SlideShare a Scribd company logo
1 of 9
Download to read offline
Latihan Soal Kode Etik Advokat berikut jawabannya
halaman 1 dari 9
1. Seorang advokat selain memberikan jasa atau bantuan hukum, jabatan lain yang
tidak dilarang bagian advokat adalah:
a. Kurator.
b. Likuidator.
c. Mediator.
d. a, b dan c benar;
2. Jabatan rangkap yang dilarang bagi seorang advokat adalah:
a. Ketua/anggotaAnggota DPR/DPRD.
b. Ketua/Anggota DPD.
c. Notaris.
d. a, b dan c benar.
3. Pertimbangan yang mendasari adanya larangan rangkap jabatan bagi advokat adalah
untuk menghindari adanya:
a. Pemupukan penghasilan bagi advokat tertentu.
b. Supaya ada pemerataan pembagian kesempatan kerja.
c. Untuk mempermudah advokat mendapatkan klien.
d. Mencegah/menghindari adanya benturan kepentingan (conflict of interest).
4. Apabila advokat berada dalam suatu posisi di mana ada kemungkinan terdapat
benturan kepentingan (conflict of interest), sebaiknya advokat bersangkutan:
a. Tetap menangani perkara.
b. Mencoba mencari pembenaran atas terjadinya benturan kepentingan.
c. Menanyakan dulu pendapat publik terhadap perkara yang akan ditangani.
d. Mengundurkan diri menangani perkara.
5. Pemberian Kuasa dapat diberikan dengan cara:
a. Dengan lisan.
b. Dengan tertulis.
c. Dengan akta otentik.
d. a, b dan c benar.'
6. Hubungan hukum antara Advokat dengan klien dimulai atau tercipta sejak:
a. Klien menceritakan kronologis permasalahan kepada Advokat.
b. Klien menyerahkan dokumen untuk dipelajari Advokat.
c. Setelah klien menandatangani surat kuasa.
d. Setelah klien membayar honorarium baiksebagian maupun seluruhnya.
7. Cara berakhirnya pemberian kuasa adalah:
Latihan Soal Kode Etik Advokat berikut jawabannya
halaman 2 dari 9
a. Dengan ditariknya kembali kuasanya si kuasa.
b. Dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh si kuasa.
c. Dengan meninggalnya si pemberi kuasa maupun si kuasa.
d. a, b dan c benar. .
8. Pencabutan kuasa oleh si pemberi kuasa adalah:
a. Hak pemberi kuasa.
b. Kewajiban penerima kuasa.
c. Kewajiban pemberi kuasa.
d. Hak penerima kuasa.
9. Penggunaan jasaAdvokat di Indonesia pada umumnya adalah bersifat:
a. Imperatif.
b. Fakultatif.
c. Keharusan. .
d. Wajib.
10.Salah satu perkara yang wajib mempergunakan jasa advokat adalah:
a. Gugatan perbuatan melawan hukum.
b. Gugatan wanpretasi.
c. Perkara perceraian.
d. Perkara kepailitan.
11.Undang-undang tentang Advokat adalah:
a. Undang-undang No. 4 tahun 2004.
b. Undang-undang No. 5 tahun 2004.
c. Undang-undang No. 18 tahun 2003.
d. Undang-undang No. 9 tahun 2004.
12.Organisasi Advokat adalah:
a. Organisasi Profesi yang didirikan oleh delapan organisasi sebagaimana disebut
undang-undang No. 18 tahun 2003.
b. Organisasi profesi yang didirikan berdasarkan Undang-undang No.18 tahun 2003.
c. Organisasi Profesi yang dideklarasikan oleh delapan organisasi advokat, yang
terdiri dari Ikadin, AAI, IPHI. SPI, AKHI. HKPM, dan APSI.
d. Organisasi profesi yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri
Hukum dan HakAsasi Manusia beserta dengan Ketua Mahkamah Agung.
13.Peran Organisasi profesi Advokat bagi masyarakat adalah:
Latihan Soal Kode Etik Advokat berikut jawabannya
halaman 3 dari 9
a. Agar kepentingan masyarakat dalam menggunakan jasa profesi Advokat tidak
dirugikan.
b. Agar masyarakat mau menyumbang dana untuk kepentingan organisasi.
c. Agar organisasi Advokat dihargai oleh masyarakat.
d. Agar jasa hukum yang diberikan advokat tidak dipersoalkan oleh masyarakat.
14.Salah satu syarat yang harus dipenuhi seseorang untuk dapat diangkat sebagai
advokat adalah lulus ujian yang diadakan oleh:
a. Menteri Hukum dan HAM.
b. Mahkamah Agung Republik Indonesia.
c. Perguruan Tinggi.
d. Organisasi Advokat.
15.Batas usia minimum seseorang untuk dapat diangkat menjadi Advokat adalah:
a. 20 tahun.
b. 25 tahun.
c. 35 tahun.
d. 65 tahun.
16.Batas usia maksimum bagi Advokat untuk dapat berpraktik adalah:
a. 55 tahun.
b. 65 tahun.
c. 70 tahun.
d. Tidak ada batasan usia.
17.Waktu magang bagi seorang calon Advokat adalah:
a. 1 (satu) tahun
b. 2 (dua) tahun.
c. 3 (tiga) tahun.
d. 4 (empat) tahun.
