Renstra dlh 2017 2021

Revisi Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017
RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
TAHUN 2017–2021

i
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah
memberikan Hidayah dan Innayah-Nya sehingga penyusunan Revisi
Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2017-2021 pada Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dapat diselesaikan sesuai
dengan apa yang diharapkan.
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2017-2021 berpedoman pada
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2017-2021 sebagai bentuk amanah
pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional.
Mudah-mudahan dengan tersusunnya Revisi Rencana Strategi
(RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tahun 2017-2021 ini dapat menjadi acuan dalam mengawal pembangunan
yang berwawasan lingkungan di kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup,
H. AGUSSALIM, ST, MM
Pangkat: Pembina
NIP. 19651231 199003 1 095

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pangkajene & Kepulauan ii
DAFTAR ISI
Halaman
BAB I. PENDAHULUAN ..................................................................................I-1
A. Latar Belakang ..........................................................................I-1
B. Landasan Hukum ......................................................................I-2
C. Maksud danTujuan....................................................................I-3
D. Sistimatika Penulisan ................................................................I-4
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD ………………………………............ II
A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi ....................................II-1
B. Sumber Daya............................................................................II-2
C. Kinerja Pelayanan. .......................... .......................................II-3
D. Tantangan dan Peluang ...........................................................II-4
BAB III ISU-ISU STRATEGIS.......................................................................III
A. Identifikasi Permasalahan........................................................III-1
B. Telaahan Visi Misi Kepala Daerah........................... ...............III-2
C. Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup.................III-3
D. Telaahan RTRW dan KLHS.....................................................III-4
E. Penentuan Isu-Isu Strategis .......…………………………… III-5
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH........................IV
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH ......V
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA INDIKATOR
PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ...........................................VI
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
PERANGKAT DAERAH..................................................................VII
BAB VIII. PENUTUP ......................................................................................VIII

1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Penyusunan Revisi Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2017-2021 merupakan bentuk
pelaksanaan Undang-Undang No. 25 tahun 2004 Tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini secara substansi
mengamanatkan Penyusunan Revisi Rencana Strategis Satuan Kerja
Perangkat Daerah (Renstra OPD) untuk periode 5 (lima) tahun. Selain itu juga
sebagai instrumen untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan
fungsi OPD. Revisi Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah
(Renstra OPD) merupakan dokumen perencanaan OPD yang tidak terpisahkan
dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD). Renstra OPD disusun sebagai penyempurna dari dokumen RPJMD.
Rancangan akhir Renstra OPD menjadi perpanjangan dari RPJMD yang sudah
ditetapkan dengan peraturan daerah.
Proses Penyusunan Revisi Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup
memuat latar belakang, landasan hukum, visi, misi, tujuan dan sasaran,
strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok
dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dengan berpedoman kepada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangkajene
dan Kepulauan Tahun 2017-2021.
Program yang disusun dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2017 - 2021 bersifat indikatif,
dengan mempertimbangkan keberhasilan yang sudah dicapai periode
sebelumnya. Program Dinas Lingkungan Hidup disusun sesuai dengan
kewenangan Dinas Lingkungan Hidup, program lintas OPD dan program
kewilayahan sebagai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan
Hidup.
Dengan tersusunnya Revisi Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup,
diharapkan mampu menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan
pembangunan di bidang lingkungan hidup. Dokumen ini menerjemahkan
perencanaan pembangunan tahun yang dijabarkan dalam program dan

2
kegiatan setiap tahun yang terukur serta menunjang pencapaian sasaran
pembangunan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan di bidang lingkungan
hidup.
1.2 Landasan Hukum
Landasan Hukum Penyusunan Revisi Rencana Strategis Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2017 – 2021
adalah sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

3
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4817);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor …Tahun
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2017-2021 (Lembaran
Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016 Nomor .......).

4
1.3 Maksud dan Tujuan
Revisi Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pangkajene dan
Kepulauan Tahun 2017-2021 disusun dengan maksud menyediakan dokumen
perencanaan bagi DLH untuk kurun waktu tahun 2017-2021.
Sedangkan tujuannya :
1. Sinkronisasi Tujuan, Sasaran, Program dan kegiatan DLH dengan
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2017-2021.
2. Menyediakan bahan serta pedoman untuk penyusunan Rencana Kinerja
(Rencana Kerja Tahunan) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2017-2021.
3. Meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi BLH beserta seluruh unit
kerjanya dalam pengendalian dampak lingkungan hidup dengan
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
1.4 Sistimatika Penulisan
BAB I Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat
Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan
pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat
Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD,
Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan
Renja Perangkat Daerah, penjelasan tentang undang-undang,
peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan
lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan
fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, pedoman yang dijadikan
acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran,
maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah,
pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah,serta
susunan garis besar isi dokumen.
BAB II Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat
Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah,
mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki
Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya,

5
mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan
melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode
sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat
Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode
sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih
dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah
ini.
BAB III Mengemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat
Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, tugas dan
fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, program
kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, faktor-faktor
penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan
Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan
Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra
K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota,
faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat
Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat
Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS serta penentuan isu
–isu strategis pelayanan perangkat daerah.
BAB IV Mengemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka
menengah Perangkat Daerah.
BAB V Mengemukanan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan
Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang yang dapat
menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan
misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi,
dan arah kebijakan Perangkat Daerah.
BAB VI Mengemukakan rencana program dan kegiatan, indicator kinerja,
kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif perangkat Daerah.
BAB VII Mengemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara
langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat
Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk
mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
BAB VIII Penutup

6
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup
Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Republik Indonesia Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dimana Dinas
Lingkungan Hidup berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah di
bidang lingkungan hidup yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, serta
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah, dengan tugas membantu Bupati dalam
menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan, pembangunan dan
sosial kemasyarakat Kabupaten Pangkep.
Untuk melaksanakan tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup
menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu:
a. perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup
b. pelaksanaan pengendalian tata ruang melalui koordinasi dan peningkatan
keterpaduan perencanaan, pengendalian dan evaluasi dalam
pengelolaan lingkungan hidup terhadap daya dukung dan daya tampung
lingkungan.
c. pelaksanaan koordinasi, perlindungan dan pengawasan pemanfaatan
sumberdaya alam dan keaneka ragaman hayati.
d. pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan pengawasan terhadap
pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun.
e. pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan pencemaran dan kerusakan
lingkungan serta mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan instansi
terkait dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
f. pelaksanaan penegakan hukum lingkungan, baik secara administratif,
perdata maupun pidana terhadap pelaku pencemaran dan perusakan
lingkungan hidup.
g. peningkatan kapasitas kelembagaan meliputi kegiatan pendidikan dan
pelatihan serta pembinaan jabatan fungsional dibidang lingkungan hidup.
h. pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan,
aset, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan.

7
i. Pelaksanaan dan pembinaan partisipasi masyarakat lembaga non
pemerintah dan swasta dalam pengelolaan lingkungan hidup.
j. pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas
dan fungsinya, serta pelaksanaan program strategis dibidang
lingkungan hidup.
Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Pangkajene dan Kepulauan adalah sebagai berikut :
a. Kepala Dinas ;
b. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan,
keuangan, aset, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan.
Sekretariat terdiri dari :
1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
3) Sub Bagian Keuangan dan Aset
c. Bidang Tata Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang,
mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Lingkungan Hidup dalam
merumuskan, melaksanakan kebijakan, menyusun program dan rencana,
menyelenggarakan, membina dan melaksanakan evaluasi di bidang tata
lingkungan, yang meliputi inventarisasi, RPPLH dan KLHS, kajian
dampak lingkungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.
Bidang Tata Lingkungan terdiri dari :
1) Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS;
2) Seksi Kajian Dampak Lingkungan
3) Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup
d. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dipimpin oleh seorang
Kepala Bidang, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Lingkungan
Hidup dalam merumuskan, melaksanakan kebijakan, menyusun program
dan rencana, menyelenggarakan, membina dan melaksanakan evaluasi
di bidang pengelolaan sampah dan limbah B3, yang meliputi
pengurangan sampah, penanganan sampah dan pengelolaan limbah B3.

8
Bidang Pengelolaan Sampah dam Limbah B3 terdiri dari :
1) Seksi Pengurangan Sampah;
2) Seksi Penanganan Sampah;
3) Seksi Pengelolaan Limbah B3.
e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas membantu
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dalam merumuskan, melaksanakan
kebijakan, menyusun program dan rencana, menyelenggarakan, membina
dan melaksanakan evaluasi di bidang pengendalian pencemaran dan
kerusakan lingkungan hidup, yang meliputi pemantauan lingkungan,
pengendalian pencemaran lingkungan dan pengendalian kerusakan
lingkungan.
Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan terdiri dari :
1) Seksi Pemantauan Lingkungan;
2) Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
3) Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan.
f. Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dipimpin
oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas
Lingkungan Hidup dalam merumuskan, melaksanakan kebijakan,
menyusun program dan rencana, menyelenggarakan, membina dan
melaksanakan evaluasi di bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas
Lingkungan Hidup, yang meliputi pengaduan dan penyelesaian sengketa
lingkungan, penegakan hukum lingkungan dan peningkatan kapasitas
lingkungan hidup.
Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup terdiri dari:
1) Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;
2) Seksi Penegakan Hukum Lingkungan;
3) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

