PTMP Persampahan

1. 2 - 1LAPORAN ANTARA
KOTAPARIAMAN
2.1. Periode Perencanaan
Kerangka acuan menjelaskan bahwa penyusunan Perencanaan Teknis
Manajemen Persampahan (PTMP) harus dapat tercapainya pemenuhan
dokumen yang diakui oleh Pemerintah Kota Pariaman sebagai panduan
pemrograman dan penganggaran untuk sektor persampahan secara tepat
dan kuantitatif, baik fisik maupun non-fisik, untuk horizon perencanaan
selama 20 (dua puluh) tahun dan mengelompokkannya dalam 3 (tiga)
tahapan sesuai dengan jangka waktu perencanaan yakni :
 Perencanaan jangka pendek dalam periode 5 tahun
 Perencanaan jangka menengah dalam periode 10 tahun
 Perencanaan jangka panjang dalam periode 20 tahun
Sebagaimana dalam standar dan kriteria penyusunan PTMP, bahwa
pada kegiatan perencanaan sampah untuk kota sedang dan kota kecil
diharuskan untuk menyusun PTMP sebagai bentuk sederhana dari rencana
induk dan dokumen studi kelayakan. Yang membedakan ketiga dokumen
tesebut adalah tingkat kedalaman substansi kajiannya serta kebutuhan
sumber datanya.
2.2. Evaluasi Rencana Induk
Rencana induk sistem pengelolaan sampah yang disusun dalam bentuk
PTMP ini harus dievaluasi setiap 5 tahun untuk disesuaikan dengan perubahan
Bab ini memaparkan konsep dan kriteria perencanaan teknis dan manajemen persampahan
(PTMP) sesuai dengan standar/peraturan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan
Umum.

2. 2 - 2LAPORAN ANTARA
KOTAPARIAMAN
yang terjadi dan disesuaikan dengan perubahan rencana induk bidang
sanitasi lainnya, tata ruang dan rencana induk SPAM serta perubahan strategi
dibidang lingkungan. Begitu juga dapat dievaluasi karena adanya hasil
rekomendasi audit lingkungan Kota Pariaman yang terkait dengan masalah
pengelolaan persampahan.
2.3. Kriteria Perencanaan
2.3.1. Kriteria Umum
Pengelolaan sampah perkotaan di Indonesia didefinisikan sebagai
sebuah sistem yang terdiri dari 5 (lima) komponen sub sistem seperti
diperlihatkan pada Gambar 2.1 yaitu sub sistem Institusi, sub sistem
peraturan hokum, sub sistem pembiayaan, sub sistem operasional dan sub
sistem peran serta masyarakat. Dari kelima komponen tersebut, yang
berhubungan langsung dengan pengoperasian prasarana dan sarana
persampahan adalah subsistem teknik operasional. Ketersediaan sarana dan
prasarana persampahan sesuai kebutuhan pelayanan dengan
mengedepankan pemanfaatan sampah dan meningkatkan kualitas TPA
melalui penerapan teknologi ramah lingkungan. Ketersediaannya merupakan
kelengkapan dasar fisik persampahan dimana kondisi dan kinerjanya akan
berpengaruh pada kelancaran aktifitas dari masyarakat sebagai
penggunanya.
TeknikOperasional
PembiayaanKelembagaan
PeranSertaMasyarakat Peraturan
Sistem
Pengelolaan
SampahKota
Pedomanbagiseluruh
stakeholder
Kotayangbersih
danberkelanjutan
Gambar 2.1 Keterkaitan Komponen dalam Sistem Pengelolaan
Sampah Kota

3. 2 - 3LAPORAN ANTARA
KOTAPARIAMAN
Dalam upaya penyediaan prasarana dan sarana pengumpulan serta
pengangkutan sampah bagi masyarakat perlu adanya biaya pengelolaan
tersebut yang meliputi biaya investasi dan biaya operasi dan pemeliharaan. Biaya
untuk pengelolaan persampahan dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau swasta
untuk kepentingan masyarakat dengan dibebankan kepada masyarakat dalam
bentuk retribusi kebersihan. Biaya dapat dikenakan pada anggota masyarakat
itu sendiri yang mendapat pelayanan sampah dalam bentuk iuran dimana
besarannya ditentukan melalui musyawarah dan mufakat serta terjangkau
oleh masyarakat.
Peningkatan peran serta masyarakat dapat juga dilakukan melalui
program pendidikan formal sejak dini, penyuluhan yang intensif, terpadu dan
terus menerus dalam upaya meningkatkan peran sertanya dalam kegiatan
3R (Reduce, Reuse, Recycle). Keberhasilan penerapan program-program
tersebut dapat tercapai tentu melalui koordinasi yang baik dengan instansi
terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pasar, Kecamatan, Kelurahan,
dsb.
Gambar 2.2 Pengintegrasian 3R dalam Manajemen Sampah Kota

