Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan keuangan daerah khususnya penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ringkasannya adalah: (1) DAK dianggarkan sebagai pendapatan daerah sesuai pagu alokasi APBN, (2) bila pagu alokasi DAK terlambat, dapat ditampung lewat perubahan penjabaran APBD, (3) penganggaran DAK

1. POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN
DAK DALAM APBD
DIREKTORAT JENDERAL KEUANGAN DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
TAHUN 2012

2. Ruang Lingkup Transfer Ke Daerah
DBH PAJAK
DBH
DBH PBB
DAU
DANA
PERIMBANGAN
DBH PPH
DAK
DANA OTSUS PAPUA
DANA OTSUS PAPUA BARAT
DANA
OTSUS
DBH CUKAI
DBH SDA
DANA OTSUS NAD
DANA INFRAS PAPUA
DBH KEHUTANAN
DBH PERT UM
DANA INFRAS PAPUA BARAT
DANA OTSUS DAN
PENYESUAIAN
DBH PERIKANAN
DBH MIGAS
TAMBAHAN PENGHASILAN GURU
DANA
PENYES
TUNJANGAN PROFESI GURU
DBH PANAS BUMI
DANA INSENTIF DAERAH
BOS

3. PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
UU 17/
2003
UU 32/
2004
UU 33/
2004
UU 1/
2004
UU 15/
2004
UU 25/
2004
PP 55/
2005
PKD
PP 58/2005
PERDA
OM USR GUL
NIB
E ATIONS
•PERMENDAGRI 13 /
2006
•PERMENDAGRI 59 /
2007
Peraturan KDH
•PERMENDAGRI 20/
2009
•PERMENDAGRI 59/
2010
•PERMENDAGRI 21/
2011
•PERMENDAGRI 22/
2011

4. RUANG LINGKUP
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN
PENGELOLAAN
PENGELOLAAN
KEUANGAN
KEUANGAN
DAERAH
DAERAH
PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN
AKUNTANSI DAN
PELAPORAN

5. STRUKTUR PENDAPATAN APBD
A. Pendapatan Asli Daerah:
1. Pajak Daerah
2. Retribusi Derah
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
4. Lain-lain PAD yang sah
A. Dana Perimbangan:
1. Dana Bagi Hasil
2. Dana Alokasi Umum
3. Dana Alokasi Khusus
A. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah:
1. Hibah
2. Dana Darurat
3. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah
lainnya
4. Dana Penyesuaian & Dana OTSUS
5. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda lainnya

6. KODIFIKASI PENGANGGARAN DAK
PP
38/2007
PP
41/2007
KELOMKELOMPOK
POK
PENDAPATAN
PENDAPATAN
JENIS DANA
JENIS DANA
PERIMBANG
PERIMBANG
AN
AN
URUSAN
WAJIB/
PILIHAN
ORGANISASI
PROG
RAM
RINCIAN
OBYEK
BELANJA
OBYEK
BELANJA
JENIS
BELANJA
OBYEK:
OBYEK:
DAU, DBH,
DAU, DBH,
DAK
DAK
KEGIATAN
KELOMPOK
BELANJA
RINCIAN
RINCIAN
OBYEK
OBYEK
DAK 19 BID
DAK 19 BID

7. NO
URAIAN
WAKTU
KET
A. KUA, PPAS dan RAPBD
1.
Penyusunan RKPD
Akhir bulan Mei
2.
Penyampaian KUA
KDH
3.
Penyampaian KUA dan PPAS oleh Pertengahan bulan Juni
KDH ke DPRD
4.
KUA dan PPAS disepakati antara Akhir bulan Juli
KDH & DPRD
5.
SE KDH perihal Pedoman RKA-SKPD
6.
Penyusunan RKA-SKPD & RKA-PPKD Mg I Agustus s/d Mg I Oktober
2 1/2 bulan
7.
Penyampaian RAPBD kpd DPRD
2 bulan
8.
Pengambilan Kep.Bersama (DPRD & Paling lama 1 (satu) bulan
KDH)
sebelum tahun anggaran yang
bersangkutan (bulan
Nopember)
9.
Hasil evaluasi RAPBD
10.
Penetapan Perda ttg APBD & Akhir Desember (31 Desember)
Raperkada ttg Penjabaran APBD
sesuai dgn hasil evaluasi
dan PPAS kpd Minggu I bulan Juni
Awal bulan Agustus
Minggu pertama bulan Oktober
15 hari kerja ( bulan Desember)
1 bulan
3 minggu
1 minggu

