Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
PP54
1. PERATURAN PRESIDEN
R E P U B L I K I N D O N E S I A
No. 54 / 2010 TENTANG
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
Oleh: Dr.Ir. A.Sarwiyana
Sastratenaya
2. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
2/65
DAFTAR ISI
A. Umum
B. Istilah
C. Para Pihak
D. Rencana Umum Pengadaan
E. Swakelola
F. Pengadaan Melalui Penyedia Barang/Jasa
G. Pengadaan Secara Elektronik
H. Pengadaan Khusus dan Pengecualian
I. Sanksi
J. Daftar Pustaka
3. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
3/65
DAFTAR ISI
A. Umum
B. Istilah
C. Para Pihak
D. Rencana Umum Pengadaan
E. Swakelola
F. Pengadaan Melalui Penyedia Barang/Jasa
G. Pengadaan Secara Elektronik
H. Pengadaan Khusus dan Pengecualian
I. Sanksi
J. Daftar Pustaka
4. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
4/65
A. Umum – 1/4
Ruang lingkup Peraturan Presiden ini meliputi:
1. Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan
K/L/D/I yang pembiayaannya baik sebagian
atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD.
2. Pengadaan Barang/Jasa untuk investasi di
lingkungan Bank Indonesia, Badan Hukum
Milik Negara dan Badan Usaha
Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang
pembiayaannya sebagian atau seluruhnya
dibebankan pada APBN/APBD.
5. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
5/65
A. Umum – 2/4
Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa dilakukan melalui:
1.swakelola; dan/atau
2.pemilihan Penyedia
Barang/Jasa.
6. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
6/65
A. Umum – 3/4
Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah meliputi:
1.Barang;
2.Pekerjaan Konstruksi;
3.Jasa Konsultansi; dan
4.Jasa Lainnya.
7. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
7/65
A. Umum – 4/4
Pengadaan Barang/Jasa menerapkan
prinsip-prinsip sebagai berikut:
1. efisien;
2. efektif;
3. transparan;
4. terbuka;
5. bersaing;
6. adil/tidak diskriminatif; dan
7. akuntabel.
8. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
8/65
DAFTAR ISI
A. Umum
B. Istilah
C. Para Pihak
D. Rencana Umum Pengadaan
E. Swakelola
F. Pengadaan Melalui Penyedia Barang/Jasa
G. Pengadaan Secara Elektronik
H. Pengadaan Khusus dan Pengecualian
I. Sanksi
J. Daftar Pustaka
9. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
9/65
B. Istilah – 1/7
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang
selanjutnya disebut dengan Pengadaan
Barang/Jasa adalah kegiatan untuk
memperoleh Barang/Jasa oleh
Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja
Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang
prosesnya dimulai dari perencanaan
kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh
kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.
10. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
10/65
B. Istilah – 2/7
Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat
Daerah/ Institusi lainnya, yang selanjutnya disebut
K/L/D/I adalah instansi/institusi yang menggunakan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD).
Pengguna Barang/Jasa adalah Pejabat pemegang
kewenangan penggunaan Barang dan/atau Jasa
milik Negara/Daerah di masing-masing K/L/D/I.
11. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
11/65
B. Istilah – 3/7
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
yang selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga Pemerintah
yang bertugas mengembangkan dan merumuskan
kebijakan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud
dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah
Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran
Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah
atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna
APBN/APBD.
12. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
12/65
B. Istilah – 4/7
Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya
disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh
PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan
oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.
Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya
disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung
jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
13. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
13/65
B. Istilah – 5/7
Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut
ULP adalah unit organisasi pemerintah yang
berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa
di K/L/D/I yang bersifat permanen, dapat berdiri
sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.
Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki
Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang
melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
14. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
14/65
B. Istilah – 6/7
Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau
orang perseorangan yang menyediakan
Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa
Konsultansi/Jasa Lainnya.
Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan
yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi
bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.
Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional
yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai
bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah
15. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
15/65
B. Istilah – 7/7
Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan
kemampuan tertentu yang mengutamakan
keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang
telah dikenal luas di dunia usaha untuk
menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala
pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa
Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi
dan pengadaan Barang.
16. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
16/65
DAFTAR ISI
A. Umum
B. Istilah
C. Para Pihak
D. Rencana Umum Pengadaan
E. Swakelola
F. Pengadaan Melalui Penyedia Barang/Jasa
G. Pengadaan Secara Elektronik
H. Pengadaan Khusus dan Pengecualian
I. Sanksi
J. Daftar Pustaka
17. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
17/65
C. Para Pihak – 1/2
Organisasi Pengadaan Barang/Jasa
untuk Pengadaan melalui Penyedia
Barang/Jasa terdiri atas:
1. PA/KPA;
2. PPK;
3. ULP/Pejabat Pengadaan; dan
4. Panitia/Pejabat Penerima Hasil
Pekerjaan.
18. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
18/65
C. Para Pihak – 2/2
Organisasi Pengadaan Barang/Jasa
untuk Pengadaan melalui Swakelola
terdiri atas:
1. PA/KPA;
2. PPK;
3. Panitia/Pejabat Penerima Hasil
Pekerjaan.
19. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
19/65
DAFTAR ISI
A. Umum
B. Istilah
C. Para Pihak
D. Rencana UmumPengadaan
E. Swakelola
F. Pengadaan Melalui Penyedia Barang/Jasa
G. Pengadaan Secara Elektronik
H. Pengadaan Khusus dan Pengecualian
I. Sanksi
J. Daftar Pustaka
20. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
20/65
D1. Rencana Umum Pengadaan – 1/2
Rencana Umum Pengadaan
Barang/Jasa meliputi kegiatan-kegiatan
sebagai berikut:
1. mengindentifikasi kebutuhan
Barang/Jasa yang diperlukan
K/L/D/I;
2. menyusun dan menetapkan
rencana penganggaran untuk
Pengadaan Barang/Jasa;
21. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
21/65
D1. Rencana Umum Pengadaan – 2/2
3. menetapkan kebijakan umum
tentang:
a. pemaketan pekerjaan;
b. cara Pengadaan Barang/Jasa;
dan
c. pengorganisasian Pengadaan
Barang/Jasa;
3. menyusun Kerangka Acuan Kerja
22. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
22/65
D2. KAK
KAK paling sedikit memuat:
1. uraian kegiatan yang akan
dilaksanakan;
2. waktu pelaksanaan yang
diperlukan;
3. spesifikasi teknis Barang/Jasa
yang akan diadakan; dan
4. besarnya total perkiraan biaya
pekerjaan.
23. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
23/65
DAFTAR ISI
A. Umum
B. Istilah
C. Para Pihak
D. Rencana Umum Pengadaan
E. Swakelola
F. Pengadaan Melalui Penyedia Barang/Jasa
G. Pengadaan Secara Elektronik
H. Pengadaan Khusus dan Pengecualian
I. Sanksi
J. Daftar Pustaka
24. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
24/65
E. Swakelola – 1/2
Swakelola merupakan kegiatan
Pengadaan Barang/Jasa dimana
pekerjaannya direncanakan, dikerjakan
dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I
sebagai penanggung jawab anggaran,
instansi pemerintah lain dan/atau
kelompok masyarakat.
25. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
25/65
Pengadaan melalui Swakelola dapat
dilakukan oleh:
1. K/L/D/I Penanggung Jawab
Anggaran;
2. Instansi Pemerintah lain
Pelaksana Swakelola; dan/atau
3. Kelompok Masyarakat Pelaksana
Swakelola.
E. Swakelola – 2/2
26. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
26/65
DAFTAR ISI
A. Umum
B. Istilah
C. Para Pihak
D. Rencana Umum Pengadaan
E. Swakelola
F. Pengadaan Melalui Penyedia Barang/Jasa
G. Pengadaan Secara Elektronik
H. Pengadaan Khusus dan Pengecualian
I. Sanksi
J. Daftar Pustaka
27. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
27/65
Persiapan pemilihan Penyedia Barang/Jasa terdiri
atas kegiatan:
1. perencanaan pemilihan Penyedia
Barang/Jasa;
2. pemilihan sistem pengadaan;
3. penetapan metode penilaian kualifikasi;
4. penyusunan jadwal pemilihan Penyedia
Barang/Jasa;
5. penyusunan Dokumen Pengadaan
Barang/Jasa; dan
6. penetapan HPS
F. Pengadaan Melalui Penyedia
Barang/Jasa
28. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
28/65
Persiapan pemilihan Penyedia Barang/Jasa terdiri
atas kegiatan:
1. perencanaan pemilihan Penyedia
Barang/Jasa;
2. pemilihan sistem pengadaan;
3. penetapan metode penilaian kualifikasi;
4. penyusunan jadwal pemilihan Penyedia
Barang/Jasa;
5. penyusunan Dokumen Pengadaan
Barang/Jasa; dan
6. penetapan HPS
F. Pengadaan Melalui Penyedia
Barang/Jasa
29. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
29/65
ULP/Pejabat Pengadaan
menyusun dan menetapkan
metode pemilihan Penyedia
Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya.
