rtbl PENDEKATAN, METODOLOGI & PROGRAM KERJA.doc

Dokumen Penawaran Teknis
PENDEKATAN DAN
METODOLOGI
R. T. B. L
Pengertian Tanda Batas
Penandaan batas adalah kegiatan pemberian tanda atau pemasangan atribut
(marking) berupa sesuatu yang ditempatkan pada tempat tertentu untuk menandai
suatu tempat yang disepakati. Sedangkan tanda batas kawasan konservasi pesisir
dan pulau-pulau kecil merupakan sebuah tanda baik tanda buatan seperti titik
referensi, rambu, buoy, papan informasi atau pal batas ataupun tanda batas alam
yang meliputi alur sungai dan garis pantai yang berada di suatu tempat yang
dianggap atau disepakati oleh masyarakat dan pihak-pihak terkait sebagai penanda
batas suatu luasan wilayah kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil. Hal ini
dimaksudkan untuk memperoleh kepastian hukum mengenai letak, luas dan batas
dari wilayah baik secara administrasi maupun fisik di lapangan.
Tata batas dalam wilayah KPH dilaksanakan untuk kepastian blok dan petak yang
dilakukan dengan tahapan: 1. Persiapan peta penataan batas, berdasarkan hasil
pembagian blok dan petak yang telah dilaksanakan serta dipetakan; 2. Penyiapan
trayek-trayek batas; 3. Pelaksanaan penataan batas berdasarkan trayek batas; 4.
Penyajian peta tata batas dalam wilayah KPHL dan KPHP, berdasarkan hasil
penataan batas.

1. Metodologi Penyusunan RTBL
1.1. Metode Penyusunan
A. Tahap Persiapan langkah pertama yang dilakukan yaitu tahap persiapan. Pada tahap
perispanan ini langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan meliputi pengkajian
lingkup kerja dan masukan awal pola pelaksanaan program, observasi awal
(pengumpulan data) dan presentasi data, penyusunan laporan pendahuluan, dan diskusi
pelaksanaan kegiatan dengan Tim Teknis Proyek.
1. Pengkajian lingkup kerja dan masukan awal pola pelaksanaan program
Secara umum kegiatan ini dimaksudkan untuk menyusun rencana kerja operasional
konsultan. Secara rinci langkah-langkah yang akan dilakukan oleh konsultan pada
kegiatan ini adalah:
a. Konsultan akan mengkaji terhadap lingkup pekerjaan yang akan menjadi
tanggungjawabnya. Dari hasil kajian ini selanjutnya konsultan akan menyusun
kerangka dan jadwal kerja yang akan dijadikan acuan bagi konsultan untuk
membantu tugas-tugas fungsional pemberi tugas. Selain menyusun kerangka dan
jadwal kerja, konsultan akan mengkaji system pelaksanaan pekerjaan tersebut.
b. Perlu dilakukan pertemuan dengan pihak Tim Teknis Proyek untuk membahas
system pelaksanaan pekerjaan. Untuk pembahasan system pelaksanaan pekerjaan
tersebut, perlu dilakukan beberapa kali pertemuan. Pertemuan pertama,
dimaksudkan untuk memperoleh input awal dari tim teknis proyek tentang kegiatan
RTBL. Informasi yang diberikan oleh pihak Tim Teknis Proyek ini akan dijadikan
sebagai bahan masukan untuk menyusun konsep awal pola pelaksanaan pekerjaan.
c. Dengan mendasarkan pada hasil pertemuan pertama tersebut, konsultan akan
melakukan kajian dan menyusun konsep awal pola pelaksanaan kegiatan. Guna
menyusun konsep awal ini, konsultan akan melakukan beberapa kunjungan di
lapangan untuk mengidentifikasi kendala/permasalahan serta informasi yang
berkaitan dengan penyusunan pola pelaksanaan kegiatan.
d. Setelah tersusunnya konsep awal pola pelaksanaan kegiatan tersebut, selanjutnya
konsultan dengan pihak tim Teknis mengadakan pertemuan untuk merumuskan

pola pelaksanaan kegiatan. Hasil perumusan inilah yang akan dijadikan pedoman
bagi konsultan dalam melaksanakan pekerjaannya.
2. Survey awal dan presentasi data
Sebagai bahan masukan dalam menyusun konsep penataan kawasan tersebut, maka
konsultan terlebih dahulu akan melakukan kegiatan survey awal untuk mengidentifikasi
potensi-potensi dan masalah-masalah yang ada di lapangan. Hasil identifikasi dan
inventarisasi tersebut, selanjutnya akan dijadikan bahan masukan utama bagi konsultan
dalam menyusun pola pelaksanaan kegiatan.
Setelah seluruh informasi diperoleh, selanjutnya konsultan akan menyusun konsep awal
pola pelaksanaan kegiatan. Konsep awal ini selanjutnya akan dipresentasikan oleh
konsultan dihadapan Tim Teknis. Diharapkan dari pertemuan kedua ini dapat
dirumuskan pola pelaksanaan kegiatan Penyusunan RTBL Kawasan Tambalsawah
Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, yang selanjutnya akan dijadikan pedoman bagi
konsultan dalam melaksanakan tugas pekerjaannya. Secara rinci kegiatan awal adalah
sebagai berikut :
a. Persiapan administrasi survei sampai mendapatkan surat ijin survei, penyiapan check
list data sekunder yang diperlukan, termasuk kebijaksanaan-kebijaksanaan yang
berkaitan dengan kawasan perencanaan atau rencana tata ruang dan hasil studi
yang dibutuhkan dan persiapan peta dasar.
b. Pengumpulan rencana tata ruang yang berkaitan dengan wilayah perencanaan,
antara lain RTRW RDTR, RTRK, dan studi-studi literatur yang terkait dengan wilayah
perencanaan. Aspek yang dikaji dari literatur tersebut paling tidak akan terkait pada
masalah-masalah:
 Struktur tata ruang skala kota, untuk mendapatkan arahan terhadap besaran dan
fungsi pusat-pusat unit lingkungan.
 Kedudukan unit lingkungan yang direncanakan dalam lingkup kota.
 Kebijaksanaan sektoral dalam penyediaan fasilitas dan utilitas.
c. Pengukuran, merupakan upaya pemindahan situasi lapangan terbaru ke dalam
format dua dimensi (peta) dengan dilengkapi data-data teknis yang diperlukan.
d. Survei awal untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas terhadap wilayah
perencanaan. Antara lain yang berkaitan dengan penggunaan lahan dan

perkembangannya, kondisi transportasi, karaketristik kawasan serta ketersediaan
fasilitas dan utilitas pada kawasan perencanaan.
3. Penyusunan laporan pendahuluan
Penyusunan laporan pendahuluan merupakan output dari rencana kerja dan metodologi
yang akan digunakan yang mendasarkan dari hasil pertemuan pertama secara informal
dan dari hasil observasi awal serta kajian kebijakan dan literatur awal.
4. Diskusi pelaksanaan kegiatan
Diskusi pelaksanaan kegiatan merupakan pemaparan hasil dari penyususnan kerangka
kerja dan metode yang akan dilaksanakan dalam kegiatan penyusunan RTBL Kawasan
Tambalsawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.
B. Tahap Pelaksanaan
Setelah tahap persiapan terlaksana, selanjutnya dilakukan tahap pelaksanaan. Dalam
kegiatan penyususnan RTBL Kawasan Tambalsawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo ini
tahap pelaksanaannya meliputi survey lanjutan dan re-presentasi data, perumusan kebijakan,
perumusan potensi dan masalah, analisa, kegiatan perumusan konsep visi dan misi, activity
support, signage, preservation.
1. Survey Lanjutan dan Re-Presentasi Data.
a. Langkah kegiatan
Melakukan survei lapangan guna mendapatkan gambaran faktual wilayah
perencanaan (data primer) dan mencocokannya dengan data sekunder. Survei
lapangan yang dilakukan meliputi :
 Identifikasi kondisi fisik dasar meliputi : klimatologi, kemiringan, daya dukung,
struktur, kesuburan dan hidrologi.
 Identifikasi penggunaan lahan meliputi : penggunaan untuk setiap perpetakan,
dan status kepemilikan dengan peta perkecilan 1 : 1000.
 Identifikasi status kepemilikan tanah.
 Identifikasi bangunan meliputi; penggunaan bangunan, baik utama maupun
yang lain, kepemilikan dan status penggunaan bangunan, kondisi bangunan,
jumlah lantai, street picture, GSB, KDB Tipologi bangunan. Identifikasi bangunan
dilengkapi dengan peta dan foto situasi.

 Identifikasi transportasi meliputi fungsi setiap penggunaan jalan mulai arteri
sampai yang tidak mempunyai kejelasan bentuk, wewenang pengelolaan jalan
(jalan negara, propinsi dan jalan kota, jalan milik pribadi atau
instansi/perusahaan dan lainnya), kondisi fisik meliputi lebar jalan, jenis dan
kondisi perkerasan, kemampuan untuk dilalui, mengenali arus lalu-lintas baik
baik kendaraan bermotor maupun tidak bermotor, arus manusia pejalan kaki,
tempat parkir dan daya tampung yang ada. Identifikasi jaringan jalan dilengkapi
peta perkecilan skala 1 : 1000 dan foto situasi.
 Identifikasi fasilitas pelayanan meliputi; jenis, jumlah, intensitas dan skala
pelayanan dari masing-masing fasilitas.
 Identifikasi utilitas meliputi : jaringan listrik yang mencakup daya tersalur,
adanya SUTT, SUTM, SUTR, gardu dan titik sambungan penerangan jalan;
jaringan telepon , pola jaringan, telepon umum; jaringan air bersih, pola
jaringan dan lokasi hidran; jaringan air limbah; jaringan drainase mencakup pola
jaringan; sistem pembuangan sampah mencakup kelengkapan operasional
(truk, gerobak) serta lokasi TPS.
 Identifikasi struktur kota, meliputi pola umum pengembangan kota, orientasi
dan kedudukan wilayah perencanaan dalam struktur kota, yang menampakkan
jenjang didalam kawasan kota serta hirarki pusat pelayanan, lengkap dengan
wilayah administrasi hingga batas kawasan.
 Identifikasi estetika dan Identitas lingkungan dan bangunan, ini dilakukan untuk
menyesuaikan keadaan faktual dilapangan dengan arahan perencanaan
kawasan pada nantinya.
 Identifikasi pertandaan meliputi reklame dan rambu-rambu
 Identifikasi program dan proyek yang sedang dilaksanakan.
 Identifikasi potensi dan permasalahan.
b. Metode Yang Digunakan
Adapun metode yang digunakan, yaitu:
1) Jika memungkinkan melalui interprestasi foto udara yang tersedia serta
pengecekan gorund control atau Bench Mark koordonatornya
2) wawancara langsung dengan masyarakat serta tokoh masyarakat berdasarkan
kuesioner sebagai bekal wawancara.

3) Seleksi Data / Informasi
Seleksi data / informasi adalah kegiatan untuk memilih data / informasi sesuai
dengan kebutuhan analisis. Seleksi data ini dilakukan baik untuk data sekunder
yang didapat dari survei instansional, ataupun terhadap data primer yang
didapat dari hasil survei lapangan dan pengukuran. Data-data sekunder
diseleksi dengan cara memilah-milah data/informasi cetakan yang didapat
berdasarkan jenis dan klasifikasinya. Sementara untuk data primer, sebelum
dipilah dan dikelompokkan berdasarkan jenis dan klasifikasinya, harus terlebih
dahulu diinterpretasikan (diberikan pemaknaan) terhadap data/informasi yang
dikandung dari hasil wawancara, observasi lapangan, pemotretan, perekaman,
serta plotting.
4) Tabulasi
Setelah data-data / informasi tersebut diseleksi dan dikelompokan berdasarkan
jenis dan klasifikasinya, maka kemudian dilakukan tabulasi, yaitu dengan
membuat tabel-tabel yang didasarkan atas hasil seleksi data/informasi
kuantitatif yang telah dikelompokan.

5) Deskripsi
Deskripsi adalah kegiatan untuk menyajikan data/informasi yang telah diseleksi,
dikelompokan dan kemudian ditabulasi tersebut ke dalam uraian–uraian, tabel,
grafik, bagan dan gambar-gambar. Sehingga dengan proses deskripsi ini data
dan informasi yang diperoleh mampu memberikan gambaran berbagai hal
menyangkut keadaan dan kondisi yang dimiliki oleh kawasan perencanaan.
Proses deskripsi dan pemaknaan ini menjadi penting karena akan sangat
berperan pada langkah awal proses kajian/analisis sebagai informasi
menyangkut pemahaman kondisi kawasan perencanaan.
c. Output
Pengelompokan data tersebut diatur dalam sistematika sebagai berikut :
1) Data keadaan fisik dasar, yang antara lain meliputi kondisi :
 Topografi dan kemiringan lahan,
 Geologi dan daya dukung tanah
 Hidrologi, baik yang menyangkut iklim maupun sumber daya air (sungai,
danau, laut, air tanah, mata air, dll)
Informasi tersebut perlu dilengkapi dengan kedudukan/lokasi dari setiap unsur
kota tersebut. Kedudukan ini perlu diperkuat oleh hasil i. Bila perlu titik
pengikat berupa titik titik poligon atau garis poligon.
2) Data penggunaan ruang, yang menggambarkan karakteristik penebaran
bentuk- bentuk fisik buatan manusia, yaitu meliputi :
 Perincian jenis penggunaan ruang
 Struktur dan kualitas bangunan untuk setiap jenis penggunaan ruang.
 Kepadatan banguanan pada setiap jenis penggunaan ruang.
 Kedudukan/peran/estetika bangunan pada lingkungan kota yang
bersangkutan.
Data tersebut disajikan dalam bentuk data/ kedalaman skala 1 : 1.000 dan
menggunakan perbedaan warna/kode serta dilengkapi tabel tabel data.
3) Data mengenai aspek kependudukkan kawasan perkotaan, yang merupakan
bahan bagi evaluasi kebijaksanaan kependudukan yang telah ditetapkan dalam
RDTR ATAU RTRK -nya. Data tersebut antara lain meliputi :
 Data jumlah penduduk kota 5-10 tahun terakhir.

