SlideShare a Scribd company logo
1 of 11
DEPARTEMEN KOPRASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

AKTA PENDIRIAN KOPERASI

NAMA KOPERASI
Koperasi Pinjam Awal Sukses (KOMPAS)

ALAMAT/TEMPAT KEDUDUKAN
Komplek Ruko Kalimas Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Kabupaten Bekasi

DISAHKAN OLEH

: MENTERI KOPERASI & USAHA KECIL

DAN MENENGAH

DENGAN SURAT KEPUTUSAN

: NOMOR 551/BH/KWK.9/XXI/1998
: 04 NOVEMBER 2013
AKTA PENDIRIAN
KOPERASI SIMPAN PINJAM AWAL SUKSES
(KOMPAS)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :
(1) Nama
Alamat
Jabatan

: MUHAMMAD IQBAL RAMADHAN
: Jl. Nagorong RT06/03 No. 95 Rawa Lumbu, Kota Bekasi
: Ketua Umum

(2) Nama
Alamat
Jabatan

: KRISNA DWI ARISTYADI
: Jl. Swasembada Timur 16 No. 101 A RT08/05, Jakarta utara
: Wakil Ketua

(3) Nama
Alamat
Jabatan

: MIA ROSMIATI MANCANI
: Jl. Nusantara Raya Blok C 474, RT 014/008, Bekasi Utara
: Sekertaris Umum

(4) Nama
Alamat
Jabatan

: DWI PURNAMASARI
: Jl. Melati III No. A87 RT002/022, Chandra Baru, Bekasi
: Bendahara

Atas kuasa rapat pembentukan koperasi yang di selenggarakan pada tanggal,
Tiga puluh bulan November Tahun seribu Sembilan ratus Sembilan puluh delaan,
di tunjuk oleh pendiri selaku kuasa pendiri dan skaligus untuk pertama kalinya
sabagai pengurus dan menyatakan mendirikan koperasi serta menanda-tangani
anggaran dasar koperasi yang isinya sebagai berikut :
ANGGARAN DASAR
BAB I
NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN JANGKA WAKTU
PASAL 1

(1) Badan usaha ini bersama KOPERASI PENGECER PELUMAS JAKARTA DAN
SEKITARNYA, dengan nama singkat : GLOBAL MANDIRI dan selanjutnya
dalam anggaran dasar ini disebut koperasi.
(2) Koperasi berkedudukan di : Komplek Ruko Kali Mas
Kelurahan
: Jati Mulya
Kecamatan
: Tambun
Kotamadya/Kabupaten
: Bekasi
(3) Koperasi di dirikan dalam jangka waktu tidak terbatas, …
BAB II
LANDASAN, AZAS DAN PRINSIP
PASAL 2
(1) Koperasi berlandaskan pancasila dan undang undang dasar 1945
(2) Koperasi berzaskan kekeluarga’an.
(3) Koperasi melaksanakan prinsip sbb :
a. Keanggota’an bersifat suka rela dan terbuka
b. pengelola’an d lakukan scara dmokratis.
c. Pembagian sisa hasil usaha di lakukan scara adil dan sbanding dengan
besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
e. Kemandirian.
f. Pendidikan perkoperasian.
g. Kerja sama antar koperasi.

BAB III
FUNGSI, PERAN DAN USAHA
PASAL 3
(1) Koperasi berfungsi untuk membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan
anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan
kesejahtera’an ekonomi dan sosial.
(2) Koperasi berperan :
a. Secara aktif dalam upaya mempertinggi kwalitas khidupan manusia dan
masyarakat.
b. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan ketahan
perekonomian nasional dan koprasi sebagai sokogurunya.
c. berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional
yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluarga’an dan
demokrasi ekonomi.
(3) Koperasi bertujuan mewujudkan kesejahtera’an anggota pada khususnya dan
masyarakat pada umumnya.
(4) Untuk mencapai tujuannya, maka koperasi menyelenggarakan usaha sebagai berikut :
a. Menghimpun dana anggota koperasi
b. Memberikan pinjaman modal kepada anggota koperasi
c. Menghimpun simpan pinjam
d. Menghimpun tabungan koperasi dari anggota dan calon anggota

BAB IV
KEANGGOTAAN
PASAL 4
(1) Anggota koperasi adalah pemilik dan skaligus pengguna jasa.
(2) Keanggota’an koperasi tidak dapat dipindah namakan.
(3) Yang dapat di terima menjadi anggota koperasi ini adalah warga Negara Indonesia yang
memenuhi beberapa syarat sebagai berikut :
a. mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hokum ( dewasa,
tidak dalam perwalian dsb).
b. bertempat tinggal di : DKI jakartadan skitarnya.
c. mata pencaharian : mahasiswa
d. telah menyatakan kesanggupan tertulis untuk melunasi simpanan pokok dan
simpanan wajib sebagaimana yang di maksud dalam pasal 27 ayat (1) dan(3).
e. Telah menyetujui isi anggaran dasar dan peraturan-peraturan perkoperasian
yang berlaku.
(4) Setiap anggota mempunyai kewajiban :
a. Mematuhi Anggaran Dasar , Anggaran Rumah Tangga dan
keputusan-keputusan.Rapat Anggota.
b. Membayar Simpanan Pokok , Simpanan Wajib dan Simpanan
lainnya yang diputuskan oleh Rapat Anggota.
c.Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan
oleh Koperasi.
d. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan azas
keke1uargaan.
e. Menanggung kerugian sesuai dengan ketentuan pasal 31 ayat
(1).
(5) Setiap anggota mempunyai hak :
a. Menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara
(6)
(7)

(8)

(9)
(10)

