SlideShare a Scribd company logo
1 of 65
PERATURAN PRESIDEN
R E P U B L I K I N D O N E S I A
No. 54 / 2010 TENTANG
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
Oleh: Dr.Ir. A.Sarwiyana
Sastratenaya
Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
2/65
DAFTAR ISI
A. Umum
B. Istilah
C. Para Pihak
D. Rencana Umum Pengadaan
E. Swakelola
F. Pengadaan Melalui Penyedia Barang/Jasa
G. Pengadaan Secara Elektronik
H. Pengadaan Khusus dan Pengecualian
I. Sanksi
J. Daftar Pustaka
Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
3/65
DAFTAR ISI
A. Umum
B. Istilah
C. Para Pihak
D. Rencana Umum Pengadaan
E. Swakelola
F. Pengadaan Melalui Penyedia Barang/Jasa
G. Pengadaan Secara Elektronik
H. Pengadaan Khusus dan Pengecualian
I. Sanksi
J. Daftar Pustaka
Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
4/65
A. Umum – 1/4
Ruang lingkup Peraturan Presiden ini meliputi:
1. Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan
K/L/D/I yang pembiayaannya baik sebagian
atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD.
2. Pengadaan Barang/Jasa untuk investasi di
lingkungan Bank Indonesia, Badan Hukum
Milik Negara dan Badan Usaha
Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang
pembiayaannya sebagian atau seluruhnya
dibebankan pada APBN/APBD.
Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
5/65
A. Umum – 2/4
Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa dilakukan melalui:
1.swakelola; dan/atau
2.pemilihan Penyedia
Barang/Jasa.
Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
6/65
A. Umum – 3/4
Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah meliputi:
1.Barang;
2.Pekerjaan Konstruksi;
3.Jasa Konsultansi; dan
4.Jasa Lainnya.
Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
7/65
A. Umum – 4/4
Pengadaan Barang/Jasa menerapkan
prinsip-prinsip sebagai berikut:
1. efisien;
2. efektif;
3. transparan;
4. terbuka;
5. bersaing;
6. adil/tidak diskriminatif; dan
7. akuntabel.
Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
8/65
DAFTAR ISI
A. Umum
B. Istilah
C. Para Pihak
D. Rencana Umum Pengadaan
E. Swakelola
F. Pengadaan Melalui Penyedia Barang/Jasa
G. Pengadaan Secara Elektronik
H. Pengadaan Khusus dan Pengecualian
I. Sanksi
J. Daftar Pustaka
Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
9/65
B. Istilah – 1/7
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang
selanjutnya disebut dengan Pengadaan
Barang/Jasa adalah kegiatan untuk
memperoleh Barang/Jasa oleh
Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja
Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang
prosesnya dimulai dari perencanaan
kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh
kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.
Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
10/65
B. Istilah – 2/7
Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat
Daerah/ Institusi lainnya, yang selanjutnya disebut
K/L/D/I adalah instansi/institusi yang menggunakan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD).
Pengguna Barang/Jasa adalah Pejabat pemegang
kewenangan penggunaan Barang dan/atau Jasa
milik Negara/Daerah di masing-masing K/L/D/I.
Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
11/65
B. Istilah – 3/7
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
yang selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga Pemerintah
yang bertugas mengembangkan dan merumuskan
kebijakan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud
dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah
Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran
Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah
atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna
APBN/APBD.
Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
12/65
B. Istilah – 4/7
Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya
disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh
PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan
oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.
Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya
disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung
jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
13/65
B. Istilah – 5/7
Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut
ULP adalah unit organisasi pemerintah yang
berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa
di K/L/D/I yang bersifat permanen, dapat berdiri
sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.
Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki
Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang
melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
14/65
B. Istilah – 6/7
Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau
orang perseorangan yang menyediakan
Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa
Konsultansi/Jasa Lainnya.
Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan
yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi
bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.
Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional
yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai
bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah
Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
15/65
B. Istilah – 7/7
Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan
kemampuan tertentu yang mengutamakan
keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang
telah dikenal luas di dunia usaha untuk
menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala
pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa
Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi
dan pengadaan Barang.
Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
16/65
DAFTAR ISI
A. Umum
B. Istilah
C. Para Pihak
D. Rencana Umum Pengadaan
E. Swakelola
F. Pengadaan Melalui Penyedia Barang/Jasa
G. Pengadaan Secara Elektronik
H. Pengadaan Khusus dan Pengecualian
I. Sanksi
J. Daftar Pustaka
Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
17/65
C. Para Pihak – 1/2
Organisasi Pengadaan Barang/Jasa
untuk Pengadaan melalui Penyedia
Barang/Jasa terdiri atas:
1. PA/KPA;
2. PPK;
3. ULP/Pejabat Pengadaan; dan
4. Panitia/Pejabat Penerima Hasil
Pekerjaan.
Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
18/65
C. Para Pihak – 2/2
Organisasi Pengadaan Barang/Jasa
untuk Pengadaan melalui Swakelola
terdiri atas:
1. PA/KPA;
2. PPK;
3. Panitia/Pejabat Penerima Hasil
Pekerjaan.
Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
19/65
DAFTAR ISI
A. Umum
B. Istilah
C. Para Pihak
D. Rencana UmumPengadaan
E. Swakelola
F. Pengadaan Melalui Penyedia Barang/Jasa
G. Pengadaan Secara Elektronik
H. Pengadaan Khusus dan Pengecualian
I. Sanksi
J. Daftar Pustaka
Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
20/65
D1. Rencana Umum Pengadaan – 1/2
Rencana Umum Pengadaan
Barang/Jasa meliputi kegiatan-kegiatan
sebagai berikut:
1. mengindentifikasi kebutuhan
Barang/Jasa yang diperlukan
K/L/D/I;
2. menyusun dan menetapkan
rencana penganggaran untuk
Pengadaan Barang/Jasa;
Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
21/65
D1. Rencana Umum Pengadaan – 2/2
3. menetapkan kebijakan umum
tentang:
a. pemaketan pekerjaan;
b. cara Pengadaan Barang/Jasa;
dan
c. pengorganisasian Pengadaan
Barang/Jasa;
3. menyusun Kerangka Acuan Kerja
Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
22/65
D2. KAK
KAK paling sedikit memuat:
1. uraian kegiatan yang akan
dilaksanakan;
2. waktu pelaksanaan yang
diperlukan;
3. spesifikasi teknis Barang/Jasa
yang akan diadakan; dan
4. besarnya total perkiraan biaya
pekerjaan.
Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
23/65
DAFTAR ISI
A. Umum
B. Istilah
C. Para Pihak
D. Rencana Umum Pengadaan
E. Swakelola
F. Pengadaan Melalui Penyedia Barang/Jasa
G. Pengadaan Secara Elektronik
H. Pengadaan Khusus dan Pengecualian
I. Sanksi
J. Daftar Pustaka
Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
24/65
E. Swakelola – 1/2
Swakelola merupakan kegiatan
Pengadaan Barang/Jasa dimana
pekerjaannya direncanakan, dikerjakan
dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I
sebagai penanggung jawab anggaran,
instansi pemerintah lain dan/atau
kelompok masyarakat.
Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
25/65
Pengadaan melalui Swakelola dapat
dilakukan oleh:
1. K/L/D/I Penanggung Jawab
Anggaran;
2. Instansi Pemerintah lain
Pelaksana Swakelola; dan/atau
3. Kelompok Masyarakat Pelaksana
Swakelola.
E. Swakelola – 2/2
Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
26/65
DAFTAR ISI
A. Umum
B. Istilah
C. Para Pihak
D. Rencana Umum Pengadaan
E. Swakelola
F. Pengadaan Melalui Penyedia Barang/Jasa
G. Pengadaan Secara Elektronik
H. Pengadaan Khusus dan Pengecualian
I. Sanksi
J. Daftar Pustaka
Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
27/65
Persiapan pemilihan Penyedia Barang/Jasa terdiri
atas kegiatan:
1. perencanaan pemilihan Penyedia
Barang/Jasa;
2. pemilihan sistem pengadaan;
3. penetapan metode penilaian kualifikasi;
4. penyusunan jadwal pemilihan Penyedia
Barang/Jasa;
5. penyusunan Dokumen Pengadaan
Barang/Jasa; dan
6. penetapan HPS
F. Pengadaan Melalui Penyedia
Barang/Jasa
Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
28/65
Persiapan pemilihan Penyedia Barang/Jasa terdiri
atas kegiatan:
1. perencanaan pemilihan Penyedia
Barang/Jasa;
2. pemilihan sistem pengadaan;
3. penetapan metode penilaian kualifikasi;
4. penyusunan jadwal pemilihan Penyedia
Barang/Jasa;
5. penyusunan Dokumen Pengadaan
Barang/Jasa; dan
6. penetapan HPS
F. Pengadaan Melalui Penyedia
Barang/Jasa
Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
29/65
ULP/Pejabat Pengadaan
menyusun dan menetapkan
metode pemilihan Penyedia
Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya.
F. Pengadaan Melalui Penyedia
Barang/Jasa
Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
30/65
Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya
dilakukan dengan:
1. pelelangan yang terdiri atas Pelelangan
Umum dan Pelelangan Sederhana;
2. Penunjukan Langsung;
3. Pengadaan Langsung; atau
4. Kontes/Sayembara.
F. Pengadaan Melalui Penyedia
Barang/Jasa
Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
31/65
Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya
dilakukan dengan:
1. pelelangan yang terdiri atas Pelelangan
Umum dan Pelelangan Sederhana;
2. Penunjukan Langsung;
3. Pengadaan Langsung; atau
4. Kontes/Sayembara.
F. Pengadaan Melalui Penyedia
Barang/Jasa
Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
32/65
Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dilakukan
dengan:
1. Seleksi yang terdiri atas Seleksi Umum dan
Seleksi Sederhana;
2. Penunjukan Langsung;
3. Pengadaan Langsung; atau
4. Sayembara.
F. Pengadaan Melalui Penyedia
Barang/Jasa
Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
33/65
Metode pemasukan Dokumen Penawaran
terdiri atas:
1. metode satu sampul;
2. metode dua sampul; atau
3. metode dua tahap.
F. Pengadaan Melalui Penyedia
Barang/Jasa
Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
34/65
Metode pemasukan Dokumen Penawaran
terdiri atas:
1. metode satu sampul;
2. metode dua sampul; atau
3. metode dua tahap.
F. Pengadaan Melalui Penyedia
Barang/Jasa
Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
35/65
Metode satu sampul digunakan untuk Pengadaan
Barang/Jasa yang sederhana dan memiliki
karakteristik sebagai berikut:
1. Pengadaan Barang/Jasa yang standar
harganya telah ditetapkan pemerintah;