 Data jumlah distribusi penduduk diuraikan dalam unit data kota dalam
kawasan administratif terkecil untuk 5-10 tahun terakhir,
 Data penduduk berdasarkan usia kerja untuk seluruh kota untuk 5-10 tahun
terakhir dan,
 Data distribusi jenis struktur tenaga kerja diuraikan dalam unit data kota
terkecil (kelurahan/desa) untuk 5-10 tahun terakhir.
4) Data keadaan prasarana transportasi kota,yang menggambarkan pola dan
kualitas jaringan jalan yang ada di kota yaitu meliputi :
 Panjang dan lebar menurut fungsinya.
 Jenis dan kondisi perkerasan jalan.
 Kondisi bangunan pelengkap jalan, seperti saluran drainase, saluran
pengeringan, trotoar dan lain lain.
 Garis sempadan bangunan dilengkapi untuk setiap ruas jalan
 Arus lalu lintas parkir dan sebagainya.
Data tersebut disajikan dalam bentuk peta dalam kedalaman skala peta 1 :
1.000 dan menggunakan perbedaan warna/kode serta dilengkapi dengan tabel-
tabel.
5) Data mengenai sarana dan prasarana utama perkotaan, yang meliputi :
 Pola distribusi fasilitas pendidikan, perdagangan/perbelanjaan, kesehatan,
peribadahan, olah raga dan rekreasi, pergudangan, dan sebagainya beserta
dengan intensitas fungsi pelayanannya,
 Sistem distribusi dan kapasitas pelayanan sumber air bersih kota,
 Sistem distribusi dan kapasitas pelayanan jaringan listrik
 Sistem distribusi dan kapasitas pelayanan jaringan telekomunikasi kota,
 Sistem pembuangan air limbah dan pengeringan ( drainase ) kota,
 Sistem pembuangan persampahan.
6) Data mengenai tanah perkotaan, meliputi data pola pemilikan tanah secara
umum dan perkiraan umum harga/nilai yang disajikan dalam peta dengan
kedalaman 1 : 1.000.
7) Data mengenai kebijakan pembangunan kawasan, meliputi data menyangkut
kebijakan-kebijakan Pemerintah daerah/pusat yang berkaitan dengan

pengembangan/pembangunan kawasan perencanaan, termasuk kebijakan
penataan ruang di atasnya menyangkut fungsi pengembangan kawasan
perencanaan.
8) Data mengenai kelembagaan dan keuangan pembangunan, yang meliputi data
menyangkut kelembagaan pembangunan yang terkait dalam upaya
pengembangan dan pembangunan ruang di kawasan perencanaan, serta
sumber-sumber keuangan daerah yang dapat dimanfaatkan bagi upaya
pembangunan kawasan perencanaan.
2. Perumusan Kebijakan
a. Langkah Kegiatan
Adapun langkah-langkah kegiaatan, yaitu:
 Inventarisasi kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang RTRW,RDTR, RTRK dan
yang lain;
 Melakukan pemetaan terhadap arahan kebijakan di kawasan peerencanaan;
 Melakukan kajian terhadap keselarasan antar kebijakan; dan
 Melakukan identifikasi terhadap kontribusi dan kedudukan kawasan dalam skala
kota
Adapun metode yang digunakan, yaitu:
1) Desk Study (Studi Literatur)
2) Content Analysis (Analisis Isi) untuk menyimpulkan atau mengetahui arahan
pada masing – masing kebijakan
c. Output
1) Kebijakan Pemanfaatan ruang, intensitas pemanfaatan ruang, kebijakan
pengembangan infrastruktur
2) Sinkronisasi antara kebijakan
3) Kontribusi dan kedudukan kawasan lingkup wilayah kota
3. Perumusan Potensi dan Masalah
a. Langkah Kegiatan
1) Melakukan kajian dan analisis terhadap hasil pengamatan lapangan (survey
data primer) dan memadukannya dengan hasil survei data sekunder untuk
mengidentifikasi dan menginventarisasi potensi dan persoalan pada kawasan

baik secara fisik maupun non fisik;
2) Menyusun matriks potensi dan persoalan yang telah teridentifikasi dan
terinventarisasi, disertai dengan hambatan dan tantangan yang akan dihadapi,
juga peluang; dan
3) Melakukan pemetaan spasial terhadap potensi dan persoalan pada kawasan.
Salah satu metoda analisa yang dipergunakan untuk melakukan perumusan potensi
dan permasalahan pengembangan kawasan adalah metoda SWOT. Metoda SWOT
adalah metoda perhitungan kualitatif yang dilakukan dengan proses analisa
terhadap elemen-elemen pengembangan kawasan yang berkaitan dengan kekuatan
(strength), kelemahan (weakness), peluang (opportunity) dan ancaman (threatening).
Secara spesifik elemen-elemen di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :
 Kekuatan (strength) adalah elemen-elemen yang terdapat atau berada di dalam
kawasan perencanaan yang diduga akan berfungsi sebagai “asset”
pengembangan kawasan Krian - Taman di masa mendatang.
 Kelemahan (weakness) adalah elemen-elemen yang berada dalam kawasan
perencanaan yang dinilai akan menjadi kendala (constraint) bagi pengembangan
kawasan Krian - Taman di masa mendatang.

 Peluang (opportunity) adalah elemen-elemen yang berasal dari luar daerah
perencanaan yang diduga dapat mendukung (support) pengembangan kawasan
Krian - Taman pada masa mendatang.
 Ancaman (threatening) adalah elemen-elemen yang muncul dari luar daerah
perencanaan yang diduga tidak mendukung pengembangan (unconducive)
kawasan Krian - Taman.
Matrik SWOT
c. Out Put
1) Matriks identifikasi potensi, permasalahan, hambatan dan tantangan baik aspek
fisik maupun nonfisik pada kawasan
2) Peta identifikasi potensi, permasalahan, hambatan dan tantangan pada
kawasan
3) Peta potensi dan persoalan pembangunan menggunakan peta dasar dan
minimal memuat substansi tentang spot pada kawasan yang memiliki potensi,
permasalahan, tantangan dan hambatan dalam pengembangannya ditinjau dari
aspek fisik, ekonomi, sosial, budaya, tata bangunan dan lingkungan.
STRENGTHS (S)
Tentukan 10 faktor-faktor
kekuatan internal
WEAKNESS (W)
Tentukan 10 faktor-faktor
kelemahan internal
OPPORTUNIES (O)
Tentukan 10 faktor
peluang eksternal
TREATHS (T)
Tentukan 10 faktor
ancaman eksternal
STRATEGI SO
Ciptakan strategi yang
menggunakan kekuatan untuk
memanfatkan peluang
STRATEGI ST
menggunakan kekuatan untuk
mengatasi ancaman
STRATEGI WO
meminimkan kelemahan untuk
memanfatkan peluang
STRATEGI WT
meminimkan kelemahan dan
menghindar ancaman

4) Matrik SWOT
4. Analisa.
a. Langkah Kegiatan
Secara diagramatis di gambarkan sebagai berikut
 Aspek Urban Planning yaitu penilaian terhadap situasi kawasan terhadap
daerah sekitarnya maupun terhadap kota secara keseluruhan, meliputi:
 Analisis penggunaan dan status lahan di kawasan tersebut.
 Analisis karakteristik dan kebutuhan penduduk di kawasan tersebut.

 Analisis sirkulasi eksternal.
 Analisis utilitas kawasan (drainage, air bersih, telepon, persampahan, dan
lain-lain)
 Analisis terhadap fasilitas kawasan (perumahan, pendidikan, kesehatan,
peribadatan, olahraga dan budaya, dll)
 Analisis Tinjauan Arah Perkembangan Kawasan (kecenderungan, pola,
arahan, orientasi kawasan tersebut terhadap perkembangan kota).
 Aspek-aspek Urban Architecture dan landscape design yaitu menyangkut
komposisi karakteristik baik internal maupun eksternal dalam kawasan
perencanaan antara lain:
 Analisis Kebutuhan Ruang
 Analisis Arsitektural
 Analisis Kesejarahan Kawasan
 Analisis sirkulasi internal kawasan
 Analisis Landscaping:
1) Metoda Pendekatan Analisis Keterkaitan Makro dan Mikro Wilayah
Metode pendekatan analisa dilakukan untuk menjabarkan, mengolah dan
mensistimatisasikan data guna merumuskan rencana. Metode pendekatan
analisa secara garis besar terbagi atas 2 pendekatan analisis, yaitu :
 Analisa Makro
 Analisa Mikro
Dalam analisa ini pada prinsipnya terdapat 4 ( empat) jenis penilaian utama
yaitu:
 Analisa keadaan dasar kawasan,
 Analisa kecenderungan perkembangan kawasan,
 Analisa sistem serta kebutuhan pengembangan kawasan, dan
 Analisa kemampuan pengelolaan pembangunan kawasan.
Analisis Kecenderungan perkembangan berfungsi untuk menilai kecendrungan
sejak masa itu sampai sekarang dan kemungkinan perkembangan di masa
mendatang. Berdasarkan hasil analisis keadaan dasar kawasan dan
kecenderungan perkembangan kawasan juga dapat diketahui potensi dan

masalah kawasan, serta sistem dan kebutuhan pengembangan kawasan di masa
depan. Analisa kemampuan pengelolaan pembangunan kawasan dilakukan
untuk menilai kondisi keuangan daerah, organisasi pelaksana dan pengawasan
pembangunan, personalia, baik pada saat sekarang maupun yang diperlukan di
masa depan.
Selanjutnya secara garis besar materi dari kegiatan analisis baik untuk analsis
makro maupun mikro dengan memperhatikan ke-4 jenis penilaian utamanya
sebagaimana tersebut diatas telah disebutkan dalam penjelasan menyangkut
metodologi pelaksanaan pekerjaan sebelumnya.
2) Metoda Analisis Kawasan Dan Wilayah Perencanaan
Merupakan proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, memetakan dan
mengapresiasikan konteks lingkungan dan nilai lokal kawasan perencanaan dan
wilayah sekitarnya. Analisis secara sistematis dilakukan dengan meninjau aspek-
aspek sebagai berikut:
a) Perkembangan sosial kependudukan : gambaran kegiatan sosial
kependudukan, dengan memahami beberapa aspek, antara lain timgkat
pertumbuhan penduduk, jumlah keluarga, kegiatan sosial penduduk, tradisi
budaya lokal dan perkembangan yang ditentukan secara kultural tradisional.
b) Prospek pertumbuhan ekonomi :gambaran sektor pendorong
perkembangan ekonomi, kegiatan usaha, prospek investasi pembangunan
dan perkembangan penggunaan tanah, produktifitas kawasan dan
kemampuan pendanaan pemerintah daerah.
c) Daya dukung fisik dan lingkungan: kemampuan fisik, lingkungan dan lahan
potensial bagi pengembangan kawasan selanjutnya. Beberapa aspek yang
harus dipahami antara lain : kondisi tata guna lahan, kondisi bentang alam
kawasan, lokasi geografis, sumber daya air, status nilai tanah, ijin lokasi,
kerawanan kawasan terhadap bencana alam.
d) Aspek legal konsolidasi lahan perencanaan : kesiapan administrasi dari lahan
yang direncanakan dari segi legalitas hukumnya.
e) Daya dukung prasarana dan fasilitas lingkungannya: seperti jenis
infrastruktur, jangkauan pelayanan, jumlah penduduk yang terlayani, dan
kapasitas pelayanan.

f)Kajian signifkansi historis kawasan : kaitan kedudukan nilai historis kawasan
pada konteks yang lebih besar, misalnya sebagai aset pelestarian pada skala
kota/regional bahakan pada skala nasional.
c. Out Put
1) Analisis Kebutuhan Ruang yaitu:
 Penzoningan kawasan.
2) Analisis Arsitektural yaitu:
 KDB;KLB;GSB
 Elemen Lingkungan / kawasan (path, edge, node, landmark)
 Citra / image kawasan
 Bangunan Pendukung
3) Analisis Kesejarahan Kawasan yaitu:
 Bangunan Cagar Budaya
 Zona Historis
4) Analisis sirkulasi internal kawasan:
 Kapasitas dan intensitas lalu lintas jalan.
 Kapasitas dan system pejalan kaki
 Parkir
 Pedestrian
 Street Furniture
 Garden Furniture
5) Analisis Landscaping:
 Pertamanan
 Vegetasi
 Kontur
 Pengaturan kecepatan angin, polusi, pendingin, dan cahaya melalui lay out
design dan material design.
5. Kegiatan perumusan Konsep Visi dan Misi
Kegiatan perumusan konsep visi dan misi yaitu gambaran spesifik karakter lingkungan di
masa mendatang yang akan dicapai sebagai hasil akhir penataan suatu kawasan yang
direncanakan, disesuaikan dengan seluruh kebijakan dan rencana tata ruang yang
berlaku pada kawasan tersebut.