18.Menurut Undang-undang No. 18tahun2003, wilayah kerja seorang advokat adalah:
a. Kabupaten.
b. Kotamadya.
c. Propinsi.
d. Seluruh wilayah Indonesia.
19.Yang mengangkat sumpah Advokat adalah:
a. Ketua Pengadilan Negeri.
b. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara.
Latihan Soal Kode Etik Advokat berikut jawabannya
halaman 4 dari 9
c. Ketua Pengadilan Tinggi.
d. Pemuka Agama.
20.Salinan berita acara sumpah Advokat oleh Panitera Pengadilan Tinggi yang
bersangkutan dikirimkan kepada:
a. Mahkamah Agung.
b. Menteri Hukum dan HAM.
c. Organisasi Advokat.
d. a, b dan c benar.
21.Salinan surat keputusan pengangkatan Advokat disampaikan kepada:
a. Mahkamah Agung.
b. Kepala Kepolisian Rl.
c. Menteri Hukum dan HAM.
d. a dan c benar.
22.Klien dari advokat terdiri dari:
a. Orang.
b. Badan hukum.
c. Atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari Advokat.
d. a, b dan c benar.
23.Imbalan atas jasa hukum yang diterima oleh Advokat berdasarkan kesepakatan
dengan Klien disebut dengan:
a. Uang lelah.
b. Uang transpor.
c. Biaya perkara.
d. Honorarium.
24.Jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak
mampu disebut dengan:
a. Pertolongan advokat.
b. Budi baik advokat.
c. Kemurahan advokat.
d. Bantuan Hukum.
25.Profesi Advokat merupakan salah satu profesi yang mulia, dalam bahasa Latin
disebut dengan :
a. Honour profesion.
b. Honour distictioh.
Latihan Soal Kode Etik Advokat berikut jawabannya
halaman 5 dari 9
c. Officium Nobile.
d. Officium probandum.
26.Salah satu wujud dari profesi mulia dari Advokat adalah:
a. Suka ribut-ribut.
b. Melakukan demonstrasi di depan istana negara atau pengadilan karena
kebobrokan penegakan hukum.
c. Suka pamer keberhasilan finansil.
d. Pembelaan tidak semata-mata tergantung pada besarnya honorarium.
27.Hak Retensi Advokat diatur dalam:
a. Pasal 1320 KUHPerdata.
b. Pasal 1338 KUHPerdata.
c. Pasal 1601 a KUHPerdata.
d. Pasal 1812 KUHPerdata.
28.Hak Retensi adalah:
a. Hak advokat untuk meminta klien supaya mengikuti kemauan advokat.
b. Hak advokat untuk melakukan tindakan apa saja terhadap kepentingan klien.
c. Hak advokat untuk menentukan sendiri besarnya honorarium.
d. Hak advokat untuk menahan dokumen klien, karena klien belum membayar
kewajiban kepada Advokat.
29.Advokat tidak diperkenankan untuk membuka rahasia klien, kecuali karena:
a. Perintah dari polisi.
b. Perintah dari Jaksa Penuntut Umum.
c. Perintah dari KPK.
d. Adanya persetujuan dari klien.
30.Dalam hal seseorang mendatangi Advokat, tindakan apa yang patut diajukan oleh
Advokat kepada orang bersangkutan untuk mencegah terjadinya perebutan klien?
a. Apakah sudah menunjuk Advokat?.
b. Langsung meminta calon klien untuk menandatangani surat kuasa.
c. Apakah surat kuasa dengan Advokat sebelumnya sudah berakhir atau belum?.
d. a dan c benar.
31.Sebelum berlakunya Undang-undang tentang Advokat, sebutan bagi Advokat ada
beberapa macam. Sebutan itu antara lain adalah :
a. Penasihat hukum.
b. Pengacara Praktek.
Latihan Soal Kode Etik Advokat berikut jawabannya
halaman 6 dari 9
c. Konsultan Hukum.
d. a, b dan c benar.
32.Istilah Penasihat Hukum antara lain diatur dalam:
a. UU No. 14 tahun 1970.
b. UU No. 14 tahun 1985.
c. UU No. 8tahun 1981.
d. UU No. 4 tahun 2004.
33.Yang menyelenggarakan ujian bagi Pengacara Praktek adalah :
a. Pengadilan Tinggi.
b. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
c. PengadilanTinggi Agama.
d. Pengadilan Tinggi Militer.
34.Wilayah kerja/praktek seorang Pengacara Praktek adalah:
a. Kabupaten.
b. Kotamadya.
c. Propinsi/Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi.
d. Seluruh wilayah Indonesia.
35.Dalam hal seorang Pengacara Praktek menangani perkara di luar wilayah kerjanya,
maka untuk dapat berpraktek di luar wilayah Pengadilan tersebut Pengacara Praktek
harus mendapat Izin Insidentil dari:
a. Ketua Pengadilan Negeri.
b. Ketua Pengadilan Agama.
c. Ketua Pengadilan Tinggi.
d. Ketua Pengadilan Militer.
36.Seorang Pengacara Praktek dapat mengajukan permohonan untuk diangkat sebagai
Advokat dengan persyaratan antara lain:
