PETUNJUK TEKNIS
PERENCANAAN KEGIATAN
INFRASTRUKTUR
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM)
MANDIRI - PERKOTAAN

Di...
ii

PETUNJUK TEKNIS Perencanaan Kegiatan Infrastruktur
DAFTAR ISI
DAFT AR ISI | i
BAB I | PENDAHULUAN
1.1.

Maksud dan Tujuan | 2

1.2.

Ruang Lingkup | 2

BAB II | PERENCANAAN ...
4.4

Drainase Pemukiman | 74

4.5

Prasarana Air Bersih | 78

4.6

Prasarana Irigasi | 87

4.7

Prasarana Persampahan | 93...
BAB I
PENDAHULUAN

PETUNJUK TEKNIS Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) 1
BAB I
PENDAHULUAN
Persiapan & perencanaan teknis merupakan salah satu tahapan (tahap awal) kegiatan
pelaksanaan pembanguna...
BAB II
PERENCANAAN TEKNIS
(PENYUSUNAN DED DAN PROPOSAL KEGIATAN)

PETUNJUK TEKNIS Perencanaan Kegiatan Infrastruktur

3
BAB II
PERENCANAAN TEKNIS
(PENYUSUNAN DED DAN PROPOSAL KEGIATAN)
Kegiatan perencanaan teknis secara substansi bermakna seb...
Secara detail diagram alir perencanaan teknis diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:
A.

Tahapan Persiapan, kegiatan tah...
b.
c.
d.
e.
B.

 Jadwal Induk Pekerjaan;
 Perkiraan/pagu alokasi dana dan Sumber dananya;
 Data hasil Kesepakatan Harga...
Apabila jenis kegiatan yang akan disurvey cukup banyak maka sebaiknya
relawan/masyarakat dibagi atas beberapa tim kerja se...
Waktu pelaksanaan survey swadaya ini dapat dilaksanakan bersamaan dengan survey
calon tenaga kerja dan survey harga satuan...
pembangunan infrastruktur, swadaya masyarakat ini dapat bertambah dari yang
disepakati ini.
Sasaran kegiatan ini adalah un...
perempuan. Kehadiran tenaga kerja dari luar lokasi/kelurahan dibatasi, kecuali
bilamana dilokasi kelurahan tersebut tidak ...
Contoh formulir Pencatatan Survey Tenaga Kerja dapat dibuat seperti contoh
berikut :

g. Penyusunan Desain Teknis (Pembuat...
•

Diketahuinya tataletak (termasuk keadaan sekitar) dimana bangunan akan
dibuat sesuai kebutuhan;

•

Diketahuinya ukuran...
3) Gambar Denah, kita dapat mengetahui (membaca) ukuran-ukuran pokok
(panjang dan lebar) bangunan termasuk bangunan peleng...
1. Analisa Harga Satuan
2. Harga Satuan
3. Perhitungan Kuantitas Pekerjaan
2

RAB

4. Perhitungan Volume Kebutuhan
Bahan/A...
telah ditetapkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup, kecuali jika usulan
kegiatan tersebut untuk mengembangkan kawasan l...
Catatan :
•

Oleh karena hasil identifikasi jenis-jenis pekerjaan tersebut akan menjadi dasar
dalam penyusunan biaya kegia...
Karena Perhitungan Volume Pekerjaan tersebut akan menjadi acuan pada perhitungan
biaya dan pelaksanaan pembangunan prasara...
volume kebutuhan tiap pekerjaan (khususnya tenaga kerja/alat) karena dengan telah
dipilihnya metode kerja tiap pekerjaan m...
Contoh : Dari Tabel diatas (Kolom Kegiatan Terurut), dapat dilihat bahwa Kegiatan
Pasangan Batu Kali dilaksanakan setelah ...
 Hal yang perlu dipahami disini bahwa RAB sifatnya adalah suatu
perkiraan/rencana, artinya bahwa nilai volume maupun harg...
5. Menyiapkan formulir-formulir perhitungan RAB yang diperlukan.
Setelah data-data hasil kegiatan tersebut (poin 1,2,3) di...
 Volume harus sesuai dengan satuan pengukuran pekerjaannya atau dengan
kata lain bahwa setiap item pekerjaan yang satuan ...
Cara Pengerjaan Formulir :
 No. Urut : Isi nomor urut jenis pekerjaan;
 Uraian Pekerjaan : Diisi nama jenis pekerjaan
 ...
 Material/bahan yang dibutuhkan, misalnya pasir, semen, besi, dll;
 Peralatan Kerja yang dibutuhkan, misalnya beton mole...
 Satuan : Diisi dengan satuan pengukuran tiap jenis komponen biaya
pekerjaan
 Volume/Kuantitas per satu satuan pekerjaan...
Formulir Rencana Anggaran Biaya (Formulir RAB-4) pada kolom Volume
Kebutuhan ”Total” (Kolom 4) untuk masing-masing kompone...
Pengertian KOEFISIEN :
 Yang dimaksud dengan koefisien tenaga kerja atau biasa disebut
produktivitas tenaga kerja disini ...
4) Perhitungan Volume Swadaya Masyarakat
Perhitungan Volume tiap jenis swadaya yang diberikan oleh masyarakat pada
tahap i...
1. Rekapitulasi dan rincian Volume kebutuhan Bahan, Tenaga kerja dan
Peralatan yang akan digunakan dari seluruh item peker...
Khusus untuk pembiayaan kegiatan administrasi KSM, sangat didorong
untuk dipenuhi dari dana Swadaya masyarakat atau dukung...
No

Jenis Komponen








5.

6.

7.

dan
Pertanggungja
waban/Akhir);
Photo copy
Pengadaan ATK
Photo-photo
kegiatan ...
Tabel 13 : Formulir Perhitungan RAB (Form RAB- 4)

2).

Rekapitulasi RAB (Swadaya dan BLM/PNPM)
Rekapitulasi RAB ini pada ...
Tabel 14 : Formulir Rekapitulasi RAB

Catatan yang harus diperhatikan :
1. Apabila satu KSM mempunyai kegiatan prasarana l...
 Pagu maksimum Rp.350.000 untuk total Nilai Pekerjaan diatas Rp. 100 Juta per
KSM;
 Untuk Pengujian Kualitas Air Minum, ...
1.
2.
3.
4.

Tentukan/Identifikasi semua jenis-jenis kegiatan yang akan dilaksanakan;
Buat urut-urutan pelaksanaan semua j...
volume yang lebih sedikit (dalam kondisi jumlah tenaga kerja/alat yang
tetap/sama);
b. Perlu ditentukan metode kerja yang ...
Cara menentukan bobot tiap kegiatan pada pekerjaan konstruksi/infrastruktur
lazimnya dihitung dengan mengacu pada jumlah b...
dimulai menjelang berakhirnya kegiatan sebelumnya. Apabila kondisi seperti ini
dipilih maka penggambaran baloknya akan ter...
(f).

(g).
(h).
(i).
(j).

Kebutuhan Tenaga Kerja, Bahan, Alat untuk keseluruhan pekerjaan tersebut dan
Referensi Analisa ...
40

PETUNJUK TEKNIS Perencanaan Kegiatan Infrastruktur
BAB III
VERIFIKASI KELAYAKAN
DED DAN PROPOSAL

PETUNJUK TEKNIS Perencanaan Kegiatan Infrastruktur

41
BAB III
VERIFIKASI KELAYAK AN DED DAN PROPOSAL
Untuk mewujudkan hasil pembangunan sarana & prasarana yang berkualitas, ber...
i.
ii.

Kegiatan Layak : Dibuat Berita Acara Kelayakan Kegiatan;
Layak dengan Penyempurnaan : Dokumen perencanaan teknis (...
No
2.

3.

4.

44

Tim

Tugas/Tanggungjawab

Faskel Teknik 1) Melaksanakan verifikasi semua aspek/hal-hal
non-teknis sesua...
No
5

3.2

Tim

Tugas/Tanggungjawab

Tim Teknis
1). Melakukan verifikasi dokumen perencanaan
(unsur dinas)
teknis (DED) ke...
• Tidak Layak : bila ada jawaban ”Tidak Layak” diantara pertanyaan/kriteria
berikut :
o

o

46

ASPEK ORGANISASI
1) Adakah...
Juknis & Proposal kegiatan infrastruktur 2014
Juknis & Proposal kegiatan infrastruktur 2014
Juknis & Proposal kegiatan infrastruktur 2014
Juknis & Proposal kegiatan infrastruktur 2014
Juknis & Proposal kegiatan infrastruktur 2014
Juknis & Proposal kegiatan infrastruktur 2014
Juknis & Proposal kegiatan infrastruktur 2014
Juknis & Proposal kegiatan infrastruktur 2014
Juknis & Proposal kegiatan infrastruktur 2014
Juknis & Proposal kegiatan infrastruktur 2014
Juknis & Proposal kegiatan infrastruktur 2014
Juknis & Proposal kegiatan infrastruktur 2014
Juknis & Proposal kegiatan infrastruktur 2014
Juknis & Proposal kegiatan infrastruktur 2014
Juknis & Proposal kegiatan infrastruktur 2014
Juknis & Proposal kegiatan infrastruktur 2014
Juknis & Proposal kegiatan infrastruktur 2014
Juknis & Proposal kegiatan infrastruktur 2014
Juknis & Proposal kegiatan infrastruktur 2014
Juknis & Proposal kegiatan infrastruktur 2014
Juknis & Proposal kegiatan infrastruktur 2014
Juknis & Proposal kegiatan infrastruktur 2014
Juknis & Proposal kegiatan infrastruktur 2014
Juknis & Proposal kegiatan infrastruktur 2014
Juknis & Proposal kegiatan infrastruktur 2014
Juknis & Proposal kegiatan infrastruktur 2014
Juknis & Proposal kegiatan infrastruktur 2014
Juknis & Proposal kegiatan infrastruktur 2014
Juknis & Proposal kegiatan infrastruktur 2014
Juknis & Proposal kegiatan infrastruktur 2014
Juknis & Proposal kegiatan infrastruktur 2014
Juknis & Proposal kegiatan infrastruktur 2014
Juknis & Proposal kegiatan infrastruktur 2014
Juknis & Proposal kegiatan infrastruktur 2014
Juknis & Proposal kegiatan infrastruktur 2014
Juknis & Proposal kegiatan infrastruktur 2014
Juknis & Proposal kegiatan infrastruktur 2014
Juknis & Proposal kegiatan infrastruktur 2014
Juknis & Proposal kegiatan infrastruktur 2014
Juknis & Proposal kegiatan infrastruktur 2014
Juknis & Proposal kegiatan infrastruktur 2014
Juknis & Proposal kegiatan infrastruktur 2014
Juknis & Proposal kegiatan infrastruktur 2014
Juknis & Proposal kegiatan infrastruktur 2014
Juknis & Proposal kegiatan infrastruktur 2014
Juknis & Proposal kegiatan infrastruktur 2014
Juknis & Proposal kegiatan infrastruktur 2014
Juknis & Proposal kegiatan infrastruktur 2014
Juknis & Proposal kegiatan infrastruktur 2014
Juknis & Proposal kegiatan infrastruktur 2014
Juknis & Proposal kegiatan infrastruktur 2014
Juknis & Proposal kegiatan infrastruktur 2014
Juknis & Proposal kegiatan infrastruktur 2014
Juknis & Proposal kegiatan infrastruktur 2014
Juknis & Proposal kegiatan infrastruktur 2014
Juknis & Proposal kegiatan infrastruktur 2014
Juknis & Proposal kegiatan infrastruktur 2014
Juknis & Proposal kegiatan infrastruktur 2014
Juknis & Proposal kegiatan infrastruktur 2014
Juknis & Proposal kegiatan infrastruktur 2014
Juknis & Proposal kegiatan infrastruktur 2014
Juknis & Proposal kegiatan infrastruktur 2014
Juknis & Proposal kegiatan infrastruktur 2014
Juknis & Proposal kegiatan infrastruktur 2014
Juknis & Proposal kegiatan infrastruktur 2014
Juknis & Proposal kegiatan infrastruktur 2014
Juknis & Proposal kegiatan infrastruktur 2014
Juknis & Proposal kegiatan infrastruktur 2014
Juknis & Proposal kegiatan infrastruktur 2014
Juknis & Proposal kegiatan infrastruktur 2014
Juknis & Proposal kegiatan infrastruktur 2014
Juknis & Proposal kegiatan infrastruktur 2014
Juknis & Proposal kegiatan infrastruktur 2014
Juknis & Proposal kegiatan infrastruktur 2014
Juknis & Proposal kegiatan infrastruktur 2014
Juknis & Proposal kegiatan infrastruktur 2014
Juknis & Proposal kegiatan infrastruktur 2014
Juknis & Proposal kegiatan infrastruktur 2014
Juknis & Proposal kegiatan infrastruktur 2014
Juknis & Proposal kegiatan infrastruktur 2014
Juknis & Proposal kegiatan infrastruktur 2014
Juknis & Proposal kegiatan infrastruktur 2014
Juknis & Proposal kegiatan infrastruktur 2014
Juknis & Proposal kegiatan infrastruktur 2014
Juknis & Proposal kegiatan infrastruktur 2014
Juknis & Proposal kegiatan infrastruktur 2014
Juknis & Proposal kegiatan infrastruktur 2014
Juknis & Proposal kegiatan infrastruktur 2014
Juknis & Proposal kegiatan infrastruktur 2014
Juknis & Proposal kegiatan infrastruktur 2014
Juknis & Proposal kegiatan infrastruktur 2014
Juknis & Proposal kegiatan infrastruktur 2014
Juknis & Proposal kegiatan infrastruktur 2014
Juknis & Proposal kegiatan infrastruktur 2014
Juknis & Proposal kegiatan infrastruktur 2014
Juknis & Proposal kegiatan infrastruktur 2014
Juknis & Proposal kegiatan infrastruktur 2014
Juknis & Proposal kegiatan infrastruktur 2014
Juknis & Proposal kegiatan infrastruktur 2014
Juknis & Proposal kegiatan infrastruktur 2014
Juknis & Proposal kegiatan infrastruktur 2014
Juknis & Proposal kegiatan infrastruktur 2014
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Juknis & Proposal kegiatan infrastruktur 2014

3,495 views

Published on

Petunjuk teknis dan contoh format proposal KSM Lingkungan tahun 2014

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,495
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
650
Actions
Shares
0
Downloads
218
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Juknis & Proposal kegiatan infrastruktur 2014