(11)

dalam Rapat Anggota.
b. Memilih dan/ atau dipilih menjadi Anggota Pengurus atau
Pengawas.
c. Meminta diadakannya Rapat Anggota menurut ketentuan Pasal
5 ayat (4) huruf c.
d. Mengemukakan pendapat dan saran kepada Pengurus diluar
Rapat Anggota baik diminta maupun tidak diminta.
e. Mendapatkan pelayanan yang sama antar sesama anggota.
f. Meminta keterangan mengenai perkembangan Koperasi.
g. Mendapatkan bagian SHU sesuai dengan jasa usaha masing masing Anggota terhadap Koperasi.
h. Mendapatkan bagian sisa hasil penyelesaian.
Keanggotaan Koperasi mulai berlaku dan hanya dapat dibukti-kan dengan
catatan dalam daftar anggota.
Seseorang yang akan masuk menjadi Anggota Koperasi harus :
a. Mengajukan surat permintaan kepada Pengurus.
b. Bilamana Pengurus meriolak permintaan dirnaksud pada huruf
a, maka Pengurus segera memberikan surat penolakannya
paling lambat 2 (dua) minggu setelah diterimanya surat
permintaan tersebut.
Keanggotaan berakhir, bilamana anggota :
a. Meninggal dunia.
b. Minta berhenti atas permintaan sendiri.
c. Diberhentikan oleh Pengurus karena tidak memenuhi lagi
syarat keanggotaan.
d. Diberhentikan oleh Pengurus karena tidak mengindahkan
kewajibannya sebagai anggota, atau berbuat sesuatu yang
merugikan Koperasi.
Berakhirnya keanggotaan mulai berlaku dan hanya dapat dibuktikan dengan catatan
dalam buku daftar anggota.
Perminta’an berhenti sebagai anggota harus diajukan secara tertulis kepada Pengurus.
Seseorang yang diberhentikan oleh Pengurus dapat meminta
pertimbangan dalam Rapat Anggota berikutnya.

BAB V
RAPAT KERJA
PASAL 5
(1) Rapat anggota diselenggarakan paling dikit sekali dalam (satu) tahun yang disebut rapat
anggota tahunan (RAT).
(2) Rapat anggota merupakan pemegang kekuasa’an tertinggi dalam koperasi.
(3) Rapat anggota terdiri dari :
a. Rapat Anggota Tahunan, diselenggarakan untuk membahas
dan mengesahkan pertanggung jawaban Pengurus, dan
pelaksanaannya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah
tahun buku lampau.
b. Rapat Anggota Pemilihan Pengurus dan Pengawas Koperasi
dilaksanakan pada akhir masa jabatan
c Rapat Anggota Pengesahan Perubahan Akta Koperasi, di
laksanakan sesuai kebutuhan
d. Rapat Anggota Luar Biasa, dilaksanakan apabila keadaan
mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya
ada pada Rapat Anggota.
(4) Rapat pleno, adalah rapat yang di hadiri oleh seluruh pengurus dan pengawas koperasi,
dilaksanakan minimal satu kali dalam 3 bulan.
(5) Rapat anggota luar biasa dapat di selenggarakan atas kehendak :
a. pengurus
b. pengawas
c. atas perminta’an tertulis dari minimal lebih dari 10% jumlah anggota.

PASAL 6
(1) Pada dasarnya rapat anggota sah bila dihadiri lebih dari separuh jumlah anggota.
(2) Jika rapat anggota tidak memenuhi ketentuan dalam ayat (1), maka diadakan
penunda’an rapat anggota untuk beberapa waktu; dan bila rapat ke 2 tidak juga
memenuhi syarat tersebut, maka rapat anggota dapat dilaksanakan dan sah bila dihadiri
20% dari jumlah anggota koperasi.

PASAL 7
Rapat anggota berhak meminta keterangan dan pertanggung jawaban pengurus serta
pengawas tentang pengelola’an koperasi.

PASAL 8
Hari, tanggal, waktu dan tempat serta acara rapat anggota harus di beritahukan sekurang
kurangnya 7 hari terlebih dahulu kepada anggota.

PASAL 9
(1) Keputusan rapat anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
(2) Apabila tidak di peroleh keputusan dengan cara musyawarah maka pengambilan
keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
(3) Dalam hal dilakukan pemungutan suara setiap anggota mempunyai hak satu suara.

BAB VI
PENGURUS
PASAL 10
(1) Pengurus koperasi di pilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota.
(2) Yang dapat di pilih menjadi pengurus ialah anggota ang memenuhi syarat-syarat sbb :
a. Memenuhi sifat perilaku yang baik, di dalam maupun di luar koperasi.
b. Mempunyai wawasan yang luas, pengetahuan dan keterampilan kerja yang
baik.
(3) Pengurus di pilih untuk masa jabatan 3(tiga) tahun.
(4) Anggota pengurus yang masa jabatannya telah lampau dapat di pilih kembali.
(5) Bilamana seseorang anggota pengurus berhenti sebelim masa jabatannya lampau,
maka rapat anggota pengurus lainnyadapat mengangkat gantinya, akan tetapi
pengangkatan itu harus di syahkan oleh rapat anggota berikutnya.

PASAL 11
(1) Pengurus terdiri sekurang-kurangnya 3 orang.
(2) Terhadap pihak ketiga maka yang berlaku sebagai anggota pengurus hanyalah mereka
yang di catat selaku itu dalam daftar pengurus.

PASAL 12
(1) Pengurus bertugas untuk :
a. Mengelola Koperasi dan usahanya
b. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama
Koperas i.
c. Mewakili Koperasi dihadapan dan diluar Pengadilan
d. Menye1 enggarakan dan memelihafa buku daftar anggota,
daftar Pengurus dan buku-buku lainnya yang diperlukan.
e.Menye1enggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara
tertib dan teratur.
f. Menye1 enggarakan Rapat Anggota.
g. Mengajukan Laporan keuangan dan pertanggung jawaban
pelaksanaan tugasnya.
h.Mengajukan rancangan Rencana Kerja dan rancangan Rencana
Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi.
(2) Pengurus atas persetujuan rapat anggota dapat mengangkat ketua dan
karyawan sebagai pengelola usaha koperasi.
(3) Tugas pokok masing-masing anggota pengurus di tetapkan dalam rapat
pengurus.

PASAL 13
(1) Pengurus harus segera mengadakan catatan pada waktunya dalam daftar anggota
tentang masuk berhentinya anggota.
(2) Pengurus harus segera mengadakan catatan pada waktunya tentang di mulai dan
berhentinya jabatan pengurus.
(3) Pengurus harus berusaha agar anggota mengetahui akibat pencatatan dalam daftar
anggota.
(4) Setiap anggota pengurus harus memberikan bantuan kepada pengawas ang deri tugas
untuk itu guna melaksanakan tugasnya, dan ia di wajibkan untuk memberikan
keterangan persedian’an barang, alat-alat perlengkapan/inventaris dan uang yang ada
pada koperasi.
(5) Tiap anggota Pengurus harus berusaha agar Pengawasan dan/ atau pemeriksaan
sebagai mana tersebut dalam Pasal 18 ayat (5) tidak dihambat baik disengaja atau tidak
disengaja oleh anggota Pengurus, ketua, sekertaris bendahara.