4. 2 - 4LAPORAN ANTARA
KOTAPARIAMAN
Dalam program peningkatan kelembagaan, harus ada kejelasan siapa
yang membuat peraturan (regulator) dan siapa yang melaksanakan
peraturan tersebut (operator). Pada umumya saat ini peran regulator dan
operator pada umumnya masih dijalankan oleh instansi yang sama.
Sebaiknya, peran operator dapat diberikan kepada swasta, sehingga peran
regulator dapat lebih optimal dilaksanakan oleh instansi daerah. Dengan
pembagian tugas tersebut, pelaksanaan tugas masing-masing lembaga
diharapkan dapat lebih optimal, sehingga pengelolaan sampah dapat lebih
efektif.
2.3.2. Kriteria Teknis
Dalam pelaksanaan pekerjaan penyusunan rencana induk
persampahan, ada beberapa kriteria teknis yang harus dipenuhi dalam
analisisnya, meliputi :
 Periode perencanaan minimal 10 (sepuluh) tahun, dengan rencana
target capaian yang ada pada setiap tahapan pengembangan serta
harus memperhatikan pola perencanaan yang ada hingga saat ini di
daerah studi.
 Untuk merencanakan penanganan persampahan jangka panjang, perlu
ditetapkan suatu sasaran dan prioritas penanganan yang realistis dan
aplikatif dengan mengacu pada target nasional, kesepakatan MDGs,
target propinsi dan kota/Kota.
 Strategi penanganan dalam mengembangkan sistem pengelolaan
persampahan harus yang terstruktur dan tepat sasaran dengan
mengacu pada strategi nasional dan daerah serta rencana tata ruang
yang berlaku.
 Analisis kebutuhan pelayanan persampahan dapat difokuskan pada
aspek teknis yang meliputi :
a) Penentuan daerah pelayanan dalam kurun waktu perencanaan
didasarkan pada daerah pelayanan eksisting, rencana
pengembangan kota, rencana wilayah strategis, kepadatan
penduduk dan wilayah kumuh.

5. 2 - 5LAPORAN ANTARA
KOTAPARIAMAN
b) Pola pelayanan yang akan diterapkan pada daerah perencanaan
seperti pola penanganan sampah untuk perumahan, fasilitas
komersial , fasilitas umum, (perkantoran, jalan, fasilitas kesehatan,
fasilitas pendidikan) dan fasilitas sosial. Pola pelayanan tersebut
meliputi pewadahan, pengumpulan, pemindahan, 3R,
pengangkutan dan pemrosesan akhir (pengganti pembuangan
akhir) yang sesuai dengan karakteristik wilayah pelayanannya.
Kebutuhan pelayanan penanganan sampah ditentukan berdasarkan :
a) Proyeksi pelayanan
Proyeksi penduduk harus dilakukan untuk interval lima tahun selama
periode perencanaan.
b) Proyeksi timbulan sampah
Timbulan sampah diproyeksikan setiap interval lima tahun
c) Kebutuhan lahan TPA
d) Kebutuhan prasaran dan sarana persampahan (pemilahan,
pengangkutan. TPS. TPS 3R, SPA, FPSA, TPST, dan TPA)
Teknik operasional pengelolaan sampah perkotaan meliputi dasar-
dasar perencanaan untuk kegiatan-kegiatan: (1) Pewadahan sampah, (2)
Pengumpulan sampah, (3) Pemindahan sampah, (4) Pengangkutan sampah,
(5) Pengolahan dan pendaur-ulangan sampah, (6) Pembuangan akhir
sampah. Skema teknik operasional pengelolaan persampahan dapat dilihat
pada Gambar 2.3.

6. 2 - 6LAPORAN ANTARA
KOTAPARIAMAN
Timbulan Sampah
Penanganan Sampah :
Pemisahan – Pewadahan –
Proses di sumber
Pengumpulan
Pemindahan dan
Pengangkutan
Pemisahan – Pemerosesan –
dan Transformasi Sampah
Pembuangan Akhir
(Disposal)
Gambar 2.3 Skema Teknik Operasional Pengelolaan Sampah
2.3.3. Kriteria Standar Pelayanan Minimal
Kriteria Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam sistem pengelolaan
sampah di suatu wilayah meliputi :
 Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan, melalui kegiatan
pembatasan timbulan sampah, pendaur ulang sampah dan pemanfaatan
kembali sampah.
Setiap sampah dikumpulkan dari sumber ke tempat pengolahan sampah
perkotaan, yang selanjutnya dipilah sesuai jenisnya, digunakan kembali,
didaur ulang, dan diolah secara optimal, sehingga pada akhirnya hanya
residu yang dikirim ke Tempat Pemrosesan Akhir.
 Tersedianya sistem penanganan sampah diperkotaan, yang terdiri dari
kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan
pemrosesan akhir sampah sebagai proses pengembalian sampah atau
residu hasil pengolahan yang dikembalikan lagi ke alam secara aman bagi
manusia dan lingkungan sekitarnya.