  1. 1. PETUNJUK TEKNIS PERENCANAAN KEGIATAN INFRASTRUKTUR PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI - PERKOTAAN Diterbitkan Oleh: Direktorat Jenderal Cipta Karya - Kementerian Pekerjaan Umum PETUNJUK TEKNIS Perencanaan Kegiatan Infrastruktur i
  2. 2. ii PETUNJUK TEKNIS Perencanaan Kegiatan Infrastruktur
  3. 3. DAFTAR ISI DAFT AR ISI | i BAB I | PENDAHULUAN 1.1. Maksud dan Tujuan | 2 1.2. Ruang Lingkup | 2 BAB II | PERENCANAAN TEKNIS (PENYUSUNAN DED DAN PROPOSAL KEGIATAN) 2.1. Mekanisme Perencanaan Teknis | 4 BAB III | VERIFIKASI KELAYAKAN DED DAN PROPOSAL 3.1. Mekanisme dan Pembagian Tugas Tim Pelaksanaan | 42 3.2. Langkah-langkah Teknis Pelaksanaan | 45 BAB IV | KETENTUAN TEKNIS 4.1. Jalan dan Bangunan Pelengkapnya | 52 4.2 Jembatan | 63 4.3 Tambatan Perahu | 71 PETUNJUK TEKNIS Perencanaan Kegiatan Infrastruktur i
  4. 4. 4.4 Drainase Pemukiman | 74 4.5 Prasarana Air Bersih | 78 4.6 Prasarana Irigasi | 87 4.7 Prasarana Persampahan | 93 4.8 Prasarana Pembangkit Listrik/Penerangan Umum | 93 4.9 Prasarana Bangunan Gedung | 95 4.10 Prasarana Mandi, Cuci, Kakus | 113 LAMPIRAN | 121 ii PETUNJUK TEKNIS Perencanaan Kegiatan Infrastruktur
  5. 5. BAB I PENDAHULUAN PETUNJUK TEKNIS Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) 1
  6. 6. BAB I PENDAHULUAN Persiapan & perencanaan teknis merupakan salah satu tahapan (tahap awal) kegiatan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana. Yang merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh KSM dalam rangka Penyusunan Usulan Kegiatan Sarana & Prasarana sebelum melaksanakan proses pelaksanaan pembangunan (fisik/konstruksi) sarana & prasarana. Keseluruhan proses kegiatan tersebut selanjutnya dituangkan dalam Dokumen yang disebut Dokumen Perencanaan Teknis/DED/Proposal Usulan Kegiatan KSM. Kegiatan ini sangat penting dan bermanfaat bagi KSM, terutama :  Untuk mendapatkan usulan kegiatan yang baik dan layak secara teknis, keuangan dan aman terhadap lingkungan & sosial (safeguards);  Untuk memampukan masyarakat dalam membuat rencana pelaksanaan kegiatan;  Memenuhi persyaratan bagi KSM untuk melaksanakan kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan; Baik KSM sebagai Pelaksana Kegiatan Lingkungan maupun Kegiatan Lingkungan yang diusulkan oleh KSM untuk dilaksanakan melalui PNPM Mandiri Perkotaan harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Program. 1.1. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dari buku ini adalah untuk dijadikan pegangan dalam pelaksanaan Persiapan & Perencanaan Teknis, khususnya dalam rangkaian kegiatan Penyusunan Proposal Usulan Kegiatan KSM dalam rangka memenuhi persyaratan pelaksanaan kegiatan lingkungan program PNPM Mandiri Perkotaan. Tujuannya adalah untuk memberikan petunjuk dalam pelaksanaan kegiatan Persiapan & Perencanaan Teknis, khususnya dalam rangkaian kegiatan Penyusunan Proposal Usulan Kegiatan KSM agar memenuhi ketentuan teknis dan administrasi kegiatan sesuai dengan persyaratan kegiatan lingkungan yang telah ditetapkan program PNPM Mandiri Perkotaan. 1.2. RUANG LINGKUP Buku ini mencakup maksud, tujuan, ruang lingkup, ketentuan-ketentuan Penyusunan Proposal Usulan Kegiatan Lingkungan, yang mencakup : Organisasi KSM, Komponen Kegiatan Lingkungan, Mekanisme Umum Pelaksanaan Kegiatan Lingkungan, Langkah-langkah teknis Penyusunan Usulan Kegiatan dan Tatacara Verifikasi Kelayakan Usulan Kegiatan Lingkungan. Buku ini juga sekaligus dapat digunakan sebagai petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan PLPBK yang sumber dananya berasal dari BLM. 2 PETUNJUK TEKNIS Perencanaan Kegiatan Infrastruktur
  7. 7. BAB II PERENCANAAN TEKNIS (PENYUSUNAN DED DAN PROPOSAL KEGIATAN) PETUNJUK TEKNIS Perencanaan Kegiatan Infrastruktur 3
  8. 8. BAB II PERENCANAAN TEKNIS (PENYUSUNAN DED DAN PROPOSAL KEGIATAN) Kegiatan perencanaan teknis secara substansi bermakna sebagai media pembelajaran untuk menumbuh kembangkan kemampuan serta proses bekerja dan belajar masyarakat dalam merencanakan pembangunan lingkungan permukiman diwilayahnya, khususnya dalam pengelolaan kegiatan perencanaan. Sehingga hasil dari pembangunan ini akan mewujudkan lingkungan yang aman, tertib, sehat, selaras dan lestari yang menjunjung nilai-nilai budaya lokal. Seluruh kegiatan infrastruktur yang direncanakan atau akan dilaksanakan melalui BLM PNPM Mandiri Perkotaan (Paket, PLPBK dan Reguler) harus dapat memberikan manfaat secara langsung dan sebesar-besarnya bagi warga miskin. Untuk kegiatan perencanaan teknis / penyusunan DED khususnya kegiatan PLPBK diharapkan UPL dapat mengkoordinasikan atau membentuk tim perencanaan teknis, dan tim ini bisa dari unsur masyarakat yang memiliki keahlian di bidang perencanaan atau menunjuk pihak lain yang memiliki keahlian dibidang perencanaan teknis baik individual maupun tim. Proses dan tahapan perencanaan teknis / penyusunan DED tetap mengacu pada mekanisme tahapan perencanaan yang sudah diatur dalam buku perencanaan ini. 2.1 MEKANISME PERENCANAAN TEKNIS Secara umum mekanisme perencanaan teknis mencakup dua tahapan yaitu Persiapan dan Perencanaan Teknis, masing-masing tahapan tersebut secara rinci dapat dilihat pada diagram alir Perencanaan Teknis kegiatan Infrastruktur (gambar 1 dan 2) sebagai berikut : 4 PETUNJUK TEKNIS Perencanaan Kegiatan Infrastruktur
  9. 9. Secara detail diagram alir perencanaan teknis diatas dapat dijelaskan sebagai berikut: A. Tahapan Persiapan, kegiatan tahapan persiapan ini dilaksanakan untuk:    Memastikan kelengkapan dokumen PJM/Renta kegiatan infrastruktur reguler dan memastikan dokumen RTPLP yang sudah disepakati untuk kegiatan PLPBK; Pembentukan/penunjukan tim perencanaan teknis atau penyusunan DED yang dikoordinasikan oleh UPL; Coaching/Konsolidasi langkah-langkah perencanaan/penyusun DED dan proposal kegiatan yang akan dilaksanakan KSM; Muatan utama coaching ini lebih difokuskan pada materi : a. Penjelasan tentang perencanaan teknis pekerjaan yang akan dilaksanakan :  Informasi umum kegiatan, seperti Nama, Volume, Tujuan/Manfaat proyek, Penerima Manfaat, dll;  Status penyediaan lahan lokasi proyek dan perijinan pembangunan yang diperlukan;  Data hasil Survey Teknis; Desain/Gambar dan Spesifikasi Teknis pekerjaan;  Rencana Pengamanan Dampak yang telah disusun (Kegiatan Terlarang/List Negatif dan Daftar Uji Identifikasi Dampak Lingkungan & Sosial)  Daftar Kuantitas Pekerjaan, berikut rincian/cara perhitungannya; PETUNJUK TEKNIS Perencanaan Kegiatan Infrastruktur 5
  10. 10. b. c. d. e. B.  Jadwal Induk Pekerjaan;  Perkiraan/pagu alokasi dana dan Sumber dananya;  Data hasil Kesepakatan Harga Satuan Upah/Bahan/Alat dan Referensi Analisa Harga Satuan Pekerjaan yang dipergunakan. Penjelasan Bentuk Proposal, substansi dan tatacara penyusunannya; Pengorganisasian KSM untuk melaksanakan tugas/tanggunjawabnya; Menyepakati kriteria penilaian kelayakan proposal yang akan diajukan KSM. Menyepakati batas waktu penyampaian proposal kepada BKM/(UPL; Tahapan perencanaan teknis, langkah-langkah yang harus dilakukan dalam tahapan pelaksanaan perencanaan teknis adalah sebagai berikut: a. Penyediaan Lahan Untuk mewujudkan bangunan infrastruktur, tentunya diperlukan ketersediaan lahan/tanah (termasuk bangunan/tanaman produktif/aset berharga lainnya yang terkena) sebagai lokasi pembangunannya. Sementara disisi lain, tanah memiliki sifat yang terbatas dan keberadaannya dilindungi oleh hukum. Tidak ada pihak manapun yang diperkenankan membangun tanpa seijin pemilik tanah karena bukti kepemilikan diakui secara sah dalam hukum. Dan jika terjadi pelanggaran (membangun diatas tanah tanpa seijin pemiliknya) maka pihak yang melakukan pelanggaran akan dikenai sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, PNPM Mandiri Perkotaan menempatkan kegiatan penyediaan lahan untuk lokasi pembangunan infrastruktur sebagai bagian penting yang tak terpisahkan dari proses pembangunan infrastruktur tersebut. Kegiatan ini dilakukan oleh masyarakat sejak awal penyiapan kegiatan pembangunan infrastruktur. b. Survey dan Investigasi  Survey Teknis Sebelum dilakukan penyusunan Desain bangunan maka terlebih dahulu harus dilakukan Survey teknis. Sasaran survey teknis ini adalah untuk mendapatkan datadata/informasi kondisi/situasi awal lokasi pembangunan infrastruktur yang sebenarnya. Jenis data/informasi yang diperlukan tergantung pada jenis infrastruktur yang akan dibangun. Seperti : Kondisi fisik lokasi (luasan, batas-batas, topografi), kondisi tanah (keras/lunak), keadaan air tanah, peruntukan lahan, rincian penggunaan lahan, perkerasan, penghijauan, dll. Data-data/informasi tersebut selanjutnya akan dipergunakan dalam menentukan desain/rancangan dan gambar rencana bangunan yang akan dibangun. Pelaksanaan Survey ini dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan warga. Oleh karena itu, sebelum melakukan survey, relawan/masyarakat yang akan terlibat perlu dibekali dengan pemahaman teknik dan diorganisasi, terutama mencakup :  Jadwal, Urutan kegiatan, cara pelaksanaan dan hasil Survey yang akan diperoleh;  Cara penggunaan formulir survey dan cara penggunaan alat survey yang akan digunakan;  Kebutuhan dan penyediaan peralatan dan instrument yang dibutuhkan, seperti : patok-patok, meteran, formulir suirvey, peta desa, dll; 6 PETUNJUK TEKNIS Perencanaan Kegiatan Infrastruktur
  11. 11. Apabila jenis kegiatan yang akan disurvey cukup banyak maka sebaiknya relawan/masyarakat dibagi atas beberapa tim kerja sehingga proses survey dapat berlangsung lebih efektif. Data/informasi yang diperoleh dari hasil Survey dan pengukuran ini harus dicatat dan disimpan/diarsipkan. Perlu menjadi perhatian juga sebelum melakukan survai untuk perencanaan, harus dilakukan konsultasi awal dengan pemerintah setempat (Lurah/Kepala Desa). Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan suatu koordinasi yang sebaik-baiknya dengan pihak Institusi, sehingga pekerjaan perencanaan ini tidak akan mendapatkan rintangan. Pada kegiatan survey teknis ini, juga sekaligus membuat dokumentasi/photo awal (0%) pada lokasi yang akan dibangun Infrastruktur. Jumlah titik lokasi yang diambil/potret disesuaikan dengan kondisi lapangan dan jenis infrastruktur yang akan dibangun, misalnya untuk Jalan/drainase/saluran irigasi/air bersih perpipaan dapat diambil pada beberapa titik lokasi (awal, tengah dan ujung akhir atau tempat lain yang dianggap penting) sedangkan untuk bangunan seperti MCK, jembatan, air bersih non perpipaan, rehab perumahan/pendidikan/kesehatan, dll, cukup diambil dari sisi yang berbeda yaitu sisi depan, samping atau belakang). Penting untuk diperhatikan bahwa titik lokasi dan arah pengambilan gambar kondisi 0% ini, nantinya akan menjadi pengambilan gambar pada saat pelaksanaan konstruksi, yaitu kondisi 50% dan 100%. Selain survey teknis prasarana juga perlu dilakukan survey ketersediaan tenaga kerja/bahan/alat. Hal ini untuk membantu dalam pemilihan teknologi konstruksi yang akan dipergunakan dimana sedapat mungkin menggunakan konstruksi/bahan lokal yang berkualitas dan konstruksi yang mudah dilaksanakan oleh masyarakat/tenaga kerja setempat. Beberapa prosedur sebagai contoh yang umum dilakukan untuk pelaksanaan kegiatan survei prasarana adalah : c. Survey Swadaya Masyarakat Swadaya masyarakat merupakan salah satu sumber pembiayaan kegiatan pembangunan infrastruktur. Untuk itu, perencanaannya harus dilakukan dengan realistis sehingga bersama-sama dengan dana dari sumber dana bantuan (APBN/APBD/Swasta lainnya) dapat diintegrasikan dan dihitung secara teliti dan realistis untuk membiayai pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Sasaran dari survey & investigasi swadaya masyarakat ini adalah untuk memperoleh/meningkatkan keswadayaan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan (pembiayaan) infrastrukturnya. Indikator keluarannya adalah : Diketahuinya siapa, apa saja bentuknya dan berapa besarnya swadaya yang akan diberikan oleh masyarakat untuk pelaksanaan kegiatan infrastruktur. Jenis dan nilai dari swadaya yang dikontribusikan oleh masyarakat pada dasarnya tidak dibatasi, namun demikian sesuai dengan kebijakan dan mekanisme program maka komponen keswadayaan masyarakat yang dapat diperhitungkan untuk kegiatan pembangunan prasarana KSM disini, hanyalah difokuskan pada bentuk/komponen, yaitu : Tenaga Kerja, Bahan/Material Bangunan, Peralatan Kerja, Administrasi proyek, Dana Tunai, Konsumsi dan Lahan lokasi proyek. PETUNJUK TEKNIS Perencanaan Kegiatan Infrastruktur 7
  12. 12. Waktu pelaksanaan survey swadaya ini dapat dilaksanakan bersamaan dengan survey calon tenaga kerja dan survey harga satuan upah/bahan/alat. Tatacara pelaksanaannya adalah Tim Survey secara langsung mendatangi semua warga pemanfaat dan melakukan wawancara/dialog langsung, sekaligus memastikan kesanggupan untuk merealisasikannya. Hal-hal yang perlu ditanyakan adalah nama, alamat, jenis kelamin warga yang berswadaya, bentuk dan jumlah swadaya yang akan diberikan. Seluruh informasi hasil kegiatan tersebut dicatat sekaligus untuk dilaporkan/disampaikan pada rembug kesepakatan swadaya masyarakat nantinya. Contoh formulir pencatatan survey swadaya masyarakat seperti tabel berikut : Tabel 1 : Data Survey Swadaya Masyarakat Cara Pengisian formulir :  Kolom No : Diisi nomor urut;  Kolom Nama : Diisi Nama warga yang berkontribusi;  Kolom L/P : Diisi Jenis kelamin (L : Laki-laki, P : Perempuan);  Kolom Alamat : Diisi alamat lengkap warga yang berkontribusi;  Kolom Bentuk Swadaya: Diisi bentuk swadaya, khusus swadaya tenaga kerja supaya Langsung diisi dengan kualifikasinya seperti Mandor, dll.  Kolom Volume & satuan: Diisi jumlah swadaya dan satuannya;  Kolom Tandatangan : Diisi Tandatangan langsung warga yang berkontribusi Catatan :  Bila ada sumbangan uang tunai sebaiknya langsung diarahkan dalam bentuk bahan/alat/administrasi sehingga nantinya tidak menyulitkan pertanggungjawaban keuangannya dan memudahkan proses perhitungan dalam integrasi sumber-sumber dana dalam RAB nanti.  untuk swadaya tenaga kerja agar bentuk swadayanya langsung diidentifikasi apakah sebagai tukang atau pekerja dan dinyatakan dalam bentuk jumlah hari berkerja bukan dengan cara mengurangi harga upahnya sehingga dalam perhitungan anggaran pekerjaan akan lebih mudah dengan menggunakan standar harga yang sama dengan upah yang dibayarkan;  Lahan (Tanah,Tanaman Produktif dan asset lain yang terkena lokasi kegiatan), disini tidak perlu disurvey lagi karena hal ini dapat langsung diperoleh dari hasil perencanaan teknis (kegiatan penyediaan lahan); d. Rembug ”Kesepakatan Swadaya Masyarakat” Hasil Survey & Investigasi Swadaya masyarakat yang telah dilaksanakan sebelumnya, selanjutnya harus disepakati bersama oleh warga pemanfaat melalui Forum Rembug atau Musyawarah warga. Hasil kesepakatan ini pada dasarnya merupakan komitmen awal masyarakat untuk berkontribusi dalam pembangunan wilayahnya, namun demikian tidak menutup kemungkinan bahwa dalam proses pelaksanaan 8 PETUNJUK TEKNIS Perencanaan Kegiatan Infrastruktur
