3. buku infra nd revisi final

2,186 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,186
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
35
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

3. buku infra nd revisi final

  1. 1. BAB 1 PENDAHULUAN APA YANG BARU di INFRASTRUKTUR PL-PBK (1) Pembatasan nilai total biaya setiap kegiatan lingkungan terbuka sesuai dengan kebutuhan pembangunan dilapangan tanpa dibatasi dengan nilai tertentu bagi setiap KSM/Panitia; (2) Beberapa kegiatan tahap perencanaan teknis yang selama ini menjadi tugas/tanggungjawab Panitia/KSM/Pakem pada PNPM-MP dan Paket, disini menjadi tugas/tanggungjawab UPL/TPP, untuk selanjutnya hasil-hasil kegiatan tersebut menjadi acuan/standar untuk dipergunakan oleh KSM/Panitia. Kegiatan dimaksud, yaitu : a. Penyediaan Lahan & Perijinan pembangunan yang diperlukan; b. Penyusunan Desain/Gambar & Spesifikasi Teknik Bangunan; c. Rencana Pengamanan Dampak Lingkungan & Sosial; d. Survey Teknis, Harga Satuan, berikut kesepakatan Harga Satuan. e. Rencana Anggaran Biaya dilakukan perhitungan secara teknik sejak awal untuk selanjutnya menjadi acuan/pembanding nilai biaya proposal pelaksanaan kegiatan yang disusun oleh setiap KSM/Panitia; f. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan secara garis besarnya (Jadwal Induk); Dalam menjalankan tugas/tanggungjawab tersebut, UPL/TPP difasilitasi oleh Fasilitator/Tim Teknis Pemda. Dan pelaksanaan kegiatannya tetap dilaksanakan secara partisipatif (melibatkan masyarakat/warga calon pengguna prasarana, termasuk tokoh- tokoh masyarakat dan pemerintahan desa/kelurahan setempat). (3) BKM (UPL/TPP) menyusun Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) penyediaan Pelaksana Pekerjaan (KSM/Panitia) untuk menjadi acuan bersama; (4) Pembentukan/pengembangan lembaga Pengelola O&P prasarana yang akan dibangun, disepakati bersama oleh warga pemanfaat sejak awal dan menjadi tugas/tanggungjawab BKM (UPL/TPP). Secara Individu maupun secara kelembagaan, Pengelola O&P ini dapat ditunjuk oleh BKM menjadi pelaksana pembangunan prasarana yang akan dikelolanya. 1. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dari buku ini adalah untuk dijadikan pegangan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana & prasarana guna memenuhi persyaratan pelaksanaan kegiatan lingkungan program Pembangunan Lingkungan Permukiman Berbasis Komuntas (PL- PBK). Tujuannya adalah untuk memberikan petunjuk dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana & prasarana guna agar memenuhi ketentuan teknis dan administrasi kegiatan sesuai dengan persyaratan kegiatan lingkungan yang telah ditetapkan program PL-PBK. 2. RUANG LINGKUP Buku ini mencakup maksud, tujuan, ruang lingkup, ketentuan-ketentuan kegiatan infrastruktur, Uraian kegiatan infrastruktur, langkah-langkah perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan infrastruktur. Pedoman Teknis Pembangunan Sarana & Prasarana 1
  2. 2. Suplemen : Pedomana Teknis Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur 2 3. KETENTUAN KEGIATAN INFRASTRUKTUR PROYEK PL-PBK a). Umum (1) Kegiatan pembangunan infrastruktur PL-PBK secara substansi bermakna sebagai media pembelajaran untuk menumbuh kembangkan kemampuan serta proses bekerja dan belajar masyarakat dalam pembangunan lingkungan permukiman, khususnya dalam pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan sarana & prasarana (fisik). Sehingga hasil dari pembangunan ini akan mewujudkan lingkungan yang aman, tertib, sehat, selaras dan lestari yang menjunjung nilai-nilai budaya lokal; (2) Seluruh kegiatan infrastruktur yang dibangun dalam proyek ini harus dapat memberikan manfaat secara langsung dan sebesar-besarnya bagi warga miskin, khususnya pemanfaatan dana BLM; (3) Untuk proyek/sub-proyek yang berskala semi publik, maka calon pemanfaat dapat mengorganisasi diri dalam KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) dan bertindak sebagai pelaksana kegiatan. Untuk sub-proyek yang berskala publik, maka BKM/LKM dapat membentuk satu atau lebih Panitia selaku pelaksana kegiatan yang dalam lingkup kerjanya akan dikoordinasikan oleh unit pengelola kegiatan lingkungan (UPL) (4) Seluruh kegiatan sarana & prasarana yang dibangun melalui program ini harus memenuhi persyaratan kelayakan/standar teknis bangunan & peraturan yang berlaku; (5) Jenis kegiatan infrastruktur dapat memilki sifat kemanfaatan : Publik/Umum, Komunal/Kelompok dan Individu/Pribadi (Individu hanya boleh untuk KK miskin); (6) Petunjuk Teknis disediakan sebagai pedoman yang diharapkan bermanfaat bagi perencana dan pengawas (fasilitator bersama masyarakat), dan jarang terdapat sesuatu hal yang dilarang secara mutlak karena setiap prasarana mempunyai keadaan yang unik. Sehingga masukan teknis dapat diterima dari banyak sumber, termasuk Konsultan ditingkat Kab/Kota, Provinsi/Wilayah, SNVT/Satker/PPK atau SKPD/Dinas Pekerjaan Umum/Instansi Teknis terkait setempat. b). Kriteria Umum Prioritas Pemilihan Kegiatan Infrastruktur/Lingkungan (1) Masyarakat/warga pemanfaat bersedia memelihara sarana dan prasarana yang dibangun; (2) Memberikan prioritas untuk memenuhi kebutuhan Infrastruktur bagi masyarakat miskin yang diusulkan dan disepakati bersama oleh warga setempat sebagaimana tertuang dalam Dokumen PJM-Nangkis Kelurahan/Desa atau perubahannya; (3) Mempunyai dampak sosial-ekonomi yang paling optimal terhadap kegiatan masyarakat, terutama warga miskin; (4) Memberikan prioritas kegiatan infrastruktur yang merupakan integrasi antara kebutuhan lokal dengan upaya pengembangan wilayah/kawasan kelurahan/desa yang lebih luas; (5) Lahan untuk pembangunan telah tersedia atau dapat disediakan sendiri oleh masyarakat/pemda tanpa menggunakan dana BLM program; (6) Memberikan prioritas pada pembangunan infrastruktur yang menggunakan teknologi sederhana, sehingga pembangunan dan pemeliharaannya dapat dilakukan sendiri oleh masyarakat tanpa mendatangkan keahlian atau peralatan dari luar wilayah setempat; (7) Tidak bertentangan dengan Kegiatan yang Dilarang oleh program, tidak menimbulkan Dampak Negatif (merusak) terhadap Lingkungan dan Sosial; (8) Tidak mempunyai masalah teknis yang sangat berat dan dapat dilaksanakan oleh masyarakat dalam kurun waktu singkat sesuai ketentuan program;
  3. 3. Suplemen : Pedomana Teknis Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur 3 (9) Tidak tumpang tindih dengan yang dibangun oleh pemerintah atau program lain; (10) Untuk prasarana yang bersifat jaringan, harus terintegrasi dengan sistem/jaringan pelayanan yang sudah ada (seperti prasarana jalan, jembatan, drainase, irigasi, persampahan). (11) Untuk usulan prasarana yang memerlukan dukungan (prasarana atau tenaga bantuan teknis) dari pemda/pihak ketiga lainnya agar dapat berfungsi atau dioperasikan maka hanya dapat disetujui setelah ada bukti komitmen yang pasti antara masyarakat (BKM/LKM) dengan pihak yang akan memberikan dukungan tersebut. a). Kriteria Umum Pemilihan Teknologi Kegiatan Infrastruktur/Lingkungan : (1) Memberikan prioritas sebanyak-banyaknya penggunaan tenaga kerja setempat sesuai kualifikasi yang diperlukan; (2) Memberikan prioritas pemanfaatan bahan/material lokal yang memenuhi standar teknis/spesifikasi teknis; (3) Dalam pemilihan bahan bangunan, teknologi konstruksi dan pelayanan prasarana harus menerapkan kriteria keberlanjutan dari aspek sosial, ekonomi dan lingkungan serta harus mempertimbangkan kemungkinan bencana alam (tanggap bencana); (4) Dapat dibangun dengan harga yang seimbang; (5) Memenuhi standar teknis bangunan yang ditetapkan oleh pemerintah/instansi teknis terkait, seperti PU sehingga bangunan dapat menjamin Keselamatan (Kekuatan, Keamanan) dan Kesehatan warga pengguna, dapat berfungsi optimal serta tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat (sosial); (6) Dicari karya yang bermutu dan dapat memberikan nilai tambah estetika- arsitektural sehingga dapat memberikan pandangan yang sesuai dan harmonis dengan kondisi lokasi/lingkungan prasarana dan budaya setempat;
  4. 4. Suplemen : Pedomana Teknis Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur 4 BAB 2 URAIAN KEGIATAN LINGKUNGAN 1. Manfaat Yang Diperoleh Dari Pembangunan Infrastruktur Sesuai dengan konsepsi kegiatan PL-PBK, maka manfaat yang diharapkan dapat diperoleh melalui pembangunan infrastruktur adalah : 1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap lingkungan hunian yang sehat, tertib, aman dan lestari; 2. Masyarakat puas dengan pengembangan permukiman dan pelayanan publik; 3. Infrastruktur yang dibangun 20% lebih murah dibandingkan dengan yang dibangun melalui pola yang tidak berbasis komunitas/masyarakat; 4. Terlaksananya aturan-aturan yang disepakati bersama masyarakat dan pemerintah daerah, khususnya terkait aturan pengembangan permukiman dan pelayanan publik; 2. Hasil Yang Ingin Dicapai Dari Pembangunan Infrastruktur Sejalan dengan manfaaat yang diharapkan tersebut diatas, maka dalam konsepsi kegiatan PL-PBK, diharapkan dapat dicapai hasil melalui pembangunan infrastruktur adalah : 1. UPL terlatih dan berfungsi efektif melaksanakan pengembangan permukiman dan peningkatan pelayanan publik; 2. Alokasi Dana BLM/APBN untuk Pelaksanaan Fisik dapat dicairkan/disalurkan kepada kelurahan/desa; 3. Kegiatan Infrastruktur yang dilaksanakan dengan dana BLM/APBN dapat diselesaikan; 4. Kegiatan Infrastruktur yang dibangun memiliki kualitas baik; 5. Kegiatan Infrastruktur yang dibangun memiliki system O&P yang baik; 6. Adanya Kontribusi Masyarakat, Pemda/Kelurahan/Desa, Swasta dan pihak lainnya, minimum 40% dari total dana BLM pembangunan Infrastruktur; 3. Jenis-jenis Kegiatan Infrastruktur Kegiatan lingkungan atau infrastruktur yang dibangun melalui P2KP/PNPM Mandiri Perkotaan pada dasarnya bersifat sangat luwes (flexible) sesuai usulan/kebutuhan masyarakat, terutama bagi masyarakat miskin. Secara umum jenis – jenis sarana/prasarana yang dibangun melalui program ini sebagaimana diuraikan dalam diagram berikut.