7. 2 - 7LAPORAN ANTARA
KOTAPARIAMAN
Pelayanan minimal persampahan dilakukan melalui pemilahan,
pengumpulan, pengangkutan sampah rumah tangga ke TPA secara
berkala minimal 2 (dua) kali seminggu, pengolahan dan pemrosesan
akhir sampah. Penyediaan lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang
ramah lingkungan adalah jumlah TPA yang memenuhi kriteria dan
dioperasikan secara layak (controlled landfill/sanitary landfill) yang
ramah lingkungan terhadap jumlah TPA yang ada di perkotaan
Target standar pelayanan minimal pengelolaan sampah adalah :
1. Untuk timbulan sampah yang sampai ke TPA adalah residu pada tahun
2025.
2. Untuk pengangkutan sampah di perkotaan sebesar 100% pada tahun
2025.
2.4. Survey Penyusunan Rencana Induk
2.4.1. Survey dan Pengkajian Wilayah Studi dan Wilayah Pelayanan
Data yang diperlukan dalam penyusunan Perencanaan Teknis dan
Manajemen Persampahan Kota Pariaman adalah :
 Data kondisi wilayah dan rencana pengembangan wilayah
 Data pengelolaan persampahan yang ada
 Permasalahan yang berkaitan dengan sistem pengelolaan
persampahan
1. Data Kondisi Wilayah dan Rencana Pengembangan Wilayah
a. Karakteristik Kota Pariaman, meliputi
 Batas wilayah
 Koordinat
 Cuaca dan Iklim
b. Kondisi Fisik, meliputi :
 Topografi
 Geologi
 Hidrologi
c. Prasarana Wilayah, meliputi :
 Jaringan jalan; arteri, protokol, kolektor, lingkungan

8. 2 - 8LAPORAN ANTARA
KOTAPARIAMAN
 Perumahan; komplek dan non-komplek, perumahan teratur dan
tidak teratur, perumahan kumuh
 Fasilitas komersial; pertokoan, pasar, hotel, rumah makan, kawasan
wisata, kawasan industri, dll
 Fasilitas umum; perkantoran, fasilitas pendidikan, fasilitas
kesehatan, dll
 Fasilitas sosial; rumah ibadah, panti sosial, dll
 Ruang terbuka hijau; taman kota, hutan kota, perkebunan,
persawahan dan lahan-lahan pertanian
d. Kependudukan, meliputi :
 Jumlah penduduk keseluruhan
 Jumlah penduduk per kecamatan
 Jumlah penduduk per kelurahan
 Kepadatan penduduk rata-rata
 Kepadatan penduduk daerah terbangun
e. Kondisi sosial ekonomi masyarakat, meliputi :
 Mata pencaharian masyarakat
 Penghasilan masyarakat/data income
 Strata ekonomi yang menggambarkan prosentase kelompok
masyarakat berpenghasilan tinggi, menengah dan rendah.
f. Tingkat kesehatan masyarakat, yaitu data penyakit yang diperlukan
pada umumnya yang berkaitan dengan buruknya kondisi sanitasi
lingkungan dan air bersih seperti diare, tipus, disentri dan ISPA (infeksi
saluran pernafasan).
g. Rencana pembangunan/pengembangan wilayah; data rencana
pembangunan untuk memberikan gambaran pengembangan wilayah
dalam kurun waktu perencanaan yang akan digunakan sebagai acuan
untuk analisa pengembangan kebutuhan pelayanan persampahan
jangka panjang.
2. Penyelenggaraan Prasaran dan sarana persampahan
Gambaran kondisi pengelolaan persampahan eksisting digambarkan
melalui data pengelolaan persampahan mencakup aspek teknis,

9. 2 - 9LAPORAN ANTARA
KOTAPARIAMAN
peraturan, kelembagaan, pembiayaan, serta peran serta
masyarakat/swasta.
a. Tingkat Pelayanan, menggambarkan kondisi sistem pengelolaan sampah
suatu wilayah secara kuantitatif. Data tingkat pelayanan dapat diketahui
dari beberapa hal berikut:
 Prosentase perbandingan jumlah penduduk yang mendapatkan akses
pelayanan sampah secara terpusat (dikumpulkan dari sumber ke TPA)
dengan jumlah penduduk total
 Prosentase perbandingan jumlah sampah yang diangkut ke TPA
dengan jumlah sampah total
b. Sistem Pengelolaan, dikelompokkan dalam data yang berkaitan dengan
aspek peraturan, teknis, kelembagaan/institusi, pembiayaan serta peran
serta masyarakat/swasta.
 Aspek Peraturan;
A. Jenis peraturan sesuai perda (pembentukan institusi pengelola
sampah, perda ketentuan umum penanganan sampah, perda
tentang retribusi)
B. Kelengkapan materi perda
C. Penerapan perda terutama berkenaan sanksi pelanggaran
 Aspek Institusi;
A. Bentuk institusi pengelola sampah
B. Struktur organisasi
C. Tata laksana kerja
D. Sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam pengelolaan
sampah, staf dan petugas lapangan
Jumlah penduduk terlayani (dari sumber ke TPA)
x 100%
Jumlah penduduk total
Jumlah sampah yang diangkut ke TPA (dari sumber)
x 100%
Jumlah sampah total

