SlideShare a Scribd company logo
1 of 2
Download to read offline
P A T E N
PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN
C I L O N G O K
KEPUASAN ANDA ADALAH HARAPAN KAMI
Jalan Raya Pernasidi No. 7
Cilongok 53162
(0281) 656288
PELAKSANAAN PATEN
KECAMATAN CILONGOK
C. DASAR HUKUM
1. Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan
Administrasi Terpadu Kecamatan;
2. Keputusan Bupati Banyumas nomor : 138/1076/2014 tentang
Penetapan Kecamatan sebagai penyelenggara Pelayanan
Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Banyumas.
D. PENGERTIAN
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan ( PATEN ) adalah
Penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Cilongok
khususnya yang proses pengelolaanya mulai dari permohonan
sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat /
satu pintu pelayanan.
E. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud : Mewujudkan Kecamatan Cilongok sebagai pusat
pelayanan masyarakat’
Tujuan : Meningkatkan kualitas pelayanan dan pendekatan
pelayanan pada masyarakat.
F. VISI DAN MISI
V I S I : Terwujudnya aparatur pemerintah yang profesional
dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada
masyarakat.
M I S I : 1. Kerja dan moral dalam rangka peningkatan
kemampuan menyelenggarakan sistem
pelayanan yang dapat terjangkau oleh seluruh
lapisan masyarakat, dengan didukung oleh
sistem kelembagaan menajemen yang efisiensi
dan transparan;
2. Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan
kegiatan pemerintahan, pembangunan antar
dinas/instansidan desa;
3. Melaksanakan kebijakan pemerintah dengan
menyusun program dan kegiatan sesuai
kewenangan yang dilimpahkan;
G. MOTO PATEN
“ Kepuasan Anda adalah Harapan Kami “
H. KELEMBAGAAN
Kelembagaan Paten di Kecamatan Cilongok antara lain :
1. Pejabat penyelenggara Paten di Kecamatan Cilongok teridiri dari
: Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi dan Kasubag yang
membidangi pelayanan administrasi.
2. Para Pelaksana Teknis lainya antara lain : Petugas Informasi,
Penerima Berkas Perizinan dan Non Perizinan, Petugas Operator
dan Petuagas lain sesuai kebutuhan.
TEAM KELEMBAGAAN PATEN KEC. CILONGOK
A.
B. JENIS-JENIS PELAYANAN PATEN
Jenis – jenis Pelayanan Paten di Kantor Kecamatan Cilongok
Kabupaten Banyumas :
a. PELAYANAN NON PERIZINAN TERDIRI DARI ;
1. Rekam data KTP elektronik (KTP el )
2. Kartu Keluarga ( KK )
3. Penerbitan Surat Pindah Datang
4. Penerbitan Surat Pindah Keluar
5. Pengantar Akte Kelahiran
6. Legalisasi Umum
7. Rekomendasi
8. Keterangan Surat Pengantar Lainya.
b. PELAYANAN PERIZINAN TERDIRI DARI :
1. Izin Mendirikan Bangunan ( IMB )
2. Izin Usaha Perdagangan ( IUP )
3. Izin Gangguan / HO (Hinder Ordonantie)
4. Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum ( URHU )
5. Tanda Daftar Perusahaan ( TDP )
6. Izin Usaha Mikro Kecil ( IUMK ).
ALUR / BAGAN PELAYANAN PATEN DI KECAMATAN CILONGOK
VERIFIKASI
PEMBAHASAN
BERKAS
PEMOHON
PETUGAS
- PELAYANAN UMUM
- PELAYANAN
PERIJINAN
PROSES
ADMINISTRASI
PENANDA
TANGANAN
SESUAI TUPOKSI
PENYERAHAN
PENANDA
TANGANAN
PEMERIKSAAN
BERKAS
PEMOHON
PEMOHON
PENGAMBILAN
BERKAS
TIDAK
LENGKAP
REGRISTRASI
BERKAS
LENGKAP
a. Permohonan Baru
1. Foto copy KTP bagi pemohon perorangan atau foto copy Akta
pendirian perusahaan bagi pemohon Badan Hukum
2. Rencana Tapak dan Studi Kelayakan
3. Formulir permohonan
4. Foto copy Sertifikat / Letter C
5. Surat Izin Penggunaan Tanah (izin Lokasi) dari pemilik tanah
6. Foto copy Izin Membangun Bangunan (IMB) bila diperlukan
7. Izin Gangguan / HO, bila diperlukan,
b. Balik Nama
1. Foto copy KTP bagi pemohon perorangan atau foto copy Akta
Pendirian Perusahaaan bagi pemohon Badan Hukum
2. Foto copy Surat Kematian Pemegang Izin dan Surat Pernyataan
Tidak Keberatan dari Para Ahli Waris bahwa perusahaan
dibaliknamakan kepada pemohon dilegalisasi oleh Pejabat yang
Berwenang.
3. Izin Usaha Yang akan dibaliknamakan
c. Daftar Ulang
1. Proposal Kegiatan dari pemohon dan foto copy KTP pemohon
2. Keterangan/Izin penggunaan tempat kegiatan
3. Rekomendasi Keramaian dari Polri/Polsek bagi kegiatan yang
bersifat mengumpulkan banyak massa dan dilaksnakan diruang
terbuka
d. Permohonan Pertunjukkan Hiburan Umum yang Bersifat
Insidental
1. Foto copy KTP bagi pemohon perorangan atau foro copy Akta
Pendirian Perusahaan bagi pemohon Badan Hukum
2. Foto copy Izin yang bersangkutan
3. Daftar ulang diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan
sebelum tanggal jatuh tempo berakhir
A. Dasar Hukum:
1.Perda Kab.Banyumas No.7 Tahun 2011 tentang Izin Mendirikan
Bangunan
2.Perbup Kab.Banyumas No.9 Tahun 2010 tentang Pelimpahan
Kewenangan Perizinan kepada Camat di Kabupaten Banyumas
B. Persyaratan Administrasi :
1. Mengisi Formulir Permohonan Tertulis kepada Camat
2. Foto copy KTP
3. Foto copy Sertifikat/ Letter C
4. Surat Pernyataan Tidak Keberatan dari Pemilik Tanah
5. Gambar Situasi dan Gambar Penempatan Bangunan
6. Surat Persetujuan warga yang persilnya berbatasan langsung.
7. Gambar Rencana Bangunan dengan Skala 1 : 100
8. Dokumen SPKPPLH dari Kantor BLH Kab. Banyumas
C. Klasifikasi yang dilayani :
1. Rumah tinggal yang dibangun perorangan dg batasan paling banyak
2 (dua) bangunan/unit.
2. Sekolahan kecuali perguruan tinggi
3. Tempat Peribadatan.
4. Bangunan Kantor Pemerintah Desa
5. Bangunan Non Usaha Lainnya.
A. Dasar Hukum :
1. Perda Kab. Banyumas No 6 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha
Perdagangan.
2. Perda Kab. Banyumas No 17 Tahun 2005 tentang perubahan perda Kab.
Banyumas No 6 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan.
B. Persyaratan Administrasi :
I. Permohonan Baru
1. Formulir permohonan yang telah diisi lengkap dan benar :
2. Foto copy Akta Pendirian perusahaan dan foto copy Surat Keputusan
pengesahan Badan Hukum dari pejabat yang berwenang untuk Perusahaan
Perseroan ;
3. Foto copy Akta Pendirian Koperasi yang telah mendapatkan pengesahan dari
instansi yang berwenang untuk perusahaan yang berbentuk Koperasi ;
4. Foto copy Akta Pendirian perusahaan yang telah didaftarkan pada Pengadilan
Negeri untuk perusahaan persekutuan ;
5. Foto copy KTP penanggungjawab perusahaan/koperasi ;
6. Foto copy Izin Gangguan / AMDAL bagi kegiatan usaha perdagangan yang
dipersyaratkan ;
7. Neraca awal perusahaan ;
8. Pas foto penanggungjawab ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar.
II. Pemindahantangan Izin
1. Formulir Permohonan yang telah diisi lengkap dan benar
2. Izin Usaha Perdagangan yang bersangkutan ;
3. Pas foto penanggungjawab ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar ;
4. Foto copy surat perjanjian pengalihan hak atau surat Pernyataan Tidak Keberatan
dari para ahli waris yang melampirkan foto copy Surat Kematian pemegang izin.
A. Dasar Hukum : Perda Kab. Banyumas No 4 Tahun 2005 tentang Tanda Daftar
Perusahaan (TDP)
B. Persyaratan Administrasi :
1. Formulir permohonan yang telah diisi lengkap dan benar ;
2. Foto copy Akta Pendirian Perseroan dan ;
3. Foto copy Perubahan Pendirian Perseroan (apabila ada perubahan) yang
disahkan oleh pejabat yang berwenang ;
4. Foto copy atau paspor Penanggungjawab Perusahaan (apabila warga Negara
Asing)
5. Foto copy Izin Usaha ;
6. Foto copy NPWP Perusahaan.
C. Retribusi :
Tabel Tarif Retribusi Tanda Daftar Perusahaan
Dipetik dari Perda Kab. Banyumas No 4 Tahun 2005
Tentang Tanda Daftar Perusahaan
BENTUK BADAN
HUKUM
TARIF BENTUK BADAN
HUKUM
TARIF
Perseroan
terbatas
Rp. 500.000,- Perseorangan Rp. 100.000,-
CV Rp. 250.000,- Koperasi Rp. 100.000,-
Firma Rp. 250.000,- Badan Usaha
Lainnya
Rp. 250.000,-
Perusahaan Asing Rp.
1.000.000,-
Contoh :
Permohonan TDP (Tanda Daftar Perusahaan) dengan spesifikasi usaha dari
usaha dagang pupuk dengan bentuk Bada ukum Perseroan, maka dikenakan Retribusi
sebesar Rp. 100.000,-.
Retribusi Perubahan TDP sebesar 50% dari tarif penerbitan baru
.
D. Masa Berlaku :
5 tahun wajib daftar ulang.
E. Waktu :
Waktu standar pelayanan minimal 3 (tiga) hari kerja bila semua persyaratan
dipenuhi dan benar.
a. Dasar Hukum:
1. Perda Kab.Banyumas No.9 Tahun 2001 tentang
Retribusi Izin Gangguan
2. Keputusan Bupati Banyumas No.112 Tahun
2001 tentang Petunjuk Pelaksana Perda
Kabupaten Banyumas No.9 Tahun 2001 tentang
Retribusi Izin Gangguan.
b. Permohonan Baru
1. Foto copy KTP bagi pemohon perorangan atau
Akta Pendirian Perusahaan atau Foto copy
Anggaran Dasar yang telah disahkan bagian
Koperasi.
2. Izin Lokasi
3. Foto copy Sertifikat atau surat-surat tanah tempat
usaha terletak.
4. Persetujuan tertulis dari tetangga
c. Permohonan Daftar Ulang
1. Foto copy KTP bagi pemohon perorangan atau
akta pendirian Perusahaan apabila pemohon
Badan Hukum atau Foto copy Anggaran Dasar
yang telah disyahkan bagi koperasi.
2. Foto copy izin gangguan atau Kartu Izin Gangguan
d. Permohonan Pemindahtanganan/ Balik Nama Izin.
1. Foto copy KTP bagi pemohon perorangan atau
Akta Pendirian Perusahaan apabila Pemohon
Badan Hukum atau foto copy Anggaran Dasar yang
telah disyahkan bagian koperasi.
2. Izin gangguan yang bersangkutan.
3. Foto copy Sertifikat atau Surat-surat tanah tempat
usaha terletak.
4. Surat Pernyataan tidak keberatan dari Ahli Waris.
Klasifikasi yang dilayani dengan izin gangguan rendah,
yaitu untuk jenis usaha dengan luas tempat usaha
dibawah 50 m2.
IZIN TEMPAT USAHA/IZIN GANGGUAN ( H O )
IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)PERSETUJUAN PRINSIP DAN IZIN USAHA REKREASI HIBURAN
IZIN MEMBANGUN BANGUNAN ( IMB )
TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

More Related Content

What's hot

kualifikasi cv. rekanirwasita
kualifikasi cv. rekanirwasita  kualifikasi cv. rekanirwasita
kualifikasi cv. rekanirwasita ficky arka dewa
 
Jawaban 3.c.b laporan monev dumas
Jawaban 3.c.b laporan monev dumasJawaban 3.c.b laporan monev dumas
Jawaban 3.c.b laporan monev dumasImam Pirdaus
 
Pengadilan Tata Usaha Negara: Pelaksanaan Putusan yang Telah Memperoleh Kekua...
Pengadilan Tata Usaha Negara: Pelaksanaan Putusan yang Telah Memperoleh Kekua...Pengadilan Tata Usaha Negara: Pelaksanaan Putusan yang Telah Memperoleh Kekua...
Pengadilan Tata Usaha Negara: Pelaksanaan Putusan yang Telah Memperoleh Kekua...AndamAnnisa
 
SK Tenaga Honor dan Kontrak MS Jantho 2013
SK Tenaga Honor dan Kontrak MS Jantho 2013SK Tenaga Honor dan Kontrak MS Jantho 2013
SK Tenaga Honor dan Kontrak MS Jantho 2013moliiceman
 
Garis besar raperki slip b imtek ppid kominfo 2021
Garis besar raperki slip  b imtek ppid kominfo 2021Garis besar raperki slip  b imtek ppid kominfo 2021
Garis besar raperki slip b imtek ppid kominfo 2021mrisnain
 
Jawaban 3.a.a.1 peraturan dumas
Jawaban 3.a.a.1 peraturan dumasJawaban 3.a.a.1 peraturan dumas
Jawaban 3.a.a.1 peraturan dumasImam Pirdaus
 
Jawaban 5.b.b laporan benturan kepentingan 1
Jawaban 5.b.b laporan benturan kepentingan 1Jawaban 5.b.b laporan benturan kepentingan 1
Jawaban 5.b.b laporan benturan kepentingan 1Imam Pirdaus
 
2013 pengumuman cpns_kendal
2013 pengumuman cpns_kendal2013 pengumuman cpns_kendal
2013 pengumuman cpns_kendalSuryatno Sadar
 
Jawaban 2.a.1 laporan sosialisasi
Jawaban 2.a.1 laporan sosialisasiJawaban 2.a.1 laporan sosialisasi
Jawaban 2.a.1 laporan sosialisasiImam Pirdaus
 
Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)
Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)
Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)Maulana Sakti
 
Pengumuman pelaksanaan skb cpns kabupaten kupang 2021
Pengumuman pelaksanaan skb cpns kabupaten kupang 2021Pengumuman pelaksanaan skb cpns kabupaten kupang 2021
Pengumuman pelaksanaan skb cpns kabupaten kupang 2021adhysoon
 
Jawaban 4.a.1 laporan rakernis wbs
Jawaban 4.a.1 laporan rakernis wbsJawaban 4.a.1 laporan rakernis wbs
Jawaban 4.a.1 laporan rakernis wbsImam Pirdaus
 
Jawaban 2.d.c sosialisasi spip
Jawaban 2.d.c sosialisasi spipJawaban 2.d.c sosialisasi spip
Jawaban 2.d.c sosialisasi spipImam Pirdaus
 

What's hot (18)

kualifikasi cv. rekanirwasita
kualifikasi cv. rekanirwasita  kualifikasi cv. rekanirwasita
kualifikasi cv. rekanirwasita
 
Jawaban 3.c.b laporan monev dumas
Jawaban 3.c.b laporan monev dumasJawaban 3.c.b laporan monev dumas
Jawaban 3.c.b laporan monev dumas
 
Hukum yayasan
Hukum yayasanHukum yayasan
Hukum yayasan
 
Kwu
KwuKwu
Kwu
 
Pengadilan Tata Usaha Negara: Pelaksanaan Putusan yang Telah Memperoleh Kekua...
Pengadilan Tata Usaha Negara: Pelaksanaan Putusan yang Telah Memperoleh Kekua...Pengadilan Tata Usaha Negara: Pelaksanaan Putusan yang Telah Memperoleh Kekua...
Pengadilan Tata Usaha Negara: Pelaksanaan Putusan yang Telah Memperoleh Kekua...
 
SK Tenaga Honor dan Kontrak MS Jantho 2013
SK Tenaga Honor dan Kontrak MS Jantho 2013SK Tenaga Honor dan Kontrak MS Jantho 2013
SK Tenaga Honor dan Kontrak MS Jantho 2013
 
Garis besar raperki slip b imtek ppid kominfo 2021
Garis besar raperki slip  b imtek ppid kominfo 2021Garis besar raperki slip  b imtek ppid kominfo 2021
Garis besar raperki slip b imtek ppid kominfo 2021
 
Jawaban 3.a.a.1 peraturan dumas
Jawaban 3.a.a.1 peraturan dumasJawaban 3.a.a.1 peraturan dumas
Jawaban 3.a.a.1 peraturan dumas
 
Jawaban 5.b.b laporan benturan kepentingan 1
Jawaban 5.b.b laporan benturan kepentingan 1Jawaban 5.b.b laporan benturan kepentingan 1
Jawaban 5.b.b laporan benturan kepentingan 1
 
2013 pengumuman cpns_kendal
2013 pengumuman cpns_kendal2013 pengumuman cpns_kendal
2013 pengumuman cpns_kendal
 
Jawaban 2.a.1 laporan sosialisasi
Jawaban 2.a.1 laporan sosialisasiJawaban 2.a.1 laporan sosialisasi
Jawaban 2.a.1 laporan sosialisasi
 
Laporan sementara riset
Laporan sementara risetLaporan sementara riset
Laporan sementara riset
 
Cpns babel 2013
Cpns babel 2013Cpns babel 2013
Cpns babel 2013
 
Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)
Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)
Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)
 
Pengumuman pelaksanaan skb cpns kabupaten kupang 2021
Pengumuman pelaksanaan skb cpns kabupaten kupang 2021Pengumuman pelaksanaan skb cpns kabupaten kupang 2021
Pengumuman pelaksanaan skb cpns kabupaten kupang 2021
 
Jawaban 4.a.1 laporan rakernis wbs
Jawaban 4.a.1 laporan rakernis wbsJawaban 4.a.1 laporan rakernis wbs
Jawaban 4.a.1 laporan rakernis wbs
 
Jawaban 2.d.c sosialisasi spip
Jawaban 2.d.c sosialisasi spipJawaban 2.d.c sosialisasi spip
Jawaban 2.d.c sosialisasi spip
 
Cpns balangan 2013
Cpns balangan 2013Cpns balangan 2013
Cpns balangan 2013
 

Similar to Brosur perijinan paten 2015

1587523387818_1587523332417_0_materi geogle class room.pptx
1587523387818_1587523332417_0_materi geogle class room.pptx1587523387818_1587523332417_0_materi geogle class room.pptx
1587523387818_1587523332417_0_materi geogle class room.pptxevanyt599
 
Dasar Hukum Ketentuan Umum Perpajakan
Dasar Hukum Ketentuan Umum PerpajakanDasar Hukum Ketentuan Umum Perpajakan
Dasar Hukum Ketentuan Umum PerpajakanFair Nurfachrizi
 
surat kepala dpmptsp pedoman izin lokasi
surat  kepala dpmptsp pedoman izin lokasisurat  kepala dpmptsp pedoman izin lokasi
surat kepala dpmptsp pedoman izin lokasiDenny Muhammad
 
SE_Prosedur_Izin_Perceraian.pdf
SE_Prosedur_Izin_Perceraian.pdfSE_Prosedur_Izin_Perceraian.pdf
SE_Prosedur_Izin_Perceraian.pdfLuddyPatra2
 
Pengurusan Surat Izin Usaha Perusahaan
Pengurusan Surat Izin Usaha Perusahaan Pengurusan Surat Izin Usaha Perusahaan
Pengurusan Surat Izin Usaha Perusahaan PT.MULTI AGATHA SUKSES
 
Pendirian badan usaha dan sertifikasi izin tender
Pendirian badan usaha dan sertifikasi izin tenderPendirian badan usaha dan sertifikasi izin tender
Pendirian badan usaha dan sertifikasi izin tenderSPG Umbrella Girls
 
Cpns 2010-kab-karanganyar
Cpns 2010-kab-karanganyarCpns 2010-kab-karanganyar
Cpns 2010-kab-karanganyarMuhamad Habibi
 
Power point bandung juara
Power point bandung juaraPower point bandung juara
Power point bandung juararitasukamaju
 
Pelayanan PBB P2 di UPTD PENDATAAN DAN PENAGIHAN PBB WIL III
Pelayanan PBB P2 di UPTD PENDATAAN DAN PENAGIHAN PBB WIL IIIPelayanan PBB P2 di UPTD PENDATAAN DAN PENAGIHAN PBB WIL III
Pelayanan PBB P2 di UPTD PENDATAAN DAN PENAGIHAN PBB WIL IIIYudhi Aldriand
 
Pengetahua Tentang BPKB
Pengetahua Tentang BPKBPengetahua Tentang BPKB
Pengetahua Tentang BPKBwulandari1996
 
huhContoh surat lamaran
huhContoh surat lamaranhuhContoh surat lamaran
huhContoh surat lamaranWorld Company
 
Paparan Limbah B3 ( sosialisasi - pakadis).ppt
Paparan Limbah B3 ( sosialisasi - pakadis).pptPaparan Limbah B3 ( sosialisasi - pakadis).ppt
Paparan Limbah B3 ( sosialisasi - pakadis).pptdatak3upppapua2
 
SOP nomor 23-20221026052709.pdf
SOP nomor 23-20221026052709.pdfSOP nomor 23-20221026052709.pdf
SOP nomor 23-20221026052709.pdfLingkarGrafis
 
Syarat pembuatan siup dan tdp
Syarat pembuatan siup dan tdpSyarat pembuatan siup dan tdp
Syarat pembuatan siup dan tdpTendy Wato
 
Standar Pelayanan Tahun 2021_new.docx
Standar Pelayanan Tahun 2021_new.docxStandar Pelayanan Tahun 2021_new.docx
Standar Pelayanan Tahun 2021_new.docxpt satwindu utama
 

Similar to Brosur perijinan paten 2015 (20)

1587523387818_1587523332417_0_materi geogle class room.pptx
1587523387818_1587523332417_0_materi geogle class room.pptx1587523387818_1587523332417_0_materi geogle class room.pptx
1587523387818_1587523332417_0_materi geogle class room.pptx
 
Dasar Hukum Ketentuan Umum Perpajakan
Dasar Hukum Ketentuan Umum PerpajakanDasar Hukum Ketentuan Umum Perpajakan
Dasar Hukum Ketentuan Umum Perpajakan
 
Tugas KWU
Tugas KWUTugas KWU
Tugas KWU
 
surat kepala dpmptsp pedoman izin lokasi
surat  kepala dpmptsp pedoman izin lokasisurat  kepala dpmptsp pedoman izin lokasi
surat kepala dpmptsp pedoman izin lokasi
 
SE_Prosedur_Izin_Perceraian.pdf
SE_Prosedur_Izin_Perceraian.pdfSE_Prosedur_Izin_Perceraian.pdf
SE_Prosedur_Izin_Perceraian.pdf
 
BAPERTARUM PNS R03
BAPERTARUM PNS R03BAPERTARUM PNS R03
BAPERTARUM PNS R03
 
Pengurusan Surat Izin Usaha Perusahaan
Pengurusan Surat Izin Usaha Perusahaan Pengurusan Surat Izin Usaha Perusahaan
Pengurusan Surat Izin Usaha Perusahaan
 
IMB CW.pdf
IMB CW.pdfIMB CW.pdf
IMB CW.pdf
 
Pendirian badan usaha dan sertifikasi izin tender
Pendirian badan usaha dan sertifikasi izin tenderPendirian badan usaha dan sertifikasi izin tender
Pendirian badan usaha dan sertifikasi izin tender
 
Modul 1 kewirausahaan
Modul 1 kewirausahaanModul 1 kewirausahaan
Modul 1 kewirausahaan
 
Cpns 2010-kab-karanganyar
Cpns 2010-kab-karanganyarCpns 2010-kab-karanganyar
Cpns 2010-kab-karanganyar
 
Power point bandung juara
Power point bandung juaraPower point bandung juara
Power point bandung juara
 
Pelayanan PBB P2 di UPTD PENDATAAN DAN PENAGIHAN PBB WIL III
Pelayanan PBB P2 di UPTD PENDATAAN DAN PENAGIHAN PBB WIL IIIPelayanan PBB P2 di UPTD PENDATAAN DAN PENAGIHAN PBB WIL III
Pelayanan PBB P2 di UPTD PENDATAAN DAN PENAGIHAN PBB WIL III
 
Pengetahua Tentang BPKB
Pengetahua Tentang BPKBPengetahua Tentang BPKB
Pengetahua Tentang BPKB
 
huhContoh surat lamaran
huhContoh surat lamaranhuhContoh surat lamaran
huhContoh surat lamaran
 
Paparan Limbah B3 ( sosialisasi - pakadis).ppt
Paparan Limbah B3 ( sosialisasi - pakadis).pptPaparan Limbah B3 ( sosialisasi - pakadis).ppt
Paparan Limbah B3 ( sosialisasi - pakadis).ppt
 
SOP nomor 23-20221026052709.pdf
SOP nomor 23-20221026052709.pdfSOP nomor 23-20221026052709.pdf
SOP nomor 23-20221026052709.pdf
 
Syarat pembuatan siup dan tdp
Syarat pembuatan siup dan tdpSyarat pembuatan siup dan tdp
Syarat pembuatan siup dan tdp
 
DOK ISIAN KUALIFIKASI.pdf
DOK ISIAN KUALIFIKASI.pdfDOK ISIAN KUALIFIKASI.pdf
DOK ISIAN KUALIFIKASI.pdf
 
Standar Pelayanan Tahun 2021_new.docx
Standar Pelayanan Tahun 2021_new.docxStandar Pelayanan Tahun 2021_new.docx
Standar Pelayanan Tahun 2021_new.docx
 

Recently uploaded

emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxMembangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxBudyHermawan3
 

Recently uploaded (8)

emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxMembangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
 

