2. lamp 3 perpres no 54 tahun 2010

PERATURAN PRESIDEN
R E P U B L I K I N D O N E S I A
No. 54 / 2010
L A M P I R A N I I I
TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA PEK. KONSTRUKSI
Oleh: Dr.Ir. A.Sarwiyana
Sastratenaya

Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
2/70
A. Umum
B. Persiapan Pemilihan Penyedia Pek. Konstruksi
1. Matriks Sistem Pengadaan
2. Jadwal
3. Pemilihan Jenis Kontrak
4. Penyusunan Dokumen Pengadaan
A. Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Pek.
Konstruksi
1. Matriks Pelaksanaan
2. Pelelangan Gagal dan Tindak Lanjutnya
A. Penandatanganan dan Pelaksanaan Kontrak
B. Daftar Pustaka
DAFTAR ISI

3/70
A. Umum
2. Jadwal
Konstruksi
B. Daftar Pustaka
DAFTAR ISI

4/70
A. Umum
PA/KPA menyerahkan Rencana Umum
Pengadaan kepada PPK dan ULP/Pejabat
Pengadaan yang terdiri dari:
1. kebijakan umum pengadaan;
2. rencana penganggaran biaya
pengadaan;
3. Kerangka Acuan Kerja (KAK)
Hasil kajian Rencana Umum Pengadaan
tersebut dijadikan dasar oleh PPK dalam

5/70
A. Umum
PPK menyusun Rencana Pelaksanaan
1.Spesifikasi Teknis dan Gambar;
2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

6/70
A. Umum
1.Spesifikasi Teknis dan Gambar;

7/70
A. Umum
PPK menyusun spesifikasi teknis
dan gambar sesuai dengan hasil
pengkajian ulang spesifikasi teknis
dan gambar, termasuk perubahan
yang telah disetujui oleh PA/KPA.

8/70
A. Umum
1. Spesifikasi Teknis dan Gambar;

9/70
A. Umum
HPS digunakan sebagai (1/2):
1.alat untuk menilai kewajaran
penawaran termasuk rinciannya;
2. dasar untuk menetapkan batas
tertinggi penawaran yang sah untuk
pengadaan;
3. dasar untuk negosiasi harga dalam
Penunjukan Langsung dan
Pengadaan Langsung;

10/70
A. Umum
HPS digunakan sebagai (2/2):
4. dasar untuk menetapkan besaran
nilai Jaminan Penawaran (1-3 %
HPS); dan
5. dasar untuk menetapkan besaran
nilai Jaminan Pelaksanaan bagi
penawaran yang nilainya lebih
rendah dari 80% (delapan puluh
perseratus) nilai total HPS.

11/70
A. Umum
Catatan (1/2):
Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan adalah
sebagai berikut:
1. untuk nilai penawaran terkoreksi antara
80% (delapan puluh perseratus) sampai
dengan 100% (seratus perseratus) dari nilai
total HPS, Jaminan Pelaksanaan adalah
sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai
Kontrak; atau
2. untuk nilai penawaran terkoreksi dibawah
80% (delapan puluh perseratus) dari nilai
total HPS, besarnya Jaminan Pelaksanaan

12/70
A. Umum
Catatan (2/2):
Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan adalah
sebagai berikut:
3. Jaminan Pelaksanaan diberikan oleh
Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi
untuk Kontrak bernilai diatas
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

13/70
A. Umum
Dalam menyusun HPS telah
memperhitungkan:
1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN); dan
2. keuntungan dan biaya overhead
yang dianggap wajar bagi penyedia
maksimal 15% (lima belas
perseratus) dari total biaya tidak
termasuk PPN.