10. 2 - 10LAPORAN ANTARA
KOTAPARIAMAN
 Aspek Teknis
1. Daerah pelayanan (cakupan pelayanan meliputi luas wilayah dan
jumlah penduduk terlayani)
2. Sumber-sumber sampah; domestik dan non domestik
3. Timbulan sampah
4. Komposisi dan karakteristik sampah
5. Pola penanganan sampah dari sumber sampai ke TPA
6. Pengumpulan; metode pengumpulan, sarana yang digunakan dan
jumlah sarana
7. Pemindahan; metode, jumlah sarana dan lokasi
8. Pengurangan sampah; data metode, jumlah sarana dan lokasi,
kondisi operasi dan jumlah pengurangan
9. Pengangkutan; jenis alat angkut, jumlah, frekuensi dan ritasi serta
rute angkutan
10.Tempat Pemrosesan Akhir; data lokasi TPA, luas, fasilitas TPA,
kondisi operasi
11. Data pemanfaatan lahan bekas TPA
 Aspek Pembiayaan
1. Data APBD total dalam 3 tahun terakhir
2. Biaya pengelolaan (PABD) khusus untuk pengelolaan sampah 3
tahun terakhir
3. Tarif retribusi dan prosedur penarikan retribusi sesuai perda yang
berlaku
4. Biaya penerimaan retribusi selama 3 tahun terakhir
5. Biaya pengelolaan sampah berbasis masyarakat (3R) bila ada
 Aspek Peran serta masyarakat dan swasta
1. Tingkat kesadaran masyarakat dalam pola penanganan sampah
baik secara umum maupun dalam kegiatan 3R pada skala sumber
dan kawasan
2. Program penyuluhan dan edukasi yang ada serta pelaksanaannya

11. 2 - 11LAPORAN ANTARA
KOTAPARIAMAN
3. Peran swasta dalam penanganan sampah yang ada
2.4.2. Survey dan Pengkajian Sumber Timbulan, Komposisi dan
Karakteristik Sampah
Cara pelaksanaan pengambilan dan pengukuran contoh dari
lokasi pengambilan untuk rumah tangga, sekolah, dan kantor berdasarkan
SNI 19-3964-1994 adalah sebagai berikut:
1) Menentukan lokasi pengambilan contoh.
2) Menentukan jumlah tenaga pelaksana.
3) Mempersiapkan peralatan.
4) Melakukan pengambilan dan pengukuran contoh timbulan dan komposisi
sampah sebagai berikut:
 Membagikan kantong plastik dengan volume yang sudah diberi tanda
kepada sumber sampah sehari sebelum dikumpulkan.
 Mencatat jumlah unit masing-masing penghasil sampah.
 Mengumpulkan kantong plastik yang sudah terisi sampah.
 Mengangkut seluruh kantong plastic ke tempat pengukuran
 Menimbang kotak pengukur 40 L (digunakan untuk mengukur volume
sampah)
 Menuang secara bergiliran contoh dari setiap lokasi pengambilan
tersebut ke dalam kotak pengukur 40 L
 Menghentakan kotak contoh sebanyak tiga kali dengan mengangkat
kotak setinggi 20 cm, lalu dijatuhkan ke tanah
 Mengukur dan mencatat volume sampah (Vs)
 Menimbang dan mencatat berat sampah (Bs)
 Memilih contoh berdasarkan komponen komposisi sampah
 Menimbang dan mencatat berat komposisi sampah
 Menghitung komponen komposisi sampah
 Tentukan lokasi pengambilan contoh (samplimg Lokasi).
Lokasi pengambilan sampling dibagi menjadi 2 kelompok utama yaitu:
A. Perumahan, yang terdiri dari:
- Permanen (PP): pendapatan tinggi.