1) Perumusan Visi dan Misi perancangan kawasan fungsional, yang dilakukan sesuai
dengan permasalahan dan arahan kebijakan berdasarkan urgensi/keterdesakan
penanganan kawasan fungsional bersangkutan.
2) Perumusan Konsep
6) Merumuskan kebijaksanaan dasar perencanaan dan pengembangan tata
ruang kawasan perencanaan, meliputi :
7) Penentuan fungsi kawasan berdasarkan Tata Ruang kawasan yang ada
diatasnya.
8) Penentuan struktur tata ruang kawasan yang selaras dengan struktur tata
ruang kota
9) Penentuan jenis dan intensitas sarana dan prasarana utama.
10) Pengembangan fungsi kegiatan, skala pelayanan dan sistem pelayanan.
11) Penentuan intensitas penggunaan lahan.
3) Perumusan rencana umum dan panduan perancangan kawasan
Materi rencana umum mempertimbangkan potensi, mengakomodasi komponen-
komponen rancangan suatu kawasan sebagai berikut :
a) Struktur peruntukan lahan yang merupakan komponen rancangan kawasan
yang berperan penting dalam alokasi penggunaan dan pengusaan lahan/tata
guna lahan yang telah ditetapkan dalam suatu kawasan perencanaan tertentu
berdasarkan ketentuan dalam rencana tata ruang wilayah. Komponen –
komponen penataannya meliputi :
 Peruntukan lahan makro yaitu rencana alokasi penggunaan dan
pemanfaatan lahan pada suatu wilayah tertentu yang juga disebut dengan
tata guna lahan. Peruntukan ini bersifat mutlak karena telah diatur pada
ketentuan dalam rencana tata ruang wilayah.
 Peruntukan lahan mikro, yaitu peruntukan lahan yang ditetapkan pada skala
keruanagn yang lebih rinci (termasuk secara vertikal) berdasarkan prinsip
keragaman yang seimbang dan saling menentukan. Hal-hal yang diatur
adalah : peruntukan lantai dasar, lantai atas, maupun lantai besmen,
peruntukan lahan tertentu,.
 Rencana perpetakan
 Rencana tapak

 Rencana ssitem pergerakan dan aksesibilitas lingkungan, yang mengarahkan
rencana sistem jaringan pergerakan dan prasarana penunjang bagi kawasan
perkotaaan bagi angkutan jalan raya (terminal, jalan, lingkungan
perparkiran), angkutan kereta api, angkutan laut, angkutan sungai, danau
dan penyeberangan, serta angkutan udara. Khusus untuk angkutan jalan
raya materi yang diatur antara lain meliputi : seluruh sistem primer, jaringan
arteri sekunder dan kolektor sekunder, sampai dengan jalan lokal sekunder.
 Ruang terbuka hijau
 Rencana wujud visual bangunan
 Rencana prasarana dan sarana lingkungan, yang mengarahkan rencana
sistem jaringan utilitas dalam kawasan perkotaan hingga akhir tahun
perencanaan. Materi utilitas yang diarahkan antara lain meliputi : seluruh
jaringan telepon (hingga jaringan kabel sekunder), seluruh jaringan listrik
(tegangan menengah hingga gardu distribusi), seluruh jaringan gas, seluruh
jaringan air bersih (hingga jaringan distribusi sekunder/per blok peruntukan),
seluruh jaringan air hujan, seluruh jaringan air limbah, seluruh jaringan
persampahan (hingga TPS komunal).
b) Intensitas pemanfaatan lahan adalah tingkat alokasi dan distribusi luas lantai
maksimum bangunan terhadap lahan/tapak peruntukannya. Komponen
penataannya meliputi :
 Koefisien Dasar Bangunan (KDB)
 Koefisien Lantai Bangunan (KLB)
 Koefisien Daerah Hijau (KDH)
 Koefisien Tapak Besmen (KTB)
 Sistem insentif-disinsentif pengembagan
 Sistem pengalihan nilai koefisien lantai bangunan (TDR = Transfer of
Development Right)
c) Tata bangunan adalah produk dari penyelenggaraan bangunan gedung beserta
lingkungannya sebagai wujud pemanfaatan ruang, meliputi berbagai aspek
termasuk pembentukan citra/karakter fisik lingkungan, besaran dan konfigurasi
dari elemen-elemen blok, kavling/petak, bangunan serta ketinggian dan elevasi
lantai bangunan yang dapat menciptakan danmendefinisikan berbagai kualitas

lingkungan ruang kota yang akomodatif terhadap keragaman kegiatan yang
ada, terutama yangberlangsung dalam ruang-ruang publik. Komponen
 Pengaturan blok lingkungan
 Pengaturan kavling/petak lahan
 Pengaturan bangunan
 Pengaturan ketinggian dan elevasi lantai bangunan
d) Sistem sirkulasi dan jalur penghubung terdiri dari jaringan jalan dan
pergerakan, sirkualsi kendaraan umum, sirkualsi kendaraan pribadi, sirkulasi
kendaraan informal setempat dan sepeda, sirkulasi pejalan kaki (termasuk
masyarakat penyandang cacat dan lanjut usia), sistem dan sarana transit, sistem
parkir, perencanaan jalur pelayanan lingkungan dan sistem jaringan
penghubung. Komponen penataannya :
 Sistem jaringan jalan dan pergerakanya
 Sistem sirkulasi kendaraan umum
 Sistem sirkulasi kendaraan pribadi
 Sistem sirkulasi kendaraan umum informal setempat
 Sistem pergerakan transit
 Sistem parkir
 Sistem perencanaan jalur servis/pelayanan lingkungan
 Sistem sirkulasi pejalan kaki dan sepeda
 Sistem jaringan jalur penghubung terpadu.
e) Sistem ruang terbuka dan tata hijau, merupakan komponen rancang kawasan,
yang tidak sekedar berbentuk sebagai elemen tambahan ataupun elemen sisa
setelah proses rancang arsitektural diselesaikan, melainkan juga diciptakan
sebagai bagian integral dari suatu lingkungan yang lebih luas. Komponen
 Sistem ruang terbuka umum
 Sitem ruang terbuka pribadi
 Sistem ruangterbuka privat yang dapat diakses oleh umum
 Sistem pepohonan dan tata hijau
 Bentang alam

 Area jalur hijau
f) Tata kualitas lingkungan merujuk pada upaya rekayasa elemen-elemen kawasan
yang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu kawasan atau sub area dengan
sistem lingkungan yang informatif, berkarakter khas, dan memiliki orientasi
tertentu. Komponen penataannya meliputi :
 Konsep identitas lingkungan
 Konsep orientasi lingkungan
 Wajah jalan
g) Sistem prasarana dan Utilitas lingkungan adalah kelengkapan dasar fisik suatu
lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat
beroperasi dan berfungsi sebagai semestinya. Komponen penataannya
meliputi:
 Sistem jaringan air bersih
 Sistem jaringan air limbah dan air kotor
 Sistem jaringan drainase
 Sistem jaringan persampahan
 Sistem jaringan listrik
 Sistem jaringan telepon
 Sistem jaringan pengamanan kebakaran
 Sistem jaringan jalur penyelamatan atau evakuasi.
Perumusan panduan rancangan yang terdiri dari :
 Ketentuan dasar implementasi rancangan tiap blok pengembangan
 Simulasi rancangan tiga dimensional
 Prinsip-prinsip pengembagan rancangan kawasan
12) Sistem Zonasi dan Peraturan Zonasi
 Sistem Zonasi
Sistem zonasi atau pemintakan dan merupakan fenomena pembangunan
perkotaan abad keduapuluh yang dimulai di Amerika (Hartshorn, Interpreting
the city, 1980). Pada hakekatnya pemintakan adalah untuk mencegah suatu
pemanfaatan ruang memberikan dampak negatif (dalam konteks property
values) pada guna lahan lainnya, dengan cara memberikan ijin hanya pada

guna lahan-guna lahan yang berkesesuaian (compatible) untuk dapat eksis
secara berdampingan.
Gambar : Bentuk Sistem Zonasi
 Peraturan Zonasi
Peraturan teknis zonasi dapat dituangkan dalam bentuk preskriptif atau
kinerja, sesuai dengan kebutuhan pengaturan.
Peraturan preskriptif adalah peraturan yang memberikan ketentuan-
ketentuan yang dibuat sangat ketat, rinci dan terukur sehingga mudah dan
jelas untuk diterapkan serta kecil kemungkinan terjadinya pelanggaran
dalam pelaksanaannya. Contoh: luas minimum (m2
), tinggi maksimum (m
atau lantai), KDB maksimum (%), dll.
Peraturan kinerja adalah peraturan yang menyediakan berbagai ukuran
serta kriteria kinerja dalam memberikan panduannya. Ketentuan dalam
peraturan kinerja tersebut tidak ketat, tetapi didasarkan pada
kriteria/batasan tertentu sehingga perencana lebih bebas berkreasi dan
berinovasi. Karena itu, hasil rancangannya akan lebih beragam (Shirvani,
1985 : 151-152). Contoh: kegiatan baru tidak boleh menurunkan rasio
volume lalu-lintas dan kapasitas jalan (V/C ratio) di bawah D, kegiatan pada
malam hari tidak boleh menimbulkan kebisingan di atas 60 dB.
Aturan preskriptif dan aturan kinerja akan memerlukan standar yang sesuai.
Aturan preskriptif akan memerlukan standar preskriptif (prescriptive
standard)., dan aturan kinerja akan memerlukan standar kinerja (performance
standard) dan standar preskriptif.
Aturan teknis perancangan kawasan disusun dengan mempertimbangkan :

 Aspek yang diperhatikan (issues of concern) adalah pokok perhatian atau
kriteria yang menjadi dasar penyusunan aturan. Contoh perhatian dalam
pengaturan adalah:
 Fungsional: menjamin kinerja yang tinggi dari fungsi tersebut;
 Kesehatan: menjamin tercapainya kualitas (standar minimum)
kesehatan yang ditetapkan; dan pokok perhatian lainnya antara lain:
keselamatan, keamanan, kenyamanan, keindahan, dan hubungan
aspek tersebut dengan isu lainnya.
 Komponen yang diatur (scope of issues) adalah komponen yang diatur
berdasarkan pokok perhatian yang terkait. Contoh komponen yang
harus diatur adalah, KDB, KLB, kepadatan bangunan, jarak antar
bangunan, dll.
Aturan Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang
Aturan kegiatan dan penggunaan lahan adalah aturan yang berisi kegiatan
yang diperbolehkan, diperbolehkan bersyarat, diperbolehkan terbatas atau
dilarang pada suatu zona. Aturan kegiatan dan penggunaan lahan pada
suatu zonasi dinyatakan dengan klasifikasi sebagai berikut:
”I” = Pemanfaatan diizinkan (P, permitted)
”T” = Pemanfaatan diizinkan secara terbatas (R, restricted)
”B” = Pemanfaatan memerlukan izin penggunaan bersyarat (C,
conditional)
”-” = pemanfaatan yang tidak diijinkan (not permitted)
”I” = Pemanfaatan diizinkan karena sifatnya sesuai dengan peruntukan
tanah yang direncanakan. Hal ini berarti tidak akan ada peninjauan
atau pembahasan atau tindakan lain dari pemerintah
kabupaten/kota terhadap pemanfaatan tersebut.
”T” = Pemanfaatan diizinkan secara terbatas Pembatasan dilakukan
melalui penentuan standar pembangunan minimum, pembatasan
pengoperasian, atau peraturan tambahan lainnya yang berlaku di
wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.

”B” = Pemanfaatan memerlukan izin penggunaan bersyarat Izin ini
sehubungan dengan usaha menanggulangi dampak pembangunan
di sekitarnya (menginternalisasi dampak); dapat berupa AMDAL,
RKL dan RPL.
”-” = Pemanfaatan yang tidak diijinkan Karena sifatnya tidak sesuai
dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat
menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan di
sekitarnya.
4) Perumusan pedoman pelaksanaan pembangunan kawasan perkotaan
 Arahan Kepadatan Bangunan, yang mengatur materi perbandingan luas lahan
yang tertutup bangunan dan bangunan-bangunan dalam tiap petak peruntukan
dibandingkan dengan luas petak peruntukan. Kedalaman materinya diatur
dengan mengarahkan kepadatan bangunan yang dirinci untuk setiap blok-blok
peruntukan kawasannya melalui nilai Koefisien dasar bangunan (KDB), mulai dari
nilai KDB tinggi, menengah, rendah hingga sangat rendah.
 Arahan Ketinggian Bangunan, yang mengatur materi rencana ketinggian
maksimum atau maksimum dan minimum bangunan, yang dirinci untuk setiap
blok peruntukan melalui nilai Koefisien Lantai Bangunan (KLB), mulai dari nilai
KLB sangat rendah, rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi.
 Arahan Perpetakan Bangunan, yang mengatur materi rencana luas petak-petak
peruntukan yang terdapat pada setiap blok peruntukan dalam kawasan
perkotaan yang diatur dengan kedalaman hingga perpetakan pada setiap
penggal jalan.
 Arahan Garis Sempadan, yang mengatur materi rencana berbagai garis
sempadan yang dirinci sampai dengan blok peruntukan untuk tiap penggal
jalan. Materi rencananya mengatur jarak antara as jalan dengan bangunan
maupun dengan pagar halaman, dan jaringan bangunan dengan batas persil.
 Rencana Penanganan Blok Peruntukan, yang mengatur materi rencana
penanganan blok peruntukan dan jaringan pergerakan serta utilitas yang akan
dilaksanakan dalam kawasan, baik kebutuhan akan konservasi, pengembangan
baru pemugaran atau penanganan khusus, dirinci untuk setiap blok peruntukan
dan penggal jalan.

 Rencana Penanganan Prasarana dan Sarana, yang mengatur materi rencana
penanganan prasarana dan sarana yang akan dilaksanakan dalam kawasan, baik
kebutuhan akan konservasi, pengembangan baru pemugaran atau penanganan
khusus, dirinci untuk setiap blok peruntukan dan penggal jalan.
5) Perumusan rencana investasi, yang antara lain merupakan :
 Rujukan bagi para pemangku kepentingan untuk menghitung kelyakaan investasi
dan pembiayaan suatu sutau penataan ataupun menghitung tolok ukur
keberhasilan investasi;
 Alat mobilisasi dana investasi masing-masing pemangku kepentingan dlaam
pengendalian pelaksanaan sesuai dengan kapasitas dan perannya dalam suatu
sistem wilayah yang disepakati bersama.
 Upaya percepatan penyediaan dan peningkatan kualitas pelayanan
parasarana/sarana dari suatu lingkungan atau kawasan.
6) Ketentuan pengendalian rencana disusun sebagai bgaian prose penyusunan RTBL
yang melibatkan masyarakat, baik secara langsung (individu) maupun secara tidak
langsung mellaui pihak yang dianggap dapat mewakili.
7) Pedoman pengendalian pelaksanaan yang dimaksudkan untuk mengarahkan
perwujudan pelaksanaan penataan bangunan dan lingkungan/kawasan yang
berdasarkan dokumen RTBL dan memandu pengelolaan kawasan agar dapat
berkualitas meningkat berkelanjutan.