14/70
A. Umum
1. Matriks SistemPengadaan
2. Jadwal
Konstruksi
B. Daftar Pustaka
DAFTAR ISI

15/70
1/3

16/70
1/3

17/70
1. Pelelangan Umum, pada prinsipnya
dipakai dalam semua Pengadaan.
2. Pelelangan Terbatas dapat digunakan
untuk pengadaan dengan jumlah
penyedia yang mampu melaksanakan
diyakini terbatas dan Pekerjaan
Kompleks.
3. Pemilihan Langsung dapat digunakan
untuk pengadaan yang tidak kompleks
dan bernilai sampai dengan
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta
B1. Matriks Sistem Pengadaan
Pelelangan Umum

18/70
1/3

19/70
1. ULP/Pejabat Pengadaan memilih
sistem pengadaan Penunjukan
Langsung sesuai kriteria yang
ditetapkan dalam Peraturan Presiden
ini.
2. Metode penyampaian dokumen untuk
Penunjukan Langsung adalah 1 (satu)
sampul.
3. Evaluasi kualifikasi untuk Penunjukan
Langsung dilakukan dengan sistem
gugur dan dilanjutkan dengan klarifikasi
Penunjukan Langsung

20/70
1/3

21/70
1. Pengadaan Langsung dapat dilakukan
terhadap Pengadaan yang bernilai
sampai dengan Rp100.000.000,00
(seratus juta rupiah) dengan ketentuan
sebagai berikut:
a. merupakan kebutuhan
operasional K/L/D/I;
b. teknologi sederhana;
c. risiko kecil; dan/atau
Pengadaan Langsung – 1/2

22/70
d. dilaksanakan oleh penyedia
orang perseorangan dan/atau
badan Usaha Mikro dan Usaha
Kecil serta koperasi kecil.
3. Pengadaan Langsung dilaksanakan
berdasarkan harga yang berlaku di
pasar kepada penyedia yang
memenuhi kualifikasi.
4. Pengadaan Langsung dilaksanakan
oleh 1 (satu) orang Pejabat
Pengadaan Langsung – 2/2

23/70
2/3

24/70
2/3

25/70
Prakualifikasi
merupakan proses penilaian
kualifikasi yang dilakukan
sebelum pemasukan
penawaran

26/70
Prakualifikasi dilaksanakan untuk
pengadaan sebagai berikut:
1. pemilihan penyedia yang bersifat
kompleks melalui Pelelangan
Umum;
2. pemilihan penyedia yang
menggunakan Pelelangan Terbatas;
dan
menggunakan Penunjukan
Langsung, kecuali untuk

27/70
2/3

28/70
Pascakualifikasi
merupakan proses penilaian
kualifikasi yang dilakukan
setelah pemasukan
penawaran

29/70
Pascakualifikasi dilaksanakan untuk
pengadaan sebagai berikut:
1. pemilihan penyedia melalui
Pelelangan Umum kecuali untuk
Pekerjaan Kompleks; dan
menggunakan Pemilihan Langsung.

30/70
2/3

31/70
Metode satu sampul digunakan untuk
pengadaan yang bersifat sederhana dan
spesifikasi teknisnya jelas atau pengadaan
dengan standar harga yang telah
ditetapkan pemerintah atau pengadaan
yang spesifikasi teknis atau volumenya
dapat dinyatakan secara jelas dalam
Dokumen Pengadaan.
Sebagai contoh: pengadaan pekerjaan
konstruksi bangunan pada umumnya.

32/70
2/3

33/70
Metode Dua Tahap digunakan untuk
pengadaan berkaitan dengan (1/2):
1. pekerjaan bersifat kompleks;
2. tercapainya/pemenuhan kriteria
kinerja tertentu dari keseluruhan
sistem, termasuk pertimbangan
kemudahan atau efisiensi
pengoperasian dan pemeliharan
peralatannya; dan/atau

34/70
Metode Dua Tahap digunakan untuk
pengadaan berkaitan dengan (2/2):
3. mempunyai beberapa alternatif
penggunaan sistem dan disain
penerapan teknologi yang berbeda.
Sebagai contoh: rancang bangun
rekayasa dan pembangkit tenaga listrik.

