[Ringkasan] Keputusan Bersama ini mengatur tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional Sanitarian dan angka kreditnya. Dokumen ini menjelaskan tentang ketentuan umum, usul dan penetapan angka kredit, tim penilai, dan ketentuan lainnya terkait pelaksanaan jabatan fungsional Sanitarian.

1. KEPU,TUSAN BERSAIIA
ilIENTERI KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
DAN
KEPALA BAI'AN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR: 3g3n IENKES-KESOSTSKBTVT2OOI
NOIIOR : l8 TAHUN 200t
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL
SANTTARIAN DAN ANGKA KREDITNYA
MENTERI KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
KE PALA BADAN Xf#MN^n NEGARA,
Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negare Nomor 19/KEP/
M.PAN/11/2000 lelah ditetapkan Jabatan Fungsionat
Sanilarian dan Angka Kreditpya;
Mengingat
b. bahwa untuk kelancaran dan tertib'administrasi dalam
pelaksanaan keputusan tersebut,:.dipandang perlu
menetapkan Keputusan Bersama Menteri Kesehatan
dan Kesejahteraan So-sial dan. Kepata Badan
KepegawaianNegara lentang Petunjuk Pelaksanaan
Jabatan Fungsional Sanitarian danAngka Kreditnya;
: 1. Undang;undang NomorSTahun 1974tentang Pokok-
pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-undarg Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah
Penyakit Menula
I

2. 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang
Kesehatan;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah;
5. International Health Regulation (lHR) Tahun 1969 Edisi
3Tahun 1983:
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966, tentang
Pembrirrhentian/Pemberhentian Sementara pegawai
Negeri;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang
Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1g94 tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
10.- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang
Tenaga Kesehatan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi
sebagai Daerah Otonom;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;

3. Menetapkan
14. Keputusan presiden Nomor€7 Tahun 1999 tentangRumpun Jabatan Fungsionat pes.*.iN.guiis';if ,
15. Keputusan presiden Nom9r195 Tahun 2000tentans
Kedudukan, Tugas, Fungsi, X"*"^""g"n, irJi_"organisasi dan Tata KeryiDepartem;,U##;"
telah diubah dengan Keputusan presiaen ilil;;Tahun 2001:
16. Keputusan presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentann
Kedudukan, Tugas, Fungsi, K"*""";il, il";;;organisasidan Tata KerjJ t"rt.g" p;iiriffi l#;Departemen sebagaimana t"r"-n oiuf"t, jlio",n
Keputusan presiden iomor 173 Tahr" ,0001;"j;;"ifi,dengan Keputusan presiden N"r;;1 6-i;;; ;ff l;
"
17. Keputusan presiden Nomor 177 Tahun 2000 tenlangsusunan organisasi oan rug;s"dJ;;;;1r;sebagaimana lelah diubah denga, X"prtr#ir"rUE"Nomor 38 Tahun 2001;
'18. Keputusan pibsiOen Nomor j7gTahun2000
tentanoSusunan organisasi dan Tugas d;;il,;;ffi:;Non Departemen sebagaimana tefan O-luban Oenqan
Keputusan presiden Noiror 17 Tahun 200i,
'' -"""'"
19. Keputusan Menteri Negara pendayagunaan
Aparatur
Neg ara Nom or 1
g/KE pai'. pAru/1 1 /1060 %;i;;;j;;:;Fungsional Sanitarian dan Angka Kreoitnr"-
'" --"'''' '
MEMUTUSKAN
KEPUTUSAN BERSAI4A MENTERI KESEMTAN DAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN K-FA;"';d;;i;KEPEGAWAIAN NEGAM TENTANc pir-rjr,rjilii
PELAKSANMN JABATAN FUN GSr OrINi SEirirlNrXr.)
DAN ANGKAKREDITNYA
3

4. BABI
KETENTUAN UilIUttI
Pasal I
Dalain Keputusan Bersama ini yang dimaksud dengan :
1. Sanitarian adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung
iawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang benrvenang
untuk melakukan kegiatan pengamatan, pengawasan dan
pemberdayaan masyarakat dalam rangka perbaikan kualitas kesehatan
lingkungan untuk dapat memelihara, melindungi dan meningkatkan €ra-
cara h:dup bersih dan sehat.
2. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit adalah pejabat ya.ng
berwenang sebagaimana ditentukan dalam pasal 14 ayat (1) Keputusan
Menteri Negara PendayagunaanAparatur Negara Nomor 1 9/KEP/lt/l.PAl'l/
'l112000 tentang Jabatan Fungsional Sanitarian danAngka Kreditnya.
3.' Tim Penilai angka kredit adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan
oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja
-._ San'rtarian.
4.
t':Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap kegiatan dan/atau akumulasi
nilai butir-butir kegiatan yang hams dicapai oleh seorang Sanitarian dalam
rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatan.
5. Pejabat yang berwenang mengangkat, membebaskan sementara
dan memberhentikan dalam dan dari jabatan fungsional Sanitarian
adalah pejabat yang memiliki kewenangan mengangkat memindahkan
dan memberhentikan atau pejabat lain yang ditunjuk sesuai dengan
peraturan peruridang-undangan yang berlaku.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat adalah Menteri, Jaksa Agung,
Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Sekretaris Militer, Sekretaris
Presiden. Sekretaris Wakil Presiden, Kepala Kepolisian Negara'
4

5. L
Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan
Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara.
7. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi adalah Gubemur.
8. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah
BupatiMlalikota.
Pemberhentian adalah pemberhentian dad jabatan fungsional Sanitarian
bukan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil.
Instansi adalah organisasi setingkat Departemen.
Institusi Kesehatan Provinsi adalah organisasi kesehatan di Provinsi
seperti Dinas Kesehatan Provinsi, Kantor Kesehatan Pelabuhan, Rumah
Sakit Provinsi dan Unit Pelaksana Teknis (U.P.T.) lainnya.
Institusi Kesehatan Kabupaten/Kota adalah organisasi kesehatan di
Kabupaten/Kota seperti Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Rumah
Sakit Kabupaten dan UPT lainnya.
Unit kdrja adalah bagian yang setingkat dengan Eselon lll dari suatu
organisEsi.
Pimpinan Unit keria adalah Pejabat yang diberi tugas, tanggung
jawab, weurenang dan hak oleh pejabat yang beruenang untuk memimpin
suatu unit kerja sebagai bagian dari organisasi yang ada.
Tim Penilai Instansi adalah sebagaimana disebut dalam Pasal 14Ayat 2
(dua), hurufd, Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor 1
g/KEP/M.PAN/ 11/2000.
10.
11.
12.
13.
1i.
1a
5

6. usuL DAN per#iFarrfi INGKA KREDTT
Pasal2
(1) Usul penetapan angka kredit Sanitarian disampaikan setelah menurut
perhitungan sementara Sanitarian yang bersangkutan memenuhi jumlah
angka kedit yang disyaratkan untuk kenaikanjabatan/ pangkat setingkat
lebih tinggi dan dibuat menurut contoh formulir sebagai berikut :
a. untuk Sanitarian Terampil sebagaimana tersebut pada Lampiran l;
b. untuk Sanitarian Ahli sebagaimana tersebut pada Lampiran ll.
(2) Setiap usul penetapan angka kredit Sanitarian dilampiri dengan :
a. surat pemyataan melakukan kegiatan di bidang kesehatan
lingkungan dan bukti fisiknya, dibuat menurut contoh formulir
sebagaimana tersebut pada Lampiran lll;
surat pemyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi dan
bukti fisiknya, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut
pada Lampiran lV;
sllral nAmvat..n malalrrrtzan lzaaiaran ^^^r,-i-F^ ..,^^^,G^-x--!--
Fer rur le v lriY.r5 rrqt nrcr tdt I
dan bukti fisiknya, dibuat menurut contoh formulir s.ebagaimana
tersebut pada Lampiran V; .' -
d. fotokopi atau salinan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang
mengesahkan bukti-buKi mengenai Uazah/Surat Tanda Tamat
Pendidikan dan Latihan (STTpL) dan atau keterangan / penghargaan
yang pemah diterima.
(3) Usul penetapan angka kredit untuk kenaikan pangkat, dilakukan
selarnbat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat
dengan ketentuan sebagai berikut:
a. untuk kenaikan pangkat periode Januari, angka kredit ditetapkan
selambauambatnya pada bulan Oktober tahun sebelumnya;
c.

