Dokumen tersebut membandingkan tugas, wewenang, dan tanggung jawab pengurus koperasi menurut UU No. 25 tahun 1992 dan UU No. 17 tahun 2012. UU terbaru lebih menjelaskan tentang proses penyusunan rencana dan pelaporan keuangan ke anggota, pembatasan wewenang pengurus, dan akibat hukum bagi pengurus yang bersalah.
2. TUGAS PENGURUS
UU No. 25 tahun 1992
1. Mengelola koperasi dan
usahanya.
2. Mengajukan rancangan
rencana kerja serta RAPBK.
3. Menyelenggarakan RA.
4. Mengajukan laporan
keuangan dan PJ tugas.
5. Memelihara daftar buku
anggota dan pengurus
6. Menyelenggarakan
pembukuan dan inventaris
(tertib)
UU No. 17 tahun 2012
1. Mengelola koperasi berdasarkan
anggaran dasar.
2. Memajukan usaha anggota.
3. Menyusun rancangan rencana
kerja serta RAPBK RA.
4. Menyusun laporan keuangan dan
pertanggungjawaban RA.
5. Menyusun rencana pendidikan,
pelatihan koperasi RA.
6. Menyelenggarakan pembukuan
dan inventaris (efektif &efisien).
7. Pembinaan karyawan
8. Memelihara daftar buku anggota,
pengawas, pengurus, pemegang
sertifikat modal, risalah RA.
3. Dalam UU No. 25 tahun 1992 tidak ditegaskan bahwa
rancangan rencana kerja dan RAPBK serta mengajukan
laporan keuangan dan pertanggung jawaban diajukan
pada Rapat Anggota. Sementara dalam UU No. 17 tahun
2012 dijelaskan mengenai hal itu.
Sementara pembukuan dalam UU 25 tahun 1992
dilakukan secara tertib sementara dalam UU No. 17
tahun 2012 dilakukan secara efektif dan efisien.
Dalam UU , tugas pengurus termasuk pembinaan
karyawan.
Dalam UU 25 tahun 1992 , tugas pengurus hanyalah
memelihara buku daftar anggota dan pengurus, namun
dalam UU No. 17 tahun 2012 dijelaskan memelihara
daftar buku anggota, pengawas, pengurus, pemegang
sertifikat modal, risalah RA.
4. WEWENANG PENGURUS
UU No. 25 tahun 1992
1. Mewakili koperasi didalam
dan diluar pengadilan.
2. Memutuskan penerimaan,
penolakan, pemberhentian
anggota sesuai ketentuan RA
3. Melakukan tindakan dan
upaya bagi kepentingan dan
kemanfaatan koperasi sesuai
dengan tanggungjawab dan
keputusan anggota.
UU No. 17 tahun 2012
1. Mewakili koperasi didalam
dan diluar pengadilan.
2. Pembatasan wewenang
pengurus RA
3. Pengurus tidak berwenang
mewakili koperasi apabila :
a. Terjadi perkara didepan
pengadilan antara koperasi
dan pengurus yang
bersangkutan.
b. pengurus mempunyai
kepentingan yang
bertentangan.
5. Dalam UU No. 17 tahun 2012 dijelaskan tentang
pembatasan wewenang pengurus yang ditetapkan
dalam rapat anggota serta dijelaskan apa yang
dilakukan pengurus sehingga ia tidak dapat
menjalankan wewenangnya, namun dalam UU No.
25 tahun 1992 tidak dijelaskan.
Dalam UU No. 25 tahun 1992 lebih dijelaskan
bahwa pengurus mempunyai wewenang mulai dari
penerimaan hingga penolakan anggota dalam rapat
anggota sementara dalam UU No. 17 tahun 2012
tidak menyebutkan hal tersebut.
6. HAK PENGURUS
UU No. 25 tahun 1992
UU No. 17 tahun 2012
1. Mengangkat Pengelola
yang diberi wewenang dan
kuasa
2. Rencana pengangkatan
tersebut diajukan kepada
Rapat Anggota untuk
mendapat pesetujuan.
3. Pengelola bertanggung
jawab kepada Pengurus.
4. Pengelolaan usaha oleh
Pengelola tidak
mengurangi tanggung
jawab Pengurus.
1. Mendapatkan persetujuan
Rapat Anggota dalam hal
Koperasi, apabila akan:
a. mengalihkan aset atau
kekayaan Koperasi;
b. menjadikan jaminan
utang atas aset atau
kekayaan Koperasi; dll.
2. Pengurus dapat
mengajukan permohonan
ke pengadilan niaga agar
Koperasi dinyatakan pailit
(dalam RA)
7. Tanggung Jawab Pengurus
UU No. 25 tahun 1992
1. Bertanggung jawab
mengenai segala kegiatan
pengelolaan Koperasi dan
usahanya kepada RA
2. Baik bersama-sama /
sendiri, menanggung
kerugian yang diderita
Koperasi, karena tindakan
yang dilakukan dengan
kesengajaan atau
kelalaiannya.
3. Apabila tindakan dilakukan
dengan kesengajaan, tidak
menutup kemungkinan bagi
penuntut umum untuk
melakukan penuntuntutan.
UU No. 17 tahun 2012
1. Wajib menjalankan tugas
dengan itikad baik dan penuh
tanggung jawab untuk
kepentingan dan usaha
Koperasi.
2. Bertanggung jawab atas
kepengurusan Koperasi untuk
kepentingan dan pencapaian
tujuan Koperasi kepada RA.
3. Setiap Pengurus bertanggung
jawab penuh secara pribadi
apabila yang bersangkutan
bersalah menjalankan
tugasnya.
4. Pengurus yang karena
kesalahannya menimbulkan
kerugian pada Koperasi dapat
digugat ke pengadilan oleh
sejumlah Anggota yang
mewakili paling sedikit 1/5
(satu perlima) Anggota atas
nama Koperasi.
8. Dalam UU No. 17 tahun 2012 menyebutkan bahwa tugas
pengurus harus dilakukan dengan iktikad baik dan penuh
tanggung jawab. Namun dalam UU No. 25 tahun 1992 hanya
menyebutkan apabila segala kegiatan pengelolaan adalah
tanggung jawab koperasi.
Dalam UU No. 17 tahun 2012 ditegaskan bahwa pengurus
secara pribadi mempunyai tanggung jawab apabila yang
bersangkutan bersalah, sementara dalam UU No. 25 tahun
1992 dijelaskan bahwa pengurus baik bersama dan pribadi
mempunyai tanggung jawab atas kerugian yang diderita
koperasi.
Dalam UU No. 17 tahun 2012 dijelaskan tentang akibat yang
akan ditimbulkan dari kesalahan yang dilakukan pengurus
baik sengaja ataupun tidak sengaja secara detail, sementara
dalam UU No. 25 tahun 1992 hanya dijelaskan bahwa
tindakan yang disengaja akan dituntut.