Anggaran Rumah Tangga KOKOPI adalah dokumen legalitas koperasi komunitas kopi indonesia

1. ANGGARAN RUMAH TANGGA KOPERASI KOMUNITAS KOPI
INDONESIA (KOKOPI)
BAB I
KEANGGOTAAN
Pasal 1
Syarat, Prosedur dan Keabsahan Anggota
1. Syarat-syarat menjadi anggota Koperasi adalah:
a. Masyarakat yang berhubungan dengan Kegiatan Kopi (di hulu sebagai
produsen, di tengah sebagai Pembina petani, pendampingan, advokasi, dan
sejenisnya serta di hilir sebagai pemasar, distribusi, pemilik café, networking,
ambassador dan yang lain sesuai dengan Keputusan RAT)
b. Telah melalui proses pembinaan dan standarisasi yang ditetapkan oleh RAT
c. Membayar simpanan pokok, simpanan wajib dan biaya administrasi, yang
besarnya sesuai pola kebijakan anggota
d. Memiliki identitas pribadi/jati diri yang sah sebagai WNI
e. Menyetujui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan pola kebijakan
yang berlaku
f. Tidak tersangkut dalam usaha atau pekerjaan yang bertentangan dengan
tujuan koperasi
2. Prosedur penerimaan Anggota:
a. Mengisi dan menandatangani formulir yang telah disediakan, dilampiri biodata,
pas foto terbaru dan foto copy Kartu Tanda Penduduk dan atau identitas diri
lainnya yang sah
b. Permohonan anggota akan dipertimbangkan oleh pengurus dan hasilnya akan
diberitahukan selambat-lambatnya tujuh hari
3. Calon anggota dinyatakan sah menjadi anggota koperasi dengan segala hak dan
kewajibannya, apabila telah melunasi biaya administrasi, Simpanan Pokok dan
Simpanan Wajib
Pasal 2
Anggota Luar Biasa
1. Anggota Luar Biasa adalah anggota khusus yang sudah terdaftar tetapi belum
memenuhi persyaratan sebagaimana Bab I pasal 1 ayat 1.
2. Anggota luar biasa belum mempunyai hak mendapatkan SHU.
3. Anggota luar biasa belum mempunyai hak memilih dan dipilih.

2. Pasal 3
Berakhirnya Keanggotaan
1. Keanggotan berakhir apabila :
a. Atas permintaan sendiri
b. Meninggal dunia
c. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus
Dalam hal meninggal dunia bisa diwariskan sebagai SHU dan beserta
keanggotaannya
2. Berakhirnya keanggotaan sebagaimana pasal 3 ayat (1), maka seluruh hak dan
kewajibannya diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
BAB II
ORGANISASI
Pasal 4
Perangkat Organisasi
1. Perangkat organisasi KOPERASI KOMUNITAS KOPI INDONESIA terdiri dari :
a. Rapat Anggota
b. Pengurus
c. Pengawas
2. Pengurus dapat mengangkat Penasehat dengan persetujuan Rapat Anggota.
3. Penasehat sebagaimana ayat (2) sebanyak-banyaknya 3 orang yang berasal dari
anggota koperasi atau bukan anggota koperasi.
4. Pengurus dapat mengangkat manajer beserta karyawan untuk menjalankan
operasional koperasi.
Pasal 5
Rapat Anggota
1. Rapat Anggota dapat dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.
2. Rapat Anggota dapat dilakukan dengan cara perwakilan atau lengkap.
3. Rapat Anggota sah bila dihadiri oleh setengah dari jumlah anggota yang hadir.
4. Bila ketentuan dalam ayat (3) tidak terpenuhi, maka Rapat Anggota sah bila
disetujui oleh lebih dari setengah anggota yang hadir.
Pasal 6
Struktur Organisasi