35/70
3/3

36/70
Evaluasi penawaran dengan sistem gugur
dapat dilakukan untuk hampir seluruh
pengadaan.
Evaluasi penawaran dengan sistem nilai
digunakan untuk pengadaan kompleks
yang memperhitungkan keunggulan teknis
sepadan dengan harganya, mengingat
penawaran harga sangat dipengaruhi oleh
kualitas teknis.

37/70
Evaluasi penawaran dengan sistem
penilaian biaya selama umur ekonomis
dilakukan untuk pengadaan yang
memperhitungkan faktor-faktor: umur
ekonomis, harga, serta biaya operasi dan
pemeliharaan, dalam jangka waktu operasi
tertentu

38/70
A. Umum
2. Jadwal
Konstruksi
B. Daftar Pustaka
DAFTAR ISI

39/70
COW
PENUNJUKAN
TTD
KONTRAK
STO
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN
(CONSTRUCTION PERIOD)
14 HR
7 HR
JAMINAN
PELAKS.
CCOFIELD
ENGINERING
SPMK PCM
14 HR
PHO FHO
PEMELIHA-
RAAN
PERTANGGUNGAN
KEGAGALAN
BANGUNAN MAX
10 TH
WAKTU KONTRAK
MOBILISASI
30
PEMBAYARAN
UANG MUKA
28
B2. Jadwal

40/70
A. Umum
2. Jadwal
Konstruksi
B. Daftar Pustaka
DAFTAR ISI

41/70
B3. Pemilihan Jenis Kontrak
Jenis kontrak Pengadaan Barang/Jasa
meliputi:
1. kontrak berdasarkan cara pembayaran;
2. kontrak berdasarkan pembebanan
tahun anggaran;
3. kontrak berdasarkan sumber
pendanaan; dan
4. kontrak berdasarkan jenis pekerjaan.

42/70
meliputi:
1.kontrakberdasarkan cara pembayaran;
tahun anggaran;
pendanaan; dan

43/70
Berdasarkan cara pembayaran kontrak
dibedakan atas:
1. Kontrak Lump Sum;
2. Kontrak Harga Satuan;
3. Kontrak gabungan Lump Sum dan
Harga Satuan; dan
4. Kontrak Terima Jadi (Turnkey).

44/70
meliputi:
tahun anggaran;
pendanaan; dan

45/70
Berdasarkan pembebanan tahun anggaran
dibedakan atas:
1. Kontrak Tahun Tunggal; dan
2. Kontrak Tahun Jamak.

46/70
meliputi:
tahun anggaran;
pendanaan; dan

47/70
Berdasarkan sumber pendanaan dibedakan
atas:
1. Kontrak Pengadaan Tunggal;
2. Kontrak Pengadaan Bersama; dan
3. Kontrak Payung (Framework Contract).

48/70
meliputi:
tahun anggaran;
pendanaan; dan
4. kontrakberdasarkan jenis pekerjaan.

49/70
Berdasarkan jenis pekerjaan dibedakan atas:
1. Kontrak Pengadaan Pekerjaan Tunggal;
2. Kontrak Pengadaan Pekerjaan
Terintegrasi

50/70
50/65
A. Umum
2. Jadwal
Konstruksi
B. Daftar Pustaka
DAFTAR ISI

51/70
B4. Penyusunan Dokumen Pengadaan
ULP/Pejabat Pengadaan menyusun dan
menetapkan Dokumen Pengadaan yang terdiri dari:
1. Dokumen Kualifikasi;
2. Dokumen Pemilihan;
3. Rancangan Surat Perjanjian;
a. Pokok Perjanjian
b. Syarat-syarat umum kontrak
c. Syarat-syarat khusus kontrak
d. Dokumen lainnya (bagian dari kontrak)
4. Penyusunan Rancangan Surat Perintah Kerja
(SPK).