  5. 5. Pedoman Teknis Pembangunan Sarana & Prasarana 5 DIAGRAM : RINCIAN JENIS SARANA & PRASARANA BESERTA SATUAN PENGUKURANNYA Tanah Rabat Beton Sirtu/Kerikil Makadam Telford Aspal Meter Paving Blok Tembok Penhan Beton Turap Kayu Tembok Ps Bata/Batu Bronjong Sal. Ps. Bata/ Batu Saluran Tanah Meter Saluran Beton Unit Gorong2 Beton/Plat Kayu Baja/pipa besi Beton Pelimpas Meter Gantung TPS Unit Gerobak Sampah Sumur Gali Sumur P. Tangan Penampung Air Hujan Unit Hidran Umum Meter/ Km Air Bersih Perpipaan Penangkap Mata Air Instalasi Pengolah Air Sederhana (SPL/SKNT) Sumur Bor Unit Kran Umum Pasar/Kios Unit Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Unit Box Pengambil Bebas Sal. Pembawa & Box BagiMeter Sal. Pembuang Bend. Cerucuk Meter Bend. Bronjong Unit Pintu Air Unit Embung/ Waduk Unit Tambatan Drainase Permukiman Prasarana Jembatan Prasarana T. Perahu Prasarana Perumahan Prasarana M C K Mandi, Cuci Kakus Unit Jamban/ Kakus Prasarana Jalan & Pelengkapnya Sal. Pas. Bata/Batu Sal. Tanah Meter Sal. Beton Unit Sumur Resapan Prasarana Persampaha Prasarana Air Bersih Penerangan Umum (Kabel +Tiang + Lampu) Unit Pemb. Listrik (Genset/PLTM +Jaringan + Rmh Genset) Penerangan Umum Bangunan Air/ Prasarana Perdagangan Prasarana Kesehatan Poskesdes PosyanduUnit Polindes Prasarana Pendidikan PAUD/ TK Rehab. SD Unit Rehab. SMP Prasarana Lain-Lain Unit Balai Pertemuan Warga … ……. Unit Rehab Rumah Warga Miskin
  6. 6. 4. Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan Secara umum mekanisme pelaksanaan Kegiatan Pembangunan sarana & prasarana, mencakup 3 tahapan yaitu a). Tahap Perencanaan Teknis, b). Tahap Pelaksanaan Pembangunan (Konstruksi/Fisik) dan c). Tahap Pasca Konstruksi (Operasi/Pemanfaatan & Pemeliharaan). Masing-masing tahapan mencakup lingkup kegiatan sebagai berikut : 1) Tahap Perencanaan Teknis A. Persiapan, mencakup kegiatan Pengembangan/Pembentukan Organisasi dan Coaching/Konsolidasi Penguatan Tim inti Pelaksana Pembangunan (TPP); B. Pelaksanaan Perencanaan Teknis Usulan Kegiatan yang dibagi atas 2 sub kegiatan utama, yaitu : 1) Tahap Perencanaan Teknis, yang dilakukan oleh TPP, mencakup : a). Penyediaan Lahan dan perijinan yang dibutuhkan; b). Survey dan Identifikasi (Teknik Infrastruktur, Swadaya Masyarakat dan Harga Satuan Upah/Bahan/Alat, termasuk dokumentasi (Photo-photo) Infrastruktur kondisi awal (0%); c). Pembuatan Desain/gambar-gambar perencanaan, Spesifikasi Teknis dan Pedoman Operasi & Pemeliharaan; d). Pengamanan Dampak Lingkungan dan Sosial; e). Pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB); f). Pembuatan Jadwal Induk Pelaksanaan Pekerjaan; g). Pembuatan dokumen ”Contoh Bentuk Proposal” Pelaksanaan Kegiatan; h). Kesepakatan Pelaksanaan (Pola dan Pemaketan Pelaksanaan Kegiatan); i). Penyusunan Dokumen Pengadaan Pelaksana Pekerjaan atau RKS (untuk pekerjaan yang akan dipihak ketigakan); j). Pembentukan/Pengembangan Organisasi Pengelola O&P (termasuk rencana kerja dan aturan mainnya); 2) Tahap Penyiapan Pelaksana Kegiatan Pembangunan Infrastruktur : a). Pembentukan/Pengembangan Organisasi KSM/Panitia; b). Coaching/Pelatihan KSM/Panitia; c). Penyusunan Dokumen Proposal Pelaksanaan Kegiatan; d). Verifikasi Kelayakan Proposal Usulan Pelaksanaan Kegiatan; Catatan : Bila ada kegiatan yang dilaksanakan dengan sumberdana dari APBD/Swasta/pihak ketiga lainnya yang menginginkan tidak dengan pola swakelola masyarakat maka pola pelaksanaan dapat dikembangkan sesuai kesepakatan dengan pihak penyandang dana tersebut. 2) Tahap Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur (Tahap Konstruksi) a. Persiapan Pelaksanaan Konstruksi, meliputi kegiatan : a) Penandatangan Surat Perjanjian Kerjasama/Surat Perjanjian Pemanfaatan Dana-Lingkungan (SPPD-L); b) Musyawarah/Rapat Persiapan Pelaksanaan Konstruksi (MP2K/RPPK); c) Coaching/Pelatihan Teknis dan Administrasi bagi KSM/Panitia; d) Pembuatan & Pemasangan Papan Nama Kegiatan dilokasi proyek; b. Pelaksanaan Konstruksi : Pada tahap ini, dilaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan infrastruktur dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut. Kegiatan- kegiatan yang dilakukan pada tahap ini meliputi : a) Pencairan Dana; b) Mobilisasi Tenaga Kerja/Bahan/Alat; Pedoman Teknis Pembangunan Sarana & Prasarana 6
  7. 7. Suplemen : Pedomana Teknis Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur 7 c) Musyawarah Pengadaan Bahan dan Alat (bila ada), khusus untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat d) On The Job Trainning/Praktek Kerja Lapangan yang diselenggarakan oleh Tim Fasilitator dan UPL bagi KSM/Panitia, termasuk pihak Kontraktor untuk Pola KSO; e) Pelaksanaan pembangunan fisik; f) Supervisi kegiatan Konstruksi; g) Membuat Administrasi/Laporan Harian, Mingguan dan Kemajuan Pekerjaan; h) Membuat Dokumentasi (Photo-photo) kondisi 50%, 100%; i) Pemantauan Dampak Lingkungan kondisi 50%, 100%; j) Melakukan Rapat Evaluasi Kemajuan Mingguan Lapangan; k) Pelaksanaan Pemeriksaan/Sertifikasi & Membuat Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAP2) dan SP3; l) Pembuatan Laporan Akhir/Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan kepada BKM/UPL; m) Serah Terima Prasarana Kepada Pengelola O&P; 3) Tahap Pasca Konstruksi, yaitu pelaksanaan Operasi/Pemanfaatan & Pemeliharaan sarana & prasarana yang telah dibangun. Secara lebih rinci keseluruhan tahapan tersebut dapat dilihat pada diagram -1 & 2. Mekanisme pelaksanaan kegiatan lingkungan berikut :
  8. 8. Pedoman Teknis Pembangunan Sarana & Prasarana 8 Penyediaan Lahan (Safeguards) Penyusunan ”Contoh Bentuk Proposal” Pelaksanaan Pekerjaan (Teknis & Biaya) Pengembangan/ Pembentukan Organisasi Pengelola O&P Pengamanan Dampak Lingkungan (Safeguards) Desain/ Gambar & Spesifikasi Teknis, Pedoman O&P Harga Satuan Upah/Bahan/ Alat Teknis Sarana & Prasarana SURVEY&INVESTIGASI Rembug Kesepakatan Harga Rencana Jadwal Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan COACHING / KONSOLIDASI T P P Pengorganisa sian & Teknis Kegiatan PEMBENTUKAN T P P Penyusunan Proposal & Penyampaian ke BKM/TPP COACHING KSM/Panitia Pengorganisasi an & Teknis Penyusunan Proposal PENGEMBANGAN / PEMBENTUKAN KSM/PANITIA PERSIAPAN PENYIAPAN PELAKSANA KEGIATANPERENCANAAN TEKNIS /PENYUSUNAN DTPL L K M / T P P KSM/PANITIA CATATAN : Untuk Kegiatan Pembangunan Infrastruktur yang sumberdananya bukan dari sumber BLM/APBN Program PLPBK maka Pola Pelaksanaan dapat dsesuaikan dengan kesepakatan masyarakat dengan penyandang dana/donor. DIAGRAM 1. : TAHAP PERENCANAAN TEKNIS ( & PENYIAPAN PELAKSANA ) PEMBANGUNAN SARANA & PRASARANA PROGRAM PLPBK
  9. 9. OPERASI & PEMELIHARAAN Suplemen : Pedomana Teknis Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur 9 PERSIAPAN PELAKSANAAN KONSTRUKSI PELAKSANAAN KONSTRUKSI/FISIK DIAGRAM 2. : TAHAP PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA & PRASARANA (POLA SWAKELOLA MASYARAKAT) Penjaman Rencana Kerja KSM Coaching Pelaksana (Teknis, Admin, Keuangan) Pelaksanaan Konstruksi, Pencairan Dana, Pengamanan Dampak, Laporan Kemajuan, Administrasi/Pembukuan Photo (50%, 100%) Mobilisasi (T. Kerja, Bahan, Alat) Praktek Kerja Lapangan (OJT) Supervisi Pelaksanaan Konstruksi & Rapat2 Evaluasi Musy. Persiapan Pelaks. Konstruksi (MP2K) Rembug Pengadaan PENANDA TANGANAN KONTRAK / SPPDL KSM/PANITIA L K M / T P P
  10. 10. BAB 3 LANGKAH-LANGKAH PERENCANAAN KEGIATAN Perencanaan kegiatan yang dimaksudkan disini adalah perencanaan detail/rinci atas proyek/sub-proyek infrastruktur yang akan dilaksanakan sesuai dengan hasil kesepakatan RPLP/RT-PLP. Secara garis besarnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan dapat diuraikan sebagai berikut. A. Ditingkat BKM/LKM 1. Persiapan (a).Pembentukan Tim Pelaksana Pembangunan (TPP) BKM/LKM bersama Lurah/Kades memfasilitasi pembentukan TPP melalui musyawarah warga. TPP dapat dipilih dari warga, kelompok peduli dan unsur pemerintah kelurahan/desa, termasuk dari instansi teknis pemda. Peran utama TPP adalah membantu UPL, meliputi : a). Memfasilitasi penyusunan prioritas investasi kelurahan, atas dasar kelayakan kegiatan (teknis, ekonomi, sosial dan lingkungan) dan memberikan dampak sosial-ekonomi yang paling optimal bagi warmis, serta integrasi antara kebutuhan lokal dengan upaya pengembangan kawasan kelurahan/desa yang lebih luas; b). Memfasilitasi penyediaan lahan lokasi proyek infrastruktur dan perijinan-perijinan pembangunan yang diperlukan; c). Menyusun perencanaan teknis kegiatan infrastruktur dan meminta verifikasi kelayakannya pada SKPD/Dinas teknis terkait diwilayah setempat; d). Memfasilitasi koordinasi untuk keterpaduan perencanaan & pelaksanaan kegiatan dengan berbagai pihak terkait; e). Menyusun Dokumen Pengadaan Jasa Pemborongan (bila ada) dan memfasilitasi Panitia Pengadaan dalam proses pengadaan (bila ada); f). Memfasilitasi pembentukan Organisasi Pengelola O&P (termasuk penyusunan Rencana Kerja dan Kesepakatan Pembiayaannya); g). Memfasilitasi pembentukan/pengembangan KSM/Panitia pelaksana pembangunan infrastruktur; h). Memfasilitasi Coaching penyusunan proposal & pengorganisasian pelaksanaannya bagi KSM/Panitia; i). Memverifikasi kelayakan usulan proposal kegiatan KSM/Panitia; j). Memeriksa kelengkapan dokumen SPPD-L berikut lampirannya dan memfasilitasi penandatanganannya antara BKM/LKM dengan KSM/Panitia; k). Memfasilitasi Musyawarah/Rapat Persiapan Pelaksanaan Konstruksi (MP2K) bagi semua KSM/Panitia kegiatan lingkungan; l). Memfasilitasi kegiatan Coaching/On The Job Training (OJT) Teknis/Administrasi proyek kepada KSM/Panitia; m). Memfasilitasi pengadaan bahan, alat dan tenaga terampil/ahli/jasa konstruksi (bila ada) yang dilakukan oleh KSM/Panitia; n). Memverifasi dan merekomendasikan pencairan dana kepada KSM/Panitia; o). Mengkoordinasikan untuk sinkronisasi dan keterpaduan pelaksanaan seluruh pembangunan infrastruktur yang dilaksanakana oleh KSM/Panitia; p). Melakukan pengendalian/pengawasan pelaksanaan konstruksi fisik yang dilakukan KSM/Panitia : Memastikan KSM/Panitia mempelajari dan memeriksa semua dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi; Suplemen : Pedomana Teknis Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur 10
  11. 11. Mengawasi pemakaian bahan/peralatan (kuantitas, kualitas, ukuran) dan metode pelaksanaan serta mengawasi ketepatan waktu dan biaya pekerjaan; Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi ukuran, kualitas, kuantitas dan laju pencapaian volume; Mengendalikan pelaksanaan program pengamanan dampak lingkungan & sosial dan program keselamatan kerja pekerjaan konstruksi; Memfasilitasi rapat-rapat evaluasi rutin bersama KSM/Panitia untuk mengevaluasi kemajuan kegiatan infrastruktur dan mendorong upaya-upaya percepatan atau penyelesaiaan permasalahan dilapangan; Memverifikasi laporan-laporan (Harian, Mingguan, Bulanan, LPJ, termasuk photo2 dokumentasi) yang dibuat KSM/Panitia; Menyusun Berita Acara perubahan (amandemen) kontrak/SPPD-L akibat adanya perubahan pekerjaan dilapangan (bila ada), termasuk penyesuaian spesifikasi dan gambar-gambar; Menyusunan laporan perkembangan kemajuan pekerjaan konstruksi yang dikelola BKM berdasarkan hasil-hasil pengawasan dan laporan KSM/Panitia; Melakukan Sertifikasi Kegiatan Infrastruktur; Memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang muncul ditingkat kelurahan, termasuk merekomendasikan sanksi/peringatan atas pelanggaran pemanfaatan dana dan atau pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam SPPD-L; (b).Coaching/Konsolidasi TPP BKM/UPL memfasilitasi dan menyelenggarakan coaching/konsolidasi bagi anggota- anggota TPP, terutama untuk pengorganisasian dan peningkatan pemahaman/keterampilan dalam melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggungjawabnya. Untuk menjalankan tugas-tugasnya, TPP dapat mengorganisasi warga (pokja-pokja) untuk berpartisipasi sebanyak-banyaknya, misalnya untuk pelaksanaan survey teknis atau monitoring partisipatif oleh warga; 2. Penyediaan Lahan Untuk mewujudkan bangunan infrastruktur, tentunya diperlukan ketersediaan lahan/tanah (termasuk bangunan/tanaman produktif/aset berharga lainnya yang terkena) sebagai lokasi pembangunannya. Sementara disisi lain, tanah memiliki sifat yang terbatas dan keberadaannya dilindungi oleh hukum. Tidak ada pihak manapun yang diperkenankan membangun tanpa seijin pemilik tanah karena bukti kepemilikan diakui secara sah dalam hukum. Dan jika terjadi pelanggaran (membangun diatas tanah tanpa seijin pemiliknya) maka pihak yang melakukan pelanggaran akan dikenai sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, program P2KP menempatkan kegiatan penyediaan lahan untuk lokasi pembangunan infrastruktur sebagai bagian penting yang tak terpisahkan dari proses pembangunan infrastruktur tersebut. Kegiatan ini dilakukan oleh masyarakat sejak awal penyiapan kegiatan pembangunan infrastruktur. Keluaran Kegiatan yang diharapkan, antara lain adalah : √ Tersedia lahan yang sesuai kebutuhan bangunan yang diinginkan (dan mendukung tercapainya mutu/manfaat bangunan); √ Pemilik/warga yang terkena dampak pembangunan termasuk penduduk asli disekitarnya, terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan memahami sepenuhnya konsekuensi/akibat-akibat penyediaan lahan tersebut bagi dirinya; √ Kepuasan pemilik/warga yang terkena dampak atas terselesaikannya persyaratan- persyaratan atau tuntutan yang diinginkan, seperti kompensasi/ganti rugilainnya (bila ada); Suplemen : Pedomana Teknis Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur 11