8. PROSES PERENCANAAN & PENGANGGARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2012
MEI-2011
RKPD
RKPD
RPJMD
JUNI –JULI 2011
KUA & PPAS
KUA & PPAS
JUKNIS DAK
DES-2011
OKT-NOP 2011
AGUST-SEPT 2011
PERDA APBD &
PERDA APBD &
PERKADA TTG
PERKADA TTG
PENJABARAN
PENJABARAN
APBD
APBD
RAPBD
RAPBD
RKA-SKPD
RKA-SKPD
JANUARI 2012
DPA-SKPD
DPA-SKPD
JAN-DES 2012
PELAKSANAA
N PROG&KEG

9. KEBIJAKAN PENGANGGARAN
DALAM APBD
AKIBAT DAMPAK ADANYA KETERLAMBATAN
AKIBAT DAMPAK ADANYA KETERLAMBATAN
PENYAMPAIAN JUKNIS KE DAERAH
PENYAMPAIAN JUKNIS KE DAERAH
DAN PAGU ALOKASI DEFINITIF
DAN PAGU ALOKASI DEFINITIF

10. PENGANGGARAN
PAGU ALOKASI & KEG. DAK
Dalam hal Pemerintah Daerah menerima pagu
alokasi DAK setelah kebijakan Umum Anggaran
(KUA) dan Prioritas Pagu Anggaran Sementara
(PPAS) ditetapkan (mengalami keterlambatan), dpt
ditampung langsung dalam pembahasan RAPBD dgn
terlebih dahulu mencantumkan klausul kesepakatan
KUA dan PPAS
PERMENDAGRI 20/2009

11. PENCANTUMAN KLAUSUL
DALAM KUA DAN PPAS
TUJUAN :
•utk menyepakati pagu alokasi &
penggunaan DAK dalam rancangan Perda
tentang APBD
•utk menjaga konsistensi antara materi
KUA dan PPAS dgn prog & keg DAK
yang ditetapkan dalam APBD.

12. PENCANTUMAN KLAUSUL DALAM KUA & PPAS
UTK PENYESUAIAN PAGU DEFINITIF DAK
(Permendagri 20/2009)
NOTA KESEPAKATAN
KUA DAN PPAS :
Hasil Kesepakatan
Panja Belanja
Daerah DPR
P AGU
DEFINITIF
ALOKAS I DAK
Petunjuk Teknis
Masing-masing
bidang DAK
KONSISTENSI
KUA & PPAS DGN
RAPBD
(Psl 44 (2) PP 58/2005)
“Sambil menunggu pagu alokasi
DAK
yang
ditetapkan
Pemerintah tersebut langsung
ditampung
dan/atau
disesuaikan pada saat proses
pembahasan RAPBD, mengacu
pada petunjuk teknis DAK,
tanpa
perlu
melakukan
perubahan Nota Kesepakatan
KUA dan PPAS”.
Persetujuan bersama
RAPBD (31 Desember)

13. Pedoman Penyusunan APBD TA 2012
Permendagri 22 Tahun 2011
1. Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat dianggarkan
sebagai pendapatan daerah, sepanjang telah ditetapkan
dalam APBN Tahun Anggaran 2012.
2. Dalam hal pemerintah daerah akan memperoleh DAK
Tahun Anggaran 2012 setelah peraturan daerah tentang
APBD Tahun Anggaran 2012 ditetapkan, maka pemerintah
daerah menganggarkan DAK dimaksud dengan cara
terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala
daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2012
dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD;
3. Selanjutnya DAK dimaksud ditampung dalam peraturan
daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012.

14. DAMPAK ADANYA KETERLAMBATAN
Penyampaian Juknis ke daerah & Pagu Alokasi Definitif
Menetapkan Peraturan Kepala
Daerah ttg Perubahan Penjabaran
APBD
dan
memberitahukan
kepada Pimpinan DPRD;
APABILA
PELAKSANAAN
KEGIATAN
MENDAHULUI
PERUBAHAN
APBD
Menyusun
RKA-SKPD
dan
mengesahkan DPA-SKPD sebagai
dasar pelaksanaan kegiatan;
Lebih lanjut, ditampung dalam
Perda ttg Perubahan APBD pd
kode program/kegiatan berkenaan
.