a. Telah mendapat ijin Pengacara Praktek selama 5 (lima) tahun.
b. Telah mendapatkan rekomendasi dari Ketua Pengadilan Negeri.
c. Menangani 1 perkara pidana dan 2 perkara perdata.
d. Menangani 3 perkara pidana dan 6 perkara perdata.
37.Setelah berlakunya UU No. 18 tahun 2003, orang yang berprofesi memberi jasa
hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan
berdasarkan ketentuan Undang-Undang disebut dengan:
a. Advokat.
Latihan Soal Kode Etik Advokat berikut jawabannya
halaman 7 dari 9
b. Penasihat Hukum.
c. Pembela.
d. Pokrol.
38.Selain Advokat, pihak yang dapat mewakili pihak lain untuk beracara di pengadilan
antara lain adalah:
a. Serikat Buruh.
b. Serikat Persaudaraan.
c. Organisasi Pengusaha.
d. a dan c benar.
39.Bantuan hukum yang diberikan di luar pengadilan disebut dengan:
a. Bantuan Hukum fakultatif.
b. Bantuan Hukum sukarela.
c. Bantuan Hukum non-litigasi.
d. Bantuan Hukum Litigasi.
40.Pada zaman sebelum kemerdekaan, perkara yang wajib mempergunakan jasa
advokat adalah berperkara di:
a. Pengadilan adat.
b. Pengadilan agama.
c. Pengadilan Landraad.
d. Raad van Justitie.
41.Hak Immunitas Advokat adalah:
a. Hak Advokat untuk dilindungi dari tuntutan pidana atau perdata ketika
menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan
klien dalam sidang pengadilan.
b. Hak Advokat untuk mendapatkan informasi dari intansi pemerintah.
c. Hak Advokat untuk berbicara sesuka hati baik di dalam maupun di luar
persidangan.
d. Hak Advokat untuk diam.
42.Dalam menangani perkara perdata, seorang Advokat seyogianya:
a. Meminta klien untuk menandatangani surat kuasa dari tingkat negosiasi,
gugatan, banding, kasasi dan peninjauan kembali secara sekaligus.
b. Memperlakukan klien sebagai orang yang tidak mengerti hukum.
c. Mengutamakan penyelesaian perkara secara damai.
d. Menolak menangani perkara karena nilai perkara sangat kecil.
Latihan Soal Kode Etik Advokat berikut jawabannya
halaman 8 dari 9
43.Untuk mendapatkan klien, seorang advokat tidak diperkenankan:
a. Mempromosikan atau mengiklankan diri.
b. Menjamin klien pasti memenangkan perkara.
c. Menganggap remeh lawan dalam berperkara.
d. a, b dan c benar.
44.Salah satu kewenangan Organisasi Advokat adalah:
a. Mengadakan ujian bagi calon advokat.
b. Melakukan pengangkatan Advokat.
c. Melakukan tindakan pemberhentian Advokat dari profesinya.
d. a, b dan c benar.
45.Advokat yang menjadi pejabat Negara, maka selama menjadi pejabat negara,
Advokat bersangkutan:
a. Tidak melaksanakan tugas profesi Advokat selama memangku jabatan tersebut.
b. Tetap menjalankan diri sebagai advokat.
c. Mengembalikan Kartu Advokat kepada Organisasi Advokat.
d. Memanfaatkan jabatan tersebut untuk mendapatkan klien seluasluasnya.
46.Batas usia maksimum untuk dapat diangkat sebagai Advokat adalah:
a. 65 tahun.
b. 70 tahun.
c. 75 tahun.
d. Tidak mengenal batas usia pengangkatan.
47.Selain teguran lisan dan teguran tertulis jenis tindakan yang dikenakan terhadap
Advokat dapat berupa:
a. Pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai 12 (dua belas)
bulan.
b. Membayar ganti rugi.
c. Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi.
d. a dan c benar.
48.Advokat berhenti atau dapat diberhentikan dari profesinya secara tetap karena
alasan:
a. Permohonan sendiri.
b. Dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum .tetap, karena
melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 4 (empat) tahun atau
lebih.
c. Berdasarkan keputusan Organisasi Advokat.
Latihan Soal Kode Etik Advokat berikut jawabannya
halaman 9 dari 9
d. a, b dan c benar.
49.Salinan pemberhentian Advokat dari profesinya oleh Organisasi Advokat,
disampaikan kepada:
a. Mahkamah Agung.
b. Pengadilan Tinggi.
c. Lembaga Penegak Hukum lainnya.
d. a, b dan c benar.
50.Kewajiban Advokat untuk memberikan bantuan hukum secara Pro Deo, artinya
adalah:
a. Cuma-cuma.
b. Menolak menangani perkara.
c. Tidak bersedia menangani perkara.
d. Hanya meminta uang transport saja dari klien.
Catatan :
Apabila anda merasa soal latihan ini ada manfaatnya bagi
anda, Saya persilahkan untuk mendonasikan pulsa
sekedarnya ke no. 085332647811