2. Pengadaan Jasa Konsultansi dengan KAK
yang sederhana;
atau
3. Pengadaan Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifikasi
teknis atau volumenya dapat dinyatakan
secara jelas dalam Dokumen Pengadaan.
F. Pengadaan Melalui Penyedia
Barang/Jasa
Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
36/65
Metode pemasukan Dokumen Penawaran
terdiri atas:
1. metode satu sampul;
2. metode dua sampul; atau
3. metode dua tahap.
F. Pengadaan Melalui Penyedia
Barang/Jasa
Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
37/65
Metode dua sampul digunakan untuk (1/2):
1. Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang
menggunakan evaluasi sistem nilai atau
sistem biaya selama umur ekonomis.
2. Pengadaan Jasa Konsultansi yang memiliki
karakteristik sebagai berikut:
a. dibutuhkan penilaian yang terpisah
antara persyaratan teknis dengan
harga penawaran, agar penilaian harga
tidak mempengaruhi penilaian teknis;
atau
F. Pengadaan Melalui Penyedia
Barang/Jasa
Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
38/65
Metode dua sampul digunakan untuk (2/2):
b. pekerjaan bersifat kompleks sehingga
diperlukan evaluasi teknis yang lebih
mendalam.
F. Pengadaan Melalui Penyedia
Barang/Jasa
Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
39/65
Metode pemasukan Dokumen Penawaran
terdiri atas:
1. metode satu sampul;
2. metode dua sampul; atau
3. metode dua tahap.
F. Pengadaan Melalui Penyedia
Barang/Jasa
Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
40/65
Metode dua tahap digunakan untuk Pengadaan
Barang/
Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memiliki
karakteristik sebagai berikut:
1. Pekerjaan bersifat kompleks;
2. memenuhi kriteria kinerja tertentu dari
keseluruhan sistem, termasuk
pertimbangan kemudahan atau efisiensi
pengoperasian dan pemeliharan
peralatannya; dan/atau
3. mempunyai beberapa alternatif
penggunaan sistem dan desain penerapan
F. Pengadaan Melalui Penyedia
Barang/Jasa
Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
41/65
Metode evaluasi penawaran dalam
pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:
1. sistem gugur;
2. sistem nilai; dan
3. sistem penilaian biaya selama umur
ekonomis.
F. Pengadaan Melalui Penyedia
Barang/Jasa
Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
42/65
Metode evaluasi penawaran untuk
Pengadaan Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya pada prinsipnya
menggunakan penilaian sistem gugur.
Dikecualikan pada Pengadaan Barang/
Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang
bersifat kompleks, dapat menggunakan
metode evaluasi sistem nilai atau metode
F. Pengadaan Melalui Penyedia
Barang/Jasa
Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
43/65
Sistem nilai dilakukan dengan ketentuan sebagai
berikut:
1. besaran bobot biaya antara 70% (tujuh
puluh perseratus) sampai dengan 90%
(sembilan puluh perseratus) dari total bobot
keseluruhan;
2. unsur yang dinilai harus bersifat kuantitatif
atau yang dapat dikuantifikasikan; dan
3. tata cara dan kriteria penilaian harus
dicantumkan dengan jelas dan rinci dalam
Dokumen Pengadaan.
F. Pengadaan Melalui Penyedia
Barang/Jasa
Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
44/65
Metode evaluasi penawaran dalam
Pengadaan Jasa Konsultansi terdiri atas:
1. metode evaluasi berdasarkan kualitas;
2. metode evaluasi berdasarkan kualitas
dan biaya;
3. metode evaluasi berdasarkan Pagu
Anggaran; atau
4. metode evaluasi berdasarkan biaya
terendah.
F. Pengadaan Melalui Penyedia
Barang/Jasa
Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
45/65
Metode evaluasi penawaran dalam
Pengadaan Jasa Konsultansi terdiri atas:
1. metode evaluasi berdasarkan kualitas;
2. metode evaluasi berdasarkan kualitas
dan biaya;
3. metode evaluasi berdasarkan Pagu
Anggaran; atau
4. metode evaluasi berdasarkan biaya
terendah.
F. Pengadaan Melalui Penyedia
Barang/Jasa
Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
46/65
Metode evaluasi berdasarkan kualitas digunakan
untuk pekerjaan yang:
1. mengutamakan kualitas penawaran teknis
sebagai faktor yang menentukan terhadap
hasil/manfaat (outcome) secara
keseluruhan; dan/atau
2. lingkup pekerjaan yang sulit ditetapkan
dalam KAK.
F. Pengadaan Melalui Penyedia
Barang/Jasa
Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
47/65
Metode evaluasi penawaran dalam
Pengadaan Jasa Konsultansi terdiri atas:
1. metode evaluasi berdasarkan kualitas;
2. metode evaluasi berdasarkan kualitas
dan biaya;
3. metode evaluasi berdasarkan Pagu
Anggaran; atau
4. metode evaluasi berdasarkan biaya
terendah.
F. Pengadaan Melalui Penyedia
Barang/Jasa
Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
48/65
Metode evaluasi berdasarkan kualitas dan biaya
digunakan untuk pekerjaan yang:
1. lingkup, keluaran (output), waktu
penugasan dan hal-hal lain dapat
diperkirakan dengan baik dalam KAK;
dan/atau
2. besarnya biaya dapat ditentukan dengan
mudah, jelas dan tepat.
F. Pengadaan Melalui Penyedia
Barang/Jasa
Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
49/65
Metode evaluasi penawaran dalam
Pengadaan Jasa Konsultansi terdiri atas:
1. metode evaluasi berdasarkan kualitas;
2. metode evaluasi berdasarkan kualitas
dan biaya;
3. metode evaluasi berdasarkan Pagu
Anggaran; atau
4. metode evaluasi berdasarkan biaya
terendah.
F. Pengadaan Melalui Penyedia
Barang/Jasa
Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
50/65
Metode evaluasi berdasarkan Pagu Anggaran
digunakan untuk pekerjaan yang:
1. sudah ada aturan yang mengatur (standar);
2. dapat dirinci dengan tepat; atau
3. anggarannya tidak melampaui pagu
tertentu.
F. Pengadaan Melalui Penyedia
Barang/Jasa
Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
51/65
Metode evaluasi penawaran dalam
Pengadaan Jasa Konsultansi terdiri atas:
1. metode evaluasi berdasarkan kualitas;
2. metode evaluasi berdasarkan kualitas
dan biaya;
3. metode evaluasi berdasarkan Pagu
Anggaran; atau
4. metode evaluasi berdasarkan biaya
terendah.
F. Pengadaan Melalui Penyedia
Barang/Jasa
Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
52/65
Metode evaluasi berdasarkan biaya terendah
digunakan untuk pekerjaan yang bersifat
sederhana dan standar.
F. Pengadaan Melalui Penyedia
Barang/Jasa
Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
53/65
DAFTAR ISI
A. Umum
B. Istilah
C. Para Pihak
D. Rencana Umum Pengadaan
E. Swakelola
F. Pengadaan Melalui Penyedia Barang/Jasa
G. Pengadaan Secara Elektronik
H. Pengadaan Khusus dan Pengecualian
I. Sanksi
J. Daftar Pustaka
Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
54/65
Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah dapat dilakukan
secara elektronik.
Pengadaan Barang/Jasa secara
elektronik dilakukan dengan cara
e-tendering atau e-purchasing.
G. Pengadaan Secara Elektronik -1/3
Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
55/65
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara
elektronik bertujuan untuk:
1. meningkatkan transparansi dan
akuntabilitas;
2. meningkatkan akses pasar dan persaingan
usaha yang sehat;
3. memperbaiki tingkat efisiensi proses
Pengadaan;
4. mendukung proses monitoring dan audit;
dan
5. memenuhi kebutuhan akses informasi yang
G. Pengadaan Secara Elektronik – 2/3
Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
56/65
Sistem e-tendering wajib memenuhi persyaratan
sebagai berikut:
1. mengacu pada standar yang meliputi
interoperabilitas dan integrasi dengan
sistem Pengadaan Barang/Jasa secara
elektronik;
2. mengacu pada standar proses pengadaan
secara elektronik; dan
3. tidak terikat pada lisensi tertentu (free
license).
G. Pengadaan Secara Elektronik – 3/3
Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
57/65
DAFTAR ISI
A. Umum
B. Istilah
C. Para Pihak
D. Rencana Umum Pengadaan
E. Swakelola
F. Pengadaan Melalui Penyedia Barang/Jasa
G. Pengadaan Secara Elektronik
H. Pengadaan Khusus dan Pengecualian
I. Sanksi
J. Daftar Pustaka
Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
58/65
Alat utama sistem senjata (alutsista) Tentara
Nasional Indonesia (TNI) yang digunakan untuk
kepentingan pertahanan Negara ditetapkan oleh
Menteri Pertahanan berdasarkan masukan dari
Panglima TNI.
Ketentuan lebih lanjut tentang pedoman dan tata
cara Pengadaan alutsista diatur oleh Menteri
Pertahanan dengan tetap berpedoman pada tata
nilai pengadaan sebagaimana diatur dalam
Peraturan Presiden ini.
H. Pengadaan Khusus dan Pengecualian –
1/2
Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
59/65
Alat material khusus (almatsus) Kepolisian Negara
Republik Indonesia yang digunakan untuk
kepentingan penyelenggaraan keamanan dan
ketertiban masyarakat ditetapkan oleh Kepala
Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Ketentuan lebih lanjut tentang pedoman dan tata
cara Pengadaan almatsus diatur oleh Kepala
Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan
tetap berpedoman pada tata nilai pengadaan
sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden
H. Pengadaan Khusus dan Pengecualian –
2/2
Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
60/65
DAFTAR ISI
A. Umum
B. Istilah
C. Para Pihak
D. Rencana Umum Pengadaan
E. Swakelola
F. Pengadaan Melalui Penyedia Barang/Jasa
G. Pengadaan Secara Elektronik
H. Pengadaan Khusus dan Pengecualian
I. Sanksi
J. Daftar Pustaka
Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
61/65
Perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa
yang dapat dikenakan sanksi adalah (1/3):
1. berusaha mempengaruhi ULP/Pejabat
Pengadaan/pihak lain yang berwenang
dalam bentuk dan cara apapun, baik
langsung maupun tidak langsung guna
memenuhi keinginannya yang bertentangan
dengan ketentuan dan
prosedur yang telah ditetapkan dalam
Dokumen
Pengadaan/Kontrak, dan/atau ketentuan
peraturan perundang-undangan;
I. Sanksi
Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
62/65
Perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dapat
dikenakan sanksi adalah (2/3):
2. melakukan persekongkolan dengan Penyedia
Barang/Jasa lain untuk mengatur Harga
Penawaran diluar prosedur pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa, sehingga
mengurangi/menghambat/memperkecil dan/
atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau
merugikan orang lain;
3. membuat dan/atau menyampaikan dokumen
dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk
memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa
yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan;
I. Sanksi
Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
63/65
Perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dapat
dikenakan sanksi adalah (3/3):
4. mengundurkan diri dari pelaksanaan Kontrak
dengan alasan yang tidak dapat
dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat
diterima oleh ULP/Pejabat Pengadaan;
5. tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai
dengan Kontrak secara bertanggung jawab;
dan/atau
6. berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3), ditemukan
adanya ketidaksesuaian dalam penggunaan
Barang/Jasa produksi dalam negeri.
I. Sanksi
Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
64/65
DAFTAR ISI
A. Umum
B. Istilah
C. Para Pihak
D. Rencana Umum Pengadaan
E. Swakelola
F. Pengadaan Melalui Penyedia Barang/Jasa
G. Pengadaan Secara Elektronik
H. Pengadaan Khusus dan Pengecualian
I. Sanksi
J. DaftarPustaka
Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
65/65
J. Daftar Pustaka
Peraturan Presiden RI No. 54/2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