1.2. Metode Survey dan Pengumpulan Data
Untuk mendukung tercapainya maksud dan tujuan serta manfaat bagi kegiatan
Penyusunan RTBL Kawasan Tambalsawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, maka
dibutuhkan data perencanaan. Dan berkaitan dengan kebutuhan data yang harus
dikumpulkan tersebut, maka terdapat 2 (dua) jenis data masing-masing :
a. Data Sekunder, yaitu data yang didapatkan dalam bentuk dokumen (baik berbentuk
buku terbitan maupun peta) yang berasal dari instansi/lembaga yang terkait dengan
pekerjaan ini.
b. Data Primer, yaitu data yang didapatkan dari hasil pengukuran/pengamatan langsung
di lapangan atau hasil dari penggalian nara sumber melalui interview.
Pelaksanaan survei pengumpulan data untuk mendapatkan kedua jenis data tersebut
dilakukan dengan menggunakan metode sebagai berikut :
1. Survei instansional
Survei ini dilakukan pada instansi terkait,. Cara memperoleh data sekunder adalah
dengan menyalin/mencatat dan memfoto copy data.
2. Survei Lapangan
Survei Lapangan dilakukan dengan cara wawancara dengan informan kunci (Pejabat,
Tokoh Masyarakat, Pelaku Ekonomi), observasi (pengamatan) lapangan, pemotretan,
perekaman serta plotting.
3. Survei Pengukuran
Survei ini dilakukan khususnya untuk mendapatkan peta dasar dan peta kondisi
eksisting kawasan perencanaan, bila dibutuhkan data lebih rinci pada suatu kawasan.
1.3. Metode Kegiatan Pengelompokan Data
Kegiatan pengelompokan data digunakan untuk mendapatkan gambaran kawasan
perencanaan, serta sebagai masukan bagi kegiatan analisa. Serangkaian metode
pengelompokan data yang digunakan dalam studi ini antara lain adalah sebagai berikut:
a. Seleksi Data / Informasi

Seleksi data / informasi adalah kegiatan untuk memilih data / informasi sesuai dengan
kebutuhan analisis. Seleksi data ini dilakukan baik untuk data sekunder yang didapat
dari survei instansional, ataupun terhadap data primer yang didapat dari hasil survei
lapangan dan pengukuran. Data-data sekunder diseleksi dengan cara memilah-milah
data/informasi cetakan yang didapat berdasarkan jenis dan klasifikasinya. Sementara
untuk data primer, sebelum dipilah dan dikelompokkan berdasarkan jenis dan
klasifikasinya, harus terlebih dahulu diinterpretasikan (diberikan pemaknaan) terhadap
data/informasi yang dikandung dari hasil wawancara, observasi lapangan, pemotretan,
perekaman, serta plotting.
b. Tabulasi
Setelah data-data / informasi tersebut diseleksi dan dikelompokan berdasarkan jenis
dan klasifikasinya, maka kemudian dilakukan tabulasi, yaitu dengan membuat tabel-
tabel yang didasarkan atas hasil seleksi data/informasi kuantitatif yang telah
dikelompokan.
c. Deskripsi
Deskripsi adalah kegiatan untuk menyajikan data/informasi yang telah diseleksi,
dikelompokan dan kemudian ditabulasi tersebut ke dalam uraian–uraian, tabel, grafik,
bagan dan gambar-gambar. Sehingga dengan proses deskripsi ini data dan informasi
yang diperoleh mampu memberikan gambaran berbagai hal menyangkut keadaan dan
kondisi yang dimiliki oleh kawasan perencanaan. Proses deskripsi dan pemaknaan ini
menjadi penting karena akan sangat berperan pada langkah awal proses kajian/analisis
sebagai informasi menyangkut pemahaman kondisi kawasan perencanaan.
1.4. Metode Analisa
Kegiatan analisis dilakukan untuk merumuskan berbagai potensi dan permasalahan
yang dimiliki, juga kecenderungan dan kebutuhan pengembangan yang harus dipenuhi, agar
rencana pengembangan kawasan yang disusun dapat menjawab berbagai permasalahan dan
kebutuhan pengembangan yang sesuai dengan kondisi kawasan perencanaan. Untuk itu
agar kegiatan analisis dapat dilakukan dengan baik maka terdapat 2 hal yang harus
diperhatikan, yaitu :
A. Metoda Penetapan/Deliniasi Blok Peruntukan

Blok peruntukan adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan
fisik yang nyata (seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara
tegangan (ekstra) tinggi, pantai, dan lain-lain), maupun yang belum nyata (rencana
jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana
kota).
Nomor blok peruntukan adalah nomor yang diberikan pada setiap blok peruntukan.
Blok peruntukan dibatasi oleh batasan fisik yang nyata maupun yang belum nyata. Batas
blok peruntukan yang nyata berupa batasan fisik yang dapat berupa:
- Jaringan jalan,
- Sungai,
- Selokan,
- Saluran irigasi,
- Saluran udara tegangan (ekstra) tinggi,
- Garis pantai, dll.
Batas blok peruntukan yang belum nyata dapat berupa:
- Rencana jaringan jalan,
- Rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota, dan
rencana sektoral lainnya.
Penomoran blok peruntukan :
Untuk memberikan kemudahan referensi (georeference), maka blok peruntukan perlu
diberi nomor blok. Untuk memudahkan penomoran blok dan mengintegrasikannya
dengan daerah administrasi, maka nomor blok peruntukan dapat didasarkan pada kode
pos (berdasarkan kelurahan/desa) diikuti dengan 3 digit nomor blok. Nomor blok dapat
ditambahkan huruf bila blok tersebut dipecah menjadi beberapa subblok.
Contoh nomor blok:
Blok 40132-001, ... Blok 40132-023; Blok 40132-024... , dst.
Catatan:
 Satu subblok dapat dipecah menjadi beberapa subblok.

 Untuk penomoran subblok dapat ditambahkan dengan huruf (opsional)
Contoh Penentuan Blok Peruntukan dengan Batasan Fisik
B. Metoda Analisa Pola Pemanfaatan Ruang
Secara umum pola pemanfaatan ruang suatu kawasan dibedakan menjadi tiga jenis
kawasan, yaitu :
1. Kawasan Lindung; yaitu kawasan yang fungsi utamanya melindungi kelestarian
sumber daya alam, sumber daya buatan serta nilai budaya dan sejarah bangsa dan
harus dilindungi dari setiap kegiatan budidaya atau kegiatan produksi lainnya yang
dapat mengurangi atau merusak fungsi lindungnya.
Berdasarkan fungsinya, maka Kawasan yang berfungsi Lindung dapat dibedakan
menjadi empat, yaitu : (i)kawasan yang memberikan perlindungan pada kawasan
bawahannya, misalnya kawasan hutan lindung, kawasan bergambut, dan kawasan
resapan air; (ii)kawasan perlindungan setempat, misalnya daerah sempadan pantai,
sempadan sungai, kawasan sekitar waduk/danau, dan kawasan sekitar mata air;
(iii)kawasan suaka alam dan cagar budaya, misalnya kawasan suaka alam pantai
berhutan bakau, dan kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya; (iv)kawasan
rawan bencana.
2. Kawasan Budidaya; yaitu kawasan yang kondisi fisik dan sumber daya alamnya
dapat dan perlu dimanfaatkan untuk kepentingan produksi guna memenuhi
kebutuhan manusia dan pembangunan.

Kawasan Budidaya berdasarkan fungsinya dapat dibedakan menjadi : (i) kawasan
pertanian; (ii) kawasan pertambangan; (iii) kawasan industri; (iv) kawasan pariwisata;
(v) kawasan permukiman.
3. Kawasan Penyangga; yaitu kawasan yang terletak diantara kedua jenis kawasan
yang disebutkan terdahulu dan berfungsi sebagai penyangga agar pengembangan
kawasan budidaya tidak memasuki kawasan lindung. Pada kawasan ini, kegiatan
budidaya secara terbatas masih diperkenankan.
Berdasarkan fungsinya, Kawasan Penyangga dapat difungsikan sebagai (i) kawasan
hutan produksi terbatas; (ii) kawasan hutan produksi tetap; (iii) kawasan hutan
produksi konversi.
C. Metoda Analisa Keterhubungan Antar Ruang Kawasan
Analisis ini memberi gambaran mengenai struktur eksisting tata ruang di kawasan
perencanaan, yang terkait dengan pola penyebaran pusat-pusat kegiatan sosial
ekonomi, sarana dan prasarana kawasan perencanaan, serta tingkat jangkauan
masyarakat terhadap pelayanan fasilitas yang ada, yang akan menjadi dasar
pertimbangan bagi upaya penyusunan rencana struktur ruang yang diinginkan. Analisis
ini dibagi tiga analisis utama, yaitu :
1. Analisis hubungan fungsional kawasan perencanaan dengan kawasan lain di
sekitarnya, terutama yang terkait dengan kegiatan perekonomian.
2. Analisis pusat-pusat pelayanan dalam kawasan perencanaan yang direncanakan
terkait dengan pusat-pusat kegiatan dalam kawasan permukiman yang tercakup.
3. Analisis jaringan transportasi dan jenis prasarana lain yang terdapat dalam kawasan
perencanaan.
Tata ruang adalah wujud struktur pemanfaatan ruang yang menggambarkan susunan
lokasi pusat-pusat pengembangan (pusat kegiatan usaha penghasil jasa) dan ikatan
fungsi antar pusat-pusat pengembangan tersebut, pada suatu kawasan tertentu dan
kurun waktu tertentu. Didalamnya terkait pengertian-pengertian pusat-pusat, jangkauan
kawasan pengaruh (kawasan pengembangan), ikatan-ikatan antar pusat (pola
transportasi).

Untuk menyusun struktur tata ruang, perlu dilakukan tahapan superimpose/analisis
antara struktur pusat-pusat yang telah ditentukan (dihitung) dengan alokasi
penggunaan lahan. Maka dalam penyusunan standar manual struktur tata ruang akan
terkait pengertian pusat kawasan, struktur transportasi dan kawasan yang dilayani oleh
pusat tersebut.
Unit kawasan perencanaan dapat berupa satu SKP (kecamatan) atau sebagian dari satu
atau beberapa SKP yang luasnya berkisar antara 10.000 Ha – 20.000 Ha. Bagian ini
berkaitan dengan bentuk dasar/struktur kota dan pengaruhnya terhadap tata ruang dan
pemanfaatan ruang di kota. Bagian ini antara lain terdiri dari :
1. Analisis Fungsi dan Peran Kota
Analisis ini dilakukan untuk mengetahui fungsi dan peran kota Kecamatan. Secara
umum, setiap kota berperan sebagai pusat pelayanan bagi daerah belakangnya
(hinterland). Beberapa fungsi kota antara lain sebagai pusat pemerintahan,
perdagangan, jasa dan lain sebagainya. Dengan mengetahui fungsi dan peran kota,
dapat dilakukan perencanaan yang diarahkan untuk menunjang dan
mengembangkan fungsi dan peran tersebut sehingga memacu pertumbuhan kota
serta meningkatkan kinerja pelayanan kota bagi penduduknya.
Hal ini sangat penting mengingat kemampuan perkembangan suatu kota sangat
terkait dengan perkembangan fungsi dan peran kota tersebut. Analisis ini ini
dilakukan secara deskriptif berdasarkan data aktivitas kota dan jangkauan
pelayanannya.

2. Analisis Struktur Kota/permukiman
Analisis ini bertujuan untuk mengetahui bentuk dan struktur kota/permukiman
kawasan perencanaan. Yang dimaksud dengan bentuk kota/permukiman pada
bagian ini biasanya terbentuk dari jaringan transportasi (jalan) utama. Secara umum,
struktur kota yang ada antara lain berpola grid, konsentris, ring dan radial. Dalam
kenyataannya, struktur kota/permukiman dibentuk oleh lebih satu pola. Dalam
perkembangan kota/permukiman, struktur dasar akan berkembang dan cenderung
mengalami perubahan. Perubahan ini biasanya sangat ditentukan oleh dinamika
penduduk dan beberapa factor lainnya antara lain ketersediaan lahan dan kebijakan
tata ruang.
Hasil analisis ini akan mengarah pada kajian kecenderungan perubahan fisik kota
serta arahan perencanaan untuk mengantisipasi perubahan tersebut. Dalam
melakukan analisis, digunakan bantuan beberapa teori pertumbuhan struktur kota
antara lain teori konsentris, teori sektoral dan teori multi nuclei.
3. Analisis Pola Penyebaran Aktivitas Kota
Tujuan analisis ini untuk mengetahui karakteristik aktivitas di kawasan perencanaan
meliputi jenis, sebaran, serta skala pelayanan (local atau regional) aktivitas yang
meliputi aktivitas ekonomi dan non ekonomi. Analisis ini juga diarahkan untuk
menentukan kecenderungan perkembangan kawasan serta penentuan pusat dan
sub pusat pelayanannya. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan data eksisting
dan potensi aktivitas yang akan dikembangkan. Sebagai pendukung digunakan
beberapa metode antara lain metode Indeks Konsentrasi dan Distribution Quotient.
Tujuan kedua metode ini hampir sama yaitu memberikan gambaran mengenai
bagaiman sebaran aktivitas dalam suatu kawasan serta apakah aktivitas tersebut
terkonsentrasi atau menyebar.
a. Indeks Konsentrasi
Mengukur apakah suatu aktivitas terkonsentrasi pada suatu kawasan atau
terdistribusi merata pada seluruh atau beberapa kawasan.

b. Distribution Quotient
Digunakan untuk mengukur derajat konsentrasi suatu aktivitas pada suatu
kawasan.
Keterangan :
X= Persentasi luas kawasan
Y= Persentasi jumlah aktivitas yang berada dalam suatu kawasan
Makin tinggi nilai DQ, makin terkonsentrasi aktivitas di suatu kawasan. Hasil
analisis ini akan menjadi masukan bagi analisis penentuan pusat dan sub pusat
pelayanan.
4. Analisis Kecenderungan Perkembangan Kawasan
Diarahkan untuk mengidentifikasi arahan perkembangan kawasan secara fisik yang
biasanya ditandai dengan perluasan kawasan. Bagian yang mengalami perluasan ini
biasanya merupakan bagian yang mengalami pertumbuhan pesat karena berbagai
sebab. Dengan mengetahui arah perkembangan fisik dengan membuat perencanaan
yang tanggap sehingga tidak terjadi tumpang tindih pemanfaatan ruang di masa
yang akan dating. Data yang dibutuhkan antara lain data tata guna lahan eksisting
(peta), data distribusi penduduk dan lainnya.
5. Analisis Pusat dan Sub Pusat Pelayanan
Dilakukan untuk menganalisis pusat dan sub pusat pelayanan yang sudajh ada di
kawasan kota Kecamatan serta mengevaluasi jangkauan pelayanan. Analisis ini
memungkinkan dimunculkannya pusat dan sub pusat baru yang diakibatkan oleh
perkembangan kota.
a. Untuk mengetahui jangkauan pelayanan pusat dan sub pusat pelayanan yang
sudah ada digunakan medel interaksi keruangan berdasarkan Teori Gravitasi.