3. BAB III
PENGURUS
Pasal 7
Susunan Pengurus
1. Susunan Pengurus terdiri dari : Ketua Umum, Ketua I, Ketua II, dan seterusnya,
Sekretaris, dan Bendahara.
2. Ketua I membidangi Pengolahan dan Pengembangan Budidaya
3. Ketua II membidangi Pengembangan Usaha
4. Ketua III membidangi Industri Kreatif
5. Ketua IV membidangi Organisasi & Keanggotaan
6. Ketua V membidangi Data & Teknologi
7. Ketua VI membidangi Kehumasan
8. Masa jabatan pengurus adalah 3 tahun dan dapat dipilih kembali satu periode saja
9. Pengurus yang sudah dua kali masa bakti, dapat dipilih kembali setelah berselang
satu periode
10.Jika dipandang perlu selama masa bakti kepengurusan dapat diadakan pergantian
anggota pengurus demi efektivitas kerja pengurus dan dilaporkan pada Rapat
Anggota.
Pasal 8
Syarat-Syarat Calon Pengurus
1. Syarat-syarat menjadi calon pengurus sebagai berikut :
BAB III
PENGURUS
Pasal 7
Susunan Pengurus
1. Susunan Pengurus terdiri dari : Ketua Umum, Ketua I, Ketua II, dan seterusnya,
Sekretaris, dan Bendahara.
2. Ketua I membidangi Pengolahan dan Pengembangan Budidaya
3. Ketua II membidangi Pengembangan Usaha
4. Ketua III membidangi Industri Kreatif
5. Ketua IV membidangi Organisasi & Keanggotaan
6. Ketua V membidangi Data & Teknologi
7. Ketua VI membidangi Kehumasan
8. Masa jabatan pengurus adalah 3 tahun dan dapat dipilih kembali satu periode saja
9. Pengurus yang sudah dua kali masa bakti, dapat dipilih kembali setelah berselang
satu periode
10.Jika dipandang perlu selama masa bakti kepengurusan dapat diadakan pergantian
anggota pengurus demi efektivitas kerja pengurus dan dilaporkan pada Rapat
Anggota.
Pasal 8
Syarat-Syarat Calon Pengurus
1. Syarat-syarat menjadi calon pengurus sebagai berikut :
BAB III
PENGURUS
Pasal 7
Susunan Pengurus
1. Susunan Pengurus terdiri dari : Ketua Umum, Ketua I, Ketua II, dan seterusnya,
Sekretaris, dan Bendahara.
2. Ketua I membidangi Pengolahan dan Pengembangan Budidaya
3. Ketua II membidangi Pengembangan Usaha
4. Ketua III membidangi Industri Kreatif
5. Ketua IV membidangi Organisasi & Keanggotaan
6. Ketua V membidangi Data & Teknologi
7. Ketua VI membidangi Kehumasan
8. Masa jabatan pengurus adalah 3 tahun dan dapat dipilih kembali satu periode saja
9. Pengurus yang sudah dua kali masa bakti, dapat dipilih kembali setelah berselang
satu periode
10.Jika dipandang perlu selama masa bakti kepengurusan dapat diadakan pergantian
anggota pengurus demi efektivitas kerja pengurus dan dilaporkan pada Rapat
Anggota.
Pasal 8
Syarat-Syarat Calon Pengurus
1. Syarat-syarat menjadi calon pengurus sebagai berikut :

4. a. Telah menjadi anggota KOPERASI KOMUNITAS KOPI INDONESIA minimal
6bulan
b. Berdedikasi dan dapat menjadi panutan bagi anggota
c. Bersedia mengikuti pendidikan, pelatihan dan pengembangan tentang
perkoperasian
d. Berkelakuan baik, jujur, rajin, dan dapat bekerja sama dengan para pihak
2. Bila dianggap perlu Panitia Pencalonan dapat menambah syarat-syarat lainnya.
Pasal 9
Pemilihan Pengurus
1. Pengurus membentuk panitia pencalonan yang terdiri dari 1 orang ketua dan 4
orang anggota dan diumumkan enam bulan sebelum masa bakti pengurus berakhir
2. Masa kerja panitia pencalonan 6 bulan
3. Panitia Pencalonan terdiri dari 2 orang pengurus dan 3 orang diluar pengurus
4. Panitia yang berasal dari Pengurus adalah pengurus lama yang sudah tidak
mempunyai hak untuk dipilih menjadi pengurus
5. Jika ayat (4) pasal ini tidak terpenuhi maka dapat diminta dari pengawas
6. Panitia pencalonan mengajukan calon Pengurus yang telah memenuhi persyaratan
yang ditentukan. Jumlah calon Pengurus yang diajukan sesuai jumlah pengurus di
tambah 2 orang
7. Selama proses pemilihan calon pengurus berlangsung, panitia senantiasa
berkonsultasi dengan pengurus
8. Calon pengurus yang diajukan oleh panitia, dipilih berdasarkan berdasarkan Rapat
Anggota. Bila tidak mencapai mufakat maka disepakati akan memakai suara
terbanyak dalam Rapat Anggota
9. Dari calon pengurus yang memperoleh suara terbanyak langsung menjadi ketua
umum
10.Ketua umum terpilih berkonsultasi dengan pengurus lama dalam menyusun
kepengurusan baru
11.Kepengurusan baru diumumkan dan disahkan dalam Rapat Anggota oleh ketua
umum baru
12.Serah terima jabatan pengurus dilaksanakan setelah pengesahan
Pasal 10
Tugas Pengurus
1. Ketua Umum bertugas :
a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan organisasi dan usaha Koperasi.
b. Menandatangani surat-surat berharga dalam bidang keuangan bersama
bendahara dan bidang organisasi bersama sekretaris.
c. Memimpin Rapat Pengurus dan Rapat Gabungan
d. Melaksanakan keputusan Rapat Anggota maupun Rapat Pengurus
2. Ketua Bidang (I – VI)bertugas :

