Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gapoktan "TGK DJA" mengatur tentang organisasi, tujuan, kegiatan, keanggotaan, hak dan kewajiban anggota, pengurus, rapat, pinjaman, pembagian hasil usaha, pembina dan pengawas. Dokumen ini menetapkan landasan hukum dan prinsip-prinsip Gapoktan serta sanksi bagi pelanggaran.

1. ( AD/ART) ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
GAPOKTAN “TGK DJA” GAMPONG BEURANDEH
KECAMATAN BANDAR BARU KAPUPATEN PIDIE JAYA
PROPINSI ACEH
Pasal 1
KELEMBAGAAN, NAMA DAN KEDUDUKAN
1. Kelompok ini adalah Gapoktan “ TGK. DJA “
2. Gapoktan Tgk Dja ini berkedudukan di Gampong Beurandeh Kecamatan Bandar Baru
Kabupaten Pidie Jaya Propinsi Aceh.
3. Gapoktan adalah Suatu Kelembagaan dibentuk atas dasar kesepakatan bersama dari hasil
musyawarah Gampong, dan mempuyai tujuan bersama dan kebutuhan bersama.
4. Gapoktan Tgk Dja didirikan sejak tanggal 25 November 2010.
5. Adapun Susunan pengurus Gapoktan Tgk Dja adalah Fauziah Bin ……..Pekerjaan swasta,
beralamat di Gampong Beurandeh dengan jabatan sebagai KETUA, Ernawati Binti Khatijah
pekerjaan swasta, beralamat di Gampong Beurandeh dengan jabatan sebagai
SEKRETARIS, dan Ruhana Husen pekerjaan tani, beralamat di Gampong Beurandeh
dengan jabatan sebagai BENDAHARA.
6. Kelompok-kelompok tani yang bergabung dalam Gapoktan TGK. DJA adalah sebagai berikut :
I. Kelompok Tani Jaya dengan penggurus nya :
KETUA : LISDAWATI
SEKRETARIS : M. NASIR ISMAIL
BENDAHARA : YUHANID
II. Kelompok Tani Maju dengan pengurus nya :
KETUA : HANAPIAH
SEKRETARIS : T. IRHAM
BENDAHARA : SAMIATI
III. Kelompok Tani Sejahtra dengan pengurusnya
KETUA : MUHAMMAD HANAFIAH
SEKRETARIS : IRHAM
BENDAHARA : NURASIAH AW
IV. Kelompok Tani Bahagia dengan pengurusnya :
KETUA : LAILA HARUN
SEKRETARIS : NIKMATUL HUSNA
BENDAHARA : ITAHUDYANI
Pasal 2
KEGIATAN YANG DI KERJAKAN
1. Kegiatan Gapoktan TGK. DJA Gampong Beurandeh Kecamatan Bandar Baru Kabupaten
Pidie Jaya Propinsi Aceh adalah meliputi kegiatan simpan pinjam / usaha tani .
2. Kelompok Tani yang menjadi anggota Gapoktan adalah yang anggota nya sudah aktif selama
dua tahun berturut-turut dalam kegiatan kelompok dalam usaha tani.

2. Pasal 3
TUJUAN DAN USAHA
1. Gapoktan ini bertujuan untuk memajukan kesejahteraan ekonomi dan kegiatan usaha bagi
anggotanya.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagai mana dimaksud pada ayat 1 maka Gapoktan
menyelengarakan permodalan untuk usaha tani
Pasal 4
PENGEMBANGAN JARINGAN
1. Gapoktan TGK. DJA akan melakukan pengembangan jarigan usaha .
2. Dalam melakukan pengembangan jaringan usaha Gapoktan akan bekerjasa dengan pihak lain
seperti lembaga pemerintah/swasta.
Pasal 5
SYARAT DAN KEWENANGAN PENGURUS GAPOKTAN
1. Syarat menjadi pengurus Gapoktan TGK. DJA adalah sebagai berikut :
a. Jujur
b. Bertangung Jawab
c. Pendidikan Minimal SLTP
d. Usia minimal 25 tahun dan maksimal 50 tahun.
e. Berpengalaman dalam organisasi.
f. Mempunyai kemampuan berkomunikasi dan Fasilitasi.
g. Mempunyai kemampuan dalam melakukan resolusi penyelesaian masalah.
h. Mempunyai motifasi dalam pengembangan kelompok.
2. Kewenangan pengurus Gapoktan TGK . DJA adalah sebagai berikut :
a. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap kelembagaan pendukung kelompok.
b. Mengikuti dan menyampaikan inisiatif untuk dilakukan rapat-rapat koordinasi antar
anggota kelompok.
Pasal 6
MASA KERJA DAN PEMBERHENTIAN TUGAS PENGURUS GAPOKTAN
1. Masa kerja pengurus Gapoktan TGK. DJA adalah Lima (5) tahun dan dapat dipilih lagi untuk
periode kepengurusan berikutnya.
2. Pengurus kelompok berhenti karena berakhir masa jabatan, permintaan sendiri, atau
meningal dunia.
3. Pengurus Gapoktan TGK. DJA dapat diberhentikan karena :
a.Melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan dan norma-norma yang berlaku
dalam masyarakat.
b.Melakukan tindakan atau sikap yang merugikan kelompok.
c.Menyimpang atau melangar AD/ART
d.Pindah alamat ke Desa lain.
4. Pemberhentian pengurus Gapoktan TGK. DJA dilakukan dalam Muswarah Anggota kelompok.
5. Pengurus Gapoktan TGK. DJA yang diberhentikan sesuai dengan ayat 3 pasal 6 dan
selanjutnya dipilih pengurus yang baru dalam musyawarah anggota.
6. Pergantian Pengurus Gapoktan dipilih dan ditetapkan dalam rapat anggota.