  12. 12. √ Adanya bukti-bukti administratif yang benar dan lengkap, mencakup 1). proses musyawarah (Daftar Hadir, Notulen, BA) dan 2). Hasil Kesepakatan persetujuan lahan dari pemilik. sesuai cara penyediaan lahannya, seperti Surat Pernyataan Kontribusi lahan (Hibah/Ijin Pakai/Dilalui/Gantirugi), Surat Permohonan Pelepasan Hak Milik, Bukti/Kuitansi Ganti rugi (bila ada), Indikator keluaran kegiatan, adalah : √ Luas lahan yang tersedia sesuai kebutuhan bangunan yang diinginkan (dan mendukung tercapainya mutu/manfaat bangunan); √ Jumlah kontribusi penyediaan lahan (tanah/bangunan/aset berharga lainnya yang terkena lokasi kegiatan) dari masyarakat diketahui. √ Jumlah pemilik/warga yang terkena dampak pembangunan termasuk penduduk asli disekitarnya diketahui; √ Jumlah pemilik/warga terkena dampak yang terlibat dalam pertemuan-pertemuan penyediaan lahan diketahui; √ Jumlah pemilik/warga terkena dampak yang puas atas terselesaikannya persyaratan- persyaratan atau tuntutan yang diinginkan, seperti kompensasi/ganti rugilainnya (bila ada); √ Jumlah dan kelengkapan bukti-bukti administratif proses musyawarah (Daftar Hadir, Notulen, BA) dan Hasil Kesepakatan persetujuan lahan dari pemilik/yang terkena dampak (Surat Pernyataan Kontribusi lahan (Hibah/Ijin Pakai/Dilalui/Gantirugi), Surat Permohonan Pelepasan Hak Milik, Bukti/Kuitansi Ganti rugi (bila ada)), Beberapa prinsip dalam proses penyediaan lahan adalah : √ Menghindarkan atau meminimalkan adanya dampak sosial bagi masyarakat, termasuk bagi penduduk asli setempat; √ Transparan, semua pihak (termasuk yang terkena dampak/pemiliknya) dapat mengetahui dan memahami semua informasi yang ada termasuk konsekuensi atau akibat-akibatnya, √ Partisipatif, melibatkan semua pihak (termasuk yang terkena dampak/pemiliknya) dalam proses/forum pengambilan keputusannya; √ Akuntabel/dapat dipertanggungjawabkan, bahwa semua proses dilakukan secara benar sesuai ketentuan yang berlaku, proses didokumentasikan dan hasil-hasil kesepakatan/keputusan dibuat secara tertulis dan dihadapan saksi-saksi. Cara kontribusi Lahan, dapat dilakukan melalui : 1) Hibah, kontribusi secara sukarela yang disertai dengan pelepasan hak milik dari pemiliknya kepada pihak lain tanpa ada batas waktu tertentu (selamanya); 2) Ijin pakai, kontribusi secara sukarela tanpa disertai pelepasan hak milik dari pemiliknya kepada pihak lain dan hanya dalam kurun waktu tertentu; 3) Ijin dilalui, pada prinsipnya sama dengan ijin pakai, hanya disini bahwa pemilik masih tetap diperbolehkan memanfaatkan tanah tersebut sepanjang tidak merusak kepentingan pihak yang diberi ijin. Contoh sederhana adalah ijin pemasangan pipa air bawah tanah yang melewati pekarangan rumah warga, dimana pemilik masih diperbolehkan memanfaatkan tanah tersebut (bagian atas/permukaannya) sebagai tempat lalulintas orang atau ternaknya, dll. 4) Kompensasi atau gantirugi tunai, penyediaan lahan yang diberikan oleh pihak pemilik dengan persyaratan ada ganti rugi tunai. Dalam penyediaan lahan ini, bentuk kontribusi warga dapat berupa tanah, tanaman produktif atau aset lain didalamnya dan tidak harus melalui satu cara yang digunakan, tetapi dapat merupakan kombinasi dari kesemua cara dan pola tersebut diatas. Khusus untuk proyek yang bersifat rehabilitasi/peningkatan bangunan lama dimana tidak memerlukan lahan baru atau diatas tanah desa/kelurahan maka Surat Kontribusi Tanah Suplemen : Pedomana Teknis Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur 12
  13. 13. cukup dibuat Surat Pernyataan Penggunaan Lahan dari Pemerintah Kelurahan/Desa setempat; Proses pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara partisipatif dengan langkah-langkah kegiatan adalah sebagaimana pada diagram proses penyediaan lahan. Khusus untuk penyediaan lahan yang melibatkan proses pengurusan Surat Pemisahan Hak dari Pejabat Pembuat Akta Tanah/Instansi lain yang berwenang setempat yang memerlukan waktu yang cukup panjang maka administrasi ini boleh tidak tidak menjadi persyaratan memulai pelaksanaan pembangunan fisik tetapi tetap harus disediakan dan diharapkan dapat rampung sebelum pemanfaatan prasarana. 3. Penyusunan Desain/Gambar, Spesifikasi Teknis dan Panduan O&P (a).Survey Teknis Sebelum dilakukan penyusunan Desain bangunan maka terlebih dahulu harus dilakukan Survey teknis. Sasaran survey teknis ini adalah untuk mendapatkan data- data/informasi kondisi/situasi awal lokasi pembangunan infrastruktur yang sebenarnya. Jenis data/informasi yang diperlukan tergantung pada jenis infrastruktur yang akan dibangun, seperti : kondisi fisik lokasi (luasan, batas-batas, topografi), Suplemen : Pedomana Teknis Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur 13
  14. 14. kondisi tanah (keras/lunak), keadaan air tanah, peruntukan lahan, rincian penggunaan lahan, perkerasan, penghijauan, dll. Data-data/informasi tersebut selanjutnya akan dipergunakan dalam menentukan desain/rancangan dan gambar rencana bangunan yang akan dibangun. Pelaksanaan Survey ini dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan warga. Oleh karena itu, sebelum melakukan survey, relawan/masyarakat yang akan terlibat perlu dibekali dengan pemahaman teknik dan diorganisasi, terutama mencakup : Jadwal, Urutan kegiatan, cara pelaksanaan dan hasil Survey yang akan diperoleh; Cara penggunaan formulir survey dan cara penggunaan alat survey yang akan digunakan; Kebutuhan dan penyediaan peralatan dan instrument yang dibutuhkan, seperti : patok-patok, meteran, formulir suirvey, peta desa, dll; Apabila jenis kegiatan yang akan disurvey cukup banyak maka sebaiknya relawan/masyarakat dibagi atas beberapa tim kerja sehingga proses survey dapat berlangsung lebih efektif. Perlu menjadi perhatian juga sebelum melakukan survai untuk perencanaan, harus dilakukan konsultasi awal dengan pemerintah setempat (Lurah/Kepala Desa). Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan suatu koordinasi yang sebaik-baiknya dengan pihak Institusi, sehingga pekerjaan perencanaan ini tidak akan mendapatkan rintangan. Pada kegiatan survey teknis ini, juga sekaligus membuat dokumentasi/photo awal (0%) pada lokasi yang akan dibangun Infrastruktur. Jumlah titik lokasi yang diambil/potret disesuaikan dengan kondisi lapangan dan jenis infrastruktur yang akan dibangun, misalnya untuk Jalan/drainase/saluran irigasi/air bersih perpipaan dapat diambil pada beberapa titik lokasi (awal, tengah dan ujung akhir atau tempat lain yang dianggap penting) sedangkan untuk bangunan seperti MCK, jembatan, air bersih non perpipaan, rehab perumahan/pendidikan/kesehatan, dll, cukup diambil dari sisi yang berbeda yaitu sisi depan, samping atau belakang). Penting untuk diperhatikan bahwa titik lokasi dan arah pengambilan gambar kondisi 0% ini, nantinya akan menjadi pengambilan gambar pada saat pelaksanaan konstruksi, yaitu kondisi 50% dan 100%. Selain survey teknis prasarana juga perlu dilakukan survey ketersediaan tenaga kerja/bahan/alat. Hal ini untuk membantu dalam pemilihan teknologi konstruksi yang akan dipergunakan dimana sedapat mungkin menggunakan konstruksi/bahan lokal yang berkualitas dan konstruksi yang mudah dilaksanakan oleh masyarakat/tenaga kerja setempat. Beberapa prosedur yang umum dilakukan untuk pelaksanaan kegiatan survei prasarana dapat dilihat pada penjelasan Survey Teknis Prasarana, buku Suplemen Teknis, Perencanaan Teknis, Jilid 2 (buku untuk Fasilitator PNPM-MP) atau buku 1 Persiapan dan Perencanaan Teknis Kegiatan Sarana & Prasarana (buku untuk BKM/Masyarakat). (b).Pembuatan Desain, Gambar-gambar, Spesifikasi Teknis Persyaratan utama suatu infrastruktur yang dibangun adalah terpenuhinya mutu/manfaat bangunan tersebut sebagaimana yang dikehendaki. Oleh karena itu siapapun yang menginginkan suatu bangunan, perlu menentukan syarat penggunaan seperti apa yang diinginkannya dari bangunan tersebut. Membuat Desain, Spesifikasi & Gambar-gambar perencanaan teknik, secara sederhana dapat dikatakan sebagai upaya untuk menentukan persyaratan bangunan yang diinginkan agar bangunan dapat berfungsi baik, menjamin keselamatan Suplemen : Pedomana Teknis Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur 14
  15. 15. (keamanan/kekuatan termasuk kenyamanan) dan kesehatan masyarakat penggunanya. Dalam praktek pengelolaan proyek infrastruktur, lazimnya pernyataan-pernyataan tentang mutu bangunan dituangkan secara tertulis dan dalam proses penyusunannya diawali dari proses Desain/perancangan, Gambar-gambar & Spesifikasi Teknis, kemudian diuraikan juga secara terbatas dalam Daftar Kuantitas (jenis pekerjaan dan volumenya), RAB (jenis pekerjaan dan volume yang diperhitungkan/dibiayai) dan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan seperti SPPD-L/SPPB. Kemudian pada tahap pelaksanaan pembangunannya, semua dokumen tersebut menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan sebagai pedoman mewujudkan mutu bangunan. Selain itu, mengingat bahwa wujud bangunan sebagai tujuan bersama masih merupakan sesuatu yang akan datang atau masih bersifat belum nyata maka dokumen-dokumen tersebut sangatlah penting keberadaanya sejak awal hingga akhir proyek, sebagai media komunikasi yang sangat penting bagi semua orang yang berkepentingan, khususnya bagi semua orang yang membutuhkan bangunan tersebut dan yang akan melaksanakan pembangunanannya sehingga memperoleh pemahaman yang sama tentang wujud tujuan itu (tidak hanya ada dalam bayangan sang perencana/orang-perorangan yang mengusulkan saja). Sasaran kegiatan ini adalah untuk menentukan persyaratan mutu sesuai kriteria dan persyaratan teknis bangunan. Adapun indikator keluarannya, adalah : Diketahuinya tingkat pelayanan prasarana (siapa/apa dan berapa banyak yang menggunakan) sesuai kebutuhan, termasuk mengetahui apakah ada keterkaitan kesatuan fungsi pelayanan dengan infrastruktur lainnya); Diketahuinya kelengkapan system/komponen bangunan sesuai standar teknis bangunan tersebut; Adanya perhitungan dimensi konstruksi sesuai tingkat pelayanan (bila perlu), termasuk bila kondisi tanah dasar jelek; Diketahuinya tataletak (termasuk keadaan sekitar) dimana bangunan akan dibuat sesuai kebutuhan; Diketahuinya ukuran-ukuran bagian bangunan/konstruksi secara detail, seperti tebal plesteran; ukuran daun pintu, ukuran balok/kolom, ukuran papan lantai jembatan, tebal plat beton jembatan/gorong-gorong, Dinding pasangan ½ bata/Batako, dll, sesuai persyaratan teknis bangunan; Diketahuinya ukuran-ukuran pokok bangunan (panjang, tinggi/kedalaman, lebar/diameter), termasuk bangunan pelengkap sesuai persyaratan teknis bangunan (bila ada); Diketahuinya bidang-bidang mana yang terletak dimuka, sampaing kiri/kanan dan belakang bangunan sesuai persyaratan teknis bangunan; Diketahuinya perbandingan campuran yang digunakan, misalnya plesteran campuran 1 semen : 4 pasir; pondasi pasangan batu kali camp. 1: 4, beton bertulang campuran 1 semen : 3 pasir : 5 kerili, pasangan bata/Batako camp 1sm : 5psr dll, sesuai persyaratan teknis bangunan; Diketahuinya jenis bahan yang digunakan, misalnya Kuda-kuda/gelagar/lantai kayu kelas II, atap seng/genteng beton, dll. a) Desain, berdasarkan hasil Survey kondisi lapangan dimana bangunan akan dibuat dan persyaratan/kriteria desain bangunan yang telah ditetapkan maka dipilih alternatif-alternatif desain/rancangan bangunan yang sesuai. Dalam pemilihan desain ini juga harus telah mempertimbangkan kemungkinan dampak lingkungan yang muncul akibat dari pelaksanaan pekerjaan nanti. Bila bangunan yang dikehendaki cukup kompleks atau kondisi tanah jelek maka seringkali dibuat Suplemen : Pedomana Teknis Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur 15