9
KEPALA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP
BIDANG
(PENAATAN DAN PENINGKATAN
KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP
SEKSI
(PENGADUAN DAN
PENYELESAIAN SENGKETA
LINGKUNGAN)
SEKSI
(PENEGAKAN HUKUM
LINGKUNGAN)
SEKSI
(PENINGKATAN KAPASITAS
LINGKUNGAN HIDUP)
BIDANG
(PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN
KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
SEKSI
(PEMANTAUAN
LINGKUNGAN)
SEKSI
(PENGENDALIAN
PENCEMARAN
LINGKUNGAN)
SEKSI
(PENGENDALIAN KERUSAKAN
LINGKUNGAN)
BIDANG
(PENGELOLAAN SAMPAH
DAN LIMBAH B3)
SEKSI
(PENGURANGAN
SAMPAH)
SEKSI
(PENANGANAN
SAMPAH)
SEKSI
(PENGELOLAAN
LMBAH B3)
BIDANG
(TATA LINGKUNGAN)
SEKSI
(INVENTARISASI,
RPPLH DAN KHS)
SEKSI
(KAJIAN DAMPAK
LINGKUNGAN)
SEKSI
(PEMELIHARAAN
LINGKUNGAN
HIDUP)
SEKRETARIS
SUBBAG UMUM &
KEPEGAWAIAN
SUBBAG
PERENCANAAN DAN
PELAPORAN
SUBBAG KEUANGAN
DAN ASET
STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

10
Selanjutnya deskripsi mengenai tugas pokok dan fungsi Dinas
Lingkungan Hidup dapat dijabarkan sebagai berikut:
Sekretariat
Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan,
keuangan, aset, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan.
(1) Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud angka 1 diatas, Sekretaris
mempunyai fungsi :
a. Penyusunan program kerja Dinas berdasarkan rencana kegiatan
masing-masing Bidang dan Sekretariat
b. Penatausahaan administrasi keuangan
c. Penatausahaan aset Dinas
d. Penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja Dinas
berdasarkan laporan hasil kegiatan masing-masing bidang dan
sekretariat
e. Pengoordinasian dan mendistribusikan tugas-tugas sesuai bidang
masing-masing
f. Pelaksanaan koordinasi, kerjasama dengan mitra di bidang
pengelolaan lingkungan hidup
g. Pengelolaan urusan umum dan kepegawaian
h. Pengawasan standar kompetensi personil di bidang lingkungan
hidup
i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya
Sekretariat terdiri dari :
(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala
Sub Bagian, mempunyai tugas melaksanakan :
a. urusan ketatausahaan Dinas meliputi surat menyurat, administrasi
perjalanan dinas, kearsipan, perlengkapan dan peralatan,
pemeliharaan, urusan rumah tangga;
b. mengelola administrasi kepegawaian yang meliputi kenaikan
pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, pensiun, penyimpanan dan
pemeliharaan data kepegawaian, pengembangan karir dan
kesejahteraan pegawai;

11
c. Melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat
Dinas;
d. Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan aset dinas bergerak
dan tidak bergerak yang menjadi tanggung jawab Dinas;
e. Melaksanakan pengelolaan penyimpanan dan pemeliharaan data
kepegawaian dilingkungan Dinas;
f. Melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pegawai;
g. Melaksanakan penyiapan bahan standar kompetensi pegawai,
tenaga teknis, dan fungsional;
h. Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan
sub bagian Umum dan Kepegawaian;
i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan secara
berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas
kesekretariatan.
(2) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan dipimpin oleh seorang
Kepala Sub Bagian, mempunyai tugas :
a. merencanakan kegiatan Sub Bagian perencanaan dan
pelaporan;
b. menyusun bahan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana
Kerja (RENJA) dari masing-masing bidang;
c. mengumpulkan bahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
(RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)
dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dalam
bidang sebagai bahan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD
Kabupaten;
d. menghimpun dan menyusun Rencana Kegiatan Anggaran
(RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
e. menghimpun, memadupadankan dan mengolah perencanaan
program dan kegiatan dari bidang-bidang;
f. menghimpun dan mengolah bahan evaluasi program dan
kegiatan;
g. Mengumpulkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa
jabatan Bupati pada bidang Lingkungan Hidup;
h. Menyusun bahan laporan akuntabilitas kinerja Dinas sebagai
bahan pertanggungjawaban kepada Bupati;

12
i. Menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian
data hasil kegiatan masing-masing bidang;
j. Menyusun Rekapitulasi hasil pelaporan kegiatan dari bidang;
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan secara
kesekretariatan.
(3) Sub Bagian Keuangan dan Aset yang dipimpin oleh seorang Kepala
Sub Bagian, mempunyai tugas :
a. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Sub
Bagian Keuangan dan Aset berdasarkan prioritas target sasaran
yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
b. menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran;
c. melaksanakan pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi
serta perbendaharaan administrasi keuangan;
d. menyusun laporan keuangan dan akuntansi aset dan barang;
e. menyusun rencana kebutuhan, penerimaan, penyimpanan,
pengeluaran dan pendistribusian barang kantor;
f. mengurus pengadministrasian dan usul penghapusan barang;
g. melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan dan
Aset baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah
dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan. dan
h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan secara
kesekretariatan.
Bidang Tata Lingkungan
(1) Bidang Tata Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang,
mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Lingkungan Hidup dalam
merumuskan, melaksanakan kebijakan, menyusun program dan
rencana, menyelenggarakan, membina dan melaksanakan evaluasi di
bidang tata lingkungan, yang meliputi inventarisasi, RPPLH dan
KLHS, kajian dampak lingkungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

13
(2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud ayat (1) pasal ini, Kepala
Bidang Tata Lingkungan mempunyai fungsi :
a. inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam
b. penyusunan dokumen RPPLH
c. koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan
RPJM
d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH
e. penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
f. koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan
daya tampung lingkungan
g. penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB
hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan
hidup)
h. sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion
i. penyusunan NSDA dan LH
j. penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah
k. penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
l. sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH
m. penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
n. pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
o. fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS
p. fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS
q. pemantauan dan evaluasi KLHS
r. koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran
dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin
lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH)
s. penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL)
t. penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang
transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan)
u. pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
v. pelaksanaan pengawetan sumber daya alam; dan
w. pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam.
x. pelaksanaan pencadangan sumber daya alam
y. pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
z. pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK
aa. perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;

14
bb. penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan
berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman
hayati;
cc. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi
keanekaragaman hayati;
dd. penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
dan
ee. pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database
keanekaragaman hayati
ff. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya
Bidang Tata Lingkungan terdiri dari :
(1) Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi, mempunyai tugas :
a. Inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam
b. Penyusunan dokumen RPPLH
c. Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan
RPJM
d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH
e. Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
f. Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung
dan daya tampung lingkungan hidup
g. Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB
hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan
hidup)
h. Sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion
i. Penyusunan NSDA dan LH
j. Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah
k. Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
l. Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH
m. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
n. Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
o. Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS
p. Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS
q. Pemantauan dan evaluasi KLHS

15
(2) Seksi Kajian Dampak Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala
a. koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran
dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin
lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH)
b. penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL)
c. penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang
transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan)
(3) Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala
a. Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
b. Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam; dan
c. Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam.
d. Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam
e. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
f. Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK
g. Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
h. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan
berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman
hayati;
i. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi
keanekaragaman hayati;
j. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
dan
k. Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database
keanekaragaman hayati.
Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
(1) Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dipimpin oleh seorang
Kepala Bidang, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas
Lingkungan Hidup dalam merumuskan, melaksanakan kebijakan,
menyusun program dan rencana, menyelenggarakan, membina dan
melaksanakan evaluasi di bidang pengelolaan sampah dan limbah B3,
yang meliputi pengurangan sampah, penanganan sampah dan
pengelolaan limbah B3.

16
Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 mempunyai fungsi :
a. penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten
b. penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis
sampah untuk setiap kurun waktu tertentu
c. perumusan kebijakan pengurangan sampah
d. pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada
produsen/industri
e. pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan
yang mampu diurai oleh proses alam
f. pembinaan pendaur ulangan sampah
g. penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah
h. pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan
kemasan produk
i. perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten
j. koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan
pemrosesan akhir sampah
k. Penyediaan sarpras penanganan sampah
l. Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah
m. Penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah
n. Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem
pembuangan open dumping
o. Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat
pengelolaan sampah
p. Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan
akhir sampah
q. Pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan
kemitraan dengan dinas usaha pengelola sampah dalam
menyelenggarakan pengelolaan sampah
r. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah
s. Penyusunan kebijakan perijinan pengolahan sampah,
pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang
diselenggarakan oleh swasta
t. Pelaksanaan perijinan pengolahan sampah, pengangkutan
sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan
oleh swasta

17
u. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja
pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (dinas
usaha)
v. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan
sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (dinas usaha)
w. Perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan
sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan
pencabutan) dalam Kabupaten
x. Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3
dalam Kabupaten
y. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan
sementara limbah B3 dalam Kabupaten
z. Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan
pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan
dan pencabutan) dalam Kabupaten
aa. Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3
bb. Pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan
alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam Kabupaten
cc. Pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam
Kabupaten
dd. Pelaksanaan perijinan penguburan limbah B3 medis
ee. Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan,
pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3
ff. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya
Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 terdiri dari :
(1) Seksi Pengurangan Sampah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi,
mempunyai tugas :
a. Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten
b. Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis
sampah untuk setiap kurun waktu tertentu
c. Perumusan kebijakan pengurangan sampah
d. Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada
produsen/industri

18
e. Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang
mampu diurai oleh proses alam
f. Pembinaan pendaur ulangan sampah
g. Penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah
h. Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan
kemasan produk
(2) Seksi Penanganan Sampah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi,
mempunyai tugas :
a. Perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten
b. Koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan
pemrosesan akhir sampah
c. Penyediaan sarpras penanganan sampah
d. Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah
e. Penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah
f. Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem
pembuangan open dumping
g. Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat
pengelolaan sampah
h. Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan
akhir sampah
i. Pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan
kemitraan dengan dinas usaha pengelola sampah dalam
menyelenggarakan pengelolaan sampah
j. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah
k. Penyusunan kebijakan perijinan pengolahan sampah,
pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang
diselenggarakan oleh swasta
l. Pelaksanaan perijinan pengolahan sampah, pengangkutan
sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan
oleh swasta
m. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja
pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (dinas
usaha)
n. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan
sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (dinas usaha)

