Dokumen tersebut membahas tentang organisasi dan kaderisasi di Dewan Pengurus Daerah Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Dokumen ini menjelaskan tentang struktur organisasi, visi-misi, peraturan yang berlaku, dan sanksi bagi pelanggaran disiplin organisasi."

1. TOT TERINTEGRASI BIDANG ORGANISASI
DAN KADERISASI
DEWAN PENGURUS DAERAH
PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA
Alamat Kantor DPD PPNI:
Sekretariat PPNI
Jln. Teuku Umar, Muara Bungo 37211
Email: ppnidpdbungo@gmail.com
Web: ppnikabupatenbungo.go.id

2. BERORGANISASI : FILOSOFI POHON

3. BIDANG
ORGANISASI &
KADERISASI

4. UU 38/2014: Keperawatan
Pasal 41
(1) Organisasi Profesi Perawat dibentuk sebagai satu wadah yang
menghimpun Perawat secara nasional dan berbadan hukum.
(2) Organisasi Profesi Perawat bertujuan untuk:
a. meningkatkan dan/atau mengembangkan pengetahuan
dan keterampilan, martabat, dan etika profesi Perawat; dan
b. mempersatukan dan memberdayakan Perawat dalam
rangka menunjang pembangunan kesehatan.
Pasal 42
• Organisasi Profesi Perawat berfungsi sebagai pemersatu,
pembina, pengembang, dan pengawas Keperawatan di
Indonesia.

5. Visi-Misi PPNI
Masa Jabatan
2021-2026
VISI
• Menjadi organisasi profesi yang handal, yang disayangi
anggota, dicintai pemerintah dan disegani organisasi lain.
MISI
1. Penguatan kepengurusan pada setiap level dan badan
kelengkapan
2. Mengupayakan dan mengutamakan kepentingan anggota
dalam pelaksanaan praktik yang aman, profesional, beretika
dan bermartabat selayaknya profesi
3. Membangun jejaring yang luas dan efektif dalam
melaksanakan peran
4. Bekerjasama dan berkoordinasi dengan pemerintah dalam

6. •
•
UU No. 36/2009 tentang Kesehatan
UU No. 17/2013 tentang Organisasi
Kemasyarakatan
UU No. 36/2014 tentang Tenaga
Kesehatan
UU N0. 38/2014 tentang Keperawatan
Keputusan Kemenkum dan HAM No.
AHU 93.AH.01.07 tahun 2012 tentang
Pengesahan Badan Hukum
Perkumpulan PPNI
Keputusan Kemenkum dan HAM No.
AHU 133.AH.01.08 tahun 2015 tentang
Persetujuan Perubahan Pengurus PPNI
•
LEGALITAS
ORGANISASI
PPNI
•
•
•

7. FUSI → BERBAGAI ORGANISASI KEPERAWATAN
• IKATAN PERAWAT INDONESIA (IPI),
• PERSATUAN PERAWAT INDONESIA (PPI)
• ORGANISASI PERAWAT WANITA KATOLIK
PENGUATAN
ORANISASI
MELALUI
PEMAHAMAN
SEJARAH
TERBENTUKNYA
PPNI
Pada Tanggal 17 Maret 1974
Bertempat di Jl. Eyckman no 38 Bandung
(Dulu SPR Eyckman)
BERIKRAR MENJADI SATU WADAH ORGANISASI
YAITU “PERSATUAN PERAWAT NASIONAL
INDONESIA “

8. DPP PPNI
DEWAN PENGURUS AD pasal (13, 14, 15), ART pasal (28)
Dewan Pengurus:
1. Pusat (DPP)
2. Wilayah Provinsi
(DPW Provinsi)
3. Daerah Kab/Kota
(DPD Kab/Kota)
4. Komisariat (DPK)
5. Dewan
Pengurus
Perwakilan Luar
Negeri (DPLN).
BadanKelengkapan:
1. Kolegium:
- 8 Kolegium
2. IkatandanHimpunan:
- 25 Ikatandan &
Himpunan
Badan-baranLain:
1. Badan Diklat DPP PPNI
2. Badan Bantuan Hukum

9. AD PPNI 2021-2026

10. AD PPNI 2021-
2026
Kewenangan Pengurus
Pasal 42

11. AD PPNI 2021-
2026
Kewajiban Pengurus
Pasal 43

12. AD PPNI 2021-
2026
Hak Pengurus
Pasal 44

13. AD PPNI 2021-2026

14. ART PPNI 2021-2026
Tatacara Penerimaan
Anggota
Pasal 18

15. PENGUATAN SISTEM BERBASIS STANDAR MANAJEMEN

16. DISIPLIN DAN
SANKSI
ORGANSIASI

17. PERATURAN DISIPLIN ORGANISASI
DEWAN PENGURUS PUSAT
PERSATUAN PERAWAT NASIONAL
INDONESIA
BAB I KETENTUAN
UMUM Pasal 1
Disiplin adalah setiap perilaku positif yang
berdasarkan kepada
ketaatan kepatuhan serta tunduk kepada
peraturan, norma dan
prinsip-prinsip tertentu. Disiplin berarti juga
kemampuan untuk
mengendalikan diri dengan tenang dan tetap
taat walaupun dalam
situasi yang sangat menekan sekalipun.
1.