F. Pengadaan Melalui Penyedia
Barang/Jasa
30. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
30/65
Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya
dilakukan dengan:
1. pelelangan yang terdiri atas Pelelangan
Umum dan Pelelangan Sederhana;
2. Penunjukan Langsung;
3. Pengadaan Langsung; atau
4. Kontes/Sayembara.
F. Pengadaan Melalui Penyedia
Barang/Jasa
31. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
31/65
Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya
dilakukan dengan:
1. pelelangan yang terdiri atas Pelelangan
Umum dan Pelelangan Sederhana;
2. Penunjukan Langsung;
3. Pengadaan Langsung; atau
4. Kontes/Sayembara.
F. Pengadaan Melalui Penyedia
Barang/Jasa
32. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
32/65
Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dilakukan
dengan:
1. Seleksi yang terdiri atas Seleksi Umum dan
Seleksi Sederhana;
2. Penunjukan Langsung;
3. Pengadaan Langsung; atau
4. Sayembara.
F. Pengadaan Melalui Penyedia
Barang/Jasa
33. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
33/65
Metode pemasukan Dokumen Penawaran
terdiri atas:
1. metode satu sampul;
2. metode dua sampul; atau
3. metode dua tahap.
F. Pengadaan Melalui Penyedia
Barang/Jasa
34. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
34/65
Metode pemasukan Dokumen Penawaran
terdiri atas:
1. metode satu sampul;
2. metode dua sampul; atau
3. metode dua tahap.
F. Pengadaan Melalui Penyedia
Barang/Jasa
35. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
35/65
Metode satu sampul digunakan untuk Pengadaan
Barang/Jasa yang sederhana dan memiliki
karakteristik sebagai berikut:
1. Pengadaan Barang/Jasa yang standar
harganya telah ditetapkan pemerintah;
2. Pengadaan Jasa Konsultansi dengan KAK
yang sederhana;
atau
3. Pengadaan Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifikasi
teknis atau volumenya dapat dinyatakan
secara jelas dalam Dokumen Pengadaan.
F. Pengadaan Melalui Penyedia
Barang/Jasa
36. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
36/65
Metode pemasukan Dokumen Penawaran
terdiri atas:
1. metode satu sampul;
2. metode dua sampul; atau
3. metode dua tahap.
F. Pengadaan Melalui Penyedia
Barang/Jasa
37. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
37/65
Metode dua sampul digunakan untuk (1/2):
1. Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang
menggunakan evaluasi sistem nilai atau
sistem biaya selama umur ekonomis.
2. Pengadaan Jasa Konsultansi yang memiliki
karakteristik sebagai berikut:
a. dibutuhkan penilaian yang terpisah
antara persyaratan teknis dengan
harga penawaran, agar penilaian harga
tidak mempengaruhi penilaian teknis;
atau
F. Pengadaan Melalui Penyedia
Barang/Jasa
38. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
38/65
Metode dua sampul digunakan untuk (2/2):
b. pekerjaan bersifat kompleks sehingga
diperlukan evaluasi teknis yang lebih
mendalam.
F. Pengadaan Melalui Penyedia
Barang/Jasa
39. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
39/65
Metode pemasukan Dokumen Penawaran
terdiri atas:
1. metode satu sampul;
2. metode dua sampul; atau
3. metode dua tahap.
F. Pengadaan Melalui Penyedia
Barang/Jasa
40. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
40/65
Metode dua tahap digunakan untuk Pengadaan
Barang/
Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memiliki
karakteristik sebagai berikut:
1. Pekerjaan bersifat kompleks;
2. memenuhi kriteria kinerja tertentu dari
keseluruhan sistem, termasuk
pertimbangan kemudahan atau efisiensi
pengoperasian dan pemeliharan
peralatannya; dan/atau
3. mempunyai beberapa alternatif
penggunaan sistem dan desain penerapan
F. Pengadaan Melalui Penyedia
Barang/Jasa
41. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
41/65
Metode evaluasi penawaran dalam
pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:
1. sistem gugur;
2. sistem nilai; dan
3. sistem penilaian biaya selama umur
ekonomis.
F. Pengadaan Melalui Penyedia
Barang/Jasa
42. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
42/65
Metode evaluasi penawaran untuk
Pengadaan Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya pada prinsipnya
menggunakan penilaian sistem gugur.