7. (1)
(2)
b. untuk kenaikan pangkat periode Aprit, angka kredit diletapkan
selambatlambatnya pada bulan Januari tahun yang bersangkutan;
c. untuk kenaikan pangkat periode Juli, angka kredit ditetapkan
selambat-lambatnya pada bulan April tahun yang bersangkutan;
d. untuk kenaikan pangkat periode Oktober, angka kredit ditetapkan
selambat-lambatnya pada bulan Juli tahun yang bersangkutan.
Pasal 3
Setiap usul penetapan angka kredit pejabat Sanitarian harus dinilai
secara seksama oleh Tim Penilai, dengan berpedoman pada Lampiran I
{an Lampiran ll Keputusan Menteri Negara pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor 1 g/KEP/t1I.PAN/1112000.
Hasil penilaian Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
ditetapkan oleh pejabat yang beruenang menetapkan angka kredit
dengan menggunakan conioh formulir sebagaimana tersebut pada
Lampiran Vl, dengan ketentuan penetapan angka kredit yang asli ( pAK
)
disampaikan kepasla Kenala Eadan K.epegaw.aian Negara (BKN) up.
Deputi Bidang Pengadaan dan MutasiKepegawaian atau Kepala Kantor
Regional BKN yang bersangkutan dan tembusan disampaikan kepada:
a. Sanitarian yang bersangkutan;
b. Pimpinan Unit Kerja Sanitarian yang bersangkutan;
e . Sekretaris Tim Penilai Sanitarian yang bersangkutan;
d. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
Apabila pejabal yang beruvenang menetapkan angka kredit berhalangan
sehingga tidak dapat menetapkan angka kredit sampai batas waktu yang
telah ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (3), maka pejabat yang berwenang
menetapkan angka kredit tersebut dapat mendelegasikan kepada pejabat
lain satu tingkat lebih rendah sebagaimana ditentukan dalam pasal
14 ayat (1) Keputusan Menteri Negara pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor I 9/KEP/M.PAN/1 112000.
(3)
7
E!.

8. (4) Spesimen tanda tangan pejabat yang berwenang menetapkan
angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal '14 ayat (1)
Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
1gKEP/M.PAN/ 11l2OO0 hams disampaikan kepada Kepala Badan
' Kepegawaian Negara (BKN) up. Deputi Bidang Pengadaan dan Mutasi
Kepegawaian atau Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan.
(5) Apabila terdapat pergantian pejabat yang benarenang menetapkan
angka kredit, maka spesimen tanda-tangan pejabat barn dimaksud
disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) up.
Deputi Bidang Pengadaan dan Mutasi Kepegawaian atau Kepala Kantor
Regional BKN yang bersangkutan.
BAB III
TIM PENILAI
Pasal 4
(1) Syarat pengangkatan untuk menjadi anggota Tim Penilai Pusat, Tim
Penilai Provinsi, Tim Penilai Kabupaten/ Kota dan Tim Penilai Instansi
adalah sebagai berikut:
a. sekurang-kurangnya menduduki jabatan/pangkat setingkatdengan
jabatan/ pangkat Sanitarian yang dinilai;
b. mempunyai keahlian dan kemampuan untuk menilai prestasi kerja
Sanitarian; dan
c. dapat aktif melakukan penilaian.
(2) Masa jabatan Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Provinsi, Tim Penilai
KabupaterV Kota dan Tim Penilai Instansi adalah 5 (lima) tahun.
(3) Anggota Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Provinsi, Tim Penilai
Kabupaten/Kota dan Tim Penilai Instansi yang berasal dari Sanitarian
hams lebih banyak daripada anggota Tim Penilai yang berasal dari pejabat
lain bukan Sanitarian.
I

9. v
(1)
Pasal 5
Tugas pokokTim Penilai Pusatadalah :
a. membantu dalam menetapkan angka kredit:
1) Direktur Jenderal Pemberantasan penyakit Menular dan
Penyehatan Lingkungan bagi Sanitarian Madya yang bekerja
di lingkungan Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan
Sosial, dan instansi di luar Departemen Kesehatan dan
Kesejahteraan Sosial;
2) Sekretaris Direktur Jenderal pemberantasan penyakit Menular
dan Penyehatan Lingkungan bagi Sanitarian pelaksana pemula
sampai dengan Sanitarian Penyelia dan Sanitarian pertama
sampai dengan Sanitarian Muda yang bekerja di lingkungan
Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.
a. melaksanakan tugas{ugas lain yang diberikan oleh:
1) Direktur Jenderal Pemberantasan penyakit Menular dan
, Penyehatan Lingkungan yang berhubungan dengan penetapan
angka kredit Sanitarian Madya yang bekerja di lingkungan
Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial dan instansi
di luar Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial;
2) Sekretaris Direktur Jenderal pemberantasan penyakit
Menular dan Penyehatan Lingkungan bagi Sanitarian pelaksana
Pemula sampai dengan Sanitarian penyelia dan Sanitarian
Pertama sampai dengan Sanitarian Muda yang bekerja di
lingkungan Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.
Tugas pokok 1im Penilai Provinsi adalah :
a. membantu Kepala Dinas Kesehatan provinsi dalam
menetapkan angka kredit Sanitarian pelaksana pemula samoai
dengan Sanitarian Penyelia dan Sanitarian pertama serta Sanitarian
Muda yang bekerja pada institusi kesehatan Daerah provinsi:
(2)
re-. .

10. b. melaksanak"n trg:"-_.t-rSr: lain yang diberikan oleh Kepala DinasKesehatan provinsi yang oertru6uni"n-Jun!"n p"n"tapan angkakredit San itarian peiaksina p" r ri""-." r'p"'i dengan Sa nitarianpenyetia dan Sanitarian p_ertam, ;;; s;d;;n Muda yang bekerjapada institusi kesehatan Oaeran provinsi
(3) Tugas pokok Tim penilai Kabupaten/ Kota adalah:
a. membantu Kepala Dinas Xesetratan [abupaten/ Kota yangbersangkutan'datam menelafk;;
"il;;'kredit sanitarianPelaksana pemula
.sl1pgi dengan Slnitarian penyelia danSanitarian pertame
kesehatan o"";;h';:ff;?:#rian
Muda Yane bekerja pada institusi
b. melaksanakan luo
i.";ffi #i:;;;'.?l j;ii?"T;?'1,'#,! jfi XIT;j;l[";Xf ff :;dengan
.
penetapan.angka '
kr"dii s;;;;;;; pelaksana pemuta
sampai dengap Sanitarian eenyefia Oan danitarian pertama sertasanitarian Muda vang beke4a iaaa- in"titr"iL"""n"t"n DaerahKabupaten/ Kota.
(4) Tugas pokok Tim penilai Instansi adalah:
a. membantu pimpinan
..ln;ta1si yang .bersangxutan
dalammenetapkan angka kred.it Sanita-rian pJ|afsanl pemula sampaidengan Sanitarian penyelia
dan-S;"ii"ri* p"irrna serta SanitarianMuda yang bekerja paia institusi telenaian-oiiingrungan instansimasing-masing;
b. Meraksanakan tugas-tugas rain yang diberikan oleh pirnpinan Instansiyang bersangkut"l,L?l_S- btub-ungan A"nlJn p"n"t"pan angkakredit Sanitarian pelaksana pemuti."rp"ilung"n SanitarianPenyelia dan Sanitarian pertar" lu.t" sJiJriln Muoa yang bekerjapada institusi kesehatan di lingkung"nln i'-'- #asing_rnasing.
(5) Datam har komposisi anggota Tim penirai pusat, Tim peniraiprovinsi,
Tim penitai Kabupaten/K6ia o""rimF"niiai i;.d"ri;rg berasat dari
10