More Related Content

What's hot

Keputusan bersama menteri kesehatan dan kesos dan kepala bkn nomor 18 tahun 2...
Keputusan bersama menteri kesehatan dan kesos dan kepala bkn nomor 18 tahun 2...Keputusan bersama menteri kesehatan dan kesos dan kepala bkn nomor 18 tahun 2...
Keputusan bersama menteri kesehatan dan kesos dan kepala bkn nomor 18 tahun 2...Mar'an Hoven
 
Brosur perijinan paten 2015
Brosur perijinan paten 2015Brosur perijinan paten 2015
Brosur perijinan paten 2015Ganti Kanisa
 
Perencanaan Anggaran Hibah dan Bansos
Perencanaan Anggaran Hibah dan BansosPerencanaan Anggaran Hibah dan Bansos
Perencanaan Anggaran Hibah dan BansosPSEKP - UGM
 
Jukops DAK Fisik BKKBN 2022 - PT. DUMEDPOWER INDONESIA
Jukops DAK Fisik BKKBN 2022 - PT. DUMEDPOWER INDONESIAJukops DAK Fisik BKKBN 2022 - PT. DUMEDPOWER INDONESIA
Jukops DAK Fisik BKKBN 2022 - PT. DUMEDPOWER INDONESIAPenyalur Alat Kesehatan
 
Juknis Dak BKKBN 2022 - Petunjuk Teknis Penggunaan DAK BKKBN 2022
Juknis Dak BKKBN 2022 - Petunjuk Teknis Penggunaan DAK BKKBN 2022Juknis Dak BKKBN 2022 - Petunjuk Teknis Penggunaan DAK BKKBN 2022
Juknis Dak BKKBN 2022 - Petunjuk Teknis Penggunaan DAK BKKBN 2022Penyalur Alat Kesehatan
 
Permensos 14 tahun 2012 idn journal
Permensos 14 tahun 2012 idn journalPermensos 14 tahun 2012 idn journal
Permensos 14 tahun 2012 idn journalIdnJournal
 