  16. 16. perhitungan konstruksi untuk memperoleh ukuran/komposisi suatu konstruksi guna menjamin keamanan bangunan. Hasil Desain ini kemudian dituangkan dalam Gambar-Gambar teknik/gambar perencanaan. Kriteria desain untuk setiap jenis infrastruktur yang direncanakan harus mengacu pada kriteria desain standar yang dikeluarkan oleh Departemnen Pekerjaan Umum atau instansi teknis terkait lainnya. b) Spesifikasi Teknis, dibuat untuk memberikan informasi lebih lengkap mengenai persyaratan-persyaratan teknis dan ketentuan-ketentuan pelaksanaan pekerjaan/bangunan yang ingin diwujudkan tersebut. Spesifikasi Teknis merupakan dokumen persyaratan teknis/standar bangunan yang secara garis besarnya berisi : uraian penjelasan dari tiap jenis pekerjaan (lingkup kegiatan), komposisi campuran, persyaratan material/peralatan, ketentuan/peraturan terkait yang harus diikuti, Metode Pelaksanaan, Cara pengukuran pekerjaan, dll). c) Gambar-gambar, berdasarkan desain/sketsa hasil perhitungan dan spesifikasi teknis ini, lalu dibuat gambar-gambar teknis bangunan dimana sering gambar- gambar tersebut dicantumkan juga hal-hal penting yang berkenaan dengan mutu prasarana tersebut. Terdapat beberapa macam gambar rencana yang dibuat pada tahap ini, yaitu : 1) Gambar Peta Lokasi, kita dapat mengetahui lokasi dimana bangunan akan dibangun; 2) Gambar Situasi, kita dapat mengetahui tataletak termasuk mana awal dan akhir pekerjaan atau menjelaskan keadaan sekitar dimana bangunan akan dibuat. 3) Gambar Denah, kita dapat mengetahui (membaca) ukuran-ukuran pokok (panjang dan lebar) bangunan termasuk bangunan pelengkap (bila ada). 4) Gambar Pandangan/Tampak, kita dapat mengetahui bidang-bidang mana yang terletak dimuka, sampaing kiri/kanan dan belakang bangunan. 5) Gambar Penampang/Potongan, biasanya gambar ini dibuat dalam 2 arah (memanjang dan melintang). Dari gambar ini kita dapat mengetahui ukuran tinggi, lebar bangunan/bagian bangunan. Selain itu, pada gambar ini juga dicantumkan spesifikasi teknis tiap konstruksi seperti perbandingan campuran yang digunakan, jenis bahan yang digunakan (misalnya kayu kelas II, atap genteng beton), dll. Untuk lebih memahami hubungan bagian-bagian struktur yang dianggap sangat penting maka perlu dibuat gambar lebih detail dari gambar potongan, seperti Detail Sambungan Kuda-kuda, detail sambungan balok/kolom, detail Pondasi, detail Kusen Pintu/Jendela, dll. 6) Khusus untuk bangunan yang mempunyai bentuk sama seluruhnya atau sebahagian dapat menggunakan gambar typikal/prototype. Semua Desain/Gambar-Gambar Teknik dan spesifikasi teknis yang dibuat harus diverifikasi kelayakannya oleh Konsultan Pendamping (bidang Teknik) dan Disetujui oleh Tim Teknis dari SKPD/Dinas PU setempat. Hasil Verifikasi ini sekurang-kurangnya harus memberikan jaminan bahwa rencana bangunan dapat bermanfaat bagi warga miskin, rencana teknis bangunan sesuai standar teknis (bangunan dapat berfungsi optimal, menjamin keselamatan (kekuatan & keamanan) dan kesehatan warga pengguna, tidak menimbulkan dampak negatif atas lingkungan dan sosial-budaya setempat serta mudah & aman diakses oleh warga pengguna bangunan). (c). Penyusunan Panduan Operasi & Pemeliharaan (O&P) Prasarana Penyusunan panduan teknis Operasi & Pemeliharaan prasarana dimaksudkan untuk memberikan panduan atau pegangan bagi masyarakat atau Pengelola O&P yang Suplemen : Pedomana Teknis Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur 16
  17. 17. dibentuk untuk melaksanakan pemanfaatan & pemeliharaan prasarana yang dibangun. Panduan ini sekurang-kurangnya berisi tatacara pemanfaatan/penggunaan prasarana secara benar dan tatacara pemeliharaan prasarana. Untuk penyusunan tatacara pemanfaatan/penggunaan dan tatacara pemeliharaan setiap jenis prasarana dapat mengacu pada buku Pedoman Teknis Sederhana Pembangunan Prasarana yang diterbitkan oleh Departemen PU (dicetak dan distribusikan kepada KMW/Korkot/Tim Fasilitator P2KP/PNPM MP Tahun 2007). 4. Rencana Pengamanan Dampak Lingkungan dan Sosial (Safeguards) Selain ketentuan terkait dengan penyediaan tanah/lahan, ketentuan/peraturan lain yang menjadi persyaratan pelaksanaan pembangunan infrastruktur adalah adanya perlindungan/pelestarian terhadap lingkungan. Sasaran kegiatan adalah : untuk mewujudkan bangunan yang tidak menimbulkan dampak negatif sosial dan lingkungan. Adapun Indikator keluaran kegiatan adalah : Ada/tidaknya kegiatan yang dibangun atau bahan bangunan yang digunakan tidak termasuk dalam Daftar/List Negatif yang telah ditetapkan; Ada/tidaknya Dampak negatif terhadap Lingkungan & Sosial akibat dari pembangunan infrastruktur yang akan dilaksanakan; Tersedia atau tidaknya tindakan antisipasi/pengamanan dampak negatif sosial dan lingkungan sesuai dengan prosedur dan ketentuan proyek ini; Prinsip-prinsip dasar dalam penilaian kelayakan lingkungan adalah : 1). Usulan yang diajukan sedapat mungkin menghindari atau mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Usulan tersebut harus telah mengkaji alternatif desain lainnya yang tepat untuk memperkecil dampak negatifnya; 2). Usulan tersebut harus mengacu pada Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) dan Rencana Detail Tata Ruang (RTDR), serta menghindari kawasan lindung yang telah ditetapkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup, kecuali jika usulan kegiatan tersebut untuk mengembangkan kawasan lindung; dan 3). Usulan yang membawa dampak negatif terhadap lingkungan, harus dilengkapi dengan suatu perencanaan pengelolaan dampak lingkungan untuk mengurangi dampak negatifnya. Setiap proposal kegiatan infrastruktur(proyek/sub-proyek) akan diperiksa dengan prosedur/kriteria pemeriksaan lingkungan Pemerintah untuk memastikan tidak ada sub- proyek/proyek yang membutuhkan pemeriksaan lingkungan secara penuh. Pada pemeriksaan awal, tipe proyek, skala, lokasi, sensitifitas dan potensi dampak terhadap alam dan lingkungan hidup akan diidentifikasi untuk menentukan kegiatan tersebut layak atau tidak, sesuai kriteria pemeriksaan berikut : Usulan Kegiatan yang membutuhkan Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) secara menyeluruh tidak akan didanai oleh program; Usulan kegiatan yang membutuhkan UKL (Upaya Pengelolaan Lingkungan) dan UPL (Upaya Pemantauan Lingkungan) berdasarkan kajian yang terbatas dan spesifik lokasi sub-proyek hanya akan didanai bilamana telah disetujui hasil study UKL/UPLnya sesuai kriteria yang ditetapkan Menteri PU dan Menneg LH. Diharapkan tidak ada proposal yang masuk kategori ini. Usulan-usulan yang cukup ditangani dengan prosedur operasi standar (standard operation procedure), dimana praktek yg baik (good practice) cukup menyelamatkan lingkungan. Diharapkan sebagian proposal akan masuk kategori ini. Pendekatan penanganan pengamaman dampak (safeguards) kegiatan yang tidak memerlukan study AMDAL atau UKL-UPL, akan dilakukan melalui : Suplemen : Pedomana Teknis Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur 17
  18. 18. (1) Desain perencanaan teknis bangunan yang mengacu pada kriteria desain/standar teknis pembangunan infrastruktur yang telah ditetapkan instansi teknis seperti Departemen Pekerjaan Umum; dan (2) Pemeriksaan terhadap dampak lingkungan kegiatan skala kecil/sederhana melalui prosedur khusus atau prosedur operasi standar/POS untuk setiap kegiatan infrastruktur yang diusulkan, yaitu Daftar Periksa/Uji Identifikasi Dampak Lingkungan dan Daftar Periksa Kegiatan Terlarang. Daftar Periksa Kegiatan Terlarang (Negatif List) : Formulir ini telah menyediakan identifikasi semua masalah/kegiatan yang dilarang untuk dibiayai melalui dana bantuan (APBN) Program. Pengerjaannya dengan melakukan pemeriksaan kegiatannya terhadap butir-butir kegiatan yang dilarang, apakah ada yang sama atau termasuk dalam salah satu kegiatan yang dilarang sebagaimana telah tercantum dalam formulir tersebut. Caranya dengan mengisi ceklist pada kolom yang disediakan. Apabila terdapat kegiatan yang dilarang maka usulan kegiatan ditolak atau tidak dapat didanai. Daftar Periksa/Uji Identifikasi Dampak Lingkungan : Formulir ini merupakan daftar identifikasi awal berupa, Potensi sumber dampak, usulan alternatif tindakan penanganannya dan rencana pemantauannya. Pengerjaannya dengan melakukan pemeriksaan desain/usulan kegiatan dengan mengidentifikasi potensi sumber dampak lalu membuat jenis tindakan pengamanan/mitigasinya yang sesuai. Hasil identifikasi potensi dan tindakan pengamanan selanjutnya dituangkan dalam formulir tersebut. Untuk memudahkan kegiatan ini maka telah disedikan referensi Daftar Periksa Dampak Lingkungan sebagai panduan. Sesuai dengan jenis infrastruktur yang akan dibangun, pemeriksaan potensi sumber dampak lingkungan mengacu pada potensi sumber dampak lingkungan seperti butir-butir potensi yang telah dicantumkan dalam Daftar (tersedia pada kolom potensi sumber dampak). Apabila Ada, maka pilih tindakan penanganannya/mitigasi yang sesuai (tersedia pada kolom alternatif penanganan dampak). Bersama dengan Desain/Gambar-Gambar Teknik dan spesifikasi teknis yang telah dibuat, Rencana Pengamanan Dampak Lingkungan & Sosial ini juga harus diverifikasi kelayakannya oleh Konsultan Pendamping (bidang Teknik) dan Disetujui oleh Tim Teknis dari SKPD/Dinas PU setempat. Secara lebih detail penjelasan terkait hal ini dapat dilihat pada penjelasan buku Buku Pedoman Pelaksanaan Program dan buku Suplemen, Petunjuk Teknis Pengamanan Dampak Lingkungan dan Sosial (Safeguards). 5. Menentukan Lingkup Pekerjaan Konstruksi Lingkup pekerjaan konstruksi/proyek adalah keseluruhan pekerjaan/kegiatan konstruksi yang harus dilakukan untuk menghasilkan bangunan yang memenuhi persyaratan mutu sesuai standar teknis bangunan yang telah ditetapkan. Kemudian dari setiap pekerjaan tersebut perlu diketahui Kuantitas/Volumenya, Metode Pelaksanaannya dan Urutan pelaksanaannya. (1).Menentukan/Mengidentifikasi jenis-jenis pekerjaan konstruksi Untuk menentukan jenis-jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan dalam pembangunan infrastruktur maka secara teknis harus ada gambar perencanaan infrastruktur, minimal gambar denah dan potongan dari infrastruktur yang akan dibangun tersebut, termasuk spesifikasi teknisnya. Sebab dari gambar-gambar tersebut dapat diketahui kegiatan-kegiatan apa saja yang harus dilakukan untuk membangun infrastruktur tersebut sampai selesai. Suplemen : Pedomana Teknis Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur 18
  19. 19. Pada tahap ini juga termasuk mengetahui lingkup aktivitas dari setiap jenis-jenis pekerjaan, satuan pengukurannya, batasan/syarat teknis kekuatannya seperti komposisi campurannya, dimensi, persyaratan material/peralatan, ketentuan/peraturan terkait yang harus diikuti dalam pelaksanaannya. Hasil identifikasi ini selanjutnya dapat dibuat dalam bentuk Tabel seperti contoh untuk Pekerjaan Pembangunan Jalan Sirtu, berikut : No Item Pekerjaan Satuan 1. Pekerjaan Penyiapan Tanah Dasar/Badan Jalan M2 2. Penimbunan Badan Jalan M3 3. Lapis Pondasi Bawah Kelas C (Sirtu) M3 4. Galian Tanah Parit M3 5. Pekerjaan Beton M2 6. Pekerjaan Ps. Batu Kali M3 Catatan : • Oleh karena hasil identifikasi jenis-jenis pekerjaan tersebut akan menjadi dasar dalam penyusunan biaya kegiatan maka perlu dipahami/diketahui cakupan lingkup aktivitas didalam setiap jenis pekerjaan tersebut, sehingga tidak terjadi pengulangan kegiatan/tumpang tindih pembiayaan. Misalnya Pekerjaan Galian Tanah, Pekerjaan Galian tanah ini mencakup aktivitas/biaya : membersihkan lokasi pekerjaan, memasang patok/bouwplank, mendatangkan tenaga kerja/peralatan kerja, melaksanakan penggalian tanah sesuai ukuran yang ditetapkan pada gambar, membuang tanah bekas galian dan pengamanan pekerjaan. Dari contoh tersebut maka dalam daftar Hasil Identifikasi Pekerjaan seharusnya tidak ada item pekerjaan tersendiri untuk pembuangan tanah bekas galian tetapi kegiatan tersebut telah diperhitungkan pada pembiayaan pekerjaan Galian Tanah (tidak akan terjadi tumpang tindih pembiayaan). • Dari pengalaman pekerjaan yang dilaksanakan masyarakat dalam P2KP, banyak dijumpai tidak dilakukan dan tidak ada pekerjaan pembersihan lapangan dalam daftar kuantitas pekerjaan pada hal kondisi lapangan diperlukan, oleh karena itu pada tahap identifikasi ini perlu menjadi perhatian agar identifikasi pekerjaan dilakukan secara lengkap agar dapat diketahui dan dilaksanakan oleh masyarakat. Terkait dengan pembiayaannya nanti, masyarakat diharapkan dapat berkontribusi melalui gotong- royong. • Untuk beberapa pekerjaan persiapan yang lazim ada dalam pekerjaan kontraktor proyek, disini perlu dipertimbangkan secara matang karena pendekatan pelaksanaan pekerjaan akan dilakukan oleh warga setempat. Misalnya pengadaan kantor/direksi keet, gudang, barak tenaga kerja, dll. Hal seperti ini mungkin tidak diperlukan secara khusus atau dapat disediakan melalui swadaya masyarakat (mengoptimalkan sumberdaya dimasyarakat setempat). (2).Menentukan Kuantitas/Volume Jenis-jenis pekerjaan Kuantitas/Volume pekerjaan yang dimaksudkan disini adalah banyaknya pekerjaan yang harus dibuat (rencana) menurut satuan pengukuran pekerjaannya. Data yang diperlukan adalah Daftar Pekerjaan yang telah diidentifikasi dan Gambar rencana (untuk mengetahui dimensi/ukuran pekerjaan). Ketentuan perhitungan volume tiap item pekerjaan adalah : Volume harus sesuai dengan satuan pengukuran pekerjaannya atau dengan kata lain bahwa setiap item pekerjaan yang satuan pengukurannya berbeda mempunyai cara perhitungan volume pekerjaan yang berbeda pula. Misalnya: - Volume pekerjaan penyiapan badan jalan yang diukur dalam satuan meterpersegi (m2 ) = panjang tanah dasar yang akan disiapkan x lebar yang harus disiapkan; Berbeda dengan Suplemen : Pedomana Teknis Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur 19