19
(3) Seksi Pengelolaan Limbah B3 dipimpin oleh seorang Kepala Seksi,
mempunyai tugas :
a. Perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan
sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan
pencabutan) dalam kabupaten
b. Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam
kabupaten
c. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan
sementara limbah B3 dalam kabupaten
d. Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan
limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan)
dalam satu daerah kabupaten
e. Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3
f. Pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan
alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam kabupaten
g. Pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam
kabupaten
h. Pelaksanaan perijinan penguburan limbah B3 medis
i. Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan,
pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3
Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup
(1) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
kebijakan, menyusun program dan rencana, menyelenggarakan,
membina dan melaksanakan evaluasi di bidang pengendalian
pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, yang meliputi
pemantauan lingkungan, pengendalian pencemaran lingkungan dan
pengendalian kerusakan lingkungan.
Bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
mempunyai fungsi :
a. Pelaksanaan pemantauan kualitas air
b. Pelaksanaan pemantauan kualitas udara
c. Pelaksanaan pemantauan kualitas tanah

20
d. Pelaksanaan pemantauan kualitas pesisir dan laut
e. Penentuan baku mutu lingkungan
f. Penyiapan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium
lingkungan)
g. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non
institusi
h. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi,
pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan
non institusi
i. Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remidiasi,
rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non
institusi
j. Penentuan baku mutu sumber pencemar
k. Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan
pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan
lingkungan hidup kepada masyarakat
l. Penyusunan kebijakan pembinaan dan pengawasan terhadap
usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin
perlindungan dan pengelolaan lingkungan
m. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penerima
izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan
n. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tindaklanjut
rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin
o. Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan
p. Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan
q. Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi,
pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan
r. Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan
restorasi) kerusakan lingkungan
s. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya
Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan terdiri dari :
(1) Seksi Pemantauan Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi,
mempunyai tugas :

21
a. Pelaksanaan pemantauan kualitas air
b. Pelaksanaan pemantauan kualitas udara
c. Pelaksanaan pemantauan kualitas tanah
d. Pelaksanaan pemantauan kualitas pesisir dan laut
e. Penentuan baku mutu lingkungan
f. Penyiapan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium
lingkungan)
(2) Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi, mempunyai tugas :
a. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non
institusi
b. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi,
pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan
non institusi
c. Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remidiasi,
rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non
institusi
d. Penentuan baku mutu sumber pencemar
e. Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan
pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan
lingkungan hidup kepada masyarakat
f. Penyusunan kebijakan pembinaan dan pengawasan terhadap
usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin
g. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penerima
izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan
h. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tindaklanjut
rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin
(3) Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi, mempunyai tugas :
a. Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan
b. Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan
c. Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi,
pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan

22
d. Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan
restorasi) kerusakan lingkungan
Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
(1) Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
kebijakan, menyusun program dan rencana, menyelenggarakan,
membina dan melaksanakan evaluasi di bidang Penaatan dan
Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, yang meliputi pengaduan
dan penyelesaian sengketa lingkungan, penegakan hukum lingkungan
dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup.
Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
mempunyai fungsi :
a. Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan
penyelesaian pengaduan masyarakat
b. Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang
tidak sesuai dengan ijin Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup
c. Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan
d. Penyusunan rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi pengaduan
e. Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas
hasil tindak lanjut pengaduan
f. Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan
maupun melalui pengadilan
g. Sosialisasi tata cara pengaduan
h. Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan
masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan
ijin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
i. Pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas
Lingkungan Hidup Daerah
j. Pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum
lingkungan

23
k. Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
l. Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup
m. Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana
secara terpadu
n. Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat
hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak
kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait
dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
o. Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan
keberadanaan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan
lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau
pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
p. Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA,
kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan
lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan
q. Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA
r. Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat
s. Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau
pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup
t. Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan
lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH
u. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan
pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan
tradisional terkait PPLH
v. Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA,
kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH
w. Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan
kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional
terkait PPLH
x. Penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan
terkait PPLH
y. Pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH

24
z. Pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH
aa. Pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH
bb. Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH
cc. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH
dd. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan
ee. Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH
ff. Pengembangan jenis penghargaan LH
gg. Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH
hh. Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan
ii. Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten
jj. Dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan
nasional
kk. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya
Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup terdiri
dari:
(1) Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan dipimpin
oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas :
a. Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan
dan penyelesaian pengaduan masyarakat
b. Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang
tidak sesuai dengan ijin Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup
c. Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan
d. Penyusunan rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi pengaduan
e. Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas
hasil tindak lanjut pengaduan
f. Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan
maupun melalui pengadilan
g. Sosialisasi tata cara pengaduan
h. Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan
masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan
ijin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

25
(2) Seksi Penegakan Hukum Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala
a. Pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas
Lingkungan Hidup Daerah
b. Pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum
c. Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
d. Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup
e. Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara
terpadu
(3) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas :
a. Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat
hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak
kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait
dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
b. Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan
keberadanaan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal
atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau
pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan
c. Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA,
kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal
atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan
d. Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA
e. Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat
f. Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau
pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup
g. Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal
atau pengetahuan tradisional terkait PPLH
h. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan
pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan
tradisional terkait PPLH

26
i. Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA,
kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH
j. Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan
terkait PPLH
k. Penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan
terkait PPLH
l. Pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH
m. Pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH
n. Pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH
o. Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH
p. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH
q. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan
r. Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH
s. Pengembangan jenis penghargaan LH
t. Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH
u. Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan
v. Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten
w. Dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan
nasional
2.2. Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pangkajene
Kepulauan
Apapun kualifikasi staf secara umum diasumsikan pada
berbagai komposisi di BLH pada setiap level pada struktur organisasi
tergantung pada berbagai faktor yaitu :
- Fungsi, prioritas dan beban kerja dari setiap sub bagian, seksi di
Dinas LIngkungan Hidup
- Isu dan permasalahan lingkungan yang berkembang di Kabupaten
Pangkep
- Arah dan prioritas dan kegiatanorganisasi
- Kemampuananggaran
- Ketersediaan personil dengan kualifikasi dan pengalaman yang
dibutuhkan.

27
Aparatur BLH hendaknya memiliki pengetahuan tentang
permasalahan lingkungan dan kemampuan koordinasi dan
kerjasama dengan berbagai pihak, pengetahuan tentang Sistem
Fisika, Kimia, Biologi memahami dan berpengalaman dalam proses
industri dan teknologi produksi bersih, kemampuan dalam melakukan
pengukuran berbagai parameter lingkungan, selain itu juga harus
mampu berkomunikasi secara efektif dan memberikan pelayanan
informasi.
Tabel 2.2.1
Jumlah PNS DLH kabupaten Pangkajene Kepulauan
Bagian Jumlah
Kepala Dinas 1
Seretariat 9
Bidang Tata Lingkungan 4
Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 8
Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan
Lingkungan Hidup
5
Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas
Lingkungan Hidup
4
Jumlah 31
Tabel 2.2.2
JumlahTenaga Harian Lepas (THL)
DLH Kabupaten Pangkajene Kepulauan
Bagian Jumlah
Sekretariat 12
Bidang Tata Lingkungan -
Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 197
Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan
Lingkungan Hidup
4
Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas
Lingkungan Hidup
1
Jumlah 214

28
Tabel 2.2.3
Jumlah PNS DLH berdasarkan pendidikan
Pendidikan Jumlah
S2 6
S1 16
D3 1
SMA 6
SLTP 1
SD 1
Jumlah 31
Tabel 2.2.4
Jumlah Anggaran BLH Tahun 2011 - 2015 (Rp.)
No Tahun Belanja Tak
Langsung
Belanja
Langsung
Jumlah Dana Alokasi
Khusus (DAK)
1 2011 1,079,855,579 1,636,580.000 2,716,435,579 747,800,000
2 2012 1,194,676,168.28 2,218,193,000 3,412,869,168.28 953,630,000
3 2013 1,280,883,578 2,904,032,000 4,184,915,578 1,198,120,000
4 2014 1,434,888,229 2,940,406,000 4,375,294,229 1,196,206,000
5 2015 1,536,253,553 3,638,520,000 5,174,773,553 1,685,321,000
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Pangkajene Kepulauan
Menurut Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 dan
Permenpan Nomor 20 Tahun 2008 Indikator Kinerja Utama (IKU)
untuk urusan lingkungan hidup Pemerintah Daerah terdiri dari :
1. Persentase pemantauan pencemaran status mutu air (jumlah
kawasan permukiman atau sumberdaya air yang dipantau mutu
airnya/ jumlah kawasan permukiman atau/dan sumber mata air).
2. Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan Amdal (jumlah
dokumen Amdal yang diawasi pelaksanaannya/jumlah total
dokumen Amdal yang berlaku).
3. Cakupan penegakan hukum lingkungan (Jumlah kasus
lingkungan yang diselesaikan/ jumlah kasus lingkungan yang ada).
4. Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air.
5. Persentase penanganan sampah.
6. Persentase penduduk berakses air minum.
7. Persentase luas pemukiman yang tertata.