  13. 13. pembangunan infrastruktur, swadaya masyarakat ini dapat bertambah dari yang disepakati ini. Sasaran kegiatan ini adalah untuk menyepakati rencana/target swadaya masyarakat yang akan dikontribusikan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan. Selanjutnya hasil Kesepakatan swadaya masyarakat dibuat dalam Berita Acara Kesepakatan Swadaya Masyarakat. Rembug Kesepakatan Swadaya ini dapat dilaksanakan bersamaan dengan rembug Kesepakatan harga satuan hasil survey KSM dengan mengundang/melibatkan BKM, Tim Teknis Pemda, pemerintah kelurahan/desa setempat, tokoh masyarakat bersamasama dengan seluruh warga anggota KSM. Dalam proses pelaksanaan rembug, Tim Survey KSM menyampaikan hasil survey swadaya yang telah dilakukan, selanjutnya dilakukan pembahasan dan menyepakati kontribusi swadaya masyarakat secara bersama-sama. Hasil Kesepakatan ini dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Swadaya dengan melampirkan Daftar nama-nama warga yang berswadaya termasuk jenis dan kuantitas bentuk swadayanya. e. Survey dan Kesepakatan Harga Satuan Upah/Bahan/Alat Sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas pemanfaatan dana kegiatan maka harga-harga satuan upah/bahan/alat yang akan dipergunakan dalam pelaksanaan kegiatan harus merupakan hasil survey sekurang-kurangnya dari 3 toko/pemasok setempat/terdekat dan disepakati bersama melalui rembug warga. Sebagai referensi data/informasi harga satuan upah/bahan/alat bagi KSM untuk menyusun RAB proposal pelaksanaan kegiatan dapat menggunakan hasil rembug kesepakatan harga yang diselenggarakan oleh UPL pada saat perencanaan teknis sebelumnya. Meskipun demikian, KSM tetap harus melakukan survey harga sekurang-kurangnya dari 3 toko/pemasok setempat/terdekat, kemudian memilih harga terendah dan menyepakati secara bersama-sama dalam rembug KSM. Apabila seluruh harga satuan upah/bahan/alat terendah hasil survey KSM adalah sama dengan harga satuan terendah yang telah disepakati bersama dalam rembug pada saat perencanaan teknis, maka KSM dapat langsung menggunakan harga hasil kesepakatan tersebut tanpa perlu melakukan rembug kesepakatan harga kembali dari hasil survey yang dilaksanakannya, tetapi bila terdapat satu atau lebih harga satuan terendah yang berbeda maka harus dilakukan kesepakatan hasil survey dan dibuat justifikasi/alasannya secara realistis. Tatacara survey dan kesepakatan harga satuan ini, secara rinci mengacu pada penjelasan tatacara survey dan kesepakatan harga satuan yang dilakukan pada tahap perencanaan teknis sebagaimana telah diuraikan dimuka. f. Survey Calon Tenaga Kerja Daftar Calon Tenaga Kerja yang akan terlibat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang dikelola oleh KSM diperoleh berdasarkan hasil survey calon tenaga kerja. Tenaga kerja yang akan terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan diprioritaskan dan diharapkan sebanyak mungkin dari masyarakat setempat, baik laki-laki maupun PETUNJUK TEKNIS Perencanaan Kegiatan Infrastruktur 9
  14. 14. perempuan. Kehadiran tenaga kerja dari luar lokasi/kelurahan dibatasi, kecuali bilamana dilokasi kelurahan tersebut tidak cukup tersedia tenaga kerja yang dibutuhkan. Informasi ketersediaan tenaga kerja proyek sangat penting diketahui dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur. Hal ini terutama karena akan menjadi dasar pemilihan teknologi/metode kerja pelaksanaan pembangunan fisik. Selain jumlah, kualifikasi tenaga kerja juga sangat penting diketahui dari hasil survey, terutama untuk memperoleh kepastian apakah kegiatan pembangunan dapat dilaksanakan oleh tenaga kerja yang ada dan dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditetapkan program. Pengalaman/keterampilan yang dimiliki calon tenaga kerja (seperti Mandor/Ketua regu kerja, Tukang dan Pekerja) terutama guna menjamin cara pelaksanaan pekerjaan dapat dilaksanakan secara benar sehingga dapat memenuhi kualitas fisik yang baik. Sasaran kegiatan ini adalah untuk memperoleh calon tenaga kerja sesuai kualifikasi dan kebutuhan pekerjaan yang akan dilaksanakan. Adapun indikator keluarannya adalah Jumlah Calon tenaga kerja sesuai kualifikasi dan kebutuhan pekerjaan (swadaya maupun tenaga kerja yang akan dibayar) diketahui/tercatat. Apabila KSM akan menggunakan peralatan berat dalam pelaksanaan pekerjaannya maka selain calon tenaga kerja, KSM juga harus melakukan survey dan menyampaikan daftar peralatan berat yang akan dipergunakan. Tatacara pelaksanaan :  Untuk calon tenaga kerja dari swadaya masyarakat pada prinsipnya mengacu pada informasi swadaya tenaga kerja hasil dari kesepakatan Swadaya Masyarakat;  Untuk tanaga kerja yang akan mendapat upah maka Tim Survey secara langsung mendatangi warga yang memiliki pengalaman/keterampilan yang sesuai kebutuhan, kemudiaan menanyakan kesediaannya untuk menjadi tenaga kerja.  Waktu pelaksanaan Survey Tenaga kerja ini dapat dilakukan bersamaan dengan kegiatan survey swadaya dan survey harga satuan, khususnya terkait informasi tenaga kerja.  Informasi/data yang perlu dicatat survey dari calon tenaga kerja meliputi : nama, jenis kelamin, status kemampuan ekonomi saat ini (mampu, kurang mampu/miskin), umur, alamat dan tandatangan persetujuaannya.  Pencatatan hasil survey dapat dibuat seperti contoh Formulir Survey Calon Tenaga Kerja berikut. 10 PETUNJUK TEKNIS Perencanaan Kegiatan Infrastruktur
  15. 15. Contoh formulir Pencatatan Survey Tenaga Kerja dapat dibuat seperti contoh berikut : g. Penyusunan Desain Teknis (Pembuatan Desain, Gambar-gambar, Spesifikasi Teknis) Persyaratan utama suatu infrastruktur yang dibangun adalah terpenuhinya mutu/manfaat bangunan tersebut sebagaimana yang dikehendaki. Oleh karena itu siapapun yang menginginkan suatu bangunan, perlu menentukan syarat penggunaan seperti apa yang diinginkannya dari bangunan tersebut. Membuat Desain, Spesifikasi & Gambar-gambar perencanaan teknik, secara sederhana dapat dikatakan sebagai upaya untuk menentukan persyaratan bangunan yang diinginkan agar bangunan dapat berfungsi baik, menjamin keselamatan (keamanan/kekuatan termasuk kenyamanan) dan kesehatan masyarakat penggunanya. Dalam praktek pengelolaan proyek infrastruktur, lazimnya pernyataan-pernyataan tentang mutu bangunan dituangkan secara tertulis dan dalam proses penyusunannya diawali dari proses Desain/perancangan, Gambar-gambar & Spesifikasi Teknis, kemudian diuraikan juga secara terbatas dalam Daftar Kuantitas (jenis pekerjaan dan volumenya), RAB (jenis pekerjaan dan volume yang diperhitungkan/dibiayai) dan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan seperti SPPD-L/SPPB. Kemudian pada tahap pelaksanaan pembangunannya, semua dokumen tersebut menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan sebagai pedoman mewujudkan mutu bangunan. Selain itu, mengingat bahwa wujud bangunan sebagai tujuan bersama masih merupakan sesuatu yang akan datang atau masih bersifat belum nyata maka dokumen-dokumen tersebut sangatlah penting keberadaanya sejak awal hingga akhir proyek. Sasaran kegiatan ini adalah untuk menentukan persyaratan mutu sesuai kriteria dan persyaratan teknis bangunan. Adapun indikator keluarannya, adalah : • Diketahuinya tingkat pelayanan prasarana (siapa/apa dan berapa banyak yang menggunakan) sesuai kebutuhan, termasuk mengetahui apakah ada keterkaitan kesatuan fungsi pelayanan dengan infrastruktur lainnya); • Diketahuinya kelengkapan system/komponen bangunan sesuai standar teknis bangunan tersebut; • Adanya perhitungan dimensi konstruksi sesuai tingkat pelayanan (bila perlu), termasuk bila kondisi tanah dasar jelek; PETUNJUK TEKNIS Perencanaan Kegiatan Infrastruktur 11
  16. 16. • Diketahuinya tataletak (termasuk keadaan sekitar) dimana bangunan akan dibuat sesuai kebutuhan; • Diketahuinya ukuran-ukuran bagian bangunan/konstruksi secara detail, seperti tebal plesteran; ukuran daun pintu, ukuran balok/kolom, ukuran papan lantai jembatan, tebal plat beton jembatan/gorong-gorong, Dinding pasangan ½ bata/Batako, dll, sesuai persyaratan teknis bangunan; • Diketahuinya ukuran-ukuran pokok bangunan (panjang, tinggi/kedalaman, lebar/diameter), termasuk bangunan pelengkap sesuai persyaratan teknis bangunan (bila ada); • Diketahuinya bidang-bidang mana yang terletak dimuka, sampaing kiri/kanan dan belakang bangunan sesuai persyaratan teknis bangunan; • Diketahuinya perbandingan campuran yang digunakan, misalnya plesteran campuran 1 semen : 4 pasir; pondasi pasangan batu kali camp. 1: 4, beton bertulang campuran 1 semen : 3 pasir : 5 kerili, pasangan bata/Batako camp 1sm : 5psr dll, sesuai persyaratan teknis bangunan; • Diketahuinya jenis bahan yang digunakan, misalnya Kuda-kuda/gelagar/lantai kayu kelas II, atap seng/genteng beton, dll. a) Desain, berdasarkan hasil Survey kondisi lapangan dimana bangunan akan dibuat dan persyaratan/kriteria desain bangunan yang telah ditetapkan maka dipilih alternatif-alternatif desain/rancangan bangunan yang sesuai. Dalam pemilihan desain ini juga harus telah mempertimbangkan kemungkinan dampak lingkungan yang muncul akibat dari pelaksanaan pekerjaan nanti. Bila bangunan yang dikehendaki cukup kompleks atau kondisi tanah jelek maka seringkali dibuat perhitungan konstruksi untuk memperoleh ukuran/komposisi suatu konstruksi guna menjamin keamanan bangunan. Hasil Desain ini kemudian dituangkan dalam Gambar-Gambar teknik/gambar perencanaan. b) Spesifikasi Teknis, dibuat untuk memberikan informasi lebih lengkap mengenai persyaratan-persyaratan teknis dan ketentuan-ketentuan pelaksanaan pekerjaan/bangunan yang ingin diwujudkan tersebut. Spesifikasi Teknis merupakan dokumen persyaratan teknis/standar bangunan yang secara garis besarnya berisi : uraian penjelasan dari tiap jenis pekerjaan (lingkup kegiatan), komposisi campuran, persyaratan material/peralatan, ketentuan/peraturan terkait yang harus diikuti, Metode Pelaksanaan, Cara pengukuran pekerjaan, dll). c) Gambar-gambar, berdasarkan desain/sketsa hasil perhitungan dan spesifikasi teknis ini, lalu dibuat gambar-gambar teknis bangunan dimana sering gambargambar tersebut dicantumkan juga hal-hal penting yang berkenaan dengan mutu prasarana tersebut. Terdapat beberapa macam gambar rencana yang dibuat pada tahap ini, yaitu : 1) Gambar Peta Lokasi, kita dapat mengetahui lokasi dimana bangunan akan dibangun; 2) Gambar Situasi, kita dapat mengetahui tataletak termasuk mana awal dan akhir pekerjaan atau menjelaskan keadaan sekitar dimana bangunan akan dibuat. 12 PETUNJUK TEKNIS Perencanaan Kegiatan Infrastruktur
  17. 17. 3) Gambar Denah, kita dapat mengetahui (membaca) ukuran-ukuran pokok (panjang dan lebar) bangunan termasuk bangunan pelengkap (bila ada). 4) Gambar Pandangan/Tampak, kita dapat mengetahui bidang-bidang mana yang terletak dimuka, sampaing kiri/kanan dan belakang bangunan. 5) Gambar Penampang/Potongan, biasanya gambar ini dibuat dalam 2 arah (memanjang dan melintang). Dari gambar ini kita dapat mengetahui ukuran tinggi, lebar bangunan/bagian bangunan. Selain itu, pada gambar ini juga dicantumkan spesifikasi teknis tiap konstruksi seperti perbandingan campuran yang digunakan (misalnya plesteran campuran 1 semen : 4 pasir), jenis bahan yang digunakan (misalnya kayu kelas II, atap genteng beton), dll. Untuk lebih memehami hubungan bagian-bagian struktur yang dianggap sangat penting maka perlu dibuat gambar lebih detail dari gambar potongan, seperti Detail Sambungan Kuda-kuda, detail sambungan balok/kolom, detail Pondasi, detail Kusen Pintu/Jendela, dll. 6) Khusus untuk bangunan yang mempunyai bentuk sama seluruhnya atau sebagian dapat menggunakan gambar typikal/prototype. Semua Desain/Gambar-Gambar Teknik dan spesifikasi teknis yang dibuat harus diverifikasi kelayakannya oleh tim verifikasi yaitu dari unsur LKM/UPL, konsultan pendamping (bidang Teknik) dan Disetujui oleh Tim Teknis /Dinas PU setempat. Hasil Verifikasi ini sekurang-kurangnya harus memberikan jaminan bahwa rencana bangunan dapat bermanfaat bagi warga miskin, rencana teknis bangunan sesuai standar teknis (bangunan dapat berfungsi optimal, menjamin keselamatan (kekuatan & keamanan) dan kesehatan warga pengguna, tidak menimbulkan dampak negatif atas lingkungan dan sosial-budaya setempat serta mudah & aman diakses oleh warga pengguna bangunan). Kriteria desain untuk setiap jenis infrastruktur yang direncanakan harus mengacu pada kriteria desain standar yang dikeluarkan oleh Departemnen Pekerjaan Umum atau instansi teknis terkait lainnya. Kegiatan perencanaan teknis/penyusunan DED kegiatan infrastruktur PLPBK maupun reguler pada dasarnya sama, yang membedakan adalah keluaran/output dokumen perencanaan PLPBK lebih lengkap dibanding dokumen perencanaan (proposal) kegiatan infrastruktur reguler, untuk isi dokumen perencanaan/proposal kegiatan infrastruktur reguler tetap menggunakan outline proposal yang sudah diberlakukan pada buku petunjuk teknis sebelumnya. Adapun standard keluaran kegiatan perencanaan teknis (penyusunan DED) kegiatan infrastruktur PLPBK sekurang-kurangnya berisi 4 (empat) komponen sebagai berikut: Tabel 2: Daftar Isi Dokumen Perencanaan Teknis (DED) Kegiatan PLPBK NO KOMPONEN SUB KOMPONEN 1. Gbr denah Situasi (site plan) 1 Gambar Rencana 2. Gbr Tampak 3. Gbr potongan (melintang dan memanjang) 4. Gbr Detail Potongan PETUNJUK TEKNIS Perencanaan Kegiatan Infrastruktur 13