  20. 20. - Volume Penimbunan Badan Jalan yang diukur dalam satuan meterkubik (m3 ) = panjang timbunan x lebar x tinggi (atau tebal) timbunan. Sedangkan ukuran (panjang, lebar, tinggi/tebal) harus sesuai dengan yang direncanakan (sesuai ukuran pada gambar). Berdasarkan jenis pekerjaan yang telah diidentifikasi sebelumnya maka selanjutnta dapat dilakukan perhitungan volume setiap pekerjaan, sebagai berikut : 1. Siapkan Daftar Pekerjaan dan Gambar-gambar Rencana untuk mengetahui ukuran- ukuran dari pekerjaan (panjang, lebar, tinggi/tebal); 2. Agar diperoleh ketelitian dan memudahkan perhitungan volume pekerjaan maka sebaiknya perhitungan dilakukan per item pekerjaan sesuai urutan item pekerjaan pada daftar pekerjaan yang telah dibuat sebelumnya. Cara melakukan perhitungan dapat dibuat Tabel seperti Contoh perhitungan berikut : No Uraian Pekerjaan Satuan Sketsa dan Perhitungan Volume 1. Lapis Pondasi Bawah Kelas C (Sirtu) M3 Vol. = P x L x T = 200 x 2,5 x 0,2 = 100 100 Dst. L= 2,5m T= 20cm P (panjang)= 200m Karena Perhitungan Volume Pekerjaan tersebut akan menjadi acuan pada perhitungan biaya dan pelaksanaan pembangunan prasarana maka perhitungan volumenya harus cukup teliti, sederhana dan jelas sehingga mudah dipahami. 3. Buat Rekapitulasi Daftar Kuantitas/Volume seluruh pekerjaan. Setelah seluruh jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan selesai dihitung volumenya (langkah 2 diatas), buuatlah Daftar Rekapitulasi Kuantitas berupa tabel yang menggambarkan/memuat volume dan satuan tiap jenis pekerjaan secara keseluruhan kegiatan (proyek). Contoh bentuk Daftar Kuantitas Pekerjaan dapat dibuat seperti tabel / formulir berikut. Cara Pengerjaan Formulir : No. Urut : Isi nomor urut jenis pekerjaan; Uraian Pekerjaan : Diisi nama jenis pekerjaan Satuan : Diisi dengan satuan pengukuran pekerjaan Volume/Kuantitas Diisi dengan nilai volume pekerjaan (3).Menentukan Metode/Cara Pelaksanaan Pekerjaan Secara sederhana yang dimaksudkan dengan metode kerja disini adalah cara bagaimana setiap kegiatan/pekerjaan akan dilaksanakan atau lebih terkait dengan teknologi apa yang akan dipergunakan, Apakah setiap pekerjaan akan dilakukan dengan menggunakan tenaga kerja (manual) atau dengan peralatan (mekanis) atau kombinasi dari keduanya. Hasil kegiatan ini dapat diketahui metode kerja dari setiap jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan. Suplemen : Pedomana Teknis Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur 20
  21. 21. Untuk menentukan metode kerja ini, diperlukan data dari hasil survey tentang ketersediaan tenaga kerja atau peralatan yang ada (dapat disediakan) dan kondisi lokasi pekerjaan, seperti apakah memungkinkan untuk melakukan pekerjaan dengan cara manual atau mekanis, termasuk apakah kondisi jalan kerja dan ketersediaannya dari dan kelokasi pekerjaan memungkinkan bila akan menggunakan peralatan berat/besar. Selain itu juga harus dipertimbangkan seberapa besar rencana volume pekerjaan yang harus dibuat dengan metode yang dipilih, dikaitkan dengan waktu yang tersedia sehingga pemilihan metode kerja ini betul-betul dapat mendorong upaya pencapaian kualitas yang baik dan kegiatan dapat diselesaikan dalam waktu yang tersedia Penentuan metode kerja dalam uraian ini, lebih difokuskan pada bagaimana masyarakat memperoleh dasar untuk memahami cara menghitung biaya pekerjaan, karena didalam penentuan metode kerja ini akan secara jelas diketahui apa yang dibutuhkan untuk melaksanakan setiap pekerjaan, apakah tenaga kerja atau peralatan. Sehingga hal ini diharapkan akan membantu masyarakat dalam menghitung volume kebutuhan tiap pekerjaan (khususnya tenaga kerja/alat) karena dengan telah dipilihnya metode kerja tiap pekerjaan maka tentunya akan memudahkan dalam menentukan jenis analisa harga satuan setiap pekerjaan (sebagai referensi ”koefisien” perhitungan volume kebutuhan tiap pekerjaan). Misalnya bila harus menggunakan peralatan berat (seperti mesin gilas) maka harus mengacu pada analisa untuk pekerjaan Jalan/Jembatan (analisa K/E) tapi bila menggunakan tenaga kerja maka cukup dengan analisa pekerjaan yang biasa dipergunakan untuk pekerjaan bangunan seperti SNI atau BOW. Sesuai dengan azas pemilihan teknologi dalam pelaksanaan program P2KP maka diprioritaskan pemilihan metode kerja manual (dengan menggunakan tenaga kerja masyarakat sesuai kualifikasi pekerjaan) dengan tetap memprioritaskan pencapaian kualitas pekerjaan yang baik. Namun demikian, kadang-kadang tidak dapat dihindari untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu yang memerlukan peralatan atau beresiko yang meskipun dapat dilakukan secara manual tetapi hasilnya tidak dapat menjamin kualitas yang baik maka pekerjaan tersebut harus menggunakan peralatan atau tenaga terampil/khusus, misalnya pekerjaan pemadatan perkerasan jalan, pengelasan gelagar besi jembatan, dll. (4).Menentukan Urutan Pekerjaan Konstruksi Kegiatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur adalah kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis (berurut-urutan) untuk menghasikan bangunan/infrastruktur. Urutan atau susunan kegiatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur tersebut dibuat berdasarkan urut-urutan (logika) pelaksanaan kegiatan dilapangan. Acuannya adalah selain pada urutan logika konstruksi bangunan juga mempertimbangkan metode kerja yang dipergunakan (khususnya bila ada penggunaan peralatan berat). Sebagai alat bantu sederhana untuk mengecek urut-urutan kegiatan pembangunan infrastruktur, maka terhadap setiap kegiatan dapat dibuat pertanyaan : Apakah Kegiatan ini didahului oleh kegiatan sebelumnya ? Apakah kegiatan ini diikuti oleh kegiatan berikutnya ? Berikut diberikan contoh lingkup kegiatan yang disusun tidak terurut dan terurut pada Pembuatan Saluran Drainase berikut : Kegiatan Tidak Terurut Kegiatan Terurut 1) Pembersihan Lapangan 1) Pembersihan Lapangan 2) Pemasangan Bouwplank 2) Pemasangan Bouwplank 3) Urugan Pasir dasar saluran 3) Galian Tanah 4) Galian Tanah 4) Urugan Pasir dasar saluran 5) Urugan kembali bekas galian 5) Pasangan Batu Kali Suplemen : Pedomana Teknis Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur 21
  22. 22. Suplemen : Pedomana Teknis Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur 22 Kegiatan Tidak Terurut Kegiatan Terurut 6) Pasangan Batu Kali 6) Urugan kembali bekas galian 7) Meratakan & pemadatan urugan 7) Meratakan & pemadatan urugan 8) Plesteran dan acian 8) Plesteran dan acian Contoh : Dari Tabel diatas (Kolom Kegiatan Terurut), dapat dilihat bahwa Kegiatan Pasangan Batu Kali dilaksanakan setelah selesai “Kegiatan Memasang Pasir Urug didasar saluran” dan selanjutnya diikuti oleh “Kegiatan Urugan/Timbunan kembali tanah bekas galian”, Dst. 6. Pembuatan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Secara sederhana Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan adalah formulir yang menggambarkan rencana waktu pelaksanaan dari semua jenis kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pembangunan suatu prasarana. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan pada dasarnya memberikan gambaran tentang rencana waktu dan urut-urutan pelaksanaan dari semua jenis kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pembangunan infrastruktur. Rencana jadwal pelaksanaan ini perlu dibuat, karena : 1) Waktu pemanfaatan atau pencairan dana telah ditetapkan batas waktunya; 2) Agar dapat diatur penggunaan (waktu dan jumlah) sumberdaya yang akan digunakan dalam pelaksanaan pembangunan prasarana seperti dana, tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan; 3) Agar semua jenis kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pembangunan prasarana dapat berjalan secara teratur dan terarah menuju terwujudnya bangunan/prasarana yang akan dibuat; 4) Untuk memenuhi persyaratan pelaksanaan pembangunan prasarana yang diajukan dalam proposal pelaksanaan kegiatan; Sasaran kegiatan ini adalah diketahuinya jangka waktu pelaksanaan proyek/keseluruhan pekerjaan yang paling realistis dan tidak melampaui batasan yang telah ditetapkan oleh program. Indikator keluarannya adalah : Adanya rencana waktu pelaksanaan tiap pekerjaan sesuai dengan volume pekerjaan yang akan dilaksanakan (tidak terlampau lama atau cepat); Adanya jadwal pelaksanaan proyek (keseluruhan pekerjaan) yang tidak melampaui batas waktu yang ditetapkan dalam master schedule program; Adapun Rencana Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan ini berisi : 1) Jenis-jenis kegiatan yang akan dilaksanakan; 2) Volume dari setiap jenis kegiatan yang harus dibuat; 3) Waktu pelaksanaan dari setiap jenis kegiatan (Durasi); 4) Bobot Kegiatan, yaitu suatu ukuran untuk mengetahui besarnya nilai suatu jenis kegiatan terhadap keseluruhan kegiatan (proyek), yang dinyatakan dalam satuan prosen (%). Secara sederhana bobot ini bisa diartikan, makin besar bobot suatu kegiatan maka makin besar pula nilai pekerjaan tersebut. Nilai pekerjaan ini bisa berupa nilai biaya atau waktunya; Bentuk Jadwal pelaksanaan kegiatan dapat digunakan bentuk jadwal yang sangat sederhana dan paling umum dipakai, yaitu berbentuk bagan balok (barchart). Prinsipnya kegiatan yang akan dilakukan digambarkan dalam bentuk balok pada skala waktu. Adapun langkah-langkah pembuatannya adalah sebagai berikut : 1. Tentukan/Identifikasi semua jenis-jenis kegiatan yang akan dilaksanakan; 2. Buat urut-urutan pelaksanaan semua jenis kegiatan tersebut. 3. Tentukan Volume tiap jenis kegiatan (termasuk satuannya); 4. Tentukan/perkirakan ”lamanya waktu setiap jenis kegiatan (biasa disebut juga durasi)”. Satuan durasi ini dapat dinyatakan dalam hari, minggu, dst; 5. Tentukan Bobot masing-masing jenis kegiatan
  23. 23. 6. Gambarkan ”waktu pelaksanaan” dari tiap jenis kegiatan dalam bentuk bagan balok pada skala waktu. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan jadwal : (1). Urut-Urutan Kegiatan Dalam penyusunan Jadwal Pekerjaan, cara penulisan urutan kegiatan lazimnya disusun/ditulis dari atas kebawah, sehingga secara sederhana susunan tersebut dapat memberikan gambaran bahwa suatu kegiatan dilaksanakan setelah selesai kegiatan sebelumnya (kegiatan nomor diatasnya) kemudian dilanjutkan dengan kegiatan berikutnya (kegiatan nomor dibawahnya). Secara detail penjelasan bagaimana menentukan urut-urutan pekerjaan konstruksi dapat dilihat pada penjelasan menentukan lingkup pekerjaan yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya. (2). Waktu Pelaksanaan kegiatan Waktu pelaksanaan kegiatan (Durasi) adalah jumlah waktu (satuannya boleh hari, minggu dan seterusnya) yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu kegiatan. Untuk menentukan waktu pelaksanaan dari suatu jenis kegiatan maka pertama kita harus ketahui lebih dahulu volume kegiatan yang akan dibuat (volume rencana), kemudian kita tentukan metode kerja apa yang akan kita pakai. Peranan Metode kerja cukup penting karena akan mempengaruhi durasi pekerjaan. Kemampuan kerja (produktivitas) antara tenaga manusia (metode padat karya) dengan peralatan (metode mekanis) akan sangat berbeda. Metode mana yang akan digunakan, ini sangat tergantung pada kondisi yang ada dilapangan (seperti ketersediaan tenaga kerja atau peralatan), apakah memungkinkan bila menggunakan peralatan besar, bisa dipilih tenaga kerja atau peralatan atau kombinasi antara keduanya (t. kerja dan peralatan). Oleh karena kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat umumnya adalah kegiatan yang sederhana, maka penentuan waktu tiap jenis kegiatan disarankan untuk dapat dilakukan dengan cara perkiraan, dan sebaiknya dilakukan oleh orang yang mempunyai pengalaman seperti tukang atau mandor bangunan agar taksiran waktunya lebih mendekati kenyataan dilapangan (lebih realistis). Untuk menentukan jumlah waktu yang dibutuhkan untuk setiap jenis kegiatan (durasi), dengan cara perkiraan maka dapat dilakukan dengan memperkirakan langsung durasi setiap item pekerjaan. Atau dapat dilakukan dengan langkah- langkah pendekatan perhitungan sederhana sebagai berikut : 1) Perlu di ketahui volume dari tiap jenis kegiatan, volume kegiatan yang besar tentu akan memerlukan waktu penyelesaian yang lebih lama dibandingkan dengan volume yang lebih sedikit (dalam kondisi jumlah tenaga kerja/alat yang tetap/sama); 2) Perlu ditentukan metode kerja yang akan digunakan, apakah dengan tenaga kerja atau peralatan. Dari Metode kerja yang dipilih, selanjutnya perlu diketahui produktivitas/kemampuan kerja dari setiap tenaga kerja atau peralatan yang akan digunakan. Kemampuan Kerja disini dapat diartikan sebagai “jumlah volume pekerjaan yang dapat dihasilkan oleh seorang tenaga kerja atau satu unit peralatan persatuan waktu tertentu. Satuan waktu tertentu ini bisa dipakai satuan hari atau jam kerja. Sebagai contoh, misalnya kemampuan seorang tenaga kerja untuk menggali tanah adalah 3 meterkubik per hari (6 jam kerja) atau kemampuan alat excavator untuk menggali adalah 3 meterkubik perjam (18 M3 perhari). Informasi untuk memperoleh nilai produktivitas tenaga kerja tiap jenis pekerjaan dapat langsung ditanyakan pada masyarakat (tukang/mandor) setempat, Suplemen : Pedomana Teknis Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur 23
