Dokumen tersebut merupakan peraturan pokok keanggotaan Perhimpunan BMT Indonesia Majelis Pengurus Daerah Purbalingga. Dokumen tersebut mengatur tentang ketentuan umum, keanggotaan, hak dan kewajiban anggota, bidang usaha anggota, larangan-larangan, sanksi pelanggaran, dan aturan tambahan. Dokumen ini bertujuan untuk mengatur hubungan antara perhimpunan dengan anggotanya.

1. PERHIMPUNAN BMT INDONESIA
MAJELIS PENGURUS DAERAH PURBALINGGA
Alamat : Jl. Raya Purbalingga-Bobotsari Km.8 Mrebet Purbalingga
Phone : 0281 – 758 721 Email : pbmtibralink@gmail.com
PERHIMPUNAN
BMT INDONESIA
LAMPIRAN 3
PERATURAN POKOK KEANGGOTAAN
PBMTI MPD PURBALINGGA
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1. Pengertian
Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :
1. Perhimpunan adalah Perhimpunan BMT Indonesia MPD Purbalingga
2. Pengurus adalah Pengurus resmi PBMTI MPD Purbalingga, sesuai dengan SK MPW
3. Anggota adalah BMT, BTM, Kopontren dan Kopsyah yang terdaftar sebagai anggota PBMTI MPD
Purbalingga.
BAB II
KEANGGOTAAN
Pasal 2. Status Anggota
Perhimpunan memberlakukan beberapa jenis Status Anggota sbb:
1. Anggota adalah BMT,BTM,Kopontren dan Kopsyah yang telah terdaftar menjadi Anggota
Perhimpunan.
2. Calon Anggota adalah BMT, BTM, Kopontren dan Kopsyah yang sedang menjalani masa
percobaan untuk menjadi Anggota. Masa percobaan ditetapkan selama-lamanya 3 bulan
dan bisa diperpanjang selama satu periode (tiga bulan) jika persyaratan tidak terpenuhi,
dari diterimanya formulir pendaftaran oleh Pengurus.
Pasal 3. Persyaratan Keanggotaan
Perhimpunan memutuskan syarat-syarat menjadi Anggota adalah sbb:
1. Memiliki visi dan misi yang jelas tentang ekonomi mikro syari’ah.
2. Sudah beroperasi minimal dua tahun, dengan dibuktikan dua buku RAT.
3. BMT atau lembaga keuangan mikro syari’ah lain yang berbadan hukum.
4. Didirikan oleh Warga Negara Indonesia
5. Bersedia membayar iuran keanggotaan dan iuran-iuran lain yang akan diatur oleh
keputusan Pengurus berdasarkan rapat seluruh anggota.
6. Berkedudukan dan berdomisili di wilayah teritorial Kabupaten Purbalingga
7. Menyetujui AD/ART dan peraturan keanggotaan PBMT INDONESIA MPD Purbalingga.

2. PERHIMPUNAN BMT INDONESIA
MAJELIS PENGURUS DAERAH PURBALINGGA
Alamat : Jl. Raya Purbalingga-Bobotsari Km.8 Mrebet Purbalingga
Phone : 0281 – 758 721 Email : pbmtibralink@gmail.com
PERHIMPUNAN
BMT INDONESIA
8. Mengajukan permohonan untuk mendaftarkan diri sebagai anggota perhimpunan, yang
ditandatangani oleh Pengurus dan atau yang diberi kuasa, dengan melampirkan;
a. Formulir keanggotaan.
b. Foto copy KTP Pengurus dan Manager.
c. Laporan Keuangan (Neraca dan Rugi Laba) selama 3 bulan terakhir.
d. Menyerahkan laporan RAT selama 2 kali/2 tahun terakhir.
e. Melampirkan Surat Pernyataan dari Dewan Pengawas Syariah Pemohon yang
menyatakan bahwa produk-produk calon anggota telah sesuai dengan syariah.
BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA
Pasal 4. Hak Anggota
Hak-hak Anggota :
1. Hak untuk memperoleh pelatihan-pelatihan dalam usaha mengembangkan lembaga.
2. Hak untuk dipilih dan memilih Pengurus.
3. Hak untuk mengemukakan pendapat,saran dan usulan demi kemajuan dan kebaikan
perhimpunan yang sesuai dengan visi dan misi perhimpunan.
4. Hak untuk memperoleh informasi serta pelayanan Ke-BMTan dari perhimpunan.
5. Hak untuk menghadiri dan berbicara dalam Rapat2 perhimpunan
6. Hak untuk menjadi calon Anggota Puskopsyah Mitra Ummat Perwira jika telah memenuhi
persyaratan dari Puskop MUP
Pasal 5. Kewajiban Anggota
Kewajiban Anggota :
1. membayar iuran bulanan yang telah ditentukan secara tertib
2. berpartisipasi aktif dalam kegiatan2 perhimpuan.
3. menghadiri rapat bulanan
4. mentaati peraturan yang telah ditetapkan oleh perhimpunan
5. menjaga nama baik perhimpunan dan anggota yang lain
6. mengembangkan dan memelihara Perhimpunan secara kekeluargaan
7. bersifat Taawun atau tolong menolong terhadap sesama anggota Perhimpunan dengan
tidak melanggar AD/ART lembaga masing2.
8. Semua Anggota tidak berafiliasi dengan politik praktis