29
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah menyatakan Lingkungan Hidup merupakan
Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan
Dasar, kemudian kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah Kabupaten/kota adalah :
a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya berada di Daerah
kabupaten/kota.
b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya berada di Daerah
Kabupaten/Kota.
c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya berada
di Daerah kabupaten/kota; dan/atau
d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih
efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota
Tabel 2.3.1
Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
No. Sub
Bidang
Pemerintahan
Pusat
Daerah
Provinsi
Daerah
Kabupaten/Kota
1 2 3 4 5
1. Perencanaan
Lingkungan
Hidup
Rencana
perlindungan dan
pengelolaan
lingkungan hidup
(RPPLH) nasional
RPPLH Provinsi RPPLH
Kabupaten/Kota
2. Kajian
Lingkungan
HidupStrategis
(KLHS)
KLHS untuk
kebijakan, rencana
dan/atau program
(KRP)Nasional.
KLHS untuk KRP
provinsi.
KLHS untuk KRP
kabupaten/kota.
3. Pengendalian
Pencemaran
dan/atau
Kerusakan
Lingkungan
Hidup
Pencegahan,
penanggulangan
dan pemulihan
pencemaran
dan/atau
kerusakan
lingkungan hidup
lintas Daerah
provinsi dan/atau
lintas batas
Negara.
Pencegahan,
penanggulangan
dan pemulihan
pencemaran
dan/atau
kerusakan
lingkungan hidup
lintas Daerah
kabupaten/kota
dalam 1(satu)
Daerahprovinsi.
Pencegahan,
penanggulangan dan pemu
4. Keanekaragam
an Hayati
(Kehati)
Pengelolaan
Kehati nasional.
Pengelolaan
Kehati provinsi.
Pengelolaan
Kehati
kabupaten/kota.
5. Bahan
Berbahaya
a. Pengelolaan
B3.
Pengumpulan
limbah B3 lintas
a. Penyimpanan
sementara

30
No. Sub
Bidang
Pemerintahan
Pusat
Daerah
Provinsi
Daerah
Kabupaten/Kota
dan Beracun
(B3), dan
Limbah Bahan
Berbahaya
dan Beracun
(Limbah B3)
b. Pengelolaan
limbah B3.
Daerah
kabupaten/kota
dalam 1 (satu)
Daerah provinsi.
(satu) Daerah
provinsi.
limbah B3.
b. Pengumpulan
limbah B3 dalam
1 (satu) Daerah
kabupaten/kota.
6. Pembinaan
dan
pengawasan
terhadap
izin lingkungan
dan izin
perlindungan
dan
pengelolaan
lingkungan
hidup (PPLH)
Pembinaan dan
pengawasan
terhadap usaha
dan/atau kegiatan
yang izin
lingkungan dan
izin PPLH
diterbitkan oleh
Pemerintah Pusat
Pembinaan dan
pengawasan
terhadap usaha
dan/atau kegiatan
yang izin
lingkungan dan
izin PPLH
diterbitkan oleh
Pemerintah
Daerah provinsi.
Pembinaan dan
pengawasan
terhadap usaha
dan/atau kegiatan
yang izin
lingkungan dan izin
PPLH diterbitkan
oleh Pemerintah
Daerah
kabupaten/kota.
7. Pengakuan
keberadaan
masyarakat
30able
adat (MHA),
kearifan
lokal dan hak
MHA yang
terkait dengan
PPLH
a. Penetapan
pengakuan
MHA, kearifan
lokal atau
pengetahuan
tradisional dan
hak MHA terkait
dengan PPLH
yang berada di
2 (dua) atau
lebih Daerah
provinsi.
b. Peningkatan
kapasitas MHA,
kearifan lokal
atau
pengetahuan
tradisional dan
hak MHA terkait
dengan PPLH
yang berada di
2 (dua) atau
lebih Daerah
provinsi.
a. Penetapan
pengakuan
MHA, kearifan
lokal atau
pengetahuan
tradisional dan
hak kearifan
lokal atau
pengetahuan
tradisional dan
hak MHA terkait
dengan PPLH
yang berada di
dua atau lebih
Daerah
kabupaten/kota
dalam 1 (satu)
Daerah
provinsi.
b. Peningkatan
kapasitas MHA,
kearifan lokal
atau
pengetahuan
tradisional dan
hak kearifan
local atau
pengetahuan
tradisional dan
hak MHA terkait
dengan PPLH
yang berada di
dua atau lebih
Daerah
kabupaten/kota
dalam 1 (satu)
a. Penetapan
pengakuan MHA,
kearifan lokal
atau
pengetahuan
tradisional dan
hak kearifan lokal
atau
pengetahuan
tradisional dan
hak MHA terkait
dengan PPLH
yang berada di
Daerah
kabupaten/kota.
c. Peningkatan
kapasitas MHA,
kearifan lokal
atau
pengetahuan
tradisional dan
hak kearifan lokal
atau
pengetahuan
tradisional dan
hak MHA terkait
dengan PPLH
yang berada di
Daerah
kabupaten/kota.

31
No. Sub
Bidang
Pemerintahan
Pusat
Daerah
Provinsi
Daerah
Kabupaten/Kota
Daerah
provinsi.
8. Pendidikan,
Pelatihan,
dan
Penyuluhan
Lingkungan
Hidup Untuk
Masyarakat
Penyelenggaraan
pendidikan,
pelatihan, dan
penyuluhan
lingkungan hidup
untuk lembaga
kemasyarakatan
tingkat nasional.
Penyelenggaraan
pendidikan,
pelatihan, dan
penyuluhan
lingkungan hidup
untuk lembaga
kemasyarakatan
tingkat Daerah
provinsi.
Penyelenggaraan
pendidikan,
pelatihan, dan
penyuluhan
lingkungan hidup
untuk lembaga
kemasyarakatan
tingkat Daerah
kabupaten/kota.
9. Penghargaan
Lingkungan
Hidup Untuk
Masyarakat
Pemberian
penghargaan
lingkungan hidup
tingkat
nasional.
Pemberian
penghargaan
lingkungan hidup
tingkat Daerah
provinsi.
Pemberian
penghargaan
lingkungan hidup
tingkat Daerah
kabupaten/kota.
10. Pengaduan
Lingkungan
Hidup
Penyelesaian
pengaduan
masyarakat di
bidang PPLH
terhadap:
a. usaha dan/atau
kegiatan yang
izin lingkungan
dan/atau izin
PPLH
diterbitkan oleh
Pemerintah
Pusat.
b. usaha dan/atau
kegiatan yang
lokasi dan/atau
dampaknya
lintas Daerah
provinsi.
Penyelesaian
pengaduan
masyarakat di
bidang PPLH
terhadap:
a. usaha dan/atau
kegiatan yang
izin lingkungan
dan/atau izin
PPLH
diterbitkan oleh
Pemerintah
Daerah
provinsi.
b. usaha dan/atau
kegiatan yang
lokasi dan/atau
dampaknya
lintas Daerah
kabupaten/kota.
Penyelesaian
pengaduan
masyarakat di
bidang PPLH
terhadap:
a. usaha dan/atau
kegiatan yang
izin lingkungan
dan/atau izin
PPLH diterbitkan
oleh Pemerintah
Daerah
kabupaten/kota.
b. usaha dan/atau
kegiatan yang
lokasi dan/atau
dampaknya di
Daerah
kabupaten/kota.
11. Persampahan a. Penerbitan izin
Insenerator
pengolah
sampah
menjadi energi
listrik.
b. Penerbitan izin
pemanfaatan
gas metana
(landfill gas)
untuk energy
listrik ditempat
pemrosesan
akhir (TPA)
regional oleh
pihak swasta.
c. Pembinaan dan
Penanganan
sampah di
TPA/TPST
regional.
a. Pengelolaan
sampah.
b. Penerbitan izin
pendaur ulangan
sampah/pengola
han sampah,
pengangkutan
sampah dan
pemrosesan
akhir sampah
yang
diselenggarakan
oleh swasta.
c. Pembinaan dan
pengawasan
pengelolaan
sampah yang

32
No. Sub
Bidang
Pemerintahan
Pusat
Daerah
Provinsi
Daerah
Kabupaten/Kota
pengawasan
penanganan
sampah di
TPA/tempat
pengolahan
sampah
terpadu (TPST)
regional oleh
pihak swasta.
d. Penetapan dan
pengawasan
tanggungjawab
produsen dalam
pengurangan
sampah.
e. Pembinaan dan
pengawasan
tanggungjawab
produsen dalam
pengurangan
sampah
diselenggarakan
oleh pihak
swasta.
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pangkep berdasarkan tugas
dan fungsinya memiliki beberapa jenis pelayanan kepada masyarakat
yaitu : layanan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), layanan
perizinan lingkungan, layanan penilaian kualitas air dan udara, layanan
informasi lingkungan, layanan pengawasan dan penegakan hukum
lingkungan. Pemaparan lebih lanjut mengenai Kinerja Pelayanan Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Pangkep sebagai berikut :
a. Layanan Dokumen Lingkungan dan Pengawasan Dokumen
Lingkungan
Layanan rekomendasi dokumen lingkungan diberikan kepada
masyarakat dunia usaha yang membutuhkan rekomendasi dokumen
lingkungan bagi kegiatan usaha yang akan dibangun. Selama kurun
waktu 2011-2015, jumlah rekomendasi dokumen lingkungan AMDAL
yang dikeluarkan sebanyak 1 dokumen sedangkan untuk dokumen
lingkungan UKL-UPL sebanyak 262 dokumen.