PASAL 14
(1) Pengurus diwajibkan agar setiap kejadian penting dicatat sebagai semestinya.
(2) Pengurus wajib memberitahukan pada anggota tiap kejadian
penting yang mempengaruhi jalannya Koperasi.

PASAL 15
(1) Pengurus wajib memberikan laporan kepada Pemerintah tentang keada’an serta
perkembangan koperasi dan usaha koperasi sekurang-kurangnya3 bulan skali.

(2) Pengurus diwajibkan berusaha agar segala laporan pemeriksaan kperasi dapat di
(3)
(4)
(5)
(6)

ketahui oleh stiap anggota pengawas dan pemerintah.
Pengurus diwajibkan berusaha supaya ketentuan dalam Anggaran Dasar,Anggaran
Rumah Tangga,Peraturan Khusus dan KeputUSan Rapat Anggota lainnya diketahui
dan dipahami oleh anggota.
Pengurus diwajibkan untuk memelihara kerukunan diantara para Anggota dan
mencegah hal yang menyebabkan timbulnya perselisihan paham.
Perselisihan yang timbul karena hanya menyangkut kepentingan Koperasi atau
dalam hubungannya sebagai a n g g o t a harus diselesaikan oleh Pengurus dengan
jalan damai tanpa memihak salah satu pihak.
Pengurus harus melakukan segala ketentuan dalam Anggaran Dasar,Anggaran Rumah
Tangga,Peraturan Khusus dan Keputusan Rapat Anggota.

PASAL 16
(1) Pengurus menanggung kerugian yang diderita Koperasi sebag ai akibat
kelalaiannya dalam me 1 aksaiiakan tugas kewajibannya.

(2) Jika kelalaian itu mengenai sesuat u yang termasuk pekerjaan beberapa
orang anggota Pengurus, maka karena itu mereka bersama menanggung
kerugian tadi untuk selur uhnya akan tetapi anggota Pengurus bebas dari
tanggungannya j ika ia dapat membuktikan bahwa kerugian tadi bukan
karena ke salahannya serta ia telah berusaha dengan segera dan
secukupnya untuk mencegah kelalaian tadi.

PASAL 17
(1) Dalam melaksanakan f ungsi dan tugasnya Pengurus ber wenang untuk
menggunakan f asilit as, sarana maupun dana yang tersedia sesuai
dengan keputusan Rapat Anggota.
(2) Pengurus berhak menerima imbalan jasa sesuai dengan keputusan Rapat
Anggota.
(3) Pengurus berhak menerima bagian Sisa Hasil Usaha sesuai dengan
keputusan Rapat Anggota.

BAB VII

PENGAWAS
PASAL 18
(1) Pengawas dipilih dar i dan oleh anggota dalam Rapat Anggota.
(2) Pengawas bertanggung jawab kepada Rapat Anggota.
(3) Yang dapat d i p i l i h menjadi Pengawas adalah anggota yang memenuhi
syarat-syarat sbb:
a. Mempunyai sif at dan per ilaku yang baik, didalam maupun
diluar kcperasi.
b. Mempunyai wawasan yang luas, penget ahuan serta
keterampilan yang baik terutama dibidang pengawasan.
(4) Pengawas dipilih unt uk masa jabatan 3(tiga)tahun.
(5) Pengawas bertugas untuk :
a. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi sekurang -kurangnya 3bulan
sekali.
b. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya
dan disampaikan kepada pengurus dengan tembusan kepada
Pemerintah.

PASAL 19
(1) Dalam melaksanakan furigsi dan tugasnya pengawas berwenang Untuk
menggunakan fasilitas, sarana maupun dana yang tersedia sesuai dengan
keputusan Rapat Anggota.
(2) Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya pengawas berwenang untuk meneliti
segala catatan,berkas,barang-barang,uang, serta bukti-bukti lainnya yang ada
pada koperasi.

PASAL 20
(1) Apabila Koperasi dikelola secara profesional dengan Mengangkat
Direksi/Manajer,maka unsur pengawas dapat ditiadakan atau diadakan sewaktuwaktu sesuai dengan kebutuhan rnelalui Rapat Anggota, dengan demikian
fungsi Pengawasan menjadi tugas dan Tanggung jawab Pengurus.
(2) Terhadap pihak ketiga. maka mereka yang melakukan pengawasan dan /atau
pemeriksaan atas koperasi dan juga Dewan Penasehat diharuskan
merahasiakan segala. sesuatu tentang keadaan koperasi yang didapatkannya
dalam melakukan tugasnya.

BAB VIII
PENGELOLA KOPERASI
PASAL BAB 21
(1) Pengelola Koperasi diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus berdasarkan
keputusan Rapat Pleno Pengurus dan Pengawas.
(2) Tugas,wewenang,tanggung jawab,gaji serta pendapatan lainnya atas pengelola
ditetapkan dalam suatu kontrak kerja.

BAB IX
DEWAN PENASEHAT
PASAL 22
(1) Untuk kepentingan koperasi Rapat Anggota dapat mengangkat Dewan
Penasehat.
(2) Rapat Anggota dapat mengangkat anggota atau orang bukan anggota yang
mempunyai keahlian sesuai dengan kepentingan
koperasi untuk menjadi Dewan Penasehat.
(3) Anggota Dewan Penasehat tidak menerima gaji,akan tetapi dapat diberikan
uang jasa atau h o n o r e r sesuai dengan
keputusan Rapat Anggota.
(4) Anggota Dewan Penasehat tidak mempunyai hak suara dalarfr rapat anggota
maupun rapat pengurus.
(5) Dewan Penasehat dapat member! saran atau pendapat kepada Pengurus untuk
kemajuan koperasi baik diminta maupun tidak
diminta.

BAB IX
PEMBUKUAN KOPERASI
PASAL 23
(1) Tahun buku koperasi mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
(2) Koperasi wajib menyelenggarakan pembukuan tentang Badan Usahanya .
(3) Koperasi wajib pada setiap tutup tahun buku mengadakan perhitungan laba/rugi.
(4) Laporan Keuangan Neraca dan perhitungan rugi / laba tahunan Koperasi wajib
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik atau Koperasi Jasa Audit.