5. a. Menggantikan Ketua Umum, bilamana Ketua Umum berhalangan menjalankan
tugasnya pada bidangnya
b. Mengkoordinasikan bidang yang menjadi tanggung jawabnya
c. Melaksanakan keputusan Rapat Anggota maupun Rapat Pengurus.
d. Melaporkan kepada pengurus dan anggota atas perkembangan kinerjanya
0. Sekretaris bertugas :
a. Mempersiapkan Rapat Anggota, Rapat Pengurus dan rapat-rapat lainnya.
b. Menyusun dan memelihara Notulen Rapat, Rapat Pengurus dan rapat-rapat
lainnya.
c. Menyelenggarakan administrasi, pengembangan dan pembinaan organisasi.
d. Mencatat setiap kejadian penting yang berkaitan dengan Koperasi
e. Bersama dengan Ketua Umum menandatangani surat-surat berharga.
f. Melaksanakan keputusan Rapat Anggota maupun Rapat Pengurus
1. Bendahara bertugas :
a. Mengelola dan mengembangkan dana Koperasi.
b. Memelihara dan bertanggung jawab atas harta kekayaan koperasi.
c. Menyusun laporan keuangan bulanan maupun tahunan dan menginformasikan
kepada anggota.
d. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja
Koperasi.
e. Melaksanakan keputusan Rapat Anggota maupun Rapat Pengurus.
f. Bersama Ketua Umum menandatangani surat-surat yang berhubungan
dengan keuangan.
BAB IV
PENGAWAS
Pasal 11
Susunan dan pemilihan Pengawas
1. Pengawas berjumlah minimal tiga orang yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan
Anggota.
2. Syarat-syarat dan tata cara pemilihan pengawas sesuai Bab III pasal 8.
3. Panitia pemilihan calon pengawas adalah panitia pemilihan calon pengurus.
4. Jumlah calon pengawas yang diajukan sekurang-kurangnya 10 orang.
5. Tata cara dan poses pemilihan dalam pengawas sama dengan tata cara dan
proses pemilihan pengurus.
6. Pemilihan berdasarkan Rapat Anggota, dan apabila tidak mencapai mufakat maka
tiga orang calon dengan suara terbanyak langsung menjadi pengawas.
Pasal 12
Tugas dan Tanggung Jawab Pengawas
1. Pengawas mempunyai tugas :

6. a. Sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan memeriksa surat-surat berharga,
uang tunai (kas opname), buku-buku catatan keuangan, laporan keuangan,
dan dokumen penting lainnya.
b. Sekurang-kurangnya sekali dalam 3 bulan memeriksa surat permohonan dan
perjanjian pinjaman guna meyakinkan bahwa segala sesuatunya sudah
berjalan sesuai dengan prosedur yang belaku.
c. Sekurang-kurangnya 4 bulan mengadakan rapat intern pengawas guna
memastikan bahwa tugas –tugas kepengawasan sudah berjalan dengan baik.
d. Menyusun dan memelihara Notulen Rapat Pengawas.
e. Menghadiri rapat gabungan dengan pengurus.
f. Sekurang-kurangnya sekali dalam 12 bulan memeriksa buku anggota
g. Menampung, meneliti dan menanggapi keluhan yang disampaikan oleh
anggota dan dibawa ke dalam rapat gabungan.
2. Pengawas mempunyai tanggung jawab :
a. Wajib membuat catatan-catatan pada buku catatan pengawas atas temuan
yang diperoleh di dalam menjalankan pemeriksaan serta saran-saran jika
dipandang perlu.
b. Wajib mengevaluasi kinerja pengurus.
c. Wajib menindaklanjuti laporan dari anggota.
d. Wajib melaporkan hasil temuan serta memberikan saran atau usulan kepada
pengurus, dalam rapat gabungan.
e. Selambat-lambatnya 7 hari sesudah tutup buku, mengadakan pemeriksaan
menyeluruh berikut analisis-analisis dan penilaian kesehatan Koperasi,
kemudian dilaporkan dalam Rapat Anggota Tahunan.
BAB V
PENASEHAT
Pasal 13
1. Pengurus dapat mengangkat Penasehat yang berfungsi untuk memberikan saran-
saran yang konstruktif baik diminta maupun tidak diminta.
2. Yang menjadi Penasehat adalah salah satu mantan pengurus, Ketua
KomunitasPerkopian, Ketua Perkoperasian atau Lembaga yang dijadikan pedoman
atau kemitraan dan Tokoh-tokoh yang dianggap perlu.
3. Anggota Penasehat sebanyak-banyaknya tiga orang.
4. Masa jabatan penasehat bersamaan dengan masa jabatan pengurus.
BAB VI
BALAS JASA DAN PENGHARGAAN
Pasal 14
1. Pengurus, Pengawas, dan Penasehat dapat menerima gaji sesuai Rapat Anggota
atau bilamana tidak maka dapat diberikan jasa pada akhir tahun buku.
2. Pengurus, Pengawas dan Penasehat yang telah berakhir masa baktinya dan tidak
terpilih kembali diberikan penghargaan yang besarnya sesuai dengan ketentuan
Rapat Anggota yang tertuang di dalam Anggaran Rumah Tangga.