11. F
Sanitarian tidak memenuhi ketenfuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (3), maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari Pejabat
lain yang mempunyai pengalaman di bidang sanitadan.
(6) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai Pusal, fim Penilai Provinsi,
Tim Penilai Kabupaten/Kota, dan Tim Penilai lnstansi, yang berhalangan
sekurangJ<urangnya 6 (enam) bulan atau pensiun, maka Ketua Tim
Penilai mergusulkan penggantian anggotaTim Penilai yang bersangkutan
kepada Pejabat yang bemrenang menetapkan Tim Penilai.
(/) Dalam halterdapat anggota Tim Penilai yang trnrt dinilai, Ketua Tim penilai
dapat mengangkal pengganti anggotra Tim Penilai yang bersangkutan.
(8) Tata kerja dan lata cara penilaian Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Provinsi,
Tim Penilai Kabupaten/Kota dan Tim Penilai Instansi ditetapkan oleh
Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.
Pasal 6
('l) Untuk membahtu Tim Penitaidalam melaksanakan fugasnya, dibentuk
Sekietatiat Tim Penilai yang dipimpin oleh see!'eng Sekr.*ds. - .
(2) Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Secara
fungsional dijabat oleh pejabat di bidang kepegawaian. _
(3) Sekretaris lim Penilai ditetapkan dengan keputusan pejabat yang
berwenang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 ayat (2) Keputusan
Mented Negana Penda)ragunaanAparatur Negara Nomor 19KEp/M.pAlrl/
1112000
Pasal 7
(1) Apabila dipandang perlu pejabat yang benrenang menetapkan angka
kedit, dapat membentuk Tim Penilai Teknis yang anggotanya terdiri
dari para ahli, baik yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil atau
1l

12. (2)
(3)
bukan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kemampuan teknis yang
ditentukan.
Tugas pokok lim Penilai Teknis adalah memberikan saran dan pendapat
kepada Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian kegiatan
yang berifat khusus atau keahlian terlentu.
Im Penilai Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada
Ketua Tim Penilai.
KE NAt KAN JABBAiluoon ro"o *,
Pasat 8
(1) Penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2),
digunakan sebagai dasar untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan
dan kenaikan pangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
(2) Kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud dalam avat (1). setiao kali
dapat dipertimbangkan apabila :
a. sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
b. memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikanjabatan
setingkat lebih tinggi; dan
c. setiap unsur penilaian pres{asi kena sekurang-kurangnya
bemilai baik dalam I (satu) tahun terakhir. kurangnya telah 2 (dua)
tahun dalam pangkat teraktir;
(4) Kenaikan pangkat Sanitarian Madya pangkat PembinaTingkat I golongan
ruang lV/b untuk menjadi Pembina Utama Muda golongan ruang lv/c
diusulkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat kepada presiden
dan kenaikan pangkatnya ditetapkan setelah mendapat pertimbangan
teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
12

13. (5) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Pusat ditetapkan oleh Pejabat
Pembina Kepegawaian Pusat di lingkungannya bagi:
a. Sanitarian Pelaksana Pemula pangkat Pengatur Muda golongan
ruang ll/a untuk menjadi Pengatur Muda Tingkat l, golongan ruang
ll/b sampai dengan Sanitarian Penyelia pangkat Penata Tingkat I
golongan ruang llUd: dan
b. Sanitarian Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang lll/a untuk
menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang I lUb sampai dengan
Sanitarian Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang lV/b.
Penetapan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Pusat, dapat
didelegasikan sebagian wewenangnya atau diberikan kuasa kepada
pejabat lain di lingkungannya bagi:
a. Sanitarian Pelaksana Pemula pangkat Pengatur Muda golongan
ruang ll/a untuk menjadi Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang ll/b
sampai dengan Sanitarian Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan
ruang lll/d; dan
b. Sanitarian Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang llUa untuk
menjadi Penata Muda Tingkat lgolongan lll/b sampai dengan
Sanitarian Muda pangkat Penata Tingkat I golongan ruang lll/d;
Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah ditetapkan oleh Pejabat
Pembina Kepegawaian Daerah di lingkungannya bagi:
a. Sanitarian Pelaksana Pemula pangkat Pengatur Muda golongan
ruang ll/a untuk menjadi Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang ll/b
sampaidengan Sanitarian Penyelia pangkat Penata Trngkat I golongan
ruang lll/d; dan
b. Sanitarian Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang llUa untuk
menjadi Penata Muda'l'ingkat I golongan ruang lll/b sampai dengian
Sanitarian Madya pangkat Pembina Utama Muda golohlian ruang
lv/c;
Penetapan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah, dapat
didelegasikan sebagian wewenangnya atau diberikan kuasa kepada
pejabat lain di lingkungannya bagi:
(6)
(7)
tr,-
(8)
13

14. BABV
PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA DAN
PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN
(1)
a. Sanitarian Pelaksana Pemuta pangkat Pengatur Muda golongan
ruang ll/a untuk menjadi Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang ll/b
sampai dengan San'rtarian Penyelia pangkat Penata lingkat I golongan
ruang lll/d; dan
b. Sanitarian Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang llUa untuk
menjadi Penata Muda Tingkat I golongan lll/b sampai dengan
Sanitarian Muda pangkat Penata Tingkat I golongan ruang lll/d;
Pasal 9
Sanitarian yang masih menduduki pangkat dibawah pangkat Penata
Muda golongan mahg ltl/a yang memperoleh ijazah Sarjana/Diploma lV
dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya sebagai penyesuaian ijazah,
dengan ketentuan:
a. pendidikan/ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar yang diperoleh harus
sesuai dengan tugas Pokoknya;
b. sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
c. setiaf unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya
bemilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
d. memenuhi jumlah angka kredit kumulatif minimal yang
ditentukan untuk pangkat Penata iJluda goiongan ruang lli/a;
Sanitarian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat
dipertimbangkan untuk diangkat dalam jabatan Sanitarian Ahli'
Pasal 10
Sanitarian yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan
untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit
tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan !abatan/pangkat berikutnya'
(2)
14

15. Pasa! 1l
Pengangkatan, pembebasan sementara dan pemberhentian dalam dan
dad jabatan sanitarian, diletapkan oreh pejabat yang berwenang sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan ketentuan sebalai
bedkut:
1. pengangkatan pertama kali dan pengangkatan kembali dalam
jabatan sanitarian ditetapkan dengan menggunakan contoh formulir
sebagaimana lersebut pada Lampiran Vll;
2. pembebasan sementara dari jabatan Sanitarian ditetapkan dengan
menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada tampiran illl.
Pasal 12
(1) Untuk menjamin tingkat kinerja- Sanitarian dalam pencapaian angka
kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat, maka dalam pengangkaian
Sanitarian hams memperhitungkan rasio beban ke4a deng-an iumtah
Sanitarian yang ada.
(2) Disannping harls memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksuddalam
. ayat ('l), pengangkatan Sanitarian harus didasarkan pada formasi yang
telah ditetapkan oleh Menteri Negara pendayagunaAn Aparatur Nelarl
setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawlian
Negara.
Pasal l3
(1) Sanitarian dibebaskan sementara darijabatannya apabila :
a. Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam pangkat
terakhirtllak dapat mengumpulkan angka kredit ying ditentukin uituk
kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi:
1. Sanitarian pelaksana pemuta pangkat pengatur Muda
golongan ruang ll/a sampai dengan Sanitahan penyelia pangkat
Penata golongan ruang llUc;
lhi.--
t5

