Recommended
Recommended
More Related Content
Similar to Biaya Banpol Kota Bandung 2023
Similar to Biaya Banpol Kota Bandung 2023 (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (12)
Biaya Banpol Kota Bandung 2023
- 1. Perhitungan Alokasi Anggaran Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun 2023
- 2. 01 Latar Belakang • Partai Politik sebagai instrumen negara sekaligus penggerak demokrasi memiliki peranan yang fundamental dalam sistem pemerintahan dan perpolitikan di tanah air. • Aktivitas partai politik terutama dalam memfasilitasi kepentingan masyarakat perlu didukung oleh Pemerintah, salah satunya dalam bentuk alokasi pendanaan yang berasal dari APBN/APBD • Diperlukan skema perhitungan dana bantuan partai politik yang mencerminkan asas keadilan dan rasionalitas dengan mempertimbangkan aspek keuangan daaerah
- 3. 02 Maksud, Tujuan dan Sasaran Mendayagunakan salah satu anggaran pemerintah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Maksud : Tujuan : Penetapan nominal pendanaan partai politik yang tepat dan representatif Mempertimbangkan opsi kenaikan bantuan pendanaan partai politik yang optimal sesuai kemampuan keuangan daerah Sasaran :
- 4. 03 Landasan Hukum No Regulasi Topik Deskripsi 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK - Merupakan Perubahan dari PP no. 5 tahun 2019 - Pada DPRD level Kota/Kabupaten, dana bantuan Parpol ditetapkan sebesar Rp. 1.500/suara - Dimungkinkan adanya kenaikan nilai bantuan dari pagu normal dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah namun dengan persetujuan Menteri Dalam Negeri - Bila alokasi anggaran lebih dari Rp. 1.500/suara maka Tahun setelahnya sama dengan jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik tahun anggaran berjalan. - Penggunaan dana dipiprioritaskan untuk pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat dan juga untuk biaya keseketariatan - Tidak terdapat penjabaran secara eksplisit terkait model perhitungan untuk penambahan nilai bantuan 2 Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, DAN TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWAB AN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK - Walkiota/Bupati memberikan bantuan keuangan kepada partai politik secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan suara - Menteri mendelegasikan kewenangan memberikan persetujuan kepada Gubernur untuk kenaikan bantuan keuangan partai politik tingkat daerah kabupaten/kota. - Persetujuan Gubernur terhadap kenaikan bantuan keuangan partai politik diberikan setelah dilakukan evaluasi APBD kabupaten/kota - Kriteria perhitungan penambahan bantuan parpol : a. kondisi kemampuan keuangan daerah; b. nilai per suara bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya; dan c. indeks kemahalan - Gubernur membentuk tim yang terdiri atas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi, Badan/Dinas/Biro Keuangan Sekretariat Provinsi, Inspektorat Jenderal Provinsi, Biro Hukum Sekretariat Provinsi dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi serta pejabat terkait terhadap penillaian permohonan kenaikan bantuan - Pengurus partai politik tingkat daerah kabupaten/kota mengajukan surat permohonan bantuan keuangan partai politik kepada bupati/wali kota dengan tembusan disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota dan Kepala Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten/kota atau sebutan lain. - Tidak terdapat penjabaran secara eksplisit terkait model perhitungan untuk penambahan nilai bantuan 3 Permendagri Nomor 62 Tahun 2017 PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH SERTA PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWAB AN DANA OPERASIONAL - Kemampuan Keuangan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu: a. tinggi; b. sedang; dan c. rendah. - Penentuan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara. Pendapatan umum) terdiri atas pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum. Belanja pegawai terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara. Dasar penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah berasal dari Data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan
- 5. 04 Kerangka Pikir Model Kapasitas Fiskal Daerah Kepadatan Penduduk Benchmark Kota Metropolitan Lain Biaya Bantuan Politik Eksisting Daya Biaya Banpol Daerah Model Alokasi Pengujian Model Daya Dukung keuangan Daya Jangkau Layanan Nilai Aktual Banpol Perbandingan sebagai dasar penilaian kesamaan Membandingkan Nilai Aktual Banpol dengan Nilai Estimasi dari Model Alokasi Penerapan Model Kemampuan Keuangan Daerah
- 6. 05 Metodologi Penelitian dilakukan dengan metode kuantitatif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Analisis Regresi Berganda Pengaruh Kepadatan penduduk, Kapasitas Fiskal dan Daya Biaya Banpol daerah terhadap Biaya Banpol Model perhitungan Estimasi Biaya Banpol: Y = b0 + b1.X1 + b2.X2 + b3.X3 Ket: Y = Estimasi Biaya Banpol X1 = Kepadatan Penduduk X2 = Kapasitas Fiskal X2 = Daya Biaya Banpol Daerah
- 7. Kepadatan Penduduk 06 Tingkat kepadatan penduduk Kota Bandung termasuk tinggi diatas rata- rata kepadatan penduduk metropolitan. Selain Kota Bandung, terdapat Kota Bekasi dan Kota Cimahi yang memiliki tingkat kepdatan penduduk diatas rata- rata Kota Banjar dan Kab.Bandung Barat memiliki kepadatan penduduk yang cukup rendah Data : 2022 Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km)
- 8. Kapasitas Fiskal Daerah 06 Indeks Kapasitas Fiskal Daerah di atas 1,838 termasuk dalam kategori sangat tinggi. Kota Bandung memiliki IKFD sangat tinggi dan termasuk di atas rata-rata dan kota lainnya seperti Kota Bekasi dan Kota Surabaya. Kota lainnya yang memiliki IKFD rendah dengan kategori antara 0.530≤ IKFD ≥ 0.727, yaitu Kota Banjar. Data : 2021 Kapasitas Fiskal Daerah
- 9. Daya Biaya Banpol Daerah (%) dan Biaya Banpol per Suara Saha 06 Kota Bandung memiliki daya biaya mencapai 0.19% masih dibawah rata-rata Kota lainnya. Kota Bandung dalam segi pembiayaan masih memiliki potensi untuk meningkatkan biaya banpol. Kota Bekasi, Kota Bogor dan Kota Surabaya memiliki daya biaya di atas atau sama dengan 0.21% Daya Biaya Banpol Daerah Biaya Banpol per Suara Sah Apabila dilihat berdasarkan rata-rata biaya banpol Rp 7.966, Kota Bandung memiliki biaya bapol per suara sah di bawah rata-rata. Kota lainnya yang sudah cukup tinggi yaitu Kota Cirebon dan Kota Surabaya.