Keterangan :
I = Interaksi antar ruang
P1 = Jumlah penduduk 1
P2 = Jumlah penduduk 2
J = Jarak
b. Menentukan pusat dan sub pusat pelayanan secara hierarkis digunakan model
Skalogram dengan sistem pembobotan. Metode ini menggunakan asumsi bahwa
makin tinggi hierarki suatu kawasan makin lengkap sarana dan prasarana yang
dimiliki untuk melayani lokasi sekitarnya. Data yang dibutuhkan antara lain data
jumlah sarana dan prasarana yang ada dalam setiap lokasi yang akan diukur.
Selanjutnya metode pendekatan yang dapat digunakan dalam melakukan
analisis struktur tata ruang antara lain adalah :
1). Analisis Aksesbilitas
Analisis aksesbilitas ini digunakan untuk mengukur tingkat kemudahan
pencapaian dari pusat-pusat pemukiman ke pusat-pusat pelayanan.
Variabel-variabel yang digunakan adalah: jarak/waktu tempuh, frekuensi
kendaraan umum, dan ada tidaknya jalan penghubung.
a) Nilai aksesbilitas:
A = F K T
d
Dimana :
A = nilai aksesbilitas
F = fungsi jalan (arteri, kolektor, lokal)
K = konstruksi jalan (aspal, perkerasan tanah)
T = kondisi jalan (baik, sedang, buruk).
D = jarak
Nilai-nilai F, K,dan T diberi bobot.

b) Indeks Aksesbilitas :
A = E J
( dij)b
Dimana:
EJ = ukuran aktivitas (antara lain: jumlah penduduk usia kerja,
pedagang, dan sebagainya)
dij = jarak tempuh (waktu/jarak)
b = parameter
Perhitungan parameter b dengan menggunakan grafik regresi linier
yang diperoleh berdasarkan rumus :
K = T ij
P ij
Dimana :
T = nilai individu trip
P = jumlah penduduk seluruh daerah
T ij = total trip hipotetis
Pij = jumlah penduduk di daerah I dan j
2). Analisis Tingkat Perkembangan Kawasan
Analisis ini dipakai untuk mengetahui tingkat perkembangan tiap kawasan
sehingga dapat diketahui kawasan mana yang maju dan terbelakang.
Informasi ini memberikan dasar dalam mengarahkan program-program
pembangunan.
Variabel data yang digunakan adalah :
a) Data Fisik : kelengkapan fasilitas, dan kondisi rumah
b) Data Sosial : kelembagaan, tingkat buta huruf, perkembangan desa,
kurang kalori protein (KKP) dan penyediaan air bersih.

c) Data Ekonomi : pendapatan perkapita, pemilikian ternak, dan produksi
padi.
Alternatif model yang digunakan adalah model pembobotan.
Rumusnya :
Bi = Pi x 1000
P
Dimana :
Bi = bobot perkembangan kawasan
Pi = jumlah aktifitas i
P = jumlah penduduk
3). Analisis Sistem Hubungan (Linkage)
Digunakan untuk mengamati hubungan saling ketergantungan antara satu
pusat pemukiman dan pusat pemukiman lainnya dan antara pusat
pemukiman dengan pusat-pusat pelayanan sosial ekonomi.
Informasi yang muncul dari analisis ini adalah organisasi spasial dari
pemukiman-pemukiman penduduk. Intensitas hubungan dari pusat-pusat
pemukiman ke pusat pemasaran, pendidikan lanjutan atas, pelayanan
kesehatan, dapat menunjukkan pola tata ruang berdasarkan hubungan
fungsional yang terjalin.
4). Analisis Kependudukan
Analisis ini diarahkan untuk memperkirakan distribusi penduduk, dalam
rangka penyediaan kebutuhan fasilitas sosial ekonomi, disamping untuk
mengetahui perubahan-perubahan pada struktur penduduk, seperti tingkat
pertumbuhan angkatan kerja, tingkat perubahan berdasarkan mutasi
(kelahiran, kematian, kedatangan, dan perpindahan) dan sebagainya.
a) Metoda Proyeksi Penduduk
Adapun model analisa yang digunakan untuk memproyeksi atau
memprediksi penduduk kawasan perencanaan sampai akhir tahun
antara lain :

 Model Bunga Berganda
Metode ini menggunakan patokan pertumbuhan rata-rata pada kurun
waktu 5 – 10 tahun. Pertumbuhan penduduk diproyeksikan dengan
menggunakan dasar bunga berganda (bunga majemuk) dengan angka
pertumbuhan yang sama setiap tahun.
Rumus :
Pn = Pa (1 + r)n
Dimana :
Pn = jumlah penduduk tahun n
Pa = jumlah penduduk tahun awal
N = jumlah tahun perencanaan
r = tingkat prosentase pertumbuhan penduduk
 Model Regresi Linier
Analisis ini didasarkan pada data pola pertumbuhan penduduk pada 5 –
10 tahun yang lalu yang didekati dengan salah satu pola regresi, yaitu
linier, logaritma, eksponensial, dan regresi berpangkat.
Rumus :
Pn = Po + F (x); F(x) = a(n)  Pn = Po + a(n)
Dimana:
Pn = jumlah penduduk tahun yang akan datang (n),
F(x) = pertambahan penduduk selama tahun n
a = koefisien/rata-rata persentasi pertambahan
Pt+x = a + b(x)
Dimana:
Pt+x = jumlah penduduk pada tahun t+x
a,b = konstanta

x = jumlah selang tahun dari tahun dasar t
n = sampel pengamatan
a = P. X2
- P. PX
N X2
– (X)2
b = NPX - X . P
NX2
– (X)2
b) Penentuan Nilai Perbandingan Jumlah Penduduk Perkotaan
dengan Jumlah Penduduk Keseluruhan
Perbandingan ini bertujuan memperoleh nilai sebagai pedoman dalam
menentukan distribusi jumlah penduduk di perkotaan atau pusat
pengembangan dan kawasan pengaruhnya(hinterland).
Rumus :
P1
P1 + h1
Dimana :
P1 = Jumlah penduduk perkotaan (Urban)
h1 = Jumlah penduduk hinterland
 Data yang diperlukan:
Untuk menentukan nilai perbandingan termasuk, diperlukan data
jumlah penduduk di suatu kawasan yang dirinci menurut jumlah
penduduk perkotaan (urban) dan jumlah penduduk kawasan
belakang (hinterlandnya).
 Cara Perhitungan:
Nilai perbandingan jumlah penduduk perkotaan dengan jumlah
penduduk keseluruhan untuk Rencana Tata Bangunan d ditentukan
dengan menghitung rata-rata aritmatik jumlah penduduk perkotaan
dan jumlah penduduk keseluruhan (angka relatif) pada :
-Kawasan yang bersangkutan (direncanakan) dan

-Kawasaan-kawasan yang berdekatan atau berbatasan langsung
(sebelah utara, timur, selatan dan barat), perkecualian :
Apabila salah satu kawasan yang berdekatan memiliki pusat
(Ibukota) yang merangkap sebagai pusat (Ibukota Kabupaten)
dan atau daerah yang berdekatan memiliki status Kota
Administrasi atau Kotamadya, maka kawasan tersebut tidak
diperhitungkan.
Untuk kawasan yang memiliki bentuk geografis sebagai gugus
kepulauan, cukup dilihat data kawasan yang bersangkutan.
Akan tetapi dalam hal data tidak tersedia, bisa dilakukan dengan
pendekatan yaitu “meminjam” nilai perbandingan hasil penghitungan
untuk RTBL (angka RTBL).
c) Analisa Daya Tampung Penduduk
Analisa daya tampung kawasan adalah analisa untuk melihat
kemampuan suatu kawasan/ kawasan dalam menampung kehidupan
manusia dan segala kegiatan yang berkaitan dengan usaha pemenuhan
kebutuhan hidupnya hingga mencapai tingkat kehidupan yang layak
dengan tetap memperhatikan keserasian dan kelestarian kondisi
lingkungan.
Hasil analisa daya tampung diharapkan akan bisa menjadi salah satu
bahan pertimbangan (pedoman) untuk menentukan strategi dan
kebijakan kependudukan dimasa mendatang. Oleh karena itu analisa
daya tampung kawasan menjadi salah satu bagian yang penting di
dalam perencanaan tata ruang. Maksud dan tujuan dilakukannya analisa
daya tampung kawasan adalah :
Memberikan gambaran mengenai kemampuan suatu kawasan dalam
mendukung kehidupan yang layak bagi penduduk yang berada
dalam kawasan tersebut.
Memberikan bahan pertimbangan (pedoman) untuk penentuan
strategi/kebijakan kependudukan.
Beberapa asumsi yang mendasari proses analisa ini adalah:

Kegiatan usaha (mata pencaharian) penduduk secara garis besar
dibedakan menjadi dua kelompok sesuai dengan tempat
kedudukan penduduk yang bersangkutan, yaitu :
- Penduduk yang bertempat kedudukan didaerah belakang
(hinterland) dianggap seluruhnya bermata pencaharian di
sektor pertanian (Agriculture Oriented).
- Penduduk yang bertempat kedudukan di pusat-pusat
pengembangan dianggap bermatapencaharian di sektor non
pertanian (Non Agriculture Oriented).
Kabupaten dianggap sebagai unit kawasan terbesar yang memenuhi
homogenitas karakteristik sosial dan ekonomi. Perbandingan jumlah
penduduk yang bertempat kedudukan di pusat pengembangan dan
di daerah hinterland dianggap mencerminkan struktur sosial dan
struktur ekonomi kawasan yang bersangkutan.
Bagi penduduk yang bertempat kedudukan di daerah hinterland
dianggap keseluruhannya bermatapencaharian di sektor pertanian
yang bertempat kedudukan di pusat pengembangan dianggap
keseluruhannya bermata pencaharian di sektor non pertanian.
Untuk mencapai taraf hidup yang layak, masing-masing kelompok
penduduk tersebut memerlukan luasan lahan tertentu.
Data/informasi yang diperlukan dalam proses analisa daya tampung,
yaitu :
- Luas kawasan secara planimetris
- Nilai perbandingan jumlah penduduk pusat pengembangan
dengan daerah hinterland
- Standar kebutuhan lahan bagi masing-masing penduduk untuk
mencapai taraf hidup yang layak, dibedakan antara penduduk
di pusat pengembangan dan penduduk di hinterland. Secara
umum untuk perkotaan = 0,01 per-kapita dan untuk daerah
belakang (hinterland) = 0,3 Ha per-kapita.
Rumus :

L = P x Dt x Sk1 + h x Dt x Sk2
p+h p+h
Dimana :
L = Luas kawasan (planimetris)
P = Jumlah penduduk yang bertempat kedudukan di pusat
pengembangan (WPP)
Sk1 = Standar kebutuhan lahan perkapita untuk penduduk
pusat pengembangan (0,01 Ha per-kapita)
Sk2 = Standar Kebutuhan lahan perkapita untuk penduduk
daerah hinterland (0,3 Ha per-kapita)
Dt = Daya tampung kawasan
Dari perhitungan dengan rumus tersebut akan di peroleh hasil
(output) berupa:
- Daya tampung pusat WPP
- Daya tampung SKP (keseluruhan)
Selanjutnya apabila luas masing-masing SKP diketahui (hasil
perhitungan diatas peta), maka dengan menggunakan rumus
dibawah ini :
LSKP = Pi x Dt x Ski + hi x Dt x Sk2
Pi + hi Pi + hi
Dimana :
LSKP = Luas SKP
Pi dan hi = Seperti dalam perhitungan
Pi + hi Pi + hI terdahulu
Sk1 dan Sk 2 = Seperti dalam perhitungan terdahulu
Hasil (output) yang akan diperoleh adalah :
- Daya tampung masing-masing pusat SKP
- Daya tampung hinterland masing-masing SKP
d) Perhitungan Daya Tampung Optimum Kawasan
 Perbandingan Kawasan Terbangun dan Tidak Terbangun

 Asumsi perbandingan kawasan terbangun dan tidak terbangun.
Kondisi ideal perbandingan adalah 60 : 40.
 Daya tampung otimum = %kawasan terbangun x luas lahan
 Rata-rata Luas Kapling
 Asumsi perbandingan luas kapling = 1 : 3 : 6 = 10
= 600 : 300 : 100
 Luas Kapling = 2100/10
= 210 m²/KK
 Asumsi 1 KK = 5 jiwa
= 210/5
= 42 m²/jiwa
 Jumlah Penduduk Optimum
 Jumlah Penduduk Optimum = Daya tampung
optimum/rata-rata luas kapling
 Proyeksi penduduk tahun n = P x a n
e) Analisis Distribusi Penduduk
Analisis ini dilakukan untuk melihat tingkat kepadatan penduduk serta
pola penyebarannya agar dapat diketahui indikasi pendapatan bagi
kepentingan perencanaan. Yang dimaksud dengan kepadatan penduduk
adalah perbandingan jumlah penduduk dan luas kawasan. Angka
distribusi dan peta penyebaran pendduduk akan memberikan gambaran
kecenderungan perkembangan fisik kota. Hasil analisis ini juga menjadi
masukan bagi penentuan pusat dan sub pusat pelayanan serta
perencanaan sarana prasarana serta jaringan kota. Data yang
dibutuhkan adalah data jumlah penduduk dan luas kawasan.
f) Analisis Migrasi
Merupakan analisis yang dilakukan terhadap perubahan jumlah
penduduk yang diakibatkan oleh masuk keluarnya penduduk ke
kawasan kota. Analisis ini penting dilakukan mengingat kelemahan
metode bunga berganda yang digunakan untuk menghitung proyeksi
penduduk.

Analisis ini dilakukan secara deskriptif berdasarkan data yang ada
sehingga diketahui kontribusi arus migrasi, khususnya yang bersifat
permanen terhadap perencanaan kota. Hasil analisis ini melengkapi hasil
analisis pertumbuhan penduduk.
5) Analisa Sarana Pendukung
Dalam penentuan lokasi fasilitas umum digunakan asumsi bahwa penentuan
lokasi fasilitas terkait pada berbagai pertimbangan, yaitu pertimbangan
utama (mayor) dan pertimbangan pelengkap (minor). Sebelumnya perlu
dibuat suatu pembagian unit terkecil (lingkungan) pada kawasan
perencanaan. Yaitu dengan membagi kawasan perencanaan menjadi unit-
unit yang lebih kecil. Adapun batas-batas penentuan unit lingkungan
tersebut dapat digunakan batas-batas penentuan unit fisik (jalan, sungai).
Standar perencanaan sarana pendukung dapat dipakai standar perencanaan
fasilitas permukiman dari Dirjend. Cipta Karya (kini Dirjend. Kimtar) yang
berlaku pada umumnya, dengan beberapa penyesuaian dengan kondisi
dasar kawasan perencanaan seperti terlihat pada Tabel Standar Fasilitas.