16. (2)
(3)
2. Sanitarian Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang llUa
sampai dengan Sanitarian Madya pangkat Pembina Tingkat I
golongan ruang lV/b;
b. dalam jangka waKu 1 (satu) tahun sejak diangkat dalam pangkat
terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-
kurangnya :
1. 10 (sepuluh) bagi Sanitarian Penyelia pangkat Penata
Tingkat I golongan ruang lll/d; dan
2. 20 (dua puluh) bagi Sanitarian Madya pangkat Pembina Utama
Muda golongan ruang lv/c; atau
c. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa
penurunan pangkat berdasarkan Peraluran Pemerintah Nomor 30
Tahun 1980: atau
d. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966; atau
e. ditugaskan secara penuh di luarjabatan Sanitarian; atau
f.. cuti dilsar tanggungan negara, kecuali untuk persitinan
keempat dan seterusnya; atau
g. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
Sanitarian yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) huruf c, selama masa hukuman disiplin tetap melaksanakan
tugas pokoknya, tetapi kegiatan tersebut tidak diberi angka kredit.
Sanitarian yang dibebaskan sementara karena tugas belajar lebih dari 6
(enam) bulan, selama pembebasan sementara dapat dipertimbangkan
kenaikan pangkatnya secara pilihan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, apabila :
16

17. a. sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir;
dan
b. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang:kurangnya bemilai
baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
Pasal {tl
Sanitarian diberhentikan dari jabatannya apabila :
1. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan
hukum tetap, kecuali jenis hukuman disiplin berat berupa penurunan
pangkat; atau
2. dalam jangka waktu 1(satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari
jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) hurufa, tidak
dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan
pangkat setingkat lebih tinggi; atau
a'3. dalam jangka waktu 1(satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari
' jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) hunrfb, tidak
dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan.
BABVI.
PENGANGKATAN KEII'IBAL| DALAM JABATAN
Pasal 15
(1) Sanitarian yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dapat diangkat
kembali dalam jabatannya, apabila masa berlakunya hukuman disiplin
tersebuttelah berakhir.
(2) Sanitarian yang dibebaskan sementara karena diberhentikan
sementara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966,
dapat diangkat kembali dalam jabatan Sanitarian, apabila berdasarkan
keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,
dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi pidana percobaan.
b"-
17

18. (3) Sanitarian yang ditugaskan di luar jabatan Sanitarian dapat diangkat
kembali dalam jabatannya, apabila telah selesai melaksanakan tugas
di luar jabatan Sanitarian.
(4) Sanitarian yang dibebaskan sementara karena cuti di luartanggungan
negara dan telah diangkat kembali pada instansi semula, dapat diangkat
kembali dalam jabatan Sanitarian.
(5) Sanitarian yang telah selesai tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan,
dapat diangkat kembali dalam jabatan Sanitarian.
Pasal l6
Pegawai Negeri Sipil yang diangkat kembali dalam jabatan Sanitarian
sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 ayat (1) sampai dengan ayat,(5),
jabatannya ditetapkan berdasarkan angka kredit terakhir yang dimiliki.
BABVII
PENYESUAIAN DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT
Pasal {7
(1) Pegawai Negeri Sipil yangtelah melaksanakan tugbsftegiatan pelayanan
dibidang kesehatan lingkungan berdasarkankeputusan/surat
pernyataan melakukan tugas dari pejabat yang berwenang dan pada saat
ditetapkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 1 9/KEP/M.PAN/11I2000 masih melaksanakan tugas/kegiatan
pelayanan dibidang kesehatan lingkungan, dapat diangkat dalam jabatan
Sanitarian melalui penyesuaian/inpasing dengan ketentuan sebagai
berikut:
a. Untuk Sanitarian Terampil harus memenuhi syaral:
1. berijazah serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan TingkatAtas
(SMU/SMK/Diploma I Bidang Kesehatan Lingkungan;
2. pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda golongan ruang
I l/a: dan
18

19. (2)
(3)
3. seliap unsur penilaian prestasi kerja sekurang_kurangnya
bemilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
b. Untuk Sanitarian Ahli hams memenuhi syarat:
1. berijazah serendah{endahnya Sarjana (Sl)/ Diploma lV
bidang Kesehatan Masyarakat, Teknik penyehatan, Biologi,
Kimia dan Lingkungan;
2. pangkal serendah - rendahnya penata Muda golongan ruang
ttua;dan
3. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang_kurangnya
bemilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
J-enjang jabatan dan jumlah. angka kredit penyesuaian sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), didasarkan pada pendidikan, pangiat, dan
masa kerja pangkat terakhir sebagaimana tersebut daiamlampiran
V dan Lampiran Vl Keputusan_ Menteri Negara pendayagunaanAparatur
Negara Nomor 19/KEPA4. pAN/1i /2OOO.
Masa kerja pangkat terakhir uotuk penyesuaian sebagaimana dimaksud
Lampiran Vdan Lampiran Vl Keputusan Menteri Negai pendayagunaan
Aparaiur Negara Nomor 1glKEp/ M. pAN/i1liOOo dihitung dalam
pembulatan kebawah, yaitu:
a. kurang 1 (satu) tahun dihitung kurang 1 (satu) tahun;
b. 'f. (satu) tahun sampai dengan kurang dari 2 (dua) tahun,
dihitung 1 (satu) tahun;
c. 2 (dua) tahun sampai dengan kurang dari 3 (tiga) tAhun, dihitung
2 (dua) tahun;
d. 3 (tiga) tahun sampai dengan kurang dari 4 (empat) tahun, dihitung
3 (liga) tahun; dan
e. 4 (empat) tahun atau tebih dihitung 4 (empat) tahun.
(4) Penyesuaian daram jabatan dan angka kredit sanitarian, ditetapkan oreh
pejabat yang benrenang mengdngkat dan memberhentikan sanitarian
dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebul dalam
Lampiran lX.
hb--
l9

20. Pasal l8
(1) Penyesuaian dalam jabatan dan angka kredit Sanitarian' ditetapkan
' ' dalam 1 (satu) Periode, Yaitu:
a. terhitung mulai tanigJl 1 Juli 2001 9-".n l"'y" sudah selesai
ditetapkan
""r"triiltuiiv"
p"o" akhir September 2001 bagi
Sanitarian yang berada di lingkung-an lnstansi Pusat'
b. terhitung rnur"i t"ngJ"i i'i'ii z--oor -d.".n l"T" sudah selesai
ditetapkan
'"r"rnu"Ytil*u"Ittv"
p"al akhir Se-ptember 2001 bagi
sanitarian v""g b"k;;; ;;l;insitu"i kesehatan Daerah Provinsi
dan KabuPaten/Kota'
(2) Pegawai Negeri SiPil yang dalam masa PenYesuaian/ inpassing telah
dapat dipertimbang*"n *;riaik"n pangkatnya-' maka'sebelum disesuaikan
dalam jabatan dan angk;k;;ili;"uitt a"n'tu oip"rtimbangkan kenaikan
pangkatnya
"g"'
o"'"t';Iiyu!'"itn l"u"t"n dan angka kredit telah
digunakan Pangkat Yang terakhir'
(3) Terhitung mulai periode kenaikan pangkat OKober.2001 kenaikan pangkat
semua sanitarr"" v""g"ill;)iJii ingLung"n Instansi Pusat sudah
disyaratkan o"ng"n
jnii' -*t"*it
olryylng memenuhi svarai iain
yang ditentukan o"r"'n p:'"tu'"n perundang-undangan yang berlaku'
(4) Terhitung mulai periode ienaikan pangkat Oktober 2001 kenaikan pangkat
semua sanitaria" v""g i"rl'i"'o-"o"in"titutit"-t"n"tan Daerah Provinsi
dan Kabupaten/rot" tulln-iiltrat$n d"p3l1lqka kredit disamping
memenuhi syarat lain iJng-'iit"niui"n dalam peraturan perundang-
undangan Yang berlaku'
BABVIII
KETENTUAN TAIN.LAIN
Pasal 19
Pegawai Negeri Sipit yang pada saat penyesuaian' telah memiliki pangkat
tertinggi berdasar,."n p"noruirlii"-Jln'l'-itn"ir"n p"ngkatnva setingkat lebih
20