12. 2 - 12LAPORAN ANTARA
KOTAPARIAMAN
- Semi permanen (PS): pendapatan sedang.
- Non permanen (PN): pendapatan rendah.
B. Non perumahan, yang terdiri dari: Toko, kantor, sekolah, pasar, jalan,
hotel, restoran/rumah makan, fasilitas umum lainnya, pebrik/industri.
1. Kriteria perumahan.
Kategori perumahan ditentukan berdasarkan:
- Keadaan fisik rumah.
- Pendapatan rata-rata kepala keluarga,
- Fasilitas rumah tangga yang ada.
Kriteria non perumahan, yaitu:
a. Kriteria untuk jalan, meliputi:
- berdasarkan fungsi jalan.
- 10 % dari jalan yang disapu
- Untuk kota yang tidak melakukan penyapuan jalan minimal
500 meter panjang jalan utama di pusat kota.
b. Kriteria untuk pasar berdasarkan fungsi pasar.
c. Kriteria untuk hotel berdasarkan jumlah fasilitas yang ada.
d. Kriteria untuk rumah makan dan restoran berdasarkan jenis
kegiatan.
e. Kriteria untuk fasilitas umum berdasarkan fungsinya.
2. Menyiapkan peralatan.
a. Alat pengambil contoh timbulan dan komposisi berupa kantong
plastic dengan volume 40 L.
b. Alat pengukur volume contoh timbulan dan komposisi berupa kotak
berukuran 20 cm x 20 cm x 100 cm, yang dilengkapi dengan skala
tinggi.
c. Alat pengukur volume timbulan dan komposisi sampah berupa bak
berukuran 1m x 0,5 x 1m untuk sampah yang berskala besar yang
dilengkapi dengan skala tinggi.
d. Perlengkapan berupa alat pemindah (seperti sekop) dan sarung
tangan.

13. 2 - 13LAPORAN ANTARA
KOTAPARIAMAN
e. Timbangan (0-5) kg dan (0-100) kg
3. Penentuan jumlah sampel
Jumlah sampel jiwa dihitung menggunakan persamaan berikut:
S = jumlah sampel (jiwa)
n = 5 (jiwa)
PS = populasi (jiwa)
Cd = koefisien perumahan (Cd kota sedang dan kecil, 1KK = 0,5).
Dengan mempertimbangkan faktor analisis komposisi sampah dengan
berat minimal yaitu 1 kwintal = 100 kg/hari (Tchobanoqlous,
Theisen, Vigil, 1993).
4. Jumlah unit masing-masing lokasi pengambilan contoh timbulan
sampah:
- Perumahan: jumlah jiwa dalam keluarga.
- Toko: jumlah petugas atau luas areal.
- Sekolah: jumlah murid dan guru.
- Pasar: luas pasar atau jumlah pedagang.
- Kantor: jumlah pegawai.
- Jalan: panjang jalan dalam meter.
- Hotel: jumlah tempat tidur.
- Restoran: jumlah kursi atau luas areal.
- Fasilitas umum lainnya: luas areal.
5. Frekwensi.
Pengambilan contoh dapat dilakukan dengan frekwensi sebagai berikut:
 Pengambilan contoh dilakukan dalam 8 hari berturut-turut pada
lokasi yang sama.
 Frekwensi pengambilan contoh diatas dilakukan paling lama 5
tahun sekali.
6. Metode pengukuran.
Satuan yang digunakan dalam pengukuran timbulan sampah adalah:
 Volume : liter/unit/hari.

14. 2 - 14LAPORAN ANTARA
KOTAPARIAMAN
 Berat : kilogram/unit/hari.
a. Satuan yang digunakan dalam pengukuran komposisi sampah
adalah dalam % berat.
b. Pelaksanaan survei timbulan, komposisi dan karakteristik sampah :
- Pastikan sumber timbulan yang akan disurvei;
- Ambil sampel sampah
- Uji kualitas sampah untuk mendapatkan komposisi dan
karakteristik sampah
c. Pengkajian hasil survei timbulan, komposisidan karakteristik sampah:
- Kaji timbulan sampah untuk mengetahui laju timbulan sampah;
- Kaji timbulan sampahuntuk mendapatkan komposisi dan
karakteristik sampah
7. Metode Analisa
a) Analisis Proyeksi Penduduk dengan Regresi Linear
Pertambahan penduduk Pada umumnya, masalah yang dialami negara
berkembang seperti kita adalah masalah pertumbuhan penduduk yang
berlebih. Pertumuhan penduduk yang tidak terkendali tentu akan
menimbulkan banyak pengaruh dlam kehidupan. Akibat yang ditimbulkan
tentu akan mengganggu dan menimbulkan masalah di berbagai bidang.
Variabel-variabel dalam permasalahan kependudukan sangatlah kompleks,
meliputi penduduk itu sendiri, kemiskinan, kesempatan kerja, permukiman,
kesehatan, gizi pendidikan, kejahatan, pencemaran lingkungan, krisis
ekonomi, kelaparan, sandang, air bersih, keterbelakangan, fasilitas umum
(fasum), fasilitas sosial (fasos). Faktor kepadatan penduduk menjadi pangkal
segala problematika kehidupan manusia itu sendiri.
Untuk analisis yang akan digunakan untuk menentukan pertumbuhan
penduduk di kawasan perindustrian dengan menggunakan metode regresi,
dengan asumsi bahwa laju kepadatan penduduk terus mengalami
peningkatan dan fluktuasi pertambahan penduduk yang tidak stabil setiap
tahunnya.
Berikut ini persamaan yang digunakan dalam perhitungan proyeksi penduduk
menggunakan motode regresi linear :