7. 3. Sumber dana sebagaimana ayat (2) dialokasikan dari Sisa Hasil Usaha.
BAB VII
PERMODALAN
Pasal 15
1. Modal sendiri terdiri dari saham anggota dan modal lembaga:
a. Saham Anggota terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan
wajib sukarela.
b. Modal Lembaga terdiri dari cadangan umum, cadangan resiko dan
hibah/donasi.
2. Modal Lembaga diusahakan berada pada rasio di atas 10 % dari total asset.
3. Modal Lembaga berfungsi menjaga tingkat solvabilitas, maka jumlah modal
lembaga diupayakan sebanding atau lebih besar dari aset-aset yang tidak
menghasilkan.
Pasal 16
Modal Pinjaman terdiri dari simpanan sukarela, simpanan lainnya, dan pinjaman dari
pihak lain.
BAB VIII
SIMPANAN
Pasal 17
1. Simpanan Pokok adalah simpanan yang dibayar pada saat menjadi anggota.
2. Simpanan Wajib adalah simpanan yang dibayar secara teratur setiap bulan dalam
hal ini dibayar langsung 1 tahun di muka.
3. Simpanan Sukarela adalah simpanan anggota yang dibayarkan secara sukarela.
4. Simpanan Sukarela seorang anggota diusahakan maksimal 20 % dari total Modal
Pinjaman.
5. Bunga simpanan sukarela ditetapkan dalam Pola Kebijakan Pengurus yang telah
mendapat persetujuan dari Rapat Anggota.
6. Besarnya simpanan kapitalisasi ditetapkan oleh pengurus dalam pola kebijakan
yang telah mendapat persetujuan dari Rapat Anggota dan dibukukan sebagai
simpanan wajib.
BAB IX
PINJAMAN
Pasal 18
1. Pinjaman diberikan kepada anggota melalui pihak Ketiga (Bank ataupun fintech)
2. Pinjaman dalam hal ini Koperasi bersifat referensi dan dibebaskan dari segala
hubungan sehubungan dengan dampak yang terjadi dari proses Peminjaman
tersebut
3. Pinjaman yang diberikan untuk kemajuan usaha Anggota dan masih berkaitan
dengan Koperasi