Standar Fasilitas Permukiman
JENIS FASILITAS
SARANA
MINIMUM
PENDUDUK
LUAS
LAHAN
(m²)
KRITERIA STANDAR
TINGKAT
RENCANA
KET
PENDIDIKAN
a. Taman Kanak-
Kanak
700 1200 - Lokasi sebaiknya
ditengah-tengah
kelompok keluarga.
35 –40
murid/ruang
kelas
Jumlah dan jenis
sekolah
Lokasi (simbol)
Jumlah ruang
kelas
Daya tampung
3 kelas
b. Sekolah Dasar 6400 1500 - Lahan ditengah-tengah
keluarga.
- Radius pencapaian dari
daerah yang dilayani
maksimum 1000 meter.
30
murid/ruang
kelas
- 6 kelas (pagi
sore)
c. SLTP 28000 10000 - Lokasi digabungkan
atau dikelompokkan
dengan taman dan
lapangan olahraga.
30
murid/ruang
kelas
- 7 kelas (pagi
sore)
d. SLTA/ SMU 42000 20000 - Lokasi digabungkan
atau dikelompokkan
dengan taman dan
lapangan olahraga.
30
murid/ruang
kelas
- 14 kelas
(pagi sore)
KESEHATAN
a. Balai Pengobatan 3000 300 - Lokasi terletak
ditengah-tengah
keluarga
- Radius pencapaian
maksimal 1500 meter
- - Jumlah dan
jenis
- Lokasi (dot)
b. Puskesmas/
Pembt
6000 500 - Lokasi terletak
ditengah-tengah
keluarga
- Radius pencapaian
maksimal 1500 meter
- -
c. BKIA/RS Bersalin 10000 1600 - Lokasi terletak
ditengah-tengah
keluarga
- Radius pencapaian
maksimal 2000 meter
- - -
d. Puskes-mas 30000 650 - Lokasi sebaiknya di
pusat lingkungan dekat
dengan pelayanan
pemerintahan/sosial.
- Radius pencapaian
maksimal 3000 meter
- - -
e. Rumah Sakit 240000 86400 - Lokasi dipilih daerah
yang cukup tenang.
- Radius yang merata
dengan daerah yang
dilayani.
- - -
f. Apotek 10000 350 - Lokasi sebaiknya
tersebar diantara
kelompok keluarga.
- Radius pencapaian

JENIS FASILITAS
SARANA
MINIMUM
PENDUDUK
LUAS
LAHAN
(m²)
KRITERIA STANDAR
TINGKAT
RENCANA
KET
maksimal 1500 meter
g. Tempat Praktek
Dokter
5000 Dapat
bersatu
dengan
rumah
tinggal
- - - -
PERIBADATAN
a. Gereja
Lingkungan
2500 300 - Sarana ini tergantung
dari kondisi setempat
- Jumlah dan jenis
Lokasi (dot)
-
b. Langgar 2500 300 - Sarana ini tergantung
dari kondisi setempat
- Jumlah dan jenis
Lokasi (dot)
-
PERDAGANGAN
a Warung/ Kios 250 - - Lokasi terletak di pusat
lingkungan yang
mudah dicapai.
- Radius pencapaian
maksimal 500 meter
- Jumlah dan jenis
Lokasi (dot)
-
b. Pertokoan 2500 1200 - Lokasi terletak di pusat
lingkungan.
- - -
c. Pusat
Perdagangan.
Lingkungan. (Toko
& pasar)
30000 13500 - Lokasi ada jalan utama
lingkungan dan
mengelompok dengan
pusat lingkungan.
- - -
d. Pusat
Perdagangan
Niaga
120000 36000 - Di pusat-pusat
kecamatan dekat
dengan terminal
kecamatan.
- - -
REKREASI & OLAH RAGA
1. Tempat bermain
(anak-anak)
250 250 - Tergantung dari tata
kehidupan dan struktur
penduduk sehingga di
dalam memilih jenis
sarana ini perlu adanya
penyesuaian dengan
situasi dan kondisi
setempat.
- Jumlah dan jenis
Lokasi (dot)
-
2. Tempat bermain
(voli, bulu tangkis
& daerah terbuka)
2500 1250 - - - -
c. Lapangan OR
(sepak-bola)
30000 9000 - - - -
d. Bioskop 30000 2000 - - - -
e. Gedung Serba
Guna
30000 1000 - - - -
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN UMUM
a. Pos Hansip dan
Balai Pertemuan
2500 3000 - - - -
b. Kantor Kelurahan
/ Lingkungan
30000 500 - - - -

JENIS FASILITAS
SARANA
MINIMUM
PENDUDUK
LUAS
LAHAN
(m²)
KRITERIA STANDAR
TINGKAT
RENCANA
KET
3. Kantor Pos/ Polisi 30000
120000
100
300
- - - -
d. Kantor Pos
Pembantu/
Cabang
30000
120000
100
500
- - - -
e. Pos Pemadam
Kebakaran
30000
120000
200
300
- - - -
f. Parkir
Umum+MCK
2500
30000
120000
100
1000
4000
- - - -
g. Kantor Kecamatan 120000 1000 - - - -
h. Kantor Telepon 120000
480000
300
1000
- - - -
i. Gardu Listrik 120000 150 - - - -
UTILITAS
a. Air Bersih - - - - Kapasitas
Sumber air
bersih
-
b. Listrik - - - - Kapasitas
Sumber Tenaga
Listrik
-
c. Persampahan - - - - - -
d. Telepon/
telekomunikasi
- - - - - -
e. Jaringan jalan dan
transportasi
- - - - Jumlah dan jenis
sarana angkutan
Jaringan/fungsi/k
elas jalan
-
g. Terminal - - - - Kondisi
Rute jaringan
angkutan
Lokasi (simbol)
-
Sumber : Standar Dirjend. Cipta Karya
6) Analisa Prasarana Kota
Utilitas kota merupakan bagian yang sangat penting dalam perencanaan
kota. Jaringan utilitas terdiri dari air bersih, listrik telepon, air limbah, drainasi
dan persampahan. Jaringan ini sangat mendukung perkembangan dan
pertumbuhan kota khususnya dalam lingkungan kota yang baik dan nyaman
bagi kesejahteraan penduduk kota. Analisis pada bagian ini terbagi atas 2
(dua) bagian antara lain :

a. Analisis Jaringan Utilitas Kota
Merupakan analisis terhadap jaringan eksisting untuk mengetahui
jangkauan pelayanan serta mengidentifikasi potensi dan permasalahan
menyangkut jaringan utilitas di kawasan perkotaan.
b. Analisis Kebutuhan
Analisis ini dilakukan dengan melakukan proyeksi kebutuhan utilitas
berdasarkan data proyeksi penduduk serta arahan perkembangan fisik
kota. Bagian ini juga meliputi perencanaan jaringan. Perencanaan
dilakukan berdasarkan data dan dihitung menggunakan standarisasi
yang dimodifikasi sesuai dengan karakteristik kawasan perencanaan.
Dalam kaitan dengan analisis tersebut, beberapa hal yang harus
diketahui dalam perencanaan utilitas perkotaan antara lain.
 Jaringan Air Bersih
Berdasarkan sumbernya, air bersih di perkotaan terbagi atas 2 (dua),
yaitu air yang bersumber dari jaringan pipa PDAM dan air tanah.
Pada bagian ini perencanaan lebih diarahkan pada perencanaan
lebih diarahkan pada perencanaan jaringan perpipaan dan PDAM.
Dalam perencanaannya, biasanya jaringan yang ada mengikuti
jaringan jalan. Standar kebutuhan air bersih di Indonesia berkisar
antara 150 liter/orang/hari.
 Sambungan rumah = 150 liter/orang/hari
 Sambungan umum = 30 liter/orang/hari
 Kebutuhan non domestik = 5% dari total
kebutuhan domestik
 Kehilangan air = 15% dari distribusi

 Jaringan Telepon
Standar pengadaan jaringan telepon adalah 14 SST untuk 100 orang
V
----- x R = t SST
100
Keterangan :
V = Target pelayanan
R = Jumlah penduduk
T = Kebutuhan sambungan secara total
Kebutuhan telepon umum kartu= 1% x kebutuhan sambungan
total
Kebutuhan telepon umum koin = 2% x kebutuhan sambungan
total
 Jaringan Listik
Standar kebutuhan adalah 1,90 KVA/orang
 Jaringan Persampahan
Standar yang digunakan :
Sampah Rumah Tangga = 1,25 liter/orang/hari
Sampah lainnya = 5% sampah rumah tangga
Dalam perencanaan jaringan sampah, perlu diperhatikan adanya
TPS (Tempat Pembuangan Sementara) dan TPA (Tempat
Pembuangan Akhir). Selain itu diperlukan adanya manajemen
pengangkutan sampah yang bertujuan memindahkan sampah dari
tempat asalnya sampai TPA.
 Jaringan Drainase
Merupakan jaringan yang dibuat terintegrasi dengan jaringan jalan.
Jaringan ini dibuat untuk menampung limpahan air hujan sehingga
mencegah terjadinya genangan yang mengakibatkan kerusakan
badan jalan. Penempatan jaringan drainase umumnya disesuaikan
dengan jaringan jalan dan mempertimbangkan sempadan jalan.

 Jaringan Air Limbah
Yang dimaksud dengan jaringan air limbah adalah jaringan yang
direncanakan untuk membuang limbah cair baik yang berasal dari
rumah tangga maupun aktifitas lainnya. Jaringan ini termasuk
pembuangan limbah pabrik karena sudah memiliki system
pembuangan sendiri.
Kriteria yang dapat digunakan untuk memperkirakan debit air
limbah yang harus ditangani adalah sebagai berikut :
 Jumlah air limbah rumah tangga (domestik) = 80% dari
pemakaian air limbah rumah tangga (domestik)
 Jumlah air limbah non rumah tangga (non domestik) = 80%
dari pemakaian air bersih non rumah tangga (non-domestik).
2. Keluaran/Pelaporan
2.1. Indokator Keluaran
Tersusunnya Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) pada Kawasan
Tambalsawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan Pedoman Penyusunan
RTBL yang terdapat pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 06/PRT/M/2007, yang
dapat digunakan sebagai panduan dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan
lingkungan di kawasan tersebut.
2.2. Keluaran
Keluaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah bahwa Konsultan memberikan
 Laporan Pendahuluan : 3 (tiga) eksemplar dalam format A4,
 Laporan Antara : 3 (tiga) eksemplar dalam format A3,
 Laporan Draft Akhir : 5 (lima) eksemplar dalam format A3,
 Laporan Akhir : 5 (lima) eksemplar dalam format A3,
 Gambar Perspektif/
Ilustrasi (3D) : 5 (lima) eksemplar dalam format A3,

 Rancangan Peraturan : 5 (lima) set, dan
Bupati/Walikota
 Harddisk Eksternal : 1 (lima) Buah.
Adapun isi materi laporan tersebut diatas memuat hal-hal dibawah ini:
1) Laporan Pendahuluan, memuat :
a. Pemahaman dan tanggapan terhadap Kerangka Acuan Kerja;
b. Rencana pencapaian sasaran, mencakup jadwal kerja, target/sasaran dan alokasi
tenaga ahli;
c. Metodologi pekerjaan penyusunan RTBL termasuk kajian kepustakaan (studi
literatur), kajian peraturan daerah setempat terkait dengan penyusunan RTBL dan
kajian teoritis serta kajian terhadap studi kasus sejenis;
d. Rencana survey, mencakup metode pengumpulan data, metode pengolahan data,
metode analisis data, jadwal survey, identifikasi lokasi survey, target data, identifikasi
instansi pemilik data dan pembuatan kuesioner
e. Rencana Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD), termasuk FGD-I dan FGD-II,
mencakup metode pelaksanaan, materi, target, jadwal pelaksanaan, daftar
undangan dan lokasi kegiatan; dan
f. Gambaran umum kawasan perencanaan, mencakup profil kawasan, studi area
deliniasi studi, identifikasi potensi kawasan, identifikasi permasalahan kawasan,
identifikasi instansi pemerintah daerah, keberadaan perusahaan swasta serta
komunitas masyarakat lokal yang kemungkinan akan terlibat dalam proses
penyusunan RTBL.
Diserahkan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh ) hari kalender sejak SPMK dikeluarkan.
2) Laporan Antara, memuat:
a. Gambaran umum kawasan perencanaan, berdasarkan data yang didapat dari hasil
survey dan FGD;
b. Tinjauan kebijakan program pembangunan yang terdapat pada kawasan
perencanaan, seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Poldas, Renstrada, dsb.
c. Analisis terhadap seluruh potensi dan masalah terhadap elemen perancangan RTBL,
meliputi: analisis perkembangan sosial kependudukan, prospek pertumbuhan
ekonomi, daya dukung fisik dan lingkungan (Daya Dukung Lahan. Kesesuaian Lahan,

Intensitas Bangunan ) aspek legal konsolidasi lahan perencanaan, daya dukung
prasarana dan fasilitas lingkungan, kajian aspek signifikansi historis kawasan.
Analisis untuk menentukan prioritas program pembangunan dilakukan terhadap
masing-masing elemen rancang RTBL dengan menggunakan metode SWOT.
d. Materi rancangan Bab I pada Sistematika Dokumen RTBL, yaitu: Program
Bangunan dan Lingkungan;
e. Materi rancangan Bab II pada Sistematika Dokumen RTBL, yaitu: Rencana Umum
dan Panduan Rancangan;
f. Draft Sistematika Peraturan Bupati/Walikota tentang Penetapan RTBL pada Kawasan
Studi.
Diserahkan selambat-lambatnya 75 (tujuh puluh hari) kalender sejak Laporan
Pendahuluan diserah terimakan dan disetujui oleh Tim Teknis/Penilai.
3) Laporan Draft Akhir, memuat hal-hal sebagai berikut:
a. Seluruh materi dalam sistematika dokumen RTBL sesuai dengan ketentuan pada
Peraturan Menteri PU No. 6 tahun 2007 tentang Pedoman Rencana Tata Bangunan
dan Lingkungan (RTBL), yaitu:
 Program Bangunan dan Lingkungan;
 Rencana Umum dan Panduan Rancangan;
 Rencana Investasi;
 Ketentuan Pengendalian Rencana; dan
 Pedoman Pengendalian Pelaksanaan.
b. Draft Peraturan Bupati/Walikota tentang Penetapan RTBL pada Kawasan Studi.
Diserahkan selambat-lambatnya 75 (tujuh puluh Lima hari) kalender sejak Laporan
Antara diserahterimakan dan disetujui oleh Tim Teknis/Penilai.