  18. 18. 1. Analisa Harga Satuan 2. Harga Satuan 3. Perhitungan Kuantitas Pekerjaan 2 RAB 4. Perhitungan Volume Kebutuhan Bahan/Alat/Upah 5. Rekapitulasi Pekerjaan 6. Perhitungan RAB (masing-masing kegiatan) 7. Jadual Pelaksanaan 1. Uraian Umum Pekerjaan 2. Ketentuan Ukuran 3 RKS 3. Lingkup Pekerjaan 4. Persyaratan Bahan 4 Dokumen Lain 5. Persyaratan Pelaksanaan 1. Penyediaan Lahan Lokasi Kegiatan ianfrastruktur 2. Perijinan terkait pelaksanaan pembangunan yang diperlukan (bila ada) 3. Pengamanan Dampak Lingkungan dan Sosial (Safeguards) h. Rencana Pengamanan Dampak Lingkungan dan Sosial Selain ketentuan terkait dengan penyediaan tanah/lahan, ketentuan/peraturan lain yang menjadi persyaratan pelaksanaan pembangunan infrastruktur adalah adanya perlindungan/pelestarian terhadap lingkungan. Sasaran kegiatan adalah : untuk mewujudkan bangunan yang tidak menimbulkan dampak negatif sosial dan lingkungan. Adapun Indikator keluaran kegiatan adalah : • • • Ada/tidaknya kegiatan yang dibangun atau bahan bangunan yang digunakan tidak termasuk dalam Daftar/List Negatif yang telah ditetapkan; Ada/tidaknya Dampak negatif terhadap Lingkungan & Sosial akibat dari pembangunan infrastruktur yang akan dilaksanakan; Tersedia atau tidaknya tindakan antisipasi/pengamanan dampak negatif sosial dan lingkungan sesuai dengan prosedur dan ketentuan proyek ini; Prinsip-prinsip dasar dalam penilaian kelayakan lingkungan adalah : 1). Usulan yang diajukan sedapat mungkin menghindari atau mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Usulan tersebut harus telah mengkaji alternatif desain lainnya yang tepat untuk memperkecil dampak negatifnya; 2). Usulan tersebut harus mengacu pada Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) dan Rencana Detail Tata Ruang (RTDR), serta menghindari kawasan lindung yang 14 PETUNJUK TEKNIS Perencanaan Kegiatan Infrastruktur
  19. 19. telah ditetapkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup, kecuali jika usulan kegiatan tersebut untuk mengembangkan kawasan lindung; dan 3). Usulan yang membawa dampak negatif terhadap lingkungan, harus dilengkapi dengan suatu perencanaan pengelolaan dampak lingkungan untuk mengurangi dampak negatifnya. Setiap proposal kegiatan infrastruktur(proyek/sub-proyek) akan diperiksa dengan prosedur/kriteria pemeriksaan lingkungan Pemerintah untuk memastikan tidak ada sub-proyek/proyek yang membutuhkan pemeriksaan lingkungan secara penuh. Pada pemeriksaan awal, tipe proyek, skala, lokasi, sensitifitas dan potensi dampak terhadap alam dan lingkungan hidup akan diidentifikasi untuk menentukan kegiatan tersebut layak atau tidak. Catatan:Secara lebih detail penjelasan terkait hal ini dapat dilihat pada penjelasan buku Suplemen, Petunjuk Teknis Pengamanan Dampak Lingkungan dan Sosial (Safeguards). i. Menentukan Lingkup Pekerjaan Konstruksi Lingkup pekerjaan konstruksi/proyek adalah keseluruhan pekerjaan/kegiatan konstruksi yang harus dilakukan untuk menghasilkan bangunan yang memenuhi persyaratan mutu sesuai standar teknis bangunan yang telah ditetapkan. Kemudian dari setiap pekerjaan tersebut perlu diketahui Kuantitas/Volumenya, Metode Pelaksanaannya dan Urutan pelaksanaannya. (1). Menentukan/Mengidentifikasi jenis-jenis pekerjaan konstruksi Untuk menentukan jenis-jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan dalam pembangunan infrastruktur maka secara teknis harus ada gambar perencanaan infrastruktur, minimal gambar tampak, denah, potongan (memanjang, melintang) dan gambar detail konstruksi dari infrastruktur yang akan dibangun tersebut, termasuk spesifikasi teknisnya. Sebab dari gambar-gambar tersebut dapat diketahui kegiatan-kegiatan apa saja yang harus dilakukan untuk membangun infrastruktur tersebut sampai selesai. Pada tahap ini juga termasuk mengetahui lingkup aktivitas dari setiap jenis-jenis pekerjaan, satuan pengukurannya, batasan/syarat teknis kekuatannya seperti komposisi campurannya, dimensi, persyaratan material/peralatan, ketentuan/peraturan terkait yang harus diikuti dalam pelaksanaannya. Hasil identifikasi ini selanjutnya dapat dibuat dalam bentuk Tabel seperti contoh untuk Pekerjaan Pembangunan Jalan Sirtu, berikut : Tabel 3 : Contoh Data Identifikasi Jenis-jenis Pekerjaan No 1. 2. 3. 4. 5. 6. Item Pekerjaan Pekerjaan Penyiapan Tanah Dasar/Badan Jalan Penimbunan Badan Jalan Lapis Pondasi Bawah Kelas C (Sirtu) Galian Tanah Parit Pekerjaan Beton Pekerjaan Ps. Batu Kali Satuan M2 M3 M3 M3 M2 M3 PETUNJUK TEKNIS Perencanaan Kegiatan Infrastruktur 15
  20. 20. Catatan : • Oleh karena hasil identifikasi jenis-jenis pekerjaan tersebut akan menjadi dasar dalam penyusunan biaya kegiatan maka perlu dipahami/diketahui cakupan lingkup aktivitas didalam setiap jenis pekerjaan tersebut, sehingga tidak terjadi pengulangan kegiatan/tumpang tindih pembiayaan. Misalnya Pekerjaan Galian Tanah, Pekerjaan Galian tanah ini mencakup aktivitas/biaya : membersihkan lokasi pekerjaan, memasang patok/bouwplank, mendatangkan tenaga kerja/peralatan kerja, melaksanakan penggalian tanah sesuai ukuran yang ditetapkan pada gambar, membuang tanah bekas galian dan pengamanan pekerjaan. Dari contoh tersebut maka dalam daftar Hasil Identifikasi Pekerjaan seharusnya tidak ada item pekerjaan tersendiri untuk pembuangan tanah bekas galian tetapi kegiatan tersebut telah diperhitungkan pada pembiayaan pekerjaan Galian Tanah (tidak akan terjadi tumpang tindih pembiayaan). • Dari pengalaman pekerjaan yang dilaksanakan masyarakat dalam P2KP, banyak dijumpai tidak dilakukan dan tidak ada pekerjaan pembersihan lapangan dalam daftar kuantitas pekerjaan, oleh karena itu pada tahap identifikasi ini perlu menjadi perhatian agar identifikasi pekerjaan dilakukan secara lengkap agar dapat diketahui dan dilaksanakan oleh masyarakat. Terkait dengan pembiayaannya nanti, masyarakat diharapkan dapat berkontribusi melalui gotong-royong. • Untuk beberapa pekerjaan persiapan yang lazim ada dalam pekerjaan kontraktor proyek, disini perlu dipertimbangkan secara matang karena pendekatan pelaksanaan pekerjaan akan dilakukan oleh warga setempat. Misalnya pengadaan kantor/direksi keet, gudang, barak tenaga kerja, dll. Hal seperti ini mungkin tidak diperlukan secara khusus atau dapat disediakan melalui swadaya masyarakat (mengoptimalkan sumberdaya dimasyarakat setempat). (2). Menentukan Kuantitas/Volume Jenis-jenis pekerjaan Kuantitas/Volume pekerjaan yang dimaksudkan disini adalah banyaknya pekerjaan yang harus dibuat (rencana) menurut satuan pengukuran pekerjaannya. Data yang diperlukan adalah Daftar Pekerjaan yang telah diidentifikasi dan Gambar rencana (untuk mengetahui dimensi/ukuran pekerjaan). Berdasarkan jenis pekerjaan yang telah diidentifikasi sebelumnya maka selanjutnya dapat dilakukan perhitungan volume setiap pekerjaan, sebagai berikut :  Siapkan Daftar Pekerjaan dan Gambar-gambar Rencana untuk mengetahui ukuran-ukuran dari pekerjaan (panjang, lebar, tinggi/tebal);  Agar diperoleh ketelitian dan memudahkan perhitungan volume pekerjaan maka sebaiknya perhitungan dilakukan per item pekerjaan sesuai urutan item pekerjaan pada daftar pekerjaan yang telah dibuat sebelumnya. Cara melakukan perhitungan dapat dibuat Tabel seperti Contoh perhitungan berikut : Tabel 4 : Contoh Perhitungan Volume Pekerjaan No Uraian Pekerjaan Satuan 1. Lapis Pondasi Bawah Kelas C (Sirtu) Sketsa dan Perhitungan M3 T= 20cm L= 2,5m P (panjang)= 200m Dst. 16 PETUNJUK TEKNIS Perencanaan Kegiatan Infrastruktur Vol. = P x L x T = 200 x 2,5 x 0,2 = 100 Volume 100
  21. 21. Karena Perhitungan Volume Pekerjaan tersebut akan menjadi acuan pada perhitungan biaya dan pelaksanaan pembangunan prasarana maka perhitungan volumenya harus cukup teliti, sederhana dan jelas sehingga mudah dipahami.  Buat Rekapitulasi Daftar Kuantitas/Volume seluruh pekerjaan. Setelah seluruh jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan selesai dihitung volumenya (langkah 2 diatas), buatlah Daftar Rekapitulasi Kuantitas berupa tabel yang menggambarkan/memuat volume dan satuan tiap jenis pekerjaan secara keseluruhan kegiatan (proyek). Contoh bentuk Daftar Kuantitas Pekerjaan dapat dibuat seperti tabel / formulir berikut. Tabel 5 : Contoh Daftar Kuantitas Pekerjaan C a r a Pengerjaan Formulir :  Kolom No. : Isi nomor urut jenis pekerjaan;  Uraian Pekerjaan : Diisi nama jenis pekerjaan  Kolom Satuan : Diisi dengan satuan pengukuran pekerjaan  Volume/Kuantitas: Diisi dengan nilai volume pekerjaan (3). Menentukan Metode/Cara Pelaksanaan Pekerjaan Secara sederhana yang dimaksudkan dengan metode kerja disini adalah cara bagaimana setiap kegiatan/pekerjaan akan dilaksanakan atau lebih terkait dengan teknologi apa yang akan dipergunakan, Apakah setiap pekerjaan akan dilakukan dengan menggunakan tenaga kerja (manual) atau dengan peralatan (mekanis) atau kombinasi dari keduanya. Hasil kegiatan ini dapat diketahui metode kerja dari setiap jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan. Untuk menentukan metode kerja ini, diperlukan data dari hasil survey tentang ketersediaan tenaga kerja atau peralatan yang ada (dapat disediakan) dan kondisi lokasi pekerjaan, seperti apakah memungkinkan untuk melakukan pekerjaan dengan cara manual atau mekanis, termasuk apakah kondisi jalan kerja dan ketersediaannya dari dan kelokasi pekerjaan memungkinkan bila akan menggunakan peralatan berat/besar. Selain itu juga harus dipertimbangkan seberapa besar rencana volume pekerjaan yang harus dibuat dengan metode yang dipilih, dikaitkan dengan waktu yang tersedia sehingga pemilihan metode kerja ini betul-betul dapat mendorong upaya pencapaian kualitas yang baik dan kegiatan dapat diselesaikan dalam waktu yang tersedia Penentuan metode kerja dalam uraian ini, lebih difokuskan pada bagaimana masyarakat memperoleh dasar untuk memahami cara menghitung biaya pekerjaan, karena didalam penentuan metode kerja ini akan secara jelas diketahui apa yang dibutuhkan untuk melaksanakan setiap pekerjaan, apakah tenaga kerja atau peralatan. Sehingga hal ini diharapkan akan membantu masyarakat dalam menghitung PETUNJUK TEKNIS Perencanaan Kegiatan Infrastruktur 17
  22. 22. volume kebutuhan tiap pekerjaan (khususnya tenaga kerja/alat) karena dengan telah dipilihnya metode kerja tiap pekerjaan maka tentunya akan memudahkan dalam menentukan jenis analisa harga satuan setiap pekerjaan (sebagai referensi ”koefisien” perhitungan volume kebutuhan tiap pekerjaan). Misalnya bila harus menggunakan peralatan berat (seperti mesin gilas) maka harus mengacu pada analisa untuk pekerjaan Jalan/Jembatan (analisa K/E) tapi bila menggunakan tenaga kerja maka cukup dengan analisa pekerjaan yang biasa dipergunakan untuk pekerjaan bangunan seperti SNI atau BOW. Sesuai dengan azas pemilihan teknologi dalam pelaksanaan program P2KP maka diprioritaskan pemilihan metode kerja manual (dengan menggunakan tenaga kerja masyarakat sesuai kualifikasi pekerjaan) dengan tetap memprioritaskan pencapaian kualitas pekerjaan yang baik. Namun demikian, kadang-kadang tidak dapat dihindari untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu yang memerlukan peralatan atau beresiko tinggi (dapat menimbulkan kehilangan harta benda dan kerusakan lingkungan) yang meskipun dapat dilakukan secara manual tetapi hasilnya tidak dapat menjamin kualitas yang baik maka pekerjaan tersebut harus menggunakan peralatan atau tenaga terampil/khusus, misalnya pekerjaan pemadatan perkerasan jalan, pengelasan gelagar besi jembatan, dll. (4). Menentukan Urutan Pekerjaan Konstruksi Kegiatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur adalah kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis (berurut-urutan) untuk menghasikan bangunan/infrastruktur. Urutan atau susunan kegiatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur tersebut dibuat berdasarkan urut-urutan (logika) pelaksanaan kegiatan dilapangan. Acuannya adalah selain pada urutan logika konstruksi bangunan juga mempertimbangkan metode kerja yang dipergunakan (khususnya bila ada penggunaan peralatan berat). Sebagai alat bantu sederhana untuk mengecek urut-urutan kegiatan pembangunan infrastruktur, maka terhadap setiap kegiatan dapat dibuat pertanyaan :  Apakah Kegiatan ini didahului oleh kegiatan sebelumnya ?  Apakah kegiatan ini diikuti oleh kegiatan berikutnya ? Berikut diberikan contoh lingkup kegiatan yang disusun tidak berurutan dan berurutan pada Pembuatan Saluran Drainase berikut : Tabel 6: Contoh Menentukan Urutan Kegiatan 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 18 Kegiatan Tidak Berurutan Pembersihan Lapangan Pemasangan Bouwplank Urugan Pasir dasar saluran Galian Tanah Urugan kembali bekas galian Pasangan Batu Kali Meratakan & pemadatan urugan Plesteran dan acian PETUNJUK TEKNIS Perencanaan Kegiatan Infrastruktur 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) Kegiatan Berurutan Pembersihan Lapangan Pemasangan Bouwplank Galian Tanah Urugan Pasir dasar saluran Pasangan Batu Kali Urugan kembali bekas galian Meratakan & pemadatan urugan Plesteran dan acian
  23. 23. Contoh : Dari Tabel diatas (Kolom Kegiatan Terurut), dapat dilihat bahwa Kegiatan Pasangan Batu Kali dilaksanakan setelah selesai “Kegiatan Memasang Pasir Urug didasar saluran” dan selanjutnya diikuti oleh “Kegiatan Urugan/Timbunan kembali tanah bekas galian”, dst. j. Pembuatan/Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pada dasarnya semua jenis kegiatan pembangunan sarana & parasana dapat dikerjakan langsung oleh KSM dengan cara swadaya masyarakat, seperti bergotong royong. Namun karena jumlah infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat cukup banyak dan tidak semua kegiatan tersebut dapat dipenuhi (mampu ditangani) dengan cara swadaya maka melalui program PNPM (kegiatan Lingkungan), disediakan stimulan bantuan dana (dari pinjaman Luar Negeri) untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan tersebut. Jadi penting untuk dipahami/dilihat bahwa dana BLM/PNPM hanyalah merupakan pendukung dari swadaya masyarakat sehingga pemenuhan terhadap kebutuhan pembangunan sarana & prasarana yang dihasilkan dapat lebih banyak. Hal ini juga berarti bahwa melalui program PNPM ini, masyarakat harus senantiasa mengupayakan sebanyak-banyaknya swadaya (termasuk sumber-sumber pendanaan dari pemerintah atau pihak swasta setempat) dan tidak berhenti hanya dengan adanya dana BLM saja. Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan/proyek/sub-proyek adalah merupakan anggaran biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh kegiatan pembangunan prasarana sesuai dengan rencana (Gambar dan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan). Sesuai ketentuan program PNPM MP dalam pemanfaatan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) maka pembiayaan usulan kegiatan prasarana yang akan dibangun oleh masyarakat berasal dari dana Swadaya masyarakat dan dana BLM/PNPM MP. Oleh karena itu maka nilai RAB kegiatan prasarana adalah merupakan gabungan perhitungan biaya dari kedua sumber dana tersebut. Atau dengan kata lain bahwa didalam perhitungan RAB Kegiatan/Prasarana, sudah harus dengan jelas memperlihatkan besarnya komponen dana swadaya dan komponen dana PNPM MP /BLM. Kegiatan penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan/prasarana merupakan tahap yang cukup penting dan dalam pelaksanaannya harus memperhatikan proses/langkah-langkah kegiatannya, agar hasil yang diperoleh paling mendekati nilai biaya pada saat pelaksanaan kegiatan (realistis) serta sesuai dengan ketentuan PNPM MP dan dapat dipertanggunjawabkan. Adapun manfaat RAB adalah :  Untuk mengetahui berapa besar rencana biaya yang diperlukan untuk menyelesiakan kegiatan sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan;  Mengetahui jumlah/volume kebutuhan tenaga kerja, bahan dan alat yang diperlukan untuk menyelesaikan kegiatan;  Sebagai pedoman pada saat pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana, khususnya pada saat melakukan pengadaan tenaga kerja, bahan dan alat, baik menyangkut jumlah, jenis, maupun harga satuannya masing-masing. PETUNJUK TEKNIS Perencanaan Kegiatan Infrastruktur 19