Pp 36 th 2015 tunjangan anggota knip
Pp 36 th 2015 tunjangan anggota knipPp 36 th 2015 tunjangan anggota knip
Pp 36 th 2015 tunjangan anggota knipWinarto Winartoap
 
Perpres nomor 83_tahun_2021
Perpres nomor 83_tahun_2021Perpres nomor 83_tahun_2021
Perpres nomor 83_tahun_2021CIkumparan
 
Permen PU 04 2011
Permen PU 04 2011Permen PU 04 2011
Permen PU 04 2011Abdul Aziz
 
Permendagri nomor 39 tahun 2012 138 1
Permendagri nomor 39 tahun 2012 138 1Permendagri nomor 39 tahun 2012 138 1
Permendagri nomor 39 tahun 2012 138 1Peri Yudisianto
 
Pp 37 th 2015 tunjangan perintis kemerdekaan
Pp 37 th 2015 tunjangan perintis kemerdekaanPp 37 th 2015 tunjangan perintis kemerdekaan
Pp 37 th 2015 tunjangan perintis kemerdekaanWinarto Winartoap
 

What's hot (19)

Hibah Bansos
Hibah BansosHibah Bansos
Hibah Bansos
 
Keputusan bersama menteri kesehatan dan kesos dan kepala bkn nomor 18 tahun 2...
Keputusan bersama menteri kesehatan dan kesos dan kepala bkn nomor 18 tahun 2...Keputusan bersama menteri kesehatan dan kesos dan kepala bkn nomor 18 tahun 2...
Keputusan bersama menteri kesehatan dan kesos dan kepala bkn nomor 18 tahun 2...
 
Brosur perijinan paten 2015
Brosur perijinan paten 2015Brosur perijinan paten 2015
Brosur perijinan paten 2015
 
Perencanaan Anggaran Hibah dan Bansos
Perencanaan Anggaran Hibah dan BansosPerencanaan Anggaran Hibah dan Bansos
Perencanaan Anggaran Hibah dan Bansos
 
Jukops DAK BKKBN 2022
Jukops DAK BKKBN 2022Jukops DAK BKKBN 2022
Jukops DAK BKKBN 2022
 
Jukops DAK Fisik BKKBN 2022 - PT. DUMEDPOWER INDONESIA
Jukops DAK Fisik BKKBN 2022 - PT. DUMEDPOWER INDONESIAJukops DAK Fisik BKKBN 2022 - PT. DUMEDPOWER INDONESIA
Jukops DAK Fisik BKKBN 2022 - PT. DUMEDPOWER INDONESIA
 
Juknis Dak BKKBN 2022 - Petunjuk Teknis Penggunaan DAK BKKBN 2022
Juknis Dak BKKBN 2022 - Petunjuk Teknis Penggunaan DAK BKKBN 2022Juknis Dak BKKBN 2022 - Petunjuk Teknis Penggunaan DAK BKKBN 2022
Juknis Dak BKKBN 2022 - Petunjuk Teknis Penggunaan DAK BKKBN 2022
 
Bpbd
BpbdBpbd
Bpbd
 
Permensos 14 tahun 2012 idn journal
Permensos 14 tahun 2012 idn journalPermensos 14 tahun 2012 idn journal
Permensos 14 tahun 2012 idn journal
 
Kep 100-mbu-2002
Kep 100-mbu-2002Kep 100-mbu-2002
Kep 100-mbu-2002
 
05 thn 2012
05 thn 201205 thn 2012
05 thn 2012
 
Satpol pp
Satpol ppSatpol pp
Satpol pp
 
Pp 36 th 2015 tunjangan anggota knip
Pp 36 th 2015 tunjangan anggota knipPp 36 th 2015 tunjangan anggota knip
Pp 36 th 2015 tunjangan anggota knip
 
Perpres nomor 83_tahun_2021
Perpres nomor 83_tahun_2021Perpres nomor 83_tahun_2021
Perpres nomor 83_tahun_2021
 
20190711 apbd
20190711 apbd20190711 apbd
20190711 apbd
 
Permen PU 04 2011
Permen PU 04 2011Permen PU 04 2011
Permen PU 04 2011
 
Permendagri nomor 39 tahun 2012 138 1
Permendagri nomor 39 tahun 2012 138 1Permendagri nomor 39 tahun 2012 138 1
Permendagri nomor 39 tahun 2012 138 1
 
Pp 37 th 2015 tunjangan perintis kemerdekaan
Pp 37 th 2015 tunjangan perintis kemerdekaanPp 37 th 2015 tunjangan perintis kemerdekaan
Pp 37 th 2015 tunjangan perintis kemerdekaan
 
Dinas kesehatan
Dinas kesehatanDinas kesehatan
Dinas kesehatan
 

Similar to PP54

Modul_Pelatihan_Pengadaan_Barang_Jasa_Pe.pdf
Modul_Pelatihan_Pengadaan_Barang_Jasa_Pe.pdfModul_Pelatihan_Pengadaan_Barang_Jasa_Pe.pdf
Modul_Pelatihan_Pengadaan_Barang_Jasa_Pe.pdfLanangTanu2
 
Abinul Jawaban Tugas Diklat PBJ Modul 6.pdf
Abinul Jawaban Tugas Diklat PBJ Modul 6.pdfAbinul Jawaban Tugas Diklat PBJ Modul 6.pdf
Abinul Jawaban Tugas Diklat PBJ Modul 6.pdfABINUL HAKIM
 
Pengantar Umum Pengadaan_Materi Pelatihan "PROCUREMENT and PURCHASING MANAGEM...
Pengantar Umum Pengadaan_Materi Pelatihan "PROCUREMENT and PURCHASING MANAGEM...Pengantar Umum Pengadaan_Materi Pelatihan "PROCUREMENT and PURCHASING MANAGEM...
Pengantar Umum Pengadaan_Materi Pelatihan "PROCUREMENT and PURCHASING MANAGEM...Kanaidi ken
 
Lamp perka lkpp no.6 tahun 2012
Lamp perka lkpp no.6 tahun 2012Lamp perka lkpp no.6 tahun 2012
Lamp perka lkpp no.6 tahun 2012Ida Bagus Arsana
 
Kebijakan umum tentang cara pengadaan oleh lkpp dalam rancangan pedoman umum ...
Kebijakan umum tentang cara pengadaan oleh lkpp dalam rancangan pedoman umum ...Kebijakan umum tentang cara pengadaan oleh lkpp dalam rancangan pedoman umum ...
Kebijakan umum tentang cara pengadaan oleh lkpp dalam rancangan pedoman umum ...Imad Putranda
 
Sertifikasi bandung dan bogor (agustus)
Sertifikasi bandung dan bogor (agustus)Sertifikasi bandung dan bogor (agustus)
Sertifikasi bandung dan bogor (agustus)lkibandung
 
pelatihan penyelesaian sengketa pengadaan
pelatihan penyelesaian sengketa pengadaanpelatihan penyelesaian sengketa pengadaan
pelatihan penyelesaian sengketa pengadaanJon Nizar
 
Ujian Sertifikasi Jadwal April - Mei 2017
Ujian Sertifikasi Jadwal April - Mei 2017Ujian Sertifikasi Jadwal April - Mei 2017
Ujian Sertifikasi Jadwal April - Mei 2017Muhammad Sakti (LKPMI)
 
Lampiran I Perencanaan Umum (PerPres 54 tahun 2010)
Lampiran I Perencanaan Umum (PerPres 54 tahun 2010)Lampiran I Perencanaan Umum (PerPres 54 tahun 2010)
Lampiran I Perencanaan Umum (PerPres 54 tahun 2010)Trust Tour And Travel
 
postest PBJ Abi.docx
postest PBJ Abi.docxpostest PBJ Abi.docx
postest PBJ Abi.docxABINUL HAKIM
 
Lamp perka lkpp no.6 tahun 2012
Lamp perka lkpp no.6 tahun 2012Lamp perka lkpp no.6 tahun 2012
Lamp perka lkpp no.6 tahun 2012Irman Gapur
 