33
Tabel 2.3.2
Layanan Rekomendasi Dokumen Lingkungan AMDAL dan UKL-UPL
NO Rekomendasi
Tahun
2011 2012 2013 2014 2015
1 AMDAL 1
2 UKL - UPL 51 77 48 69 17
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pangkep Tahun 2016
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pangkep juga melakukan
pengawasan terhadap pelaksanaan rekomendasi dalam dokumen
lingkungan. Jumlah perusahaan yang wajib AMDAL yang diawasi
sebanyak 1 perusahaan atau 100% dari total wajib AMDAL.
Tabel 2.3.3
Persentase Pengawasan terhadap pelaksanaan Amdal
NO Rekomendasi
Tahun
2011 2012 2013 2014 2015
1 Jumlah Perusahaan
wajib AMDAL yang
telah diawasi
1 1 1 1 1
2 Jmlah seluruh
perusahaan wajib
AMDAL
1 1 1 1 1
3 Persentase jumlah
perusahaan yang
diawasi
100 100 100 100 100
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pangkep Tahun2016
b. Layanan Informasi Status Mutu Air
Sumber-sumber air seperti sungai dan mata air memiliki peran
strategis dalam kehidupan manusia dan mahluk hidup lainnya. Di
Kabupaten Pagkep , air sungai selain dijadikan sebagai sumber air
minum dan keperluan rumah tangga bagi sebagian masyarakat
Kabupaten Pangkep, juga menjadi sumber air baku untuk berbagai
kebutuhan lainnya, seperti industry dan pertanian. Akan tetapi disisi lain,
sumber-sumber air tersebut sering dijadikan tempat pembuangan
berbagai macam limbah sehingga tercemar dan kualitasnya semakin
menurun.
Kabupaten Pangkep memiliki sungai dan anak sungai sebayak 8
sungai dan 6 lokasi mata air yang wajib pantau. Mengingat peran

34
strategisnya, BLH Kabupaten Pangkep bertugas untuk memantau
kualitasnya, menetapkan dan menginformasikan status mutu air dari
berbagai sumber-sumber air tersebut yang menjadi kewenangannya.
Tabel 2.3.4
Persentase Pencemaran /Status Mutu Air
NO Uraian
Tahun
2011 2012 2013 2014 2015
1 Jumlah sungai yang
dipantau mutu airnya 9 8 8 5 6
2 Jumlah sungai yang wajib
dipantau
5 5 5 5 5
3 Persentase jumlah sumber
air yang dipantau mutu
airnya.
180 160 160 100 120
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pangkep Tahun 2016
c. Layanan Penanganan Sampah
Sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau
dari proses alam. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk maka
volume sampah yang dihasilkan dari aktivitas penduduk tersebut juga
semakin meningkat. Sehingga diperlukan penanganan yang tepat agar
sampah tersebut tidak menimbulkan masalah baik bagi manusia maupun
lingkungan. Produksi sampah di Kabupaten Pangkep terus meningkat,
pada tahun 2011 jumlah produksi sampah sebesar 45 ribu M3 per tahun
menjadi 60 ribu M3 per tahun selama kurun waktu 4 tahun meningkat
sekitar 74,4% dan menurun ditahun kelima
Tabel 2.3.5
Persentase Penanganan Sampah
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2011-2015
NO Uraian
Tahun
2011 2012 2013 2014 2015
1
Jumlah sampah yang
ditangani (M3/Thn)
11.250 10.440 8.610 1.2096 41.683
2
Jumlah produksi sampah
(M3/Thn)
45.000 52.200 57.399 60.480 45.806
3 Persentase (%) 25 20 15 2 91
Sumber : Dinas Tata Ruang Pemukiman dan Kebersihan Kabupaten Pangkep Tahun 2016

35
Tabel.2.3.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingungan Hidup Tahun 2011 - 2015
No Indikator Kinerja sesuai dengan Fungsi SKPD
Targe
t SPM
(SPM
)
Target
IKK
(IKK)
Target
Indikator
Lainnya
Target Renstra SKPD Tahun (%) Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian pada Tahun Ketera
ngan
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
SPM
1
Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan
administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air;
20% 40% 60% 80% 100% - 100% 100% 100% - 250% 167% 125%
2
Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang
memenuhi persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran
udara
20% 40% 60% 80% 100% - - 163.64% 100% - - 272.73% 125%
3
Prosentase luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang
telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya
20% 40% 60% 80% 100% - - - 49% - - - 62%
4
Prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan
pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti
100% 100% 100% 100% 100% - 120% 100% 100% - 120% 100% 100%
IKK
1 Persentase pemantauan pencemaran status mutu air 100% 100% 100% 100% 100% 180% 160% 160% 100% 120% 180.0% 160.0% 160.0% 100% 120%
2 Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Program SKPD
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran RPJMD 100% 100% 100% 100% 100% 86.67 79.48 95.17 90.08 86.80 86.67 79.48 95.17 90.07 86.80
2 Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur RPJMD 100% 100% 100% 100% 100% 86.52 71.66 96.11 85.90 85.15 86.52 71.66 96.11 85.90 85.15
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur RPJMD 100% 100% 100% 100% 100% 100 100.00 100 100 99.99 100 100.00 100.00 100.00 99.99
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur RPJMD 100% 100% 100% 100% 100% 100 95.55 99.97 100 85.51 100 95.55 99.97 100.00 85.51
5
Prog. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja & Keuangan
RPJMD 100% 100% 100% 100% 100% 75.54 0 100 98.34 100 75.54 0.00 100.00 98.34 100.00
6 Prog. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan RPJMD 100% 100% 100% 100% 100% 0 0 99.99 100.00 100 0 0.00 99.99 100.00 100.00
7 Prog. Pengendalian Pencemaran & Perusakan LH RPJMD 100% 100% 100% 100% 100% 99.03 87.11 99.29 97.57 90.31 99.03 87.11 99.29 97.57 90.31
8
Prog. Peningkatan&Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Daerah
RPJMD 100% 100% 100% 100% 100% 0.00 0.00
97.00
90.79 92.60 0 0.00 97.00 90.79 92.60
9 Prog Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam RPJMD 100% 100% 100% 100% 100% 0.00 0.00 89.95 98.06 91.48 0 0.00 89.95 98.06 91.48
10 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cad SDA RPJMD 100% 100% 100% 100% 100% 99.40 99.95 100 98.64 99.39 99.40 99.95 100.00 98.64 99.39
11 Program Peningkatan Kualitas & Akses Infrastruktur SDA & LH RPJMD 100% 100% 100% 100% 100% 99.48 88.24 92.41 96.98 99.63 99.48 88.24 92.41 96.98 99.63
12 Prog. Peningkatan Pengendalian Polusi RPJMD 100% 100% 100% 100% 100% 56.74 82.79 76.44 98.26 100 56.74 82.79 76.44 98.26 100.00
13 Prog. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) RPJMD 100% 100% 100% 100% 100% 0.00 100.00 100 99.88 99.52 0 100.00 100.00 99.88 99.52
14 Prog. Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisis dan Laut RPJMD 100% 100% 100% 100% 100% 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0 0.00 0.00 100.00 0.00
15 Prog. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah RPJMD 100% 100% 100% 100% 100% 0.00 0.00 0.00 98.98 96.70 0 0.00 0.00 98.98 96.70

36
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas
Lingkungan Hidup
Tantangan merupakan faktor eksternal yang menjadi objek yang
harus ditanggulangi karena mempengaruhi pengembangan pelayanan
Dinas Lingkungan Hidup. Sedangkan peluang merupakan faktor ekternal
yang bisa dimanfaatkan dalam mendukung upaya pengembangan
pelayanan Dinas Lingkungan Hidup. Tantangan dan peluang dari Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dapat
dipaparkan sebagai berikut.
Tantangan (Threats)
1. Menurunnya daya dukung dan kualitas lingkungan hidup sebagai dampak
aktivfitas pembangunan yang semakin meningkat.
2. Fenomena perubahan iklim, seperti meningkatnya suhu rata-rata
permukaan bumi, pergeseran musim, perubahan intensitas dan periode
hujan.
3. Meningkatnya pencemaran lingkungan hidup pada air, udara dan tanah
yang diakibatkan oleh aktivitas industry dan masyarakat
4. Rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai
pengelolaan lingkungan hidup
5. Rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan
sampah
6. Minimnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.
Peluang(Opportunities)
1. Komitmen Kepala Daerah dalah hal ini Bupati Pangkajene dan Kepulauan
terkait upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
2. Terbitnya regulasi berupa PERBUP dan PERDA yang terkait perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Pangkajene dan
Kepulauan
3. Tersedianya bantuan dari pemerintah pusat.
4. Terjalinnya mekanisme kerjasama pemerintah dengan swasta dan
lembagalain.
5. Terjalinnya mekanisme pelibatan masyarakat dalam pengelolaan
lingkungan.

37
BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan SKPD
Dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dari
tahun 2017-2021 diperkirakan akan dihadapi beberapa
permasalahan antara lain :
a. Kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan hidup
b. Pencemaran lingkungan.
c. Kapasitas pemangku kepentingan dalam pengelolaan
lingkungan hidup, dengan permasalahan rendahnya
kompetensi dan sinergi antar stakeholder dalam pengelolaan
lingkunganhidup.
d. Penegakan hukum dan regulasi lingkungan hidup, dengan
permasalahan masih banyaknya pengaturan hukum dan
regulasi pengelolaan lingkungan hidup yang belum
konsistenteraplikasikan.
e. Pengelolaan sampah
f. Degradasi keanekaragaman hayati
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala daerah
Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
sangat dipengaruhi oleh visi dan misi kepala daerah, dan
merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan
pembangunan daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam
penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup sejalan
dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2017-
2021. .

38
Visi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah:
“Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Mewujudkan Desa
Modern yang Produktif dan Berkarakter menuju Daerah yang
Lebih Maju dan Mandiri pada Tahun 2021”
Sesuai dengan visi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan,
maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Pangkajene dan
Kepulauan Tahun 2017-2021 sebagai upaya yang ditempuh
dalam mewujudkan visi, sebagaimana berikut:
(1) Menciptakan lingkungan yang kondusif pada eksosistem
daratan dan pulau-pulau.
Misi ini mencakup upaya umum dalam pengelolaan
sumberdaya alam secara terpadu dengan mengedepankan
penataan ruang dan prinsip keberlanjutan ekologis baik pada
wilayah daratan maupun pulau-pulau. Selain itu, misi ini juga
mencakup penciptaan dan pemeliharaan situasi kondusif atas
ketertiban, ketentraman dan keamanan masyarakat.
Teologi pelestarian lingkungan dapat dijabarkan dalam
berbagai bentuk mulai dari perumusan supra struktur ekologis,
struktur ekologis maupun infra struktur yang berwawasan
lingkungan. Perumusan supra struktur ekologis antara lain
dapat diciptakan sistem teologi pelestarian lingkungan.
Sedangkan penciptaan struktur ekologis antara lain dapat
dibuat rumusan tatanan hukum, pranata sosial, lembaga sosial
yang berwawasan lingkungan.
Adapun penjabaran infra struktur-ekologis dapat
dilakukan dengan menciptakan ilmu pengetahuan dan teknologi
yang kondusif bagi pelestarian lingkungan. Singkatnya, teologi
pelestarian lingkungan merupakan teologi reflektif bukan teologi
verbalistis.
secara rasional ekologis pelestarian lingkungan
merupakan keniscayaan ekologis, the objective of environment.
Hal ini karena manusia merupakan makhluk lingkungan. Antara
manusia dengan lingkungan memiliki keterhubungan mutual
simbiosis cukup kuat Manusia membutuhkan lingkungan
sebagai tempat melangsungkan kehidupannya. Fakta