  24. 24.  Hal yang perlu dipahami disini bahwa RAB sifatnya adalah suatu perkiraan/rencana, artinya bahwa nilai volume maupun harga satuan tiap jenis tenaga/bahan/alat yang paling menentukan dalam penyelesiaan pekerjaan ádalah nilai kebutuhan nyata (realisasi) dilapangan. Dan seharusnya nilai realisasi ini sama atau tidak berbeda jauh dengan RAB yang dibuat sebelumnya;  Untuk memenuhi salah satu persyaratan yang harus dibuat didalam dokumen proposal usulan pelaksanaan kegiatan KSM. Sedangkan Hasil/Keluaran yang diharapkan dari seluruh proses perhitungan RAB adalah :  Masyarakat memperoleh/mengetahui volume/kuantitas kebutuhan tenaga kerja, bahan, alat termasuk administrasi yang diperlukan untuk melaksanakan/menyelesaikan seluruh pembangunan infrastruktur. Hal ini diharapakan agar pada saat pelaksanaan konstruksi nantinya KSM lebih mudah dan efisien dalam mengelola/mengalokasian dana-nya (tidak terjadi pembelanjaan yang berlebih yang mengakibatkan pemborosan dana);  Mayarakat mengetahui total nilai biaya kegiatan dari kontribusi swadaya masyarakat dan total kebutuhan dana dari BLM.  Adanya integrasi kontribusi swadaya warga dengan dana BLM PNPM MP; Hal-Hal Yang Harus Diperhatikan Dalam Penyusunan RAB :  RAB disusun oleh KSM, yaitu Ketua Panitia dibantu oleh anggota KSM yang mampu dan memahami cara pembuatan RAB;  RAB harus disusun secara teliti/hati-hati dan benar sehingga diperoleh nilai RAB yang seimbang dengan biaya pelaksanaan pembangunan prasarana yang telah direncanakan (RAB realistis). Atau dengan kata lain bahwa RAB yang disusun tidak berlebihan (pemborosan) atau kekurangan dana (kualitas atau kuantitas pekerjaan tidak dapat dipenuhi);  RAB bersifat terbuka, artinya siapapun warga boleh mengetahui RAB;  Dana BLM/PNPM tidak dapat digunakan untuk membiayai ganti rugi. Masalah ganti rugi harus diselesaikan oleh masyarakat sendiri;  Apabila terjadi kekurangan dana pada tahap pelaksanaan pembangunan,  maka harus diusahakan/ditambah melalui swadaya agar memenuhi kualitas/kuantitas pekerjaan sesuai yang direncanakan;  Dan sebaliknya apabila terdapat kelebihan dana maka harus digunakan kembali hanya pada paket kegiatan tersebut dengan cara menambah volume atau menyempurnakan parasarana yang dibangun tersebut; Informasi atau data-data awal yang perlu dipersiapkan sebelum melakukan penyusunan RAB : 1. Rencana Swadaya berdasarkan hasil rembug/musyawarah ”Kesepakatan Swadaya Masyarakat” (Berita Acara Rembug Swadaya); 2. Harga Satuan Upah/Bahan/Alat berdasarkan hasil rembug/musyawarah ”Kesepakatan Harga Satuan” (Berita Acara Rembug Harga); 3. Gambar-gambar rencana prasarana yang akan dibangun, termasuk data-data pendukung hasil survey teknik sebelumnya; 4. Metode/Cara pelaksanaan setiap kegiatan (apakah menggunakan tenaga kerja atau peralatan); 20 PETUNJUK TEKNIS Perencanaan Kegiatan Infrastruktur
  25. 25. 5. Menyiapkan formulir-formulir perhitungan RAB yang diperlukan. Setelah data-data hasil kegiatan tersebut (poin 1,2,3) diperoleh maka proses perhitungan RAB dapat dilakukan sesuai langkah-langkah berikut : 1) Perhitungan Volume/Kuantitas Pekerjaan 2) Perhitungan Volume/Kuantitas Kebutuhan Tenaga Kerja, Bahan, Alat 3) Perhitungan Anggaran Biaya Ketiga langkah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : 1). Perhitungan Volume/Kuwantitas Pekerjaan Yang harus dipersiapkan :  Gambar Rencana Detail yang sudah mencantumkan semua ukuran prasarana dan spesifikasi (jenis/kualitas dari material/alat) yang harus dipenuhi serta didukung dengan data-data hasil survey teknis.  Formulir perhitungan Kuantitas Pekerjaan (Form : RAB 2 & 2A). Langkah – langkah Perhitungan Volume Pekerjaan : 1. Buat daftar inventarisasi jenis-jenis (item) kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan bangunan prasarana sebagaimana yang direncanakan. Daftar item pekerjaan tersebut harus sudah mencantumkan satuan pengukurannya. Sebagai contoh misalnya : Tabel 7 : Contoh Data Identifikasi Jenis-jenis Pekerjaan Item Pekerjaan Satuan 1. Pekerjaan Penyiapan Tanah Dasar/Badan Jalan 2. Penimbunan Badan Jalan m2 m3 3. Lapis Pondasi Bawah Kelas C (Sirtu) m3 4. Galian Parit 5. Pekerjaan Beton m3 m2 6. Pekerjaan Saluran Ps. Batu Kali m3 Untuk menentukan jenis-jenis kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pembangunan prasarana/infrastruktur maka secara teknis harus ada gambar perencanaan infrastruktur, minimal gambar denah dan potongan dari prasarana/infrastruktur yang akan dibangun tersebut. Sebab dari gambargambar tersebut dapat diketahui kegiatan-kegiatan apa saja yang harus dilakukan untuk membangun infrastruktur tersebut sampai selesai. Apabila gambar-gambar tidak tersedia maka diperlukan orang yang sudah mempunyai pengalaman dalam melakukan pekerjaan yang sama dengan prasarana yang hendak dibuat, misalnya tukang atau mandor bangunan. Kemudian Urutan jenis-jenis atau item pekerjaan tersebut hendaknya dibuat sesuai urutan pelaksanaan pekerjaan dilapangan. 2. Lakukan perhitungan kuantitas/volume tiap jenis/item pekerjaan. Volume pekerjaan yang dimaksudkan disini adalah banyaknya pekerjaan yang harus dibuat (rencana) menurut satuan pengukuran pekerjaannya. Ketentuan perhitungan volume tiap item pekerjaan adalah : PETUNJUK TEKNIS Perencanaan Kegiatan Infrastruktur 21
  26. 26.  Volume harus sesuai dengan satuan pengukuran pekerjaannya atau dengan kata lain bahwa setiap item pekerjaan yang satuan pengukurannya berbeda mempunyai cara perhitungan volume pekerjaan yang berbeda pula. Misalnya ; Volume pekerjaan penyiapan badan jalan yang diukur dalam satuan meterpersegi (m2) = panjang tanah dasar yang akan disiapkan x lebar yang harus disiapkan; Berbeda dengan Volume Penimbunan Badan Jalan yang diukur dalam satuan meterkubik (m3) = panjang timbunan x lebar x tinggi (atau tebal) timbunan.  Sedangkan ukuran (panjang, lebar, tinggi/tebal) harus sesuai dengan yang direncanakan (sesuai ukuran pada gambar). Agar diperoleh ketelitian dan memudahkan perhitungan volume pekerjaan maka sebaiknya perhitungan dilakukan per item pekerjaan sesuai urutan item pekerjaan pada daftar yang telah dibuat sebelumnya. Cara melakukan perhitungan dapat dibuat format Tabel Contoh perhitungan Volume Pekerjaan sederhana (Form-RAB2A). Karena Perhitungan Volume Pekerjaan tersebut akan menjadi acuan pada pelaksanaan pembangunan prasarana maka perhitungan volumenya harus cukup teliti, sederhana dan jelas sehingga mudah dipahami. Tabel 8 : Contoh Perhitungan Volume Pekerjaan Uraian No Satuan Sketsa dan Perhitungan Pekerjaan 1. Lapis Pondasi Bawah Kelas C (Sirtu) m3 T= 20cm L= 2m Volume 80 P (panjang)= 200m Vol. = P x L x T = 200 x 2 x 0,2 = 80 Dst. 3. Buat Rekapitulasi Daftar Kuantitas/Volume seluruh pekerjaan. Daftar Rekapitulasi Kuantitas ini berupa tabel yang menggambarkan/memuat volume dan satuan tiap jenis pekerjaan secara keseluruhan kegiatan (proyek). Adapun sumber informasinya adalah hasil perhitungan langkah 2 diatas. Adapun Contoh bentuk fomatnya adalah seperti pada tabel / formulir (RAB-2) berikut. Tabel 9 : Daftar Rekapitulasi Kuantitas/Volume Pekerjaan 22 PETUNJUK TEKNIS Perencanaan Kegiatan Infrastruktur
  27. 27. Cara Pengerjaan Formulir :  No. Urut : Isi nomor urut jenis pekerjaan;  Uraian Pekerjaan : Diisi nama jenis pekerjaan  Satuan : Diisi dengan satuan pengukuran pekerjaan  Volume/Kuantitas Diisi dengan nilai volume pekerjaan 2). Perhitungan volume/kuantitas kebutuhan pekerjaan (Kebutuhan Tenaga Kerja, Bahan/Material dan Peralatan) Komponen kebutuhan untuk melaksanakan suatu kegiatan konstruksi yang harus diperhitungkan biayanya disini adalah mencakup komponen Tenaga Kerja, Bahan Bangunan, Peralatan dan Administrasi. Untuk komponen Tenaga Kerja, Bahan dan Alat harus dihitung berdasarkan kebutuhan tiap jenis/item pekerjaan yang akan dilakukan dilapangan sedangkan untuk administrasi dihitung sekaligus untuk keseluruhan penyelesaiaan pekerjaan atau proyek/sub-proyek (tidak diperhitungkan langsung pada tiap jenis/item pekerjaan). Perhitungan Volume kebutuhan disini mencakup 3 tahapan, yaitu : a. Perhitungan Volume Kebutuhan Total Pekerjaan/Proyek; b. Perhitungan Volume Kebutuhan Swadaya masyarakat; c. Perhitungan Volume Kebutuhan BLM/PNPM; d. Masing-masing tahapan dapat diuraikan sebagai berikut : a. Perhitungan Volume Kebutuhan Total Pekerjaan/Proyek Sebagai dasar perhitungan Volume Kebutuhan Bahan, Tenaga kerja dan peralatan yang akan digunakan untuk menyelesaikan seluruh kegiatan pembangunan prasarana adalah Hasil Perhitungan Kuantitas/Volume tiap item Pekerjaan sebelumnya (lihat Langkah 2) dan rencana metode pelaksanaan pekerjaan yang dipilih. Metode kerja disini lebih kepada apakah pekerjaan dilakukan secara padat karya (menggunakan tenaga manusia) atau dengan menggunakan peralatan (mesin). Langkah – langkah Perhitungan Volume Kebutuhan Tenaga Kerja, Bahan, Alat dan administrasi untuk seluruh kegiatan proyek : 1. Hitung kebutuhan tenaga kerja/bahan/alat tiap jenis pekerjaan. Lakukan perhitungan ini sampai semua jenis (item) pekerjaan selesai. Sebagai dasar acuan jenis-jenis pekerjaan dapat mengacu pada Daftar Kuantitas Pekerjaan yang telah dibuat sebelumnya. 2. Buat Rekapitulasi Kebutuhan total Tenaga kerja, bahan dan alat yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh kegiatan/proyek. 3. Hitung kebutuhan administrasi untuk menyelesaikan seluruh kegiatan/proyek. Masing-masing langkah dapat dijelaskan sebagai berikut : 1) Perhitungan kebutuhan tenaga kerja/bahan/alat tiap jenis pekerjaan. Cara pelaksanaannya adalah : a. Berdasarkan metode pelaksanaan yang dipilih, maka setiap item pekerjaan, perlu diidentifikasi/ditentukan semua jenis/macam dari :  Tenaga Kerja yang diperlukan, misalnya Mandor/ketua kelompok, Tukang, Pekerja; PETUNJUK TEKNIS Perencanaan Kegiatan Infrastruktur 23
  28. 28.  Material/bahan yang dibutuhkan, misalnya pasir, semen, besi, dll;  Peralatan Kerja yang dibutuhkan, misalnya beton molen, mesin gilas, dll. Untuk alat seperti cangkul, linggis, ember dapat dikelompokan menjadi satu set alat dan biasa disebut alat bantu; Kemudian harus ditentukan/diketahui besarnya kebutuhan dasar untuk menyelesaikan satu satuan pengukuran pekerjaan tersebut atau biasa disebut koefisien dari setiap jenis/macam Tenaga Kerja, Material/bahan, Peralatan Kerja. Hasil identifikasi dan koefisien masing-masing tenaga kerja, bahan dan alat dicatat untuk masing-masing item pekerjaaan yang ada. Berdasarkan data hasil poin a,b, Lakukan perhitungan kebutuhan untuk semua jenis/item kegiatan selesai. Sebagai dasar acuan jenis-jenis pekerjaan dapat mengacu pada Daftar Kuantitas Pekerjaan yang telah dibuat sebelumnya. Prinsip dasar perhitungan Volume kebutuhan ini adalah : koefisien tiap jenis kebutuhan dikali volume tiap jenis pekerjaan. Dengan demikian maka kebutuhan untuk masing-masing jenis/macam dari Tenaga Kerja, Bahan, Alat, dapat dihitung dengan rumus umum berikut : b. c. d. e. Volume TK = Koefisien TK x Volume Pekerjaan Volume Bahan = Koefisien Bahan x Volume Pekerjaan Volume Alat = Koefisien Alat x Volume Pekerjaan Untuk memudahkan proses perhitungan Kebutuhan tiap item pekerjaan maka dapat dibuat formulir seperti Formulir RAB-3 berikut. Tabel 10 : Perhitungan Kebutuhan Volume per Item Pekerjaan . Cara Pengerjaan Formulir :  Uraian : Diisi nama tiap jenis komponen biaya Tenaga Kerja, Bahan, Peralatan yang sesuai kebutuhan pekerjaan tersebut; 24 PETUNJUK TEKNIS Perencanaan Kegiatan Infrastruktur
  29. 29.  Satuan : Diisi dengan satuan pengukuran tiap jenis komponen biaya pekerjaan  Volume/Kuantitas per satu satuan pekerjaan (koefisien): Diisi dengan nilai volume persatuan pekerjaan  Jumlah/Volume Kebutuhan : Diisi dengan nilai Volume/kebutuhan untuk masing-masing Tenaga Kerja, Bahan dan Alat. Caranya Tuliskan hasil Perkalian antara angka Koefisien dengan Volume Item Pekerjaan; 2) Buat Rekapitulasi Kebutuhan total Tenaga kerja, bahan dan alat yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proyek. Dasar perhitungan rekapitulasi ini adalah hasil perhitungan volume kebutuhan tiap pekerjaan (lihat langkah 1 diatas). Prinsip perhitungannya adalah Jumlah total masing-masing kebutuhan tiap jenis/macam dari Tenaga Kerja, Bahan dan Alat yang dibutuhkan pada tiap jenis pekerjaan dijumlahkan untuk seluruh jenis pekerjaan yang ada. Untuk memudahkan proses perhitungan maka dapat dibuat tabel bantu seperti berikut : Tabel 11 : Tabel Perhitungan Rekapitulasi Kebutuhan Bahan, Alat & Tenaga Kerja : Dst…. Alat Bantu Mesin Gilas Beton Molen Vol. Kebutuhan Alat Dst…. Bt Bata Bt. Kali Kerikil Pasir Volume Kebutuhan Bahan Semen Pekerja Tukang Ka. Tukang No Uraian Pekerjaan Mandor Vol. Kebutuhan T. Kerja (HOK) (HOK) (HOK) (HOK) (Zak) (M3) (M3) (M3) (Buah) (…..) (Jam) (Jam) (Set) (….) 1 2 dst Total Cara Pengerjaan Formulir :  No : Diisi Nomor urut pekerjaan;  Uraian Pekerjaan : Diisi nama tiap jenis pekerjaan;  Kolom Volume Kebutuhan Tenaga Kerja (Mandor/Ka. Tukang, Tukang,Pekerja) diisi nilai volume/jumlah masing-masing sesuai jenis pekerjaannya;  Kolom Volume Kebutuhan Bahan dan Volume Kebutuhan Alat, prinsip pengisiannya sama dengan Volume Kebutuhan Tenaga Kerja  Baris Total pada setiap kolom kebutuhan : Diisi hasil penjumlahan Volume Kebutuhan dari kegiatan pertama (baris teratas) sampai kegiatan terakhir (baris terbawah); Hasil perhitungan rekapitulasi ini akan menjadi masukan volume total kebutuhan tenaga kerja, bahan, alat untuk perhitungan biayanya. Salinlah nilainilai total dari setiap jenis kebutuhan yang ada pada tabel tersebut kedalam PETUNJUK TEKNIS Perencanaan Kegiatan Infrastruktur 25
