Dokumen ini membahas standar dan pedoman pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi berdasarkan Peraturan Menteri PU No. 07/PRT/M/2011. Dokumen ini menjelaskan istilah-istilah yang digunakan, proses penetapan Harga Perkiraan Sendiri, jenis-jenis kontrak yang dapat digunakan, serta daftar pustaka yang menjadi acuan.

1. STANDAR DAN PEDOMAN
PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
DAN JASA KONSULTANSI
Oleh: Dr.Ir. A.Sarwiyana
Sastratenaya
PERATURAN MENTERI PU
No. 07/PRT/M/2011

2. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
2
DAFTAR ISI
A.Umum
B.Istilah
C.HPS
D.Kontrak
E.Daftar Pustaka

3. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
3
A. Umum

4. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
4
A1. Istilah – 7/7
Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk
digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan
pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa
konsultansi dalam penyelenggaraan jasa
konstruksi.
Peraturan Menteri ini bertujuan agar pelaksanaan
pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa
konsultansi dalam penyelenggaraan jasa
konstruksi lebih operasional dan efektif.

5. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
5
B. Istilah

6. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
6
A1. Istilah – 1/7
Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA
adalah Pejabat pemegang kewenangan
penggunaan anggaran pemerintah.
Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya
disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh
PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan
oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.
Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker
adalah Satuan Kerja yang menyelenggarakan
kegiatan yang dibiayai dari dana anggaran

7. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
7
A1. Istilah – 2/7
Kepala Satuan Kerja yang selanjutnya disebut
Kasatker adalah Kuasa Pengguna Anggaran
dan/atau Barang.
Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya
disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung
jawab atas pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa.
Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya
disebut ULP adalah unit organisasi yang
berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa

8. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
8
A1. Istilah – 3/7
Pejabat Pengadaan adalah personil yang
memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan
Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan
Barang/Jasa.
Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah
panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA
yang bertugas memeriksa dan menerima hasil
pekerjaan.
Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau
orang perseorangan yang menyediakan

9. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
9
A1. Istilah – 4/7
Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan
yang berhubungan dengan pelaksanaan
konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik
lainnya.
Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional
yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai
bidang keilmuan yang mengutamakan adanya
olah pikir (brainware).

10. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
10
A1. Istilah – 5/7
Pekerjaan Kompleks adalah pekerjaan yang
memerlukan teknologi tinggi, mempunyai risiko
tinggi, menggunakan peralatan yang didesain
khusus dan/atau pekerjaan yang bernilai diatas
Rp100.000.000.000,00 (seratus miliarrupiah).
Kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan
dokumen yang mengatur hubungan hukum antara
Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia
Barang/Jasa dalam pelaksanaan pengadaan
barang/jasa.

11. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
11
A1. Istilah – 6/7
Ahli Hukum Kontrak adalah seorang/pejabat ahli
yang dapat memberikan pendapat terhadap
Kontrak untuk pekerjaan konstruksi dan jasa
konsultansi yang bernilai di atas Rp
100.000.000.000 (seratus milyar rupiah) dan/atau
yang bersifat kompleks sebelum di tandatangani
oleh para pihak.
Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut
Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan pemerintahan
negara Republik Indonesia sebagaimana

12. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
12
A1. Istilah – 7/7
Pejabat Eselon I atau Pimpinan Unit Kerja setara
Eselon I adalah Sekretaris Jenderal/Sekretaris
Menteri/Sekretaris Utama/Sekretaris Daerah,
Inspektur Jenderal, Kepala Badan, dan Direktur
Jenderal/Deputi.

13. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
13
C. Harga Perkiraan
Sendiri (HPS)

14. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
14
C. HPS – 1/7
Untuk:
1. pekerjaan konstruksi yang bernilai
diatas Rp 100.000.000.000 (seratus
milyar rupiah) dan
2. jasa konsultansi yang bernilai diatas
Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar
rupiah),
PPK menetapkan HPS setelah Rencana
Perkiraan Biaya yang disusun mendapat
persetujuan dari Pejabat Eselon I.

15. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
15
C. HPS – 2/7
Dalam rangka menyusun HPS dilakukan
berdasarkan metode
pelaksanaan/kerja dan spesifikasi
teknis dengan memperhatikan data
harga pasar setempat, yang diperoleh
berdasarkan hasil survey menjelang
dilaksanakannya pengadaan dengan
mempertimbangkan beberapa
informasi penting

16. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
16
C. HPS – 3/7
Informasi Penting yang harus
dipertimbangkan dalam menyusun HPS:
1. informasi biaya satuan yang
dipublikasikan secara resmi oleh
Badan Pusat Statistik (BPS);
2. informasi biaya satuan yang
dipublikasikan secara resmi oleh
asosiasi terkait dan sumber data lain
yang dapat dipertanggungjawabkan;

17. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
17
C. HPS – 4/7
3. daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang
dikeluarkan oleh pabrikan/distributor
tunggal;
4. biaya Kontrak sebelumnya atau yang
sedang berjalan dengan
mempertimbangkan faktor
perubahan biaya;
5. inflasi tahun sebelumnya, suku
bunga berjalan dan/atau kurs tengah
Bank Indonesia;

18. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
18
C. HPS – 5/7
6. hasil perbandingan dengan Kontrak
sejenis, baik yang dilakukan dengan
instansi lain maupun pihak lain;
7. perkiraan perhitungan biaya yang
dilakukan oleh konsultan perencana
(engineer’s estimate);

19. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
19
C. HPS – 6/7
8. perkiraan perhitungan biaya yang
dilakukan oleh konsultan perencana
(engineer’s estimate);
9. norma indeks yaitu tentang nilai
harga terendah dan harga tertinggi
dari suatu barang/jasa yang
diterbitkan oleh instansi teknis terkait
atau Pemerintah Daerah setempat;
dan/atau informasi lain yang dapat
dipertanggungjawabkan.

20. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
20
C. HPS – 7/7
harga penawaran peserta lelang/seleksi
di bawah 80% HPS wajib dilakukan
evaluasi kewajaran harga dengan meneliti
dan menilai konsistensi rincian/uraian
Analisa Harga Satuan Pekerjaan Utama
terhadap syarat teknis/spesifikasi sehingga
tidak terjadi penyimpangan yang
mempengaruhi lingkup, kualitas, dan
hasil/kinerja serta diyakini dapat
menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan

21. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
21
D. Kontrak

22. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
22
D. Kontrak – 1/7
Kontrak untuk pekerjaan konstruksi dan
jasa konsultansi yang bernilai di atas
Rp 100.000.000.000 (seratus milyar
rupiah) dan/atau yang bersifat kompleks
sebelum di tandatangani oleh para pihak,
terlebih dahulu harus memperoleh
pendapat
Ahli HukumKontrak

23. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
23
D. Kontrak – 2/7
Ahli Hukum Kontrak yang ditunjuk untuk
memberikan pendapat hukum, harus
berdasarkan persetujuan para pihak.
Dalam hal tidak diperoleh Ahli Hukum
Kontrak, maka pendapat hukum dapat
diperoleh dari Tim Pendapat/Opini Hukum
Kontrak.

24. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
24
D. Kontrak – 3/7
Kontrak pekerjaan konstruksi dan jasa
konsultansi dapat menggunakan:
1. Lump Sum,
2. Harga Satuan,
3. Gabungan Lump Sum dan Harga
Satuan
(untuk pekerjaan tunggal atau
terintegrasi)

25. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
25
D. Kontrak – 4/7
Kontrak pekerjaan konstruksi dan jasa
konsultansi dapat menggunakan:
1. Lump Sum,
2. Harga Satuan,
3. Gabungan Lump Sum dan Harga
Satuan
(untuk pekerjaan tunggal atau
terintegrasi)

26. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
26
D. Kontrak – 5/7
Kontrak Lump Sum Jasa Konsultansi
didasarkan atas produk/keluaran (Output
based) yang harus dihasilkan konsultan
sesuai dengan Kerangka Acuan
Kerja/TOR.
Jenis pekerjaan pada kelompok ini yaitu
feasibility study, design, study, evaluasi,
kajian, telaah, pedoman, petunjuk, produk
hukum, sertifikasi, dan lainnya.

27. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
27
D. Kontrak – 6/7
Kontrak pekerjaan konstruksi dan jasa
konsultansi dapat menggunakan:
1. Lump Sum,
2. Harga Satuan,
3. Gabungan Lump Sum dan Harga
Satuan
(untuk pekerjaan tunggal atau
terintegrasi)

28. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
28
D. Kontrak – 7/7
Kontrak Harga Satuan Jasa Konsultansi
didasarkan atas input (tenaga ahli dan
biaya-biaya langsung terkait termasuk
perjalanan dinas) yang harus disediakan
konsultan (Input based) untuk
melaksanakan pekerjaan sesuai dengan
Kerangka Acuan Kerja/TOR.
Jenis pekerjaan pada kelompok ini yaitu
supervisi/pengawasan pekerjaan fisik,
monitoring dan evaluasi, manajemen

29. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
29
E. Daftar Pustaka

30. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
30
J. Daftar Pustaka
Permen PU No. 07/PRT/M/2011 tentang
Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan
Konstruksi dan Jasa Konsultansi