15. 2 - 15LAPORAN ANTARA
KOTAPARIAMAN
𝑌 = 𝑎 + 𝑏𝑋
Keterangan :
Y = Varibel Tidak Bebas (Dependen)
X = Variabel Bebas (Independen)
a = Penduga bagi intersep (α)
b = Penduga bagi koefisien regresi
b) Analisis Timbulan Sampah
Timbulan sampah yang dihasilkan dari sebuah kota dapat diperoleh dengan
survey pengukuran atau analisa langsung dilapangan, yaitu :
 Mengukur langsung timbulan sampah dari sejumlah sampel, (rumah
tangga/non rumah tangga) yang ditentukan secara random proporsional
disumber selama 8 hari berturut-turut. (SNI 19-3964 dan SNI M 36-
1991-03).
 Load account analysis : mengukur jumlah berat (berat dan/atau volume)
sampah yang masuk ke TPS, misalnya diangkut dengan gerobak , selama
8 hari berturut-turut. Jadi dengan melacak jumlah dan jenis penghasil
sampah yang dilayani gerobak yang mengumpulkan sampah berikut
sehingga akan diperoleh timbulan sampah per ekuivalensi penduduk.
 Weigh-volume analysis : Bila tersedia jembatan timbang, maka jumlah
sampah yang masuk kefasilitas penerima ke fasilitas penerima sampah
akan diketahui dengan mudah dari waktu kewaktu. Jumlah sampah
harian kemudian digabung dengan perkiraan area yang layanan, dimana
data penduduk dan sarana umum terlayani dapat dicari, maka akan
diperoleh satuan timbulan sampah per ekuivalensi penduduk.
 Material balance analysis merupakan analisa yang lebih mendasar,
dengan menganalisa secara cermat aliran bahan masuk, aliran bahan
yang hilang dalam sistem dan aliran bahan yang menjadi sampah dari
sebuah sistem yang ditentukan batas-batasnya (system Boundary).
Dalam survey, frekuensi pengambilan sampel sebaiknya dilakukan delapan
hari berturut-turut guna menggambarkan fluktuasi harian yang ada.
Dilanjutkan dengan kegiatan bulanan guna menggambarkan fluktuasi dalam
tahunan. Namun dalam hal ini telah disederhanakan, seperti :

16. 2 - 16LAPORAN ANTARA
KOTAPARIAMAN
 Hanya dilakukan 1 hari saja
 Dilakukan dalam seminggu, tetapi pengambilan sampel setiap 2 atau
3 hari
 Dilakukan 8 hari berturut-turut
Penentuan jumlah sampel yang biasa digunakan dalam analisis timbulan
sampah dilakukan dengan metode statistika :
 Metode Stratified random sampling, didasarkan pada komposisi
pendapatan penduduk setempat, dengan asumsi pendapatan
berpengaruh terhadap tingkat timbulan sampah.
 Jumlah sampel minimum, ditaksir berdasarkan beberapa perbedaan
yang bisa diterima antara yang ditaksir dan penaksir, berapa derajat
yang diinginkan dan berapa derjat yang diterima.
 Pendekatan praktis, dilakukan dengan pengambilan sampah
berdasarkan atas jumlah minimum sampel yang dibutuhka untuk
penentuan komposisisampah yaitu minimum 500 liter atau sekitar 200
Kg. Biasanya sampling dilakukan di TPS atau pada gerobak yang
diketahui sumber sampahnya
Metode pengambilan dan pengukuran contoh timbulan dan komposisi
sampah di Indonesia biasanya dilaksanakan berdasarkan SNI M 36-1991-03.
Penentuan jumlah sampel sampah yang akan diambil dapat menggunakan
formula berikut:
a. Bila jumlah penduduk ≤10.000.000 jiwa
P = Cd. Ps
Keterangan:
Ps = jumlah penduduk bila ≤106 jiwa
Cd = koefisien
Cd = 1 bila kepadatan penduduk normal.
Cd < 1 bila kepadatan penduduk jarang.
Cd >1 bila kepadatan penduduk padat.
b. Bila jumlah penduduk > 106
jiwa
P = Cd.Cj. Ps
Cj = ∑ Penduduk / 106