3. PERHIMPUNAN BMT INDONESIA
MAJELIS PENGURUS DAERAH PURBALINGGA
Alamat : Jl. Raya Purbalingga-Bobotsari Km.8 Mrebet Purbalingga
Phone : 0281 – 758 721 Email : pbmtibralink@gmail.com
PERHIMPUNAN
BMT INDONESIA
Pasal 6. Hak Perhimpunan
Hak-hak Perhimpunan yaitu:
1. membuat dan menetapkan peraturan.
2. memberikan sanksi kepada Anggota yang melanggar peraturan.
3. mengangkat dan memberhentikan keanggotaan dengan memperhatikan peraturan dan
perundang-undangan yang berlaku.
4. membuat keputusan demi kemajuan lembaga
Pasal 7. Kewajiban Perhimpunan
Kewajiban Perhimpunan yaitu :
1. memenuhi hak-hak Anggota
2. melaksanakan Peraturan Perundang-undangan
3. menjaga keharmonisan dan kebersamaan antar Anggota
4. menciptakan komunikasi dua arah yang bebas, terbuka dan bertanggung jawab.
5. memperhatikan keluhan masalah dan memberikan saran penyelesaian terhadap
permasalahan Anggota
6. menjaga hubungan baik dengan Dinas Koperasi dan stakeholder terkait.
BAB IV
BIDANG USAHA ANGGOTA
Pasal 8. Jenis usaha
Perhimpunan memutuskan jenis-jenis usaha Anggota harus memenuhi ketentuan sbb:
1. Jenis usaha yang dijalankan oleh Anggota tidak bertentangan dengan syariat Islam (fatwa DSN) dan
ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Diversifikasi usaha anggota tidak mengesampingkan atau mengalahkan usaha utama anggota
Pasal 9.Produk Usaha Anggota
1. Produk Anggota harus mengacu pada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)
2. Produk yang diluncurkan harus bertujuan untuk kemaslahatan umat.
3. Sesama Anggota diwajibkan untuk terbuka dalam hal berbagi informasi tentang jenis2 produk
masing2 Anggota

4. PERHIMPUNAN BMT INDONESIA
MAJELIS PENGURUS DAERAH PURBALINGGA
Alamat : Jl. Raya Purbalingga-Bobotsari Km.8 Mrebet Purbalingga
Phone : 0281 – 758 721 Email : pbmtibralink@gmail.com
PERHIMPUNAN
BMT INDONESIA
Pasal 10.Pembukaan kantor cabang atau kantor kas
1. Pembukaan kantor cabang atau kantor kas harus dikomunikasikan kepada perhimpunan.
2. Pembukaan kantor cabang atau kantor kas harus berlandaskan prinsip kekeluargaan dan
kebersamaan antar Anggota.
BAB V
LARANGAN-LARANGAN
Pasal 11. Larangan-larangan
Perhimpunan memutuskan beberapa larangan2 yang harus dihindari oleh Anggota adlh sbb:
1. Melanggar fatwa dari DSN
2. Melanggar AD/ART
3. Melakukan persaingan tidak sehat dengan Anggota yg lain
4. Mengintervensi keputusan2 dari Perhimpunan
5. Melanggar aturan Perundangan yang berlaku
BAB VI
SANKSI-SANKSI
Pasal 12. Sanksi Pelanggaran
Perhimpunan memutuskan sanksi2 terhadap Anggota yang terbukti melanggar Peraturan yg telah
ditetapkan:
1. Teguran lisan, diberikan pada awal ditemukannya pelanggaran
2. Teguran Tertulis, terdiri dari:
A. Surat Peringatan Pertama (SP1), Diberikan apabila teguran lisan tidak diindahkan
B. Surat Peringatan Pertama (SP2), diberikan apabila SP 1 tidak diindahkan oleh Anggota
3. Teguran Terakhir, diberikan apabila SP 2 tidak diindahkan
4. Pemberhentian dari Keanggotaan Perhimpunan, diputuskan oleh Pengurus jika Teguran terakhir
tidak diindahkan.

5. PERHIMPUNAN BMT INDONESIA
MAJELIS PENGURUS DAERAH PURBALINGGA
Alamat : Jl. Raya Purbalingga-Bobotsari Km.8 Mrebet Purbalingga
Phone : 0281 – 758 721 Email : pbmtibralink@gmail.com
PERHIMPUNAN
BMT INDONESIA
BAB VII
ATURAN TAMBAHAN
Pasal 13. Masa berlaku Peraturan
1. Perhimpunan memutuskan bahwa Peraturan Pokok Keanggotan berlaku sejak ditetapkan oleh
Anggota dan disahkan dalam Rapat Pleno Anggota dan tidak berlaku surut.
2. Aturan dan ketentuan yang belum tertuang dalam peraturan pokok keanggotaan ini akan dibahas dan
di tetapkan di kemudian hari dalam rapat pleno anggota.
Ditetapkan di : Dieng – Banjarnegara
Pada Tanggal : 18 Desember 2016
Pimpinan Rapat Pleno Anggota
PBMTI MPD Purbalingga,
(BUDI RAHARDJO, A.Md)
Mengetahui :
Ketua PBMTI MPD Purbalingga,
(WARSONO, S.Si)