  30. 30. Formulir Rencana Anggaran Biaya (Formulir RAB-4) pada kolom Volume Kebutuhan ”Total” (Kolom 4) untuk masing-masing komponen yang sesuai. 3) Hitung Kebutuhan Administrasi yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh kegiatan/proyek. Komponen kegiatan administrasi untuk menyelesaikan seluruh kegiatan/proyek, disini hanya mencakup kegiatan administrasi minimal yang harus dibuat/dilakukan oleh KSM selama pelaksanaan konstruksi, yaitu mencakup komponen :  Pembuatan Papan Nama Proyek;  Pembuatan administrasi Harian dan Mingguan Lapangan;  Pembuatan Laporan Kegiatan KSM (Kemajuan Dwi-Mingguan dan Pertanggungjawaban/Akhir);  Photo copy (seperti dokumen proposal, laporan, administrasi, dll);  Pengadaan ATK yang diperlukan;  Dokumentasi/photo-photo kegiatan (0%, 50%, 100%);  Materai secukupnya;  Pengujian Kualitas Air Minum (1 sampel/contoh benda uji), hanya untuk infrastruktur Air Minum yang sumber airnya bukan berasal dari air hujan, PDAM atau perusahaan air minum lainnya. Besarnya volume kebutuhan untuk tiap komponen administrasi tersebut pada dasarnya dihitung sesuai kebutuhan lapangan. Dalam hal volume setiap komponen tidak dapat diperkirakan dengan pasti maka dapat digunakan volume 1 (satu) dengan satuan ”Lumpsum” (Ls), kecuali untuk pengujian kualitas air minum, yaitu 1 (satu) sampel/contoh benda uji. Hasil perhitungan ini akan menjadi masukan volume total kebutuhan kegiatan administrasi untuk perhitungan biaya proyek. Salinlah nilai-nilai volume dari setiap jenis kebutuhan administrasi tersebut kedalam Formulir Rencana Anggaran Biaya (Formulir RAB-4) pada kolom Volume Kebutuhan ”Total” (Kolom 4) untuk komponen administrasi. Beberapa hal yang perlu dipahami berkaitan dengan penggunaan koefisien tenaga kerja, bahan dan alat :  Koefisien selalu dinyatakan dalam bentuk angka, bisa angkanya bulat (1, 2, dst) atau angka pecahan (ada angka dibelakang koma seperti 0,003 atau 0,03, dst);  Angka koefisien dapat berbeda-beda untuk tiap jenis tenaga kerja, bahan, alat serta untuk tiap jenis pekerjaan;  Angka koefisien biasanya diperoleh dari hasil pengujian yg dilakukan khusus untuk itu (meskipun juga ada yang bisa dihitung sendiri), sehingga didalam penyusunan RAB umumnya koefisien mengacu pada referensi/sumber yang diterbitkan secara resmi seperti Analisa BOW, Analisa SNI, Analisa K, informasi yang diterbitkan oleh pemerintah, dinas/sektor terkait di daerah; 26 PETUNJUK TEKNIS Perencanaan Kegiatan Infrastruktur
  31. 31. Pengertian KOEFISIEN :  Yang dimaksud dengan koefisien tenaga kerja atau biasa disebut produktivitas tenaga kerja disini adalah banyaknya volume pekerjaan yang mampu dikerjakan/diselesaikan oleh seorang tenaga kerja dalam satu satuan waktu tertentu atau banyaknya tenaga kerja yang diperlukan untuk menyelesaikan satu satuan pengukuran pekerjaan dalam satu satuan waktu tertentu. Satuan yang digunakan adalah Hari Orang Kerja (HOK). Satu HOK biasanya sama dengan 6 sampai 8 jam kerja (sesuai kondisi setempat). Sebagai contoh, misalnya untuk pekerjaan 1 M3 pasangan pondasi batu kali adukan 1semen : 4 pasir, maka koefisien tenaga kerja adalah :  0,18 untuk Mandor/Kepala Kelompok  0, 12 untuk Kepala Tukang Batu  1,20 untuk Tukang Batu  3,60 untuk Pekerja Pengertiannya adalah 0,18 mandor + 0,12 kepala tukang + 1,2 tukang + 3,6 pekerja, bekerja bersama dalam 1 hari dapat menyelesiakan 1 m3 pasangan pondasi batu kali.  Yang dimaksud dengan koefisien bahan/material disini adalah banyaknya/jumlah bahan/material yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu satuan pengukuran pekerjaan. Satuan yang digunakan adalah sama dengan satuan pengukuran bahan, misalnya pasir dinyakatakan dalam m3, semen dinyatakan dalam zak, dst. Sebagai contoh, misalnya untuk pekerjaan 1 M3 pasangan pondasi batu kali adukan 1semen : 4 pasir, maka koefisien bahan :  1,20 M3 untuk batu kali  0,522 M3 untuk pasir pasangan  2,86 untuk zak semen  Yang dimaksud dengan koefisien alat/peralatan atau biasa disebut juga produktivitas peralatan adalah banyaknya volume pekerjaan yang mampu dihasilkan oleh suatu peralatan dalam satu satuan waktu tertentu atau banyaknya suatu peralatan yang diperlukan untuk melaksanakan/menyelesiakan pekerjaan dalam satu satuan waktu tertentu. Satuan yang digunakan adalah jam atau hari untuk peralatan besar/berat seperti excavator, mesin gilas, dll sedangkan untuk peralatan bantu seperti cangkul, pacul, linggis, dll dinyatakan dalam satuan buah atau set. Sebagai contoh, misalnya untuk pemadatan pekerjaan lapis pondasi sirtu per m3 dengan menggunakan alat mesin gilas, maka koefisien alat mesin gilas adalah 0,083 per m3. PETUNJUK TEKNIS Perencanaan Kegiatan Infrastruktur 27
  32. 32. 4) Perhitungan Volume Swadaya Masyarakat Perhitungan Volume tiap jenis swadaya yang diberikan oleh masyarakat pada tahap ini mencakup seluruh komponen swadaya masyarakat yang dikontribusikan oleh warga, berupa: Tenaga Kerja, Bahan, Peralatan, Administrasi, Dana Tunai, Lahan dan Konsumsi. Data atau informasi utama untuk perhitungan volume swadaya ini adalah Daftar Swadaya masyarakat yang telah disepakati pada Rembug Kesepakatan Swadaya sebelumnya. Sedangkan proses perhitungannya, pada prinsipnya sama dengan membuat rekapitulasi volume kebutuhan proyek diatas, yaitu dengan menjumlahkan semua volume tiap macam bentuk swadaya yang sama, misalnya berapa jumlah dari tiap jenis Tenaga Kerja Mandor, Kepala Tukang, Tukang, Pekerja, semen, alat bantu cangkul, dll. Hasil perhitungan rekapitulasi swadaya ini akan menjadi masukan volume kebutuhan swadaya untuk perhitungan RAB. Salinlah nilai-nilai volume kontribusi swadaya ini kedalam Formulir Rencana Anggaran Biaya (Formulir RAB-4) pada kolom Volume Kebutuhan ”Swadaya” (Kolom 5) Beberapa hal yang perlu diperhatikan : 1) Apabila ada swadaya dalam bentuk dana tunai yang belum dijadikan menjadi bentuk barang seperti bahan/alat/administrasi pada waktu rembug kesepakatan swadaya masyarakat sebelumnya, maka dalam proses perhitungan RAB ini perlu terlebih dahulu diubah nilainya kedalam bentuk komponen swadaya non dana tunai (berupa barang) yang sebanding, misalnya menjadi bahan semen 1 zak, atau biaya administrasi pembuatan papan nama proyek, dll. 2) Untuk tiap jenis tenaga kerja (mandor, kepala tukang, tukang, pekerja) maka perlu diperhatikan bahwa satuannya harus dibuat dalam bentuk HOK, yaitu jumlah hari kerja yang disawadayakan dikali jumlah jam kerja perhari. Besarnya Jam Kerja perhari biasanya 6 sampai 8 jam (dipilih sesuai jam kerja setempat). 5) Perhitungan Volume Kebutuhan BLM/PNPM MP Volume kebutuhan untuk sumber dana dari BLM PNPM hanya mencakup 4 komponen utama biaya konstruksi, yaitu berupa : Tenaga Kerja, Bahan, Peralatan, Administrasi (termasuk Biaya Pengujian Kualitas Air Minum, untuk infrastruktur Air Minum yang sumber airnya bukan berasal dari air hujan, PDAM atau perusahaan air minum lainnya). Dasar perhitungannya adalah dilakukan dengan cara Kebutuhan Total Proyek dikurangi dengan Kebutuhan swadaya masyarakat untuk masing-masing komponen tenaga kerja, bahan alat dan administrasi yang sesuai. Proses perhitungannya dapat langsung menggunakan formulir Formulir Rencana Anggaran Biaya (Formulir RAB-4 kolom 6) yaitu ”nilai volume kebutuhan total” (kolom 4) dikurangi ”volume kebutuhan swadaya” (kolom 5). Hasil akhir kegiatan perhitungan volume kebutuhan tenaga kerja, bahan dan alat ini akan diperoleh gambaran : 28 PETUNJUK TEKNIS Perencanaan Kegiatan Infrastruktur
  33. 33. 1. Rekapitulasi dan rincian Volume kebutuhan Bahan, Tenaga kerja dan Peralatan yang akan digunakan dari seluruh item pekerjaan pembangunan prasarana 2. Rekapitulasi dan rincian Volume/kuantitas kebutuhan Bahan, Tenaga kerja dan Peralatan dari kontribusi swadaya masyarakat untuk pembangunan prasarana. 3. Rekapitulasi dan Rincian Volume/kuantitas kebutuhan Bahan, Tenaga kerja dan Peralatan, untuk porsi sumber dana BLM. 6) Perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Swadaya & BLM Perhitungan RAB disini adalah mencakup perhitungan RAB Prasarana yang dirinci untuk masing-masing sumber dana swadaya (kontribusi warga) dan sumber dana BLM PNPM MP. Prinsip dasar perhitungan RAB ini adalah diperoleh dengan cara menjumlahkan biaya (RAB) dari setiap komponen yang diperlukan. Sedangkan besarnya biaya setiap komponen adalah Volume setiap komponen dikali harga satuannya. Dasar perhitungan RAB, secara sederhana dapat digunakan rumus berikut : RAB = VOLUME x HARGA SATUAN Adapun proses perhitungan RAB disini, mencakup : A. RAB Swadaya Masyarakat dan RAB BLM/PNPM MP; B. Rekapitulasi RAB Swadaya dan BLM (Diperlukan bilamana usulan kegiatan KSM lebih dari satu jenis). A). Perhitungan RAB Swadaya Masyarakat dan BLM PNPM MP o Swadaya Masyarakat : Komponen biaya kontribusi/swadaya masyarakat yang diperhitungkan pada RAB disini, mencakup 7 (tujuh) komponen, yaitu : komponen Tenaga Kerja, Bahan, Peralatan, Dana Tunai, Lahan, Konsumsi dan Administrasi proyek; Sebagai dasar perhitungan RAB Swadaya masyarakat adalah data/informasi hasil perhitungan volume kebutuhan/kontribusi swadaya yang telah dibuat sebelumnya dan data harga satuan. Harga satuan yang dipergunakan untuk menilai swadaya ini adalah sama dengan harga satuan yang telah disepakati (hasil survey 3 toko) dan khusus untuk tanah/tanaman produktif, konsumsi dan administrasi maka dapat menggunakan harga pasar setempat. o BLM PNPM Mandiri Perkotaan : Komponen RAB kegiatan yang diperhitungkan dari sumber dana BLM PNPM MP adalah mencakup komponen biaya : upah tenaga kerja, material/bahan, peralatan dan biaya Administrasi. PETUNJUK TEKNIS Perencanaan Kegiatan Infrastruktur 29
  34. 34. Khusus untuk pembiayaan kegiatan administrasi KSM, sangat didorong untuk dipenuhi dari dana Swadaya masyarakat atau dukungan pihak ketiga lainnya. Namun demikian dimungkinkan dapat menggunakan secara terbatas sumber dana dari BLM/PNPM, sepanjang dapat dipastikan penggunaannya oleh konsultan dan ini tidak menutup kemungkinan adanya swadaya. Penggunaan dana tersebut harus diverifikasi baik perencanaannya maupun realisasinya oleh Tim Konsultan dan BKM/UPL. Batasan besarnya pagu per KSM dan cara pengalokasiannya dapat dilihat pada penjelasan Catatan Yang Harus Diperhatikan, pada bagian akhir penjelasan Rekapitulasi RAB. Sebagai dasar perhitungan RAB kegiatan dari sumber dana BLM PNPM MP adalah data/informasi hasil perhitungan volume kebutuhan tenaga kerja, material/bahan, peralatan dan administrasi untuk BLM yang telah dibuat sebelumnya (langkah 10.2.C) dan data Harga satuan hasil survey 3 toko yang telah disepakati. Adapun Penjelasan Cara Perhitungan tiap komponen biaya dalam RAB tersebut sebagaimana diuraikan pada tabel berikut : Tabel 12 : Tabel Komponen Biaya dalam RAB No Jenis Komponen Satuan Volume 1. Tenaga Kerja (Mandor/K.Klp, Tukang,Pekerja, dll) HOK 2. Bahan Bangunan (Pasir, Batu, Semen,dll) Sesuai satuan jenis bahan (m2,m3,zak , dll) Jumlah Org TK dikali jumlah hari kerja yang diberikan untuk tiap jenis TK. (sesuai jumlah yg telah disepakati KSM) Sesuai jumlah yang telah disepakati KSM untuk tiap jenis Bahan 3. Alat/Peralatan Kerja (pacul, pengaduk semen, ember beton, dll) Sesuai satuan jenis Alat (bh, zak, dll) Sesuai jumlah yang telah disepakati KSM untuk tiap jenis Alat 4. Dihitung sesuai kebutuhan tiap komponen untuk keseluruhan kegiatan/proyek (atau gunakan volume = 1 bila satuannya adalah Ls (Lumpsum)  Papan Nama Proyek;  Administrasi Harian/Minggu an  Laporan Kegiatan KSM (Kemajuan Dwi-Mingguan 30 Nilai/Biaya (Rp.) Jum. HOK x Upah perhari Sesuai Harga satuan dasar tiap jenis bahan termasuk biaya transportnya sampai dilokasi. Sesuai Nilai pembelian/ pembuatan/ sewa, untuk tiap jenis Alat Jumlah Volume x Harga Satuan Dasar Bahan Dihitung biaya sesuai kebutuhan tiap komponen Jumlah Volume x Harga Satuan tiap komponen Administrasi : Sesuai satuan kebutuhan tiap komponen atau digunakan satuan Ls (Lumpsum) Harga Satuan (Rp) Sesuai Nilai Upah harian setempat atau untuk tk. Kota dapat memakai UMR perhari PETUNJUK TEKNIS Perencanaan Kegiatan Infrastruktur Jumlah Volume x Harga Satuan Alat
  35. 35. No Jenis Komponen      5. 6. 7. dan Pertanggungja waban/Akhir); Photo copy Pengadaan ATK Photo-photo kegiatan (0%, 50%, 100%); Materai; Pengujian Kualitas Air Minum Satuan Volume Harga Satuan (Rp) Nilai/Biaya (Rp.) untuk masingmasing komponen Dana Tunai (Swadaya) Bila ada swadaya tunai, supaya dijadikan berbentuk non-tunai yang dibutuhkan untuk kegiatan konstruksi (bisa seperti bahan, alat, administrasi) sehingga pada saat dimasukan dalam perhitungan RAB, swadaya dana tunai tersebut sudah terintegrasi atau langsung dipergunakan. Tanah/Tanaman yang terkena proyek : a. Tanah M2 Luas tanah yang Sesuai NJOP (Nilai Jumlah Volume x terkena proyek Obyek Pajak) Harga Satuan setempat Tanah b. Tanaman Batang/ Jumlah tanaman Sesuai nilai Jumlah Volume x Produktif Pohon yang terkena Tanaman dilokasi Harga Satuan proyek setempat Tanah Konsumsi : Ls/paket Sesuai jumlah Sesuai Nilai Total Nilai (dapat dirinci yang ada pembelian/ semua jenis sesuai jenis pembuatan tiap Konsumsi konsumsi dan jenis konsumsi harganya) Hasil akhir dari perhitungan RAB ini adalah diperolehnya gambaran besarnya nilai rencana swadaya masyarakat dan BLM PNPM MP yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana, meliputi : 1. Volume/kuantitas dari setiap bentuk swadaya dan BLM/PNPM MP; 2. Besarnya nilai/biaya setiap bentuk swadaya dan BLM/PNPM MP; Selanjutnya perhitungan RAB Swadaya dan BLM ini dapat langsung menggunakan formulir (Formulir RAB-4), seperti tabel berikut : PETUNJUK TEKNIS Perencanaan Kegiatan Infrastruktur 31
  36. 36. Tabel 13 : Formulir Perhitungan RAB (Form RAB- 4) 2). Rekapitulasi RAB (Swadaya dan BLM/PNPM) Rekapitulasi RAB ini pada dasarnya hanya merupakan penggabungan dari masing-masing RAB Swadaya dan RAB BLM/PNPM MP kedalam satu format, bilamana kegiatan KSM lebih dari satu kegiatan. Atau dengan kata lain bahwa bila kegiatan KSM yang ada hanya satu maka Rekapitulasi ini tidak perlu dibuat, cukup formulir RAB-4 saja. Sedangkan prinsip perhitungannya adalah dengan cara menjumlahkan hasil perhitungan masing-masing biaya tiap komponen yang sesuai dari swadaya dengan BLM untuk tiap kegiatan, misalnya KSM mengusulkan 2 kegiatan yaitu pembangunan MCK dan Jalan Rabat Beton, maka Rekapitulasi yang dilakukan adalah menjumlahkan nilai biaya setiap komponen yang sama pada kegiatan MCK dan kegiatan Jalan Rabat Beton. Untuk memudahkan proses dan cara perhitungan dapat menggunakan formulir Rekapitulasi RAB (Formulir RAB-5) berikut. 32 PETUNJUK TEKNIS Perencanaan Kegiatan Infrastruktur