More Related Content

What's hot (18)

AD ART
AD ARTAD ART
AD ART
 
Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
Anggaran dasar dan anggaran rumah tanggaAnggaran dasar dan anggaran rumah tangga
Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
 
Anggaran rumah tangg aok
Anggaran rumah tangg aokAnggaran rumah tangg aok
Anggaran rumah tangg aok
 
AD-ART Laskar Hijau
AD-ART Laskar HijauAD-ART Laskar Hijau
AD-ART Laskar Hijau
 
Anggaran Dasar KOKOPI
Anggaran Dasar KOKOPIAnggaran Dasar KOKOPI
Anggaran Dasar KOKOPI
 
Anggaran Rumah Tangga KOKOPI
Anggaran Rumah Tangga KOKOPIAnggaran Rumah Tangga KOKOPI
Anggaran Rumah Tangga KOKOPI
 
Contoh AD ART Ikatan ALumni
Contoh AD ART Ikatan ALumniContoh AD ART Ikatan ALumni
Contoh AD ART Ikatan ALumni
 
CONTOH Ad art forum
CONTOH Ad art forumCONTOH Ad art forum
CONTOH Ad art forum
 
Presentasi rapat anggota koperasi
Presentasi rapat anggota koperasiPresentasi rapat anggota koperasi
Presentasi rapat anggota koperasi
 
Anggaran dasar
Anggaran dasarAnggaran dasar
Anggaran dasar
 
Ikatan alumni kimia industri
Ikatan alumni kimia industriIkatan alumni kimia industri
Ikatan alumni kimia industri
 
AD-ART andromeda STIE PGRI Sukabumi
AD-ART andromeda STIE PGRI SukabumiAD-ART andromeda STIE PGRI Sukabumi
AD-ART andromeda STIE PGRI Sukabumi
 
Ad art fokus
Ad art fokusAd art fokus
Ad art fokus
 
ANGGARAN RUMAH TANGGA HIMPAUDI MUNAS III di Bali
ANGGARAN RUMAH TANGGA HIMPAUDI MUNAS III  di BaliANGGARAN RUMAH TANGGA HIMPAUDI MUNAS III  di Bali
ANGGARAN RUMAH TANGGA HIMPAUDI MUNAS III di Bali
 
AD/ART Laskar Muda Lombok Utara
AD/ART Laskar Muda Lombok UtaraAD/ART Laskar Muda Lombok Utara
AD/ART Laskar Muda Lombok Utara
 
Angaran dasar BMT ( Ari Khazuya)
Angaran dasar BMT ( Ari Khazuya)Angaran dasar BMT ( Ari Khazuya)
Angaran dasar BMT ( Ari Khazuya)
 
Adart yayasan ja 011
Adart yayasan ja 011Adart yayasan ja 011
Adart yayasan ja 011
 
Ad art-yayasan
Ad art-yayasanAd art-yayasan
Ad art-yayasan
 

Viewers also liked

Aspek hukum & administrasi kontrak
Aspek hukum & administrasi kontrakAspek hukum & administrasi kontrak
Aspek hukum & administrasi kontraktia_miaww90
 
Jawaban UTS Take Home Hukum Perjanjian Kredit
Jawaban UTS Take Home Hukum Perjanjian KreditJawaban UTS Take Home Hukum Perjanjian Kredit
Jawaban UTS Take Home Hukum Perjanjian KreditRachardy Andriyanto
 
4 draf perjanjian kerja sama apa pma 111211
4 draf perjanjian kerja sama apa pma 1112114 draf perjanjian kerja sama apa pma 111211
4 draf perjanjian kerja sama apa pma 111211Idil Akbar
 
Aspek hukum s.n indah maria g-ivan rifky a-ma.4
Aspek hukum s.n indah maria g-ivan rifky a-ma.4Aspek hukum s.n indah maria g-ivan rifky a-ma.4
Aspek hukum s.n indah maria g-ivan rifky a-ma.4Indra Abdam Muwakhid
 
prosedur pengajuan izin badan usaha
prosedur pengajuan izin badan usaha prosedur pengajuan izin badan usaha
prosedur pengajuan izin badan usaha Yuliawanti Ginaris
 
LANJUTAN MATERI HUKUM PERUSAHAAN
LANJUTAN MATERI HUKUM PERUSAHAANLANJUTAN MATERI HUKUM PERUSAHAAN
LANJUTAN MATERI HUKUM PERUSAHAANFair Nurfachrizi
 
Jenis dan bentuk badan usaha
Jenis dan bentuk badan usahaJenis dan bentuk badan usaha
Jenis dan bentuk badan usahaNur Agustinus
 
Risk assasement
Risk assasementRisk assasement
Risk assasementyy rahmat
 
Identifikasi risiko
Identifikasi risikoIdentifikasi risiko
Identifikasi risikoyy rahmat
 
The sixth sense technology complete ppt
The sixth sense technology complete pptThe sixth sense technology complete ppt
The sixth sense technology complete pptatinav242
 
Theories of leadership
Theories of leadershipTheories of leadership
Theories of leadershipKesari Nandan
 

Viewers also liked (19)

Aspek hukum & administrasi kontrak
Aspek hukum & administrasi kontrakAspek hukum & administrasi kontrak
Aspek hukum & administrasi kontrak
 
Jawaban UTS Take Home Hukum Perjanjian Kredit
Jawaban UTS Take Home Hukum Perjanjian KreditJawaban UTS Take Home Hukum Perjanjian Kredit
Jawaban UTS Take Home Hukum Perjanjian Kredit
 
HUKUM PERUSAHAAN
HUKUM PERUSAHAANHUKUM PERUSAHAAN
HUKUM PERUSAHAAN
 
Pendirian pts by isp
Pendirian pts by  ispPendirian pts by  isp
Pendirian pts by isp
 
Paulus Gunawan Subroto - Notaris & PPAT
Paulus Gunawan Subroto - Notaris & PPATPaulus Gunawan Subroto - Notaris & PPAT
Paulus Gunawan Subroto - Notaris & PPAT
 
Power Point Yayasan
Power Point YayasanPower Point Yayasan
Power Point Yayasan
 
4 draf perjanjian kerja sama apa pma 111211
4 draf perjanjian kerja sama apa pma 1112114 draf perjanjian kerja sama apa pma 111211
4 draf perjanjian kerja sama apa pma 111211
 
Aspek hukum s.n indah maria g-ivan rifky a-ma.4
Aspek hukum s.n indah maria g-ivan rifky a-ma.4Aspek hukum s.n indah maria g-ivan rifky a-ma.4
Aspek hukum s.n indah maria g-ivan rifky a-ma.4
 
prosedur pengajuan izin badan usaha
prosedur pengajuan izin badan usaha prosedur pengajuan izin badan usaha
prosedur pengajuan izin badan usaha
 