Dikecualikan pada Pengadaan Barang/
Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang
bersifat kompleks, dapat menggunakan
metode evaluasi sistem nilai atau metode
F. Pengadaan Melalui Penyedia
Barang/Jasa
43. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
43/65
Sistem nilai dilakukan dengan ketentuan sebagai
berikut:
1. besaran bobot biaya antara 70% (tujuh
puluh perseratus) sampai dengan 90%
(sembilan puluh perseratus) dari total bobot
keseluruhan;
2. unsur yang dinilai harus bersifat kuantitatif
atau yang dapat dikuantifikasikan; dan
3. tata cara dan kriteria penilaian harus
dicantumkan dengan jelas dan rinci dalam
Dokumen Pengadaan.
F. Pengadaan Melalui Penyedia
Barang/Jasa
44. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
44/65
Metode evaluasi penawaran dalam
Pengadaan Jasa Konsultansi terdiri atas:
1. metode evaluasi berdasarkan kualitas;
2. metode evaluasi berdasarkan kualitas
dan biaya;
3. metode evaluasi berdasarkan Pagu
Anggaran; atau
4. metode evaluasi berdasarkan biaya
terendah.
F. Pengadaan Melalui Penyedia
Barang/Jasa
45. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
45/65
Metode evaluasi penawaran dalam
Pengadaan Jasa Konsultansi terdiri atas:
1. metode evaluasi berdasarkan kualitas;
2. metode evaluasi berdasarkan kualitas
dan biaya;
3. metode evaluasi berdasarkan Pagu
Anggaran; atau
4. metode evaluasi berdasarkan biaya
terendah.
F. Pengadaan Melalui Penyedia
Barang/Jasa
46. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
46/65
Metode evaluasi berdasarkan kualitas digunakan
untuk pekerjaan yang:
1. mengutamakan kualitas penawaran teknis
sebagai faktor yang menentukan terhadap
hasil/manfaat (outcome) secara
keseluruhan; dan/atau
2. lingkup pekerjaan yang sulit ditetapkan
dalam KAK.
F. Pengadaan Melalui Penyedia
Barang/Jasa
47. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
47/65
Metode evaluasi penawaran dalam
Pengadaan Jasa Konsultansi terdiri atas:
1. metode evaluasi berdasarkan kualitas;
2. metode evaluasi berdasarkan kualitas
dan biaya;
3. metode evaluasi berdasarkan Pagu
Anggaran; atau
4. metode evaluasi berdasarkan biaya
terendah.
F. Pengadaan Melalui Penyedia
Barang/Jasa
48. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
48/65
Metode evaluasi berdasarkan kualitas dan biaya
digunakan untuk pekerjaan yang:
1. lingkup, keluaran (output), waktu
penugasan dan hal-hal lain dapat
diperkirakan dengan baik dalam KAK;
dan/atau
2. besarnya biaya dapat ditentukan dengan
mudah, jelas dan tepat.
F. Pengadaan Melalui Penyedia
Barang/Jasa
49. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
49/65
Metode evaluasi penawaran dalam
Pengadaan Jasa Konsultansi terdiri atas:
1. metode evaluasi berdasarkan kualitas;
2. metode evaluasi berdasarkan kualitas
dan biaya;
3. metode evaluasi berdasarkan Pagu
Anggaran; atau
4. metode evaluasi berdasarkan biaya
terendah.
F. Pengadaan Melalui Penyedia
Barang/Jasa
50. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
50/65
Metode evaluasi berdasarkan Pagu Anggaran
digunakan untuk pekerjaan yang:
1. sudah ada aturan yang mengatur (standar);
2. dapat dirinci dengan tepat; atau
3. anggarannya tidak melampaui pagu
tertentu.
F. Pengadaan Melalui Penyedia
Barang/Jasa
51. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
51/65
Metode evaluasi penawaran dalam
Pengadaan Jasa Konsultansi terdiri atas:
1. metode evaluasi berdasarkan kualitas;
2. metode evaluasi berdasarkan kualitas
dan biaya;
3. metode evaluasi berdasarkan Pagu
Anggaran; atau
4. metode evaluasi berdasarkan biaya
terendah.
F. Pengadaan Melalui Penyedia
Barang/Jasa
52. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
52/65
Metode evaluasi berdasarkan biaya terendah
digunakan untuk pekerjaan yang bersifat
sederhana dan standar.
F. Pengadaan Melalui Penyedia
Barang/Jasa
53. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
53/65
DAFTAR ISI
A. Umum
B. Istilah
C. Para Pihak
D. Rencana Umum Pengadaan
E. Swakelola
F. Pengadaan Melalui Penyedia Barang/Jasa
G. Pengadaan Secara Elektronik
H. Pengadaan Khusus dan Pengecualian
I. Sanksi
J. Daftar Pustaka
54. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
54/65
Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah dapat dilakukan
secara elektronik.
Pengadaan Barang/Jasa secara
elektronik dilakukan dengan cara
e-tendering atau e-purchasing.