3. Pasal 7
LANDASAN HUKUM DAN AZAS
Gapoktan TGK. DJA mempuyai landasan hukum Pancasila dan UUD 1945 serta berdasarkan
azas kekeluargaan.
Pasal 8
KEPUTUSAN TERTINGI
Keputusan tertingi dalam Gapoktan TGK. DJA berada di tangan anggota dan diputuskan
berdasarkan suara terbanyak dalam rapat anggota.
Pasal 9
PRINSIP- PRINSIP GAPOKTAN
1. Gapoktan TGK. DJA melakukan kegiatan yang berdasarkan prinsip-prinsip kelompok :
a. Keangotaan bersifat sukarela
b. Pengololaan bersifat demokrasi
c. Pembagian SHU dilkukan secara adil dan sebanding dengan besarnya simpanan yang ada
dalam kelompok.
e. Kemandirian.
2. Gapoktan sebagai badan usaha dalam melakukan usahanya juga melaksanakan prinsip-
prinsip ekonomi.
Pasal 10
KEANGGOTAAN
Yang diterima menjadi anggota Gapoktan” TGK. DJA “ adalah warga Negara Repuplik Indonisia
yang berdomisili di Gampong Beurandeh dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1.Bersedia membayar simpanan pokok sebesar Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah)
2.Bessedia membayar simpanan wajib sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus rupiah) per
bulan.
3.Bagi anggota yang baru, harus sudah bergabung minimal 6 Bulan dan telah membayar
simpanan pokok dan simpanan wajib selama satu tahun baru bisa meminjam.
4.Mematuhi AD/ART kelompok dan ketentuan lain yang berlaku dalam kelompok.
5.Keanggotaan Gapoktan TGK. DJA diangap sah jika simpanan pokok dan simpanan wajib telah
dilunasi.
6.Gapoktan TGK. DJA secara terbuka dapat menerima anggota lain berdasarkan ketentuan
anggaran dasar ini yang selanjutnya diatur dalam peraturan khusus.
Pasal 11
HAK SETIAP ANGGOTA
1. Memperoleh pelayanan dalam kelompok.
2. Menghadiri dan memberi saran dalam rapat anggota.
3. Mempuyai hak yang sama.
4. Memilih dan dipilih menjadi pengurus.
5. Memberi pendapat , saran dan usulan untuk kebaikan dan kemajuan kelompok.
6. Memperoleh SHU.

4. Pasal 12
KEWAJIBAN SETIAP ANGGOTA
1. Membayar simpanan pokok dan wajib sesuai dengan ketentuan yang diputuskan dalam rapat
anggota.
2. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha kelompok.
3. Mentaati ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan rapat anggota
dan ketentuan yang berlaku dalam kelompok.
4. Memelihara nama baik dan kebersamaan dalam kelompok.
Pasal 13
KEANGOTAAN BERAKHIR APABILA
1. Meninggal Dunia.
2. Berhenti atas permintaan sendiri.
3. Diberhentikan oleh pengurus, karena tidak mematuhi lagi persyaratan keanggotaan atau
melangar ketentuan anggaran dasar/anggaran rumah tangga dan ketentuan lain yang berlaku
dalam kelompok.
4. Anggota yang diberhentikan oleh pengurus dapat meminta pertimbangan dalam rapat
anggota.
5. Bagi anggota yang diberhentikan/berhenti atas permintaan sendiri dari keanggotaan kelompok
akan dikembalikan simpanan wajib dikurangi biaya administrasi dengan memotong 20%
simpanan wajib.
6. Bagi anggota yang meningal dunia akan dikembalikan semua simpanan wajib yang telah
dikurangi biaya administrasi.
Pasal 14
RAPAT ANGGOTA
1. Rapat anggota merupakan kekuasaan tertingi dalam kelompok.
2. Rapat anggota menetapkan AD/ART, Kebijakan umum dibidang organisasi manajemen usaha
kelompok dan pembagian SHU
3. Rapat anggota membahas dan mengesahkan Laporan keuangan, Penggunaan dana dan
Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU)
4. Rapat anggota dilaksanakan minimal dua kali dalam satu tahun.
5. Rapat Anggota di anggap sah apabila anggota yang hadir lebih dari setengah anggota
kelompok.
6. Keputusan rapat anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
Pasal 15
PINJAMAN ANGGOTA
1. Bagi setiap anggota kelompok punya kesempatan untuk meminjam dana pada kelompok
sebagai modal usaha tani.
2. Besarnya pinjaman yang diberikan akan disesuaikan dengan dana yang tersedia pada
kelompok.
3. Setiap anggota yang meminjam diwajibkan menyerahkan kepada kelompok Rencana Usaha
Anggota (RUA).