8. Pasal 19
Prosedur Pinjaman
1. Mengisi formulir permohonan pinjaman dengan lengkap, diketahui dan
ditandatangani oleh ketua unit, suami atau istri (bagi yang sudah berkelurga).
2. Formulir yang telah diisi diserahkan kepada ketua bidang usaha atau pejabat kredit
dengan membawa buku anggota dan tidak diwakilkan.
3. Keputusan atas permohonan pinjaman dapat diketahui paling lama 2 hari dan
untuk pinjaman dengan resiko tertentu selambat-lambatnya dua minggu.
4. Permohonan yang telah dikabulkan diteruskan ke Bendahara untuk
dicairkan/dibayarkan dengan menyerahkan persyaratan lainnya yang telah
ditentukan oleh pejabat kredit.
5. Setiap pinjaman yang dikabulkan dikenakan Administrasi sebesar sebesar 1%
untuk Koperasi
BAB X
PENDAPATAN , BEBAN, DAN SISA HASIL USAHA
Pasal 20
Pendapatan Usaha
1. Pendapatan usaha Koperasi berasal dari Pendapatan Usaha Pokok dan
pendapatan lainnya.
2. Pendapatan usaha pokok Koperasi adalah hasil dari Sumber-sumber usaha yang
disepakati menjadi Program Ketua II dan Ketua III
3. Ketua II dan Ketua III berhak mengusulkan program yang disepakati Pengurus
untuk bisa menjadi revenue centre dan revenue generator, baik dalam bidangnya
maupun lintas bidang
4. Pendapatan usaha lainnya adalah pendapatan yang tidak termasuk pada ayat (2).
Pasal 21
Beban Usaha
Beban Usaha Koperasi terdiri dari biaya organisasi dan biaya operasional. Semuanya
transparan dalam proses pencatatan dan pelaporan dan didukung dengan system yang
akan dioptimalkan oleh Ketua V
Pasal 22
Sisa Hasil Usaha
1. Sisa Hasil Usaha merupakan jumlah pendapatan usaha dikurangi beban usaha
2. Sisa Hasil Usaha dialokasikan untuk memperkuat dana cadangan umum serta
balas jasa dan penghargaan dengan jumlah yang disepakati Pengurus Pengawas
dan Rapat Anggota
BAB XI
SANKSI-SANKSI

9. Pasal 23
Sanksi Anggota
1. Anggota koperasi yang terbukti melakukan tindakan yang bertentangan dengan
AD/ART akan diberikan teguran atau peringatan baik secara lisan maupun tertulis
sebanyak maksimal 2 (dua) kali.
2. Anggota yang tidak mengindahkan teguran/peringatan sebanyak dua kali dapat
dikeluarkan dari keanggotaan koperasi berdasarkan rapat pengurus.
Pasal 24
Sanksi Pengurus
1. Pengurus yang tidak hadir dalam rapat pengurus sebanyak tiga kali dalam satu
tahun buku tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dianggap
mengundurkan diri.
2. Pengurus yang berkondite kurang baik berdasarkan evaluasi kinerja, dapat
diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus meskipun belum habis
masa jabatannya tanpa mendapat jasa pengurus dan penghargaan.
3. Pengurus yang dalam satu tahun buku lalai menjalankan tugas selama tiga bulan
berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dianggap
mengundurkan diri dan atau diberhentikan oleh Rapat Anggota tanpa mendapat
jasa pengurus dan penghargaan.
4. Dalam hal terjadi kekosongan jabatan akibat tindakan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Rapat Gabungan dapat menunjuk dan
mengangkat pejabat pengganti yang akan disahkan pada Rapat Anggota
berikutnya. Prioritas adalah yang menjadi bagian timnya Pengurus terkait.
Pasal 25
Sanksi Pengawas
1. Pengawas yang tidak hadir dalam Rapat Gabungan sebanyak tiga kali dalam satu
tahun buku tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dianggap
mengundurkan diri.
2. Pengawas yang berkonduite kurang baik berdasarkan evaluasi kinerja, dapat
diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Gabungan meskipun belum habis
masa jabatannya tanpa mendapat jasa pengawas dan penghargaan.
3. Pengawas yang dalam satu tahun buku lalai menjalankan tugas selama tiga bulan
berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dianggap
mengundurkan diri dan atau diberhentikan oleh Rapat Anggota tanpa mendapat
jasa pengawas dan penghargaan.
4. Dalam hal terjadi kekosongan jabatan akibat tindakan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Rapat Gabungan dapat menunjuk dan
mengangkat pejabat pengganti yang akan disahkan pada Rapat Anggota
berikutnya.

10. BAB XII
PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
Pasal 26
1. Usulan perubahan terhadap Anggaran Rumah Tangga disampaikan dan
dibicarakan dalam Rapat Anggota.
2. Perubahan Anggaran Rumah Tangga sah apabila disetujui oleh Rapat Anggota
BAB XIII
ATURAN TAMBAHAN
Pasal 27
Bila mana pada waktu berjalan ada hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah
Tangga ini akan diatur lebih lanjut dalam Pola Kebijakan Peraturan Khusus yang
disusun berdasarkan Rapat Pengurus yang disetujui oleh Rapat Anggota, dan tidak
boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
BAB XIV
PENUTUP
Pasal 28
1. Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan dalam Rapat Anggota dan berlaku sejak
tanggal disahkan.
2. Dengan disahkan Anggaran Rumah Tangga ini, maka Anggaran Rumah Tangga
yang lama atau draft tidak berlaku lagi.
Ditetapkan di: Jakarta
Tanggal: 07 Juni 2017
Ketua Sekretaris
Ronald F.R.S Sunil Tolani