18. BAB I
KETENTUAN
UMUM
Pasal 1
2. Dalam kaitan dengan Disiplin Organisasi PPNI peraturan yang
dimaksud adalah konstitusi organisasi yang meliputi AD/ART,
Peraturan Organisasi dan seterusnya, perundang- undangan
dan Peraturan Pemerintah yang berlaku serta etika dan
norma-norma umum dan norma kesusilaan.

19. BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Pelanggaran adalah setiap
perbuatan yang dilakukan baik
secara perorangan maupun
bersama–sama dengan
3.
sengaja melanggar AD/ART, Peraturan Organisasi,
ketentuan organisasi lainnya; perundang–undangan dan
peraturan pemerintah yang berlaku serta etika
organisasi, norma susila umum lainnya yang berakibat
menghambat kinerja organisasi PPNI dan atau
mencemarkan nama baik organisasi PPNI.

20. BAB I
KETENTUAN
UMUM
Pasal 1
4. Sanksi adalah setiap tindakan positif yang diambil oleh
organisasi dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi dan
hal-hal yang berhubungan dengan kemajuan dan nama baik
organisasi PPNI.

21. BAB I
KETENTUAN
UMUM
Pasal 2
Tindakan Disiplin adalah setiap upaya yang dilakukan organisasi
terhadap anggotanya dalam rangka menjaga dan
mempertahankan semangat, kinerja dan nama baik organisasi.
Pada dasarnya setiap tindakan disiplin dengan memperhatikan
sifat dan kadar pelanggaran yang dilakukan

22. Pasal 3
Pelanggaran
terhadap
Konstitusi
Organisasi
meliputi, antara lain:
1.
a
b.
c.
AD/ART PPNI
Peraturan Organisasi
Ketentuan-ketentuan Organisasi lainnya.
2. Pelanggaran terhadap perundang-undangan serta peraturan
pemerintah secara umum, yang berkaitan dengan etika profesi
secara khusus, melakukan tindakan-tindakan hukum di bidang
kriminal yang berakibat merugikan nama baik organisasi

23. Pasal 3
Pelanggaran terhadap Etika Organisasi.
3.
a.
b.
Melanggar azas kepatutan dalam Organisasi
Mengatasnamakan organisasi untuk
terlebih dahulu
kepentingan pribadi tanpa persetujuan
c.
d.
e.
f.
Merusak citra serta nama baik Organisasi di ruang Publik
Bertindak yang bertentangan dengan wibawa Organisasi
Memecah belah keutuhan Organisasi untuk tujuan-tujuan pribadi/kelompok.
Menjadi Pengurus Organisasi Profesi keperawatan/Ke sehatan lain yang
dapat menimbulkan kerugian bagi PPNI

24. Pasal 3
4. Pelanggaran Moral
a.
b.
Melakukan perbuatan tercela
Melakukan perbuatan yang melanggar nilai-nilai kesusilaan
yang berakibat merugikan nama baik organisasi.

25. Pasal 4
Sanksi
Organisasi
Sanksi Organisasi
didasarkan kepada:
1.
a.
b.
c.
Jenis pelanggaran
Frekuensi (seringnya/pengulangan) pelanggaran.
Unsur kesengajaan.
2. Bentuk sanksi Organisasi yang diberikan terhadap pelanggaran
adalah :
disiplin Organisasi
a.
b.
c.
Teguran atau peringatan (lisan atau tertulis)
Diberhentikan Sementara sebagai Pengurus (skorsing)
Diberhentikan atau Pemecatan

26. Pasal 4
Sanksi
Organisasi
Wewenang
pemberian sanksi,
masing-masing:
3.
a. T
eguran atau peringatan T
ertulis diberikan oleh Dewan
Pengurus PPNI sesuai tingkatannya dalam sebuah rapat
Bidang Organisasi.
b. Diberhentikan sementara sebagai pengurus oleh Dewan
Pengurus PPNI sesuai tingkatannya dalam sebuah rapat
Pengurus Harian.