Pengantar Umum Pengadaan Barang & Jasa _Materi Training "e- PROCUREMENT MANAG...
Pengantar Umum Pengadaan Barang & Jasa _Materi Training "e- PROCUREMENT MANAG...Pengantar Umum Pengadaan Barang & Jasa _Materi Training "e- PROCUREMENT MANAG...
Pengantar Umum Pengadaan Barang & Jasa _Materi Training "e- PROCUREMENT MANAG...Kanaidi ken
 
P.102 pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup bagi usaha danatau kegiatan...
P.102 pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup bagi usaha danatau kegiatan...P.102 pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup bagi usaha danatau kegiatan...
P.102 pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup bagi usaha danatau kegiatan...Anjas Asmara, S.Si
 
Keputusan presiden no.80 tahun 2003 1
Keputusan presiden no.80 tahun 2003 1Keputusan presiden no.80 tahun 2003 1
Keputusan presiden no.80 tahun 2003 1Henni Gusnia
 
Pokok2 ketentuan perpres54 03
Pokok2 ketentuan perpres54 03Pokok2 ketentuan perpres54 03
Pokok2 ketentuan perpres54 03apotek agam farma
 
Dokumen pengadaan tanah timbunan
Dokumen pengadaan tanah timbunanDokumen pengadaan tanah timbunan
Dokumen pengadaan tanah timbunanMorpheus Amor
 

Similar to PP54 (20)

Modul_Pelatihan_Pengadaan_Barang_Jasa_Pe.pdf
Modul_Pelatihan_Pengadaan_Barang_Jasa_Pe.pdfModul_Pelatihan_Pengadaan_Barang_Jasa_Pe.pdf
Modul_Pelatihan_Pengadaan_Barang_Jasa_Pe.pdf
 
Permen pu 7 2011
Permen pu 7 2011Permen pu 7 2011
Permen pu 7 2011
 
Abinul Jawaban Tugas Diklat PBJ Modul 6.pdf
Abinul Jawaban Tugas Diklat PBJ Modul 6.pdfAbinul Jawaban Tugas Diklat PBJ Modul 6.pdf
Abinul Jawaban Tugas Diklat PBJ Modul 6.pdf
 
Pengantar Umum Pengadaan_Materi Pelatihan "PROCUREMENT and PURCHASING MANAGEM...
Pengantar Umum Pengadaan_Materi Pelatihan "PROCUREMENT and PURCHASING MANAGEM...Pengantar Umum Pengadaan_Materi Pelatihan "PROCUREMENT and PURCHASING MANAGEM...
Pengantar Umum Pengadaan_Materi Pelatihan "PROCUREMENT and PURCHASING MANAGEM...
 
Lamp perka lkpp no.6 tahun 2012
Lamp perka lkpp no.6 tahun 2012Lamp perka lkpp no.6 tahun 2012
Lamp perka lkpp no.6 tahun 2012
 
Kebijakan umum tentang cara pengadaan oleh lkpp dalam rancangan pedoman umum ...
Kebijakan umum tentang cara pengadaan oleh lkpp dalam rancangan pedoman umum ...Kebijakan umum tentang cara pengadaan oleh lkpp dalam rancangan pedoman umum ...
Kebijakan umum tentang cara pengadaan oleh lkpp dalam rancangan pedoman umum ...
 
Sertifikasi bandung dan bogor (agustus)
Sertifikasi bandung dan bogor (agustus)Sertifikasi bandung dan bogor (agustus)
Sertifikasi bandung dan bogor (agustus)
 
pelatihan penyelesaian sengketa pengadaan
pelatihan penyelesaian sengketa pengadaanpelatihan penyelesaian sengketa pengadaan
pelatihan penyelesaian sengketa pengadaan
 
E tendering
E tenderingE tendering
E tendering
 
Ujian Sertifikasi Jadwal April - Mei 2017
Ujian Sertifikasi Jadwal April - Mei 2017Ujian Sertifikasi Jadwal April - Mei 2017
Ujian Sertifikasi Jadwal April - Mei 2017
 
Lampiran I Perencanaan Umum (PerPres 54 tahun 2010)
Lampiran I Perencanaan Umum (PerPres 54 tahun 2010)Lampiran I Perencanaan Umum (PerPres 54 tahun 2010)
Lampiran I Perencanaan Umum (PerPres 54 tahun 2010)
 
postest PBJ Abi.docx
postest PBJ Abi.docxpostest PBJ Abi.docx
postest PBJ Abi.docx
 
Lamp perka lkpp no.6 tahun 2012
Lamp perka lkpp no.6 tahun 2012Lamp perka lkpp no.6 tahun 2012
Lamp perka lkpp no.6 tahun 2012
 
Pengantar Umum Pengadaan Barang & Jasa _Materi Training "e- PROCUREMENT MANAG...
Pengantar Umum Pengadaan Barang & Jasa _Materi Training "e- PROCUREMENT MANAG...Pengantar Umum Pengadaan Barang & Jasa _Materi Training "e- PROCUREMENT MANAG...
Pengantar Umum Pengadaan Barang & Jasa _Materi Training "e- PROCUREMENT MANAG...
 
P.102 pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup bagi usaha danatau kegiatan...
P.102 pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup bagi usaha danatau kegiatan...P.102 pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup bagi usaha danatau kegiatan...
P.102 pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup bagi usaha danatau kegiatan...
 
P.102_2.pdf
P.102_2.pdfP.102_2.pdf
P.102_2.pdf
 
Keputusan presiden no.80 tahun 2003 1
Keputusan presiden no.80 tahun 2003 1Keputusan presiden no.80 tahun 2003 1
Keputusan presiden no.80 tahun 2003 1
 
Pokok2 ketentuan perpres54 03
Pokok2 ketentuan perpres54 03Pokok2 ketentuan perpres54 03
Pokok2 ketentuan perpres54 03
 
Dokumen pengadaan tanah timbunan
Dokumen pengadaan tanah timbunanDokumen pengadaan tanah timbunan
Dokumen pengadaan tanah timbunan
 
Amdal2
Amdal2Amdal2
Amdal2
 

More from Armida Share

1. ebook panduan belajar autocad
1. ebook panduan belajar autocad1. ebook panduan belajar autocad
1. ebook panduan belajar autocadArmida Share
 
pp 29 2000 jo 59-2010 new-gis
pp 29 2000 jo 59-2010 new-gispp 29 2000 jo 59-2010 new-gis
pp 29 2000 jo 59-2010 new-gisArmida Share
 
2. lamp 3 perpres no 54 tahun 2010
2. lamp 3 perpres no 54 tahun 20102. lamp 3 perpres no 54 tahun 2010
2. lamp 3 perpres no 54 tahun 2010Armida Share
 
pengantar aspek hukum pembangunan
pengantar aspek hukum pembangunanpengantar aspek hukum pembangunan
pengantar aspek hukum pembangunanArmida Share
 
Manajemen k 3 dan lingkungan
Manajemen  k 3  dan lingkunganManajemen  k 3  dan lingkungan
Manajemen k 3 dan lingkunganArmida Share
 
Hierarki uujk rev nov12
Hierarki uujk rev nov12Hierarki uujk rev nov12
Hierarki uujk rev nov12Armida Share
 
Awareness iso 9001 2008
Awareness iso 9001 2008Awareness iso 9001 2008
Awareness iso 9001 2008Armida Share
 
6. perpres 54 jo 70 c
6. perpres 54 jo 70   c6. perpres 54 jo 70   c
6. perpres 54 jo 70 cArmida Share
 
5. perpres 54 jo 70 b
5. perpres 54 jo 70   b5. perpres 54 jo 70   b
5. perpres 54 jo 70 bArmida Share
 
Aspek aspek-arsitektur
Aspek aspek-arsitekturAspek aspek-arsitektur
Aspek aspek-arsitekturArmida Share
 
Ebook 9 teknik meningkat rumah
Ebook 9 teknik meningkat rumahEbook 9 teknik meningkat rumah
Ebook 9 teknik meningkat rumahArmida Share
 
Pedoman pelaksanaan pekerjaan beton
Pedoman pelaksanaan pekerjaan betonPedoman pelaksanaan pekerjaan beton
Pedoman pelaksanaan pekerjaan betonArmida Share
 