17. 2 - 17LAPORAN ANTARA
KOTAPARIAMAN
Untuk memprediksi jumlah timbulan sampah pada suatu wilayah dapat
menggunakan persamaan sebagai berikut :
Qn = Qt ( 1+ Cs )n
Dengan :
𝐶𝑠 =
[1 +
𝐶𝑖 + 𝐶𝑝 + 𝐶𝑞𝑛
3
]
[1 + 𝑝]
Keterangan :
Qn : timbulan sampah pada n tahun mendatang.
Qt : timbulan sampah pada tahun awal perhitungan.
Cs : peningkatan/pertumbuhan kota.
Ci : laju pertumbuhan sektor industri.
Cp : laju pertumbuhan sektor pertanian.
Cqn : laju peningkatan pendapatan per kapita.
P : laju pertumbuhan penduduk.
c) Analisis SWOT (Strength, Weakness, Oportunities, Threathss)
Analisis Swot adalah suatu metode penyusunan strategis perusahaan
atau organisasi yang bersifat satu unit bisnis tunggal. Ruang lingkup bisnis
tunggal tersebut dapat berupa domestic maupun multinasional. SWOT itu
sendiri merupakan singkatan dari Strength, Weakness, Opportunities dan
Threats yang artinya kekuatan, kelemahan peluang dan kendala, dimana
yang secara sistematis dapat membantu dalam mengidentifikasi faktor-faktor
luar/eksternal ( O dan T ) dan faktor dalam/internal perusahaan atau
organisasi ( S dan W ). Petunjuk umum yang sering diberikan untuk
perumusan adalah :
 Memanfaatkan kesempatan dan kekuatan (O dan S). Analisa ini
diharapkan membuahkan rencana jangka panjang.
 Mengatasi atau mengurangi ancaman dan kelemahan (T dan W).
Analisis ini lebih condong menghasilkan rencana jangka pendek.
Tahap awal proses penetapan strategi adalah menaksir kekuatan,
kelemahan, kesempatan dan ancaman yang dimiliki organisasi. Analisa SWOT
memungkinkan organisasi memformulasikan dan mengimplementasikan
strategi utama sebagai tahap lanjut pelaksanaan dan tujuan organisasi.

18. 2 - 18LAPORAN ANTARA
KOTAPARIAMAN
Dalam penyusunan suatu rencana yang baik, perlu diketahui
daya/kemampuan yang dimiliki pada saat akan memulai suatu kegiatan,
mengetahui segala unsur kekuatan yang dimiliki maupun segala kelemahan
yang ada. Data yang terkumpul mengenai faktor-faktor internal tersebut
merupakan potensi di dalam melaksanakan usaha yang direncanakan. Dilain
pihak perlu diperhatikan faktor-faktor eksternalyang dihadapi yaitu peluang-
peluang dan kesempatan yang ada atau yang diperhatikan akan timbul, serta
ancaman/hambatan yang diperkirakan akan muncul dan mempengaruhi
kegiatan yang dilakukan.
Analisis SWOT dapat diterapkan dengan cara menganalisis dan
memilah berbagai hal yang mempengaruhi keempat faktornya, kemudian
menerapkannya dalam gambar matrik SWOT sebagaimana pada Gambar 2.4.
Gambar 2-4 Bagan Analisis SWOT
Pendekatan kualitatif matrik SWOT dikembangkan oleh Kevin P Kearns
menampilkan 8 (delapan) kotak, yaitu 4 kotak sebagai factor eksternal dan
internal, serta 4 kotak lainnya meruapan isu – isu strategis yang timbul

19. 2 - 19LAPORAN ANTARA
KOTAPARIAMAN
sebagai hasil titik pertemuanan faktor eksternaldengan internal. Pemahaman
dari masing-masing kolom table analisis SWOT sebagai berikut :
 Strategi SO merupakan pertemuan dua elemen kekuatan dan peluang
sehingga memberikan kemungkinan bagi suatu organisasi untuk bisa
berkembang lebih cepat.
 Strategi ST merupakan interaksi antara ancaman dan kekuatan. Di sini
harus dilakukan upaya mobilisasi sumber daya yang merupakan
kekuatan organisasi untuk memperlunak ancaman dari luar tersebut,
bahkan kemudian merubah ancaman itu menjadi sebuah peluang.
 Strategi WO ini merupakan interaksi antara kelemahan organisasi dan
peluang dari luar. Situasi seperti ini memberikan suatu pilihan pada
situasi yang kabur. Peluang yang tersedia sangat meyakinkan namun
tidak dapat dimanfaatkan karena kekuatan yang ada tidak cukup untuk
menggarapnya. Pilihan keputusan yang diambil adalah (melepas
peluang yang ada untuk dimanfaatkan organisasi lain) atau
memaksakan menggarap peluang itu (investasi).
 Strategi TW merupakan kondisi yang paling lemahdari semua sel
karena merupakan pertemuan antara kelemahan organisasi dengan
ancaman dari luar, dan karenanya keputusan yang salah akan
membawa bencana yang besar bagi organisasi. Strategi yang harus
diambil adalah Damage Control (mengendalikan kerugian) sehingga
tidak menjadi lebih parah dari yang diperkirakan
2.4.3. Survey dan Pengkajian Demografi dan Ketatakotaan
a. Ketentuan teknis untuk tata cara survei dan pengkajian bidang demografi
adalah :
 Wilayah sasaran survei harus dikelompokan ke dalam kategori wilayah
dengan berdasarkan jumlah penduduk
 Mencari data jumlah penduduk awal perencanaan selama 10 tahun
terakhir
 Menentukan nilai persentase dari pertambahan penduduk per
tahunnya (r).