21. ;lF
tingggi dapat dipertimbangkan pada periode kenaikan pangkat berikutnya
setelah penetapan penyesuaiaMnpassing dalam jabatan Sanitarian.
Pasal 20
Sanitarian yang dibebaskan sementara karena dijatuhi hukuman disiplin tingkat
sedang atau berat (kecuali pemberhentian sebagai pegawai Negeri Sipil),
ditugaskan secara penuh di luarjabatan Sanitarian, dan cuti diluar tanggungan
negara, apabila telah mencapai usia pensiun pegawai Negeri Sipil
diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan
mendapatkan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
BAB IX
KETENTUA,N PEMLIHAN
Pasal 2l
Selama Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun
2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil belum ditetapkan oleh
Kepala Badan Kepegawaian Negara, maka prosedur kenaiJ<an pangkat
Sanitarian dilaksanakan sesuai dengan prosedur sebeli:rm beriakunya
Peraturan Pemerintah Nomor gg Tahun 2000.
BABX
PENUTUP
Pasal 22
Pelaksanaan teknis yang belum diatur dalam Keputusan Bersama ini akan
diatur kemudian oleh Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosialdan Kepala
Badan Kepegawaian Negara baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri
sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
b&..
21

22. Pasal 25
Keputusan Bersama ini disampaikan kepada
dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
wPasal 23
(1) Untuk rnernperjelas dan mempermudah pelaksanaan Keputusan
Bersama ini, maka dilampirkan Keputusan Menleri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19/KEP/M'PAN/11/ 2000
sebagaimana tersebut pada Lampiran X.
(2) Untuk menjamin adanya persamaan persepsi dan pola pikir serta pola
tindakan dilam pelaksanaan jabatan Sanitarian, maka dalam masa
penyesuaianfimpassing Instansi Pembina wajibmelaksanakan
sosialisasi kepada pejabat yang berkepentingan dan kepada Sanitarian'
Pasal 24
Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan '
yang berkepentingan untuk
Negara
Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: I Mei 2001
Menteri
Kesehatan Dan Kesejahteraan Sosial
6
Dr. Ahrnad SujudiProf. Dr
22

23. lF'
tufi
Hsg$:s
r9*gcs
a!
F
G
-9.
cql
TL
o
t!
z
s
o.
=5
E
orU
E
:lJ
sd
9=<fi2I-
*z
FF
E$z;i
HH
sY"4e
EEE
633
J
d
sul
FF
dztu<
s3
s iii
eg
Ze
FE
3F
27lu c'
[ --1
j,
Eo
EEU
EEI
"ft'
g
23

24. 5
I
f.t
fl
zl
J'|
I
3
$z
o
E
E
I
v,
z-f<
AZ
;o
aodz
5>lt,
z
t
g
E
E
!
;i6
:E
=-9
EEgz=-
Ha-
;E
L-9
lo
l6
c!
R
5
t:
a9
9F
:c
igE
,9FE
?Ei-eid
E s';6 EEo El-ecia
!EEE
sBle
Es!5
gEg E
gIEs
@
@
e
€
I
e
;
e
a
E
I
t;
;
E
Ll0
IE
t;
€
8g
3e E
Z-o^ E
* t d;
Y E !I
; fi EE
L * 'r, i:
f -e frri : EF
;EgB!d 3 =: t
9a
g
E?
'9!
a9
IE€
t5 -l==
l.o
I
l:
1-
EX
EE
sE3
E 5-
ABE
5-t>v
'5.
eq
E
v
t!
-- tt a
-c!,iaa
ds!
.:)i s
G|
!.
o
.Y
E!
*Ee
Ere
gfi'
=9l!
4
e
c
o
z
24

25. r
3
=
x,
a
t!
2
t
f
dF
6lzt-
FIIU
;ls
3Lvt
z
g
J
E
f
z-f<toJ
22
e6oz
5>v,
z
) T_E
E;l
5-
N
c
96
txE5
-:
-o
>x
==o
C
9
N
c
gJ
gE
F3
I=€l
s. xl
E-1
;31
-l I
I
g
e
iiv
d- .9
g.?
f6
dx
.i,
ErE
5Fg
gEH
gEE
bcE
;TE
3.8^
5 =
s.,l
:'a
gi
E9.:1 ::
.:8
:>'
XE
F8
8Y
>5
a
Y
?
Y
g
c
.L
I
.F
3
E:'9.e
€EE
6E:g.* g
E3
o
ts
Y
E
={,
9rg
5E
o,
I
E
.g?
o 93
;IFgEg
! t-
pEe
=g!t
{
g 0-
Y
?
Y
5
ge
:8
ifi
ht
E€
ig
=g.i
Y
Y
N
z
25
k*

26. zl
t!l
i-
f
=1oul
E
Y
e
i
5
z
II
lh
z-5<tDJ
.az
::o
<C'
oz
lsS
|lt
lz
I'
I
I
(!
.sE
lsttEttR s
ti its t
IEE
EE
ta
I
:
lY
lu
I
-l
j:
9.!ggo
t4E
ti9
t=s
lo
I
IY
lo
G
E5
l('q
lq -6l;:
lPt
lg E
14 e
t>
tb |!
t>
t- t:
I
6
9;
c-v
.o;
l5 "l=
I?
IE
lx
l"
6
E
EX
s;l- E
ta Il1Y
l>
lv)
lx
lY
l"
s
6
ls b
la =ts
llcq
liaE
t5; =
l> an
I
l|o
l9
t6
lnt
l-
lo
I
e
!
dg5:
TF
lE 5
lE I
lsE
lF;9E
lE !
l:p
t< 6
l6=
l='
l.o
!
EE
55
cq
<t
=E
I
9c
€E
is
E;_v*
P.E
ld >
t=:
l="lo
B
t:
I"
I
t:o
tg
t:I
-q' E
83.
g:
.Y3
I *EF
I ETE
| [!e
I E ge
| 3=;
! c-
6blat t
l;^'
li.
It
lc.r
I
l'.
I
0
z
26

27. F
)at
zUl
:
=
UJ
:a
Y
oz
z
t6
e
o
1o
I to
l
:)
ozul
6
I
=l
f
E
dt
z
5
E
z- |
B5 |
?=l
:E I
-o I
clz I
ss I
nlzl
I
!;
TE
5c
$J
tda
t
:
el
il
cl
"l
EI
5l
ol
,dl
I
I
9E
6€.gi
€;.
sF
!3. 6,
f I E Is
iFEif
FE {- I
tx
5
o
Y
;
&
I
c
-io
-o
-95
i3I lrj
=9
2l
sl
xl ()l
I
E.
!
fi FF]
EESI
St 3l
-:l
ol
I
I
I
.9
a
Yl
!ri
;
I
t
i6
i9
>E
i
I
Ioi
ri
at
cl
6l
E
e
F
- 5Ia
FsE
I Pg P
i 9r q
F'ii;q E
d 5E !
FEIE6
5TE3c.
Fo
.'l
.9
E
o
x
€l
a
a
.R
5(l}
-glJl
o
I
e
Y
a
I
27

28. H
55
E 'E
aaei€
BEE€3
€$e.dv;
E
b-- I
1.t
;9
qr
5Ei
=8
E
I
o
c
9-
ie
28

29. l-
l3
l=
u
f
f;
(9
z
I
J
:)
9'
l-
t1
t=
t
zt!tL
6
z
=5
t
z-f<
.42
i6oz
5>
2
n.
aii b
EIB
=r?
3
a
"8:8 s,
Eg
I
i
P
E"
; c,x
EO.-
>E
ci
-l
=
i:.!
Ei
9t st
6=
=.?
.i
d
N
E
=
cJ
ES5
rE5
-!tG-
>6
g
N
.9
lc
.Eq TL
N
E
c
.o
E
=o
.d
E
Ig
E
ri
*€
5F
€g
s€E!!| :
ci i.3i E
Eq -=gF iq
gE .sd
BH IC
I[ d
.g
N
o
z
29
b--

