenahan yang dilakukan
adalah waktu tunggu pasien untuk
rawat jalan mulai dari mendaftar hingga
mendapat tindakan oleh dokter di
poliklinik rata-rata hanya 38,4 menit.
“RSUP Sanglah juga menerapkan standar operational
procedure (SOP) untuk tidak menolak pasien peserta
BPJS Kehatan atau memberikan perlakukan yang berbeda
dengan pasien non BPJS Kesehatan. Bahkan, tidak jarang
kami memindahkan pasien peserta BPJS Kesehatan dari
kelas III ke kelas yang lebih tinggi, karena kebetulan kelas
III penuh. Kelebihan biaya karena naiknya kelas perawatan
ini dtanggung oleh pihak rumah sakit,” tandas Ayu.
RSUP Sanglah Denpasar merupakan pemenang (juara
1) dalam ajang Hospital Awrds: The Best Role Model RS
Vertikal 2014 untuk kategori rumah sakit umum. Adapun
juara 1 untuk kategori rumah sakit khusus diraih oleh RS
Ortopedi DR.R. Soeharso Surakarta.
Rumah Sakit Harus Ikuti Clinical Pathway dalam Melaksanakan Program JKN
Kepala Departemen Humas BPJS Kesehatan Irfan Humaidi
mengatakan, Hospital Awards diselenggarakan sebagai
bentuk apresiasi sekaligus upaya meningkatkan peran
dan fungsi fasilitas kesehatan tingkat lanjutan dalam
memberikan pelayanan kepada peserta JKN. Penghargaan
diberikan berdasarkan hasil penilaian dari Tim Penilai yang
terdiri atas BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan,
“Kriteria penilaian yang dilakukan sangat ketat dengan
banyak variabel yang pada dasarnya mencakup empat
hal, yaitu sistem pendaftaran, manajemen palayanan,
penagihan klaim dan cara penanganan keluhan,” ujarnya.

12. * Perpres 111 Tahun 2013 Pasal 6
w w w. b p j s - k e s e h a t a n . g o . i d