20. 2 - 20LAPORAN ANTARA
KOTAPARIAMAN
 Menghitung proyeksi pertumbuhan jumlah penduduk sampai akhir
tahun perencanaan.
b. Ketentuan teknis untuk kegiatan survei dan pengkajian ketatakotaan
adalah :
 Adanya sumber daya baik alam maupun bukan alam yang dapat
mendukung penghidupan dan kehidupan di kota yang akan dilakukan
survei,
 Adanya prasarana perkotaan yang merupakan titik tolak arah
pengembangan penataan ruang kota.
2.4.4. Survey dan Pengkajian Biaya, Sumber Pendanaan dan
Keuangan
Perolehan Data Eksisting Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana
Persampahan dan Data Statistik;
 Perolehan Data Pelanggan;
 Perolehan Data Penagihan Retribusi;
 Perolehan Data Timbulan Sampah;
 Perolehan Data Personil;
 Perolehan Data Laporan Keuangan;
 Perolehan Data Kemampuan Sumber Pendanaan Daerah;
 Perolehan Data Kemampuan Masyarakat;
 Perolehan Data Peluang Adanya KPS;
 Perolehan Data Alternatif Sumber Pembiayaan
2.5. Keterpaduan Perencanaan Dengan Sektor Lain
2.5.1. Air Minum
Rencana Induk Persampahan harus mengacu kepada Rencana Tata Ruang
Wilayah Kota Pariaman Tahun 2012. Keterpaduan rencana induk pengelolaan
sampah dengan sector lain terutama dalam pemanfaatan sumber air.
2.5.2. Drainase

21. 2 - 21LAPORAN ANTARA
KOTAPARIAMAN
Rencana induk pengelolaan sampah Kota Pariaman harus memperhatikan
keterkaitannya dengan Rencana Induk Drainase Kota Pariaman. Keterkaitan
sektor drainase dengan persampahan terutama dalam pemanfaatan sumber
air.
2.5.3. Air Limbah
Rencana induk pengeloaan sampah Kota Pariaman harus memperhatikan
keterkaitannya dengan Rencana Induk Air Limbah Kota Pariaman.
Keterkaitan sektor air limbah dengan persampahan terutama dalam
pemanfaatan sumber air.
2.5.4. Jalan dan Sarana Transportasi
Menjelaskan mengenai Pertimbangan untuk melakukan keterpaduan dengan
Jalan dan Sarana Transprtasi.
2.6. Kontribusi Sistem Pengelolaan Sampah dalam Program
Perubahan Iklim
Indonesia menghadapi tantangan yang sangat besar, terutama
karakteristik wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan, letak geografis di
daerah beriklim tropis, dan di antara Benua Asia dan Benua Australia serta di
antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, yang oleh karena itu
Indonesia sangat rentan terhadap perubahan iklim. Hal tersebut ditunjukkan
dengan beberapa fakta antara lain kekeringan dan banjir yang berdampak
buruk pada ketahanan pangan, kesehatan manusia, infrastruktur,
permukiman dan perumahan, terutama di daerah pesisir dan kawasan
perkotaan.
Upaya mitigasi perubahan iklim dilakukan dengan tujuan meningkatkan
kapasitas penyerapan karbon (carbon sink) dan pengurangan emisi GRK yang
difokuskan pada 5 (lima) bidang dengan kebijakan dan strategi yang termuat
dalam Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional

22. 2 - 22LAPORAN ANTARA
KOTAPARIAMAN
Penurunan Emisi (RAN PE) GRK (Perpres 61/2011), yang salah satunya
adalah Bidang Pengelolaan Sampah.
Berdasarkan Protocol Kyoto dan diadopsi dalam Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2011, tentang Penyelenggaraan
Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional, dalam Pasal III Ayat 6, ditetapkan 6
jenis gas rumah kaca yang berperan sebagai penyerap energi radiasi
matahari yang semestinya dipantulkan kembali ke ruang angkasa, akan
tetapi karena adanya gas-gas rumah kaca tersebut maka energi radiasi
matahari tertahan di lapisan atmosfer dan menyebabkan peningkatan suhu
bumi. Gas-gas tersebut diantaranya adalah CO2 (karbon dioksida), CH4
(metana), N2O (nitrogen oksida), HFCS (hydrofluorokarbons), PFCS
(perfluorocarbons) dan SF6 (sulphur hexafluoride).