1. HUTAN DAN UPAYA KONSERVASI
Afifi Rahmadetiassani
Hutan merupakan suatu wilayah yang memiliki banyak tumbuh-tumbuhan lebat yang berisi
pohon, semak, paku-pakuan, rumput, jamur dan lain sebagainya serta menempati daerah yang
cukup luas. Di dalam eksosistem, hutan memiliki peranan penting bagi kelangsungan makhluk
hidup. Peranan tersebut seperti pemyimpan cadangan air, mencegah berbagai macam bencana
alam (banjir, kekeringan, tanah longsor), sebagai sumber plasma nutfah, pengatur iklim, sebagai
fungsi ekonomis, sebagai pengatur iklim dan lain sebagainya.
Pernanannya yang sanagt penting ini, membuat keberadaannya kian berkurang. Seperti yag
yang ditulis oleh BLH Klatim (2014), tingkat deforestasi hutan di Indonesia menempati posisi
tertinggi dunia. Selain itu menurut jurnal Nature Climate Change yang dikutip oleh BLH Kaltim,
menyebutkan bahwa deforestasi di Indonesia terus meningkat pada tahun 2000-2012.
Pada tahun 2012, Indonesia mengalami deforestasi terbesar di dunia. Sekitar 840.000
hektar mengalami deforestasi. Hal ini mengalahkan Negara Brazil yang mengalami deforestasi
sebesar 460.000 hektar. Contoh kasusnya seperti di hutan Aceh, deforestasi hutan mencapai 23.00
hektar/tahun,; Riau pada tahun 2012 kehilangan hutan mencapai 680.000 hektar. Pada tahun yang
sama, deforestasi yang meningkat ini membuat bangsa Indonesia mengalami kerugian yang besar.
Menurut Kemenhut, kerugian negara diperkirakan mencapai 273,924 Triliun rupiah. Kasus yang
terus terjadi akan berdampak kepada kelangsungan makhluk hidup. Seperti kepunahan berbagagai
jenis fauna, perubahan iklim yang sangat cepat dan munculnya berbagai macam konflik pada
lingkungan masyarakat.
Penebangan liar, kebakaran hutan, penambangan, pembukaan lahan merupakan salah satu
pemicu penyebab kerusakan hutan. Untuk mengurangi pemicu tersebut perlu adanya upaya
konservasi. Upaya konservasi merupakan bagian integral dari pembangunan, baik pembangunan
yang dilakukan di negara manapun terkait dengan kepentingan negara lain maupun kepentingan
internasional. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan cara :
1. Kerjasama Internasional
Kerjasama yang dilkukan berupa adanya perjanjian yang dilakukan bilateral maupun
multilateral. Perjanjian tersebut berupa suatu negara ikut berpartisipasi dalam penyusunan kembali
2. dan pengimplementasikan peraturan di masing-masing negara mengenai kawasan yang dilindungi.
Perlindungan hutan yang dilakukan berupa pengamanan hutan, pengmanan tumbuhan dan satwa
liar, pengelolaan tenaga dan sarana perlindungan hutan dan penyidikan.
Peilndungan hutan bertujuan untuk menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungannya,
agar fungsi lindung, fungsi konservasi dan fungsi produksi dapat tercapai secara optimal dan
lestari. Perlindungan hutan ini merupakan usaha untuk :
a) Mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang
disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, bencana alam, hama serta penyakit.
b) Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan,
kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan
pengelolaan hutan.
2. Menerapkan Sistem Tebang Pilih Tanam Indonesia
Sebagai salah satu divis negara, hutan sering kali dimanfaatkan untuk diolah sebagai
bahan-bahan kebutuhan manusia. Untuk menjaga kelestariannya, pemerintah wajib melakukan
sistem tebang pilih tanam. Tebang pilih tanam Indonesia adalah sistem silvikultur yang mengatur
cara penebangan dan permudaan buatan. Sistem silvikuktur ini merupakan sistem yang dinilai
sesuai untuk diterapkan pada hutan alam produksi di Indonesia kecuali untuk hutan payau.
Penebangan ini dilakukan harus secara konservatif yaitu menebang pohon yang sudah tidak
berproduktif lagi dan menanam dengan pohon baru.
3.Menerapkan Hukum dan Sanksi Bagi Pelangar serta Memberikan Edukasi
Kemasyarakat
Tidak dipungkiri kasus penebangan liar, pembukaan lahan secara liar dan lain-lain masih
merajalela. Adanya hal tersebut, perlu adanya hukum yang berlaku dan teas yang patut dipatuhi
oleh seluruh warga negara dan memberikan sanksi kepada pelanggarnya.
Pada dasarnya Indonesia sendiri memiliki sepertangkat peraturan yang berisi mengenai
perlindungan hutan, seperti UU no.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Perusakan Hutan, atau UU no.62 Tahun 2013 Tentang Badan Pengelola Penurunan Emisi Gas
Rumah Kaca dari Deforestasi, Dergadasi Hutan, Dan Lahan Gambut, atau mungkin dari UU
Lingkungan Hidup.
Pihak pemerintah yang dibayar rendah, dikombinasikan dengan perusahaan yang tidak
bertanggungjawab, ditambah lagi dengan politisi yang tidak sehat membuat peraturan tersebut
3. diabaikan. Dampaknya pelaku perusak hutan berkeliaran bebas, flora dan fauna akan terancam
keberadaannya, serta berbagai konflik terjadi pada masyarakat, dan negara akhirnya mengalami
kerugian dengan jumlah yang sangat besar. Hal ini menunjukkan bahwa hukum di Indonesia belum
sepenuhnya tegas.
Selain adanya hukum dan sanksi, upaya yang bisa dilakukan adalah memberikan edukasi
kemasyarakat baik pihak pemerintah, pihak swasta dan masyarakat umum lainnya. Edukasi yang
diberikan dapat berupa info-info kerusakan hutan, pentingnya reboisasi, informasi cara
pemanfaatan hutan yang baik dan benar dan lain sebagainya.