15. KODE URUSAN WAJIB &
ORGANISASI
KODE
1
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
URUSAN WAJIB
1
01
Pendidikan
1
01 01 Dinas/Badan/Kantor xxxxxxxxxx
1
02
1
02 01 Dinas/Badan/Kantor/Rumah Sakit xxxxxxxxxx
1
10
1
10 01 Dinas/Badan/Kantor xxxxxxxxxx
1
12
1
12 01 Dinas/Badan/Kantor xxxxxxxxxx
Kesehatan
Kependudukan dan Catatan Sipil
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Penganggaran belanja yang bersumber dari DAK dianggarkan pada SKPD
yang berkenaan sesuai dengan tugas dan fungsinya (Permendagri 22/2011)

16. KODE URUSAN PILIHAN & ORGANISASI
URUSAN PILIHAN
2
2
2
01
2
02
2
02
2
03
2
05
2
06
2
06
Pertanian
01
01
Dinas/Badan/Kantor xxxxxxxxxx
Kehutanan
01
Dinas/Badan/Kantor xxxxxxxxxx
Energi dan Sumberdaya Mineral
01
Dinas/Badan/Kantor xxxxxxxxxx
Perdagangan
01
Dinas/Badan/Kantor xxxxxxxxxx

17. KELOMPOK BELANJA
1. Belanja Tidak Langsung :
merupakan belanja yang dianggarkan tidak
terkait
secara
langsung
dengan
pelaksanaan program dan kegiatan.
Kegiatan DAK
2. Belanja Langsung :
merupakan belanja yang dianggarkan terkait
secara langsung dengan pelaksanaan
program dan kegiatan.

18. STRUKTUR BELANJA APBD
A. Belanja Tidak Langsung:
1. Belanja Pegawai
2. Belanja Bunga
3. Belanja Subsidi
4. Belanja Hibah
5. Belanja Bantuan Sosial
6. Belanja Bagi Hasil
7. Bantuan Keuangan
8. Belanja Tak Terduga
A. Belanja Langsung: (Kegiatan DAK di SKPD)
1. Belanja Pegawai
2. Belanja Barang dan Jasa
3. Belanja Modal

19. DISKRESI PENAMBAHAN PROGRAM
DAN KEGIATAN

Pasal 77 ayat (12) Permendagri Nomor 59 Tahun 2007
 Lampiran kode rekening merupakan daftar nama
rekening dan kode rekening yang tidak merupakan
acuan baku dalam penyusunan kode rekening yang
pemilihannya disesuaikan dengan kebutuhan objektif
dan nyata sesuai karakteristik daerah.
Daerah diberikan diskresi untuk menambah/membuat
program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan
daerah, yang nomenklaturnya belum terdapat dalam
Lampiran A.VII Permendagri Nomor 13 Tahun 2006
(Lampiran kode Program dan Kegiatan)

20. PROGRAM DAN KEGIATAN
PADA LAMPIRAN A.VII PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
(Jo. PERMENDAGRI 59 TAHUN 2007)
Perdagangan
2
06
2
06
xx 15 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
2
06
xx 15 01
2
06
2
06
xx 15 03 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa
2
06
xx 15 04 Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah
2
06
xx 15 05 Dst……………..
Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan
konsumen
Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan
xx 15 02
konsumen

21. PROGRAM DAN KEGIATAN
PADA LAMPIRAN A.VII PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
(Jo. PERMENDAGRI 59 TAHUN 2007)
2 06
PERDAGANGAN
2
06 xx 18 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
2
06 xx 18 01
2
06 xx 18 02 Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha
2
06 xx 18 03 Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk
2
06 xx 18 04 Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan
2
06 xx 18 05 Pengembangan pasar lelang daerah
2
06 xx 18 06 Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan
2
06 xx 18 07 Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri
2
06 xx 18 08 Dst……………..
Penyempurnaan perangkat peraturan, kebijakan dan
pelaksanaan operasional

22. TATA CARA PENYUSUNAN KODE REKENING
TATA CARA PENYUSUNAN KODE REKENING
1
2
3
4 5 6 7 8 9
X.XX X.XX.XX XX XX XX XX XX XX XX
kode urusan Wajib/Pilihan
kode organisasi/SKPD
kode Program
kode Kegiatan
Kode Akun pendapatan,
belanja & pembiayaan
kode kelompok pendapatan,
belanja & pembiayaan
kode jenis pendapatan,
belanja & pembiayaan
kode obyek pendapatan,
belanja & pembiayaan
kode rincian obyek
pendapatan, belanja &
pembiayaan

23. Pencantuman Sumber Pendanaan Atas Belanja Yang
Telah Diarahkan
PERMENDAGRI 21 TAHUN 2011 (Pasal 102 ayat (2) huruf b)
Kegiatan yang Anggarannya Telah Diarahkan Penggunaannya,
Harus Mencantumkan Sumber Pendanaannya di dalam kolom
penjelasan Penjabaran APBD.
Seperti :
Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR), Dana Alokasi Khusus
(DAK) , Dana Penyesuaian Dan Otonomi
Khusus, Hibah,
Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus, Pinjaman Daerah serta
Sumber
Pendanaan Lainnya Yang Kegiatannya Telah
Ditentukan.

24. PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)...
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN …..
Urusan Pemerintahan : 2.06 PERDAGANGAN
Organisasi
: 2.06.x.xx xx Dinas/Badan/Kantor PERDAGANGAN
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
(Rp)
PENJELASAN
1
2
3
4
1 2
3 4
2 06 X 15
5
6 7 8
9
Program Perlindungan Konsumen dan
Pengamanan Perdagangan
Operasionalisasi dan pengembangan UPT
kemetrologian daerah
DAK PERDAGANGAN TA 2012
1.000.000.000
PMK No : 209/PMK.07/2011
2 06 X 15 04

25. Barang/aset atas belanja kegiatan DAK
Bidang Pertanian, Perikanan & Kehutanan
Barang/aset
daerah yang bersumber dari DAK
Bidang Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dapat
diberikan melalui hibah kepada kelompok
masyarakat dengan kriteria yang selektif dan
mempertimbangan aspek efisiensi, efektivitas dan
memiliki manfaat yang besar apabila barang/aset
tersebut dikelola dan diserahkan menjadi tanggung
jawab pokmas.
spt : - irigasi, talud (Pertanian)
- bangunan kolam pembibitan/ BBI, pancing, jaring (Perikanan)
- pohon (Kehutanan)

26. PENGATURAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
dalam rangka yang akan diserahkan kepada
Masyarakat dan Pihak ke-3
Belanja barang/jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan
barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas)
bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan
daerah, termasuk barang yang akan diserahkan atau dijual kepada
masyarakat atau pihak ketiga.
(Pasal 50 ayat (1) Permendagri 21 Tahun 2011)
Penganggaran untuk pengadaan barang (termasuk berupa aset
tetap) yang akan diserahkan atau dijual kepada pihak
ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan , dianggarkan
pada jenis belanja barang dan jasa.
(Permendagri 22 Tahun 2011)

27. Perubahan Tujuan dan Sasaran
Penggunaan DAK
Apabila terjadi perubahan tujuan dan sasaran
penggunaan DAK dari yang telah ditetapkan
dalam petunjuk teknis DAK dan/atau Perda
tentang APBD, maka sebelum dilaksanakan
perubahan perlu dikonsultasikan untuk mendapat
persetujuan dari Menteri teknis terkait
setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan
Menteri Dalam Negeri, yang selanjutnya dijadikan
dasar persetujuan DPRD.
Permendagri 20/2009
Pedoman Pengelolaan Keuangan DAK di Daerah

28. Penganggaran DAK di Daerah
Pasal 60 PP55/2005 ttg Dana Perimbangan
Penggunaan
DAK dilaksanakan sesuai dengan
Petunjuk Teknis;
DAK
tidak dapat digunakan untuk mendanai:
1) Administrasi kegiatan
2) Penyiapan kegiatan fisik
3) Penelitian, pelatihan dan
4) Perjalanan Dinas.

29. DANA PENDAMPING
Pasal 61 ayat (1) PP 55/2005 ttg Dana Perimbangan
Penganggaran
dana pendamping dalam APBD wajib
dialokasikan sekurang-kurangnya 10% (sepuluh
persen) dari jumlah alokasi DAK yang ditetapkan
masing-masing daerah.
Kewajiban
penyediaan
Dana
Pendamping
menunjukkan komitmen daerah terhadap bidang
kegiatan yang didanai dari DAK yang merupakan
kewenangan daerah

30. DANA PENDAMPING
Pasal 61 ayat (2) PP 55/2005 ttg Dana Perimbangan
Dana
pendamping dianggarkan untuk kegiatan yang
bersifat fisik.
kegiatan fisik adalah kegiatan diluar kegiatan
administrasi proyek, kegiatan penyiapan proyek
fisik, kegiatan penelitian, kegiatan pelatihan,
kegiatan perjalanan pegawai daerah, dan kegiatan
umum lain yang sejenis.

31. DANA PENDAMPING
Permendagri 20 tahun 2009 Pengelolaan Keuangan DAK di Daerah
Penyusunan
RKA-SKPD untuk dana pendamping
dilakukan menyatu dengan kegiatan DAK.
RKA-SKPD memuat informasi atas capaian
sasaran program, indikator masukan, keluaran dan
hasil dari setiap tolok ukur kinerja kegiatan yang
direncanakan.

32. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KEGIATAN DAK BIDANG ....................
Provinsi/Kabupaten/Kota …….
Tahun Anggaran …...
Formulir
RKA - SKPD 2.2.1
: x. xx.
………………….
: x. xx. xx.
…
: x. xx. xx. xx.
………………….
: x. xx. xx. xx. xx.
………………….
: ………………….
: Rp .................. (......................................................)
: Rp ................ (.........................................................)
: Rp .................. (.......................................................)
: Rp .................. (........................................................)
: Rp .................. (........................................................)
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Tolok Ukur
Target Kinerja
Kinerja
Dana Pendamping
D A K
100.000.000 (10%)
1.000.000.000
Urusan Pemerintahan
Organisasi
Program
Kegiatan
Lokasi kegiatan
Jumlah Tahun n-1
Jumlah Tahun n
Jumlah Tahun n+1
Jumlah Tahun n+2
Jumlah Tahun n+3
Indikator
Capaian Program
Jumlah
Masukan
Keluaran
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan : ……………
Rincian Anggaran Belanja Langsung
menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rincian Penghitungan
Uraian
volume
satuan Harga satuan
2
3
4
5
Kode
Rekening
1
x
x
x
1.100.000.000
xx
xx
Jumlah
:
:
:
Keterangan
Tanggal Pembahasan
Catatan Hasil Pembahasan
No
Nama
Tim Anggaran Pemerintah Daerah:
NIP Jabatan
……..,tanggal………..
Kepala SKPD
(nama lengkap)
Tandatangan
Jumlah
(Rp)
6=(3 x 5)

33. KEGIATAN LANJUTAN
Pasal 31 Permendagri 20 Tahun 2009

34. PENYALURAN DAK SECARA 3 TAHAP
NOMOR 126 /PMK.07/2010
NO TAHAPAN
1 TAHAP I (30%)
KRITERIA
- Setelah Perda APBD ditetapkan
- Penyampaian laporan penyerapan DAK Thn sblmnya
- Surat Pernyataan penyediaan dana pendamping
2 TAHAP II (45%)
- Setelah realisasi DAK mencapai 90%
3 TAHAP III (25%) - Setelah realisasi DAK mencapai 90%
Catatan :
•Laporan realisasi DAK diterima selambat-lambatnya tanggal 20 Desember tahun
berjalan.
•Penyaluran paling akhir pada Akhir Desember.
•Sisa DAK yang tidak disalurkan dari kas negara tidak dpt diluncurkan lagi

35. SISA TENDER PELAKSANAAN DAK
Permendagri 22 Tahun 2011 TTG Pedoman Penyusunan APBD TA 2012
Dalam
rangka optimalisasi pencapaian sasaran DAK,
terhadap sisa tender pelaksanaan kegiatan DAK, agar
pemerintah
daerah
menggunakannya
untuk
menambah target dan capaian sasaran kinerja kegiatan
DAK yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis
DAK masing-masing bidang.
Apabila sisa tender tersebut tidak dapat dimanfaatkan
pada tahun berkenaan dan harus dilaksanakan pada
tahun anggaran berikutnya tetap menggunakan
petunjuk teknis tahun anggaran berkenaan.

36. PERISTILAHAN DALAM APBD

APBD
:
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

KUA
:
Kebijakan Umum APBD

PAD
:
Pendapatan Asli Daerah

PPAS
:
Prioritas Plafon Anggaran Sementara

PPKD
:
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

PPTK
:
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

RKA-SKPD
:
Rencana Kerja Anggaran SKPD

BUD
:
Bendahara Umum Daerah

DPA-SKPD
:
Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD

DPPA-SKPD
:
Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran SKPD

DPA-L
:
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan

RKPD
:
Rencana Kerja Pemerintah Daerah

RPJM
:
Rencana Pembangunan Jangka Menengah

RPJMD
:
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

37. 













SiLPA
SILPA
SKPD
SKPKD
SPM
SPD
SPP
SP2D
SPM
SPM-LS
SPM-UP
SPM-GU
SPM-TU
TAPD
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran TA Sebelumnya
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
Standar Pelayanan Minimal
Surat Penyediaan Dana
Surat Perintah Pembayaran
Surat Perintah Pencairan Dana
Surat Perintah Membayar
Surat Perintah Membayar Langsung
Surat Perintah Membayar Uang Persediaan
Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan
Surat Perintah Membayar Tambahan Uang
Tim Anggaran Pemerintah Daerah

38. TERIMA KASIH
DIREKTORAT FASILITASI DANA
PERIMBANGAN
DITJEN KEUANGAN DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
TELP/FAX 021 3504042