G. Pengadaan Secara Elektronik -1/3
55. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
55/65
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara
elektronik bertujuan untuk:
1. meningkatkan transparansi dan
akuntabilitas;
2. meningkatkan akses pasar dan persaingan
usaha yang sehat;
3. memperbaiki tingkat efisiensi proses
Pengadaan;
4. mendukung proses monitoring dan audit;
dan
5. memenuhi kebutuhan akses informasi yang
G. Pengadaan Secara Elektronik – 2/3
56. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
56/65
Sistem e-tendering wajib memenuhi persyaratan
sebagai berikut:
1. mengacu pada standar yang meliputi
interoperabilitas dan integrasi dengan
sistem Pengadaan Barang/Jasa secara
elektronik;
2. mengacu pada standar proses pengadaan
secara elektronik; dan
3. tidak terikat pada lisensi tertentu (free
license).
G. Pengadaan Secara Elektronik – 3/3
57. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
57/65
DAFTAR ISI
A. Umum
B. Istilah
C. Para Pihak
D. Rencana Umum Pengadaan
E. Swakelola
F. Pengadaan Melalui Penyedia Barang/Jasa
G. Pengadaan Secara Elektronik
H. Pengadaan Khusus dan Pengecualian
I. Sanksi
J. Daftar Pustaka
58. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
58/65
Alat utama sistem senjata (alutsista) Tentara
Nasional Indonesia (TNI) yang digunakan untuk
kepentingan pertahanan Negara ditetapkan oleh
Menteri Pertahanan berdasarkan masukan dari
Panglima TNI.
Ketentuan lebih lanjut tentang pedoman dan tata
cara Pengadaan alutsista diatur oleh Menteri
Pertahanan dengan tetap berpedoman pada tata
nilai pengadaan sebagaimana diatur dalam
Peraturan Presiden ini.
H. Pengadaan Khusus dan Pengecualian –
1/2
59. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
59/65
Alat material khusus (almatsus) Kepolisian Negara
Republik Indonesia yang digunakan untuk
kepentingan penyelenggaraan keamanan dan
ketertiban masyarakat ditetapkan oleh Kepala
Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Ketentuan lebih lanjut tentang pedoman dan tata
cara Pengadaan almatsus diatur oleh Kepala
Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan
tetap berpedoman pada tata nilai pengadaan
sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden
H. Pengadaan Khusus dan Pengecualian –
2/2
60. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
60/65
DAFTAR ISI
A. Umum
B. Istilah
C. Para Pihak
D. Rencana Umum Pengadaan
E. Swakelola
F. Pengadaan Melalui Penyedia Barang/Jasa
G. Pengadaan Secara Elektronik
H. Pengadaan Khusus dan Pengecualian
I. Sanksi
J. Daftar Pustaka
61. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
61/65
Perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa
yang dapat dikenakan sanksi adalah (1/3):
1. berusaha mempengaruhi ULP/Pejabat
Pengadaan/pihak lain yang berwenang
dalam bentuk dan cara apapun, baik
langsung maupun tidak langsung guna
memenuhi keinginannya yang bertentangan
dengan ketentuan dan
prosedur yang telah ditetapkan dalam
Dokumen
Pengadaan/Kontrak, dan/atau ketentuan
peraturan perundang-undangan;
I. Sanksi
62. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
62/65
Perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dapat
dikenakan sanksi adalah (2/3):
2. melakukan persekongkolan dengan Penyedia
Barang/Jasa lain untuk mengatur Harga
Penawaran diluar prosedur pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa, sehingga
mengurangi/menghambat/memperkecil dan/
atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau
merugikan orang lain;
3. membuat dan/atau menyampaikan dokumen
dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk
memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa
yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan;
I. Sanksi
63. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
63/65
Perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dapat
dikenakan sanksi adalah (3/3):
4. mengundurkan diri dari pelaksanaan Kontrak
dengan alasan yang tidak dapat
dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat
diterima oleh ULP/Pejabat Pengadaan;
5. tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai
dengan Kontrak secara bertanggung jawab;
dan/atau
6. berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3), ditemukan
adanya ketidaksesuaian dalam penggunaan
Barang/Jasa produksi dalam negeri.
I. Sanksi
64. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
64/65
DAFTAR ISI
A. Umum
B. Istilah
C. Para Pihak
D. Rencana Umum Pengadaan
E. Swakelola
F. Pengadaan Melalui Penyedia Barang/Jasa
G. Pengadaan Secara Elektronik
H. Pengadaan Khusus dan Pengecualian
I. Sanksi
J. DaftarPustaka