39
menunjukkan bahwa manusia tidak dapat hidup di luar
lingkungan. Sebab, lingkungan telah menyediakan fasilitas
kehidupan bagi manusia berupa daya dukung lingkungan
secara optimum.
Di sisi lain, lingkungan juga membutuhkan manusia.
Sebab, manusia merupakan makhluk yang paling berpeluang
menjadi makhluk yang bertanggungjawab dalam tindak
pelestarian lingkungan. Dengan ungkapan lain, manusia
sebagai subyek pengelola lingkungan mampu membuat
perencanaan, mampu melaksanakan dan mampu mengawasi
tindak pelestarian lingkungan baik yang dilakukan oleh manusia
sendiri ataupun yang dilakukan oleh komponen lain. Dengan
demikian, pelestarian lingkungan memerlukan partisipasi aktif
dari manusia. Inilah relevansinya dinyatakan bahwa antara
manusia dengan lingkungan memiliki keterhubungan mutual
simbiosis cukup kuat.
Telaahan terhadap visi, misi Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan
keterlibatan langsung Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Pangkajene dan Kepulauan yang ditunjukkan dengan
pelaksanaan misi ke 4(empat) RPJMD Kabupaten Pangkajene
dan Kepulauan yaitu Menciptakan lingkungan yang kondusif
pada eksosistem daratan dan pulau-pulau. Pada misi keempat
ini Dinas Lingkungan Hidup mendukung peningkatan kualitas
lingkungan hidup melalui beberapa hal sebagai berikut:
a. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan
Lingkungan Hidup
b. Program Peningkatan Pengendalian Polusi
c. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
d. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
e. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber
Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
f. Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan
Hidup
g. Program Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3
h. Program Pengelolaan Lingkungan Hidup

40
3.3 Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan
Berangkat dari pandangan, harapan dan permasalahan
yang ada, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
merumuskan tujuan pembangunan Tahun 2015-2019, yaitu
memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang
dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumberdaya berada
rentang populasi yang aman, serta secara paralel
meningkatkan kemampuan sumberdaya alam untuk
memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional.
Berdasarkan tujuan pembangunan ini, peran utama
Kementerian tahun 2015-2019 yang akan diusung, adalah:(1)
Menjaga kualitas LH yang memberikan daya dukung,
pengendalian pencemaran, pengelolaan DAS,
keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim;
(2) Menjaga luasan dan fungsi hutan untuk menopang
kehidupan, menyediakan hutan untuk kegiatan sosial,
ekonomi rakyat, dan menjaga jumlah dan jenis flora dan fauna
serta endangered species; (3) memelihara kualitas
lingkungan hidup, menjaga hutan, dan merawat
keseimbangan ekosistem dan keberadaan sumberdaya.
Selanjutnya, untuk memastikan peran pembangunan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dirumuskan
sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan
Kehutanan. Sasaran strategis ini akan menjadi panduan dan
mendorong arsitektur kinerja tahun2015-2019.
Sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Tahun 2015-2019 adalah : (1) Menjaga kualitas
lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung
lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat, dengan
indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada
pada kisaran 66,5-68,6, angka pada tahun 2014 sebesar
63,42. Anasir utama pembangun dari besarnya indeks ini
yang akan ditangani, yaitu air, udara dan tutupan hutan; (2)
Memanfaatkan potensi Sumberdaya hutan dan lingkungan

41
hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan
kesejahteraan masyarakat yang berkeadailan, dengan
indikator kinerja peningkatan kontribusi SDH dan LH terhadap
devisa dan PNBP. Komponen pengungkit yang akan ditangani
yaitu produksi hasil hutan, baik kayu maupun non kayu
(termasuk tumbuhan dan satwa liar) dan eksport; dan, (3)
Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman
hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga
kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan,
dengan indikator kinerja derajat keberfungsian ekosistem
meningkat setiap tahun. Kinerja ini merupakan agregasi
berbagai penanda (penurunan jumlah hotpsot kebakaran
hutan dan lahan, peningkatan populasi spesies terancam
punah, peningkatan kawasan ekosistem esensial yang
dikelola oleh para pihak, penurunan konsumsi bahan perisak
ozon, dan lain-lain).
Agenda pembangunan nasional yang terkait langsung
dengan pembangunan Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan adalah: (1) agenda memperkuat kehadiran Negara
dalam melakukan reformasi system dan penegakan hokum
yang bebas korupsi,bermartabat dan terpercaya;(2) agenda
pembangunan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya
saing di pasar internasional; dan (3) agenda mewujudkan
kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor
strategis ekonomi domestik.

42
Tabel. 3.1
Permasalahan Pelayanan DLH Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berdasarkan Sasaran Renstra KLH
beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya
No
Sasaran Jangka Menengah
Renstra KLH
Permasalahan
Pelayanan OPD DLH
Sebagai Faktor
Penghambat Pendorong
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Terkendalinya pencemaran
dan kerusakan lingkungan
sungai, danau, pesisir dan
laut serta air tanah
1. Meningkatnya
pencemaran
dan kerusakan
lingkungan
sungai dan air
tanah yang
disebabkan oleh
aktivitas
manusia
2. Masyarakat dan
industri cenderung
membuang limbah
ke sungai
1. Lemahnya
penegakan
hukum terhadap
pelaku
pencemar
2. Kurangnya SDM
PPLH dan PPNS
Lingkungan
Hidup.
3. Keterbatasan
alokasi
anggaran
1. PP No. 82 tahun
2001 tentang
Pengelolaan Kualitas
Air dan Pngendalian
Pencemaran Air.
2. PerGub. Sulsel No.
69 Tahun 2010,
Tentang Baku
Mutu dan Kriteria
Kerusakan
Lingkungan Hidup
2 Terlindunginya kelestarian
fungsi lahan,
keanekaragaman hayati dan
ekosistem hutan
Meningkatnya
degradasi
keanekaragaman
hayati dan kerusakan
hutan
Lemahnya
pengawasan dan
penegakan hukum
terkait
perlindungan
keanekaragaman
hayati dan
ekosistem hutan
PerGub. Sulsel No. 69
Tahun 2010, Tentang
Baku Mutu dan Kriteria
Kerusakan Lingkungan
Hidup
3 Membaiknya kualitas udara
dan pengelolaan sampah
serta limbah bahan
berbahaya dan beracun (B3)
1). Meningkatnya
jumlah kendaraan
bermotor dan
Industri yang
melepaskan emisi
ke Udara.
2)Meningkatnya
pemanasan global
3)Kurang
memadainya
sarana dan
prasarana
pengelolaan
persampahan dan
Limbah B3.
1. Belum
terdapatnya
regulasi daerah
terkait
pengendalian
emisi sumber
bergerak dan
tidak bergerak.
2. Belum
terdapatnya
regulasi daerah
terkait
pengelolaan
persampahan
1. Telah
dilaksanakannya
Evaluasi Kualitas
Udara Perkotaan
setiap Tahunnya oleh
BLHD Prov.Sulsel dan
BLH Pangkajene dan
Kepulauan
2. Bertambahnya
pemrakarsa
usaha/kegiatan
yang taat dalam
pengendalian
pencemaran
udara dan PLB3
melalui penilaian
PROPER.
3. Pergub. No.14
Tahun 2011
Tentang LimbahB3.
4. Pengelolaan sumber daya
alam dan lingkungan hidup
terintegrasi
Kurang sinerginya
pengelolaan
sumberdaya alam dan
lingkungan hidup antar
sektor dan antar
stakeholder
Belum optimalnya
koordinasi dalam
pengelolaan
sumberdaya alam
dan lingkungan
hidup

43
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan
Hidup Strategis
3.4.1 Telaahan RTRW
Penelaahan Renstra SKPD dengan Rencana Tata Ruang dan
Wilayah (RTRW) adalah dengan tujuan, kebijakan dan strategi penatan
ruang wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dapat
dirumuskan dengan menyesuaikan dinamika kebijakan penataan ruang
nasional, potensi wilayah dan perkembangan eksisting pemanfaatan
ruang di wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Penataan
ruang wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan bertujuan untuk
mewujudkan:
1. Pemerataan Perkembangan Wilayah Kawasan Perkotaan dan
Kawasan Perdesaan secara seimbang dan bersinergi;
2. Kabupaten sebagai wilayah pengembangan kegiatan agribisnis
untuk meningkatkan potensi sumber daya alam khususnya di sektor
pertanian, perkebunan dan kehutanan;
3. Wilayah berdaya saing tinggi dan kepastian hukum dalam
pemanfaatan ruang wilayah sehingga dapat menarik investasi di
sektor pertanian, pariwisata, perkebunan, kehutanan dan industri
untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan
masyarakat.
Dalam upaya menata ruang wilayah Kabupaten Pangkajene
dan Kepulauan, dibutuhkan Kebijakan dan Strategi Pemantapan
Kawasan Lindung. Kawasan lindung mempunyai fungsi utama untuk
melindungi sumber daya kawasan setempat dan atau kawasan
pengaruhnya. Pemantapan kelestarian kawasan lindung dapat
dilakukan melalui pemanfaatan fungsi tanah baik pada kawasan
lindung mutlak maupun kawasan lindung bawahannya.
Strategi pemantapan kawasan lindung pada dasarnya harus
dikaitkan dengan konteks keseimbangan ekosistem dalam arti yang