Hukum asuransi
Hukum asuransiHukum asuransi
Hukum asuransi
 
LANJUTAN MATERI HUKUM PERUSAHAAN
LANJUTAN MATERI HUKUM PERUSAHAANLANJUTAN MATERI HUKUM PERUSAHAAN
LANJUTAN MATERI HUKUM PERUSAHAAN
 
Syarat pendirian klinik
Syarat pendirian klinikSyarat pendirian klinik
Syarat pendirian klinik
 
Standar akreditasi klinik modified
Standar akreditasi klinik   modifiedStandar akreditasi klinik   modified
Standar akreditasi klinik modified
 
Jenis dan bentuk badan usaha
Jenis dan bentuk badan usahaJenis dan bentuk badan usaha
Jenis dan bentuk badan usaha
 
Anatomi kontrak
Anatomi kontrakAnatomi kontrak
Anatomi kontrak
 
Risk assasement
Risk assasementRisk assasement
Risk assasement
 
Identifikasi risiko
Identifikasi risikoIdentifikasi risiko
Identifikasi risiko
 
The sixth sense technology complete ppt
The sixth sense technology complete pptThe sixth sense technology complete ppt
The sixth sense technology complete ppt
 
Theories of leadership
Theories of leadershipTheories of leadership
Theories of leadership
 

Similar to OPTIMASI KOPERASI

AD/ART Koperasi Kompas
AD/ART Koperasi KompasAD/ART Koperasi Kompas
AD/ART Koperasi KompasIqbalrmd
 
ADART Koperasi KOMPAS
ADART Koperasi KOMPASADART Koperasi KOMPAS
ADART Koperasi KOMPASridholajuardi
 
Implementasi Undang-undang Perkoperasian
Implementasi Undang-undang Perkoperasian Implementasi Undang-undang Perkoperasian
Implementasi Undang-undang Perkoperasian Ade ermawati
 
Uu 25 1992-koperasi
Uu 25 1992-koperasiUu 25 1992-koperasi
Uu 25 1992-koperasiIrwan Sahaji
 
Struktur organisasi koperasi
Struktur organisasi koperasiStruktur organisasi koperasi
Struktur organisasi koperasiom makplus
 
Peraturan Pokok Keanggotaan PBMTI MPD Purbalingga
Peraturan Pokok Keanggotaan PBMTI MPD PurbalinggaPeraturan Pokok Keanggotaan PBMTI MPD Purbalingga
Peraturan Pokok Keanggotaan PBMTI MPD PurbalinggaBudi Rahardjo
 
Pokdakan gelanggang ikan
Pokdakan gelanggang ikanPokdakan gelanggang ikan
Pokdakan gelanggang ikanahmadbindjasman
 
168_20211206065035_13. RAT _ tehnik SHU finalOk KLMPK 12.pptx
168_20211206065035_13. RAT _ tehnik SHU finalOk  KLMPK 12.pptx168_20211206065035_13. RAT _ tehnik SHU finalOk  KLMPK 12.pptx
168_20211206065035_13. RAT _ tehnik SHU finalOk KLMPK 12.pptxFaya25
 
Rancangan anggaran rumah tangga
Rancangan anggaran rumah tanggaRancangan anggaran rumah tangga
Rancangan anggaran rumah tanggaToto Wirjosoemarto
 
Peraturan organisasi
Peraturan organisasiPeraturan organisasi
Peraturan organisasirantingsolied
 
AD DAN ART KOMPAS
AD DAN ART KOMPASAD DAN ART KOMPAS
AD DAN ART KOMPASfadillah_
 
Peraturan organisasi
Peraturan organisasiPeraturan organisasi
Peraturan organisasirantingsolied
 
Uu nomor-25-tahun-1992-tentang-perkoperasian
Uu nomor-25-tahun-1992-tentang-perkoperasianUu nomor-25-tahun-1992-tentang-perkoperasian
Uu nomor-25-tahun-1992-tentang-perkoperasianYunus Mustaine
 
Uu 1992 25 perkoperasian
Uu 1992 25 perkoperasianUu 1992 25 perkoperasian
Uu 1992 25 perkoperasianSupri Yanto
 
Syarat untuk-pendirian-koperasi.docx
Syarat untuk-pendirian-koperasi.docxSyarat untuk-pendirian-koperasi.docx
Syarat untuk-pendirian-koperasi.docxrudi pul
 

Similar to OPTIMASI KOPERASI (20)

AD/ART Koperasi Kompas
AD/ART Koperasi KompasAD/ART Koperasi Kompas
AD/ART Koperasi Kompas
 
ADART Koperasi KOMPAS
ADART Koperasi KOMPASADART Koperasi KOMPAS
ADART Koperasi KOMPAS
 
Peraturan dasa1
Peraturan dasa1Peraturan dasa1
Peraturan dasa1
 
Implementasi Undang-undang Perkoperasian
Implementasi Undang-undang Perkoperasian Implementasi Undang-undang Perkoperasian
Implementasi Undang-undang Perkoperasian
 
Dasar2_Koperasi.ppt
Dasar2_Koperasi.pptDasar2_Koperasi.ppt
Dasar2_Koperasi.ppt
 
Uu 25 1992-koperasi
Uu 25 1992-koperasiUu 25 1992-koperasi
Uu 25 1992-koperasi
 
Uu no 25 tahun 1992
Uu no 25 tahun 1992Uu no 25 tahun 1992
Uu no 25 tahun 1992
 
Struktur organisasi koperasi
Struktur organisasi koperasiStruktur organisasi koperasi
Struktur organisasi koperasi
 
Peraturan Pokok Keanggotaan PBMTI MPD Purbalingga
Peraturan Pokok Keanggotaan PBMTI MPD PurbalinggaPeraturan Pokok Keanggotaan PBMTI MPD Purbalingga
Peraturan Pokok Keanggotaan PBMTI MPD Purbalingga
 
Pokdakan gelanggang ikan
Pokdakan gelanggang ikanPokdakan gelanggang ikan
Pokdakan gelanggang ikan
 
168_20211206065035_13. RAT _ tehnik SHU finalOk KLMPK 12.pptx
168_20211206065035_13. RAT _ tehnik SHU finalOk  KLMPK 12.pptx168_20211206065035_13. RAT _ tehnik SHU finalOk  KLMPK 12.pptx
168_20211206065035_13. RAT _ tehnik SHU finalOk KLMPK 12.pptx
 
Rancangan anggaran rumah tangga
Rancangan anggaran rumah tanggaRancangan anggaran rumah tangga
Rancangan anggaran rumah tangga
 