  24. 24. sedangkan untuk peralatan dapat diperoleh dari pemilik peralatan atau pengalaman masyarakat atau dari instansi teknis setempat, dll. 3) Perlu ditentukan berapa jumlah tenaga kerja (tukang) atau peralatan yang akan digunakan (tersedia). Dari jumlah tenaga kerja atau peralatan ini dapat diketahui berapa volume pekerjaan yang akan dihasilkan secara berkelompok dalam satu satuan waktu tertentu (produktivitas kelompok). Misalnya 4 orang tenaga kerja melakukan pekerjaan galian, maka dalam satu hari, volume galian yang bisa dihasilkan adalah 12 m3 (4 org x 3 M3), begitu juga dengan penggunaan peralatan seperti excavator, dll. 4) Berdasarkan informasi ketiga hal tersebut, maka Durasi tiap pekerjaan dapat dihitung dengan cara Volume Kegiatan di bagi jumlah produktivitas kelompok kerja atau peralatan yang akan dipergunakan. 5) Lakukan langkah sesuai cara nomor 4) diatas untuk semua jenis kegiatan proyek; Hal Yang perlu diperhatikan adalah : Satuan Waktu (Durasi) untuk semua jenis kegiatan harus dibuat sama, apakah hari atau minggu. (3). Bobot Kegiatan Manfaat dengan diketahuinya bobot tiap kegiatan ini, kita dapat membuat prioritas pilihan terhadap kegiatan yang bobotnya besar untuk dijadikan sebagai fokus atau pusat perhatian pengendalian supaya pelaksanaan kegiatan nantinya tidak terlambat, kualitas bangunan baik dan biaya yang digunakan efisien (pengendalian perjenis kegiatan). Manfaat berikutnya adalah pada tahap pelaksanaan pembangunan infrastruktur, dapat digunakan sebagai acuan untuk mengukur kemajuan (atau progres) kegiatan dilapangan. Cara menentukan bobot tiap kegiatan pada pekerjaan konstruksi/infrastruktur lazimnya dihitung dengan mengacu pada jumlah biaya kegiatan, yaitu biaya kegiatan dibagi jumlah total biaya, kemudian hasil tersebut dikalikan dengan 100 (angka 100 digunakan karena satuan bobot adalah prosen/per seratus). Dan Jumlah keseluruhan bobot kegiatan (proyek) harus sama dengan 100 %. Dalam hal penentuan bobot pekerjaan, maka bila memiliki/melakukan perhitungan biaya per-kegiatan maka dapat menggunakannya sebagai dasar perhitungan bobot, Namun bila tidak tersedia maka sebagai pendekatan untuk menghitung bobot rencana kegiatan ini dapat digunakan waktu (durasi) tiap kegiatan. Cara perhitungannya adalah bobot tiap kegiatan sama dengan jumlah biaya/waktu kegiatan tersebut (durasi) dibagi total jumlah biaya/waktu seluruh kegiatan, kemudian nilainya di kali dengan 100%. Catatan : Penting untuk diperhatikan bahwa bila pendekatan waktu digunakan sebagai acuan perhitungan bobot kegiatan maka “perkiraan waktu setiap kegiatan (durasi)” agar dibuat oleh orang yang cukup paham seperti tukang/mandor sehingga durasi lebih realistis dan dapat menghasilkan bobot yang juga realistis. (4). Menggambarkan Bagan Balok Menggambarkan Bagan Balok atau diagram batang pada prinsipnya adalah menggambarkan durasi setiap kegiatan secara horizontal/mendatar pada skala waktu untuk tiap jenis kegiatan. Langkah ini dilakukan mulai dari kegiatan pertama kemudian diikuti oleh kegiatan berikutnya sampai kegiatan terakhir. Untuk menggambarkan bagan balok dari setiap jenis kegiatan, maka terdapat beberapa hal yang perlu dipahami : “Skala Waktu” adalah semua kolom-kolom satuan waktu yang ada pada kolom jadwal pelaksanaan. Setiap kolom mewakili satu satuan waktu. Sedangkan Jumlah kolom ini dibuat sesuai jumlah satuan waktu yang diperlukan untuk Suplemen : Pedomana Teknis Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur 24
  25. 25. melaksanakan semua jenis kegiatan proyek . Misalnya, suatu proyek akan dilaksanakan selama 4 minggu dengan menggunakan satuan waktu minggu maka jumlah kolom mingguan dibuat 4 kolom, masing-masing kolom secara berutan ke kanan mewakili Minggu I, Minggu II, Minggu III dan Minggu IV. “Durasi” atau lamanya waktu yang dibutuhkan untuk tiap jenis kegiatan, digambarkan sebagai panjang balok yang dibuat. “Waktu Memulai” setiap jenis kegiatan atau kapan suatu jenis kegiatan dapat dimulai pelaksanaannya adalah merupakan titik awal membuat bagan balok kegiatan tersebut; o Berdasarkan urut-urutan kegiatan yang telah dibuat sebelumnya, maka waktu memulai suatu kegiatan pada dasarnya adalah sama dengan waktu berakhirnya kegiatan sebelumnya atau memulai suatu penggambaran balok suatu kegiatan adalah sejajar akhir/ujung balok kegiatan sebelumnya (lihat contoh 1, Pekerjaan Pasangan Bouwplank dengan pekerjaan Galian Tanah), atau o Oleh karena suatu proyek terdiri dari banyak jenis kegiatan, sedangkan waktu pelaksanaan proyek sangat terbatas atau ada percepatan penyelesaian, maka kadang-kadang waktu memulai suatu kegiatan tidak harus menunggu selesainya seluruh kegiatan sebelumnya (biasa disebut pelaksanaan bertahap), tetapi dapat dimulai menjelang berakhirnya kegiatan sebelumnya. Apabila kondisi seperti ini dipilih maka penggambaran baloknya akan terlihat seperti berlapis (lihat contoh 1, Pekerjaan Galian dengan Urugan Pasir). “Waktu Selesai” suatu kegiatan atau kapan berakhirnya pelaksanaan suatu jenis kegiatan adalah merupakan ujung akhir dari bagan balok kegiatan tersebut; Contoh 1. Contoh 2. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Suplemen : Pedomana Teknis Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur 25
  26. 26. Suplemen : Pedomana Teknis Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur 26 7. Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Untuk menyusun RAB, maka selain harus diketahui hasil identifikasi keseluruhan jenis- jenis pekerjaan yang akan dilakukan, Volume/Kuantitasnya, Metode/Cara Pelaksanaan pekerjaaan, juga harus diketahui besarnya harga-harga satuan upah/bahan/alat yang akan dipergunakan. Sesuai dengan prinsip-prinsip program ini, untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemanfaatan dana kegiatan maka harga-harga satuan upah/bahan/alat yang akan dipergunakan dalam pelaksanaan kegiatan harus merupakan hasil survey sekurang-kurangnya dari 3 toko/pemasok setempat/terdekat. Hasil survey tersebut selanjutnya dipilih harga terendah dan disepakati bersama melalui rembug warga. (a). Survey Harga Satuan Upah/Bahan/Alat Sasaran survey harga ini adalah : √ Adanya Tim Survey yang dipilih secara terbuka dari warga yang dipercaya dan sekurang-kurangnya berjumlah 3 (tiga) orang (berjumlah ganjil); √ Diperolehnya data/informasi harga satuan dasar upah/bahan/alat, minimal pada 3 toko/pemasok setempat/terdekat; Beberapa hal yang perlu diperhatikan sehubungan dengan penggunaan dari hasil survey Harga satuan Bahan/Alat, antara lain : (1).Ukuran satuan, Harga Bahan dari pemasok harus dinyatakan sesuai dengan satuan pengukuran bahan/alat untuk RAB. Apabila dijumpai bahan yang harganya belum sesuai maka perlu dilakukan penyesuaian. Misalnya pasir, yang dijual oleh pemasok per mobil angkutannya maka diperhitungkan dengan cara : Harga 1 m3 pasir sama dengan harga 1 mobil tersebut dibagi dengan volume/isi bak mobil (panjang (m) x lebar (m) x tinggi (m)). Ukuran bak mobil penuh (sesuai harga pemasok) harus ditanyakan/dicek langsung pada toko pemasok tersebut. Perlu diperhatikan bahwa setiap toko/pemasok menggunakan mobil yang ukuran baknya berbeda-beda dan harganya juga mungkin berbeda. (2).Harga satuan bahan/alat harus merupakan harga sampai dilokasi proyek, apabila dijumpai harga yang dinyatakan oleh toko tidak termasuk transport sampai dilokasi proyek maka harga satuan tersebut harus disesuaikan. Hal ini dapat dihitung dengan menjumlahkan harga satuan (yang dinyatakan oleh toko tanpa diantar) ditambah biaya/ongkos tarnsportasi material tersebut sampai dilokasi pekerjaan. Secara sederhana perhitungannya dapat menggunakan rumus berikut: Adapun data/informasi yang perlu ditanyakan pada saat survey harga adalah harga satuan dasar, biaya transportasi sampai dilokasi proyek. Selain itu perlu juga diketahui jumlah stok material yang ada, tatacara pembayaran, termasuk nama yang ditemui. Seluruh informasi tersebut dicatat pada formulir survey harga. Khusus upah, selain informasi dari calon tenaga kerja setempat juga dapat menggunakan sumber informasi yang ditetapkan oleh instansi pemerintah terkait atau Upah Minimum Regional (UMR)/setempat. Seluruh informasi hasil kegiatan tersebut dicatat sekaligus untuk dilaporkan/disampaikan pada rembug kesepakatan harga nantinya. Contoh bentuk formulir survey dan pencatatan hasil survey harga dapat mengacu pada contoh formulir survey harga pada Bagian 1. Persiapan & Perencanaan Teknis untuk BKM/LKM, PNPM-MP Tahun 2008.. HARG A SATUAN BAHAN/ALAT (Rp) = Biaya Satuan Transportas Bahan/Alat sam dilokasi i pai Harga Satuan Bahan/Alat yang dinyatakan oleh Toko/pemasok tanpa diantar (Harga Satuan Dasar) +
  27. 27. (b).Rembug ”Kesepakatan Harga” Hasil Survey Hasil Survey Harga Satuan Upah/Bahan/Alat yang telah dilaksanakan sebelumnya, harus disepakati bersama oleh warga melalui Rembug atau Musyawarah warga. Sasaran kegiatan adalah untuk menyepakati besarnya nilai harga satuan tiap jenis tenaga kerja, bahan/alat yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan. Adapun Indikator keluarannya adalah Kesepakatan harga upah/bahan/alat dibuat dalam Berita Acara Kesepakatan dan ada Daftar Hadir Peserta Rembug; Beberapa Ketentuan Penetapan Harga Satuan yang harus diperhatikan : 1. Harga Upah Tenaga Kerja, paling tinggi sama dengan upah standar yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah Setempat atau UMR yang berlaku untuk wilayah bersangkutan. 2. Bahan/Alat, pada prinsipnya dipilih bahan yang berkualitas baik sesuai spesifikasi teknis, dengan harga yang termurah/terendah diantara minimal 3 Toko/Pemasok setempat yang di Survey; 3. Harga Satuan Dasar Bahan/Alat yang dipilih harus sudah merupakan harga sampai dilokasi proyek (termasuk ongkos angkut bila ada); 4. Sebagai pembanding Harga Satuan hasil survey, maka digunakan Harga satuan Kabupaten/Kota yang dikeluarkan oleh Instansi pemerintah setempat. Apabila terdapat Harga Satuan Bahan/Alat Terpilih lebih besar dari Harga Satuan Kabupaten/Kota maka Harga Satuan Terpilih tersebut harus di Justifikasi/ada perincian alasannya yang realistis. 5. Apabila dalam 1 (satu) kelurahan/desa terdapat lebih dari 1 (satu) kegiatan/prasarana maka harga satuan dasar (bahan/upah/alat) yang digunakan haruslah satu/tidak berbeda-beda. Dalam hal berbeda karena tingkat kesulitan akses kelokasi kegiatan maka harus dibuat justifikasi yang disepakati bersama. (c). Penyusunan Rencana Anggaran Biaya RAB yang disusun oleh UPL/TPP pada saat perencanaan teknis ini pada dasarnya merupakan perkiraan berdasarkan perhitungan teknik (Engineering Estimate/EE) yang akan menjadi acuan untuk penilaian RAB pelaksanaan kegiatan yang disusun oleh KSM/Panitia pelaksana pembangunan infrastruktur. Secara umum komponen biaya yang diperhitungkan dalam RAB disini adalah kompenen Tenaga Kerja, Bahan, Alat dan Administrasi yang diperlukan dan tidak ada komponen pajak (PPN) dan overhead/Keuntungan. Selain itu, karena penyediaan lahan lokasi proyek yang akan dipergunakan telah selesai maka pada tahap ini juga dapat dihitung biaya kontribusi lahan swadaya masyarakat sebagai acuan penyusunan proposal KSM/Panitia (biaya lahan ini bukan merupakan biaya langsung proyek melainkan diperlukan untuk mengetahui kontribusi warga dalam pelaksanaan pembangunan proyek ini). Perbedaannya dengan RAB pelaksanaan yang dibuat oleh KSM/Panitia terletak pada kontribusi swadaya masyarakat dimana pada RAB yang dibuat oleh UPL/TPP pada tahap ini belum mengintegrasikan atau mengalokasikan kontribusi swadaya masyarakat. Kontribusi swadaya masyarakat nantinya baru diperhitungkan pada proposal pelaksanaan KSM/Panitia sesuai dengan kesepakatannya. Sasaran penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) adalah : Untuk mengetahui berapa besar rencana biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek/sub-proyek, termasuk mengetahui kuantitas/volume kebutuhan tenaga kerja, bahan dan alat yang diperlukan; Sebagai dasar bagi BKM/LKM untuk mengalokasikan sumber dana yang diperoleh; Sebagai pedoman pada saat pelaksanaan verifikasi usulan biaya pelaksanaan pekerjaan yang diajukan oleh KSM/Panitia. Metode perhitungan biaya pekerjaan disini dapat dilakukan dengan cara menghitung/menganalisa Harga Satuan Pekerjaan kemudian dikalikan dengan Volume Suplemen : Pedomana Teknis Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur 27