Ebook langkah cerdas merencanakan & mengelola proyek dengan ms project 2010
Ebook langkah cerdas merencanakan & mengelola proyek dengan ms project 2010Ebook langkah cerdas merencanakan & mengelola proyek dengan ms project 2010
Ebook langkah cerdas merencanakan & mengelola proyek dengan ms project 2010Armida Share
 

More from Armida Share (18)

1. ebook panduan belajar autocad
1. ebook panduan belajar autocad1. ebook panduan belajar autocad
1. ebook panduan belajar autocad
 
Materi 5-manpro
Materi 5-manproMateri 5-manpro
Materi 5-manpro
 
1 e excel basic
1 e excel basic1 e excel basic
1 e excel basic
 
pp 29 2000 jo 59-2010 new-gis
pp 29 2000 jo 59-2010 new-gispp 29 2000 jo 59-2010 new-gis
pp 29 2000 jo 59-2010 new-gis
 
2. lamp 3 perpres no 54 tahun 2010
2. lamp 3 perpres no 54 tahun 20102. lamp 3 perpres no 54 tahun 2010
2. lamp 3 perpres no 54 tahun 2010
 
pengantar aspek hukum pembangunan
pengantar aspek hukum pembangunanpengantar aspek hukum pembangunan
pengantar aspek hukum pembangunan
 
Permen pu 8 2011
Permen pu 8 2011Permen pu 8 2011
Permen pu 8 2011
 
Permen pu 5 2011
Permen pu 5 2011Permen pu 5 2011
Permen pu 5 2011
 
Manajemen k 3 dan lingkungan
Manajemen  k 3  dan lingkunganManajemen  k 3  dan lingkungan
Manajemen k 3 dan lingkungan
 
Hierarki uujk rev nov12
Hierarki uujk rev nov12Hierarki uujk rev nov12
Hierarki uujk rev nov12
 
Awareness iso 9001 2008
Awareness iso 9001 2008Awareness iso 9001 2008
Awareness iso 9001 2008
 
6. perpres 54 jo 70 c
6. perpres 54 jo 70   c6. perpres 54 jo 70   c
6. perpres 54 jo 70 c
 
5. perpres 54 jo 70 b
5. perpres 54 jo 70   b5. perpres 54 jo 70   b
5. perpres 54 jo 70 b
 
PERPRES 54/2010
PERPRES 54/2010PERPRES 54/2010
PERPRES 54/2010
 
Aspek aspek-arsitektur
Aspek aspek-arsitekturAspek aspek-arsitektur
Aspek aspek-arsitektur
 
Ebook 9 teknik meningkat rumah
Ebook 9 teknik meningkat rumahEbook 9 teknik meningkat rumah
Ebook 9 teknik meningkat rumah
 
Pedoman pelaksanaan pekerjaan beton
Pedoman pelaksanaan pekerjaan betonPedoman pelaksanaan pekerjaan beton
Pedoman pelaksanaan pekerjaan beton
 
Ebook langkah cerdas merencanakan & mengelola proyek dengan ms project 2010
Ebook langkah cerdas merencanakan & mengelola proyek dengan ms project 2010Ebook langkah cerdas merencanakan & mengelola proyek dengan ms project 2010
Ebook langkah cerdas merencanakan & mengelola proyek dengan ms project 2010
 

Recently uploaded

LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docx
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docxLK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docx
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docxPurmiasih
 
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru PenggerakAksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggeraksupriadi611
 
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptxBAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptxJamhuriIshak
 
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikabab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikaAtiAnggiSupriyati
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...Kanaidi ken
 
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfModul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfSitiJulaeha820399
 
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1udin100
 
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxBab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxssuser35630b
 
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docxTugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docxmawan5982
 
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptxPERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptxRizkyPratiwi19
 
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UTKeterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UTIndraAdm
 
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptxPEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptxsukmakarim1998
 
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptxKontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptxssuser50800a
 
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfContoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfCandraMegawati
 
contoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan .pptx
contoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan  .pptxcontoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan  .pptx
contoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan .pptxHR MUSLIM
 
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genapDinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genapsefrida3
 
Latihan Soal bahasa Indonesia untuk anak sekolah sekelas SMP atau pun sederajat
Latihan Soal bahasa Indonesia untuk anak sekolah sekelas SMP atau pun sederajatLatihan Soal bahasa Indonesia untuk anak sekolah sekelas SMP atau pun sederajat
Latihan Soal bahasa Indonesia untuk anak sekolah sekelas SMP atau pun sederajatArfiGraphy
 
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docx
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docxTugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docx
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docxmawan5982
 
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptxPPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptxdpp11tya
 
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMLaporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMmulyadia43
 

Recently uploaded (20)

LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docx
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docxLK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docx
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docx
 
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru PenggerakAksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
 
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptxBAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
 
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikabab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
 
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfModul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
 
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
 
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxBab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
 
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docxTugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
 
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptxPERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
 
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UTKeterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
 
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptxPEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
 
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptxKontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
 
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfContoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
 
contoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan .pptx
contoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan  .pptxcontoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan  .pptx
contoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan .pptx
 
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genapDinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
 
Latihan Soal bahasa Indonesia untuk anak sekolah sekelas SMP atau pun sederajat
Latihan Soal bahasa Indonesia untuk anak sekolah sekelas SMP atau pun sederajatLatihan Soal bahasa Indonesia untuk anak sekolah sekelas SMP atau pun sederajat
Latihan Soal bahasa Indonesia untuk anak sekolah sekelas SMP atau pun sederajat
 
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docx
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docxTugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docx
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docx
 
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptxPPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
 
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMLaporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
 