More Related Content

What's hot

Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...Idik Saeful Bahri
 
Pembahasan soal uas hukum acara pidana fh unpas 2014
Pembahasan soal uas hukum acara pidana fh unpas 2014Pembahasan soal uas hukum acara pidana fh unpas 2014
Pembahasan soal uas hukum acara pidana fh unpas 2014Rudi Sudirdja
 
Sistem peradilan pidana
Sistem peradilan pidanaSistem peradilan pidana
Sistem peradilan pidanayudikrismen1
 
Berita acara penahanan
Berita acara penahananBerita acara penahanan
Berita acara penahananDwi Setiawan
 
Mata kuliah hukum dan ham
Mata kuliah hukum dan hamMata kuliah hukum dan ham
Mata kuliah hukum dan hamsesukakita
 
Perbedaan sistem peradilan di Indonesia dengan negara-negara lain..
Perbedaan sistem peradilan di Indonesia dengan negara-negara lain..Perbedaan sistem peradilan di Indonesia dengan negara-negara lain..
Perbedaan sistem peradilan di Indonesia dengan negara-negara lain..PT PINUS MERAH ABADI
 
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
Hukum Acara Mahkamah KonstitusiHukum Acara Mahkamah Konstitusi
Hukum Acara Mahkamah KonstitusiKardoman Tumangger
 
surat kuasa tergugat
surat kuasa tergugatsurat kuasa tergugat
surat kuasa tergugatNakano
 
Resume Buku Hukum Perdata "PENGANTAR HUKUM PERDATA TERTULIS (BW)
Resume Buku Hukum Perdata "PENGANTAR HUKUM PERDATA TERTULIS (BW)Resume Buku Hukum Perdata "PENGANTAR HUKUM PERDATA TERTULIS (BW)
Resume Buku Hukum Perdata "PENGANTAR HUKUM PERDATA TERTULIS (BW)Anggit Dwi A
 
Ppt peradilan di indonesia
Ppt peradilan di indonesiaPpt peradilan di indonesia
Ppt peradilan di indonesiaHernaWati14
 
Eksekusi Hukum Acara Perdata (Idik Saeful Bahri)
Eksekusi Hukum Acara Perdata (Idik Saeful Bahri)Eksekusi Hukum Acara Perdata (Idik Saeful Bahri)
Eksekusi Hukum Acara Perdata (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 
Rangkuman hukum acara pidana & perdata
Rangkuman hukum acara pidana & perdataRangkuman hukum acara pidana & perdata
Rangkuman hukum acara pidana & perdataMakmurZakaria
 
Contoh duplik tergugat (peradilan semu)
Contoh duplik tergugat (peradilan semu)Contoh duplik tergugat (peradilan semu)
Contoh duplik tergugat (peradilan semu)Taufik Budi Permana
 

What's hot (20)

Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
 
Pembahasan soal uas hukum acara pidana fh unpas 2014
Pembahasan soal uas hukum acara pidana fh unpas 2014Pembahasan soal uas hukum acara pidana fh unpas 2014
Pembahasan soal uas hukum acara pidana fh unpas 2014
 
Sistem peradilan pidana
Sistem peradilan pidanaSistem peradilan pidana
Sistem peradilan pidana
 
Berita acara penahanan
Berita acara penahananBerita acara penahanan
Berita acara penahanan
 
Arbitrase
ArbitraseArbitrase
Arbitrase
 
Mata kuliah hukum dan ham
Mata kuliah hukum dan hamMata kuliah hukum dan ham
Mata kuliah hukum dan ham
 
Perbedaan sistem peradilan di Indonesia dengan negara-negara lain..
Perbedaan sistem peradilan di Indonesia dengan negara-negara lain..Perbedaan sistem peradilan di Indonesia dengan negara-negara lain..
Perbedaan sistem peradilan di Indonesia dengan negara-negara lain..
 
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
Hukum Acara Mahkamah KonstitusiHukum Acara Mahkamah Konstitusi
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
 
surat kuasa tergugat
surat kuasa tergugatsurat kuasa tergugat
surat kuasa tergugat
 
Memori banding
Memori bandingMemori banding
Memori banding
 
Resume Buku Hukum Perdata "PENGANTAR HUKUM PERDATA TERTULIS (BW)
Resume Buku Hukum Perdata "PENGANTAR HUKUM PERDATA TERTULIS (BW)Resume Buku Hukum Perdata "PENGANTAR HUKUM PERDATA TERTULIS (BW)
Resume Buku Hukum Perdata "PENGANTAR HUKUM PERDATA TERTULIS (BW)
 
UPAYA PAKSA
UPAYA PAKSAUPAYA PAKSA
UPAYA PAKSA
 
Contoh Surat Tuntutan
Contoh Surat TuntutanContoh Surat Tuntutan
Contoh Surat Tuntutan
 
Ppt peradilan di indonesia
Ppt peradilan di indonesiaPpt peradilan di indonesia
Ppt peradilan di indonesia
 
Eksekusi Hukum Acara Perdata (Idik Saeful Bahri)
Eksekusi Hukum Acara Perdata (Idik Saeful Bahri)Eksekusi Hukum Acara Perdata (Idik Saeful Bahri)
Eksekusi Hukum Acara Perdata (Idik Saeful Bahri)
 
Rangkuman hukum acara pidana & perdata
Rangkuman hukum acara pidana & perdataRangkuman hukum acara pidana & perdata
Rangkuman hukum acara pidana & perdata
 
Surat gugatan
Surat gugatanSurat gugatan
Surat gugatan
 
Contoh duplik tergugat (peradilan semu)
Contoh duplik tergugat (peradilan semu)Contoh duplik tergugat (peradilan semu)
Contoh duplik tergugat (peradilan semu)
 
Bab 7 jenis pidana
Bab 7   jenis pidanaBab 7   jenis pidana
Bab 7 jenis pidana
 
Perancangan kontrak
Perancangan kontrakPerancangan kontrak
Perancangan kontrak
 

Similar to Kode Etik Advokat

Contoh soal dan jawaban ukg pkn smp 2013
Contoh soal dan jawaban ukg pkn smp 2013Contoh soal dan jawaban ukg pkn smp 2013
Contoh soal dan jawaban ukg pkn smp 2013IWAN SUKMA NURICHT
 