44
seluas-luasnya. Hal ini berarti bahwa pemantapan kawasan lindung
harus memperhatikan faktor-faktor lainnya, yaitu:
1. Keseimbangan hidroorologis;
2. Keseimbangan flora dan fauna;
3. Keseimbangan cagarbudaya;
4. Perlindungan terhadap dampak lingkunganlainnya.
Dalam mewujudkan strategi tersebut, dibutuhkan adanya
kebijakan yang sesuai dalam pemantapan kawasan lindung.
Kebijakan dan strategi pemantapan kawasan lindung meliputi:
1. Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan
hidup yang meliputi:
a. Penegasan batas nyata pemanfaatan kawasan lindung
melalui pengukuhan dan penataan batas di lapangan untuk
memudahkan pengendaliannya;
b. Penataan kembali kawasan lindung yang telah rusak atau
pemanfaatannya menyimpang dari fungsi perlindungan.
2. Pencegahan dampak negatif kegiatan manusia
yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup yang
meliputi:
a. Perlindungan terhadap kemampuan lingkungan hidup dari
tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan
oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung
perikehidupan manusia dan makhluk hiduplainnya;
b. Perlindungan terhadap kemampuan lingkungan hidup untuk
menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang dibuang
kedalamnya;
c. Pencegahan terjadinya tindakan yang dapat secara langsung
atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik
lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak
berfungsi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan;
d. Pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam secara

45
bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini
dan generasi masa depan;
e. Pengembangan kegiatan budidaya yang mempunyai daya
adaptasi bencana di kawasan rawan bencana;
f. Pengendalian dan pencegahan kegiatan budidaya di kawasan
lindung, kecuali kegiatan yang tidak meng-ganggu fungsi
lindung;
g. Pemantauan terhadap kegiatan yang diperbolehkan berlokasi
di kawasan lindung seperti penelitian, eksplorasi mineral dan
air tanah, pencegahan bencanaalam;
h. Pengendalian lingkungan pertambangan.
3.4.2 Telaahan KLHS
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) disusun untuk
memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi
dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau
kebijakan, rencana, dan/atau program. Telaahan terhadap KLHS
merupakan bentuk sinkronisasi agar dalam penyusunan Renstra Dinas
Lingkungan Hidup tidak terlepas dengan hasil kajian yang tertuang
dalam KLHS. Dengan kata lain hasil KLHS merupakan dasar dalam
penyusunan Renstra. Hal tersebut tidak terlepas dengan tujuan dari
disusunnya KLHS, yaitu:
1. Menyediakan data tentang kajian perkiraan mengenai dampak dan
resiko lingkungan hidup, kajian kinerja layanan/jasa ekosistem,
kajian efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, kajian tingkat
kerentanan dan kapasitas adaptasi, kajian terhadap perubahan
iklim, kajian tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati;
2. Memberikan evaluasi terhadap kebijakan, rencana dan program
yang telah disusun oleh pemerintah Kabupaten Pangkajene dan
Kepulauan sesuai rekomendasi yang disajikan dalam dokumen
KLHS.

46
Sasaran dari penyusunan KLHS Kabupaten Pangkajene dan
Kepulauan adalah terciptanya kebijakan dalam perlindungan dan
pengelolaan lingkungan sesuai dengan kondisi dan kemampuan
lingkungan, sehingga fungsi lingkungan dan keselamatan masyarakat
akibat degradasi lingkungan dapat diminimalkan. Oleh karena itu
penelaahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup terhadap Kajian
Lingkungan Hidup Strategis meliputi penelaahan lingkup kajian
diantaranya:
1. Lingkup Lokasi
Lokasi kegiatan meliputi seluruh wilayah administrasi Kabupaten
Pangkajene dan Kepulauan dengan fokus pada daerah strategis,
yaitu daerah kawasan strategis dan kawasan agropolitan.
2. Lingkup Materi Kegiatan
Lingkup materi kegiatan meliputi kajian lingkungan pada skala
kawasan diantaranya:
a. Identifikasi kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan
hidup di kawasan;
b. Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkunganhidup;
c. Kinerja layanan/jasa ekosistem;
d. Pola dalam efisiensi pemanfaatan sumber dayaalam;
e. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan
iklim;
f. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.
Dalam proses penelaahan terhadap KLHS, terdapat beberapa
tahapan kegiatan pokok dan pendukung diantaranya adalah:
1. Identifikasi dan analisis kondisi lingkungan hidup di Kabupaten
Pangkajene dan Kepulauan akibat adanya pemanfaatan lahan untuk
kegiatan pembangunan strategis;
2. Pengkajian pengaruh kegiatan, rencana dan program terhadap
kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;

47
3. Perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan
program;
4. Rekomendasi perbaikan untuk pengambilan kebijakan, rencana dan
program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan
berkelanjutan;
5. Pelingkupan materi pokok atau isu-isu strategis di Kabupaten
Pangkajene dan Kepulauan;
6. Pengumpulan dan penelaahan data instansi di lingkungan SKPD
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk menggali informasi
yang berkaitan dengan isu pokok lingkungan hidup dan
pembangunan daerah.
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis
Dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dari tahun 2017-2021
diperkirakan akan dihadapi beberapa isu-isu stategis antara lain :
a. Isu kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan hidup
b. Isu pencemaran lingkungan
c. Isu kapasitas pemangku kepentingan dalam pengelolaan
lingkungan hidup, dengan permasalahan rendahnya kompetensi
dan sinergi antar stake holder dalam pengelolaan lingkunganhidup.
d. Isu penegakan hukum dan regulasi lingkungan hidup, dengan
permasalahan masih banyaknya pengaturan hukum dan regulasi
pengelolaan lingkungan hidup yang belum konsisten teraplikasikan.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
4.1Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD DLH
Tujuan
Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal
yang perlu dilakukan untuk mencapai visi OPD DLH,
melaksanakan misi OPD DLH, memecahkan permasalahan
yang dihadapi OPD DLH, dan menangani isu strategis daerah
yang ada. Tujuan harus bersifat realistis dan dapat dicapai.
Tujuan dalam Renstra ini diartikan sebagai sesuatu yang
diinginkan tercapai dan merupakan penjabaran dari pokok-
pokok misi OPD DLH.
Tujuan jangka menengah Renstra Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Pangkajene dan KepulauanTahun 2017-
2021 adalah Mewujudkan Pengelolaan dan Perlindungan
Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam
dan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan
Gambaran keterkaitan pokok-pokok misi dengan tujuan
dapat di lihat pada Tabel 4.1.1
Tabel 4.1.1
Keterkaitan Misi dan Tujuan Renstra Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2017 - 2021
MISI TUJUAN
1. Menciptakan lingkungan yang
kondusif pada eksosistem daratan
dan pulau-pulau
1.1 Mewujudkan Pengelolaan
dan Perlindungan
Lingkungan Hidup dalam
Pengelolaan Sumber Daya
Alam dan Pembangunan
yang Berwawasan
Lingkungan

Sasaran
Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan
yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan
rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima)
tahun ke depan. Sasaran merupakan penjabaran dari
tujuan,dengan demikian, sebuah tujuan dapat terjabarkan
kedalam lebih dari satu sasaran.
Sasaran jangka menengah Renstra Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2017 - 2021
adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Bidang
Lingkungan Hidup
2. Meningkatkan Fungsi Koordinasi, Pembinaan Dan
Pengawasan Dalam Perencanaan Pengelolaan dan
Perlindungan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan
3. Meningkatkan Fungsi Pengendalian Pencemaran Dan
Kerusakan Lingkungan Hidup Dalam Pelestarian Lingkungan
Hidup
4. Meningkatkan Advokasi Dan Ketaatan Para Pihak Terhadap
Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Lingkungan Hidup
5. Meningkatkan Upaya Pencegahan Dan Pemulihan Terhadap
Kerusakan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
PERANGKAT DAERAH
Strategi dan kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah Dinas
Lingkungan Hidup adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan
sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan
daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD.
Strategi dan kebijakan jangka menengah menunjukkan bagaimana cara
mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah serta target kinerja hasil
(outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas
Lingkungan Hidup. Strategi dan kebijakan dalam Renstra selanjutnya menjadi
dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas RPJMD yang
menjadi tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup.
Strategi dan kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pangkajene
dan Kepulauan Tahun 2017-2021 merupakan rumusan perencanaan
komprehensif tentang bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran secara
efektif dan efisien.
a. Strategi Perangkat Daerah
Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan
bagaimana sasaran akan dicapai. Strategi merupakan langkah-langkah
yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan
misi, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.
Penetapan strategi dilakukan untuk menjawab cara pencapaian sasaran-
sasaran pembangunan dan jangka waktu pencapaian sasaran-sasaran
tersebut. Sebuah strategi dapat dilakukan untuk menjawab satu sasaran
pembangunan ataupun lebih dari satu sasaran pembangunan, dengan
mempertimbangkan aspek efektifitas dan efisiensi pencapaian target
sasaran.
Selain itu, strategi juga berguna sebagai sarana untuk melakukan
transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan secara
berkelanjutan.

b. Arah Kebijakan Perangkat Daerah
Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan
tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah
dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang dirumuskan harus
dapat:
1. Membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih
rasional;
2. Memperjelas strategi sehingga lebih spesifik/fokus, konkrit, dan
operasional;
3. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang
menjadi tugas dan fungsi sehingga lebih tepat dan rasional
berdasarkan strategi yang dipilih dengan mempertimbangkan faktor-
faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran; dan
4. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang
menjadi tugas dan fungsi sehingga tidak bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan dan melanggar kepentingan umum.
Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan
bagaimana sasaran akan dicapai. Strategi merupakan langkah-
langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan
visi dan misi, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah
kebijakan. Penetapan strategi dilakukan untuk menjawab cara
pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dan jangka waktu
pencapaian sasaran-sasaran tersebut. Sebuah strategi dapat
dilakukan untuk menjawab satu sasaran pembangunan ataupun lebih
dari satu sasaran pembangunan, dengan mempertimbangkan aspek
efektifitas dan efisiensi pencapaian target sasaran.
Gambaran keterkaitan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan pada
setiap misi Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pangkajene dan
Kepulauan Tahun 2017-2021 selanjutnya dapat dilihat pada tabel 5.1
dibawah ini :