PP54

  • 1. PERATURAN PRESIDEN R E P U B L I K I N D O N E S I A No. 54 / 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Oleh: Dr.Ir. A.Sarwiyana Sastratenaya
  • 2. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013 2/65 DAFTAR ISI A. Umum B. Istilah C. Para Pihak D. Rencana Umum Pengadaan E. Swakelola F. Pengadaan Melalui Penyedia Barang/Jasa G. Pengadaan Secara Elektronik H. Pengadaan Khusus dan Pengecualian I. Sanksi J. Daftar Pustaka
  • 3. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013 3/65 DAFTAR ISI A. Umum B. Istilah C. Para Pihak D. Rencana Umum Pengadaan E. Swakelola F. Pengadaan Melalui Penyedia Barang/Jasa G. Pengadaan Secara Elektronik H. Pengadaan Khusus dan Pengecualian I. Sanksi J. Daftar Pustaka
  • 4. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013 4/65 A. Umum – 1/4 Ruang lingkup Peraturan Presiden ini meliputi: 1. Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan K/L/D/I yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD. 2. Pengadaan Barang/Jasa untuk investasi di lingkungan Bank Indonesia, Badan Hukum Milik Negara dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD.
  • 5. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013 5/65 A. Umum – 2/4 Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan melalui: 1.swakelola; dan/atau 2.pemilihan Penyedia Barang/Jasa.
  • 6. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013 6/65 A. Umum – 3/4 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah meliputi: 1.Barang; 2.Pekerjaan Konstruksi; 3.Jasa Konsultansi; dan 4.Jasa Lainnya.
  • 7. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013 7/65 A. Umum – 4/4 Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut: 1. efisien; 2. efektif; 3. transparan; 4. terbuka; 5. bersaing; 6. adil/tidak diskriminatif; dan 7. akuntabel.
  • 8. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013 8/65 DAFTAR ISI A. Umum B. Istilah C. Para Pihak D. Rencana Umum Pengadaan E. Swakelola F. Pengadaan Melalui Penyedia Barang/Jasa G. Pengadaan Secara Elektronik H. Pengadaan Khusus dan Pengecualian I. Sanksi J. Daftar Pustaka
  • 9. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013 9/65 B. Istilah – 1/7 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.
  • 10. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013 10/65 B. Istilah – 2/7 Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Institusi lainnya, yang selanjutnya disebut K/L/D/I adalah instansi/institusi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pengguna Barang/Jasa adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang dan/atau Jasa milik Negara/Daerah di masing-masing K/L/D/I.
  • 11. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013 11/65 B. Istilah – 3/7 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD.
  • 12. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013 12/65 B. Istilah – 4/7 Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
  • 13. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013 13/65 B. Istilah – 5/7 Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di K/L/D/I yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
  • 14. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013 14/65 B. Istilah – 6/7 Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah
  • 15. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013 15/65 B. Istilah – 7/7 Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang.
  • 16. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013 16/65 DAFTAR ISI A. Umum B. Istilah C. Para Pihak D. Rencana Umum Pengadaan E. Swakelola F. Pengadaan Melalui Penyedia Barang/Jasa G. Pengadaan Secara Elektronik H. Pengadaan Khusus dan Pengecualian I. Sanksi J. Daftar Pustaka
  • 17. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013 17/65 C. Para Pihak – 1/2 Organisasi Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan melalui Penyedia Barang/Jasa terdiri atas: 1. PA/KPA; 2. PPK; 3. ULP/Pejabat Pengadaan; dan 4. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
  • 18. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013 18/65 C. Para Pihak – 2/2 Organisasi Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan melalui Swakelola terdiri atas: 1. PA/KPA; 2. PPK; 3. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
  • 19. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013 19/65 DAFTAR ISI A. Umum B. Istilah C. Para Pihak D. Rencana UmumPengadaan E. Swakelola F. Pengadaan Melalui Penyedia Barang/Jasa G. Pengadaan Secara Elektronik H. Pengadaan Khusus dan Pengecualian I. Sanksi J. Daftar Pustaka
  • 20. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013 20/65 D1. Rencana Umum Pengadaan – 1/2 Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 1. mengindentifikasi kebutuhan Barang/Jasa yang diperlukan K/L/D/I; 2. menyusun dan menetapkan rencana penganggaran untuk Pengadaan Barang/Jasa;
  • 21. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013 21/65 D1. Rencana Umum Pengadaan – 2/2 3. menetapkan kebijakan umum tentang: a. pemaketan pekerjaan; b. cara Pengadaan Barang/Jasa; dan c. pengorganisasian Pengadaan Barang/Jasa; 3. menyusun Kerangka Acuan Kerja
  • 22. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013 22/65 D2. KAK KAK paling sedikit memuat: 1. uraian kegiatan yang akan dilaksanakan; 2. waktu pelaksanaan yang diperlukan; 3. spesifikasi teknis Barang/Jasa yang akan diadakan; dan 4. besarnya total perkiraan biaya pekerjaan.
  • 23. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013 23/65 DAFTAR ISI A. Umum B. Istilah C. Para Pihak D. Rencana Umum Pengadaan E. Swakelola F. Pengadaan Melalui Penyedia Barang/Jasa G. Pengadaan Secara Elektronik H. Pengadaan Khusus dan Pengecualian I. Sanksi J. Daftar Pustaka
  • 24. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013 24/65 E. Swakelola – 1/2 Swakelola merupakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.
  • 25. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013 25/65 Pengadaan melalui Swakelola dapat dilakukan oleh: 1. K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran; 2. Instansi Pemerintah lain Pelaksana Swakelola; dan/atau 3. Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola. E. Swakelola – 2/2
  • 26. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013 26/65 DAFTAR ISI A. Umum B. Istilah C. Para Pihak D. Rencana Umum Pengadaan E. Swakelola F. Pengadaan Melalui Penyedia Barang/Jasa G. Pengadaan Secara Elektronik H. Pengadaan Khusus dan Pengecualian I. Sanksi J. Daftar Pustaka
  • 27. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013 27/65 Persiapan pemilihan Penyedia Barang/Jasa terdiri atas kegiatan: 1. perencanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa; 2. pemilihan sistem pengadaan; 3. penetapan metode penilaian kualifikasi; 4. penyusunan jadwal pemilihan Penyedia Barang/Jasa; 5. penyusunan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa; dan 6. penetapan HPS F. Pengadaan Melalui Penyedia Barang/Jasa
  • 28. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013 28/65 Persiapan pemilihan Penyedia Barang/Jasa terdiri atas kegiatan: 1. perencanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa; 2. pemilihan sistem pengadaan; 3. penetapan metode penilaian kualifikasi; 4. penyusunan jadwal pemilihan Penyedia Barang/Jasa; 5. penyusunan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa; dan 6. penetapan HPS F. Pengadaan Melalui Penyedia Barang/Jasa
  • 29. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013 29/65 ULP/Pejabat Pengadaan menyusun dan menetapkan metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya. F. Pengadaan Melalui Penyedia Barang/Jasa
  • 30. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013 30/65 Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya dilakukan dengan: 1. pelelangan yang terdiri atas Pelelangan Umum dan Pelelangan Sederhana; 2. Penunjukan Langsung; 3. Pengadaan Langsung; atau 4. Kontes/Sayembara. F. Pengadaan Melalui Penyedia Barang/Jasa
  • 31. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013 31/65 Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya dilakukan dengan: 1. pelelangan yang terdiri atas Pelelangan Umum dan Pelelangan Sederhana; 2. Penunjukan Langsung; 3. Pengadaan Langsung; atau 4. Kontes/Sayembara. F. Pengadaan Melalui Penyedia Barang/Jasa
  • 32. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013 32/65 Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dilakukan dengan: 1. Seleksi yang terdiri atas Seleksi Umum dan Seleksi Sederhana; 2. Penunjukan Langsung; 3. Pengadaan Langsung; atau 4. Sayembara. F. Pengadaan Melalui Penyedia Barang/Jasa
  • 33. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013 33/65 Metode pemasukan Dokumen Penawaran terdiri atas: 1. metode satu sampul; 2. metode dua sampul; atau 3. metode dua tahap. F. Pengadaan Melalui Penyedia Barang/Jasa
  • 34. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013 34/65 Metode pemasukan Dokumen Penawaran terdiri atas: 1. metode satu sampul; 2. metode dua sampul; atau 3. metode dua tahap. F. Pengadaan Melalui Penyedia Barang/Jasa
  • 35. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013 35/65 Metode satu sampul digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang sederhana dan memiliki karakteristik sebagai berikut: 1. Pengadaan Barang/Jasa yang standar harganya telah ditetapkan pemerintah; 2. Pengadaan Jasa Konsultansi dengan KAK yang sederhana; atau 3. Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifikasi teknis atau volumenya dapat dinyatakan secara jelas dalam Dokumen Pengadaan. F. Pengadaan Melalui Penyedia Barang/Jasa
  • 36. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013 36/65 Metode pemasukan Dokumen Penawaran terdiri atas: 1. metode satu sampul; 2. metode dua sampul; atau 3. metode dua tahap. F. Pengadaan Melalui Penyedia Barang/Jasa
  • 37. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013 37/65 Metode dua sampul digunakan untuk (1/2): 1. Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang menggunakan evaluasi sistem nilai atau sistem biaya selama umur ekonomis. 2. Pengadaan Jasa Konsultansi yang memiliki karakteristik sebagai berikut: a. dibutuhkan penilaian yang terpisah antara persyaratan teknis dengan harga penawaran, agar penilaian harga tidak mempengaruhi penilaian teknis; atau F. Pengadaan Melalui Penyedia Barang/Jasa