  28. 28. pekerjaannya atau dengan cara menghitung/menganalisa Volume kebutuhan komponen biaya (Upah/Bahan/Alat) kemudian dikali dengan Harga Satuan komponen kebutuhan tersebut. Selanjutnya biaya keseluruhan pekerjaan (proyek/sub-proyek) dapat diperoleh dengan cara mejumlahkan keseluruhan biaya setiap pekerjaan atau komponen kebutuhan (upah/bahan/alat/administrasi) dalam lingkup proyek/sub-proyek tersebut. Dalam hal menggunakan metode perhitungan biaya dengan menggunakan dasar Harga Satuan Pekerjaan maka untuk proyek/sub-proyek yang akan dilaksanakan oleh masyarakat, perlu dihitung kuantitas kebutuhan dari setiap komponen biaya (upah/bahan/alat) yang diperlukan untuk keseluruhan pekerjaan atau proyek/sub- proyek sebagai acuan bagi KSM/Panitia dalam menyusun usulan biaya pada proposal kegiatannya. Tatacara perhitungan biaya dengan menggunakan dasar Harga Satuan Pekerjaan dapat mengacu pada tatacara yang telah lazim dipergunakan untuk proyek-proyek ke- PUan di kab/kota setempat. Sedangkan tatacara perhitungan dengan menggunkanan dasar kebutuhan komponen biaya (upah/bahan/alat) dapat dilihat pada penjelasan penyusunan RAB Proposal KSM/Panitia. Catatan : (a).Khusus untuk biaya administrasi kegiatan KSM/Panitia, sangat didorong untuk dipenuhi dari dana Swadaya masyarakat atau dukungan pihak ketiga/swasta lainnya. Namun demikian dimungkinkan dapat menggunakan sumber dana dari BLM sepanjang dapat dipastikan penggunaannya oleh konsultan (“tidak disalah gunakan”) dan ini tidak menutup kemungkinan adanya swadaya. Stimulan dana administrasi kegiatan (tidak harus dihabiskan) bagi setiap pihak Pelaksana Pekerjaan (KSM/Panitia) dengan batasan, sebagai berikut : Pagu maksimum Rp. 300.000 untuk total Nilai Pekerjaan sampai dengan Rp. 100 Juta; Pagu maksimum Rp. 350.000 untuk total Nilai Pekerjaan diatas Rp. 100 Juta; Untuk Pengujian Kualitas, diperhitungkan sesuai harga setempat. 8. Penyusunan Dokumen Pengadaan/RKS/Contoh Bentuk Proposal Dokumen pengadaan merupakan produk/hasil kegiatan perencanaan teknis yang akan menjadi acuan/standar dalam pelaksanaan pekerjaan. Beberapa dari dokumen tersebut disediakan copy satu set oleh BKM (UPL/TPP) untuk diberikan kepada KSM/Panitia yang akan melaksanakan pekerjaan tersebut, yaitu : (a).Dokumen Desain/Gambar-gambar perencanaan teknis dan Spesifikasi Teknis; (b).Pengamanan Dampak Lingkungan dan Sosial (Safeguards) (c). Daftar Kuantitas Pekerjaan dan perhitungannya; (d).Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan; (e).Hasil Kesepakatan Harga Satuan (Upah/Bahan/Alat) sebagai acuan/referensi; (f). Kebutuhan Tenaga Kerja, Bahan, Alat untuk keseluruhan pekerjaan tersebut dan Referensi Analisa Harga Satuan Pekerjaan yang digunakan sebagai acuan/referensi; (g).Perkiraan besarnya alokasi dana sebagai pagu biaya kegiatan dan sumber dananya yang telah pasti. (h).Contoh Bentuk Surat Perjanjian Kerjasama antara BKM dengan KSM/Panitia (i). Contoh Bentuk Proposal KSM/Panitia (j). Rencana Kerja & Syarat-syarat/RKS (bila ada pengadaan Jasa Pemborongan) Dokumen-dokumen Desain/Gambar perencanaan, Spesifikasi Teknis dan Proposal Pelaksanaan Kegiatan (yang telah terisi KSM/Panitia) merupakan lampiran yang tak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Dana-Lingkungan (SPPD-L). Keseluruhan dokumen ini selanjutnya disebut dokumen Kontrak. Suplemen : Pedomana Teknis Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur 28
  29. 29. 9. Penyusunan Dokumen “Contoh Bentuk Proposal” Pelaksanaan Kegiatan Contoh Bentuk Proposal disini merupakan dokumen yang berisi contoh blanko/formulir proposal pelaksanaan kegiatan yang akan diisi/dibuat oleh KSM/Panitia. UPL/TPP menyusun Contoh Bentuk Proposal dan disepakati/ditetapkan oleh BKM sebagai acuan yang akan diikuti oleh KSM/Panitia dalam menyusun proposal pelaksanaan kegiatan. Contoh bentuk proposal agar dibuat sesederhana mungkin sehingga KSM/Panitia mudah memahami dan membuat. Selain itu juga harus disusun sedemikian rupa sehingga memberikan kerangka penyusunan/pelaksanaan yang sistematis. Adapun cakupan substansi muatan proposal pelaksanaan kegiatan KSM/Panitia, sekurang-kurangnya mencakup : (1).Uraian Singkat Usulan Kegiatan, (2).Daftar Calon Tenaga Kerja yang telah disurvey; (3).Hasil Kesepakatan Swadaya Masyarakat; (4).Hasil Kesepakatan Harga Satuan Upah/Bahan/Alat yang telah disurvey; (5).Daftar Kuantitas Pekerjaan; (6).Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pelaksanaan; (7).Jadwal Pelaksanaan; (8).Rencana Pengadaan; (9).Struktur Organisasi/Susunan Tim Pelaksana Lapangan. Beberapa formulir dari Contoh Bentuk Proposal yang dibuat tersebut, untuk bagian yang sifatnya tetap/sebagai acuan (hasil perencanaan teknis) sebaiknya sudah tercantum dalam blanko, bila tidak dicantumkan langsung maka harus dijelaskan dan disampaikan secara tertulis kepada KSM/Panitia. Data ini terutama adalah : Uraian singkat pekerjaan, Daftar Kuantitas Pekerjaan, Kebutuhan total Tenaga Kerja/Bahan/Alat untuk pekerjaan tersebut dan referensi Analisa Harga Satuan Pekerjaan yang dipergunakan. Sebagai referensi untuk penyusunan Contoh bentuk proposal ini dapat mengacu pada contoh outline proposal kegiatan lingkungan sebagaimana terlampir. 10. Pembentukan/Pengembangan Kelembagaan Pengelola O&P Hampir semua prasarana yang selesai dibangun ternyata mengalami kerusakan karena tidak terpelihara. Hal ini kemungkinan disebabkan tidak tersedianya dana rehabilitasi dari sektor/instansi terkait, tidak ada swadaya masyarakat untuk pemeliharaan dan belum adanya kesadaran masyarakat untuk memelihara prasarana tersebut. Sehingga manfaat yang diterima oleh masyarakat dari adanya pembangunan prasarana tersebut tidak optimal dan belum berkelanjutan. Atau walaupun dapat dinikmati akan tetapi jangka waktu pemanfaatannya menjadi terbatas (kurang dari umur yang direncanakan). Selain itu, kualitas prasarana yang dibangun menjadi kurang terjamin dan harapan diperolehnya manfaat yang berkelanjutan tidak dapat tercapai. Kesadaran akan kondisi tersebut, maka pembangunan melalui program P2KP dengan entry poin pemberdaayan masyarakat, mengupayakan langkah antisipasi melalui pengembangan dan penguatan peranserta masyarakat mulai dari tahap perencanaan, yaitu bahwa masyarakat yang paling mengetahui permasalahan yang mereka hadapi, mengetahui kebutuhan mereka (solusi permasalahan), merencanakan teknis pelaksanaan dan memutuskan sendiri prasarana yang akan dibangun. Selanjutnya pada tahap pelaksanaan, masyarakat melaksanakan sendiri dan mengawasai kegiatan pembangunan prasarananya. Dari mekanisme peran serta tersebut, “rasa membutuhkan prasarana (tahap perencanaan)” dan “rasa memiliki prasarana (tahap pelaksanaan)“ ini diharapkan muncul “kesadaran dan rasa tanggungjawab” untuk memelihara sarana dan prasarana Suplemen : Pedomana Teknis Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur 29
  30. 30. yang telah dibangunnya sehingga dapat memberikan manfaat yang berkesinambungan dan lestari. Untuk melaksanakan pemeliharaan perlu ditanamkan kesadaran kepada masyarakat bahwa pemeliharaan prasarana & sarana harus dilakukan oleh semua warga pemakai, baik dari segi pembiayaan maupun pelaksanaan pemeliharaan. Peran serta masyarakat dalam pemeliharaan sangat diperlukan agar : Masyarakat dapat merasakan manfaat secara berkelanjutan apabila prasarana tersebut dipelihara; Masyarakat menjadi lebih mandiri dalam pengelolaan prasarana; Tidak menuntut pemerintah secara terus menerus karena keterbatasan dana pemerintah untuk membiayai pemeliharaan, dana pemerintah dipergunakan untuk membangun prasarana dan sarana lain yang dibutuhkan warga. Sasaran/keluaran kegiatan yang ingin dicapai : Terbentuknya Organisasi Pengelola O&P prasarana yang akan dibangun, berikut jumlah dan nama-nama pengurus; Adanya Rencana Kerja dan pembiayaan O&P yang disepakati bersama. Sejalan dengan karakteristik prasarana berdasarkan penerima manfaatnya, maka pembentukan/pengembangan organisasi Pengelola O&P dapat dibedakan atas : untuk prasarana Individual seperti rehab. rumah warmis, jamban keluarga, maka keluarga penerima manfaat bertindak langsung sebagai pemanfaat & pemeliharan prasarananya; untuk prasarana yang bersifat komunal/kelompok seperti MCK, Irigasi, dll, maka kelembagaan Pengelola O&P adalah KSM selaku warga penerima manfaat prasarana yang dibangunnya, dll; untuk prasarana publik/umum seperti jalan, jembatan, drainase, maka Pengelola O&P dapat dibentuk kelembagaan baru atau pengembangan/revitalisasi kelembagaan O&P/lembaga kemasyarakatan yang telah berjalan di masyarakat. Bila terdapat infrastruktur publik yang merupakan satu kesatuan fungsi struktur bangunan yang disepakati untuk dikelola oleh lebih dari satu Pengelola O&P, maka pengelola-pengelola tersebut, perlu difasilitasi untuk melakukan kesepakatan Kerjasama dalam rangka keterpaduan & sinkronisasi pelaksanaan kegiatan maupun pembiayaan kegiatan O&P. Bentuk kerjasama dapat berupa : o Ada koordinasi untuk sinkronisasi dan keterpaduan pelaksanaan kegiatan O&P antar KSM/Pengelola (Jenis Kegiatan, Jadwal Pelaksanaannya dan Lokasi pelaksanaan kegiatannya); o Penggalian & penggunaan sumber dana pemeliharaan dilakukan bersama, trasparan dan akuntabel; Bentuk Organisasi Pengelola O&P dapat disesuaikan dengan kebutuhan prasarana, kemampuan warga pemanfaat dan karakteristik kelompok penerima manfaat (gender). Meski demikian, sebagai referensi dari beberapa bentuk yang pernah diterapkan, setidaknya terdapat pendekatan 2 bentuk yang umum dilakukan, yaitu : satu pengelola untuk semua jenis prasarana atau satu pengelola untuk setiap jenis prasarana. Bentuk Pengelolaan mana yang dipilih, apakah pengelola perjenis prasarana atau satu pengelola untuk lebih dari satu jenis prasarana, hendaknya mempertimbangkan kemampuan SDM pengelola dan potensi sumber pembiayaan pemeliharaannya. Kemampuan SDM dimaksud adalah dapat berupa kemampuan manajemen pengelolaan dan ketersediaan orang yang sesuai dengan kebutuhan didalam Organisasi. Sedangkan kemungkinan untuk memperoleh sumber pembiayaan O&P adalah berkenaan dengan potensi dari setiap prasarana untuk dapat menghasilkan/memperoleh dana dari warga pemafaat guna membiayai sendiri pemeliharaannya. Proses pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan melalui Rembug Warga yang sebelumnya telah dilakukan sosialisasi awal dan identifikasi kelembagaan masyarakat Suplemen : Pedomana Teknis Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur 30
  31. 31. yang telah ada. Penanggungjawab kegiatan adalah BKM (UPL/TPP) bersama dengan pemerintah Desa/Kelurahan. Adapun tugas pokok Pengelola selaku penggerak utama kegiatan atau Penanggungjawab O&P, adalah : 1) Menyusun rencana pemanfaatan prasarana; 2) Menyusun rencana penerimaan dan belanja Pengelola 3) Menyusun rencana kegiatan pemeliharaan, perbaikan, dan peningkatan pembangunan prasarana; 4) Mengorganisasikan kegiatan pemeliharaan, perbaikan dan peningkatan pembangunan prasarana; 5) Membuat laporan pertanggungjawaban kerja Pengelolaan Sarana & Prasarana yang menjadi tanggungjawabnya. Dalam pembentukan/pengembangan Organisasi Pengelola O&P prasarana, selain menyepakati bentuk Organisasi Pengelola (Struktur Organisasi) termasuk penentuan orang-orang yang akan bertanggungjawab pada setiap unit kerja, juga menyepakati Rencana Kerja serta Pembiayaan O&P oleh masyarakat (seperti iuran, retribusi, dll). Secara lebih detail penjelasan pelaksanaan dari tahapan kegiatan ini dapat dilihat pada Buku 3 Pemanfaatan & Pemeliharaan Sarana & Prasarana yang telah diteribtkan untuk BKM dan Fasilitator PNPM-MP/P2KP. 11. Produk Hasil Perencanaan Teknis Hasil kegiatan perencanaan teknis yang dilakukan oleh UPL/TPP, sekurang-kurangnya berupa produk : (1). Dokumen Penyediaan Lahan lokasi kegiatan infrastruktur; (2). Dokumen Perijinan terkait pelaksanaan pembangunan yang diperlukan (bila ada); (3). Dokumen Desain/Gambar (Detail Engineering Desain), Spesifikasi Teknik dan Panduan Teknis Operasi & Pemeliharaan Prasarana; (4). Dokumen Pengamanan Dampak Lingkungan dan Sosial (Safeguards); (5). Daftar Kuantitas Pekerjaan; (6). Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan; (7). Perkiraan Biaya Pekerjaan & Sumberdananya, berikut Kesepakatan Harga Satuan (Upag/Bahn/Alat) Hasil Survey sekurang-kurang dari 3 toko/pemasok setempat; (8). Dokumen Rencana Kerja & Syarat-syarat (RKS) untuk Pengadaan Jasa (bila ada) atau Contoh Bentuk Proposal bagi KSM/Panitia, termasuk contoh bentuk Surat Perjanjian Kerjasama antara BKM dengan KSM/Panitia atau Pihak Ketiga (bila ada); (9). Kesepakatan Organisasi Pengelola O&P prasarana, (termasuk Rencana Kerja & Pembiayaan secara swadaya); PENYIAPAN PELAKSANA KEGIATAN 12. Pembentukan/Pengembangan KSM/Panitia Untuk pelaksanaan proyek/sub-proyek yang berskala individu/semi publik, maka calon pemanfaat dapat mengorganisasi diri dalam KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) dan bertindak sebagai pelaksana kegiatan. Dan untuk proyek/sub-proyek yang berskala publik, maka BKM/LKM dapat membentuk satu atau lebih Panitia selaku pelaksana kegiatan yang dalam lingkup kerjanya akan dikoordinasikan oleh pengelola kegiatan lingkungan (UPL/TPP). KSM/Panitia ini dapat merupakan kelompok swadaya yang sudah tumbuh sejak lama atau baru dibentuk atau dikembangkan/revitalisasi karena adanya kesamaan Suplemen : Pedomana Teknis Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur 31