  37. 37. Tabel 14 : Formulir Rekapitulasi RAB Catatan yang harus diperhatikan : 1. Apabila satu KSM mempunyai kegiatan prasarana lebih dari satu jenis maka, RAB Swadaya maupun BLM (Formulir RAB-4), sebaiknya dibuat secara terpisah masing masing untuk tiap jenis kegiatan. Contohnya adalah kegiatan pembangunan MCK dan Pembuatan Gorong-gorong oleh satu KSM, maka RABnya dibuat masing-masing untuk MCK dan Gorong-gorong. 2. Bagi KSM yang mempunyai RAB kegiatan lebih dari satu supaya perhitungan biaya administrasi ini diperhatikan dengan baik agar tidak terjadi duplikasi (tumpang tindih) disetiap RAB kegiatannya. Sebaiknya hanya dicantumkan pada satu Formulir RAB kegiatan saja (tidak pada semua RAB kegiatan yang dibuat). 3. Khusus untuk pembiayaan kegiatan administrasi KSM, (biaya penggadaan dokumen proposal dan LPJ KSM) sangat didorong untuk dipenuhi dari dana Swadaya masyarakat atau dukungan pihak ketiga lainnya. Namun demikian dimungkinkan dapat menggunakan sumber dana dari BLM/PNPM sepanjang dapat dipastikan penggunaannya oleh konsultan (“tidak disalah gunakan”) dan ini tidak menutup kemungkinan adanya swadaya. Sejalan dengan itu, PNPM MP memberikan stimulan dana administrasi kegiatan (tidak harus dihabiskan) dengan batasan, sebagai berikut :  Pagu maksimum Rp.150.000 untuk total Nilai Pekerjaan s/d Rp. 25 Juta per KSM;  Pagu maksimum Rp. 200.000 untuk total Nilai Pekerjaan diatas Rp. 50 Juta per KSM; PETUNJUK TEKNIS Perencanaan Kegiatan Infrastruktur 33
  38. 38.  Pagu maksimum Rp.350.000 untuk total Nilai Pekerjaan diatas Rp. 100 Juta per KSM;  Untuk Pengujian Kualitas Air Minum, pada infrastruktur Air Minum yang sumber airnya bukan berasal dari air hujan, PDAM atau perusahaan air minum lainnya menyesesuaikan harga setempat. k. Pembuatan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Secara sederhana Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan adalah formulir yang menggambarkan rencana waktu pelaksanaan dari semua jenis kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pembangunan suatu prasarana. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan pada dasarnya memberikan gambaran tentang rencana waktu dan urut-urutan pelaksanaan dari semua jenis kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pembangunan infrastruktur. Rencana jadwal pelaksanaan ini perlu dibuat, karena : 1) Waktu pemanfaatan atau pencairan dana telah ditetapkan batas waktunya; 2) Agar dapat diatur penggunaan (waktu dan jumlah) sumberdaya yang akan digunakan dalam pelaksanaan pembangunan prasarana seperti dana, tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan; 3) Agar semua jenis kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pembangunan prasarana dapat berjalan secara teratur dan terarah menuju terwujudnya bangunan/prasarana yang akan dibuat; 4) Untuk memenuhi persyaratan pelaksanaan pembangunan prasarana yang diajukan dalam proposal pelaksanaan kegiatan; Sasaran kegiatan ini adalah diketahuinya jangka waktu pelaksanaan proyek/keseluruhan pekerjaan yang paling realistis dan tidak melampaui batasan yang telah ditetapkan oleh program. Indikator keluarannya adalah :  Adanya rencana waktu pelaksanaan tiap pekerjaan sesuai dengan volume pekerjaan yang akan dilaksanakan (tidak terlampau lama atau cepat);  Adanya jadwal pelaksanaan proyek (keseluruhan pekerjaan) yang tidak melampaui batas waktu yang ditetapkan dalam master schedule program; Adapun Rencana Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan ini berisi : 1) Jenis-jenis kegiatan yang akan dilaksanakan; 2) Volume dari setiap jenis kegiatan yang harus dibuat; 3) Waktu pelaksanaan dari setiap jenis kegiatan (Durasi); 4) Bobot Kegiatan, yaitu suatu ukuran untuk mengetahui besarnya nilai suatu jenis kegiatan terhadap keseluruhan kegiatan (proyek), yang dinyatakan dalam satuan prosen (%). Secara sederhana bobot ini bisa diartikan, makin besar bobot suatu kegiatan maka makin besar pula nilai pekerjaan tersebut. Nilai pekerjaan ini bisa berupa nilai biaya atau waktunya; Bentuk Jadwal pelaksanaan kegiatan dapat digunakan bentuk jadwal yang sangat sederhana dan paling umum dipakai, yaitu berbentuk bagan balok (barchart). Prinsipnya kegiatan yang akan dilakukan digambarkan dalam bentuk balok pada skala waktu. Adapun langkah-langkah pembuatannya adalah sebagai berikut : 34 PETUNJUK TEKNIS Perencanaan Kegiatan Infrastruktur
  39. 39. 1. 2. 3. 4. Tentukan/Identifikasi semua jenis-jenis kegiatan yang akan dilaksanakan; Buat urut-urutan pelaksanaan semua jenis kegiatan tersebut. Tentukan Volume tiap jenis kegiatan (termasuk satuannya); Tentukan ”lamanya waktu setiap jenis kegiatan (biasa disebut juga durasi)”. Satuan durasi ini dapat dinyatakan dalam hari, minggu, dst; 5. Hitung Bobot masing-masing jenis kegiatan 6. Gambarkan ”waktu pelaksanaan” dari tiap jenis kegiatan dalam bentuk bagan balok pada skala waktu. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan jadwal : (1). Urut-Urutan Kegiatan Dalam penyusunan Jadwal Pekerjaan, cara penulisan urutan kegiatan lazimnya disusun/ditulis dari atas kebawah, sehingga secara sederhana susunan tersebut dapat memberikan gambaran bahwa suatu kegiatan dilaksanakan setelah selesai kegiatan sebelumnya (kegiatan nomor diatasnya) kemudian dilanjutkan dengan kegiatan berikutnya (kegiatan nomor dibawahnya). Secara detail penjelasan bagaimana menentukan urut-urutan pekerjaan konstruksi dapat dilihat pada penjelasan menentukan lingkup pekerjaan yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya. (2). Waktu Pelaksanaan kegiatan Waktu pelaksanaan kegiatan (Durasi) adalah jumlah waktu (satuannya boleh hari, minggu dan seterusnya) yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu kegiatan. Untuk menentukan waktu pelaksanaan dari suatu jenis kegiatan maka pertama kita harus ketahui lebih dahulu volume kegiatan yang akan dibuat (volume rencana), kemudian kita tentukan metode kerja apa yang akan kita pakai. Peranan Metode kerja cukup penting karena akan mempengaruhi durasi pekerjaan. Kemampuan kerja (produktivitas) antara tenaga manusia (metode padat karya) dengan peralatan (metode mekanis) akan sangat berbeda. Metode mana yang akan digunakan, ini sangat tergantung pada kondisi yang ada dilapangan (seperti ketersediaan tenaga kerja atau peralatan), apakah memungkinkan bila menggunakan peralatan besar, bisa dipilih tenaga kerja atau peralatan atau kombinasi antara keduanya (t. kerja dan peralatan). Oleh karena kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat umumnya adalah kegiatan yang sederhana, maka penentuan waktu tiap jenis kegiatan disarankan untuk dapat dilakukan dengan cara perkiraan, dan sebaiknya dilakukan oleh orang yang mempunyai pengalaman seperti tukang atau mandor bangunan agar taksiran waktunya lebih mendekati kenyataan dilapangan (lebih realistis). Untuk menentukan jumlah waktu yang dibutuhkan untuk setiap jenis kegiatan (durasi), dengan cara perkiraan maka dapat dilakukan dengan memperkirakan langsung durasi setiap item pekerjaan. Atau dapat dilakukan dengan langkah-langkah pendekatan perhitungan sederhana sebagai berikut : a. Perlu di ketahui volume dari tiap jenis kegiatan, volume kegiatan yang besar tentu akan memerlukan waktu penyelesaian yang lebih lama dibandingkan dengan PETUNJUK TEKNIS Perencanaan Kegiatan Infrastruktur 35
  40. 40. volume yang lebih sedikit (dalam kondisi jumlah tenaga kerja/alat yang tetap/sama); b. Perlu ditentukan metode kerja yang akan digunakan, apakah dengan tenaga kerja atau peralatan. Dari Metode kerja yang dipilih, selanjutnya perlu diketahui produktivitas/kemampuan kerja dari setiap tenaga kerja atau peralatan yang akan digunakan. Kemampuan Kerja disini dapat diartikan sebagai “jumlah volume pekerjaan yang dapat dihasilkan oleh seorang tenaga kerja atau satu unit peralatan persatuan waktu tertentu. Satuan waktu tertentu ini bisa dipakai satuan hari atau jam kerja. Sebagai contoh, misalnya kemampuan seorang tenaga kerja untuk menggali tanah adalah 3 meterkubik per hari (6 jam kerja) atau kemampuan alat excavator untuk menggali adalah 3 meterkubik perjam (18 m3 perhari). Informasi untuk memperoleh nilai produktivitas tenaga kerja tiap jenis pekerjaan dapat langsung ditanyakan pada masyarakat (tukang/mandor) setempat, sedangkan untuk peralatan dapat diperoleh dari pemilik peralatan atau pengalaman masyarakat atau dari instansi teknis setempat, dll. c. Perlu ditentukan berapa jumlah tenaga kerja (tukang) atau peralatan yang akan digunakan (tersedia). Dari jumlah tenaga kerja atau peralatan ini dapat diketahui berapa volume pekerjaan yang akan dihasilkan secara berkelompok dalam satu satuan waktu tertentu (produktivitas kelompok). Misalnya 4 orang tenaga kerja melakukan pekerjaan galian, maka dalam satu hari, volume galian yang bisa dihasilkan adalah 12 m3 (4 org x 3 m3), begitu juga dengan penggunaan peralatan seperti excavator, dll. d. Berdasarkan informasi ketiga hal tersebut, maka Durasi tiap pekerjaan dapat dihitung dengan cara Volume Kegiatan di bagi jumlah produktivitas kelompok kerja atau peralatan yang akan dipergunakan. e. Lakukan langkah sesuai cara nomor 4) diatas untuk semua jenis kegiatan proyek; Hal Yang perlu diperhatikan adalah : Satuan Waktu (durasi) untuk semua jenis kegiatan harus dibuat sama, apakah hari atau minggu. (3). Bobot Kegiatan Bobot Kegiatan disini digunakan untuk mengukur atau mengetahui besarnya nilai suatu jenis kegiatan terhadap keseluruhan kegiatan (proyek), yang dinyatakan dalam satuan prosen (%). Secara sederhana bobot ini bisa diartikan, bahwa makin besar bobot suatu kegiatan maka makin besar pula nilai kegiatan tersebut didalam proyek dan sebaliknya makin kecil bobot suatu kegiatan maka kegiatan tersebut mempunyai nilai lebih kecil didalam proyek (hanya merupakan suatu indikator). Manfaat dengan diketahuinya bobot tiap kegiatan ini, kita dapat membuat prioritas pilihan terhadap kegiatan yang bobotnya besar untuk dijadikan sebagai fokus atau pusat perhatian pengendalian supaya pelaksanaan kegiatan nantinya tidak terlambat, kualitas bangunan baik dan biaya yang digunakan efisien (pengendalian perjenis kegiatan). Manfaat berikutnya adalah pada tahap pelaksanaan pembangunan infrastruktur, dapat digunakan sebagai acuan untuk mengukur kemajuan (atau progres) kegiatan dilapangan. 36 PETUNJUK TEKNIS Perencanaan Kegiatan Infrastruktur
  41. 41. Cara menentukan bobot tiap kegiatan pada pekerjaan konstruksi/infrastruktur lazimnya dihitung dengan mengacu pada jumlah biaya kegiatan, yaitu biaya kegiatan dibagi jumlah total biaya, kemudian hasil tersebut dikalikan dengan 100 (angka 100 digunakan karena satuan bobot adalah adalah prosen/per seratus). Dan Jumlah keseluruhan bobot kegiatan (proyek) harus sama dengan 100 %. Dalam hal penentuan bobot pekerjaan, maka bila memiliki/melakukan perhitungan biaya per-kegiatan maka dapat menggunakannya sebagai dasar perhitungan bobot, Namun bila tidak tersedia maka sebagai pendekatan untuk menghitung bobot rencana kegiatan ini dapat digunakan waktu (durasi) tiap kegiatan. Cara perhitungannya adalah bobot tiap kegiatan sama dengan jumlah biaya/waktu kegiatan tersebut (durasi) dibagi total jumlah biaya/waktu seluruh kegiatan, kemudian nilainya di kali dengan 100%. Catatan : Penting untuk diperhatikan bahwa bila pendekatan waktu digunakan sebagai acuan perhitungan bobot kegiatan maka “perkiraan waktu setiap kegiatan (durasi)” agar dibuat oleh orang yang cukup paham seperti tukang/mandor sehingga durasi lebih realistis dan dapat menghasilkan bobot yang juga realistis. (4). Menggambarkan Bagan Balok Menggambarkan Bagan Balok atau diagram batang pada prinsipnya adalah menggambarkan durasi setiap kegiatan secara horizontal/mendatar pada skala waktu untuk tiap jenis kegiatan. Langkah ini dilakukan mulai dari kegiatan pertama kemudian diikuti oleh kegiatan berikutnya sampai kegiatan terakhir. Untuk menggambarkan bagan balok dari setiap jenis kegiatan, maka terdapat beberapa hal yang perlu dipahami :  “Skala Waktu” adalah semua kolom-kolom satuan waktu yang ada pada kolom jadwal pelaksanaan. Setiap kolom mewakili satu satuan waktu. Sedangkan Jumlah kolom ini dibuat sesuai jumlah satuan waktu yang diperlukan untuk melaksanakan semua jenis kegiatan proyek . Misalnya, suatu proyek akan dilaksanakan selama 4 minggu dengan menggunakan satuan waktu minggu maka jumlah kolom mingguan dibuat 4 kolom, masing-masing kolom secara berutan ke kanan mewakili Minggu I, Minggu II, Minggu III dan Minggu IV.  “Durasi” atau lamanya waktu yang dibutuhkan untuk tiap jenis kegiatan, digambarkan sebagai panjang balok yang dibuat.  “Waktu Memulai” setiap jenis kegiatan atau kapan suatu jenis kegiatan dapat dimulai pelaksanaannya adalah merupakan titik awal membuat bagan balok kegiatan tersebut; Berdasarkan urut-urutan kegiatan yang telah dibuat sebelumnya, maka waktu memulai suatu kegiatan pada dasarnya adalah sama dengan waktu berakhirnya kegiatan sebelumnya atau memulai suatu penggambaran balok suatu kegiatan adalah sejajar akhir/ujung balok kegiatan sebelumnya (lihat contoh 1, Pekerjaan Pasangan Bouwplank dengan pekerjaan Galian Tanah), atau Oleh karena suatu proyek terdiri dari banyak jenis kegiatan, sedangkan waktu pelaksanaan proyek sangat terbatas atau ada percepatan penyelesaian, maka kadang-kadang waktu memulai suatu kegiatan tidak harus menunggu selesainya seluruh kegiatan sebelumnya (biasa disebut pelaksanaan bertahap), tetapi dapat o o PETUNJUK TEKNIS Perencanaan Kegiatan Infrastruktur 37
  42. 42. dimulai menjelang berakhirnya kegiatan sebelumnya. Apabila kondisi seperti ini dipilih maka penggambaran baloknya akan terlihat seperti berlapis (lihat contoh 1, Pekerjaan Galian dengan Urugan Pasir).  “Waktu Selesai” suatu kegiatan atau kapan berakhirnya pelaksanaan suatu jenis kegiatan adalah merupakan ujung akhir dari bagan balok kegiatan tersebut; Contoh 1. Tabel 15 : Contoh Jadwal Pelaksanaan Kegiatan l. Penyusunan Dokumen Pengadaan/RKS/Contoh Bentuk Proposal Dokumen pengadaan merupakan produk/hasil kegiatan perencanaan teknis yang akan menjadi acuan/standar dalam pelaksanaan pekerjaan. Beberapa dari dokumen tersebut disediakan copy satu set oleh BKM (UPL) untuk diberikan (gratis) kepada KSM yang akan melaksanakan pekerjaan tersebut, yaitu : (a). (b). (c). (d). (e). 38 Dokumen Desain/Gambar-gambar perencanaan teknis dan Spesifikasi Teknis; Pengamanan Dampak Lingkungan dan Sosial (Safeguards) Daftar Kuantitas Pekerjaan dan perhitungannya; Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan; Hasil Kesepakatan Harga Satuan (Upah/Bahan/Alat) sebagai acuan/referensi; PETUNJUK TEKNIS Perencanaan Kegiatan Infrastruktur