- 10. Model Penentuan Biaya Banpol 07 Model Penentuan ini ditentukan dari kepadatan penduduk, kapasitas fiskal, dan daya biaya banpol daerah. Hasilnya menunjukkan bahwa nilai p- value akan menerima H0, dimana berarti tidak adanya pengaruh sehingga perhitungan estimasi tidak dapat dilanjutkan. Model Penentuan Biaya Banpol Regression Statistics Multiple R 0.77160918 R Square 0.59538072 Adjusted R Square 0.47399494 Standard Error 2215.06396 Observations 14 ANOVA df SS MS F Significance F Regression 3 72197264.3 24065754.8 4.904863723 0.02388023 Residual 10 49065083.41 4906508.34 Total 13 121262347.7 Coefficients Standard Error t Stat P-value Intercept 477.466142 1679.444399 0.28430006 0.781980473 Kapasitas Fiskal 2021 341.341354 236.9120238 1.44079371 0.180211062 Kepadaran Penduduk -0.05687564 0.138342303 -0.41112256 0.689654522 Biaya Banpol/ Kemampuan Keuangan (%) 27410.3949 9531.994466 2.8756201 0.016508966
- 11. Model Penentuan Biaya Banpol 07 Model Penentuan ini ditentukan dari biaya banpol daerah. Hasilnya menunjukkan bahwa nilai p- value akan menolak H0, sehingga dalam perhitungan estimasi akan dipertimbangkan berdasarkan persamaan berikut: Y = b0 + b1.X1 Model Penentuan Biaya Banpol Regression Statistics Multiple R 0.7130611 R Square 0.50845613 Adjusted R Square 0.46749414 Standard Error 2228.70971 Observations 14 ANOVA df SS MS F Significance F Regression 1 61656583.8 61656583.8 12.41287682 0.004198695 Residual 12 59605763.92 4967146.99 Total 13 121262347.7 Coefficients Standard Error t Stat P-value Intercept 728.387889 1356.668341 0.53689459 0.601153419 Biaya Banpol/ Kemampuan Keuangan (%) 30713.208 8717.439823 3.52319128 0.004198695 Model Penentuan Biaya Banpol
- 12. Posisi Kota Bandung berdasarkan Model Penentuan Biaya Banpol 08 Biaya Banpol Kota Bandung, berdasarkan model Banpol tergolong masih rendah daripada standar model, yaitu sebesar 0.85 dan masih diapat ditingkatkan menjadi 1.
- 13. Kebutuhan Banpol Kota Bandung berdasarkan Model penentuan biaya Banpol 09 Saat ini nilai Banpol masih di bawah nilai estimasinya, sehingga Kota Bandung dapat meningkatkan nilai Banpol berdasarkan model estimasi. Kota Cirebon dan Kota Surabaya memiliki nilai banpol yang cukup tinggi dibandingkan dengan nilai estimasinya
- 14. Kebutuhan Banpol Kota Bandung berdasarkan Model penentuan biaya Banpol 09 Saat ini, nilai Biaya Bantual Politik Kota Bandung berdasarkan model estimasi yaitu Rp 6.446,00. Apabila diambil nilai simpangan bakunya, dengan rumus: Didapatkan nilai Banpol terendahnya di Rp 2.099,00 Nilai rata-rata dari keseluruhan nilai estimasi yaitu Rp 5.023,00 Nilai maksimal dengan rasio mendekati 1 yaitu Rp 7.121,00 Kab/Kota Biaya Per Surat Suara Sah Standar Biaya per Surat Suara Sah Kota Bandung 5,500 6,446 Kota Bekasi 7,500 8,538 Kota Bogor 6,500 7,045 Kota Cirebon 9,264 6,289 Kota Depok 3,000 6,034 Kota Cimahi 5,175 5,971 Kota Banjar 1,500 1,908 Kab. Bandung Barat 3,000 5,552 Kota Surabaya 12,000 7,063 Kota Tangerang Selatan 1,500 1,947 Kota Semarang 5,000 5,278 Kota Medan 1,780 2,404 Kota Makassar 5,155 2,526 Kota Yogyakarta 3,446 3,319
- 15. Terima Kasih 10