30. II
.l:
0
f
5
ull
E1
x
{
e
:,
E
I5
I
I
j
4
2
n
z-t<6J
)^=
=oaooz
gIoz
E
I
.E E
i E8
b-9
Fg*
tii
|EqE
t1 -t!
I
!t
c
E
-9
€r
Eg
F8
i9
,$I
lE.
ls
=
=
!
tl
tl
tlt=l
tEl
ti
t9
:le
:t5
1g
I
I Ei*ii{
ilEa'
il EFg
it iEg
ilsiir
iliEeE
"l : -o ''
t_
tg
at
sE '
E S.-
:9
:>
=i6
=ois
lEs
t.qs
t5E
l!€{
t:5 -
ln 5:
Ef;fii15 * c o
t:-
I
I
I
lE
r
!
EatiE
5.!
:E-aE
E:
€E
isg
l€s
|qE
l'
o
z
30

31. !E
5Fgg
E-.$
, FE;
5e€e
E'EEE
g€EB
F-o= g
TE€3.e-U g'
;EB:
fTq;E;
E
zssfic(E
<o.
=56;
?g
trR
9C
<a2E
F€
?s
5g
6!
>T
it
;E
tbE;
IE
5=
:E
3r i=
3;ai
s
E
n
'-
E
€
=I|
.i

32. E_tr-EF
;E
fiE
E.s
f;E
E.g
o5
Er.
=!gi
9>E
to
E
F
6.q
,!19
!-zt-
Fiir!
>.s
!
e
F
(l
.g
E a'.
;SE
l! o:E oi
EE$
E€
E:
3;.
8El!og!
>l,
UI
.s
s6-E=
--t:E
t;tF
EE
ab
Eg
6F
d;
32

33. zul
=E
ur
E
E
oz
5
zrl'l
.L
6
z
a
3
:f
o
a.0
I {o
)(,
zul
6z
{
oz
I
I
:t
6
J
z-5<
)z
iooz
gs
tt
z3
8.
qo
o!
E' N
;6
ii9
=^ N
c
a
E
;g
:!!
ta €
9E - T
0E--d
-*ii P 9^
=-E=
*>-t
i:
Y
€
.a(,
o
:<
t
5
3
:
6g
EE.g€!_ -
Ex-,1J d,Q^
FEig
>xg
x
5
o
E
.E
g;-
ET?
E<s
x=,
d
9
z
E
'6q
r: !-
Y=
I
o
E
E
=5
Jo
I
33

34. s
e
i te'scF
*.o b
SEE
aEc
f
E
E
g
IE
d
a
I
L
!
a
!
E
c
.c
'E
a
E
=d
c
8c
L8
r5
l!o-
E
iE
BE [r
EgE E
.9.!=9
6-5 d
t*
34

35. F
f
zuJ
=F
6
UJ
$
z
3
=l
Fl=
t-
:
l
@
f
U)
5
E
)
6zul
6zg
)
a
vt
z
I
l
z-f<aoJ
)2
=5oz
gf
z
f
E
E
6
E
g
Y
E
!
fiE
i3
94
:3
F5
!r
s€gEEE
5 ":F tEil .!c
:ii E^
gEd=
J1"
N
I
6
E
; it' *
35<
o;i
F€ E
E$ E
lj
E
E
E
6
N
!6
g3
b
E
d
ES
-c'f; *
:s E
iq r
ci F
frE :i:! i
HE€
EE 5
a9.I'E-!! g.E Eo !
(J rr:I:'.Y
E:TIIEf,5EE.so.9E.4b E
4s5!d{,
Mac)e
FEgS-y=i
Ha
'i
G
=co
.g
.e
-a=
E3
*bd5
ri
;
.E;
€gE
€ PF
scE;go
:trt-g
:gE
ssE
:EE
4:E E ..
{Es';
iasis!rt€;
f,i
E
!l
E
o
=
v
35

36. f
w
zul
I
s
oz
t:
iI
=5
(o
f
T
=
:
f
5
z
:
5
E
z-
;5
a=
e6oz
5r'n
a
f
s$
Es
5g
Ee.
flg
rt
€s
ag
:Ea:E .,
EEE
SsEl
o'
.
o
t
g
q
Is
EE
;:6
EE
:E
=5q;
EE
.!e
=t
s5!;
E€
E€
g8
gs
$Be
rE g
EE$FFE
E*F
En€I P-!
o P€ c
g €xS
gF€i€
EgEE;
-$tEe->I;
d!
=
E
c
I.t
'n
;I
.E
!
E
a
!
E
:
P
otl
€:
€E
€-q
El{
:3
E.g.
5;d
F
.i
=
a
!
.E
e
t
.9
'6
e
E
ID
5
:
.3
E.
*x
TE
>* -E
.9c
3T
EJ
t9
=E
T
I
a
P
6c
t
E
!
EEF rt!
-g
9.*-t
=E
d
3
35

37. .').-
9S
;-t; it'-G
:.8
:s d:G Z
E
co
G
ll
o
6o.
c
E
o
a
G
2
o-
F
oa
o
Y
o(t
ct
C
(!
{t
E
F
o
Eg
i5FO-
iE
if +
.E
o
CD
c
a
e
o
E
o
Io
:t
t
c6
E'
E
o
37

38. (!
F
i)
5
feH
H1'0 =
EfrE93a
fiEIEE;z<P
*ilH )
il$Iss6
g339EF
:
z
s
d
:
5
F
gE
3e
2E
i1
3i
96
H8
11
sgq?E
Ft9
AS:
E
u,
Y
Y(9
z
z
IL
s
lll
zllJ ..i
o.=
*<
'33
9RS
282
866
38

39. E
z
-
Y
z
q
lr
l-
(
T
5
rl-
'td
to
z
T
5
1-J<
o=)2
"o
20BZ
;gf
o
z
:t
-g
5
€
9s
ZaE-
- 98!;
^
u l!- x
UJ
u)
si^gE-d
.9!t-
bE9
!E6
E$t
t$5cSc
rFg
€F6
EE:-
=*EE€: g'6;
Bs E;>.oFo
E
E
E
.s
3
E
!
E
5
F
3
s
E
I
5
.q
E
E
5
E
E
.:t
@
3€
<E
tic
zg E
e$a*E
Eig EE
tgt
g:
E<
c L
o- i=
d
2
=
d
it
g
D
.9.
5
(l
C
=
d
E
d
z
lr
39

40. 40

41. I
s€c6
Es E
*€ E
tcEs
BrEEe
EE IAE
i*5 t=
*8"
3-
si
o.g
s!
;E;,5
5.$
5E
qE
ge
69
>!i
ri=
4L

42. 5
zUJ
6z
s
=
5
I €
lq
lzqJ
-
ul
x
g
oz
-
5
J
5o
5
-)
I
z{J
A
ttt
3ttt
2
JE
:
5
Erl
I
lEl
l$l
l$fli
Ir
j'
li
t
{1
!H
I
gg=
'liFr4
EI
Eli
-1.
ol'
I
I
l
li
ilit!
I'
l.
I
$r1l
rlit
l*'1
€lErl=
6't6
g
I.l
cl
E]
3= -l
Tg FI
!rt3l
td{a
:"'Inl
I
"Il'n-l
-'l
NI
Il
il
.l
T
t
E
s
P
i_ |
i11
'l
T1
tiEl
q
I
E
42