52/70
A. Umum
2. Jadwal
Konstruksi
B. Daftar Pustaka
DAFTAR ISI

53/70
C. Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Pek.
Konstruksi
Matriks Pelaksanaan – 1/4

54/70
Konstruksi

55/70
Konstruksi

56/70
Konstruksi

57/70
A. Umum
2. Jadwal
Konstruksi
2. Pelelangan Gagal dan TindakLanjutnya
B. Daftar Pustaka
DAFTAR ISI

58/70
58/65
Konstruksi
Setelah pelelangan/pemilihan
langsung dinyatakan gagal,
maka ULP memberitahukan
kepada seluruh peserta.

59/70
Konstruksi
Setelah pemberitahuan adanya
pelelangan/pemilihan langsung gagal, maka
ULP meneliti dan menganalisis penyebab
terjadinya pelelangan/pemilihan langsung
gagal, untuk menentukan langkah
selanjutnya, yaitu melakukan:
1. evaluasi ulang;
2. penyampaian ulang Dokumen
Penawaran;
3. pelelangan/pemilihan langsung ulang;

60/70
Konstruksi
ULP melakukan evaluasi penyebab
gagal, antara lain (1/2):
1. kemungkinan terjadinya
persekongkolan;
2. adanya persyaratan yang diskriminatif;
3. spesifikasi teknis terlalu tinggi;
4. spesifikasi mengarah pada satu
merek/produk tertentu;

61/70
Konstruksi
ULP melakukan evaluasi penyebab
gagal, antara lain (2/2):
5. nilai total HPS pengadaan terlalu
rendah;
6. nilai dan/atau ruang lingkup pekerjaan
terlalu luas/besar; dan/atau
7. kecurangan dalam pengumuman.

62/70
Konstruksi
Apabila dari hasil evaluasi
penyebab terjadinya
pelelangan/pemilihan langsung
gagal, mengharuskan adanya
perubahan Dokumen Pengadaan,
maka pelelangan/pemilihan
langsung diproses seperti
pelelangan/pemilihan langsung

63/70
A. Umum
2. Jadwal
Konstruksi
B. DaftarPustaka
DAFTAR ISI

64/70
A. Umum
2. Jadwal
Konstruksi
B. Daftar Pustaka
DAFTAR ISI

65/70
D. Penandatanganan dan Pelaksanaan Kontrak
Setelah SPPBJ diterbitkan, PPK
melakukan finalisasi terhadap
rancangan kontrak, dan
menandatangani kontrak
pelaksanaan pekerjaan, apabila
dananya telah cukup tersedia dalam
dokumen anggaran.

66/70
Penandatanganan Kontrak yang
kompleks dan/atau bernilai diatas
Rp100.000.000.000,00 (seratus
miliar rupiah) dilakukan setelah
memperoleh pendapat ahli hukum
Kontrak

67/70
Pihak yang berwenang
menandatangani Kontrak atas
nama Penyedia adalah Direksi yang
disebutkan namanya dalam Akta
Pendirian/Anggaran Dasar, yang
telah didaftarkan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan
atau penyedia perorangan.

68/70
Pihak lain yang bukan Direksi atau yang
namanya tidak disebutkan dalam Akta
Pendirian/Anggaran Dasar, dapat
menandatangani Kontrak, sepanjang
mendapat kuasa/pendelegasian
wewenang yang sah dari Direksi atau
pihak yang sah berdasarkan Akta
Pendirian/Anggaran Dasar untuk
menandatangani Kontrak.

69/70
A. Umum
2. Jadwal
Konstruksi
B. DaftarPustaka
DAFTAR ISI

70/70
E. Daftar Pustaka
Peraturan Presiden RI No. 54/2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2. lamp 3 perpres no 54 tahun 2010

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to 2. lamp 3 perpres no 54 tahun 2010

Similar to 2. lamp 3 perpres no 54 tahun 2010 (20)

More from Armida Share

More from Armida Share (17)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

2. lamp 3 perpres no 54 tahun 2010