4) Laporan Akhir, mencakup :
Seluruh materi dalam sistematika dokumen RTBL yang telah disempurnakan
berdasarkan catatan, usulan, masukan dan kesepakatan bersama yang didapat pada
pembahasan laporan draft akhir, yaitu:
Diserahkan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) kalender sejak Laporan Draft Akhir
diserahterimakan dan disetujui oleh Tim Teknis/Penilai.
5) Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Rencana Tata Bangunan dan
Lingkungan. Diserahkan bersamaan dengan laporan akhir.
6) Harddisk yang berisi Laporan Akhir, Gambar Perspektif/Ilustrasi (3D), Peraturan
Bupati/Walikota dan Eksekutif Summary, diserahkan bersamaan dengan laporan akhir.
3. Program Kerja
Program kerja merupakan penerjemahan tahapan metodologi yang telah di susun
pada bagian sebelumnya dalam bentuk kegiatan program kerja yang diimplementasikan
dalam RTBL Kawasan Tambalsawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Bentuk kegiatan
program kerja ini dibagi dalam beberapa tahapan program yang dapat dilihat dibawah ini :
A. Tahap Persiapan
Beberapa point penting pada tahapan persiapan yaitu rapat koordinasi, penyusunan
laporan pendahuluan, sosialisasi di lokasi studi, pembahasan dan workshop serta
pengumpulan laporan pendahuluan.
1. Rapat Koordinasi
Segera setelah proses kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan pihak
penyedia jasa konsultan RTBL selesai, akan diadakan rapat awal untuk koordinasi
sebelum memulai pekerjaan penyusunan RTBL diProvinsi (Jawa Timur). Rapat akan
diselenggarakan oleh PPK Pembinaan Penataan Bangunan dan Lingkungan, Satker

Penataan Bangunan dan Lingkungan Jawa Timur. Pada rapat tersebut akan
disampaikan hal-hal sebagai berikut :
- Penjelasan lingkup tugas konsultan penyusunan RTBL;
- Penjelasan tahapan kegiatan yang harus dilaksanakan;
- Penjelasan deliniasi kawasan studi;
- Penyampaian surat usulan penyusunan RTBL dari Pemerintah Daerah;
- Jadwal penyampaian dan pembahasan laporan;
- Perkenalan tenaga ahli Tim Penyedia Jasa; dan
- Penjelasan sistem koordinasi antara penyedia jasa dengan tim teknis yang terdiri
dari unsur Pemerintah Pusat, Satker PBL Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kab/Kota.
2. Penyusunan Laporan Pendahuluan
Segera setelah rapat koordinasi awal, tim tenaga ahli konsultan RTBL segera
menyusun Laporan Pendahuluan serta bahan tayangan yang akan disampaikan
pada Rapat Laporan Pendahuluan yang setidaknya memuat substansi sesuai dengan
ketentuan mengenai isi materi laporan.
- Gambaran awal wilayah studi
- Pendekatan dan Metodologi
- Rencana Kerja
3. Workshop Pebahasan Laporan Pendahuluan
Sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, tim tenaga ahli konsultan RTBL segera
mengagendakan dan menyelenggarakan Rapat Pendahuluan dalam bentuk
workshop dengan mengundang seluruh tim teknis. Workshop Laporan Pendahuluan
diselenggarakan oleh konsultan RTBL di Provinsi (Jawa Timur). Dalam Workshop
Laporan Pendahuluan tersebut harus disusun Berita Acara Pembahasan Laporan
Pendahuluan yang berisi kesepakatan terhadap substansi Laporan Pendahuluan.
Tahapan persiapan ini dilaksanakan selama 1 bulan pada bulan pertama dimulainya
pekerjaan.
B. Tahap Survey dan Pengumpulan Data

1. Pelaksanaan Survey
Sesuai dengan jadwal dan agenda yang telah disepakati, tim tenaga ahli konsultan
RTBL segera melaksanakan survey lokasi sesuai dengan rencana survey yang telah
ditetapkan pada pembahasan Laporan Pendahuluan. Dalam pelaksanaan survey tim
konsultan diharapkan dapat mengidentifikasi kemungkinan spot-spot prioritas yang
berpotensi sehingga menjadi acuan dalam penentuan peta delineasi 1 : 1000.
2. Pelaksanaan Focus Group Discussion Pertama (FGD – I)
Sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, tim tenaga ahli konsultan RTBL segera
mengagendakan dan menyelenggarakan Focus Group DiscussionPertama (FGD-I)
dengan mengundang tim teknis daerah dan seluruh pemangku kepentingan terkait
di daerah. Focus Group DiscussionPertama (FGD-I) diadakan pada lokasi studi,
dengan melibatkan unsur Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas terkait, unsur
kecamatan dan kelurahan, unsur masyarakat umum serta komunitas masyarakat
yang terkait dengan studi RTBL di tingkat lokal.
Dalam Focus Group DiscussionPertama (FGD-I) tersebut tim tenaga ahli konsultan
RTBL menyampaikan hasil survey awal lokasi untuk dapat dikonfirmasi oleh pihak
terkait serta mengidentifikasi sebanyak-banyaknya aspirasi daerah terkait
keterpaduan pembangunan di lokasi studi dari masing-masing pihak pemangku
kepentingan di daerah yang akan diselaraskan menggunakan perangkat berupa
Dokumen RTBL.
Di akhir pelaksanaan Focus Group DiscussionPertama (FGD-I) wajib disusun Berita
Acara FGD-I yang ditandatangani bersama oleh peserta yang memuat kesepakatan
bersama sebagai berikut:
- Pengesahan deliniasi kawasan studi oleh pihak berwenang Pemerintah Daerah;
- Identifikasi potensi dan permasalahan lokal kawasan serta penetapan visi dan
misi pada kawasan RTBL;
- Draft Sistematika Peraturan Bupati/Walikota tentang Penetapan RTBL pada
Kawasan Studi;
- Draft Sistematika Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL);
- Draft materi RTBL pada bab ‘Program Bangunan dan Lingkungan’ dan bab
‘Rencana Umum dan Panduan Rancangan; dan

- Penetapan daftar kegiatan serta lokasi pembangunan sarana dan prasarana
lingkungan pada spot-spot kawasan yang prioritas.
Tahapan survey dan pengumpulan data ini dilaksanakan selama 1 bulan pada bulan
kedua dimulainya pekerjaan.
C. Tahap Penyusunan Laporan Antara
1. Penyusunan Laporan Antara
Segera setelah dilaksanakannya survey lokasi dan Focus Group DiscussionPertama
(FGD-I), tim tenaga ahli konsultan RTBL segera menyusun Laporan Antara serta
bahan tayangan yang akan disampaikan pada Rapat Pembahasan Laporan Antara
yang setidaknya memuat materi hasil pelaksanaan survey dan hasil pembahasan
serta kesepakatan Focus Group DiscussionPertama (FGD-I).
2. Pembahasan Laporan Antara
Sesuai dengan jadwal dan agenda yang telah disepakati, tim tenaga ahli konsultan
RTBL segera mengagendakan dan menyelenggarakan Rapat Laporan Antara dengan
mengundang tim teknis, serta unsur Pemerintah Daerah termasuk diantaranya
Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas terkait lainnya, unsur kecamatan dan
kelurahan, unsur masyarakat umum serta unsur asosiasi/komunitas masyarakat yang
terkait dengan studi RTBL di tingkat lokal.
Pembahasan Laporan Antara diselenggarakan pada lokasi kawasan studi RTBL.
Dalam rapat pembahasan Laporan Antara tersebut tim tenaga ahli konsultan RTBL
menyampaikan hasil pelaksanaan survey dan hasil pembahasan serta kesepakatan
Focus Group DiscussionPertama (FGD-I) dalam bentuk Laporan Antara.
Di akhir pelaksanaan Pembahasan Laporan Antara wajib disusun Berita Acara
Pembahasan Laporan Antara yang ditandatangani bersama oleh peserta yang hadir.
Notulensi tersebut pada intinya merupakan catatan, usulan, masukan dan
kesepakatan bersama hasil pemaparan Laporan Antara yang perlu ditindaklanjuti
oleh konsultan dalam rangka penyempurnaan Laporan Antara.
Segera setelah dilaksanakannya pembahasan Laporan Antara di daerah, tim tenaga
ahli konsultan segera memperbaiki substansi materi sesuai dengan catatan, usulan,
masukan dan kesepakatan bersama yang terjadi pada tahap pembahasan Laporan
Antara di daerah. Setelah seluruh perbaikan selesai dilakukan, tim tenaga ahli

konsultan segera menyampaikan produk Laporan Antara yang telah diperbaiki
tersebut disertai dengan Berita Acara FGD-I dan Berita Acara Pembahasan Laporan
Antara kepada tim teknis di tingkat pusat bersama dengan PPK kegiatan terkait di
Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan untuk mendapat persetujuan.
Tahapan penyusunan laporan antara ini dilaksanakan selama 1 bulan pada bulan ketiga
dimulainya pekerjaan.
D. Kolokium RTBL
Tim tenaga ahli konsultan RTBL diwajibkan untuk hadir di acara kolokium RTBL yang
diselenggarakan di Pusat (Jakarta) oleh Direktorat Penataan bangunan dan Lingkungan
untuk mempresentasikan hasil sementara produk penyusunan dokumen RTBL sampai
dengan tahap Laporan Antara. Penekanan yang diutamakan pada pembahasan bersama
tim ahli (narasumber) dalam kolokium tersebut ialah terkait substansi materi RTBL pada
Bab ‘Program Bangunan dan Lingkungan’ serta Bab ‘Rencana Umum dan Panduan
Rancangan’.
Kolokium RTBL ini dilaksanakan pada bulan ke 4 pelaksanaan pekerjaan.
E. Penyusunan Draft Laporan Akhir
Setelah pelaksanaan Focus Group DiscussionKedua (FGD-II), tim tenaga ahli konsultan
segera menyusun Laporan Draft Akhir serta bahan tayangan yang akan disampaikan
pada Rapat Pembahasan Laporan Draft Akhir yang memuat materi sebagai berikut :
a. Laporan Draft Akhir mencakup materi dokumen RTBL sesuai dengan ketentuan
pada Peraturan Menteri No. 6 tahun 2007 tentang Pedoman Rencana Tata
Bangunan dan Lingkungan (RTBL), yaitu:
b. Simulasi 3 dimensional; dan

c. Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penetapan RTBL pada Kawasan
Studi.
Penyusunan drfat laporan akhir ini dilaksanakan selama 2 bulan pada bulan ke 4 dan ke
5 pelaksanaan pekerjaan.
F. Pelaksanaan Rapat Pembahasan Laporan Akhir
Sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, tim Penyedia Jasa segera mengagendakan
dan menyelenggarakan Rapat Pembahasan Laporan Akhir dengan mengundang unsur
provinsi dan seluruh tim teknis. Rapat Pembahasan Laporan Akhir diadakan di lokasi
studi dengan agenda finalisasi keseluruhan dokumen produk penyusunan RTBL sebagai
berikut :
a. Laporan Akhir mencakup materi dokumen RTBL sesuai dengan ketentuan pada
Peraturan Menteri No. 6 tahun 2007 tentang Pedoman Rencana Tata Bangunan dan
Lingkungan (RTBL), yaitu:
Studi.
Di akhir rapat pembahasan laporan akhir disusun Berita Acara Pembahasan Laporan
Akhir yang memuat catatan, usulan, masukan dan kesepakatan bersama dengan tim
teknis terkait penyempurnaan keseluruhan dokumen tersebut diatas.
G. Pelaksanaan Ekspose Laporan Akhir
Tim tenaga ahli konsultan RTBL diwajibkan untuk hadir di acara Ekspose RTBL yang
diselenggarakan di Pusat (Jakarta) oleh Direktorat Penataan bangunan dan Lingkungan
untuk mempresentasikan hasil akhir produk penyusunan dokumen RTBL. Penekanan
yang diutamakan pada pembahasan bersama tim ahli (narasumber) dalam ekspose

tersebut ialah terkait substansi materi RTBL dengan agenda finalisasi keseluruhan
dokumen produk penyusunan RTBL sebagai berikut :
a. Laporan Akhir mencakup materi dokumen RTBL sesuai dengan ketentuan pada
Peraturan Menteri No. 6 tahun 2007 tentang Pedoman Rencana Tata Bangunan dan
Lingkungan (RTBL), yaitu:
Studi.
Di akhir ekspose laporan akhir disusun Berita Acara Pembahasan Laporan Akhir yang
memuat catatan, usulan, masukan dan kesepakatan bersama dengan tim teknis terkait
penyempurnaan keseluruhan dokumen tersebut diatas.
H. Proses Legalisasi/Penandatanganan Produk Dokumen RTBL
Setelah seluruh catatan, usulan, masukan dan kesepakatan bersama yang dituangkan
dalam Berita Acara Pembahasan Laporan Akhir ditindaklanjuti oleh tim tenaga ahli
konsultan, seluruh dokumen produk penyusunan RTBL tersebut diatas segera
disampaikan ke Pemerintah Daerah untuk mendapat legalisasi dalam bentuk
penandatanganan oleh pihak-pihak terkait sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
Apabila proses penandatanganan membutuhkan waktu lebih dan diperkirakan akan
selesai melebihi Tahun Anggaran 2014, maka tim tenaga ahli konsultan RTBL diminta
untuk membuat Berita Acara Serah Terima Dokumen RTBL yang ditandatangani oleh
unsur pihak Pemerintah Daerah yang berwenang. Berita Acara Serah Terima Dokumen
ini digunakan sebagai bukti telah selesainya serangkaian proses penyusunan RTBL yang
telah menghasilkan keseluruhan produk RTBL yang telah diterima oleh pihak Pemerintah
Daerah.

4. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan
Kegiatan penyusunan RTBL Kawasan Tambalsawah Kecamatan Waru Kabupaten
Sidoarjo dilaksanakan selama 7 (tujuh) bulan kalender. Adapun jadwal pelaksanaan pekerjaan
penyusunan RTBL Kawasan Tambalsawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dapat dilihat
pada tabel berikut :

JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN PENYUSUNAN RTBL KAWASAN TAMBALSAWAH KECAMATAN WARU KABUPATEN SIDOARJO
NO KEGIATAN
JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN
BULAN KE - 1 BULAN KE - 2 BULAN KE - 3 BULAN KE - 4 BULAN KE - 5 BULAN KE - 6 BULAN KE - 7
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
TAHAP PERSIAPAN
1 Rapat Koordinasi Awal di Provinsi Jawa Timur
- Penjelasan lingkup tugas konsultan
penyusunan RTBL
- Penjelasan tahaan kegiatan yang harus
dilaksanakan
- Penjelasan delienasi kawasan studi
- Penyampaian surat usulan penyusunan
RTBL dari Pemerintah Daerah
- Jadwal Penyuampaian dan pembahasan
laporan
- Perkenalan tenaga ahli Tim Penyedia Jasa
- Penjelasan sistem koordinasi antara
penyedia jasa dengan tim teknis
2 Sosialisasi Awal Tingkat Kabupaten/Kota
3 Penyusunan Laporan Pendahuluan
- Gambaran awal wilayah perencanaan
- Metode dan Pendekatan
- Rencana Kerja dan Kerangka
4
Pembahasan Laporan Pendahuluan di Provinsi
Jawa Timur
5 Pengumpulan Laporan Pendahuluan
TAHAP SURVEY DAN PENGUMPULAN DATA
1 Pelaksanaan Survey di Lokasi Studi
- Sejarah dan signifikansi historis kawasan
- Kondisi Sosial Budaya
- Kependudukan
- Pertumbuhan Ekonomi
- Kondisi Fisik dan Lingkungan
- Kepemilikan Lahan
- Prasarana dan Fasilitas
2 Focus Group Discussion (FGD) I

NO KEGIATAN
- Pengesahan delienasi kawasan studi
- Identifikasi potensi dan permasalahan lokal
kawasan
- Draft sistematika Peraturan Bupati/Walikota
tentang RTBL
- Draft sistematika dokumen RTBL (outline)
- Draft materi program bangunan dan
lingkungan
- Penetapan daftar kegiatan serta lokasi
pembangunan sarana - prasarana dan spot
prioritas
TAHAP PENYUSUNAN LAPORAN ANTARA
1
Pengolahan data (deskripsi, tabulasi,
penggambaran, dll)
2 Analisa
- Analisis sosial kependudukan
- Prospek pertumbuhan ekonomi
- Daya dukung fisik dan lingkungan
- Aspek legal konsolidasi lahan perencanaan
- Daya dukung prasarana dan fasilitas
lingkungan
- Kajian aspek signifikansi historis kawasan
3
Peyusunan Konsep Program Bangunan dan
Lingkungan
- Visi pengembangan kawasan
- Konsep perancangan struktur tata
bangunan dan lingkungan
- Konsep komponen perancangan kawasan,
blok - blok pengembangan kawasan
- Program penanganan
4 Pembahasan Laporan Antara di Daerah
5 Focus Group Discussion (FGD) II
6 Pengumpulan Laporan Antara

NO KEGIATAN
KOLOKIUM RTBL DI PUSAT
TAHAP PENYUSUNAN DRAFT LAPORAN AKHIR
1
Penyusunan Rencana Umum dan Panduan
Rancangan
- struktur peruntukan lahan
- intensitas pemanfaatan lahan
- tata bangunan
- sistem sirkulasi dan jalur penghubung
- sistem ruan terbuka dan tata hijau
- tata kualitas lingkungan
- sistem prasarana dan utilitas lingkungan
2 Penyusunan Rencana Investasi
3 Penyusunan ketentuan pengendalian rencana
4 Penyusunan Pedoman Pengendalian Rencana
5
Penyusunan Rancangan Peraturan
Bupati/Walikota
6 Simulasi 3 D
7 Pembahasan draft laporan akhir di daerah
8 Focus Group Discussion (FGD) III
9 Pengumpulan Laporan Draft Akhir
TAHAP PENYUSUNAN LAPORAN AKHIR
1 Penyempurnaan laporan draft akhir
- Penataan bangunan dan lingkungan
- Rencana umum dan panduan rancangan
- Rencana Investasi
- Ketentuan pengendalian rencana
- Pedoman pengendalian pelaksanaan
2
Penyusunan Rancangan Peraturan
Bupati/Walikota
3 Simulasi 3 D
4 Pembahasan di Provinsi dan Daerah
5 Expose di Pusat
6 Pengumpulan Laporan Akhir

NO KEGIATAN
LEGALISASI PRODUK DOKUMEN RTBL

5. Komposisi Tenaga Ahli dan Penugasan
Dalam rangka pelaksanaan kegiatan ini, Tenaga Ahli yang dibutuhkan antara lain:
1. Team Leader (Ahli Perencanaan Wilayah Kota/Urban Design) : 1 orang, selama 7
OB
Strata 1 (S1) atau Strata 2 (S2) Perencanaan Wilayah Kota/ Urban Design lulusan
universitas atau perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah
diakreditasi atau yang telah lulus ujian Negara atau perguruan tinggi luar negeri yang
telah diakreditasi Memiliki sertifikasi keahlian sesuai dengan bidang keahlian
dikeluarkan oleh Asosiasi yang telah disahkan oleh LPJK. Berpengalaman profesional
minimal 7 tahun untuk S1 dan 3 (tiga) tahun untuk S2 sesuai bidang keahlian
perencanaan dan pengaturan kawasan termasuk didalamnya penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung, Penyusunan RTBL Kawasan, penyusunan
Rencana Detai Tata Ruang Kawasan dan rencana Rinci Kawasan, dilengkapi dengan
referensi kerja dan pernah berpengalaman menjadi team leader.
Lingkup tugas Team Leader yaitu memimpin dan mengkoordinir seluruh kegiatan
anggota tim kerja dalam pelaksanaan pekerjaan sampai dengan pekerjaan dinyatakan
selesai.
2. Tenaga Ahli Arsitektur: 1 orang, selama 7 OB
 Strata 1 (S1) Arsitektur lulusan universitas atau perguruan tinggi negeri atau
perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi atau yang telah lulus ujian Negara
atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi.
 Memiliki sertifikasi keahlian sesuai dengan bidang keahlian dikeluarkan oleh
Asosiasi yang telah disahkan oleh LPJK.
 Berpengalaman profesional minimal5 (lima) tahun sesuai bidang keahlian Desain
Aarsitektur, Perencanaan kawasan dan Penyusunan Produk Peraturan Bangunan
dilengkapi degan referensi kerja.
Lingkup tugas tenaga ahli ini yaitu melakukan melakukan kajian aspek arsitektur
terhadap penyusunan dokumen RTBL.

3. Tenaga Ahli Sipil : 1 orang, selama 4 OB
 Strata 1 (S1) Teknik Sipil lulusan universitas atau perguruan tinggi negeri atau
atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi
 Berpengalaman profesional minimal 3 (tiga) tahun sesuai bidang keahlian
dilengkapi dengan referensi kerja.
Lingkup tugas tenaga ahli ini yaitu melakukan kajian aspek teknik sipil dan infrastruktur
terhadap penyusunan dokumen RTBL
4. Tenaga Ahli Ekonomi Pembangunan: 1 orang, selama 4 OB
 Strata 1 (S1) Ekonomi lulusan universitas atau perguruan tinggi negeri atau
atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi
Lingkup tugas tenaga ahli ini yaitu melakukan melakukan kajian aspek ekonomi
pembangunan, dan analisis program investasi terhadap penyusunan dokumen RTBL.
5. Tenaga Ahli Lansekap: 1 orang, selama 3 OB
 Strata 1 (S1) Arsitektur Lansekap lulusan universitas atau perguruan tinggi negeri
atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi atau yang telah lulus ujian
Negara atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi
Lingkup tugas tenaga ahli ini yaitu melakukan melakukan kajian aspek arsitektur
lansekap dan analisa pola daerah aliran air dan sungai serta kajian terhadap drainase
kawasan dalam penyusunan dokumen RTBL.

6. Ahli Teknik Lingkungan: 1 orang, selama 3 OB
 Strata 1 (S1) Teknik Lingkungan lulusan universitas atau perguruan tinggi negeri
atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi atau yang telah lulus ujian
Negara atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi.
Lingkup tugas tenaga ahli ini yaitu melakukan melakukan kajian aspek lingkungan dan
dampak lingkungan terhadap penyusunan dokumen RTBL.
7. Ahli Hukum dan Peraturan : 1 Orang, selama 3 OB
 Strata 1 (S1) Sarjana Hukum lulusan universitas atau perguruan tinggi negeri atau
atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi.
Lingkup tugas tenaga ahli ini yaitu kajian dan arahan naskah perundang – undangan
pada rancangan peraturan Bupati/Walikota terkait penetapan lokasi RTBL pada
kawasan bersangkutan.
8. Tenaga Penunjang
Tenaga ahli dan asisten tenaga ahli tersebut diatas dalam pelaksanaan tugas dibantu
oleh tenaga penunjang yang dibutuhkan, diantaranya sebagai berikut :
 Surveyor 2 orang, strata 1 (S1) Sarjana Teknik Arsitektur/Teknik Sipil lulusan
universitas atau perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah
diakreditasi. Berpengalaman profesional minimal 1 (satu) tahun sesuai bidang
keahlian dilengkapi dengan referensi kerja. Lingkup tugas tenaga surveyor ini
membentu tenaga ahli dalam rangka melaksanakan, mencari serta menyusun data –
data survey baik itu data primer maupun sekunder terkait penyusunan RTBL
 CAD Operator (DIII)
 Administrasi/Keuangan (SMA/SMK)
 Operator Komputer (SMA/SMK/DIII)

KOMPOSISI TIM DAN PENUGASAN (DAFTAR PERSONIL) PENYUSUNAN RTBL KAWASAN TAMBALSAWAH KECAMATAN WARU KABUPATEN
SIDOARJO
TENAGA AHLI (PERSONIL INTI)
NAMA PERSONIL PERUSAHAAN
TENAGA AHLI
LOKAL/ASING
LINGKUP
KEAHLIAN
POSISI
DIUSULKAN
URAIAN PEKERJAAN
JUMLAH ORANG/
BULAN
TOLONG DIISI ……. TOLONG DIISI ……. Tenaga Ahli Lokal Perencanaan
Wilayah dan Kota/
Urban Design
Team Leader  Memimpin dan mengkoordinir seluruh
kegiatan anggotan tim kerja dalam
pelaksanaan pekerjaan sampai dengan
pekerjaan dinyatakan selesai
7 OB
TOLONG DIISI ……. TOLONG DIISI ……. Tenaga Ahli Lokal Ahli Arsitektur Tenaga Ahli
Arsitektur
 Melakukan kajian aspek arsitektur
terhadap penyusunsn dokumen RTBL
7 OB
TOLONG DIISI ……. TOLONG DIISI ……. Tenaga Ahli Lokal Ahli Sipil Tenaga Ahli Sipil  Melakukan kajian aspek teknik sipil dan
infrastruktur terhadap penyusunan
dokumen RTBL
4 OB
TOLONG DIISI ……. TOLONG DIISI ……. Tenaga Ahli Lokal Ahli Ekonomi
Pembangunan
Tenaga Ahli
Ekonomi
Pembangunan
 Melakukan kajian aspek ekonomi
pembangunan, dan analisis program
investasi terhadap penyusunan
dokumen RTBL
4 OB
TOLONG DIISI ……. TOLONG DIISI ……. Tenaga Ahli Lokal Ahli Arsitektur
Lansekap
Tenaga Ahli
Lansekap
 Melakukan kajian aspek arsitektur
lansekap dan analisa pola darah aliran
sungai serta kajian terhadap drainase
kawasan dalam penyusunan dokumen
RTBL
3 OB
TOLONG DIISI ……. TOLONG DIISI ……. Tenaga Ahli Lokal Ahli Lingkungan Tenaga Ahli
Lingkungan
 Melakukan kajian aspek lingkungan dan
dampak lingkungan terhadap
penyusunan dokumen RTBL
3 OB
TOLONG DIISI ……. TOLONG DIISI ……. Tenaga Ahli Lokal Ahli Hukum dan
Peraturan
Tenaga Ahli
Hukum dan
Peraturan
 Melakukan kajian dan arahan naskah
perundang – undangan pada rancangan
peraturan Bupati/Walikota terkait
penetapan lokasi RTBL pada kawasan
yang bersangkutan
3 OB

TENAGA PENDUKUNG (PERSONIL LAINNYA)
NAMA PERSONIL PERUSAHAAN
TENAGA AHLI
LOKAL/ASING
LINGKUP
KEAHLIAN
POSISI DIUSULKAN URAIAN PEKERJAAN
JUMLAH
ORANG/ BULAN
TOLONG DIISI ……. TOLONG DIISI ……. Tenaga Ahli Lokal Sipil/Arsitektur Surveyor I  Membantu ketua tim dan tenaga ahli
lainnya samai pekerjaan dinyatakan
selesai
TOLONG DIISI ……. TOLONG DIISI ……. Tenaga Ahli Lokal Sipil/Arsitektur Surveyor II  Membantu ketua tim dan tenaga ahli
selesai
TOLONG DIISI ……. TOLONG DIISI ……. Tenaga Ahli Lokal CAD Operator  Membantu ketua tim dan tenaga ahli
selesai
TOLONG DIISI ……. TOLONG DIISI ……. Tenaga Ahli Lokal Administrasi/Keuangan  Membantu ketua tim dan tenaga ahli
selesai
TOLONG DIISI ……. TOLONG DIISI ……. Tenaga Ahli Lokal Operator Komputer  Membantu ketua tim dan tenaga ahli
selesai

rtbl PENDEKATAN, METODOLOGI & PROGRAM KERJA.doc

rtbl PENDEKATAN, METODOLOGI & PROGRAM KERJA.doc

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to rtbl PENDEKATAN, METODOLOGI & PROGRAM KERJA.doc

Similar to rtbl PENDEKATAN, METODOLOGI & PROGRAM KERJA.doc (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (8)

rtbl PENDEKATAN, METODOLOGI & PROGRAM KERJA.doc