  • 38. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013 38/65 Metode dua sampul digunakan untuk (2/2): b. pekerjaan bersifat kompleks sehingga diperlukan evaluasi teknis yang lebih mendalam. F. Pengadaan Melalui Penyedia Barang/Jasa
  • 39. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013 39/65 Metode pemasukan Dokumen Penawaran terdiri atas: 1. metode satu sampul; 2. metode dua sampul; atau 3. metode dua tahap. F. Pengadaan Melalui Penyedia Barang/Jasa
  • 40. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013 40/65 Metode dua tahap digunakan untuk Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memiliki karakteristik sebagai berikut: 1. Pekerjaan bersifat kompleks; 2. memenuhi kriteria kinerja tertentu dari keseluruhan sistem, termasuk pertimbangan kemudahan atau efisiensi pengoperasian dan pemeliharan peralatannya; dan/atau 3. mempunyai beberapa alternatif penggunaan sistem dan desain penerapan F. Pengadaan Melalui Penyedia Barang/Jasa
  • 41. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013 41/65 Metode evaluasi penawaran dalam pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas: 1. sistem gugur; 2. sistem nilai; dan 3. sistem penilaian biaya selama umur ekonomis. F. Pengadaan Melalui Penyedia Barang/Jasa
  • 42. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013 42/65 Metode evaluasi penawaran untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya pada prinsipnya menggunakan penilaian sistem gugur. Dikecualikan pada Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bersifat kompleks, dapat menggunakan metode evaluasi sistem nilai atau metode F. Pengadaan Melalui Penyedia Barang/Jasa
  • 43. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013 43/65 Sistem nilai dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 1. besaran bobot biaya antara 70% (tujuh puluh perseratus) sampai dengan 90% (sembilan puluh perseratus) dari total bobot keseluruhan; 2. unsur yang dinilai harus bersifat kuantitatif atau yang dapat dikuantifikasikan; dan 3. tata cara dan kriteria penilaian harus dicantumkan dengan jelas dan rinci dalam Dokumen Pengadaan. F. Pengadaan Melalui Penyedia Barang/Jasa
  • 44. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013 44/65 Metode evaluasi penawaran dalam Pengadaan Jasa Konsultansi terdiri atas: 1. metode evaluasi berdasarkan kualitas; 2. metode evaluasi berdasarkan kualitas dan biaya; 3. metode evaluasi berdasarkan Pagu Anggaran; atau 4. metode evaluasi berdasarkan biaya terendah. F. Pengadaan Melalui Penyedia Barang/Jasa
  • 45. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013 45/65 Metode evaluasi penawaran dalam Pengadaan Jasa Konsultansi terdiri atas: 1. metode evaluasi berdasarkan kualitas; 2. metode evaluasi berdasarkan kualitas dan biaya; 3. metode evaluasi berdasarkan Pagu Anggaran; atau 4. metode evaluasi berdasarkan biaya terendah. F. Pengadaan Melalui Penyedia Barang/Jasa
  • 46. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013 46/65 Metode evaluasi berdasarkan kualitas digunakan untuk pekerjaan yang: 1. mengutamakan kualitas penawaran teknis sebagai faktor yang menentukan terhadap hasil/manfaat (outcome) secara keseluruhan; dan/atau 2. lingkup pekerjaan yang sulit ditetapkan dalam KAK. F. Pengadaan Melalui Penyedia Barang/Jasa
  • 47. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013 47/65 Metode evaluasi penawaran dalam Pengadaan Jasa Konsultansi terdiri atas: 1. metode evaluasi berdasarkan kualitas; 2. metode evaluasi berdasarkan kualitas dan biaya; 3. metode evaluasi berdasarkan Pagu Anggaran; atau 4. metode evaluasi berdasarkan biaya terendah. F. Pengadaan Melalui Penyedia Barang/Jasa
  • 48. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013 48/65 Metode evaluasi berdasarkan kualitas dan biaya digunakan untuk pekerjaan yang: 1. lingkup, keluaran (output), waktu penugasan dan hal-hal lain dapat diperkirakan dengan baik dalam KAK; dan/atau 2. besarnya biaya dapat ditentukan dengan mudah, jelas dan tepat. F. Pengadaan Melalui Penyedia Barang/Jasa
  • 49. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013 49/65 Metode evaluasi penawaran dalam Pengadaan Jasa Konsultansi terdiri atas: 1. metode evaluasi berdasarkan kualitas; 2. metode evaluasi berdasarkan kualitas dan biaya; 3. metode evaluasi berdasarkan Pagu Anggaran; atau 4. metode evaluasi berdasarkan biaya terendah. F. Pengadaan Melalui Penyedia Barang/Jasa
  • 50. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013 50/65 Metode evaluasi berdasarkan Pagu Anggaran digunakan untuk pekerjaan yang: 1. sudah ada aturan yang mengatur (standar); 2. dapat dirinci dengan tepat; atau 3. anggarannya tidak melampaui pagu tertentu. F. Pengadaan Melalui Penyedia Barang/Jasa
  • 51. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013 51/65 Metode evaluasi penawaran dalam Pengadaan Jasa Konsultansi terdiri atas: 1. metode evaluasi berdasarkan kualitas; 2. metode evaluasi berdasarkan kualitas dan biaya; 3. metode evaluasi berdasarkan Pagu Anggaran; atau 4. metode evaluasi berdasarkan biaya terendah. F. Pengadaan Melalui Penyedia Barang/Jasa
  • 52. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013 52/65 Metode evaluasi berdasarkan biaya terendah digunakan untuk pekerjaan yang bersifat sederhana dan standar. F. Pengadaan Melalui Penyedia Barang/Jasa
  • 53. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013 53/65 DAFTAR ISI A. Umum B. Istilah C. Para Pihak D. Rencana Umum Pengadaan E. Swakelola F. Pengadaan Melalui Penyedia Barang/Jasa G. Pengadaan Secara Elektronik H. Pengadaan Khusus dan Pengecualian I. Sanksi J. Daftar Pustaka
  • 54. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013 54/65 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat dilakukan secara elektronik. Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik dilakukan dengan cara e-tendering atau e-purchasing. G. Pengadaan Secara Elektronik -1/3
  • 55. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013 55/65 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik bertujuan untuk: 1. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas; 2. meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat; 3. memperbaiki tingkat efisiensi proses Pengadaan; 4. mendukung proses monitoring dan audit; dan 5. memenuhi kebutuhan akses informasi yang G. Pengadaan Secara Elektronik – 2/3
  • 56. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013 56/65 Sistem e-tendering wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1. mengacu pada standar yang meliputi interoperabilitas dan integrasi dengan sistem Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik; 2. mengacu pada standar proses pengadaan secara elektronik; dan 3. tidak terikat pada lisensi tertentu (free license). G. Pengadaan Secara Elektronik – 3/3
  • 57. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013 57/65 DAFTAR ISI A. Umum B. Istilah C. Para Pihak D. Rencana Umum Pengadaan E. Swakelola F. Pengadaan Melalui Penyedia Barang/Jasa G. Pengadaan Secara Elektronik H. Pengadaan Khusus dan Pengecualian I. Sanksi J. Daftar Pustaka
  • 58. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013 58/65 Alat utama sistem senjata (alutsista) Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang digunakan untuk kepentingan pertahanan Negara ditetapkan oleh Menteri Pertahanan berdasarkan masukan dari Panglima TNI. Ketentuan lebih lanjut tentang pedoman dan tata cara Pengadaan alutsista diatur oleh Menteri Pertahanan dengan tetap berpedoman pada tata nilai pengadaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini. H. Pengadaan Khusus dan Pengecualian – 1/2
  • 59. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013 59/65 Alat material khusus (almatsus) Kepolisian Negara Republik Indonesia yang digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketentuan lebih lanjut tentang pedoman dan tata cara Pengadaan almatsus diatur oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan tetap berpedoman pada tata nilai pengadaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden H. Pengadaan Khusus dan Pengecualian – 2/2
  • 60. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013 60/65 DAFTAR ISI A. Umum B. Istilah C. Para Pihak D. Rencana Umum Pengadaan E. Swakelola F. Pengadaan Melalui Penyedia Barang/Jasa G. Pengadaan Secara Elektronik H. Pengadaan Khusus dan Pengecualian I. Sanksi J. Daftar Pustaka
  • 61. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013 61/65 Perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah (1/3): 1. berusaha mempengaruhi ULP/Pejabat Pengadaan/pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; I. Sanksi
  • 62. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013 62/65 Perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah (2/3): 2. melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran diluar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/ atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain; 3. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan; I. Sanksi
  • 63. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013 63/65 Perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah (3/3): 4. mengundurkan diri dari pelaksanaan Kontrak dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh ULP/Pejabat Pengadaan; 5. tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak secara bertanggung jawab; dan/atau 6. berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3), ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam penggunaan Barang/Jasa produksi dalam negeri. I. Sanksi
  • 64. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013 64/65 DAFTAR ISI A. Umum B. Istilah C. Para Pihak D. Rencana Umum Pengadaan E. Swakelola F. Pengadaan Melalui Penyedia Barang/Jasa G. Pengadaan Secara Elektronik H. Pengadaan Khusus dan Pengecualian I. Sanksi J. DaftarPustaka
  • 65. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013 65/65 J. Daftar Pustaka Peraturan Presiden RI No. 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah