PENGADAAN]Judul singkat yang dioptimalkan untuk dokumen tersebut adalah:[PENGADAAN BARANG JASA

LKPP
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Tingkat
Dasar/
Pertama
2010
1
4
5
10
9
6
7
8
2
3
Modul Pelatihan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah
Pengadaan Barang/Jasa
dengan Pendayagunaan
Produksi Dalam Negeri & Usaha
Kecil dan Dana Pinjaman/Hibah
Luar Negeri
Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa dengan Swakelola
Penggunaan E-Procurement
Pelaksanaan Pengadaan Jasa
Konsultasi
Pekerjaan Konstruksi
Pelaksanaan Pengadaan Jasa
Lainnya
Pengantar Pengadaan
Barang/Jasa di Indonesia
Barang
Persiapan Pengadaan
Bagian II
Persiapan Pengadaan
Bagian I

PENGANTAR PENGADAAN BARANG/JASA DI INDONESIA
MODUL
1
LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
LKPP
Pelatihan Pengadaan
Barang /Jasa Pemerintah
Tingkat Dasar/Pertama
MODUL
PENGANTAR
PENGADAAN
BARANG/JASA
DI INDONESIA
2010
1

Daftar Isi 2
Daftar Gambar 3
Daftar Tabel 3
Tujuan Umum 4
Tujuan Khusus 4
A. Pendahuluan 5
A. Garis Besar Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 5
A.2 Prinsip Pengadaan Barang/Jasa
A.3 Ruang Lingkup Berlakunya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 200 3
B. Peraturan Pengadaan Barang/Jasa, Kebijakan dan Aturan Khusus 5
B. Peraturan dan Kebijakan 5
B.. Dasar Hukum Utama 5
B..2 Dasar Hukum Terkait 5
B..3 Kebijakan Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 6
B.2 Konsep Ramah Lingkungan 7
B.3 Pengecualian Pengadaan Barang/Jasa 8
C. Para Pihak Terkait Pengadaan Barang/Jasa 9
C. Organisasi Pengadaan 9
C.. Organisasi Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Barang/Jasa 9
C..2 Organisasi pengadaan melalui swakelola 20
C.2 Para Pihak Dalam Pengadaan Barang/Jasa 2
D. Pengelolaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa 22
D. Sistem Pengelolaan/Penataan Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa 22
D.. Dokumentasi Pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, Jasa lainnya, dan Jasa
Konsultansi 22
D..2 Dokumentasi Pekerjaan Swakelola 23
D..3 Media dan Lokasi Penyimpanan Dokumen 23
D.2 Program Pengelolaan/Penataan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa 24
D.2. Proses Penyimpanan Dokumen 24
D.2.2 Kegiatan Terkait Pengelolaan Dokumen 27
E. Etika Pengadaan dan Good Governance 28
E. Etika Pengadaan 28
E.2 Good Governance 30
E.3 Contoh-contoh Penyimpangan Dalam Pengadaan Barang/Jasa 32
F. Pengendalian Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa 37
F. Pengendalian dan Pengawasan 37
F.2 Sanksi 38
G. Latihan Kelompok dan Tes 40
DAFTAR ISI
2 LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

DAFTAR gAmbAR
Gambar Garis Besar Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 5
Gambar 2 Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Swakelola 7
Gambar 3 Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia Barang/Jasa 7
Gambar 4 Tujuh Prinsip Pengadaan Barang/Jasa
Gambar 5 Struktur Organisasi Pengadaan Melalui Penyedia Barang/Jasa 9
Gambar 6 Perangkat ULP 20
Gambar 7 Penyimpangan Perencanaan Pengadaan 33
Gambar 8 Penyimpangan Pembentukan Panitia 33
Gambar 9 Penyimpangan Prakualiikasi Perusahaan 33
Gambar 0 Penyimpangan Penyusunan Dokumen Pemilihan 33
Gambar Penyimpangan Pengumuman Lelang 34
Gambar 2 Penyimpangan Pengambilan Dokumen Pemilihan 34
Gambar 3 Penyimpangan Penyusunan HPS 34
Gambar 4 Penyimpangan Rapat Penjelasan (Aanwijzing) 34
Gambar 5 Penyimpangan Penyerahan dan Pembukaan Penawaran 35
Gambar 6 Penyimpangan Evaluasi Penawaran 35
Gambar 7 Penyimpangan Pengumuman Calon Pemenang 35
Gambar 8 Penyimpangan Sanggahan Peserta Lelang 35
Gambar 9 Penyimpangan Penunjukan Pemenang Lelang 36
Gambar 20 Penyimpangan Penanda-tanganan Kontrak 36
Gambar 2 Penyimpangan Penyerahan Barang 36
Tabel Ruang Lingkup Berlakunya Perpres 54/200 4
Tabel 2 Dokumen Pengadaan Melalui Penyedia Barang/Jasa 22
Tabel 3 Dokumentasi Pekerjaan Swakelola 23
Tabel 4 Perbuatan/Tindakan Penyedia Yang Dapat Dikenakan Sanksi Beserta
Jenis-jenis Sanksinya 39
Tabel 5 Perbuatan/Tindakan ULP/Penjabat Pengadaan Yang Dapat Dikenakan Sanksi
Beserta Jenis-jenis Sanksinya 39
Tabel 6 Perbuatan/Tindakan PPK Yang Dapat Dikenakan Sanksi Beserta Jenis-jenis
Sanksinya 39
DAFTAR TAbel
3

4
MODUL
1
Setelah modul selesai diajarkan, diharapkan peserta mampu memahami kebijakan
peraturan perundangan, aturan khusus terkait dan prinsip - prinsip pengadaan barang
/jasa di Indonesia
Setelah modul ini selesai diajarkan diharapkan peserta mampu :
. Memahami prinsip pengadaan barang/jasa
2. Memahami kebijakan, peraturan perundangan terkait pengadaanbarang/jasa
3. Memahami para pihak terkait pengadaan barang/jasa termasuk tugas ULP dalam
pengelolaan dan koordinasi pengadaan barang/jasa
4. Melaksanakan etika pengadaan pada pengadaan barang/jasa
5. Memahami prinsip pengendalian pengawasan pengadaan barang/ jasa
6. Memahami penyimpangan yang biasa terjadi dalam pengadaan barang/ jasa
TUJUAN UmUm
TUJUAN KHUSUS

5
MODUL
1
A. PeNDAHUlUAN
P
engadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan
Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/
Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/
Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sam-
paidiselesaikannyaseluruhkegiatanuntukmemperolehBarang/Jasa.Dalam
hal ini proses yang dimaksud diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 200 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Dalam modul-
modul ini selanjutnya akan disebut Perpres 54/200.
Perpres 54/200 secara garis besar dapat digambarkan secara diagram
seperti yang dapat dilihat pada gambar berikut ini
Gambar 1 Garis Besar Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
A.1 Garis Besar Proses
Pengadaan
Barang/ Jasa
Pemerintah
A.2 Prinsip Pengadaan
Barang/Jasa
A.3 Ruang Lingkup
Berlakunya
Peraturan Presiden
Nomor 54 Tahun
200
“Kegiatan pengadaan ba-
rang/jasa dilakukan dengan
cara swakelola dan melalui
Penyedia Barang/Jasa”
A.1 garis besar Proses Pengadaan barang/Jasa Pemerintah
A. Pendahuluan
B. Peraturan Pengadaan
Barang/Jasa, Kebijakan
dan Aturan Khusus
C. Para PihakTerkait
D. Pengelolaan
Dokumen Pengadaan
Barang/Jasa
E. Etika Pengadaan dan
Good Governance
F. Pengendalian
Pengawasan Pengadaan
Barang/Jasa
G. Latihan Kelompok
danTes

6
MODUL
1
Penjelasan gambar tersebut diuraikan di bawah ini, yaitu :
. Untuk menjalankan kepemerintahan, dibutuhkan barang/jasa pemerintah dengan spesifikasi
tertentu. Maka berdasarkan identifikasi kebutuhan akan didapatkan daftar kebutuhan Barang/
Jasa Pemerintah.
2. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka diperlukan kegiatan pengadaan barang/jasa
pemerintah.
3. Pertanyaannya adalah bagaimana cara pengadaan barang/jasa tersebut sehingga pelaksanaan
pengadaannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
4. Untuk mengatur proses pengadaan ini maka Presiden Republik Indonesia mengeluar-
kan Perpres 54/200 yang dibuat didasarkan peraturan-peraturan yang terkait.
5. Secara garis besar, Perpres 54/200 mengatur :
A. Bagaimana kegiatan pengadaan harus dilakukan (BAB VI Perpres 54/200) yaitu Pengguna
Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran menyusun Rencana
Umum Pengadaan Barang/Jasa (BAB IV) dan kegiatan pengadaan barang/jasa dilakukan
dengan cara :
Melalui Swakelola (BAB V), yaitu pengadaan barang/jasa dimana pekerjaanya direnca-
nakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab
anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.
Tata cara pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui swakelola dijelaskan secara rinci pada
Lampiran VI Perpres 54/200 yang secara umum prosesnya bisa dikelompokkan dalam 3 (tiga)
tahapan utama (lihat gambar 2 di bawah ini), yaitu:
. Mengidentiikasi apakah Barang/Jasa yang dibutuhkan memenuhi karakteristik untuk
dapat diadakan melalui swakelola (lihat pasal 26 ayat 2 atau Lampiran VI halaman pada
Perpres 54/200)
2. Menetapkan pelaksana swakelola. Pelaksana swakelola dapat dilakukan oleh :
• K/L/D/I penanggung jawab anggaran
• Instansi lain yang bukan penanggung jawab anggaran
• Kelompok masyarakat
3. Proses pelaksanaan swakelola yang meliputi :
• Perencanaan swakelola
• Pelaksanaan swakelola
• Pengawasan dan evaluasi

7
MODUL
1
Gambar 2 Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Swakelola
Melalui Penyedia Barang/Jasa (BAB VI), yaitu badan usaha atau orang perseorangan yang
memenuhi syarat dan mampu menyediakan barang/jasa yang dibutuhkan.
Tata cara pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia barang/jasa dijelaskan secara rinci
pada Lampiran II Perpres 54/200 untuk pengadaan barang, pada Lampiran III untuk pengadaan
pekerjaan konstruksi, Lampiran IVa dan IVb untuk pengadaan jasa konsultansi dan Lampiran V un-
tuk pengadaan jasa lainnya. Secara umum prosesnya dapat dilihat pada gambar 3 di bawah ini dan
dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Pengelompokan kebutuhan barang/jasa yang akan diadakan kedalam jenis-jenis barang/
jasa sebagai berikut :
a. barang, yaitu setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak mau-
pun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau di-
manfaatkan oleh Pengguna Barang.
Contoh : bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi/peralatan, mahluk hidup.
Gambar 3 Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia Barang/Jasa

8
MODUL
1
b. Pekerjaan Konstruksi, yaitu seluruh pekerjaan yang berhubungan denganpelaksanaankonstruksi
bangunan atau pembuatan wujud isik lainnya.
Contoh : Pekerjaan membangun gedung mencakup pekerjaan arstektural, sipil, mekanikal, elektrikal
dan tata lingkungannya beserta kelengkapannya; konstruksi bangunan kapal, pesawat atau kendaraan
tempur; pekerjaan yang berhubungan dengan persiapan lahan; penggalian dan/atau penataan lahan
(landscaping); perakitan atau instalasi komponen pabrikasi; penghancuran (demolition)dan pembersihan
(removal); reboisasi dan sejenisnya.
c. Jasa Konsultansi, yaitu Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian
tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware).
Contoh : jasa rekayasa (engineering); jasa perencanaan (planning), perancangan (design) dan
pengawasan(supervision)untukPekerjaanKonstruksi;jasaperencanaan(planning),perancangan(design)
dan pengawasan (supervision) untuk pekerjaan selain Pekerjaan Konstruksi, seperti transportasi, pendi-
dikan, kesehatan, kehutanan, perikanan, kelautan, lingkungan hidup, kedirgantaraan, pengembangan
usaha, perdagangan, pengembangan SDM, pariwisata, pos dan telekomunikasi, pertanian, perindustrian,
pertambangan,energi;jasakeahlianprofesi,sepertijasapenasehatan,jasapenilaian,jasapendampingan,
bantuan teknis, konsultan manajemen, konsultan hukum.
d. Jasa Lainnya, yaitu jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan
(skillware) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan
suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi,
pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang.
Contoh : jasa boga (catering service); jasa layanan kebersihan (cleaning service); jasa penyedia tenaga
kerja; jasa asuransi, perbankan dan keuangan; jasa layanan kesehatan, pendidikan, pengembangan
sumber daya manusia, kependudukan; jasa penerangan, iklan/reklame, ilm, pemotretan; jasa per-
cetakan dan penjilidan; jasa pemeliharaan/perbaikan; jasa pembersihan, pengendalian hama (pest
control) dan fumigasi; jasa pengepakan, pengangkutan, pengurusan dan penyampaian barang;
jasa penjahitan/konveksi; jasa impor/ekspor; jasa penulisan dan penerjemahan; jasa penyewaan;
jasa penyelaman; jasa akomodasi; jasa angkutan penumpang; jasa pelaksanaan transaksi instrumen
keuangan; jasa penyelenggaraan acara (event organizer); jasa pengamanan; jasa layanan
internet; jasa pos dan telekomunikasi; jasa pengelolaan aset.
Jenis barang/jasa beserta karakteristiknya akan menentukan sistem pengadaan, metode kualiikasi,
jadwalpengadaan,dokumenpengadaan,HPSdanjaminanlelangyangakandigunakandalamproses
pemilihan penyedia barang/jasa. Karakteristik barang yang dimaksudkan disini adalah berdasarkan :
a. Nilai/harga barang/jasa
b. Apakah untuk kebutuhan darurat atau bukan,
c. Kompleks tidaknya teknologi barang/jasa yang akan diadakan
d. Apakah merupakan kebutuhan rutin atau bukan bagi K/L/D/I yang bersangkutan
e. Apakah barang/jasa yang mempunyai hak paten
f. Apakah barang/jasa hasil industri kreatif, inovatif, dan budaya dalam negeri
g. Lain-lainnya sesuai yang diatur dalam Perpres 54/200.

9
MODUL
1
2. Berdasarkan jenis dan karakteristik barang/jasa yang dibutuhkan, selanjutnya mengidentiikasikan
penyedia barang/jasa yang memenuhi syarat dan mampu untuk menyediakan barang/jasa yang
sesuai dengan spesiikasi yang sudah ditetapkan. Pengelompokan penyedia sesuai Perpres 54/200
adalah sebagai berikut :
a. Berbentuk badan usaha
b. Berbentuk orang perseorangan
c. Usaha mikro
d. Usaha kecil
e. Koperasi kecil
f. Perusahaan asing
g. Tenaga ahli asing
3. Selanjutnya adalah proses memilih penyedia. Untuk memilih salah satu dari beberapa penyedia barang/
jasa yang ada, maka yang harus dilakukan sebelum dilakukan proses pemilihan penyedia, terlebih dahulu
perlu dilakukan langkah persiapan yang meliputi:
a. Menyusun rencana pemilihan penyedia
b. Menetapkan sistem pengadaan yang meliputi :
• Menetapkan metode pemilihan penyedia, yaitu memilih salah satu dari beberapa metode
pemilihan berikut :
Apakah dengan pelelangan untuk memilih penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa
lainnya
Apakah dengan seleksi untuk memilih penyedia jasa konsultansi
Apakah dengan pemilihan langsung
Apakah dengan pengadaan langsung
Apakah dengan penunjukan langsung
Apakah dengan kontes/sayembara
• Menetapkan metode penyampaian dokumen, yaitu memilih salah satu dari metode penyampaian
dokumen berikut :
Satu sampul
Dua sampul
Dua tahap
• Menetapkan metode evaluasi penawaran, yaitu memilih salah satu dari metode evaluasi
penawaran berikut :
Sistem gugur
Sistem nilai
Sistem nilai berdasarkan umur ekonomis
c. Menetapkan sistem kualiikasi, yaitu memilih salah satu dari metode kualiikasi berikut :
Prakualiikasi
Pascakualiikasi
d. Menyusun jadwal pemilihan penyedia
e. Menyusun dokumen pengadaan
f. Menetapkan HPS
g. Menetapkan kebutuhan jaminan penawaran

0
MODUL
1
4. Setelah persiapan pengadaan sudah dilakukan dengan matang, maka langkah selanjutnya
adalah proses pemilihan penyedia sesuai dengan rencana pengadaan yang sudah ditetap-
kan melalui langkah persiapan tersebut. Dari proses pemilihan penyedia ini akan didapatkan
penyedia barang/jasa yang terpilih.
5. Setelah penyedia barang/jasa terpilih, selanjutnya adalah penandatangan kontrak yang dilanjutkan
dengan pelaksanaan kontrak
B. Kegiatan pengadaan tersebut harus mempertimbangkan, memperhatikan, dan berdasarkan hal-hal
sebagai berikut :
Tata Nilai Pengadaan (BAB II Perpres 54/200)
Para Pihak Dalam Pengadaan Barang/Jasa (BAB II Perpres 54/200)
Penggunaan Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri (BAB III Perpres 54/200)
Peran Serta usaha kecil (BAB VIII Perpres 54/200)
Pengadaan Barang/Jasa Melalui Pelelangan/Seleksi Internasional (BAB IX Perpres 54/200)
Pengadaan Barang/Jasa yang Dibiayai dengan Dana Pinjaman/ Hibah Luar Negeri (BAB X Perpres
54/200)
Keikutsertaan Perusahaan Asing Dalam Pengadaan Barang/Jasa (BAB XI Perpres 54/200)
Konsep Ramah Lingkungan (BAB XII Perpres 54/200)
Pengadaan Secara Elektronik (BAB XIII Perpres 54/200)
C. Disamping mengatur seperti pada butir a dan b di atas, hal-hal lain yang diatur
adalah :
Pengadaan Khusus dan Pengecualian (BAB XIV), yaitu mengatur barang/jasa khusus berupa Alat
Utama Sistem Senjata (ALUTSISTA) yang dibutuhkan oleh Tentara Nasional Indonesia dan Alat
Material Khusus (ALMATSUS) yang dibutuhkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Pengendalian, Pengawasan, Pengaduan dan Sangsi (BAB XV).
Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi Pengadaan (BAB XVI)
Ketentuan Lain-lain (BAB XVII) mengatur pengadaan barang/jasa yang dilakukan melalui kerjasama
Pemerintah dengan Swasta dan pengadaan tanah.
Ketentuan Peralihan (BAB XVIII) yang mengatur batas waktu pembentukan ULP.
Ketentuan Penutup (BAB XIX).

MODUL
1
A.2 Prinsip Pengadaan barang/Jasa
“ Apabila prinsip-prinsip
tersebut dapat dilaksanakan,
dapat dipastikan akan
diperoleh barang/jasa yang
sesuai dengan spesiikasinya
dengan kualitas yang
maksimal serta biaya
pengadaan yang minimal ”
T
erdapat sejumlah prinsip yang harus dijadikan dasar dalam
melaksanakan proses pengadaan barang/jasa. Prinsip-prinsip
yang dimaksud terdiri dari tujuh prinsip dasar seperti disajikan
dalam bentuk gambar yang dapat dilihat pada Gambar 4 berikut ini.
Transparan
Efektif
Terbuka
Efisien
Akuntabel
Tidak diskriminatif
Bersaing
PRINSIP
PENGADAAN
Gambar 4 Tujuh Prinsip Pengadaan Barang/Jasa
Penerapan ketujuh prinsip diharapkan dapat membuat pengadaan barang/
jasadapatberjalansepertiyangdiharapkansertadapatmemberimanfaatyang
maksimal bagi semua pihak. Pada bagian penjelasan pasal 5 atas Perpres 54
tahun200telahdijelaskan maksud masing-masing tujuh prinsip tersebut.
Uraiandibawahdimaksudkanuntuklebihmemperjelashaltersebut,yaitu:
. Eisien.
Eisiensi pengadaan diukur terhadap seberapa besar upaya yang di-
lakukan untuk memperoleh Barang/Jasa dengan spesiikasi yang su-
dah ditetapkan. Upaya yang dimaksud mencakup dana dan daya yang
dikeluarkan untuk memperoleh Barang/Jasa. Semakin kecil upaya yang
diperlukan maka dapat dikatakan bahwa proses pengadaan semakin
eisien.
2. Efektif.
Efektiitas pengadaan diukur terhadap seberapa jauh Barang/Jasa
yang diperoleh dari proses pengadaan dapat mencapai spesiikasi
yang sudah ditetapkan.
3. Transparan.
Bagaimana proses pengadaan Barang/Jasa dilakukan dapat diketahui
secara luas. Proses yang dimaksud meliputi dasar hukum, ketentuan-
ketentuan, tata cara, mekanisme, aturan main, sepsiikasi barang/jasa,
dan semua hal yang terkait dengan bagaimana proses pengadaan
barang/jasa dilakukan. Dapat diketahui secara luas berarti semua
informasi tentang proses tersebut mudah diperoleh dan mudah diakses
oleh masyarakat umum, terutama Penyedia Barang/Jasa yang berminat.
A. Garis Besar Proses
Pengadaan
Barang/Jasa
Pemerintah
Barang/Jasa
A.3 Ruang Lingkup
Berlakunya
Peraturan
Presiden Nomor

2
MODUL
1
4. Terbuka.
Berarti Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi
persyaratan/kriteria yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku. Setiap penyedia yang me-
menuhi syarat dapat dengan mudah mendapatkan informasi tentang prosedur yang jelas untuk
mengikuti lelang/seleksi.
5. Bersaing.
Proses pengadaan barang dapat menciptakan iklim atau suasana persaingan yang sehat di antara
para penyedia barang/jasa, tidak ada intervensi yang dapat mengganggu mekanisme pasar, sehingga
dapat menarik minat sebanyak mungkin penyedia barang/jasa untuk mengikuti lelang/seleksi yang
pada gilirannya dapat diharapkan untuk dapat memperoleh barang/jasa dengan kualitas yang
maksimal.
6. Adil/tidak diskriminatif.
Berarti proses pengadaan dapat memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Ba-
rang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, kecuali diatur dalam
peraturan ini. Sebagai contoh bahwa dalam peraturan ini mengatur agar melibatkan sebanyak mungkin
Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Koperasi Kecil. Disamping itu juga mengutamakan produksi dalam
negeri.
7. Akuntabel.
Berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa
sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
Apabila prinsip-prinsip tersebut dapat dilaksanakan, dapat dipastikan akan diperoleh barang/jasa
yang sesuai dengan spesiikasinya dengan kualitas yang maksimal serta biaya pengadaan yang
minimal. Disamping itu dari sisi penyedia barang/jasa akan terjadi persaingan yang sehat dan pada
gilirannya akan terdorong untuk semakin meningkatnya kualitas dan kemampuan penyedia
barang/jasa.

3
MODUL
1
P
eraturan Presiden No 54 tahun 200 yang mengatur pengadaan
barang/jasa berlaku untuk pengadaan barang/jasa pemerintah
dengan ketentuan :
. Pengadaan barang/jasa di lingkungan K/L/D/I yang sumber pem-
biayaannya baik sebagian atau seluruhnya berasal dari APBN/
APBD atau Pinjaman/Hibah Luar Negeri.
2. Pengadaan barang/jasa untuk investasi di lingkungan Bank Indonesia,
Badan Hukum Milik Negara, Badan usaha Milik Negara, Badan Usaha
Milik Daerah, yang sumber pembiayaannya baik sebagian atau seluruh-
nya berasal dari APBN/APBD atau Pinjaman/Hibah Luar Negeri.
3. Untuk pembiayaan yang bersumber dari pinjaman/hibah luar negeri,
bila terdapat perbedaan peraturan dengan pemberi pinjaman/hibah,
maka para pihak dapat membuat kesepakatan tentang tata cara
pengadaan yang akan dipergunakan.
Contoh kasus :
. Semuaprosespelaksanaanpengadaanbarang/jasayangdibutuhkan
oleh K/L/D/I yang dibiayai oleh APBN/APBD, baik sebagian maupun
seluruhnya, harus mengacu pada Perpres 54/200.
2. Semua proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dibutuh-
kan oleh K/L/D/I yang dibiayai dari sumber pinjaman atau hibah
luar negeri, baik sebagaian maupun seluruhnya, harus mengacu
pada Perpres 54/200. Apabila ada perbedaan peraturan tata cara
pengadaan antara pemberi pinjaman atau hibah dengan Perpres
54/200, maka pemberi pinjaman atau hibah bersama-sama dengan
K/L/D/I dapat membuat kesepakatan tentang tata cara pelaksanaan
pengadaan yang akan digunakan.
3. Pengadaan Barang/jasa investasi untuk investasi adalah pengadaan
untuk belanja modal dalam rangka penambahan aset dan/atau
peningkatan kapasitas. Sebagai contoh : pengadaan mobil, bangu-
nan kantor, pelatihan SDM untuk pengembangan kapasitas kerja,
pengadaan alat kerja (komputer, furniture kantor), pengembangan
sistem informasi, pembelian mesin untuk meningkatkan produksi.
Ruang lingkup berlakunya Perpres 54/200 ini dapat disajikan dalam
bentuk tabel yang dapat dilihat pada Tabel berikut ini.
.
A. Garis Besar Proses
Pengadaan
Barang/Jasa
Pemerintah
Barang/Jasa
A.3 Ruang Lingkup
Berlakunya
Peraturan
Presiden Nomor
54 Tahun 2010
A.3 Ruang lingkup berlakunya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010

4
MODUL
1
Tabel 1 Ruang Lingkup Berlakunya Perpres 54/2010
Catatan :
- Bila ada perbedaan peraturan dengan pemberi pinjaman/hibah, maka para pihak dapat membuat kesepakatan
tentang tata cara pengadaan
- Contoh barang/jasa investasi adalah kendaraan, bangunan kantor, pelatihan SDM untuk pengembangan kapasitas
kerja, pengadaan alat kerja (komputer, furniture kantor), pengembangan sistem informasi, pembelian mesin untuk
meningkatkan produksi dan sejenisnya.
SUMBER DANA PENGADAAN
- Sebagian atau seluruhnya dari APBN/APBD; atau
- Sebagian atau seluruhnya dari pinjaman/hibah luar
negeri
PERUNTUKAN PENGADAAN
Semua jenis Barang/Jasa yang dibutuhkan K/L/D/I.
Semua jenis Barang/Jasa investasi yang dibutuhkan
di lingkungan Bank Indonesia, Badan Hukum Milik
Negara, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik
Daerah

5
MODUL
1
A. Pendahuluan
dan Aturan Khusus
D. Pengelolaan
Dokumen Pengadaan
Barang/Jasa
Good Governance
F. Pengendalian
Barang/Jasa
G. Latihan Kelompok
danTes
b. Peraturan Pengadaan barang/Jasa,
Kebijakan dan Aturan Khusus
P
engadaan barang/jasa pemerintah dilakukan dengan mengacu
pada sejumlah peraturan dan kebijakan. Dasar hukum dan ke-
tentuan/peraturan pengadaan barang/jasadapat dikelompok-
kan menjadi dua bagian, yaitu :
. Dasar Hukum Utama
2. Dasar HukumTerkait
B.1.1 Dasar Hukum Utama
Dasar hukum utama yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan pengadaan
barang/jasa pemerintah adalah :
a. Pasal 4 ayat () Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
945;
b. Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang Perbendaharaan-
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
c. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan
Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3956);
d. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Ba-
rang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
38Tahun2008(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2008Nomor
78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 06 tahun 2007 tentang
Lembaga Kebijakan Pengandaan Barang/Jasa Pemerintah
f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 200 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
B.1.2 Dasar Hukum Terkait
Sedangkan dasar hukum yang terkait dengan pelaksanaan pengadaan
barang/jasa pemerintah adalah sebagai berikut :
B.1 Peraturan dan
Kebijakan
B. 2 Konsep Ramah
Lingkungan
B.3 Pengecualian
Pengadaan Barang/
Jasa
b.1 Peraturan dan Kebijakan

6
MODUL
1
a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat
b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 999 tentang Pennyelenggaraan Negara yang
bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme
c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
d. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2000 tentang Jasa Konstruksi.
e. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah.
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 200 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi
g. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pembinaan Jasa Konstruksi
h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 200 Perubahan Kedua Atas Keputusan
Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara.
B.1.3 Kebijakan Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
KebijakanumumPengadaanBarang/JasaPemerintahbertujuanuntukmensinergikanketentuanPengadaan
Barang/Jasa dengan kebijakan-kebijakan di sektor lainnya. Langkah-langkah kebijakan yang akan ditempuh
Pemerintah dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini, meliputi :
a. Peningkatan penggunaan produksi Barang/Jasa dalam negeri yang sasarannya untuk memperluas
kesempatan kerja dan basis industri dalam negeri dalam rangka meningkatkan ketahanan ekonomi
dan daya saing nasional;
b. Kemandirian industri pertahanan, industri alat utama sistem senjata (Alutsista) dan industri alat
material khusus (Almatsus) dalam negeri;
c. Peningkatan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, koperasi kecil dan kelompok masyarakat dalam
Pengadaan Barang/Jasa;
d. Perhatian terhadap aspek pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup
secara arif untuk menjamin terlaksananya pembangunan berkelanjutan;
e. Peningkatan penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik;
f. Penyederhanaan ketentuan dan tata cara untuk mempercepat proses pengambilan keputusan
dalam Pengadaan Barang/Jasa;
g. Peningkatan profesionalisme, kemandirian, dan tanggung jawab para pihak yang terlibat dalam
perencanaan dan proses Pengadaan Barang/Jasa;
h. Peningkatan penerimaan negara melalui sektor perpajakan;
i. Penumbuhkembangan peran usaha nasional;
j. Penumbuhkembangan industri kreatif inovatif, budaya dan hasil penelitian laboratorium atau
institusi pendidikan dalam negeri;
k. Memanfaatkan sarana/prasarana penelitian dan pengembangan dalam negeri;
l. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk di
Kantor Perwakilan Republik Indonesia; dan
m. Pengumuman secara terbuka rencana dan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di masing-masing
Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Pemerintah Daerah/Institusi lainnya kepada masyarakat luas.

7
MODUL
1
B. Peraturan dan
Kebijakan
B. 2 Konsep Ramah
Lingkungan
B.3 Pengecualian
Pengadaan Barang/
Jasa
b.2 Konsep Ramah lingkungan
P
engadaan barang/jasa hendaknya memperhatikan kelestarian
lingkungan. Hal ini dilakukan agar kerusakan lingkungan dapat dimi-
nimalisasisehinggatidakmenimbulkankerugianbagikehidupanumat
manusia. Pengadaan barang/jasa dilakukan dengan memperhatikan konsep
ramah lingkungan dengan menggunakan prinsip seperti yang diuraikan
dalam BAB XII Perpres 54/200. Berdasarkan hal tersebut, prinsip-prinsip
yang harus dipenuhi adalah :
a. Kebutuhan barang/jasa dapat dipenuhi sesuai dengan spesiikasi yang
ditetapkan tetapi harus dengan meminimasi dampaknya terhadap
lingkungan. Contoh :
. Penyediaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) diper-
lukan oleh setiap kota/kabupaten. Disisi yang lain, keberadaan
TPAS akan mencemari lingkungan. Maka pengadaan TPAS harus
meminimasi dampaknya terhadap lingkungan dengan cara
pemilihan teknologi yang tepat, dilakukannya studi analisis
mengenai dampak lingkungan sehingga dampak yang negatif
bisa dibuatkan rencana pengendaliannya.
2. Rancangan Gedung Perkantoran yang ramah lingkungan.
• Sistem pencahayaan sebanyak mungkin menggunakan cahaya
matahari. Sehingga bisa menghemat pemakaian listrik.
• Komponen kayu menggunakan kayu yang bersertiikat “ecolabeling”
• Sebanyak mungkin menggunakan bahan-bahan recycle.
b. Untuk mencapai seperti yang diuraikan pada butir a di atas, maka pada
dokumen pengadaan perlu ditambahkan persyaratan-persyaratan
tertentu dalam proses pengadaan barang/jasa. Persyaratan yang di-
maksud terkait dengan bagaimana proses pengadaan barang/jasa
dilakukan dengan meminimasi dampaknya terhadap lingkungan.
Contoh persyaratan :
• Penyedia harus menyertakan studi AMDAL.
• Penyedia harus sebanyak mungkin menggunakan bahan-
bahan recycle.
• Penyedia harus mengusulkan konsep agar dampaknya terhadap
lingkungan bisa dihilangkan atau paling tidak dikurangi dan
dikendalikan.
• Dan sebagainya.
c. Pengendalian dampak terhadap lingkungan, pada banyak kasus akan
menambah biaya. Maka perlu dilakukan optimalisasi sehingga kebu-
tuhan dapat dipenuhi dan dampak lingkungan dapat dikendalikan
dengan biaya yang seminimal mungkin. Atau dengan perkataan yang
lain, pemenuhan kebutuhan barang/jasa dapat dilakukan dengan cara
yang eisien dan efektif.

8
MODUL
1
B. Peraturan dan
Kebijakan
B. 2 Konsep Ramah
Lingkungan
B.3 Pengecualian
Pengadaan
Barang/ Jasa
T
erdapat pengecualian dalam pengadaan sejumlah barang/jasa.
Pengecualian dilakukan karena terdapatnya sifat khusus yang tidak
dapat disamakan dengan pengadaan barang/jasa pada umumnya.
Pengecualian tersebut meliputi:
a. Pengadaan ALUTSISTA oleh Tentara Nasional Indonesia.
Pengecualian pengadaan dilakukan pada pengadaan alat utama
sistem senjata (alutsista) yang dipergunakan untuk kepentingan
pertahanan Negara ditetapkan oleh menteri pertahanan berdasar-
kan masukan dari Panglima TNI.
b. Pengadaan ALMATSUS oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia
Pengecualian pengadaan dilakukan pada pengadaan alat material
khusus (almatsus) yang digunakan untuk kepentingan penyeleng-
garaan keamanan dan ketertiban masyarakat ditetapkan oleh Kepala
Kepolisian Negara Republik Indonesia.
c. Pengadaan Barang/Jasa di Luar Negeri
Pengadaan barang/jasa untuk kepentingan Pemerintah Republik
Indonesia di luar negeri pada prinsipnya berpedoman pada Perpres
RI No 54 tahun 200. Apabila pelaksanaan pengadaan barang/jasa
berdasarkan Perpres RI no 54 tahun 200 tidak dapat dilaksanakan,
maka pengadaan barang/jasa dapat menyesuaikan dengan keten-
tuan peraturan perundang-undangan di Negara setempat dengan
tetap memperhatikan kepentingan nasional.
Contoh :
ALUTSISTA :
- Pesawat tempur
- Persenjataan
- Alat komunikasi khusus
ALMATSUS :
- Peralatan penanggulangan huru hara
- Alat komunikasi khusus
- Persenjataan
TIDAK TERMASUK ALUTSISTA DAN ALMATSUS :
- Alat tulis kantor
- Pakaian seragam, kecuali mempunyai spesiikasi yang khusus
- Kendaraan operasional, kecuali mempunyai spesiikasi yang khusus
- Bahan bakar
KEBUTUHAN BARANG/JASA DI LUAR NEGERI :
- Barang/jasa yang dibutuhkan oleh kantor-kantor Pemerintah Re-
publik Indonesia di luar negeri seperti di kantor perwakilan dan
kedutan besar yang berada di luar negeri.
b.3 Pengecualian Pengadaan barang/Jasa

9
MODUL
1
C.1.1 Organisasi Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia
Barang/Jasa
Organisasi pengadaan barang/jasa untuk pengadaan melalui penyedia
barang/jasa terdiri dari unsur-unsur :
. PA/KPA
2. PPK
3. ULP/Pejabat Pengadaan
4. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
Secara diagram struktur organisasi tersebut dapat digambarkan seperti
yang dapat dilihat pada gambar 5.
C. Para Pihak Terkait Pengadaan barang/Jasa
A. Pendahuluan
dan Aturan Khusus
D. Pengelolaan
Dokumen Pengadaan
Barang/Jasa
Good Governance
F. Pengendalian
Barang/Jasa
G. Latihan Kelompok
danTes
Pengguna
Anggaran
Kuasa
Pengguna
Anggaran
Kuasa
Pengguna
Anggaran
Kuasa
Pengguna
Anggaran
ULP/Pejabat
Pengadaan
Panitia/Pejabat
Penerima Hasil
Pekerjaan
PPK
: Opsional
Gambar 5 Struktur Organisasi Pengadaan Melalui Penyedia Barang/Jasa
Organisasi tersebut dapat dikembangkan dengan ketentuan sebagai
berikut :
. PPK dapat dibantu oleh tim pendukung yang diperlukan untuk
pelaksanaan pengadaan.
2. Perangkat organisasi ULP ditetapkan sesuai kebutuhan yang
paling kurang terdiri dari :
a. Kepala ULP
b. Sekretariat
c. Staf Pendukung
d. Kelompok Kerja
Tata cara pembentukan perangkat ULP secara lebih rinci diatur dengan
Peraturan Kepala LKPP
C.1 Organisasi
Pengadaan
C.2 Para Pihak Dalam
Pengadaan Barang/
Jasa
C.1 Organisasi Pengadaan

20
MODUL
1
Gambar 6 Perangkat ULP
C.1.2 Organisasi pengadaan melalui swakelola
Struktur Organisasi pengadaan barang/jasa melalui swakelola tergantung pada pihak mana yang
bertindak sebagai pelaksana swakelola. Sesuai pasal 26 ayat (4), pengadaan melalui swakelola
dapat dilakukan oleh :
. K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran.
2. Instansi Pemerintah lain Pelaksana Swakelola.
3. Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola.
Pada dasarnya unsur-unsur organisasi pengadaan melalui swakelola meliputi :
. PA/KPA
2. PPK
3. TIM SWAKELOLA yang terdiri dari :
a. Tim Perencana
b. Tim Pelaksana
c. Tim Pengawas
4. ULP/Pejabat Pengadaan/Panitia Pengadaan bila diperlukan.
Pada gambar 6 di bawah ini dapat dilihat susunan perangkat ULP yang disajikan dalam bentuk gambar.

2
MODUL
1
“ Penanggungjawab
utama terhadap anggaran
yang diberikan kepada
K/L/D/I adalah PA atau KPA
yang diberi kewenangan
oleh PA ”
Para pihak dalam pengadaan barang/jasa terdiri dari:
. Pengguna Anggaran
2. Kuasa Pengguna Anggaran
3. Pejabat Pembuat Komitmen
4. Unit Layanan Pengadaan/Pejabat Pengadaan
5. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
6. Penyedia Barang/Jasa;
Masing-masing pihak mempunyai ketentuan-ketentuan sebagai
berikut :
. Fungsi
2. Hubungan Kerja Antar Para Pihak
3. Tugas dan kewenangan
4. Persyaratan jabatan
5. Hal-hal yang dilarang
Ketentuan-ketentuan tersebut secara rinci dapat dilihat pada Perpres
54/200 pada pasal 7 sampai dengan pasal 2. Ketentuan tersebut pada
dasarnya mengatur :
. Penanggungjawab utama terhadap anggaran yang diberikan kepada
K/L/D/I adalah PA atau KPA yang diberi kewenangan oleh PA.
2. Fungsi-fungsi yang ada dalam proses pengadaan terdiri dari :
a. Fungsi pembuat komitmen dengan pihak penyedia, dalam hal ini
dilaksanakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
b. Fungsi yang bertugas memilih penyedia barang/jasa, dalam hal ini
dilaksanakan oleh ULP/Pejabat Pengadaan.
c. Fungsi yang bertugas memeriksa barang/jasa apakah barang yang
diserahkan oleh penyedia sudah sesuai dengan yang diperjanjikan,
dalam hal ini dilaksanakan oleh pejabat penerima pekerjaan.
Hubungankerjaantarake-tigafungsitersebutbersifatkoordinatifdanketiga-
tiganya diangkat dan bertanggung-jawab kepada PA/KPA. Dengan demikian
ketiga fungsi tersebut bisa bekerja secara independen dengan harapan akan
terjadi saling mengendalikan.
C. Organisasi
Pengadaan
C.2Para Pihak Dalam
Pengadaan
Barang/Jasa
C.2 Para Pihak Dalam Pengadaan barang/Jasa

22
MODUL
1
No. Nama Dokumen
1. Dokumen penetepan rencana
umum pengadaan
2. Dokumen rencana pelaksanaan
pengadaan barang/jasa
3. Dokumen pelaksanaan kontrak
4. Dokumen pelaporan
pelaksanaan/penyelesaian
pengadaan baramg/jasa
5. Berita acara penyerahan
6. Dokumen kemajuan pekerjaan
7. Dokumen rencana pemilihan
penyedia barang/jasa
8. Dokumen pengadaan
9. Dokumen penawaran
10. Dokumen pengumuman
pelaksanaan pengadaan
11. Dokumen Kualiikasi
12. Dokumentasi administrasi
13. Jawaban Sanggah
14. Dokumen pemilihan
15. Dokumen asli
16. Dokumen proses dan hasil
pengadaan
Penanggung jawab
• PA (Penyelenggara Anggaran)
• PPK
• PPK
• PPK
• PPK
• PPK
• ULP
• ULP
• ULP
• ULP
• ULP
• ULP
• ULP
• ULP
• ULP
• ULP
Isi Dokumen
• Penetapan rencana umum pengadaan
• Penyimpanan dan pemeliharaa seluruh dokumen pengadaan barang/jasa
• Spesiikasi teknis barang/jasa
• Harga perkiraan sendiri (HPS)
• Rancangan kontrak
• Pelaksanaan, pengendalian kontrak dengan penyedia barang/jasa
• Laporan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA
• Hasil pekerjaan pengadaan kepada PA/KPA
• Laporan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan
pelaksanaan pekerjaan
• Susunan rencana pemilihan penyedia barang/jasa
• Penetapan dokumen pengadaan
• Penetapan besaran nominal jaminan penawaran
• Pengumuman pelaksanaan pengadaan barang/jasa baik di website K/L/D/I
masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta
menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional
• Menilai kualiikasi penyedia barang/jasa melalui prakualiikasi atau pascakuali-
ikasi
• Evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk
• Jawaban dari panitia pengadaan mengenai sanggah yang dimasukkan oleh
penyedia jasa
• Salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK
• Pemilihan penyedia barang/jasa
• Laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Menteri/Pimpinan
Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi
S
istem pengelolaan dokumen pengadaan barang/jasa jenis pengadaan
barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya maupun jasa konsultansi
pada dasarnya hampir sama, namun disesuaikan dengan komponen
dari jenis pengadaan tersebut. Uraian dari sistem pengelolaan doku-
men pengadaan dapat dilihat pada penjelasan berikut ini.
D.1.1 Dokumentasi Pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, Jasa
lainnya, dan Jasa Konsultansi
Secara umum dokumen yang perlu dikelola untuk pengadaan barang,
pekerjaan konstruksi, jasa lainnya dan jasa konsultansi diantaranya:
D. Pengelolaan Dokumen Pengadaan
barang/Jasa
A. Pendahuluan
dan Aturan Khusus
D. Pengelolaan
Dokumen Pengadaan
Barang/Jasa
Good Governance
F. Pengendalian
Barang/Jasa
G. Latihan Kelompok
danTes
Tabel 2 Dokumen Pengadaan Melalui Penyedia Barang/Jasa
D.1 Sistem Pengelolaan/Penataan Dokumen Pengadaan barang dan Jasa
D.1 Sistem
Pengelolaan/
Penataan
Dokumen
Pengadaan Barang
dan Jasa
D.2 Program
Pengelolaan/
Penataan Dokumen
Pengadaan Barang/
Jasa

23
MODUL
1
D.1.2 Dokumentasi Pekerjaan Swakelola
Secara umum dokumen yang perlu dikelola oleh K/L/D/I, Instansi Pemerintah lain, dan Kelompok
Masyarakat untuk pekerjaan swakelola dapat dilihat pada Tabel berikut.
Tabel 3 Dokumentasi Pekerjaan Swakelola
No. Nama Dokumen
. Dokumen kemajuan pelak-
sanaan pekerjaan
2. Dokumen kemajuan realisasi
isik dan keuangan
3. Dokumen pencapaian target
isik
4. Dokumen pencapaian target
non-isik
5. Dokumen penggunaan
bahan, jasa lainnya,
peralatan/suku cadang, dan/
atau tenaga ahli
6. Dokumen bulanan
7. Dokumen pekerjaan
Isi Dokumen
• Laporan kemajuan pelaksanaan
keuangan secara berkala
• Laporan kemajuan realisasi isik
dan keuangan
• Pencapaian target isik yang
dicatat setiap hari dan hasil
evaluasi
• Pencapaian target non-isik dan
hasil evaluasi
• Penggunaan bahan, jasa lain-
nya, peralatan/suku cadang
dan/atau tenaga ahli perse-
orangan yang dicatat setiap hari
dalam laporan harian
• Laporan bulanan yang dibuat
berdasarkan laporan mingguan
• Administrasi dan foto pelaksa-
naan pekerjaan
Penanggung jawab
• Tim swakelola (tim pelak-
sana)
• PPK
• Tim swakelola
• Tim swakelola
• Tim swakelola
• Tim swakelola
• Tim swakelola
D.1.3 Media dan Lokasi Penyimpanan Dokumen
Penyimpanan data dapat dilakukan dengan media penyimpanansoftcopy maupun hardcopy. Sedangkan
lokasi penyimpanan dokumen dapat disimpan di masing-masing kantor unit organisasi K/L/D/I yang ber-
tanggung jawab.
Softcopy adalah ile-le yang ada dan tersimpan pada harddisk
komputer saat kita membuat sebuah dokumen di komputer.
Penyimpanan melalui soft copy dapat dengan mudah dibuka
dan di-edit pada komputer, juga dapat dengan mudah diha-
pus. Soft copy juga dapat dengan mudah dipindahkan dari
satu komputer ke komputer lainnya baik melalui USB drive dan
disk drive atau melalui media lainnya.
Selain pada hard disk komputer, soft copy bisa disimpan pada
media CD, DVD, lash disk, bahkan dapat disimpan pada media
blog dan situs web.
Sedangkan hard copy dapat berupa hasil cetak dari soft copy atau tulisan tangan dan dapat digunakan
langsung tanpa harus menggunakan media seperti komputer atau teknologi lainnya. Hard copy ber-
bentuk permanen tanpa bisa dilakukan perubahan.Hardcopy dilakukan untuk membuat cadangan isik
dokumen dari soft copy. Contoh hard copy yaitu dapat berupa hasil print komputer baik itu berupa draft,

24
MODUL
1
D.2.1 Proses Penyimpanan Dokumen
S
etiap kali suatu proses pengadaan menghasilkan dokumen tertentu
(seperti dijelaskan pada subbab D..), maka ULP/Pejabat Pengadaan
dan PPK harus membuat salinan dan mengarsipkannya sesegera
mungkin, untuk kepentingan klariikasi, veriikasi, pemeriksaan, dan
kegiatan lain yang terkait dengan proses pengadaan. Berdasarkan Per-
pres 54 Tahun 200, PPK harus menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh
dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
Ada tiga sistem penyimpanan dokumen yang dapat dipertimbangkan oleh
suatu organisasi yaitu penyimpanan terpusat (sentralisasi), penyimpanan de-
sentralisasidankombinasikeduasistem(Quible:200).Pemilihansistemterse-
but harus mempertimbangkan faktor jumlah dan status kantor yang harus
dilayani oleh jasa penyimpanan dokumen, seperti seberapa efektif letak kan-
tor pusat dengan kantor cabang yang dimiliki oleh organisasi; berapa jumlah
kantorcabangyangdimiliki;apakahtersediasistemtelekomunikasidansistem
penyampaian dokumen yang dapat diandalkan; ketersediaan tenaga penge-
lola dokumen, serta permintaan dokumen dari pemakai maupun sistem yang
paling bagus memenuhi kebutuhan organisasi, subunit, dan personilnya.
1. Sistem Sentralisasi
Pada sistem sentralisasi, semua dokumen disimpan di pusat penyimpanan.
Unitbawahannyayanginginmenggunakandokumendapatmenghubungi
untuk mendapatkan dan menggunakan sesuai dengan keperluan yang di-
maksud.Adabeberapamanfaatpenggunaansistemsentralisasi,antaralain:
a. Mencegah Duplikasi
Dengan sistem pengawasan yang terpusat, setiap dokumen yang
berkaitan dengan subjek tertentu akan disimpan pada ruangan
penyimpanan dan peminjam atau pengguna akan terekam dengan
baik, termasuk waktu peminjaman hingga durasi peminjaman. Apabila
berbagai tebusan akan dibuat untuk keperluan subjek atau susunan
tersebut telah tersimpan dan dapat diklasiikasikan sebagai dokumen
2 inaktif, hanya satu dokumen saja yang disimpan sedangkan kertas
lain (tembusan) dapat dimusnahkan.
b. Layanan yang lebih baik
Penggunaan sisteminimemerlukan tenagakhususyangterlatih,sehingga
diharapkan layanan yang diberikan akan lebih baik diban- dingkan dibe-
bankan secara mandiri kepada masing–masing karyawan yang bekerja
dengan dokumen. Dapat dibayangkan apabila seorang stenografer
diminta untuk memberkaskan atau menjajarkan dokumen, maka
besar sekali kemungkinan akan terjadi kesalahan karena memang bu-
kan tugas atau keahliannya.
D. Sistem Pengelo-
laan/Penataan Do-
kumen Pengadaan
Barang dan Jasa
D.2 Program Pengelo-
laan/Penataan Do-
kumen Pengadaan
Barang/Jasa
D.2 Program Pengelolaan/Penataan Dokumen Pengadaan barang/Jasa
“ Ada tiga sistem
penyimpanan dokumen
yang dapat dipertimbang-
kan oleh suatu organisasi
yaitu penyimpanan terpu-
sat (sentralisasi), penyim-
panan desentralisasi dan
kombinasi kedua sistem“
(Quible: 2001)

25
MODUL
1
c. Adanya keseragaman
Semua dokumen yang terpusat, pengelolaan dan penyimpanannya akan dilakukan secara seragam
serta memudahkan pengawasannya.
d. Menghemat waktu
Keberadaan tempat penyimpanan dan penemuan kembali dokumen pada satu tempat menjadikan
pemakai akan menghemat waktu bila mencari informasi. Pemakai tidak perlu mendatangi bagian-
bagian lain hanya untuk mencari informasi atau dokumen yang dibutuhkan.
e. Menghemat ruangan, peralatan, dan alat tulis kantor
Penggunaan sistem ini akan meminimalisir jumlah keberadaan duplikasi dokumen beserta perlengkapan
penyimpanannya (folder, iling cabinet dan lain-lain). Hal tersebut menyebabkan ruang yang digunakan
juga semakin sempit dan eisien yang tentunya akan menghemat penggunaan ruang kantor.
2. Sistem Desentralisasi
Sistem ini menyerahkan pengelolaan dan penyimpanan dokumen pada masing–masing unit. Ada
beberapa keuntungan dari penggunaan sistem ini, antara lain :
a. Dekat dengan pemakai, sehingga penggunaan dokumen di dalam organisasi dapat langsung
diawasi, dan di sisi lain dapat langsung memakainya tanpa kehilangan waktu maupun tenaga
untuk mendapatkannya
b. Sistem ini sangat cocok bila informasi rahasia yang berkaitan dengan sebuah bagian, disimpan
dibagian yang bersangkutan
c. Sistem ini juga akan menghemat waktu dan tenaga dalam pengangkutan berkas, karena setiap berkas
yang relevan dengan sebuah bagian akan disimpan di bagian yang bersangkutan
Beberapa kerugian desentralisasi adalah:
a. Pengawas relatif lebih sulit untuk dilakukan, karena letak dokumen yang tersebar di masing-
masing bagian dan sangat lazim apabila masing-masing akan menerapkan standar penyim-
panan yang berbeda-beda
b. Karena banyak duplikasi atas dokumen yang sama, hal itu mengakibatkan terjadinya duplikasi
ruangan, perlengkapan, dan alat tulis kantor yang menjadinya kurang efisien
c. Karena proporsi pekerjaan untuk menyimpan dokumen hanya menjadi salah satu fungsi dari tenaga
administrasi, kegiatan ini akan mengakibatkan layanan yang diterima kurang memuaskan
d. Sistem ini akan mengalami kesulitan pemberkasan berkaitan dengan dokumen yang relevan dan
berkaitan dengan dua bagian atau lebih
e. Tidak ada keseragaman dalam hal pemberkasan dan peralatan
f. Masing-masing bagian akan menyimpan dokumennya sendiri sehingga dokumen yang sama tersebar di
berbagai tempat.
3. Sistem Kombinasi
Pada setiap kominasi, masing–masing bagian menyimpan dokumennya sendiri di bawah kontrol
sistem terpusat. Dokumen yang disimpan apda masing–masing bagian lazimnya adalah dokumen
menyangkut personalia, gaji, kredit, keuangan, dan catatan penjualan. Pada sistem kombinasi,
tanggung jawab sistem berada di pundak Manajer Dokumen atau petugas yang secara operasional
sistem kearsipan. Sistem ini lazimnya dipakai oleh perusahaan yang memiliki dan mengoperasikan
perusahaan seligus anak perusahaannya.

26
MODUL
1
Sistem kombinasi memiliki keuntungan sebagai berikut :
a. Adanya sistem penyimpanan dan temu balik yang seragam.
b. Menekan seminimum mungkin kesalahan pemberkasan serta dokumen yang hilang.
c. Menekan duplikasi dokumen.
d. Memungkinkan pengadaan dokumen yang terpusat dengan imbas eisiensi biaya yang lebih
mudah.
e. Memudahkan kontrol gerak dokumen sesuai dengan jadwal retensi dan pemusnahan.
Disisi lain, sistem ini memiliki kerugian sebagai berikut:
a. Karena dokumen yang bertautan tidak ditemapatkan di tempat yang sama akan menyebabkan
sulitnya penggunaan dokumen yang dimaksud.
b. Kurang luwes karena keseragaman di seluruh unit belum ada atau tidak ada.
c. Masalah yang berasal dari sistem sentralisasi dan desentralisasi akan dibawa kesistem kombinasi,
walaupun dapat diminimalisir apabila pengelolaanya dilakukan secara dan tepat.
Dilihat dari cara kerja penyimpanannya, sistem penyimpanan arsip dapat dilakukan seperti;
. Sistem Hastawi (manual)
Sistem ini digunakan untuk mengendalikan dokumen sebelum masuk ke berkas ataupun untuk surat
menyurat yang belum masuk berkas tertentu. Sistem ini mencakup:
a. Pemakaian buku agenda yang mencatat dokumen yang dipinjam dan disusun berdasarkan tanggal
peminjaman atau tanggal dokumen yang dikeluarkan dari rak penyimpanan.
b. Pemakaian kartu kendali yang akan dipasangkan pada masing-masing dokumen yang dipinjam.
Kartu ini disusun menurut nama dokumen atau menurut nomor yang digunakan.
c. Pemakaian kartu keluar diletakkan di tempat dokumen bila dokumen itu dipinjam seorang pengguna.
Apabila dokumen tertentu dipinjam, maka sebagai pengganti dokumen akan diberi kartu.
2. Sistem Barcoding
Sistem ini dilakukan dengan memberikan tanda berupa garis atau balok secara vertikal pada berkas
atau dokumen. Setiap lokasi atau berkas memperoleh
sandi balok yang unik, dan untuk membacanya di-
gunakan barcode scanner. Alat baca sandi balok jin-
jing (portable barcode reader) dapat digunakan un-
tuk melaksanakan sensor berkas atau audit berkas.
Manajer dokumen dapat memeriksa setiap ruangan den-
gan portable barcode reader yang dapat memindai sandi
balok pemakai atau lokasi, dan informasi kemudian dikir-
im ke sistem pelacakan otomatis, sehinga pemantauan
gerakan dokumen lebih aktual.
Sangat lazim ditemui sebuah organisasi mengalami berkas yang hilang atau salah tempat dikarenakan
staf menyerahkan kepada orang lain tanpa mencatatnya pada buku peminjaman. Dengan melakukan
sensus barcode, berkas akan dapat dilacak di manapun berkas itu berada. Keuntungan lain dari sistem
ini adalah mudah di upgrade ketika sistem lama tidak dapat memenuhi kebutuhan organisasi.

27
MODUL
1
D.2.2 Kegiatan Terkait Pengelolaan Dokumen
Pengelolaan dokumen merupakan suatu kegiatan pengarsipan surat yang bertujuan untuk mengetahui lalu
lintas surat dan memudahkan dalam pencarian surat jika sewaktu-waktu diperlukan kembali. Pada umum-
nya dokumen yang ada di instansi pemerintah maupun swasta belum dikelola (ditata) dengan baik,
sehingga ketika dokumen tersebut diperlukan sulit untuk ditemukan.
Beberapa keuntungan pelayanan pengelolaan dokumen dokumen bisa ditemukan dengan tepat dan
cepat, dapat menyimpan keutuhan dan keautentikan sebuah informasi yang tersimpan dalam dokumen,
dokumen tertata dengan baik, memperlancar proses kegiatan kantor, dll. Ragam proses pengelolaan
dokumen setidaknya terdiri dari:
• Mengumpulkan data
• Menyiapkan dokumen
• Menyimpan dokumen
• Memperbarui data
• Memanggil/mencari data
• Menyajikan data
• Mencetak dokumen
• Men-scan dokumen
• Membuat salinan dokumen
• Membuat dokumentasi tertulis
• Membuat dokumentasi rekaman audio
• Membuat dokumentasi foto/gambar
• Membuat dokumentasi video
• Menyiapkan perangkat penyimpanan dokumen
• Menyiapkan lokasi penyimpanan (di kantor)
• Membuat kodiikasi dokumen
Masing-masing ragam kegiatan tersebut akan membutuhkan biaya, karena itu para pengelola dokumen
harus juga menyiapkan rencana penganggaran untuk program pengelolaan dokumen.

28
MODUL
1
P
engadaan barang/jasa harus dilakukan dengan menjunjung tinggi
etika pengadaan. Pengamalan terhadap etika pengadaan diharap-
kan dapat membuat pengadaan barang/jasa berlangsung dengan
baik. Etika pengadaan barang/jasa meliputi:
a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab
untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya
tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
b. Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Doku-
men Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan
untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/
Jasa;
c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung
yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
d. Menerimadanbertanggungjawabatassegalakeputusanyangditetap-
kan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan
para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung
dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran
keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau
kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak
lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
h. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk
memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa
apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga
berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa
Para pihak tidak boleh memiliki peran ganda atau terailiasi dalam proses
pengadaan demi menjamin perilaku konsisten para pihak dalam melaku-
kan pengadaan. Peran ganda misalnya:
e. etika Pengadaan dan good governance
A. Pendahuluan
dan Aturan Khusus
D. Pengelolaan Dokumen
Good Governance
F. Pengendalian
Barang/Jasa
G. Latihan Kelompok
danTes
E.1 Etika Pengadaan
E.2 Good Governance
E.3 Contoh-Contoh
Penyimpangan
Barang dan Jasa
e.1 etika Pengadaan
“ Pelanggaran terhadap
salah satu atau lebih etika
dapat dipastikan akan
melanggar prinsip-prinsip
pengadaan ”

29
MODUL
1
a. Dalam suatu Badan Usaha, seorang anggota Direksi atau Dewan Komisaris merangkap sebagai
anggota Direksi atau Dewan Komisaris pada Badan Usaha lainnya yang menjadi peserta pada
Pelelangan/Seleksi yang sama.
b. Dalam Pekerjaan Konstruksi, konsultan perencana bertindak sebagai pelaksana pekerjaan atau kon-
sultan pengawas pekerjaan yang direncanakannya, kecuali dalam pelaksanaan Kontrak Terima Jadi
(turn key contract) dan Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi.
c. Pengurus koperasi pegawai dalam suatu K/L/D/I atau anak perusahaan pada BUMN/BUMD yang
mengikuti Pengadaan Barang/Jasa dan bersaing dengan perusahaan lainnya, merangkap sebagai
anggota ULP/Pejabat Pengadaan atau pejabat yang berwenang menentukan pemenang Pelelangan/
Seleksi.
Yang dimaksud dengan ailiasi adalah keterkaitan hubungan, baik antar Penyedia Barang/Jasa, maupun
antara Penyedia Barang/Jasa dengan PPK dan/atau anggota ULP/Pejabat Pengadaan, antara lain meli-
puti:
a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara
horizontal maupun vertikal;
b. PPK/Pejabat Pengadaan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan
perusahaan Penyedia Barang/Jasa;
c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung
oleh pihak yang sama yaitu lebih dari 50% (lima puluh perseratus) pemegang saham dan/atau salah
satu pengurusnya sama.
Para pihak dalam proses pengadaan harus memegang teguh etika pengadaan seperti yang diuraikan di
atas. Pelanggaran terhadap salah satu atau lebih etika dapat dipastikan akan melanggar prinsip-prinsip
pengadaan seperti yang diuraikan pada sub-bab A.2. Sebagai contoh apabila melanggar etika a, yaitu
bekerja dengan tidak tertib akan melanggar prinsip akuntabel dan atau eisien dan atau efektif. Demikian
juga bila melanggar etika b, yaitu bekerja secara profesional dan mandiri serta menjaga kerahasiaan
akan melanggar prinsip bersaing dan atau tidak diskriminatif dan atau akuntabel dan atau transparan.
Semakin banyak etika yang dilanggar dapat semakin dipastikan bahwa tujuan pengaturan
proses pengadaan barang/jasa melalui Perpres 54/200 ini menjadi tidak tercapai, yaitu :
a. Pengadaan barang/jasa menjadi tidak eisien dan efektif
b. Persaingan menjadi tidak terbuka dan tidak kompetitif
c. Ketersediaan barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas menjadi tidak tercapai.
d. Meningkatnya kapasitas dan kemampuan penyedia karena adanya persaingan yang sehat menjadi
sulit tercapai.
e. Pada gilirannya kualitas pelayanan publik akan sulit ditingkatkan.

30
MODUL
1
S
alahsatusebabterjadinyakebocoranyangsangatbesardalampengadaan
barang/jasapemerintah,disampingtidakditegakkannya prinsip-prin-
sip dasar pengadaan. Juga karena diabaikannya penyelengga-
raan tata pemerintahan yang baik (good governance) di negara kita.
PengertianGood Governance,berbedaantarabeberapadefinisiyangada.
Istilah good governance, baru kita kenal dalam sepuluh tahun terakhir,
terutamadenganmerebaknyatuntutan/desakanagardapatdilakukankon-
trol/pengawasan(exercised)terhadappemerintah,yangberkaitandengan:
(i) proses pemilihan pemerintah, yang harus jujur dan transparan. Karena
sebagai pemerintah, nantinya akan dituntut untuk selalu melakukan
prinsip-prinsip akuntabilitas yang dipersyaratkan;
(ii) kemampuan dan kapasitaspemerintah mengelolasumberdaya (resources)
secara eisien, dan cara memformulasikan, kebijakan, dan mewujudkan-
nya dengan tindakan dan peraturan yang baik (sound)dan tidak berpihak;
(iii) kemampuan pemerintah menjamin terjadinya interaksi ekonomi dan
sosial diantara para para pihak terkait (stake holders), dengan secara
adil, transparan, dan akuntabel.
Mulai disadari pula bahwa pemerintah selalu kurang/terlambat mendapatkan
akses informasi, oleh karena itu sering kebijakan yang dikeluarkan pemerin-
tah malah menimbulkan distorsi. Karenanya, banyak yang sepakat, bahwa
mekanisme pasar akan dapat mewujudkan tujuan yang ingin dicapai dengan
lebih efektif dan eisien. Namun, peran pemerintah tetap diperlukan terutama
yang berkaitan dengan:
(i) menjaga kestabilan kondisi makroekonomi;
(ii) membangun infrastruktur;
(iii) menyediakan barang publik (public goods); mencegah terjadinya
kegagalan pasar (market failures);
(iv) dan mendorong terjadinya pemerataan (promoting equity)
Pengertian good governance merupakan konsep yang memiliki segi yang
sangat banyak, karena pada hakekatnya good governance adalah seluruh
aspek yang terkait dengan dengan kontrol dan pengawasan (exercised)
terhadap kekuasaan yang dimiliki pemerintah dalam menjalankan
fungsinya, melalui institusi formal maupun informal.
Bank Dunia mendeinisikan “good governance”, pada prinsipnya adalah ter-
wujudnya manajemen pemerintahan yang baik (sound development man-
agement). Kemudian faktor kuncinya ialah manajemen sektor publik yang
antara lain memenuhi kaidah-kaidah: akuntabilitas (accountability), kerangka
pengaturan (legalframework) untuk pembangunan, informasi, transparansi.
E. Etika Pengadaan
E.2 Good Governance
E.3 Contoh-Contoh
Penyimpangan
Barang dan Jasa
e.2 good governance

3
MODUL
1
Sedangkan, Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank), pada dasarnya memiliki pandangan
yang sama dengan Bank Dunia, memperhatikan issue “good governance” dari segi efektivitas pemerintah
melakukan fungsinya, dampak dari program-program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, dan
kapasitas penyerapan (absorptivecapacity)terutama berkaitan dengan penggunaan dana-dana yang berasal
dari pinjaman Bank Pembangunan Asia.
Selanjutnya, Bank Pembangunan Asia menguraikan empat elemen dasar dari “good governance”, yaitu:
akuntabilitas, partisipasi, predictability, dan transparansi Untuk mencapai sistem akuntabilitas yang handal,
maka diperlukan pembangunan kapasitas pemerintah (building government capacity), antara lain dengan
melalui:perbaikanmanajemensektorpublik,reformasidanperbaikanmanajemenbadanusahamilikpemer-
intah, perbaikan manajemen keuangan pemerintah, serta dilakukannya reformasi pegawai negeri. Dalam el-
emen partisipasi, yang diperlukan adalah partisipasi dari seluruh pihak yang diuntungkan (beneiciaries)serta
kelompok yang menerima akibat (afectedgroup), adanya mekanisme yang menyerasikan hubungan antara
sektor publik dengan sektor privat (public sector interface), dilakukannya desentralisasi pelayanan publik
(memperkuat pemerintah daerah), melakukan kerja sama dengan lembaga non pemerintah (NGO).
Elemen predictability (legal framework), mencakup pengembangan dan penataan hukum dan
kebijakan-kebijakan pembangunan yang baik dan dapat diperkirakan, adanya kerangka pengaturan yang
baikuntuksektorprivat.Selanjutnya,elementransparansi(keterbukaaninformasi),yangdiperlukanadalah
akses yang sama terhadap informasi, dan ada kewajiban pihak-pihak tertentu yang harus membuka in-
formasi (disclosure of information) kepada semua pihak yang terkait. Yang sangat penting dari semua ini,
adalah perlindungan terhadap pihak-pihak yang mau memberikan informasi/bukti/keterangan tentang
terjadinya penyimpangan kaidah penyelenggaraan pemerintahan yang benar.

32
MODUL
1
Berikut ini disajikan contoh-contoh penyimpangan dalam pengadaan
barang/jasa yang sering terjadi pada :
. Perencanaan Pengadaan
2. Pembentukan Panitia
3. Prakualiikasi Perusahaan
4. Penyusunan Dokumen Pemilihan
5. Pengumuman Lelang
6. Pengambilan Dokumen Pemilihan
7. Penyusunan HPS
8. Rapat Penjelasan (aanwijzing)
9. Penyerahan dan Pembukaan Penawaran
0. Evaluasi Penawaran
. Pengumuman Calon Pemenang
2. Sanggahan Peserta Lelang
3. Penunjukan Pemenang Lelang
4. Penandatangan Kontrak
5. Penyerahan Barang.
Contoh-contoh tersebut di atas disajikan pada gambar 7 sampai
dengan gambar 2 berikut ini.
E. Etika Pengadaan
E.2 Good Governance
E.3 Contoh-Contoh
Penyimpangan
Barang dan Jasa
e.3 Contoh-contoh Penyimpangan Dalam Pengadaan barang/Jasa

33
MODUL
1

34
MODUL
1

35
MODUL
1

36
MODUL
1

37
MODUL
1
Tugas dan kewenangan Para Pihak dalam pengendalian dan penga-
wasan pengadaan barang/jasa adalah sebagai berikut :
. Pimpinan K/L/D/I
a. Memberikanlaporansecaraberkalatentangrealisasipengadaan
barang/jasa kepada LKPP
b. MelakukanpengawasanterhadapPPK/ULP/PejabatPengadaan/
Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
c. Menugaskan Aparat Pengawas Intern untuk melakukan audit
d. Membuat daftar hitam bagi penyedia jasa/barang sesuai
dengan ketentuan.
e. Memberikan sanksi kepada penyedia barang/jasa setelah
mendapat masukan dari PPK/ULP/PP sesuai dengan ketentuan
2. PPK/ULP/Pejabat Pengadaan
a. Memberikan sanksi administrasi kepada penyedia barang/jasa
sesuai dengan ketentuan
b. Mengusulkan sangsi pencantuman dalam daftar hitam kepada
PA/KPA atas pelanggaran penyedia barang/jasa sesuai dengan
ketentuan
3. APIP K/L/D/I
a. Menindaklanjuti pengaduan penyedia barang/jasa dan/atau
masyarakat yang dianggap beralasan dan mempunyai bukti
sesuai dengan kewenangannya.
b. Hasil tindak lanjut pengaduan dilaporkan kepada Menteri/
Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan institusi,
F. Pengendalian Pengawasan Pengadaan
barang/Jasa
A. Pendahuluan
dan Aturan Khusus
Good Governance
F. Pengendalian
Barang/Jasa
G. Latihan Kelompok
danTes
F.1 Pengendalian dan
Pengawasan
F.2 Sanksi
F.1 Pengendalian dan Pengawasan
“ Para Pihak dalam pen-
gendalian dan penga-
wasan pengadaan barang/
jasa adalah Pimpinan
K/L/D/I; PPK/ULP/Pejabat
Pengadaan; APIP K/L/D/I;
LKPP; Penyedia Barang/
Jasa dan Masyarakat“

38
MODUL
1
c. Dari hasil tindak lanjut bila diyakini terdapat indikasi KKN yang akan merugikan keuangan neg-
ara, dapat dilaporkan kepada instansi yang berwenang dengan persetujuan Menteri/Pimpinan
Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi, dengan tembusan kepada LKPP dan BPKP.
4. LKPP
a. Melakukan evaluasi atas laporan berkala yang dibuat K/L/D/I tentang pelaksanaan pengadaan
barang/jasa.
b. Menindak lanjuti pengaduan yang didukung bukti sesuai dengan kewenangan yang dimiliki
c. Mengumumkan secara nasional daftar hitam yang dibuat K/L/D/I
5. Penyedia Barang/Jasa dan Masyarakat
a. Bila menemukan indikasi penyimpangan prosedur, KKN dalam pelaksanaan pengadaan Barang/
Jasa dan/atau pelanggaran persaingan yang sehat dapat mengajukan pengaduan atas proses
pemilihan Penyedia Barang/Jasa.
b. Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (), ditujukan kepada APIP K/L/D/I yang bersang-
kutan dan/atau LKPP, disertai bukti-bukti kuat yang terkait langsung dengan materi pengaduan
F. Pengendalian dan
Pengawasan
F.2 Sanksi
F.2 Sanksi
A
pabila terjadi pelanggaran, sesuai dengan kewenangannya,
pimpinan K/L/D/I dapat memberikan sangsi baik kepada penye-
dia maupun kepada PPK/ULP/Pejabat Pengadaan. Sanksi yang
dapat diberikan kepada penyedia karena pelanggaran tersebut berupa
:
a. sanksi administratif;
b. sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam;
c. gugatan secara perdata; dan/atau
d. pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang.
Sedangkan sanksi yang dapat diberikan kepada ULP/Pejabat pengadaan
yang melakukan kecurangan:
a. dikenakan sanksi administrasi;
b. dituntut ganti rugi; dan/atau
c. dilaporkan secara pidana.
Pada tabel 4, tabel 5 dan Tabel 6 dapat dilihat jenis-jenis perbuatan atau
tindakan penyedia barang/jasa, ULP/Pejabat Pengadaan dan PPK yang
dapat dikenakan sanksi beserta jenis-jenis sanksi yang dikenakan.

39
MODUL
1
Tabel 5 Perbuatan/Tindakan ULP/Penjabat Pengadaan Yang Dapat Dikenakan Sanksi Beserta Jenis-jenis
Sanksinya
Perbuatan atau Tindakan
Adanya Pelanggaran dan/atau kecurangan dalam Proses
Pengadaan
Kecurangan dalam pengumuman pengadaan
Sanksi
Administratif , dituntut ganti rugi dan/atau
dilaporkan secara pidana
Sesuai Peraturan Perundang-undangan
Tabel 6 Perbuatan/Tindakan PPK Yang Dapat Dikenakan Sanksi Beserta Jenis-jenis Sanksinya
Sanksi
Membayar bunga terhadap nilai tagihan
yang belum dibayar, atau membayar kom-
pensasi sesuai dengan ketentuan dalam
kontrak
Tabel 4 Perbuatan/Tindakan Penyedia Yang Dapat Dikenakan Sanksi Beserta Jenis-jenis Sanksinya
Berusaha mempengaruhi ULP/PP/pihak lain yang berwenang
untuk melanggar ketentuan
Melakukan persekongkolan dengan penyedia lain untuk men-
gatur proses pengadaan
Membuat dan/atau menyampaikan dokumen yang tidak benar/
palsu
Mengundurkan diri dari pelaksanaan kontrak dengan alasan
yang tidak dapat dipertanggungjawabkan/diterima oleh ULP/PP
Tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak.
Ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam penggunaan Barang/
Jasa produksi dalam negeri.
Terlambat menyelesaikan pekerjaan
Konsultan Perencana yang tidak cermat dan mengakibatkan
kerugian negara
Sanksi
Administratif dan/atau Daftar Hitam dan/atau
gugatan secara perdata dan/atau pelaporan
secara pidana
Administratif dan Daftar Hitam + Finansial
Denda Keterlambatan sebesar /000 per hari
dari harga kontrak atau bagian kontrak, maksi-
mal sebesar Jaminan Pelaksanaan
Menyusun kembali perencana-an dengan
biaya sendiri dan/atau tuntutan ganti rugi
Melakukan cedera janji terhadap ketentuan yang termuat
dalam kontrak ( misalnya: Keterlambatan pembayaran)

40
MODUL
1
g. latihan Kelompok dan Tes
A. Pendahuluan
dan Aturan Khusus
Good Governance
F. Pengendalian
Barang/Jasa
G. Latihan Kelompok
danTes
Latihan kelompok dan tes akan disampaikan dan dipandu oleh narasumber/instruktur

4
MODUL
1
LKPP

PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAGIAN I
MODUL
2

LKPP
Pelatihan Pengadaan
Barang /Jasa Pemerintah
Tingkat Dasar/Pertama
MODUL
PERSIAPAN
PENGADAAN
BARANG/JASA
PEMERINTAH
BAGIAN I
2010
2

Daftar Isi 2
Daftar Gambar 3
Daftar Tabel 3
Tujuan Umum 4
Tujuan Khusus 4
A. Pendahuluan 5
B. Pengkajian Ulang Rencana Umum Pengadaan 7
B. Rencana Umum Pengadaan 8
B.2 Pengkajian Ulang Rencana Umum Pengadaan 2
B.3 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pelaksanaan Pengadaan 4
C. Pemilihan Metode Pemilihan Penyedia Barang/Jasa 6
C. Metode Pemilihan Penyedia Barang 8
C.2 Metode Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi 9
C.3 Metode Pemilihan Penyedia Jasa Lainnya 20
C.4 Metode Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi 2
C.5 Kriteria Keadaan Tertentu dan Kekhususan Barang/Jasa 22
D. Pemilihan Metode Penyampaian Dokumen Penawaran 24
D. Metode Satu Sampul 25
D.. Syarat Penggunaan 25
D..2 Tata Cara Penggunaan 26
D.2 Metode Dua Sampul 27
D.2. Syarat Penggunaan 27
D.2.2 Tata Cara Penggunaan 28
D.3 Metode Dua Tahap (Tidak Digunakan Untuk Pengadaan Jasa Konsultansi) 30
D.3. Syarat Penggunaan 30
D.3.2 Tata Cara Penggunaan 30
E. Pemilihan Metode Evaluasi Penawaran 32
E. Metode Evaluasi Penawaran Untuk Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Konstruksi/
Jasa Lainnya 33
E.. Metode Evaluasi Sistem Gugur 33
E..2 Metode Evaluasi Sistem Nilai 34
E..3 Metode Evaluasi Sistem Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis 34
E.2 Metode Evaluasi Penawaran Untuk Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Berbentuk
Badan Usaha 36
E.2. Metode Evaluasi Berdasarkan Kualitas 36
E.2.2 Metode Evaluasi Berdasarkan Kualitas dan Biaya 36
E.2.3 Metode Evaluasi Biaya Terendah/Pagu Anggaran 37
E.3 Metode Evaluasi Penawaran Untuk Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Berbentuk
Perorangan 38
DAFTAR ISI

DAFTAR gAmbAR
Gambar Tahapan Persiapan Pengadaan Barang/Jasa 6
Gambar 2 Proses Pengkajian Ulang Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa 7
Tabel Metode Pemilihan Penyedia Barang/Jasa 7
Tabel 2 Kriteria Pemilihan Metode Pemilihan Penyedia Barang 8
Tabel 3 Kriteria Pemilihan Metode Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi 9
Tabel 4 Kriteria Pemilihan Metode Pemilihan Penyedia Jasa Lainnya 20
Tabel 5 Kriteria Pemilihan Metode Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi 2
Tabel 6 Metode Penyampaian Dokumen Penawaran 25
Tabel 7 Jenis-Jenis Kontrak dan Penggunaannya 40
DAFTAR TAbel
F. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa 39
F. Bentuk Kontrak dan Perjanjian Tertulis 39
F.2 Pemilihan Jenis Kontrak 40
F.2. Kontrak Berdasarkan Cara Pembayaran 4
F.2.2 Kontrak Berdasarkan Pembebanan Tahun Anggaran 42
F.2.3 Kontrak Berdasarkan Sumber Pendanaan 43
F.2.4 Kontrak Berdasarkan Jenis Pekerjaan 44
G. Latihan Kelompok dan Tes 45
3

MODUL
2
Setelah modul selesai diajarkan, diharapkan peserta mampu memahami persiapan
pengadaan barang/jasa pemerintah mulai dari perencanaan, pemaketan, metode
pemilihan sistem, metoda penilaian kualiikasi metoda penyampaian dokumen
Penawaran.
Setelah modul ini selesai diajarkan diharapkan peserta mampu memahami proses
persiapan yang harus dilakukan meliputi :
. Memahami tahapan persiapan dalam Pengadaan Barang/Jasa
2. Memahami tahapan perencanaan Pengadaan Barang/Jasa
3. Memahami metode pemilihan penyedia Pengadaan Barang/Jasa
4. Memahami pemilihan penyampaian dokumen penawaran
5. Memahami pemilihan metode evaluasi
6. Memahami pemilihan jenis kontrak
7. Melaksanakan penyampaian dokumen penawaran dengan latihan kelompok
TUJUAN UmUm
TUJUAN KHUSUS

MODUL
2
5
A. PeNDAHUlUAN
Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah
dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu :
. Melalui Swakelola
2. Melalui Penyedia Barang/Jasa
Pada Modul Persiapan ini ruang lingkup pembahasannya adalah menjelaskan langkah-langkah
persiapan yang harus dilakukan sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan cara
melalui penyedia barang/jasa. Persiapan pengadaan barang/jasa melalui penyedia barang/jasa
merupakan penyusunan rencana kerja secara rinci untuk melaksanakan proses pengadaan barang/
jasa pemerintah.
Persiapan ini merupakan bagian yang paling penting karena akan digunakan sebagai landasan
dalam setiap langkah proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia barang/jasa.
Tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam persiapan ini adalah sebagai berikut :
. Pengkajian ulang rencana umum pengadaan
2. Penyusunan dan penetapan rencana pelaksanaan pengadaan
3. Pemilihan sistem pengadaan yang meliputi :
a. Memilih dan menetapkan metode pemilihan penyedia barang/jasa
b. Memilih dan menetapkan metode penyampaian dokumen penawaran
c. Memilih dan menetapkan metode evaluasi penawaran
d. Memilih dan menetapkan jenis kontrak
4. Memilih dan menetapkan metode penilaian kualiikasi
5. Penyusunan tahapan dan jadwal pengadaan
6. Penyusunan dokumen pengadaan
7. Penyusunan HPS
8. Menetapkan Jaminan Pengadaan dan Sertiikat Garansi
A. Pendahuluan
B. Pengkajian Ulang
Rencana Umum
Pengadaan
C. Pemilihan Metode
Pemilihan Penyedia
Barang/Jasa
D. Pemilihan Metode
Penyampaian Dokumen
Penawaran
E. Pemilihan Metode
Evaluasi Penawaran
G. Latihan Kelompok
danTes
F. Kontrak Pengadaan
Barang/Jasa

MODUL
2
Proses persiapan pengadaan barang/jasa tersebut digambarkan secara diagram seperti yang dapat
dilihat pada gambar . Sedangkan uraian tentang langkah persiapan pengadaan butir , 2, dan 3
akan dibahas pada modul ini dan untuk butir 4, 5, 6, 7, dan 8 akan dibahas pada Modul 3 Persiapan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 2.
Gambar 1 Tahapan Persiapan Pengadaan Barang/Jasa
1. Penerimaan rencana umum
pengadaan
2. Pengkajian ulang rencana umum
pengadaan
4. Pemilihan sistem pengadaan
barang/jasa
5. Pemilihan metode penilaian
kualifikasi pengadaan
6. Pemilihan metode penyampaian
dokumen penawaran
7. Pemilihan metode evaluasi
8. Penyusunan tahapan dan jadwal
pengadaan
10. Penyusunan dokumen
pengadaan
9. Pemilihan jenis kontrak
3a. Penyusunan rencana
PA/KPA ULP/Pejabat Pengadaan PPK
Rencana Umum Pengadaan
3b. Penetapan rencana

MODUL
2
7
b. Pengkajian Ulang Rencana Umum
Pengadaan
K
eluaran (output) yang dihasilkan pada tahap pengkajian ulang rencana umum pengadaan
berupa rencana pengadaan. Tahap pengkajian ini tidak terlepas dari proses rencana umum
pengadaan barang/jasa yang dtelah dilakukan sebelum proses persiapan pelaksanaan
pengadaan. Untuk itu pada sub-bab ini akan dibahas :
. Rencana Umum Pengadaan
2. Pengkajian Ulang Rencana Umum Pengadaan
3. Penyusunan dan Penetapan Rencana Pelaksanaan Pengadaan
Secara umum proses pada pengkajian ulang rencana umum pengadaan ini digambarkan secara
diagram yang dapat dilihat pada gambar 2 di bawah ini.
PA/KPA menyerahkan
rencana umum
pengadaan
Pengkajian rencana
umum pengadaan oleh
PPK dan ULP/Pejabat
Pengadaan
Rencana umum
pengadaanperlu
direvisi?
Penyusunan dan
penetapan rencana
MULAI
Usulan perubahan
rencana umum
pengadaan
Ya
Tidak
SELESAI
Gambar 2 Proses Pengkajian Ulang Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa
A. Pendahuluan
B. Pengkajian Ulang
Rencana Umum
Pengadaan
C. Pemilihan Metode
Pemilihan Penyedia
Barang/Jasa
D. Pemilihan Metode
Penyampaian Dokumen
Penawaran
E. Pemilihan Metode
Evaluasi Penawaran
G. Latihan Kelompok
danTes
Barang/Jasa

MODUL
2
“Pemaketan yang dilakukan
harus memperhatikan prinsip
eisiensi, persaingan sehat,
kesatuan sistem, dan kualitas
kemampuan teknis”
Penanggung Jawab
Sesuai dengan pasal 22, rencana umum pengadaan merupakan tugas
dan wewenang PA/KPA untuk menyusun dan menetapkan rencana
umum pengadaan.
Output Yang Dihasilkan Pada Tahap Penyusunan Rencana Umum
Pengadaan
. Barang/Jasa Pemerintah yang dibutuhkan oleh K/L/D/I mencakup
jenis, spesiikasi, jumlah/volume barang/jasa yang dibutuhkan
2. Kebijakan cara pembiayaan :
a. Dibiayai oleh anggaran K/L/D/I yang bersangkutan; dan/atau
b. Dibiayai berdasarkan kerja sama antar K/L/D/I secara pembiayaan
bersama (co-inancing)
3. Kebijakan umum tentang :
a. Pemaketan pekerjaan
b. Cara pengadaan, melalui swakelola atau melalui penyedia barang/
jasa
c. Pengorganisasian pengadaan barang/jasa
4. Kerangka Acuan Kerja
Langkah-langkah Penyusunan Rencana Umum Pengadaan
. Melakukan identiikasi kebutuhan barang/jasa yang diperlukan K/L/D/I
2. Menyusun dan menetapkan rencana penganggaran yang meliputi :
a. Rencana anggaran belanja
b. Kebijakan cara pembiayaan
3. Menetapkan kebijakan umum pengadaan
4. Menyusun Kerangka Acuan Kerja
5. PA mengumumkan rencana umum
Ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan dalam melaksanakan
langkah-langkah tersebut adalah :
A. Melakukan Identiikasi Kebutuhan Barang/Jasa
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan identiikasi kebutu-
han adalah sebagi berikut :
a. Memahami tugas pokok dan fungsi (tupoksi) unit kerja yang
bersangkutan.
b. Mengidentiikasikan barang/jasa yang sudah ada dan sudah pernah
dilaksanakan pada unit kerja yang bersangkutan.
c. Mengidentiikasikan kebutuhan barang/jasa terkait dengan tupoksinya.
B.1 Rencana Umum
Pengadaan
B. 2 Pengkajian Ulang
Rencana Umum
Pengadaan
B.3 Penyusunan dan
Penetapan Rencana
Pelaksanaan
Pengadaan
b.1 Rencana Umum Pengadaan

MODUL
2
9
d. Melakukan analisis terhadap barang/jasa yang masih harus diadakan.
e. Mengidentiikasikan kebutuhan barang/jasa yang harus diadakan termasuk menetapkan spesiikasi
dan volume barang/jasa yang dibutuhkan.
f. Bila anggaran yang tersedia tidak mencukupi, maka perlu dilakukan penyusunan dan penetapan
skala prioritas.
B. Ketentuan Dalam Menyusun Rencana Penganggaran
. Penyusunan rencana umum pengadaan untuk tahun ke N atau tahun ke N+k harus sudah
diselesaikan pada tahun ke N-.
2. K/L/D/I harus mengalokasikan biaya pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa dari APBN/
APBD yang meliputi :
a. Honorarium personil organisasi pengadaan barang/jasa
b. Biaya pengumuman pengadaan barang/jasa termasuk biaya pengumuman ulang;
c. Biaya penggandaan dokumen pengadaan
d. Biaya lainnya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
3. Terkait dengan honorarium personil organisasi, K/L/D/I dapat mengusulkan besaran Standar Biaya
Umum (SBU) yang akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
C. Ketentuan Dalam Pemaketan Pekerjaan :
. Memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri
2. Menetapkan sebanyak-banyaknya paket yang bisa dilaksanakan untuk Usaha Mikro dan Usaha
Kecil serta koperasi kecil dengan tetap memperhatikan prinsip eisiensi, persaingan sehat,
kesatuan sistem, dan kualitas kemampuan teknis.
3. Nilai paket pekerjaan sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)
diperuntukan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan
yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil
serta koperasi kecil.
4. Hal-hal yang dilarang :
a. Menyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar dibeberapa daerah/lokasi
yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat eisiensinya seharusnya dilakukan di daerah/
lokasi masing-masing;
b. Menyatukan/menggabungkan beberapa paket pengadaan yang bila dipisah seharusnya
bisa dilaksanakan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil;
c. Memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket untuk menghindari pelelangan;
d. Menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif dan/atau
dengan pertimbangan yang tidak obyektif.
D. Ketentuan Dalam Menetapkan Cara Pengadaan :
Cara pengadaan barang/jasa dilakukan hanya dengan 2 (dua) cara, yaitu melalui swakelola dan
melalui penyedia barang/jasa. Pada dasarnya semua pengadaan barang/jasa dapat dilakukan
melalui penyedia barang/jasa. Sedangkan yang dapat dilakukan melalui swakelola harus me-
menuhi syarat-syarat tertentu, yaitu :

MODUL
2
. Pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan/atau memanfaatkan kemampuan
teknis SDM serta sesuai dengan tupoksi K/L/D/I;
2. Pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi langsung masyarakat
setempat; contoh :
Pembangunan saluran irigasi tersier yang pembangunan/pemeliharaannya dapat dilakukan
oleh kelompok petani yang memanfaatkannya.
Pembuatan sarana dan prasarana untuk peternakan yang akan dipergunakan untuk kelompok
peternak.
3. Pekerjaan yang dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannya tidak diminati oleh
Penyedia Barang/Jasa, contoh :
Pembangunan yang dilakukan di daerah-daerah terpencil dengan nilai pekerjaan yang tidak
ekonomis bila dilakukan oleh penyedia barang/jasa.
4. Pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu, sehingga
apabila dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa akan menimbulkan ketidakpastian dan risiko
yang besar;
5. Penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya atau penyuluhan;
6. Pekerjaan untuk proyek percontohan (pilot project) dan survei yang bersifat khusus untuk
pengembangan teknologi/metode kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang/
Jasa;
7. Pekerjaan survei, pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah, pengujian di laboratorium
dan pengembangan sistem tertentu;
8. Pekerjaan yang bersifat rahasia bagi K/L/D/I yang bersangkutan;
9. Pekerjaan Industri Kreatif, inovatif dan budaya dalam negeri;
0. Penelitian dan pengembangan dalam negeri;
. Pekerjaan pengembangan industri pertahanan, industri alutsista dan industri almatsus dalam
negeri.
E. Ketentuan Dalam Menyusun Kerangka Acuan Kerja
Kerangka Acuan Kerja merupakan dokumen yang memuat uraian tentang acuan-acuan yang harus
dipedomani dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Kerangka acuan kerja ini minimal harus
memuat hal-hal sebagai berikut :
. Uraian kegiatan yang akan dilaksanakan yang meliputi :
a. Latar belakang
b. Maksud dan tujuan
c. Sumber pendanaan
d. Hal-hal lain yang diperlukan untuk dijelaskan kepada pelaksana pengadaan barang/jasa
2. Waktu pelaksanaan yang diperlukan serinci mungkin dengan memperhatikan batas-batas tahun
anggaran.
3. Spesiikasi teknis Barang/Jasa yang akan diadakan; dan
4. Besarnya total perkiraan biaya pekerjaan.

MODUL
2

F. Ketentuan Dalam Mengumumkan Rencana Umum
Tujuan langkah ini agar semua rencana pekerjaan yang akan dilakukan oleh K/L/D/I, baik yang akan
dilakukan melalui swakelola maupun melalui penyedia barang/jasa dapat diketahui oleh masyarakat
secara luas.
Ketentuan-ketentuan yang diberlakukan dalam melakukan pengumuman ini adalah sebagai berikut :
. Waktu pengumuman :
a. Setelah rencana kerja dan anggaran K/L/D/I disetujui oleh DPR/DPRD.
b. Dapat mengumumkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang kontraknya akan
dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya/yang akan datang.
2. Media pengumuman :
a. Website K/L/D/I masing-masing; dan
b. Papan pengumuman resmi untuk masyarakat; serta
c. Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE.
3. Materi pengumuman paling kurang berisi :
a. Nama dan alamat PA;
b. Paket pekerjaan yang akan dilaksanakan, baik dilaksanakan melalui penyedia jasa maupun
melalui swakelola.
c. Lokasi pekerjaan; dan
d. Perkiraan besaran anggaran.

MODUL
2
Penanggung Jawab
Berdasarkan pasal 34, PPK dan/atau ULP/Pejabat Pengadaan melaku-
kan pengkajian ulang rencana umum yang telah dibuat PA/KPA. Sesuai
dengan hasil kajian, bila dipandang perlu PPK dapat mengusulkan pe-
rubahan rencana umum pengadaan kepada PA/KPA. Bila ada perubahan
dan disetujui PA/KPA, maka PA/KPA menetapkan kembali rencana umum
yang sudah diubah. ULP/Pejabat Pengadaan juga dapat membuat usulan
perubahan rencana umum pengadaan, tetapi usulan ini harus diajukan
melalui PPK.
Output Yang Dihasilkan Pada Tahap Pengkajian Ulang Rencana
Umum Pengadaan
. Berita Acara rapat koordinasi antara PPK dengan ULP/Pejabat
Pengadaan dalam rangka mengkaji ulang rencana umum
pengadaan. Isi berita acara memuat :
a. Perubahan-perubahan rencana umum pengadaan yang disepakati.
b. Hal-hal yang tidak disepakati harus dituangkan secara jelas :
i. Perubahan yang diusulkan oleh PPK
ii. Perubahan yang diusulkan oleh ULP/Pejabat Pengadaan.
2. Usulan PPK kepada PA/KPA tentang perubahan terhadap rencana
umum pengadaan.
3. Ketetapan PA/KPA terhadap usulan perubahan rencana umum
pengadaan.
Langkah-Langkah Pengkajian Ulang Rencana Umum Pengadaan
. PPK mengundang ULP/Pejabat Pengadaan dan tim teknis untuk
melakukan pengkajian ulang (pembahasan) terhadap rencana
umum pengadaan.
2. Hal-hal yang dikaji ulang dan dibahas meliputi :
a. Pengkajian ulang kebijakan umum pengadaan
b. Pengkajian ulang rencana penganggaran biaya pengadaan
c. Pengkajian ulang KAK
3. Penyusunan Berita Acara hasil rapat koordinasi tentang pengkajian
ulang rencana umum pengadaan.
4. PPK mengajukan usulan perubahan rencana umum pengadaan ke-
pada PA/KPAberdasarkan berita acara pengkajian ulang rencana
umum pengadaan,
5. PA/KPA menetapkan Rencana Umum Pengadaan yang sudah dikaji
ulang sesuai dengan kewenangannya.
“Proses Pengkajian ulang
rencana umum pengadaan
merupakan salah satu
metode pengendalian
internal untuk memastikan
bahwa pengadaan dapat
dilaksanakan secara eisien
dan efektif”
B. Rencana Umum
Pengadaan
Rencana Umum
Pengadaan
B.3 Penyusunan dan
Penetapan Rencana
Pelaksanaan
Pengadaan
b.2 Pengkajian Ulang Rencana Umum Pengadaan

MODUL
2
3
Ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan dalam melakukan rapatkoordinasitentangpengkajian
ulang rencana umum pengadaan adalah sebagai berikut :
A. Ketentuan Dalam Pengkajian Ulang Kebijakan Umum Pengadaan
. Materi yang dikaji terbatas pada kebijakan umum tentang pemaketan pekerjaan.
2. Tujuannya meneliti dan memastikan apakah pemaketan yang ditetapkan telah mendorong
persaingan sehat, eisien, meningkatkan peran usaha kecil dan memaksimalkan penggunaan
produksi dalam negeri.
3. Hasil survei pasar dapat digunakan sebagai dasar pengkajian.
4. Berdasarkan hasil pengkajian ulang, PPK dan/atau ULP/Pejabat Pengadaan dapat mengusulkan
untuk menggabungkan atau memecah paket.
5. Penggabungan paket dapat dilakukan sejauh tidak menghalangi pengusaha kecil untuk ikut
serta.
6. Pemecahan paket pekerjaan dapat dilakukan sejauh tidak untuk menghindari pelelangan/seleksi.
B. Ketentuan Dalam Pengkajian Ulang Rencana Penganggaran Biaya Pengadaan
. Materi yang dikaji :
a. Rencana biaya paket pekerjaan.
b. Rencana biaya biaya pendukung pelaksanaan pengadaan.
2. Pengkajian ulang rencana pembiayaan pengadaan dilakukan untuk memastikan :
a. Kode akun yang tercantum dalam dokumen anggaran sesuai dengan peruntukan dan jenis
pengeluaran; dan
b. Perkiraan jumlah anggaran yang tersedia untuk paket pekerjaan dalam dokumen anggaran
mencukupi kebutuhan pelaksanaan pekerjaan atau biaya paket pekerjaan.
c. Tersedia biaya pendukung pelaksanaan pekerjaan
3. Apabila kurang dianggarkan dan atau terdapat kesalahan administrasi dalam dokumen anggaran,
maka PPK dan/atau ULP/Pejabat Pengadaan mengusulkan revisi dokumen anggaran
C. Ketentuan Dalam Pengkajian Ulang Kerangka Acuan Kerja
Tujuan pengkajian ulang kerangka acuan kerja adalah untuk memastikan hal-hal sebagai berikut :
. Uraian kegiatan yang akan dilaksanakan sudah jelas yang meliputi :
• Latar belakang;
• Maksud dan tujuan;
• Sumber pendanaan;
• Ruang lingkup dan keluaran yang diinginkan (khusus jasa konsultansi)
• Hal-hal lain yang diperlukan.
2. Jenis, isi dan jumlah laporan yang harus dibuat (apabila diperlukan) cukup jelas.
3. Jadwal pelaksanaan pengadaan barang/jasa (bukan jadwal pemilihan penyedia barang/jasa) cukup
jelas yang meliputi :
• Kapan Barang/Jasa harus tersedia
• Lokasi dimana barang/jasa harus tersedia/dilaksanakan
• Batas akhir tahun anggaran harus diperhatikan.

MODUL
2
4. Spesiikasi teknis barang/jasa cukup jelas yang meliputi :
• Kesesuaian dengan kebutuhan pengguna/penerima akhir;
• Tidak mengarah kepada merek/produk tertentu, kecuali untuk pengadaan suku cadang;
• Memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri; dan
• Memaksimalkan penggunaan Standar Nasional Indonesia (SNI).
5. Total perkiraan biaya pekerjaan cukup jelas;
6. Jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
7. Pencantuman syarat-syarat bahan yang dipergunakan dalam pelaksanaan pekerjaan;
8. Pencantuman syarat-syarat pengujian bahan dan hasil produk;
9. Pencantuman kriteria kinerja produk yang diinginkan; dan
0. Bila diperlukan dilengkapi dengan gambar-gambar brosur barang.
. Persyaratan penyedia dan kualiikasi tenaga ahli serta jumlah personil inti agar tidak mengarah
kepada individu tertentu.
2. Kejelasan analisa kebutuhan tenaga ahli (hubungan antara ruang lingkup, keluaran yang diinginkan,
kualiikasi dan jumlah tenaga ahli, jenis dan jumlah laporan, serta jangka waktu pelaksanaan peker-
jaan). Perkecualian untuk pekerjaan yang bersifat rahasia, tidak perlu analisis tersebut;
D. Ketentuan Dalam Penetapan Rencana Umum Pengadaan Setelah Dikaji Ulang
. Apabila PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan sepakat untuk merubah Rencana Umum Pengadaan
maka perubahan tersebut diusulkan oleh PPK kepada PA/KPA untuk ditetapkan kembali;
2. Apabila ada perbedaan pendapat antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan terkait Rencana
Umum Pengadaan maka PPK mengajukan permasalahan ini kepada PA/KPA untuk diputuskan;
3. Putusan PA/KPA bersifat inal.
Penanggungjawab
S
esuai dengan pasal PPK mempunyai tugas dan kewenan-
gan untuk menyusun dan menetapkan Rencana Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa. Untuk melaksanakan hal ini PPK
mengacu pada Rencana Umum Pengadaan yang sudah ditetapkan
PA/KPA. Selanjutnya dokumen Ketetapan Rencana Pelaksanaan
Pengadaan diserahkan kepada ULP/Pejabat Pengadaan untuk diproses
lebih lanjut.
Output yang Dihasilkan pada Tahap Penyusunan dan Penetapan
Rencana Pelaksanaan Pengadaan
Output yang dihasilkan pada tahap ini berupa Rencana Pelaksanaan
Pengadaan yang akan digunakan oleh ULP/Pejabat Pengadaan untuk
melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa.
b.3 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pelaksanaan Pengadaan
B. Rencana Umum
Pengadaan
Rencana Umum
Pengadaan
B.3 Penyusunan dan
Penetapan
Rencana
Pelaksanaan
Pengadaan

MODUL
2
5
Dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan ini berisi tentang :
. Kerangka Acuan Kerja termasuk spesiikasi teknis dan gambar bila
diperlukan.
2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
3. Rancangan Kontrak
Langkah-langkah Penyusunan dan Penetapan Rencana Pelaksanaan
Pengadaan
. Menyusun dan menetapkan KAK termasuk merinci Spesiikasi
Teknis dan Gambar. Penyusunan ini didasarkan pada :
a. Rencana Umum Pengadaan yang telah ditetapkan setelah melalui
proses pengkajian oleh PPK dan/atau ULP/Pejabat Pengadaan
b. Berita Acara rapat koordinasi tentang pengkajian rencana
umum pengadaan yang tidak bertentangan dengan Ketetapan
rencana Umum Pengadaan pada butir a di atas.
2. Menyusun dan menetapkan HPS
3. Menyusun dan menetapkan rancangan kontrak
Ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan dalam melakukan
penyusunan dan penetapan rencana pelaksanaan pengadaan
adalah sebagai berikut :
A. Ketentuan KAK
Mengacu pada ketentuan yang dilakukan pada tahap pengkajian
rencana umum pengadaan tentang KAK yang telah diuraikan di
atas.
B. Ketentuan HPS
Materi ini akan diuraikan secara khusus pada Modul 3 Persiapan
Pengadaan Barang/Jasa Bagian II.
C. Ketentuan Rancangan Kontrak
Materi ini akan diuraikan secara khusus pada bab F di modul ini.
“RencanaUmumPengadaan
dengan Rencana Pelaksa-
naanPengadaanmerupakan
2 (dua) hal yang berbeda”

MODUL
2
Penanggung Jawab
S
esuai dengan pasal 35 ayat (), 4 ayat () dan 47 ayat (), ULP/
Pejabat Pengadaan mempunyai tugas dan kewenangan untuk
menyusun dan menetapkan metode pemilihan penyedia barang/jasa
dan metode penyampaian dokumen. Khusus pada bab ini akan diuraikan
bagaimana memilih dan menetapkan Metode Pemilihan Penyedia Barang/
Jasa.
Output yang Dihasilkan pada Tahap Pemilihan Metode Pemilihan
Penyedia Barang/jasa
Output yang dihasilkan pada proses pemilihan metode adalah Ketetapan
Metode Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang akan digunakan untuk me-
milih penyedia barang/jasa pada proses pelaksanaan pemilihan penyedia
barang/jasa.
Langkah-langkah Pemilihan Metode Pemilihan Penyedia Barang/
Jasa
“Metode Pemilihan Penyedia Barang/Jasa” merupakan salah satu bagian
dari sistem pengadaan barang/jasa. Tersedia beberapa alternatif metode
yang harus dipilih dan ditetapkan untuk digunakan dalam memilih pe-
nyedia barang/jasa yang akan ditetapkan sebagai pelaksana pengadaan
barang/jasa. Setiap alternatif hanya dapat digunakan untuk memilih
penyedia dengan jenis barang/jasa yang tertentu. Alternatif-alternatif
metode yang dapat digunakan disajikan dalam bentuk tabel yang dapat
dilihat pada Tabel pada halaman berikut ini.
C. metode Pemilihan Penyedia barang/Jasa
A. Pendahuluan
B. Pengkajian Ulang
Rencana Umum
Pengadaan
C. Pemilihan Metode
Pemilihan Penyedia
Barang/Jasa
D. Pemilihan Metode
Penyampaian Dokumen
Penawaran
E. Pemilihan Metode
Evaluasi Penawaran
G. Latihan Kelompok
danTes
Barang/Jasa
“Setiap Metode Pemilihan
Penyedia Barang/Jasa
hanya dapat digunakan
untuk memilih penyedia
dengan jenis barang/jasa
yang tertentu/paket
pekerjaan tertentu”

MODUL
2
7
Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam memilih salah satu alternatif metode pemilihan penyedia
barang/jasa adalah sebagai berikut :
. Mengidentiikasikan Barang/Jasa yang akan diadakan, di antaranya mencakup :
a. Jenis barang/jasa yang akan diadakan
b. Nilai paket pengadaan barang/jasa
c. Komplek tidaknya barang/jasa, yaitu pekerjaan yang memerlukan
d. Teknologi tinggi, mempunyai risiko tinggi, menggunakan peralatan yang didesain khusus
dan/atau pekerjaan yang bernilai diatas Rp00.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
e. Tinggi rendahnya teknologi yang digunakan dalam proses pengadaan barang/jasa.
f. Kelompok penyedia yang akan melaksanakan, apakah untuk usaha kecil, non-kecil,
perseoranngan, koperasi kecil, dan sebagainya
g. Sifat kekhususan barang/jasa
h. Keadaan tertentu yang melingkupi pengadaan barang/jasa
i. Dan lain-lainnya sesuai dengan yang diatur dalam Perpres 54/200
Catatan : Kriteria-kriteria untuk sifat kekhususan dan Keadaan tertentu diuraikan pada sub-bab C.5.
di bawah.
2. Mengenali persyaratan penggunaan setiap alternatif metode pemilihan penyedia barang/jasa.
3. Memilih dan menetapkan salah satu metode pemilihan penyedia barang/jasa yang sesuai dengan
karakteristik barang/jasa yang akan diadakan.
Tabel 1 Metode Pemilihan Penyedia Barang/Jasa
Metode
Pemilihan
Penyedia
Pelelangan umum
Pelelangan sederhana
Pelelangan terbatas
Kontes
Seleksi umum
Seleksi sederhana
Penunjukan langsung
Pengadaan langsung
Pemilihan langsung
Sayembara
Pemilihan Penyedia untuk Pengadaan
Barang
√
√
√
√
√
Jasa Lainnya
√
√
√
√
√
Pekerjaan Konstruksi
√
√
√
√
√
Jasa Konsultansi
√
√
√
√
√

PENGADAAN]Judul singkat yang dioptimalkan untuk dokumen tersebut adalah:[PENGADAAN BARANG JASA

PENGADAAN]Judul singkat yang dioptimalkan untuk dokumen tersebut adalah:[PENGADAAN BARANG JASA

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to PENGADAAN]Judul singkat yang dioptimalkan untuk dokumen tersebut adalah:[PENGADAAN BARANG JASA

Similar to PENGADAAN]Judul singkat yang dioptimalkan untuk dokumen tersebut adalah:[PENGADAAN BARANG JASA (20)

More from LanangTanu2

More from LanangTanu2 (6)

Recently uploaded

Recently uploaded (8)

PENGADAAN]Judul singkat yang dioptimalkan untuk dokumen tersebut adalah:[PENGADAAN BARANG JASA