Peraturan organisasi
Peraturan organisasiPeraturan organisasi
Peraturan organisasi
 
AD DAN ART KOMPAS
AD DAN ART KOMPASAD DAN ART KOMPAS
AD DAN ART KOMPAS
 
Peraturan organisasi
Peraturan organisasiPeraturan organisasi
Peraturan organisasi
 
Uu nomor-25-tahun-1992-tentang-perkoperasian
Uu nomor-25-tahun-1992-tentang-perkoperasianUu nomor-25-tahun-1992-tentang-perkoperasian
Uu nomor-25-tahun-1992-tentang-perkoperasian
 
Uu 25-92
Uu 25-92Uu 25-92
Uu 25-92
 
Uu 1992 25 perkoperasian
Uu 1992 25 perkoperasianUu 1992 25 perkoperasian
Uu 1992 25 perkoperasian
 
Pendirian koperasi
Pendirian koperasiPendirian koperasi
Pendirian koperasi
 
Syarat untuk-pendirian-koperasi.docx
Syarat untuk-pendirian-koperasi.docxSyarat untuk-pendirian-koperasi.docx
Syarat untuk-pendirian-koperasi.docx
 

OPTIMASI KOPERASI

  • 1. DEPARTEMEN KOPRASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH AKTA PENDIRIAN KOPERASI NAMA KOPERASI Koperasi Pinjam Awal Sukses (KOMPAS) ALAMAT/TEMPAT KEDUDUKAN Komplek Ruko Kalimas Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Kabupaten Bekasi DISAHKAN OLEH : MENTERI KOPERASI & USAHA KECIL DAN MENENGAH DENGAN SURAT KEPUTUSAN : NOMOR 551/BH/KWK.9/XXI/1998 : 04 NOVEMBER 2013
  • 2. AKTA PENDIRIAN KOPERASI SIMPAN PINJAM AWAL SUKSES (KOMPAS) Kami yang bertanda tangan di bawah ini : (1) Nama Alamat Jabatan : MUHAMMAD IQBAL RAMADHAN : Jl. Nagorong RT06/03 No. 95 Rawa Lumbu, Kota Bekasi : Ketua Umum (2) Nama Alamat Jabatan : KRISNA DWI ARISTYADI : Jl. Swasembada Timur 16 No. 101 A RT08/05, Jakarta utara : Wakil Ketua (3) Nama Alamat Jabatan : MIA ROSMIATI MANCANI : Jl. Nusantara Raya Blok C 474, RT 014/008, Bekasi Utara : Sekertaris Umum (4) Nama Alamat Jabatan : DWI PURNAMASARI : Jl. Melati III No. A87 RT002/022, Chandra Baru, Bekasi : Bendahara Atas kuasa rapat pembentukan koperasi yang di selenggarakan pada tanggal, Tiga puluh bulan November Tahun seribu Sembilan ratus Sembilan puluh delaan, di tunjuk oleh pendiri selaku kuasa pendiri dan skaligus untuk pertama kalinya sabagai pengurus dan menyatakan mendirikan koperasi serta menanda-tangani anggaran dasar koperasi yang isinya sebagai berikut :
  • 3. ANGGARAN DASAR BAB I NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN JANGKA WAKTU PASAL 1 (1) Badan usaha ini bersama KOPERASI PENGECER PELUMAS JAKARTA DAN SEKITARNYA, dengan nama singkat : GLOBAL MANDIRI dan selanjutnya dalam anggaran dasar ini disebut koperasi. (2) Koperasi berkedudukan di : Komplek Ruko Kali Mas Kelurahan : Jati Mulya Kecamatan : Tambun Kotamadya/Kabupaten : Bekasi (3) Koperasi di dirikan dalam jangka waktu tidak terbatas, … BAB II LANDASAN, AZAS DAN PRINSIP PASAL 2 (1) Koperasi berlandaskan pancasila dan undang undang dasar 1945 (2) Koperasi berzaskan kekeluarga’an. (3) Koperasi melaksanakan prinsip sbb : a. Keanggota’an bersifat suka rela dan terbuka b. pengelola’an d lakukan scara dmokratis. c. Pembagian sisa hasil usaha di lakukan scara adil dan sbanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. e. Kemandirian. f. Pendidikan perkoperasian. g. Kerja sama antar koperasi. BAB III FUNGSI, PERAN DAN USAHA PASAL 3 (1) Koperasi berfungsi untuk membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahtera’an ekonomi dan sosial.
  • 4. (2) Koperasi berperan : a. Secara aktif dalam upaya mempertinggi kwalitas khidupan manusia dan masyarakat. b. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan ketahan perekonomian nasional dan koprasi sebagai sokogurunya. c. berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluarga’an dan demokrasi ekonomi. (3) Koperasi bertujuan mewujudkan kesejahtera’an anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. (4) Untuk mencapai tujuannya, maka koperasi menyelenggarakan usaha sebagai berikut : a. Menghimpun dana anggota koperasi b. Memberikan pinjaman modal kepada anggota koperasi c. Menghimpun simpan pinjam d. Menghimpun tabungan koperasi dari anggota dan calon anggota BAB IV KEANGGOTAAN PASAL 4 (1) Anggota koperasi adalah pemilik dan skaligus pengguna jasa. (2) Keanggota’an koperasi tidak dapat dipindah namakan. (3) Yang dapat di terima menjadi anggota koperasi ini adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi beberapa syarat sebagai berikut : a. mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hokum ( dewasa, tidak dalam perwalian dsb). b. bertempat tinggal di : DKI jakartadan skitarnya. c. mata pencaharian : mahasiswa d. telah menyatakan kesanggupan tertulis untuk melunasi simpanan pokok dan simpanan wajib sebagaimana yang di maksud dalam pasal 27 ayat (1) dan(3). e. Telah menyetujui isi anggaran dasar dan peraturan-peraturan perkoperasian yang berlaku. (4) Setiap anggota mempunyai kewajiban : a. Mematuhi Anggaran Dasar , Anggaran Rumah Tangga dan keputusan-keputusan.Rapat Anggota. b. Membayar Simpanan Pokok , Simpanan Wajib dan Simpanan lainnya yang diputuskan oleh Rapat Anggota. c.Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi. d. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan azas keke1uargaan. e. Menanggung kerugian sesuai dengan ketentuan pasal 31 ayat (1). (5) Setiap anggota mempunyai hak : a. Menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara
  • 5. (6) (7) (8) (9) (10) (11) dalam Rapat Anggota. b. Memilih dan/ atau dipilih menjadi Anggota Pengurus atau Pengawas. c. Meminta diadakannya Rapat Anggota menurut ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf c. d. Mengemukakan pendapat dan saran kepada Pengurus diluar Rapat Anggota baik diminta maupun tidak diminta. e. Mendapatkan pelayanan yang sama antar sesama anggota. f. Meminta keterangan mengenai perkembangan Koperasi. g. Mendapatkan bagian SHU sesuai dengan jasa usaha masing masing Anggota terhadap Koperasi. h. Mendapatkan bagian sisa hasil penyelesaian. Keanggotaan Koperasi mulai berlaku dan hanya dapat dibukti-kan dengan catatan dalam daftar anggota. Seseorang yang akan masuk menjadi Anggota Koperasi harus : a. Mengajukan surat permintaan kepada Pengurus. b. Bilamana Pengurus meriolak permintaan dirnaksud pada huruf a, maka Pengurus segera memberikan surat penolakannya paling lambat 2 (dua) minggu setelah diterimanya surat permintaan tersebut. Keanggotaan berakhir, bilamana anggota : a. Meninggal dunia. b. Minta berhenti atas permintaan sendiri. c. Diberhentikan oleh Pengurus karena tidak memenuhi lagi syarat keanggotaan. d. Diberhentikan oleh Pengurus karena tidak mengindahkan kewajibannya sebagai anggota, atau berbuat sesuatu yang merugikan Koperasi. Berakhirnya keanggotaan mulai berlaku dan hanya dapat dibuktikan dengan catatan dalam buku daftar anggota. Perminta’an berhenti sebagai anggota harus diajukan secara tertulis kepada Pengurus. Seseorang yang diberhentikan oleh Pengurus dapat meminta pertimbangan dalam Rapat Anggota berikutnya. BAB V RAPAT KERJA PASAL 5 (1) Rapat anggota diselenggarakan paling dikit sekali dalam (satu) tahun yang disebut rapat anggota tahunan (RAT). (2) Rapat anggota merupakan pemegang kekuasa’an tertinggi dalam koperasi. (3) Rapat anggota terdiri dari : a. Rapat Anggota Tahunan, diselenggarakan untuk membahas dan mengesahkan pertanggung jawaban Pengurus, dan pelaksanaannya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah
  • 6. tahun buku lampau. b. Rapat Anggota Pemilihan Pengurus dan Pengawas Koperasi dilaksanakan pada akhir masa jabatan c Rapat Anggota Pengesahan Perubahan Akta Koperasi, di laksanakan sesuai kebutuhan d. Rapat Anggota Luar Biasa, dilaksanakan apabila keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada Rapat Anggota. (4) Rapat pleno, adalah rapat yang di hadiri oleh seluruh pengurus dan pengawas koperasi, dilaksanakan minimal satu kali dalam 3 bulan. (5) Rapat anggota luar biasa dapat di selenggarakan atas kehendak : a. pengurus b. pengawas c. atas perminta’an tertulis dari minimal lebih dari 10% jumlah anggota. PASAL 6 (1) Pada dasarnya rapat anggota sah bila dihadiri lebih dari separuh jumlah anggota. (2) Jika rapat anggota tidak memenuhi ketentuan dalam ayat (1), maka diadakan penunda’an rapat anggota untuk beberapa waktu; dan bila rapat ke 2 tidak juga memenuhi syarat tersebut, maka rapat anggota dapat dilaksanakan dan sah bila dihadiri 20% dari jumlah anggota koperasi. PASAL 7 Rapat anggota berhak meminta keterangan dan pertanggung jawaban pengurus serta pengawas tentang pengelola’an koperasi. PASAL 8 Hari, tanggal, waktu dan tempat serta acara rapat anggota harus di beritahukan sekurang kurangnya 7 hari terlebih dahulu kepada anggota. PASAL 9 (1) Keputusan rapat anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. (2) Apabila tidak di peroleh keputusan dengan cara musyawarah maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. (3) Dalam hal dilakukan pemungutan suara setiap anggota mempunyai hak satu suara. BAB VI PENGURUS PASAL 10
  • 7. (1) Pengurus koperasi di pilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota. (2) Yang dapat di pilih menjadi pengurus ialah anggota ang memenuhi syarat-syarat sbb : a. Memenuhi sifat perilaku yang baik, di dalam maupun di luar koperasi. b. Mempunyai wawasan yang luas, pengetahuan dan keterampilan kerja yang baik. (3) Pengurus di pilih untuk masa jabatan 3(tiga) tahun. (4) Anggota pengurus yang masa jabatannya telah lampau dapat di pilih kembali. (5) Bilamana seseorang anggota pengurus berhenti sebelim masa jabatannya lampau, maka rapat anggota pengurus lainnyadapat mengangkat gantinya, akan tetapi pengangkatan itu harus di syahkan oleh rapat anggota berikutnya. PASAL 11 (1) Pengurus terdiri sekurang-kurangnya 3 orang. (2) Terhadap pihak ketiga maka yang berlaku sebagai anggota pengurus hanyalah mereka yang di catat selaku itu dalam daftar pengurus. PASAL 12 (1) Pengurus bertugas untuk : a. Mengelola Koperasi dan usahanya b. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama Koperas i. c. Mewakili Koperasi dihadapan dan diluar Pengadilan d. Menye1 enggarakan dan memelihafa buku daftar anggota, daftar Pengurus dan buku-buku lainnya yang diperlukan. e.Menye1enggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib dan teratur. f. Menye1 enggarakan Rapat Anggota. g. Mengajukan Laporan keuangan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugasnya. h.Mengajukan rancangan Rencana Kerja dan rancangan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi. (2) Pengurus atas persetujuan rapat anggota dapat mengangkat ketua dan karyawan sebagai pengelola usaha koperasi. (3) Tugas pokok masing-masing anggota pengurus di tetapkan dalam rapat pengurus. PASAL 13 (1) Pengurus harus segera mengadakan catatan pada waktunya dalam daftar anggota tentang masuk berhentinya anggota. (2) Pengurus harus segera mengadakan catatan pada waktunya tentang di mulai dan berhentinya jabatan pengurus.