5. 4. Lamanya pinjaman yang diberikan kepada anggota akan bersifat Harian, Mingguan, Bulanan,
Musiman atau Tahunan sesuai dengan jenis usaha masing-masing anggota.
5. Anggota yang meminjam akan dikenakan jasa 10% dari total pinjaman.
6. Pinjaman akan diberikan dalam bentuk uang tunai atau barang/fisik sesuai kebutuhan yang
tercantum dalam RUA dan harga barang/fisik sesuai dengan harga standar pasar.
Pasal 16
PEMBAGIAN SHU
1. Untuk penambahan modal kelompok 50%
2. Untuk Jerih Pengurus 35 %
3. Dana Sosial 5%
4. Untuk Jasa Simpanan Anggota ( sejahtra ) 10%
Pasal 17
PEMBINA
1. Keuchik Gampong merupakan penanggung jawab dan Pembina dalam perlindungan dan
pelestarian kegiatan Gapoktan Langga Tani.
2. Tuha Peut , perangkat Gampong dan Penyuluh Pertanian setempat merupakan penasehat
dan Pembina Gapoktan Langga Tani.
Pasal 18
PENGAWAS
Seluruh aparat Gampong, dibantu Penyuluh Pertanian setempat merupakan pengawas untuk
kelancaran kelompok dan usaha simpan pinjam.
Pasal 19
SANKSI BAGI PENGURUS DAN ANGGOTA
1. Apabila anggota dan pengurus kelompok melanggar Angaran Dasar/Anggaran Rumah
Tangga , dan peraturan lain yang berlaku dalam kelompok akan diberikan sanksi yang akan
diputuskan dalam musyawarah kelompok.
2. Setiap anggota yang terlambat menyetor pinjaman sesuai jangka waktu yang telah
ditentukan akan dikenakan denda 5% dari total pinjaman setiap bulan keterlambatan.
3. Bagi anggota yang tidak melunasi pinjaman dan memasuki waktu 12 bulan dari jangka
waktu pembayaran yang telah ditentukan akan dikeluarkan dari anggota kelompok dan
segala jenis bantuan dari pertanian dan Pemerintah termasuk beras raskin tidak akan
diberikan lagi selanjutnya akan dibahas dalam pertemuan kelompok untuk penyitaan
kekayaan yang ada pada anggota tersebut.
4. Bagi anggota kelompok yang tidak sangup membayar karena musibah/gagal usaha akan
dipertimbangkan dalam pertemuan kelompok.
Pasal 20
JANGKA WAKTU BERDIRINYA GAPOKTAN
Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) TGK. DJA didirikan dalam jangka waktu yang tidak
terbatas

6. Pasal 21
ANGARAN RUMAH TANGGA DAN PERATURAN KHUSUS
Rapat anggota menetapkan Anggaran Rumah Tangga (ART) dan Peraturan Khusus yang
memuatkan peraturan pelaksana dari pada ketentuan dalam Anggaran Dasar kelompok dan
tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Ini. Hal-hal yang belum dimuatkan dalam Anggaran
dasar ini di atur dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan khusus.
Ditetapkan di : BEURANDEH
Pada Tanggal : 25 November 2010 M
Bertepatan : 18 Dzulhijjah 1431 H
KEUCHIK GAMPONG BEURANDEH
SAID ABDULLAH
Kuasa Anggota Gapoktan TGK. DJA:
Nama Jabatan Tanda tangan :
FAUZIAH KETUA ……………………………
ERNAWATI SEKRETARIS ……………………………
RUHANA HUSEN BENDAHARA …………………………….

7. Pasal 21
ANGARAN RUMAH TANGGA DAN PERATURAN KHUSUS
Rapat anggota menetapkan Anggaran Rumah Tangga (ART) dan Peraturan Khusus yang
memuatkan peraturan pelaksana dari pada ketentuan dalam Anggaran Dasar kelompok dan
tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Ini. Hal-hal yang belum dimuatkan dalam Anggaran
dasar ini di atur dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan khusus.
Ditetapkan di : BEURANDEH
Pada Tanggal : 25 November 2010 M
Bertepatan : 18 Dzulhijjah 1431 H
KEUCHIK GAMPONG BEURANDEH
SAID ABDULLAH
Kuasa Anggota Gapoktan TGK. DJA:
Nama Jabatan Tanda tangan :
FAUZIAH KETUA ……………………………
ERNAWATI SEKRETARIS ……………………………
RUHANA HUSEN BENDAHARA …………………………….