Manajemen Law Firm BAB 11 Muhammad Wahyu
Manajemen Law Firm BAB 11 Muhammad WahyuManajemen Law Firm BAB 11 Muhammad Wahyu
Manajemen Law Firm BAB 11 Muhammad WahyuMuhammadWahyu60
 
UU_NO_18_2003 Advokat.PDF
UU_NO_18_2003 Advokat.PDFUU_NO_18_2003 Advokat.PDF
UU_NO_18_2003 Advokat.PDFMBSHOLEH
 
Bahan kuliah-alternatif-penyelesaian-sengketa-dagang-9 - FISIP Undip
Bahan kuliah-alternatif-penyelesaian-sengketa-dagang-9 - FISIP UndipBahan kuliah-alternatif-penyelesaian-sengketa-dagang-9 - FISIP Undip
Bahan kuliah-alternatif-penyelesaian-sengketa-dagang-9 - FISIP UndipardinmarL
 
Bantuan hukum perdata
Bantuan hukum perdataBantuan hukum perdata
Bantuan hukum perdataindra wijaya
 
Mlf d bab 13 dini sasmitaningrum 201710110311169
Mlf d bab 13 dini sasmitaningrum 201710110311169Mlf d bab 13 dini sasmitaningrum 201710110311169
Mlf d bab 13 dini sasmitaningrum 201710110311169dinisasmitaningrum
 
Undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat
Undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokatUndang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat
Undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokatanthonius karianga
 
Sistem hukum dan perdilan internasional
Sistem hukum dan perdilan internasionalSistem hukum dan perdilan internasional
Sistem hukum dan perdilan internasionalAsmadi Asmadi
 
Hukum perjanjian (Hukum Kontrak)
Hukum perjanjian (Hukum Kontrak)Hukum perjanjian (Hukum Kontrak)
Hukum perjanjian (Hukum Kontrak)Kacung Abdullah
 
Menganalisis peranan lembaga lembaga peradilan
Menganalisis peranan lembaga lembaga peradilanMenganalisis peranan lembaga lembaga peradilan
Menganalisis peranan lembaga lembaga peradilanLia Rofiatun
 
UU Nomor 18 Tahun 2003.pdf
UU Nomor 18 Tahun 2003.pdfUU Nomor 18 Tahun 2003.pdf
UU Nomor 18 Tahun 2003.pdfIchaaBerliana
 
UAS HUKUM PERADILAN HAM (Fenti Anita Sari)
UAS HUKUM PERADILAN HAM (Fenti Anita Sari)UAS HUKUM PERADILAN HAM (Fenti Anita Sari)
UAS HUKUM PERADILAN HAM (Fenti Anita Sari)Fenti Anita Sari
 
Tugas 1. hbl, hayyu safitri, hapzi ali, alternatif resolusi sengketa atau res...
Tugas 1. hbl, hayyu safitri, hapzi ali, alternatif resolusi sengketa atau res...Tugas 1. hbl, hayyu safitri, hapzi ali, alternatif resolusi sengketa atau res...
Tugas 1. hbl, hayyu safitri, hapzi ali, alternatif resolusi sengketa atau res...Hayyu Safitri
 
Manajemen Law Firm BAB 2 Muhammad Wahyu
Manajemen Law Firm BAB 2 Muhammad WahyuManajemen Law Firm BAB 2 Muhammad Wahyu
Manajemen Law Firm BAB 2 Muhammad WahyuMuhammadWahyu60
 

Similar to Kode Etik Advokat (20)

ADVOKAT
ADVOKATADVOKAT
ADVOKAT
 
Contoh soal dan jawaban ukg pkn smp 2013
Contoh soal dan jawaban ukg pkn smp 2013Contoh soal dan jawaban ukg pkn smp 2013
Contoh soal dan jawaban ukg pkn smp 2013
 
Manajemen Law Firm BAB 11 Muhammad Wahyu
Manajemen Law Firm BAB 11 Muhammad WahyuManajemen Law Firm BAB 11 Muhammad Wahyu
Manajemen Law Firm BAB 11 Muhammad Wahyu
 