43. 43

44. 5
I
I
a
FI
gl
sl
I
6
5
a
i
-
5
z1
u
L
tE
f,
4t
l:
I
5
f
3q
6l
J2
o6
20;tz:<q>
ozl>
I
a
c
CEota
i;'tEv
15=
l-
E
!
D
:
I
I
le
l.!
t:
E
@
E
F
(o
-9i
!E
qii
EEFZ
;!'oc :
59 E
:.t F
eE s E
3-a a:
E39g
€E F;
t*Flgrp
ci
€
6
E
c
E
3
I
!
I
N
t gE
9EE
E [.9
: ETE
pc EiAi
EigEiEi
H< ;
.:l
;3o
.g
z=
-q --
Ef;
2- |
EBA I
E 9.8 l
3 5*
;E€
EiEI55aE
l$E5t
leEgg'
lI "'"
3
9l
:- |
Ei I
:c l
,l;
rEs t
Ial€
ITEE
FgaslxoEo
l'
I
I
I
t.
t>
l'
ql
9l
9*gE
rE
tlE
ta4
l€E
IEE
lsE
li5l:gIQ;tq:
lse
l'
'o
F" t:
E
44

45. f
E
l
z[,
t
oll,
txl
<1
ll
ol
z1
lI
IE
t<
t6
zul
z
F
a
z
-
5
)
o
5
.f
zu,
q
z
z
)E
ia
.
5
-
1-
)za;
z--
*:
=<5>
zJ.
IE
9;
a;
3c
EE
9.cqg
EE
.FE
=;
€sfr
fin*Eli
: Pf **
i:s€ I i
'€ts€€E*!*Ei,
E FE.E€; E
EjEEt"
G}
6
.E
-9
.q
-9
g'
n
!v
s5
gE
5c,-att:
ES
i4u6.
EE
E*_
Ee:.g 9@
d; =
E.
_9
-'
E
j;.
Eb
=5"
a
ai
iE
.r. E
Es
€E
E.E
;; eq'F6
EEA
€EF
: =.E
c'
E9 5
*g ;?c 5
in e"
Eg t*
i$ gF
:3 FE
Ee g3
t!o
-F
=E5S E.E
egE
fsE
6Ss
eg R
o 99
a I9,.
=E:eB
L:; C
tEi iut
Y<
c
..8
Io-
3i
s
5
b
<q-t
E{
';€9E:
hE
3
e
E
!i
I
(,
d
z
45
b-.

46. FI
:t
:TdfG:z
EE
o
g
b'B
6
G
t
€-
c
tE
F
c
e
€-
E
E
:
:
g
E
tE
l=
€
aa
E
gF
:.q
is _d
fG2
o
C'
C
o
c€
.o
I
l
-E
E
E
E
cJ ?G||a
46

47. COI{TOH:
SURATPERNYAIMII
]TEI.AKUKAN KEGIATAN
PELAYAMI{ DIBIDANG
SfiTTARIAT
LA PIRAN lll :
KEPI'TUSAN BERSAMA MENTERI KESE}IATAN DAN
KESEJAHTEMAII SOS|AL DAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMoR :3g3rilENKE$KESOS/SKBffmot
ilOMOR :tgTAHuil20ot
TAl,lGcAL:8MEt 2001
Atasan Langsung
NIP
SURATPERNYATAAN
TVIELAKU I(AN KEGIATAN PELAYANAN DIB IDANG SANITARIAN
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nqna
NIP
Pangkaugolongan ruang/TMT
Jababn
Unit kerja
Menyatakan bahwa :
Nama
NIP
PangkaYgolongan ruang/TMT
Jabatan
Unit kerja
Uraian Kegiatan
Demikian Pemyataan ini dibuat untuk dapat dipergunak"n
""O"galran-
me"ffi
hi-.-

48. NOMOR :393,MENKES'KESOS,SKBN,200i
NOMOR : 18 TAHUN 2001
TANGGAL:8[lEl 2001
SUMTPERNYATAAN
. MEI.AKUKAN KEGI,ATAN PENGEMBANGAN PROFESI
Yang bertanda tangan dibawah ini:
col'tToH:
SURAT PERNYATMN
I'ELAKUKAN KEGIATAN
PENGEMBANGAN PROFESI
Nana
NIP
PangkaUgolongan ruangiTMT
Jababn
Unit kerja
Menyatakan bahwa :
Jababn
Uniikerja
LAMPIRAN IV :
KEPTIIUSAN BERSAMA MENTERI KESEHATAN DAN
KESEJAI{TERMN SOSIAL DAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
Tel3h melakukan kegiatan pengembangan profesi sebagai berikut :
Demikian Pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya'
tb.
' Uraian Kegiatan
Pengembangan
Profesi
Tanggal
Satuan
H asil
Jumlah
Volume
Kegiatan
Jumlah
Angka
Kredit
Keterangan
bukti fisik
1 3 c 6 7
4
dst
NIP

49. F
col,lToH:
SURATPERilYATMN
IIIEI.AKUIGN KEGIATAI{
PENUNJAIIGTUGAS
SANlrAR|AI{
LAMPIRAN V :
KEPUTUSAN BERSAMAI,IENTERI KESEHATAN DAll
KESEJAHTERAAI{ SOSIAL DAN KEPALABADAI{
KEPEGAWAIAN NEGARA
NoMOR :393,MENKES.KESOSTSKB,V/m0i
NOMOR : 18 T/rllUN 200,|
TANGGAL:8f,lEl 200i
SURATPERI.IYATMN
iIIELAKUKAN KEGIATAN YANG MENUNJANG TUGAS SANITARIAN
Yang bertanda trangan di bawah ini:
l,lama
NIP
PangkaUgolongan ruang/TMT
Jabatan
Unit kerja
Menyatakan bahwa :
Nama
Jabatan
Unit kerja
Telah melakukan kegiatari Penujang Tugas Sanitarian sebagai berikut:
l.b
Urabn Kegiatan
Penuniang
Tugas
Sanitarian
Tanggal
Saluan
Has il
J umla h
Volume
Kegiatan
Jumlah
Angka
Kredit
Keterangan
bukti fisik
1
4 6 7
1
dst
Demikian Pemyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
49
NIP

50. CONIOH:
PENEIAPAN AI,IGI(A KREOIT
LAMPIMN VI :
KEPUTUSAITI BERSAMAMENTERI XESEHAIAN DAN
KESEJAHTERMN SOSIAL DAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR :393,MENKES-KESOS|SKBN,200i
NOMOR : 18 TAHUN 200,|
TAI'IGGAL: 8 MEI 200,|
PENETAPANANGKAKREDIT
Nomor:
Instansi : Masa Penilaian Tgl : ................... s/d Tgl
KETEMNGAN PEROMNGAN
1 NAMA
2 NIP
NOIT,OR J€NIS KARFEG
1 JENIS XEI.AMIN
PENDIDIKAN YANG'IELAH DIPERHMJNGKAN
ANGKAKREDITNYA
o PANGKATGOLONGAN RUANG/TMT
JABATAN SANITARIAN
I MAsa KFF| rA I Lama
lBaru
o T
'NTT
KFR.IA
tl PENETAPAN ANGKA KREOIT Lama Baru Jumlah
I UNSURUTAT'A
a. Pendidikan
1) Penditjikan sekohh dan mempercleh
Gel / lk|zah
2) Penddl|(an dan pehthan tungsional dl bidang
SaniHbn. dan m€ndaDst Surat Tanda Tamal
Pe4dldP.€i dar PeHihai ISTTPLI
A K€giabn dibilang kesenahn lingkungan
c r€rssrEdurrr rrurcsl
Jomlai Unsuf Utame
2 Unsur Penunjang
Keghtan yaru rnenunjang pelalsanaan tugas Saniladan
JUMIH UNSUR I,TAI,IA DAN
IASIJR FEI,IUiI.IANG
50

51. F
lll I Dapat dipertimbangkan untuk dinaikan dalam jabatan
Ditetapkan di
Pada tanggal
AEt! disampaikan dengan hormat kepada :
Kepala BKN atau kepala kantor Regional BKN di ..................
TEMBUSAN disampaikan kepada:
1. Sanitarian yang bersangkutan,
2. Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan.
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutani
4. Pejabatyang beNvenang menetapkan angka kredit,
5. Kepala Biro Kepegawaian Instansiyang bersangkutan.
NIP
51