  43. 43. (f). (g). (h). (i). (j). Kebutuhan Tenaga Kerja, Bahan, Alat untuk keseluruhan pekerjaan tersebut dan Referensi Analisa Harga Satuan Pekerjaan yang digunakan sebagai acuan/referensi; Perkiraan besarnya alokasi dana sebagai pagu biaya kegiatan dan sumber dananya yang telah pasti. Contoh Bentuk Surat Perjanjian Kerjasama antara BKM dengan KSM Contoh Bentuk Proposal KSM Rencana Kerja & Syarat-syarat/RKS (bila ada pengadaan Jasa Pemborongan) Dokumen-dokumen Desain/Gambar perencanaan, Spesifikasi Teknis dan Proposal Pelaksanaan Kegiatan (yang telah terisi KSM) merupakan lampiran yang tak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Dana-Lingkungan (SPPD-L). Keseluruhan dokumen ini selanjutnya disebut dokumen Kontrak. m. Penyusunan Dokumen “Contoh Bentuk Proposal” Pelaksanaan Kegiatan Contoh Bentuk Proposal disini merupakan dokumen yang berisi contoh blanko/formulir proposal pelaksanaan kegiatan yang akan diisi/dibuat oleh KSM. UPL menyusun Contoh Bentuk Proposal dan disepakati/ditetapkan oleh BKM sebagai acuan yang akan diikuti oleh KSM dalam menyusun proposal pelaksanaan kegiatan. Contoh bentuk proposal agar dibuat sesederhana mungkin sehingga KSM mudah memahami dan membuat. Selain itu juga harus disusun sedemikian rupa sehingga memberikan kerangka penyusunan/pelaksanaan yang sistematis. Adapun cakupan substansi muatan proposal pelaksanaan kegiatan KSM, sekurang-kurangnya mencakup : (1). (2). (3). (4). (5). (6). (7). (8). (9). Uraian Singkat Usulan Kegiatan, Daftar Calon Tenaga Kerja yang telah disurvey; Hasil Kesepakatan Swadaya Masyarakat; Hasil Kesepakatan Harga Satuan Upah/Bahan/Alat yang telah disurvey; Daftar Kuantitas Pekerjaan; Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pelaksanaan; Jadwal Pelaksanaan; Rencana Pengadaan; Struktur Organisasi/Susunan Tim Pelaksana Lapangan. Beberapa formulir dari Contoh Bentuk Proposal yang dibuat tersebut, untuk bagian yang sifatnya tetap/sebagai acuan (hasil perencanaan teknis) sebaiknya sudah tercantum dalam blanko, bila tidak dicantumkan langsung maka harus dijelaskan dan disampaikan secara tertulis kepada KSM. Data ini terutama adalah : Uraian singkat pekerjaan, Daftar Kuantitas Pekerjaan, Kebutuhan total Tenaga Kerja/Bahan/Alat untuk pekerjaan tersebut dan referensi Analisa Harga Satuan Pekerjaan yang dipergunakan. Sebagai referensi untuk penyusunan Contoh bentuk proposal ini dapat mengacu pada contoh outline proposal kegiatan lingkungan sebagaimana terlampir. PETUNJUK TEKNIS Perencanaan Kegiatan Infrastruktur 39
  44. 44. 40 PETUNJUK TEKNIS Perencanaan Kegiatan Infrastruktur
  45. 45. BAB III VERIFIKASI KELAYAKAN DED DAN PROPOSAL PETUNJUK TEKNIS Perencanaan Kegiatan Infrastruktur 41
  46. 46. BAB III VERIFIKASI KELAYAK AN DED DAN PROPOSAL Untuk mewujudkan hasil pembangunan sarana & prasarana yang berkualitas, berfungsi baik dan dapat bermanfaat bagi masyarakat secara berkesinambungan maka prosesnya tidak hanya dilakukan pada saat pelaksanaan konstruksi dan pemeliharaan saja, tetapi harus dimulai sejak awal persiapan dan perencanaan teknisnya. Salah satu upaya untuk memastikan bahwa proses dan hasil perencanaan teknis kegiatan yang dilakukan oleh tim perencana dan atau KSM benar-benar telah memenuhi ketentuanketentuan yang dipersyaratakan dalam PNPM MP maka dokumen perencanaan teknis (DED/Proposal) sebagai hasil persiapan dan perencanaan teknis kegiatan harus diverifikasi kelayakannya. Verifikasi kelayakan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memeriksa dan menilai kebenaran/kelayakan dari dokumen perencanaan teknis (DED) / proposal usulan kegiatan yang telah dibuat oleh tim perencana dan atau KSM. Adapun tujuannya adalah untuk memastikan apakah usulan kegiatan yang direncanakan sudah layak atau belum layak untuk dibangun. Sedangkan hasil yang diharapkan dari kegiatan verifikasi ini adalah adanya rekomendasi atas kelayakan dokumen perencanaan teknis / proposal usulan kegiatan. Adapun substansi yang diverifikasi pada dasarnya adalah seluruh aspek organisasi KSM dan aspek manajemen & teknik kegiatan yang telah dilakukan dalam persiapan dan perencanaan teknis sebagaimana yang tercantum dalama Dokumen perencanaan teknis (DED) dan atau Proposal Usulan Kegiatan KSM. Dan untuk memudahkan proses pelaksanaan kegiatan ini maka aspek-aspek verifikasi tersebut telah di rumuskan dalam bentuk kriteriakriteria kedalam suatu Daftar Periksa atau Formulir verifikasii, sehingga pada tahap pelaksanaannya tinggal mengisi formulir yang telah ada. Pendekatan pelaksanaannya adalah dilakukan secara bersama-sama oleh UPL dan Tim Konsultan (khususnya Faskel Teknik, Askot Infrastruktur dan Tenaga Ahli Infrastruktur), khusus untuk kegiatan PLPBK ditambah dari unsur tim teknis kab./kota yang sudah dibentuk sehingga diharapkan juga terjadi proses belajar bagi UPL (terjadi pemindahan pengetahuan). 3.1 Mekanisme dan Pembagian Tugas Tim Pelaksanaan Adapun mekanisme pelaksanaan kegiatan adalah sebagaimana ditunjukan pada Gambar Diagram Mekanisme Pelaksanaan Verifikasi. Diagram tersebut dapat dijelakan sebagai berikut : a. Verifikasi dilakukan terhadap dokumen perencanaan teknis (DED) dan atau proposal usulan kegiatan KSM dan bila diperlukan maka Tim verifikasi dapat menemui pihak KSM atau kunjungan langsung pemeriksaan dilapangan. b. Proses Verifikasi dilakukan secara tim yang terdiri dari UPL dan pihak Konsultan (Faskel Teknik / Askot Infrastruktur) dan ditambah tim teknis kab./kota untuk kegiatan PLPBK. c. Kesimpulan verifikasi berupa Rekomendasi Akhir, selanjutnya dibuat bersama (harus disetujui oleh Askot atau TA. Infrastruktur) dengan kesimpulan dan tindaklanjut sebagai berikut : 42 PETUNJUK TEKNIS Perencanaan Kegiatan Infrastruktur
  47. 47. i. ii. Kegiatan Layak : Dibuat Berita Acara Kelayakan Kegiatan; Layak dengan Penyempurnaan : Dokumen perencanaan teknis (DED) dan atau Proposal & Formulir Hasil Verifikasinya dikembalikan kepada perencana teknis dan atau KSM melalui UPL untuk dilakukan penyempurnaan sesuai catatan hasil verifikasinya. Segera setelah penyempurnaan maka UPL dapat langsung meyampaikan dokumen perbaikan tersebut kepada Faskel Teknik/Askot Infra/tim teknis untuk diverifikasi kembali. iii. Tidak Layak : Dokumen perencanaan teknis (DED) dan atau Proposal & Formulir Hasil Verifikasinya dikembalikan kepada UPL dan diteruskan kepada BKM/LKM untuk dibahas status dokumen perencanaan teknis (DED) atau usulan tersebut dalam forum rapat BKM/LKM (Rapat BKM ini harus mengundang perencana teknis dan KSM bersangkutan). Apabila hasil kesepakatan Rapat BKM/LKM mengakibatkan perubahan usulan kegiatan maka harus mengacu prioritas pada RTPLP untuk kegiatan PLPBK dan PJM/Renta Pronangkis untuk kegiatan reguler (harus ada Berita Acara Kesepakatan) dan mekanisme selanjutnya adalah melakukan pembentukan organisasi pelaksana (panitia) kembali bila ternyata usulan kegiatan pengganti tidak akan dilaksanakan oleh KSM ini, tetapi bila tidak mengakibatkan perubahan usulan maka mekanismenya kembali mengikuti mekanisme layak dengan penyempurnaan. d. Setelah proses verifikasi selesai dan hasil rekomendasinya adalah layak maka dilakukan penyusunan Berita Acara Kelayakan dokumen perencanaan dan Kegiatan Lingkungan yang ditandatanagani bersama dan diketahui oleh minimal Lurah/Ka Desa, Ketua RT/RW dan Tokoh masyarakat (Formulir V.3). Berita Acara ini selanjutnya menjadi bahan masukan penetapan prioritas usulan kegiatan. Seluruh Proposal (termasuk penyempurnaanya) dan formulir Verifikasi yang telah diisi agar diarsipkan dikantor UPL/BKM dan Korkot. Selanjutnya dengan mengingat kemampuan UPL yang masih proses belajar, khususnya terkait substansi teknis infrastraktur serta adanya tingkat kerumitan/kompleksitas kegiatan infrastruktur yang cukup bervariasi dilapangan maka dalam pelaksanaan proses verifikasi, dibuat semacam pembagian tanggungjawab substansi, antara UPL dan Tim Konsultan, termasuk juga antar Tim Konsultan sendiri (Faskel Teknik dan Askot Infrastruktur). Pembagian tanggungjawab tersebut sebagaimana diuraikan pada tabel berikut : Tabel 16 : Tugas dan Tanggung Jawab Tim Verifikasi No Tim 1. Tim UPL Tugas/Tanggungjawab Keterangan 1) Melaksanakan verifikasi semua dokumen usulan kegiatan, dengan proioritas pada materi/hal-hal non-teknik sesuai acuan verifikasi; 2) Melaporkan hasil verifikasi yang telah dilaksanakan kepada Faskel Teknik. PETUNJUK TEKNIS Perencanaan Kegiatan Infrastruktur 43
  48. 48. No 2. 3. 4. 44 Tim Tugas/Tanggungjawab Faskel Teknik 1) Melaksanakan verifikasi semua aspek/hal-hal non-teknis sesuai acuan verifikasi; 2) Bertanggyngjawab melaksanakan Verifikasi Teknis terhadap semua jenis Sarana dan Prasarana Sederhana yang bersifat Rehabilitasi/Perbaikan dan atau pembangunan baru. 3) Dalam hal verifikasi yang menjadi tanggungjawabnya, terdapat desain perlu mendapat verifikasi lebih lanjut maka dapat meminta verifikasi lebih lanjut dari Askot Infra. 4) Melaporkan Daftar jenis infrastruktur yang menjadi tanggungjawab verifikasi Askot infra; Askot Infra 1) Melaksanakan verifikasi aspek non-teknis, khususnya terhadap 5 aspek non-teknis yang menentukan “Tidak Layak” (lihat Penjelasan Justifikasi “Tidak Layak”); 2) Melaksanakan Verifikasi Teknis terhadap semua jenis sarana & prasarana yang bersifat Pembangunan Baru dan atau peningkatan 3) Dan terhadap desain pembangunan baru untuk jenis prasarana yang lebih kompleks, yaitu : Jembatan Kayu/Beton diatas 6 meter (termasuk box culvert); Jembatan Baja/Besi, diatas 10 meter; Jembatan Gantung; Saluran Irigasi, Drainase; Prasarana Sumur Dalam/Bor, Perpipaan, IPAS; 4) Dalam hal terdapat desain yang menurut Askot perlu mendapat verifikasi lebih lanjut maka dapat meminta verifikasi dari TA. Infra. 5) Melaporkan Daftar jenis infrastruktur yang menjadi tanggungjawab verifikasi TA. Infra secara tertulis. TA. Infra 1). Memfasilitasi (termasuk menyiapkan SOP) untuk desain pembangunan baru atau peningkatan prasarana yang bersifat lebih kompleks; 2). Melaksanakan verifikasi jenis infrastruktur yang perlu mendapat verifikasi lebih lanjut dari Askot. PETUNJUK TEKNIS Perencanaan Kegiatan Infrastruktur Keterangan Semua verifikasi yang dilakukan oleh UPL, tetap dapat diperiksa oleh Faskel Teknik; Semua verifikasi teknis yang dilakukan oleh Faskel teknik, tetap dapat diperiksa oleh Askot Infra. Semua verifikasi teknis & non- teknis yang dilakukan oleh Askot infra, tetap dapat diperiksa oleh TA. Infra.
  49. 49. No 5 3.2 Tim Tugas/Tanggungjawab Tim Teknis 1). Melakukan verifikasi dokumen perencanaan (unsur dinas) teknis (DED) kegiatan PLPBK yang meliputi: a. Gambar Rencana Kab/Kota b. RAB c. RKS d. Dokumen lain Keterangan Semua verifikasi teknis & non- teknis yang dilakukan oleh Askot infra/ TA. Infra, tetap dapat diperiksa oleh unsur dinas kab/kota Langkah-langkah Teknis Pelaksanaan Adapun langkah-langkah teknis pelaksanaan Verifikasi dapat diuraikan sebagai berikut : A. Persiapan • Memahami cara melaksanakan verifikasi (termasuk cara pengisian formulir) dari Faskel/Askot Infra; • Menyiapkan Dokumen Proposal yang sudah diterima dari KSM; • Menyiapkan Formulir Penilaian Verifikasi (Formulir : V.1, terlampir); B. Pelaksanaan Verifikasi : 1. Verifikasi dilakukan dengan cara memeriksa/menilai kebenaran atau kelayakan dari setiap dokumen perencanaan teknis dan atau proposal yang ada. Cara pemeriksaan kebenaran/kelayakan untuk setiap aspek verifikasi (pertanyaan) dapat dilihat pada penjelasan Aspek Verifikasi (terlampir). 2. UPL, Faskel Teknis dan Askot Infrastruktur dan tim teknis (unsur dinas) melakukan proses verifikasi sesuai dengan tanggungjawabnya masing-masing. Gunakan Formulir : V.1 seperti terlampir. 3. Jawaban atas setiap pertanyaan Verifikasi dituliskan pada formulir, Kolom Penilaian Kelayakan, yaitu : a. Apabila hasil pemeriksaan/penilaian adalah diuraikan pada proposal secara benar/ lengkap maka tuliskan jawaban ”Ya” (atau tanda (√)) pada kolom jawaban ”Ya” yang tersedia, dan b. Apabila hasil pemeriksaan/penilaian adalah diuraikan secara tidak benar atau kurang atau tidak ada sama sekali pada proposal maka tuliskan jawaban ”Tidak” (atau tanda (√)) pada kolom jawaban ”Tidak” yang tersedia. c. Apabila terdapat jawaban ”Tidak” (poin 3.b) maka harus dicantumkan/dicatat apa saja kekurangan/kesalahan yang ditemukan. Hal-hal yang menjadi catatan ini dituliskan pada kolom ”Catatan (Penyempurnaan)” yang telah disediakan 4. Berikan Rekomendasi Hasil Verifikasi dengan ketentuan berikut : • Layak : bila semua aspek yang dinilai mempunyai jawaban Ya/Terpenuhi. • Layak dengan Penyempurnaan : bila hasil Penilaian terdapat satu atau lebih Jawaban aspek ”Tidak Layak” atau terdapat catatan penyempurnaan; PETUNJUK TEKNIS Perencanaan Kegiatan Infrastruktur 45
  50. 50. • Tidak Layak : bila ada jawaban ”Tidak Layak” diantara pertanyaan/kriteria berikut : o o 46 ASPEK ORGANISASI 1) Adakah pengurus/anggota organisasi KSM jelas ? 2) Apakah jumlah anggota KSM dari peremuan, minimal 30%? 3) Apakah sudah dijustifikasi dan dinyatakan layak oleh BKM/LKM? 4) Apakah KSM Merupakan Pemanfaat & Pemelihara Sarana & Prasarana yang dibangun ? ASPEK MANAJEMEN, TEKNIS KEGIATAN 1) Apakah rencana lahan lokasi Bangunan telah dibebaskan (tidak akan ada dampak sosial)? 2) Apakah Infrastruktur yang dibangun tidak bertentangan dengan Daftar Kegiatan Terlarang ? 3) Apakah Infrastruktur yang dibangun tidak menimbulkan dampak lingkungan ? 4) Kelayakan Teknis (Perencanaan Desain/Spesifikasi), mencakup : Kesesuaian dengan spesifikasi standar teknis, Keamanan/kenyamanan Pemakaian, Kualitas Bahan Utama, Pencapaian Manfaat/Fungsi Infrastruktur. 5) Cantumkan rekomendasi yang sesuai/dipilih tersebut pada bagian akhir formulir dengan cara mencoret semua alternatif rekomendasi yang tidak dipilih; 6) Buatlah Berita Acara Kelayakan Verifikasi Kegiatan Lingkungan yang ditandatanagani bersama dan diketahui oleh minimal Lurah/Ka Desa, Ketua RT/RW dan Tokoh masyarakat (Contoh bentuk BA, seperti Formulir V.2, terlampir). 7) Hasil Verifikasi (Lembar Verifikasi yang telah diisi dan ditandatangani) dicopy satu rangkap sebagai laporan. PETUNJUK TEKNIS Perencanaan Kegiatan Infrastruktur

×