Brosur perijinan paten 2015

  • 1. P A T E N PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN C I L O N G O K KEPUASAN ANDA ADALAH HARAPAN KAMI Jalan Raya Pernasidi No. 7 Cilongok 53162 (0281) 656288 PELAKSANAAN PATEN KECAMATAN CILONGOK C. DASAR HUKUM 1. Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan; 2. Keputusan Bupati Banyumas nomor : 138/1076/2014 tentang Penetapan Kecamatan sebagai penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Banyumas. D. PENGERTIAN Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan ( PATEN ) adalah Penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Cilongok khususnya yang proses pengelolaanya mulai dari permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat / satu pintu pelayanan. E. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud : Mewujudkan Kecamatan Cilongok sebagai pusat pelayanan masyarakat’ Tujuan : Meningkatkan kualitas pelayanan dan pendekatan pelayanan pada masyarakat. F. VISI DAN MISI V I S I : Terwujudnya aparatur pemerintah yang profesional dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. M I S I : 1. Kerja dan moral dalam rangka peningkatan kemampuan menyelenggarakan sistem pelayanan yang dapat terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, dengan didukung oleh sistem kelembagaan menajemen yang efisiensi dan transparan; 2. Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan antar dinas/instansidan desa; 3. Melaksanakan kebijakan pemerintah dengan menyusun program dan kegiatan sesuai kewenangan yang dilimpahkan; G. MOTO PATEN “ Kepuasan Anda adalah Harapan Kami “ H. KELEMBAGAAN Kelembagaan Paten di Kecamatan Cilongok antara lain : 1. Pejabat penyelenggara Paten di Kecamatan Cilongok teridiri dari : Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi dan Kasubag yang membidangi pelayanan administrasi. 2. Para Pelaksana Teknis lainya antara lain : Petugas Informasi, Penerima Berkas Perizinan dan Non Perizinan, Petugas Operator dan Petuagas lain sesuai kebutuhan. TEAM KELEMBAGAAN PATEN KEC. CILONGOK A. B. JENIS-JENIS PELAYANAN PATEN Jenis – jenis Pelayanan Paten di Kantor Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas : a. PELAYANAN NON PERIZINAN TERDIRI DARI ; 1. Rekam data KTP elektronik (KTP el ) 2. Kartu Keluarga ( KK ) 3. Penerbitan Surat Pindah Datang 4. Penerbitan Surat Pindah Keluar 5. Pengantar Akte Kelahiran 6. Legalisasi Umum 7. Rekomendasi 8. Keterangan Surat Pengantar Lainya. b. PELAYANAN PERIZINAN TERDIRI DARI : 1. Izin Mendirikan Bangunan ( IMB ) 2. Izin Usaha Perdagangan ( IUP ) 3. Izin Gangguan / HO (Hinder Ordonantie) 4. Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum ( URHU ) 5. Tanda Daftar Perusahaan ( TDP ) 6. Izin Usaha Mikro Kecil ( IUMK ). ALUR / BAGAN PELAYANAN PATEN DI KECAMATAN CILONGOK VERIFIKASI PEMBAHASAN BERKAS PEMOHON PETUGAS - PELAYANAN UMUM - PELAYANAN PERIJINAN PROSES ADMINISTRASI PENANDA TANGANAN SESUAI TUPOKSI PENYERAHAN PENANDA TANGANAN PEMERIKSAAN BERKAS PEMOHON PEMOHON PENGAMBILAN BERKAS TIDAK LENGKAP REGRISTRASI BERKAS LENGKAP
  • 2. a. Permohonan Baru 1. Foto copy KTP bagi pemohon perorangan atau foto copy Akta pendirian perusahaan bagi pemohon Badan Hukum 2. Rencana Tapak dan Studi Kelayakan 3. Formulir permohonan 4. Foto copy Sertifikat / Letter C 5. Surat Izin Penggunaan Tanah (izin Lokasi) dari pemilik tanah 6. Foto copy Izin Membangun Bangunan (IMB) bila diperlukan 7. Izin Gangguan / HO, bila diperlukan, b. Balik Nama 1. Foto copy KTP bagi pemohon perorangan atau foto copy Akta Pendirian Perusahaaan bagi pemohon Badan Hukum 2. Foto copy Surat Kematian Pemegang Izin dan Surat Pernyataan Tidak Keberatan dari Para Ahli Waris bahwa perusahaan dibaliknamakan kepada pemohon dilegalisasi oleh Pejabat yang Berwenang. 3. Izin Usaha Yang akan dibaliknamakan c. Daftar Ulang 1. Proposal Kegiatan dari pemohon dan foto copy KTP pemohon 2. Keterangan/Izin penggunaan tempat kegiatan 3. Rekomendasi Keramaian dari Polri/Polsek bagi kegiatan yang bersifat mengumpulkan banyak massa dan dilaksnakan diruang terbuka d. Permohonan Pertunjukkan Hiburan Umum yang Bersifat Insidental 1. Foto copy KTP bagi pemohon perorangan atau foro copy Akta Pendirian Perusahaan bagi pemohon Badan Hukum 2. Foto copy Izin yang bersangkutan 3. Daftar ulang diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan sebelum tanggal jatuh tempo berakhir A. Dasar Hukum: 1.Perda Kab.Banyumas No.7 Tahun 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan 2.Perbup Kab.Banyumas No.9 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan kepada Camat di Kabupaten Banyumas B. Persyaratan Administrasi : 1. Mengisi Formulir Permohonan Tertulis kepada Camat 2. Foto copy KTP 3. Foto copy Sertifikat/ Letter C 4. Surat Pernyataan Tidak Keberatan dari Pemilik Tanah 5. Gambar Situasi dan Gambar Penempatan Bangunan 6. Surat Persetujuan warga yang persilnya berbatasan langsung. 