27. Pasal 4
Sanksi Organisasi
3. Wewenang pemberian sanksi, masing-masing:
c. Diberhentikan atau Pemecatan sebagai pengurus diberhentikan oleh :
1) DPP PPNI terhadap anggota DPP PPNI atau ketua DPW PPNI atau Pengurus DPLN
dalam sebuah rapat Pleno DPP PPNI.
DPP PPNI terhadap anggota selain ketua Pengurus DPW PPNl atas usul Rapat
Pleno DPW PPNI.
DPW PPNI terhadap anggota DPW PPNI atau ketua DPD PPNI dalam sebuah rapat
Pleno DPW PPNI.
DPW PPNl terhadap anggota selain ketua DPD PPNI atas usul rapat Pleno DPD
PPNI.
DPD PPNl terhadap anggota DPD atau Pengurus DPK dalam sebuah rapat Pleno
DPD.
2)
3)
4)
5)

28. Pasal 4
Sanksi
Organisasi
4. Bentuk Sanksi yang diberikan kepada pelanggar disiplin
Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan
oleh Dewan Pengurus yang diberikan wewenang untuk
memberikan Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

29. BAB III
MEKANISME PEMBERIAN SANKSI
Pasal 5
Perbuatan Pelanggaran Disiplin
dapat berasal dari laporan atau
ditemukan oleh Dewan Pengurus
sesuai tingkatannya.
1.
2. Laporan dan temuan pelanggaran disiplin sebagaimana
dimaksud ayat (1) dibahas dalam rapat Dewan Pengurus sesuai
dengan tingkat pelanggarannya .

30. Pasal 5
Mekanisme pemberian sanksi
Organisasi yang diberikan oleh Dewan
Pengurus sesuai tingkatanya yang
diberi wewenang terhadap pelaku
pelanggaran adalah :
3.
a.
b.
Pemberian peringatan tertulis pertama;
Pemberian peringatan tertulis kedua, apabila dalam jangka waktu 30
(tiga puluh) hari pelaku pelanggaran mengabaikan dan atau tidak
mengindahkan peringatan tertulis pertama.
Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak peringatan
tertulis kedua pelaku pelanggaran mengabaikan dan atau tidak
mengindahkan, maka pelanggaran tersebut akan dibahas pada rapat
pengurus harian untuk menentukan sanksinya (sanksi dapat berupa
c.

31. Pasal 5
4. Khusus sanksi untuk pelanggaran Disiplin Organisasi yang terkait
perbuatan atau pelanggaran yang sangat merugikan Organisasi
setelah dinilai oleh rapat Pleno Dewan pengurus sesuai
tingkatannya dapat dijatuhkan sanksi tanpa mekanisme
peringatan dengan tetap memberikan hak jawab dan sanksi yang
diberikan sesuai dengan kewenangan sebagaimana dimaksud
dalam pasal 4 ayat (3) huruf c.

32. Pasal 5
5. Pemberhentian Kepengurusan dikarenakan tidak
melaksanakan Musyawarah sampai saat habis masa jabatan
tanpa alasan yang dapat diterima, langsung dapat dilakukan
oleh tingkat pengurus diatasnya yang menerbitkan surat
Keputusan pengangkatan kepengurusan dimaksud.

33. Pasal 5
6. Jika dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan seorang pengurus yang
diberhentikan sementara tidak memperhatikan itikad baik
untuk memperbaiki kesalahannya, maka Dewan Pengurus
dapat mengambil keputusan untuk memberhentikan atau
memecat sebagai Pengurus PPNI.

34. BAB IV
PEMBE
LAAN
DIRI
Pasal 6
1. Setiap pengurus PPNI yang dikenakan sanksi
melakukan pembelaan diri.
organisasi dapat
2. Pembelaan diri sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini,
diajukan oleh Pengurus yang dikenakan sanksi organisasi
kepada Dewan Pengurus PPNI satu tingkat diatasnya dan
setingi-tingginya sampai ke tingkat Dewan Pengurus Pusat
PPNI

35. Pasal 7
Dalam jangka waktu selambat-
lambatnya 15 (lima belas) hari
setelah menerima permohonan
Pembelaan Diri dari Pengurus
yang dikenakan sanksi organisasi,
Dewan Pengurus PPNI
sebagaimana dimaksud Pasal 4
ayat (3) huruf c harus
melaksanakan rapat untuk
mendengar Pembelaan Diri dari
Pengurus yang bersangkutan.
1.
2. Penerimaan atau penolakan Dewan Pengurus PPNI atas
permohonan Pembelaan Diri yang disampaikan oleh Pengurus
ditetapkan dalam Rapat Pleno yang diadakan khusus untuk itu.