  • 8. (3) Pengurus harus berusaha agar anggota mengetahui akibat pencatatan dalam daftar anggota. (4) Setiap anggota pengurus harus memberikan bantuan kepada pengawas ang deri tugas untuk itu guna melaksanakan tugasnya, dan ia di wajibkan untuk memberikan keterangan persedian’an barang, alat-alat perlengkapan/inventaris dan uang yang ada pada koperasi. (5) Tiap anggota Pengurus harus berusaha agar Pengawasan dan/ atau pemeriksaan sebagai mana tersebut dalam Pasal 18 ayat (5) tidak dihambat baik disengaja atau tidak disengaja oleh anggota Pengurus, ketua, sekertaris bendahara. PASAL 14 (1) Pengurus diwajibkan agar setiap kejadian penting dicatat sebagai semestinya. (2) Pengurus wajib memberitahukan pada anggota tiap kejadian penting yang mempengaruhi jalannya Koperasi. PASAL 15 (1) Pengurus wajib memberikan laporan kepada Pemerintah tentang keada’an serta perkembangan koperasi dan usaha koperasi sekurang-kurangnya3 bulan skali. (2) Pengurus diwajibkan berusaha agar segala laporan pemeriksaan kperasi dapat di (3) (4) (5) (6) ketahui oleh stiap anggota pengawas dan pemerintah. Pengurus diwajibkan berusaha supaya ketentuan dalam Anggaran Dasar,Anggaran Rumah Tangga,Peraturan Khusus dan KeputUSan Rapat Anggota lainnya diketahui dan dipahami oleh anggota. Pengurus diwajibkan untuk memelihara kerukunan diantara para Anggota dan mencegah hal yang menyebabkan timbulnya perselisihan paham. Perselisihan yang timbul karena hanya menyangkut kepentingan Koperasi atau dalam hubungannya sebagai a n g g o t a harus diselesaikan oleh Pengurus dengan jalan damai tanpa memihak salah satu pihak. Pengurus harus melakukan segala ketentuan dalam Anggaran Dasar,Anggaran Rumah Tangga,Peraturan Khusus dan Keputusan Rapat Anggota. PASAL 16 (1) Pengurus menanggung kerugian yang diderita Koperasi sebag ai akibat kelalaiannya dalam me 1 aksaiiakan tugas kewajibannya. (2) Jika kelalaian itu mengenai sesuat u yang termasuk pekerjaan beberapa orang anggota Pengurus, maka karena itu mereka bersama menanggung kerugian tadi untuk selur uhnya akan tetapi anggota Pengurus bebas dari tanggungannya j ika ia dapat membuktikan bahwa kerugian tadi bukan karena ke salahannya serta ia telah berusaha dengan segera dan secukupnya untuk mencegah kelalaian tadi. PASAL 17
  • 9. (1) Dalam melaksanakan f ungsi dan tugasnya Pengurus ber wenang untuk menggunakan f asilit as, sarana maupun dana yang tersedia sesuai dengan keputusan Rapat Anggota. (2) Pengurus berhak menerima imbalan jasa sesuai dengan keputusan Rapat Anggota. (3) Pengurus berhak menerima bagian Sisa Hasil Usaha sesuai dengan keputusan Rapat Anggota. BAB VII PENGAWAS PASAL 18 (1) Pengawas dipilih dar i dan oleh anggota dalam Rapat Anggota. (2) Pengawas bertanggung jawab kepada Rapat Anggota. (3) Yang dapat d i p i l i h menjadi Pengawas adalah anggota yang memenuhi syarat-syarat sbb: a. Mempunyai sif at dan per ilaku yang baik, didalam maupun diluar kcperasi. b. Mempunyai wawasan yang luas, penget ahuan serta keterampilan yang baik terutama dibidang pengawasan. (4) Pengawas dipilih unt uk masa jabatan 3(tiga)tahun. (5) Pengawas bertugas untuk : a. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi sekurang -kurangnya 3bulan sekali. b. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya dan disampaikan kepada pengurus dengan tembusan kepada Pemerintah. PASAL 19 (1) Dalam melaksanakan furigsi dan tugasnya pengawas berwenang Untuk menggunakan fasilitas, sarana maupun dana yang tersedia sesuai dengan keputusan Rapat Anggota. (2) Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya pengawas berwenang untuk meneliti segala catatan,berkas,barang-barang,uang, serta bukti-bukti lainnya yang ada pada koperasi. PASAL 20 (1) Apabila Koperasi dikelola secara profesional dengan Mengangkat Direksi/Manajer,maka unsur pengawas dapat ditiadakan atau diadakan sewaktuwaktu sesuai dengan kebutuhan rnelalui Rapat Anggota, dengan demikian fungsi Pengawasan menjadi tugas dan Tanggung jawab Pengurus.
  • 10. (2) Terhadap pihak ketiga. maka mereka yang melakukan pengawasan dan /atau pemeriksaan atas koperasi dan juga Dewan Penasehat diharuskan merahasiakan segala. sesuatu tentang keadaan koperasi yang didapatkannya dalam melakukan tugasnya. BAB VIII PENGELOLA KOPERASI PASAL BAB 21 (1) Pengelola Koperasi diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus berdasarkan keputusan Rapat Pleno Pengurus dan Pengawas. (2) Tugas,wewenang,tanggung jawab,gaji serta pendapatan lainnya atas pengelola ditetapkan dalam suatu kontrak kerja. BAB IX DEWAN PENASEHAT PASAL 22 (1) Untuk kepentingan koperasi Rapat Anggota dapat mengangkat Dewan Penasehat. (2) Rapat Anggota dapat mengangkat anggota atau orang bukan anggota yang mempunyai keahlian sesuai dengan kepentingan koperasi untuk menjadi Dewan Penasehat. (3) Anggota Dewan Penasehat tidak menerima gaji,akan tetapi dapat diberikan uang jasa atau h o n o r e r sesuai dengan keputusan Rapat Anggota. (4) Anggota Dewan Penasehat tidak mempunyai hak suara dalarfr rapat anggota maupun rapat pengurus. (5) Dewan Penasehat dapat member! saran atau pendapat kepada Pengurus untuk kemajuan koperasi baik diminta maupun tidak diminta. BAB IX PEMBUKUAN KOPERASI PASAL 23 (1) Tahun buku koperasi mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. (2) Koperasi wajib menyelenggarakan pembukuan tentang Badan Usahanya . (3) Koperasi wajib pada setiap tutup tahun buku mengadakan perhitungan laba/rugi.
  • 11. (4) Laporan Keuangan Neraca dan perhitungan rugi / laba tahunan Koperasi wajib diaudit oleh Kantor Akuntan Publik atau Koperasi Jasa Audit.