Notulensi FGD tentang SiLPA dan Dana Idle Pemerintah Daerah membahas beberapa poin penting, yaitu definisi SiLPA dan Dana Idle menurut peraturan serta perbedaannya, penyebab-penyebab terjadinya SiLPA baik internal maupun eksternal, dan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan Dana Bagi Hasil SDA dan meminimalisir SiLPA di masa datang. Forum diskusi sepakat untuk mengundang narasumber terkait gun

1. NOTULENSI
FOCUS GROUP DISCUSSION
SILPA DAN DANA IDLE PEMERINTAH DAERAH
Tanggal: 18 September 2012
Pukul: 13.30 sd. 15.30 WIB
Ruang Rapat Bali
Gedung Radius Prawiro Lantai 9
Ditjen Perimbangan Keuangan
1. Pembicara:
a. Dhani Kurniawan;
b. Arief Zainuddin.
2. Pokok-pokok paparan:
a. Definisi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) menurut peraturan dan perbedaan
dengan Dana Idle.
b. Dana idle dan SiLPA merupakan hal yang sama dalam sudut pandang yang berbeda. Dana
idle bisa dilihat dari SiLPA pada akhir tahun anggaran.
c. Provinsi, Kota/Kabupaten yang memiliki pendapatan besar cenderung mempunyai SiLPA
besar.
d. Hal-hal yang menyebabkan SiLPA:
Internal:
- Ketidakmampuan manajerial pemerintah daerah;
- Adanya moral hazard memasang target anggaran pesimis;
- Koordinasi yang kurang.
Eksternal:
- Dari sisi pemerintah pusat terutama dari K/L teknis.
e. Dalam aturan juga belum secara tegas mengatur tentang boleh atau tidaknya SiLPA.
f. Juga harus dibedakan antara efisiensi dalam pelaksanaan anggaran dengan buruknya
pelaksanaan sehingga dapat menciptakan SiLPA.
g. Penggunaan SiLPA juga mengalami kendala karena terkait SiLPA dari kegiatan yang telah
ter earmark sehingga harus menunggu petunjuk teknis dari K/L.
3. Pertanyaan:
a. Denny Kurniawan dan Beny Trias Oktora: Apakah sudah ada upaya untuk memetakan apa
saja penyebab dari SiLPA dan program/kegiatan apa saja yang menyumbangkan SiLPA
terbanyak?
b. Arah Hijrah: Dari Dana Bagi Hasil SDA yang begitu besar menghasilkan SiLPA apakah ada
upaya untuk mengoptimalkan Dana Bagi Hasil SDA?
c. Teguh: Bagaimana dari sisi perencanaan yang menyumbangkan penyebab terjadinya
SiLPA?
4. Jawaban:
a. Dari sisi aturan memang belum ada upaya agar SiLPA dapat diminimalisir dalam artian
anggaran yang telah tersusun dapat dilaksanakan secara optimal dengan
mengeyampingkan adanya efisiensi anggaran sehingga menghasilkan SiLPA.
b. Dana Bagi Hasil SDA memang menjadi bagian murni yang dapat digunakan oleh
pemerintah daerah tanpa adanya kewajiban untuk mengoptimalkan dana tersebut untuk
pembangunan daerah layaknya DAK. Sehingga ada upaya agar untuk mengoptimalkan

2. dana tersebut bukan untuk pembangunan daerah tetap lebih kearah menjadi pendapatan
daerah lainnya yang sah melalui instrumen investasi aman di perbankan seperti Jasa
Giro/Pos dan SBI.
c. Yang banyak berperan dalam hal teknis ada pada K/L teknis terutama dalam perhitungan
dana transfer yang menjadi sumber utama penyusunan anggaran daerah. Dalam hal ini
Kemenkeu sudah berusaha meminimalisir keterlambatan dari sisi Kemenkeu. Selama ini
keterlambatan sering terjadi karena terlambatnya data teknis di K/L teknis.
5. Kesimpulan
Untuk mempertajam materi tentang SiLPa dan Dana Idle Pemda, forum diskusi sepakat untuk
menjadikan kembali tema ini pada acara diskusi tanggal 25 September 2012 dengan lebih
sistematis yaitu:
a. Definisi
b. Penyebab SiLPA dan Dana Idle
c. Analisa solusi agar SiLPA dan Dana Idle menjadi tidak besar
Kemudian mengundang rekan-rekan dari Dit. Daper agar memperoleh gambaran yang tepat
bagaimana mekanisme perhitungan dana transfer secara utuh sehingga juga diperoleh
gambaran menyeluruh tentang dana transfer sebagai sumber utama pendanaan APBD
dikaitkan dengan bagaimana terjadinya SiLPA.