Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Notulen fgd staf 9 okt 2012

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Notulen fgd staf 9 okt 2012

  1. 1. Notulen FGD Staf DJPKTanggal 09 Oktober 2012 SILPAPeserta yang hadir:1. Arif Zainudin Fansyuri 6. Suprayitno2. Lukman Adi 7. Saddam Husin Okvianto3. Priyo Anggono 8. Arinto Haryadi4. Catur Panggih Pamungkas 9. Teguh Arief Wibowo5. Ratna DN FadiliyaHasil Diskusi: SILPA mendapat perhatian pemerintah pusat, karena pemerintah pusat harus menyediakandana yang besar untuk ditransfer ke daerah, yang sumbernya sebagian berasal dari pinjaman, sementaradaerah yang mendapatkan dana tersebut tidak dapat memanfaatkannya, dan hanya menyimpannya diBPD. Karenanya, muncul wacana untuk memanfaatkan SILPA tersebut untuk pembiayaan pemerintahpusat, namun mekanismenya belum ditetapkan. Idealnya, APBD tidak memiliki SILPA. Namun demikian, dalam kondisi riilnya, SILPA tidak dapatdihindari karena adanya belanja-belanja yang tidak mungkin besarnya sama persis dengan pagunya,misalnya belanja barang dan belanja modal. Dalam hal ini, realisasi belanja pada umumnya lebih kecildari pagunya, sehingga memunculkan sisa anggaran. Karenanya, keberadaan SILPA adalah wajarsepanjang jumlahnya tidak signifikan. SILPA harus dalam bentuk kas dan setara kas sehingga dapat segera digunakan. Pada umumnyaSILPA disimpan di BPD masing-masing, dan oleh BPD disimpan dalam bentuk SBI.Asal SILPA: 1. Dari sisi pemerintah daerah a. Lemahnya manajemen keuangan, seperti perencanaan pendapatan yang bersifat pesimis sehingga terjadi selisih antara rencana dan realisasi pendapatan yang cukup besar b. Pengesahan APBD dan DPA baru dilaksanakan setelah tahun berjalan, sehingga pelaksanaan kegiatan tidak dapat segera dimulai pada awal tahun. Demikian juga pengesahan APBD-P yang baru dapat dilaksanakan pada akhir tahun juga menimbulkan ketidakefektifan anggaran tersebut. c. Pelaksanaan administrasi lelang yang tidak direncanakan sejak awal d. Adanya ketakutan pelaksana kegiatan terhadap kemungkinan kesalahan yang mengakibatkan munculnya tuduhan penyelewengan/korupsi
  2. 2. 2. Dari sisi pemerintah pusat a. Transfer ke daerah yang dilaksanakan akhir tahun b. Transfer ke daerah akibat adanya kurang salur yang sebelumnya tidak diinformasikan kepada daerah c. Petunjuk pelaksanaan yang baru dikeluarkan pertengahan atau akhir tahunSumber dana SILPA: 1. Pendapatan yang lebih besar dari rencana dalam APBD 2. Efisiensi DAK atau adanya DAK yang belum terserap. Dalam kasus ini, misalnya jika DAK yang diperoleh 100 dan yang digunakan hanya 80, sementara pada tahun berikutnya daerah tersebut tidak memperoleh DAK lagi (atau DAK tersebut tidak dibagikan lagi), maka daerah akan mencatat sisa dana tersebut sebagai SILPA.Kesimpulan:Keberadaan SILPA adalah wajar, sepanjang jumlahnya tidak signifikan. Dalam hal jumlahnya signifikan,harus dicari sumbernya sehingga dapat diperbaiki.Usulan diskusi lanjutan: 1. Bagaimana menentukan SILPA yang “sehat” dan SILPA yang “tidak sehat”? 2. Bagaimana memperbaiki SILPA yang “tidak sehat” baik dari sisi pemerintah daerah maupun dari sisi pemerintah pusat?

×