7. Gambar Rencana Bangunan dengan Skala 1 : 100 8. Dokumen SPKPPLH dari Kantor BLH Kab. Banyumas C. Klasifikasi yang dilayani : 1. Rumah tinggal yang dibangun perorangan dg batasan paling banyak 2 (dua) bangunan/unit. 2. Sekolahan kecuali perguruan tinggi 3. Tempat Peribadatan. 4. Bangunan Kantor Pemerintah Desa 5. Bangunan Non Usaha Lainnya. A. Dasar Hukum : 1. Perda Kab. Banyumas No 6 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan. 2. Perda Kab. Banyumas No 17 Tahun 2005 tentang perubahan perda Kab. Banyumas No 6 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan. B. Persyaratan Administrasi : I. Permohonan Baru 1. Formulir permohonan yang telah diisi lengkap dan benar : 2. Foto copy Akta Pendirian perusahaan dan foto copy Surat Keputusan pengesahan Badan Hukum dari pejabat yang berwenang untuk Perusahaan Perseroan ; 3. Foto copy Akta Pendirian Koperasi yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang untuk perusahaan yang berbentuk Koperasi ; 4. Foto copy Akta Pendirian perusahaan yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri untuk perusahaan persekutuan ; 5. Foto copy KTP penanggungjawab perusahaan/koperasi ; 6. Foto copy Izin Gangguan / AMDAL bagi kegiatan usaha perdagangan yang dipersyaratkan ; 7. Neraca awal perusahaan ; 8. Pas foto penanggungjawab ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar. II. Pemindahantangan Izin 1. Formulir Permohonan yang telah diisi lengkap dan benar 2. Izin Usaha Perdagangan yang bersangkutan ; 3. Pas foto penanggungjawab ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar ; 4. Foto copy surat perjanjian pengalihan hak atau surat Pernyataan Tidak Keberatan dari para ahli waris yang melampirkan foto copy Surat Kematian pemegang izin. A. Dasar Hukum : Perda Kab. Banyumas No 4 Tahun 2005 tentang Tanda Daftar Perusahaan (TDP) B. Persyaratan Administrasi : 1. Formulir permohonan yang telah diisi lengkap dan benar ; 2. Foto copy Akta Pendirian Perseroan dan ; 3. Foto copy Perubahan Pendirian Perseroan (apabila ada perubahan) yang disahkan oleh pejabat yang berwenang ; 4. Foto copy atau paspor Penanggungjawab Perusahaan (apabila warga Negara Asing) 5. Foto copy Izin Usaha ; 6. Foto copy NPWP Perusahaan. C. Retribusi : Tabel Tarif Retribusi Tanda Daftar Perusahaan Dipetik dari Perda Kab. Banyumas No 4 Tahun 2005 Tentang Tanda Daftar Perusahaan BENTUK BADAN HUKUM TARIF BENTUK BADAN HUKUM TARIF Perseroan terbatas Rp. 500.000,- Perseorangan Rp. 100.000,- CV Rp. 250.000,- Koperasi Rp. 100.000,- Firma Rp. 250.000,- Badan Usaha Lainnya Rp. 250.000,- Perusahaan Asing Rp. 1.000.000,- Contoh : Permohonan TDP (Tanda Daftar Perusahaan) dengan spesifikasi usaha dari usaha dagang pupuk dengan bentuk Bada ukum Perseroan, maka dikenakan Retribusi sebesar Rp. 100.000,-. Retribusi Perubahan TDP sebesar 50% dari tarif penerbitan baru . D. Masa Berlaku : 5 tahun wajib daftar ulang. E. Waktu : Waktu standar pelayanan minimal 3 (tiga) hari kerja bila semua persyaratan dipenuhi dan benar. a. Dasar Hukum: 1. Perda Kab.Banyumas No.9 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Gangguan 2. Keputusan Bupati Banyumas No.112 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksana Perda Kabupaten Banyumas No.9 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Gangguan. b. Permohonan Baru 1. Foto copy KTP bagi pemohon perorangan atau Akta Pendirian Perusahaan atau Foto copy Anggaran Dasar yang telah disahkan bagian Koperasi. 2. Izin Lokasi 3. Foto copy Sertifikat atau surat-surat tanah tempat usaha terletak. 4. Persetujuan tertulis dari tetangga c. Permohonan Daftar Ulang 1. Foto copy KTP bagi pemohon perorangan atau akta pendirian Perusahaan apabila pemohon Badan Hukum atau Foto copy Anggaran Dasar yang telah disyahkan bagi koperasi. 2. Foto copy izin gangguan atau Kartu Izin Gangguan d. Permohonan Pemindahtanganan/ Balik Nama Izin. 1. Foto copy KTP bagi pemohon perorangan atau Akta Pendirian Perusahaan apabila Pemohon Badan Hukum atau foto copy Anggaran Dasar yang telah disyahkan bagian koperasi. 2. Izin gangguan yang bersangkutan. 3. Foto copy Sertifikat atau Surat-surat tanah tempat usaha terletak. 4. Surat Pernyataan tidak keberatan dari Ahli Waris. Klasifikasi yang dilayani dengan izin gangguan rendah, yaitu untuk jenis usaha dengan luas tempat usaha dibawah 50 m2. IZIN TEMPAT USAHA/IZIN GANGGUAN ( H O ) IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)PERSETUJUAN PRINSIP DAN IZIN USAHA REKREASI HIBURAN IZIN MEMBANGUN BANGUNAN ( IMB ) TANDA DAFTAR PERUSAHAAN