36. BAB V
REHABILI
TASI
Pasal 8
1. Rehabilitasi dalam rangka pemulihan nama baik pengurus
dapat dilakukan oleh Dewan Pengurus Pusat PPNI berdasarkan
rapat pengurus harian.
2. Rehabilitasi dalam rangka pemulihan nama Pengurus dilakukan
oleh Dewan Pengurus Pusat PPNI berdasarkan usulan dari
tingkat Dewan Pengurus yang bersangkutan menjabat.

37. BAB VI
PENUTU
P
Pasal 9
1. Dalam hal terjadi pemberhentian terhadap pengurus, maka
pengisian jabatan lowong dan penggantian antar waktu
mengikuti ketentuan tentang Pergantian Antar Waktu dan
Penetapan Jabatan Lowong Dewan Pengurus PPNI.

38. Pasal 9
2. Dalam hal terjadi Pembekuan atau Pemberhentian Dewan
Pengurus atau Ketua Dewan Pengurus, tingkat Pengurus
diatasnya yang menerbitkan Surat keputusan Pengangkatan
dimaksud menunjuk Pelaksana Tugas Ketua Dewan Pengurus
atau membentuk pengurus Caretaker untuk waktu sementara
untuk sampai ada ketua Dewan pengurus atau Kepengurusan
Definitif.

39. Pasal 10
1. Peraturan Disiplin Organisasi ini dibuat dengan mengacu
kepada :
a.
b.
Perundang-undangan yang berlaku.
AD/ART PPNI dan Peraturan Organisasi serta Kebijakan
atau Ketentuan Organisasi PPNI lainnya
Sistem Nilai serta norma Etika yang berlaku secara
umum.
c.

40. Pasal 10
2. Peraturan Organisasi ini akan ditinjau kembali apabila
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam
penetapannya.
3. Monitoring pelaksanaan Peraturan Disiplin Organisasi ini
berada dibawah koordinasi bidang organisasi dan kaderisasi.

41. Pasal 11
Peraturan Organisasi tentang Peraturan
berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Disiplin Organisasi ini
Jakarta, 1 Maret 2017

42. KADERISASI

43. Latar Belakang
Amanah AD dan ART Organisasi
Kesadaran Perawat akan Pentingnya OP semakin
tinggi
Tugas dan Tanggung Jawab PPNI sebagai
pengembang, Pembina dan Pengawas
Keperawatan
Setiap anggota harus menjunjung Kewibawaan
dan nama Baik Profesi melalui Organisasi PPNI
Kaderisasi Organisasi akan melahirkan Anggota
(Kader) yang memiliki loyalitas untuk memenuhi
kepentingan Profesi dan Organisasi
Pemahaman tentang Organisasi sebagai alat
perjuangan Profesi
❑Beberapa Hal yang menjadi
dasar pemikian program
Kaderisasi Organisasi
Persatuan Perawat Nasional
Indonesia :

44. Landasan
Landasan
• Pancasila dan UUD 1945
• Kode Etik Perawat Indonesia
• AD ART dan peraturan
organisasi PPNI
Kaderisasi Organisasi
PPNI senantiasa
Berlandaskan pada :

45. Sasaran
Mahasiswa tahun terakhir
Program Pendidikan Profesi dan
Vokasi dilanjutkan sebagai Calon
Anggota
Kaderisasi
Organisasi
ditujukan pada
Seluruh Anggota PPNI di
Indonesia dan Perwakilan Luar
Negeri
:
Seluruh Pengurus Organisasi
PPNI pada semua Level

46. Tujuan
Terbentuknya kader yang
menjunjung tinggi nilai dan Kode
Etik Keperawatan Indonesia,
Memiliki komitmen yang kuat
sebagai anggota Organisasi PPNI
mentaati Anggaran dasar dan
Anggaran Rumah Tangga (AD ART)
serta Kebijakan dan Program kerja
PPNI,
Memiliki kapasitas dan kapabilitas
untuk mengelola dan
mengembangkan Organisasi PPNI
Tujuan Umum
Kaderisasi

47. Tujuan Khusus Kaderisasi
Menyelenggarakan proses kaderisasi yang
menyeluruh, sinergis,
bertahap, dan berkelanjutan untuk memenuhi
kebutuhan akan
terbentuknya kader PPNI yang berkualitas.
Membentuk Kader PPNI yang berkarakter dan
mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai Kode
Etik Keperawatan Indonesia
Menghasilkan kader PPNI berkomitmen pada
organisasi PPNI konsistten menjalankan AD ART,
Peraturan serta Program Kerja PPNI
Mewujudkan kader PPNI memiliki wawasan
Kebangsaan , kesetiaan pada pancasila, uud 1945 dan
NKRI

48. Terima kasih