52. CONTOH:
rcHNUSANTEilTANG
PS{ONGKATANPERTAMA'
PEilGAI.IGKATANKEMBAU
DAI.AIII JABATAII SANTTARIAN
LAilPIRAN Vll :
KEPWUSAI{ BERSAiIA MENTERI KESEHATAN DAI{
KESEJA}ITERMI.I SOSIAL DAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOiioR :393/II|ENKES-KESOESKE/V,2001
ItlOllOR : 18 TAHUI{ 2001
TANGGAL: 8 ilEl 200t
KEPUTUSAN
NOMOR:...,,......
TENTAI,IG
PEJiTGANGKATAN PERTAMA KALI'PEI{GANGKATAN KET'BALI
DALAM JABATAT.I SANTTARIAN TERATUPIUSANTTARI,AN AHLT)
Menlmbang :
Mdngingat :
b.
a. bahwa sebagaipelaksanaan dari Pasal23 Pasal26 Keputusan
Menteri Pendayagunaan Apaft ur Negara Nomor 19/KEP/
M.PAN/11/2000 dipandang perlu untuk mengangkav
mengangkat kembali')' Saudara................dalam Jabatan
Sanitarian Terampil ')
1 . Undang-undang Nomor I Tahun 1 974 sebagaimana telah diubah
ciengan Undang-undang Nomor43 Tahun i9g9:
2. Undarig-undang Nomor22 Tahun 1999;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2O0O';
5. Keputusan Mented PendayagunaanAparatur Negara Nomor 19/
KEP/M.PAN/1'112000:
6. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan
So6ial dan lcpala Badan Kepegawaian Negara Nomor..............
dan Nomor
52

53. Menetapkan
PERTAMA
KEDUA
KETIGA
KEEMPAT
MEMUTUSMN:
Tefiitung mulai tanggal
mengangkaUmengangkat kembali pegawai Negeri Sipil :
a.Nama : ............_..-_.,.
b. NIP
c. PangkaUgolongan ruang/TMT :
d. Unit keda
Ditetapkan di.
pada tanggal.
Apabila kemudian hariternyab terdapat kekeliruan dalam keputusan
ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembalisebagaimana
mestinya.
Kepulusan ini disampaikan kepada pegawai Negeri Sipil yang
beEangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaim"n" restiny..
Asli
TEMBUSAN : Kqputusan inidisampaikan dengan hormat kepada :
1. Kepah Badan Kepegawaian Negara kantor Regional BKN yang bersangkutan;
2. Kepala Biro.Kepegawaian yang berangkutan;*)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara / Kepala Biro atau Bagian
Keuangan Yang bersangkutan;*)
') Coret yang tidak perlu
E*-
53

54. GO{rOH:
KEPIJTUSAN TENTAI{G
PEIIBEBASAII SEMENTARA
JABATAIISANITARIAT{
LAI'PIRAN VIII :
KEPI'IUSAT{ BERSAI'A MENTERI KESEHATAN DAN
KESEJAHTERMITI SOSIAL OAN KEPALA BADAN
XEPEGAWMNNEGARA
l'lOirOR : 393,MENKES-KESOESKB,V,200i
NOIIOR : 18 TAHUI{ 2fill
TAI{GGAL:8t El 2001
KEPUTUSAN
Nomor:
IENTA'{G
PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN SANTTARTAN TERAMPIL'
SANITARIAN AHLI ')
Menimbang : Bahwa Saudara NlP. ..............,..... pangkat /
golongan ruang.. .. Berdasarkan Keputusan
dari ................. Nomor ............
tanggal ........... dipandang perlu untuk
membebaskan sementara dari iabatan Sanitarian ;
'1. Undang-undang Nomor I Tahun 1974 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor43Tahun 1999;
2. Undang-r.rndang Nomor22 Tahun 1999:-..
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997;
4. Peraturan Pemerintah Nomorg6 Tahun 2O0O ;
5. Keptrtusan Menteri PendayagunaanAparatur Negara Nomor 19/
KEP/Ir/t.PAN/112000;
6. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan
Sosial dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor..............
dan Nomor
Mengingat :
54

55. Menebpkan
PERTAMA
KEDUA
KEfiGA
KEEMPAT
ASL!
Memufuskan :
Terhitung mulai tanggal ....... membebaskan
sementara Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama
b. NIP
d. Unit kerja
Apabila kemudian hari bmyata terdapat kekeliruan dalam keputusan
ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana
mestinya.
Surat Keputusan inidisampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana
mestinya.
Ditetapkan di...
pada tanggal.
TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :
'1. Kepala Badan Kepegawaian Negara / Kepala Kantor Regional BKN yang
bersangkutan;
2. Kepala Biro Kepegawaian yang bersangkutan;')
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara / Kepala Biro atau Bagian
Keuangan Daerah ;*)
5. Pejabat Instansi lain yang berkepentingan.
') Coret yang tidak perlu
55

56. coilToH:
KEPI'TUSAI,I PENYESUAIAN
DALM JqBATAII DAI{ AIIGIO
KREDIT SANITARIAN
LAMPIRAN IX:
KEPIITUSAN BERSAI,IA MENTERI KESEHATAN DAN
KESEJAHTERMN SOSIAL DAN KEPATA BADAN
XEI'EG,AWAIAN NEG/ARA
NOilOR : 393,I[IENKES.KESOS,SKB/V/2001
NOttlOR : l8TAHUllzfill
TANGGAL: I ilEl 200,|
IGPUTUSAN
NOIIOR:..,.............................
IE}lIAl,lc
PENYESUAIAI{ DALATiI JABATAil DAN AIiIGKA KREDIT
SAN]TARIAT{
bahwa Saudara Nlp ............... dengan
keputusan ......... Nomor..... tanggal ..... terhitung mulai
tanggal ..... telah ditugaskan melakukan kegiatan pada......;
bahwa dengan berlakunya Keputusan dari Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19/KEP/M. pAN/.l1/
2000 tanggal 20 Desember 1999, dipandang perlu menetapkan
keputusan penyesuaian dalam jabatan dan angka kredit Asisten
ApotekeI
Undang-undang NomorS Tahun |974 s€bagaimana telah diubah
dengdn Undang-undang Nomor43 Tahun 1999;
Undang-undang Nomor22 Tahun 1999i
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun .1977 jo. peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997;
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 ;
Kepufusan Menteri Pendayagunaan Aparatur NegaE Nomor 1 9/
KEP/M.PAN/11'2OOO;
Menimbang
Mengingat : 1.
4.
q
6. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan
Sosial dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor..............
dan Nomor ............
56

57. MEMUTUS}GN:
MenebPkan
PERTAMA Terhitung mulai hnggal
a. Nama
lcdua
Keliga
. pegawai Neged Sipil
b. Tempa! tanggal lahir
b. NIP/Nomor Karpeg
c. Pangk€Ugolongan ruangy'TMT
d. Unit kerja
disesuaikan dalam jabatan .................. dengan angka kredit sebesar
........(...............,) sesuai dengan Lampiran .'......... Kepuhrsan
Menteii PendayagunaanAparatur Negara Nomor 1g/KEP/M.PAN/11/
2000
Keempat Apabila dikemudian had temyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan
ini, akah diadakan perbaikan dan perhitungan kembalisebagaimana
mestinya.
Keputusan inidisampaikan kepada Pegawai Negeri Sipilyang
bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana
mestinya.
Ditetapkan di...........................
pada tanggal......
NIP
TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara kantor Regional BKN yang bersangkutan;
2. Kepala Bho Kepegawaian yang bersangkutan;')
3. Pejabat yang benwenang menetapkan angka kredit;
4. l(epala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara / Kepala Biro atau Bagian
Keuangan Yang bersangkutan;')
') Coretyang tidak perlu
57