UU_NO_18_2003 Advokat.PDF
UU_NO_18_2003 Advokat.PDFUU_NO_18_2003 Advokat.PDF
UU_NO_18_2003 Advokat.PDF
 
Bahan kuliah-alternatif-penyelesaian-sengketa-dagang-9 - FISIP Undip
Bahan kuliah-alternatif-penyelesaian-sengketa-dagang-9 - FISIP UndipBahan kuliah-alternatif-penyelesaian-sengketa-dagang-9 - FISIP Undip
Bahan kuliah-alternatif-penyelesaian-sengketa-dagang-9 - FISIP Undip
 
Bantuan hukum perdata
Bantuan hukum perdataBantuan hukum perdata
Bantuan hukum perdata
 
Mlf d bab 13 dini sasmitaningrum 201710110311169
Mlf d bab 13 dini sasmitaningrum 201710110311169Mlf d bab 13 dini sasmitaningrum 201710110311169
Mlf d bab 13 dini sasmitaningrum 201710110311169
 
339989110 soal-tkd-ipdn-pdf
339989110 soal-tkd-ipdn-pdf339989110 soal-tkd-ipdn-pdf
339989110 soal-tkd-ipdn-pdf
 
Undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat
Undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokatUndang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat
Undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat
 
Sistem hukum dan perdilan internasional
Sistem hukum dan perdilan internasionalSistem hukum dan perdilan internasional
Sistem hukum dan perdilan internasional
 
Hukum perjanjian (Hukum Kontrak)
Hukum perjanjian (Hukum Kontrak)Hukum perjanjian (Hukum Kontrak)
Hukum perjanjian (Hukum Kontrak)
 
Menganalisis peranan lembaga lembaga peradilan
Menganalisis peranan lembaga lembaga peradilanMenganalisis peranan lembaga lembaga peradilan
Menganalisis peranan lembaga lembaga peradilan
 
UU Nomor 18 Tahun 2003.pdf
UU Nomor 18 Tahun 2003.pdfUU Nomor 18 Tahun 2003.pdf
UU Nomor 18 Tahun 2003.pdf
 
UAS HUKUM PERADILAN HAM (Fenti Anita Sari)
UAS HUKUM PERADILAN HAM (Fenti Anita Sari)UAS HUKUM PERADILAN HAM (Fenti Anita Sari)
UAS HUKUM PERADILAN HAM (Fenti Anita Sari)
 
Tugas 1. hbl, hayyu safitri, hapzi ali, alternatif resolusi sengketa atau res...
Tugas 1. hbl, hayyu safitri, hapzi ali, alternatif resolusi sengketa atau res...Tugas 1. hbl, hayyu safitri, hapzi ali, alternatif resolusi sengketa atau res...
Tugas 1. hbl, hayyu safitri, hapzi ali, alternatif resolusi sengketa atau res...
 
Soal lcc print 1
Soal lcc print 1Soal lcc print 1
Soal lcc print 1
 
Manajemen Law Firm BAB 2 Muhammad Wahyu
Manajemen Law Firm BAB 2 Muhammad WahyuManajemen Law Firm BAB 2 Muhammad Wahyu
Manajemen Law Firm BAB 2 Muhammad Wahyu
 
Pih dan phi (soal)
Pih dan phi (soal)Pih dan phi (soal)
Pih dan phi (soal)
 
Acaraperdata
AcaraperdataAcaraperdata
Acaraperdata
 
Sistem hukum internasional
Sistem hukum internasionalSistem hukum internasional
Sistem hukum internasional
 

Recently uploaded

Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxbinsar17
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptJhonatanMuram
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptAlMaliki1
 
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptxYudisHaqqiPrasetya
 
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)ErhaSyam
 
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaSesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaYogaJanuarR
 
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxBPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxendang nainggolan
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanIqbaalKamalludin1
 
pengantar Kapita selekta hukum bisnis
pengantar    Kapita selekta hukum bisnispengantar    Kapita selekta hukum bisnis
pengantar Kapita selekta hukum bisnisilhamsumartoputra
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaIndra Wardhana
 
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxPengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxEkoPriadi3
 

Recently uploaded (11)

Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
 
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
 
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
 
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaSesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
 
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxBPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
 
pengantar Kapita selekta hukum bisnis
pengantar    Kapita selekta hukum bisnispengantar    Kapita selekta hukum bisnis
pengantar Kapita selekta hukum bisnis
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
 