55
BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
INDIKATIF PERANGKAT DAERAH
Rencana program dan kegiatan adalah cara untuk
melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya
yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan
tujuan. Sedangkan program dimaksudkan sebagai kumpulan
kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang
dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan
adanyaprogram dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan
permasalahan permasalahan yang dihadapi. Program dan kegiatan
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
yang direncanakan untuk Periode Tahun 2016 - 2021 meliputi
program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Strategis
Dinas Lingkungan Hidup dan mengacu pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Pangkajene dan Kepulauan dalam rangka pencapaian visi dan misi.
Pasal 1 ayat 16 Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004
menyebutkan bahwa program adalah instrumen kebijakan yang
berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi
pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta
memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang
dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2010 yang dimaksud kegiatan adalah bagian dari program yang
dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari
pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari
sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa
personil (sumber daya manusia), barang modal, termasuk peralatan
dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua
jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk
menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
Pada tahun 2017 - 2021 direncanakan akan dilaksanakan 14
program yang terdiri atas 7 program perioritas dan 7 program

56
penunjang. Program prioritas tersebut antara lain;
a. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
Hidup
b. Program Peningkatan Pengendalian Polusi
c. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
d. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
e. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber
Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
f. Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan
Hidup
g. Program Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3
h. Program Pengelolaan Lingkungan Hidup
Sementara untuk 6 program penunjang tersebut antara lain;
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
e. Program Peningkatan Sistem Perencanaan, Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
f. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Penjelasan mengenai rencana program dan kegiatan,
indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif akan
lebih jelas dipaparkan melalui tabel berikut ini :

57
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
1 Mewujudkan
Pengelolaan dan
Perlindungan
Lingkungan Hidup
dalam Pengelolaan
Sumber Daya Alam
dan Pembangunan
yang Berwawasan
Lingkungan
Lancarnya
Koordinasi dan
Pelayanan
Kesekretariatan
Dinas Lingkungan
Hidup
Terlaksananya
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
2.05.01.01 Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Presentase
Peningkatan
Pelayanan aparatur
dan Kelancaran
Pelaksanaan tugas
Kantor
100% 100% 524.440.686,42 100% 441.815.000 100% 654.047.000 100% 657.047.000 100% 654.047.000 100% 2.931.396.686
2.05.01.01.01 Penyediaan Jasa
Komunikasi Sumber
Daya Air dan Listrik
Jumlah layanan jasa
komunikasi sumber
daya air dan listrik
12 12 59.490.594,42 12 91.200.000 12 91.200.000 12 91.200.000 12 91.200.000 60 424.290.594
2.05.01.01.06 Administrasi
Ketatausahaan
Jumlah layanan
Administrasi
Ketatausahaan
12 12 464.950.092 12 350.615.000 12 562.847.000 12 565.847.000 12 562.847.000 60 2.507.106.092
Meningkatnya
Sarana Dan
Prasarana
Aparatur
2.05.01.02 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Persentase
meningkatnya sarana
dan prasarana kantor
tugas kantor
100% 100% 1.252.562.500 100% 148.604.500 100% 338.000.000 100% 338.000.000 100% 338.000.000 100% 2.415.167.000
2.05.01.02.05.01 Pengadaan Kendaraan
Dinas/ Operasional
Jumlah Kendaraan
Dinas yang Diadakan
0 1 17.500.000 0 - 5 101.500.000 5 101.500.000 5 101.500.000 0 322.000.000
2.05.01.02.07 Pengadaan
Perlengkapan Gedung
Kantor
Jumlah Perlengkapan
Gedung Kantor yang
diadakan
20 0 - 2 6.000.000 5 15.000.000 5 15.000.000 5 15.000.000 0 51.000.000
2.05.01.02.09 Pengadaan Peralatan
Gedung Kantor
Jumlah Peralatan
Kantor yang di adakan
12 2 64.000.000 2 24.000.000 10 91.500.000 10 91.500.000 10 91.500.000 5 362.500.000
2.05.01.02.13 Pemeliharaan Rutin/
Berkala Gedung
Kantor
Jumlah Bangunan
Gedung Tempat Kerja
yang dipelihara
2 2 130.852.500 2 20.000.000 2 20.000.000 2 20.000.000 2 20.000.000 10 210.852.500
Berkala Kendaraan
Dinas / Operasional
Jumlah Kendaraan
Dinas/ Operasional
yang dipelihara
50 50 1.032.610.000 57 94.604.500 60 100.000.000 60 100.000.000 60 100.000.000 60 1.427.214.500
Berkala Peralatan
Gedung Kantor
Jumlah Peralatan
Kantor yang di Pelihara
12 12 7.600.000 14 4.000.000 14 10.000.000 14 10.000.000 14 10.000.000 14 41.600.000
Meningkatnya
Disiplin Aparatur
Disiplin Aparatur
Persentase Pelayanan
aparatur dan
kelancaran tugas
kantor
100% 100% 63.050.000 100% 44.200.000 100% 105.400.000 100% 105.400.000 100% 105.400.000 100% 423.450.000
2.05.01.03.02 Pengadaan Pakaian
Dinas Beserta
Perlengkapannya
Jumlah Pengadaan
Pakaian Dinas dan
Perlengkapannya
33 33 21.450.000 34 23.800.000 74 61.200.000 74 61.200.000 74 61.200.000 170 228.850.000
2.05.01.03.05 Pengadaan Pakaian
Khusus Hari - hari
Tertentu
Jumlah Pengadaan
Pakaian Khusus Hari -
Hari Tertentu
33 33 41.600.000 34 20.400.000 68 44.200.000 68 44.200.000 68 44.200.000 170 194.600.000
Data Capaian
pada Tahun Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2017 2018 2019 2020 2021
Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode Renstra SKPD
TABEL 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NO Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome)
dan Kegiatan (Output)

58
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Meningkatnya
Kapasitas
Sumber Daya
Aparatur
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Meningkatkan Mutu
dan pengembangan
SDM bidang
pendidikan dan
melaksanakan tugas
umum pemerintahan
100% 100% 34.900.000 100% 51.000.000 100% 85.000.000 100% 85.000.000 100% 85.000.000 100% 340.900.000
2.05.01.04.01 Pendidikan dan
Pelatihan Formal
Jumlah Aparatur yang
Mengikuti Pendidikan
dan Pelatihan Formal
1 3 20.000.000 1 35.000.000 0 - 0 - 0 - 3 55.000.000
2.05.01.04.02 Sosialisasi Peraturan
Perundang- undangan
Jumlah Peserta Sosialisasi 0 50 14.900.000 0 - 0 - 0 - 0 - 0 14.900.000
2.05.01.04.04 Bimbingan Teknis Jumlah Aparatur yang
Mengikuti Bimbingan
Teknis
3 0 - 2 16.000.000 4 25.000.000 4 25.000.000 4 25.000.000 19 91.000.000
2.05.01.04.05 Study Pengembangan
Wawasan
Jumlah Pegawai yang
Melakukan Study
0 0 - 8 - 10 60.000.000 10 60.000.000 10 60.000.000 21 180.000.000
Meningkatnya
Sistem
Perencanaan,
Pelaporan
Capaian Kinerja
Dan Keuangan
2.05.01.05 Program
Peningkatkan
Pengembangan
Sistem Perencanaan,
Pelaporan capaian
kinerja Keuangan
Persentase Ketepatan
waktu penyampaian
laporan
100% 100% 89.744.000 100% 13.503.000 100% 18.500.000 100% 15.500.000 100% 18.500.000 100% 15.574.000
2.05.01.05.01 Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja PD
Jumlah LAKIP PD DLH
yang disusun
1 1 15.705.000 1 2.687.000 1 3.000.000 1 3.000.000 1 3.000.000 5 27.392.000
2.05.01.05.04 Penyusunan
Pelaporan Keuangan
Akhir Tahun
Jumlah laporan
keuangan akhir tahun
yang tersusun
1 1 1.695.000 1 2.700.000 1 3.000.000 1 3.000.000 1 3.000.000 6 13.395.000
2.05.01.05.05 Penyusunan RENJA - PDJumlah Dokumen
RENJA - OPD yang
tersedia
1 0 - 1 1.372.000 1 2.500.000 1 2.500.000 1 2.500.000 5 8.872.000
2.05.01.05.06 Penyusunan RKA -PD Jumlah Dokumen RKA -
OPD yang Tersusun
1 1 17.982.000 1 3.372.000 1 3.500.000 1 3.500.000 1 3.500.000 5 31.854.000
2.05.01.05.07 Penyusunan RKAP - PD Jumlah dokumen RKAP -
OPD yang tersusun
1 1 17.507.000 3.372.000 1 3.500.000 1 3.500.000 1 3.500.000 5 31.379.000
2.05.01.05.08 Penyusunan Rencana
Strategi (RENSTRA)
PD
Jumlah Dokumen
RENSTRA DLH yang
disusun
1 0 - 0 - 1 3.000.000 0 - 1 3.000.000 3 6.000.000
2.05.01.05.19 Penyusunan Analisis
Jabatan dan Analisis
Beban Kerja
Jumlah Dokumen yang
tersusun
1 1 36.855.000 0 - 0 - 0 - 0 - 0 36.855.000
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2017 2018 2019 2020 2021
Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode Renstra SKPD
NO Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome)
dan Kegiatan (Output)
Data Capaian
pada Tahun Awal
Perencanaan

Renstra dlh 2017 2021

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to Renstra dlh 2017 2021

Similar to Renstra dlh 2017 2021 (20)

Renstra dlh 2017 2021