  32. 32. kepentingan dan kebutuhan dalam kelompok tersebut. Dan bukanlah organisasi yang dibentuk karena mengejar keuntungan (finansial) dari melaksanakan kegiatan/proyek P2KP. Proses pembentukan/pengembangan KSM/Panitia dilakukan melalui serangkaian rembug KSM/Panitia dengan difasilitasi oleh UPL/TPP. Hal-hal yang perlu ditetapkan adalah Nama KSM/Panitia, Alamat Sekretariat, Nama Ketua, Susunan Pengurus (Nama & Jabatan) dan anggota-anggotanya serta aturan main yang akan digunakan bersama. Secara kelembagaan, untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur KSM/Panitia harus memenuhi persyaratan, sekurang-kurangnya : Memiliki struktur organisasi, pengurus, anggota dan aturan main organisasinya serta alamat domisili yang jelas; Anggota KSM/Panitia, sekurang-kurangnya 30% adalah perempuan; Mendaftarkan diri pada BKM setempat dan diverifikasi layak; Memiliki kemampuan untuk memberikan kontribusi/swadaya masyarakat, seperti gotong-royong, hibah tanah/tanaman, swadaya bahan/alat, dll. Tugas/tanggungjawab KSM/Panitia adalah : a). Memperoleh amanat masyarakat untuk mengelola kegiatan infrastruktur yang transparan dan dapat dipertanggung jawabkan. b). Mendorong partisipasi masyarakat sebanyak-banyaknya, termasuk swadaya dalam pelaksanaan kegiatan; c). Melakukan rembug-rembug bersama warga dalam rangka pembentukan/pengembangan KSM/Panitia; d). Mengikuti coaching/pelatihan dan OJT yang dilaksanakan UPL/TPP; e). Mempelajari dan memahami dokumen perencanaan teknis yang menjadi persyaratan pekerjaan yang telah ditetapkan oleh BKM (UPL/TPP); f). Menyusun Proposal Pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan yang ditetapkan; g). Menandatangani Surat Perjanjian Pemanfaatan Dana Lingkungan (SPPD-L) bersama BKM; h). Mengikuti Musyawarah/Rapat Persiapan Pelaksanaan Konstruksi (MP2K/RPPK) yang diselenggarakan oleh UPL/TPP; i). Membuat Papan Nama Proyek dan memasangnya dilokasi proyek sehingga dapat diketahui oleh masyarakat umum; j). Mencairkan dana pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya dan mengelolanya secara bersama-sama, transparan dan penuh tanggungjawab; k). Melaksanakan seluruh pekerjaan pembangunan infrastruktur sesuai standar teknis bangunan dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam SPPD-L beserta lampirannya; l). Melaksanakan semua kegiatan pengamanan Dampak Lingkungan & Sosial atas kegiatan pembangunan fisik yang dilaksanakan; m). Melaksanakan pengadaan Bahan/Alat/, (termasuk Tenaga terampil/Jasa Kontraktor bila ada) sesuai kebutuhan & kualitas pekerjaannya dengan tetap berpedoman pada ketentuan yang telah ditetapkan dalam proyek ini; n). Melaksanakan pengendalian/pengawasan (internal) atas pengadaan, penggunaan, pelaksanaan pekerjaan, pengamanan keselamatan kerja selama pelaksanaan pembangunan fisik proyek/sub-proyek yang menjadi tanggungjawabnya; o). Membuat administrasi, photo-photo, laporan-laporan pertanggungjawaban kegiatan dan mengarsipkannya; p). Melakukan penggantian atau perbaikan prasarana yang diperintahkan oleh konsultan/UPL selama proses konstruksi berlangsung; q). Pro-Aktif melakukan penyelesaian permasalahan yang muncul akibat pelaksanaan kegiatannya; r). Pro-aktif melaksanakan koordinasi dengan semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya. Suplemen : Pedomana Teknis Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur 32
  33. 33. 13. Coaching/Penguatan KSM/Panitia KSM/Panitia yang telah dinyatakan layak oleh BKM (UPL/TPP) untuk menjadi Pelaksana Kegiatan Pembangunan Infrastruktur selanjutnya di coaching oleh UPL/TPP dengan difasilitasi oleh Konsultan Pendamping dan Tim Teknis Pemda. Sasaran kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan KSM/Panitia dalam menyusun proposal pelaksanaan kegiatan yang akan menjadi tanggungjawabnya. Muatan utama coaching ini lebih difokuskan pada materi : (a) Penjelasan hasil-hasil perencanaan teknis pekerjaan yang akan dilaksanakan : Informasi umum kegiatan, seperti Nama, Volume, Tujuan/Manfaat proyek, Penerima Manfaat, dll; Status penyediaan lahan lokasi proyek dan perijinan pembangunan yang diperlukan; Data hasil Survey Teknis; Desain/Gambar dan Spesifikasi Teknis pekerjaan; Rencana Pengamanan Dampak yang telah disusun (Kegiatan Terlarang/List Negatif dan Daftar Uji Identifikasi Dampak Lingkungan & Sosial) Daftar Kuantitas Pekerjaan, berikut rincian/cara perhitungannya; Jadwal Induk Pekerjaan; Perkiraan/pagu alokasi dana dan Sumber dananya; Data hasil Kesepakatan Harga Satuan Upah/Bahan/Alat dan Referensi Analisa Harga Satuan Pekerjaan yang dipergunakan. (b) Penjelasan Bentuk Proposal, substansi dan tatacara penyusunannya; (c) Pengorganisasian KSM/Panitia untuk melaksanakan tugas/tanggunjawabnya; (d) Menyepakati kriteria penilaian kelayakan proposal yang akan diajukan KSM/Panitia. (e) Menyepakati batas waktu penyampaian proposal kepada BKM (UPL/TPP); 14. Penyusunan Proposal Pelaksanaan Kegiatan Setelah KSM/Panitia memperoleh coaching/penjelasan tentang substansi dan cara penyusunan proposal kegiatan maka selanjutnya dapat menyusun proposal pelaksanaan kegiatannya. Adapun langkah-langkah penyusunan proposal dapat dilakukan sebagai berikut : (1) Memahami dan Mempelajari produk hasil perencanaan teknis Meskipun demikian, sangat penting bagi KSM/Panitia untuk kembali mempelajari dan memahami dokumen-dokumen hasil perencanaan teknis pekerjaan yang akan dilaksanakannya, terutama beberapa produk berikut : Gambar dan Spesifikasi Teknis pekerjaan Meskipun Gambar teknis, spesifikasi teknis Pekerjaan telah ditetapkan oleh UPL/TPP dari hasil perencanaan teknis, namun tetap terbuka peluang bagi KSM/Panitia untuk menawarkan alternatif desain konstruksi yang kualitasnya setara, namun lebih murah/mudah dilaksanakan masyarakat. KSM/Panitia perlu melakukan pengecekan gambar teknis terutama untuk dicocokan dengan situasi lapangan dilokasi pekerjaan, apakah sesuai atau ada perbedaan, termasuk apakah telah mempertimbangkan kesesuaiannya dengan kondisi sosial-budaya warga penggunanya. Begitu juga dengan spesifikasi teknis, khususnya spesifikasi bahan, apakah jenis bahan yang dipersyaratkan mudah diperoleh/didatangkan kelokasi pekerjaan. Terbuka peluang bagi KSM/Panitia untuk menawarkan alternatif teknologi/bahan konstruksi yang kualitasnya setara namun lebih murah/mudah didapatkan/didatangkan kelokasi pekerjaan. Suplemen : Pedomana Teknis Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur 33
  34. 34. Bila ada perbedaan hasil pengecekan KSM/Panitia dengan hasil perencanaan teknis (Gambar, Spesifikasi Teknis) maka hal ini harus dikonsultasikan kepada UPL/TPP karena akan berpengaruh pada rencana biaya pekerjaan yang akan dilaksanakan. Daftar Kegiatan Terlarang/List Negatif dan Daftar Uji Identifikasi Dampak Lingkungan; Daftar Kegiatan terlarang pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang harus dihindari oleh KSM/Panitia karena ketentuan-ketentuan tersebut memiliki dampak negatif atas lingkungan dan sosial masyarakat. Sedangkan hasil Study Dampak Lingkungan (bila ada) atau Daftar Uji Identifikasi Dampak Lingkungan pada dasarnya mencakup upaya-upaya yang diperlukan/akan dilakukan untuk mengantisipasi potensi/sumber dampak Lingkungan (dan Sosial) yang dapat terjadi akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan dan dioperasikannya bangunan tersebut. Butir-butir ketentuan sebagaimana telah ditetapkan oleh UPL/TPP dalam Daftar Kegiatan Terlarang dan Hasil Uji Identifikasi Dampak tersebut harus benar-benar dipahami dan menjadi patokan untuk dilaksanakan pada saat pelaksanaan kegiatan oleh KSM/Panitia. Terutama upaya-upaya penanganan dampak/mitigasi yang telah ditetapkan, KSM/Panitia harus mengeceknya dengan teliti, bilamana terdapat kegiatan penanganan yang sifatnya bangunan fisik (seperti gorong-gorong, drainase, penahan longsor, dll) apakah telah diperhitungkan dalam Daftar Kuantitas Pekerjaan, karena pelaksanaan hal ini juga akan memerlukan pembiayaan. Daftar Kuantitas Pekerjaan Daftar Kuantitas pekerjaan meliputi keseluruhan jenis-jenis pekerjaan konstruksi yang akan dilaksanakan berikut besarnya kuantitas/volumenya masing-masing. Dasar penyusunan Daftar Kuantitas Pekerjaan ini adalah gambar-gambar perencanaan bangunan dan spesifikasi teknis pekerjaan. Meskipun Gambar teknis, spesifikasi teknis dan Daftar Kuantitas Pekerjaan telah ditetapkan oleh UPL/TPP dari hasil perencanaan teknis, namun tetap terbuka bagi KSM/Panitia untuk melakukan pengecekan kembali. KSM/Panitia perlu melakukan pengecekan jenis-jenis pekerjaan dan perhitungan kuantitas pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Daftar Kuantitas Pekerjaan, apakah telah sesuai dengan kondisi lapangan dan gambar teknis yang ada atau ada perbedaan. Bila ada perbedaan hasil pengecekan KSM/Panitia dengan hasil perencanaan teknis (Gambar, Spesifikasi Teknis dan Daftar Kuantitas Pekerjaan) maka hal ini harus dikonsultasikan kepada UPL/TPP karena akan berpengaruh pada rencana biaya pekerjaan yang akan dilaksanakan. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Jadwal Induk Pelaksanaan Pekerjaan yang telah ditetapkan oleh UPL/TPP mungkin masih bersifat garis besar kegiatan saja dan belum rinci. Dari Jadwal Induk ini, KSM/Panitia menyusun jadwal pelaksanaan kegiatannya yang lebih rinci berdasarkan ketersediaan sumber daya yang dimilki, mudah dipahami dan dilakskanakan oleh masyarakat dilapangan. Contoh Bentuk Proposal Contoh Bentuk Proposal merupakan acuan dokumen proposal pelaksanaan kegiatan yang disusun oleh KSM/Panitia. KSM/Panitia tinggal mengisi atau membuat seperti formulir tersebut. Oleh karena menjadi acuan, maka Suplemen : Pedomana Teknis Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur 34
  35. 35. KSM/Panitia harus benar-benar memahami substansinya dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk menyusun dokumen proposal pelaksanaan kegiatannya. Data/Informasi Hasil Kesepakatan Harga Satuan Upah/Bahan/Alat dan Analisa Harga Satuan Pekerjaan yang dipergunakan. Kedua data tersebut sifatnya merupakan referensi bagi KSM/Panitia untuk menyusun RAB pelaksanaan pekerjaannya. (2) Survey Calon Tenaga Kerja Daftar Calon Tenaga Kerja yang akan terlibat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang dikelola oleh KSM/Panitia diperoleh berdasarkan hasil survey calon tenaga kerja. Tenaga kerja yang akan terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan diprioritaskan dan diharapkan sebanyak mungkin dari masyarakat setempat, baik laki-laki maupun perempuan. Kehadiran tenaga kerja dari luar lokasi/kelurahan dibatasi, kecuali bilamana dilokasi kelurahan tersebut tidak cukup tersedia tenaga kerja yang dibutuhkan. Informasi ketersediaan tenaga kerja proyek sangat penting diketahui dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur. Hal ini terutama karena akan menjadi dasar pemilihan teknologi/metode kerja pelaksanaan pembangunan fisik. Selain jumlah, kualifikasi tenaga kerja juga sangat penting diketahui dari hasil survey, terutama untuk memperoleh kepastian apakah kegiatan pembangunan dapat dilaksanakan oleh tenaga kerja yang ada dan dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditetapkan program. Pengalaman/keterampilan yang dimiliki calon tenaga kerja (seperti Mandor/Ketua regu kerja, Tukang dan Pekerja) terutama guna menjamin cara pelaksanaan pekerjaan dapat dilaksanakan secara benar sehingga dapat memenuhi kualitas fisik yang baik. Sasaran kegiatan ini adalah untuk memperoleh calon tenaga kerja sesuai kualifikasi dan kebutuhan pekerjaan yang akan dilaksanakan. Adapun indikator keluarannya adalah Jumlah Calon tenaga kerja sesuai kualifikasi dan kebutuhan pekerjaan (swadaya maupun tenaga kerja yang akan dibayar) diketahui/tercatat. Apabila KSM/Panitia akan menggunakan peralatan berat dalam pelaksanaan pekerjaannya maka selain calon tenaga kerja, KSM/panitia juga harus melakukan survey dan menyampaikan daftar peralatan berat yang akan dipergunakan. Tatacara pelaksanaan Survey Calon Tenaga Kerja, berikut contoh formulir pencatatan hasil survey ini secara rinci dapat dilihat pada penjelasan Survey Calon Tenaga Kerja, Buku Suplemen Teknis, Bagian 1. Persiapan & Perencanaan Teknis untuk BKM/LKM, PNPM-MP Tahun 2008. (3) Survey Swadaya Masyarakat Swadaya masyarakat merupakan salah satu sumber pembiayaan kegiatan pembangunan infrastruktur. Untuk itu, perencanaannya harus dilakukan dengan realistis sehingga bersama-sama dengan dana dari sumber dana bantuan (APBN/APBD/Swasta lainnya) dapat diintegrasikan dan dihitung secara teliti dan realistis untuk membiayai pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Sasaran dari survey & investigasi swadaya masyarakat ini adalah untuk memperoleh/meningkatkan keswadayaan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan (pembiayaan) infrastrukturnya. Indikator keluarannya adalah : Diketahuinya siapa, Suplemen : Pedomana Teknis Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur 35

×