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxPengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
 

Kode Etik Advokat

  • 1. Latihan Soal Kode Etik Advokat berikut jawabannya halaman 1 dari 9 1. Seorang advokat selain memberikan jasa atau bantuan hukum, jabatan lain yang tidak dilarang bagian advokat adalah: a. Kurator. b. Likuidator. c. Mediator. d. a, b dan c benar; 2. Jabatan rangkap yang dilarang bagi seorang advokat adalah: a. Ketua/anggotaAnggota DPR/DPRD. b. Ketua/Anggota DPD. c. Notaris. d. a, b dan c benar. 3. Pertimbangan yang mendasari adanya larangan rangkap jabatan bagi advokat adalah untuk menghindari adanya: a. Pemupukan penghasilan bagi advokat tertentu. b. Supaya ada pemerataan pembagian kesempatan kerja. c. Untuk mempermudah advokat mendapatkan klien. d. Mencegah/menghindari adanya benturan kepentingan (conflict of interest). 4. Apabila advokat berada dalam suatu posisi di mana ada kemungkinan terdapat benturan kepentingan (conflict of interest), sebaiknya advokat bersangkutan: a. Tetap menangani perkara. b. Mencoba mencari pembenaran atas terjadinya benturan kepentingan. c. Menanyakan dulu pendapat publik terhadap perkara yang akan ditangani. d. Mengundurkan diri menangani perkara. 5. Pemberian Kuasa dapat diberikan dengan cara: a. Dengan lisan. b. Dengan tertulis. c. Dengan akta otentik. d. a, b dan c benar.' 6. Hubungan hukum antara Advokat dengan klien dimulai atau tercipta sejak: a. Klien menceritakan kronologis permasalahan kepada Advokat. b. Klien menyerahkan dokumen untuk dipelajari Advokat. c. Setelah klien menandatangani surat kuasa. d. Setelah klien membayar honorarium baiksebagian maupun seluruhnya. 7. Cara berakhirnya pemberian kuasa adalah:
  • 2. Latihan Soal Kode Etik Advokat berikut jawabannya halaman 2 dari 9 a. Dengan ditariknya kembali kuasanya si kuasa. b. Dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh si kuasa. c. Dengan meninggalnya si pemberi kuasa maupun si kuasa. d. a, b dan c benar. . 8. Pencabutan kuasa oleh si pemberi kuasa adalah: a. Hak pemberi kuasa. b. Kewajiban penerima kuasa. c. Kewajiban pemberi kuasa. d. Hak penerima kuasa. 9. Penggunaan jasaAdvokat di Indonesia pada umumnya adalah bersifat: a. Imperatif. b. Fakultatif. c. Keharusan. . d. Wajib. 10.Salah satu perkara yang wajib mempergunakan jasa advokat adalah: a. Gugatan perbuatan melawan hukum. b. Gugatan wanpretasi. c. Perkara perceraian. d. Perkara kepailitan. 11.Undang-undang tentang Advokat adalah: a. Undang-undang No. 4 tahun 2004. b. Undang-undang No. 5 tahun 2004. c. Undang-undang No. 18 tahun 2003. d. Undang-undang No. 9 tahun 2004. 12.Organisasi Advokat adalah: a. Organisasi Profesi yang didirikan oleh delapan organisasi sebagaimana disebut undang-undang No. 18 tahun 2003. b. Organisasi profesi yang didirikan berdasarkan Undang-undang No.18 tahun 2003. c. Organisasi Profesi yang dideklarasikan oleh delapan organisasi advokat, yang terdiri dari Ikadin, AAI, IPHI. SPI, AKHI. HKPM, dan APSI. d. Organisasi profesi yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia beserta dengan Ketua Mahkamah Agung. 13.Peran Organisasi profesi Advokat bagi masyarakat adalah:
  • 3. Latihan Soal Kode Etik Advokat berikut jawabannya halaman 3 dari 9 a. Agar kepentingan masyarakat dalam menggunakan jasa profesi Advokat tidak dirugikan. b. Agar masyarakat mau menyumbang dana untuk kepentingan organisasi. c. Agar organisasi Advokat dihargai oleh masyarakat. d. Agar jasa hukum yang diberikan advokat tidak dipersoalkan oleh masyarakat. 14.Salah satu syarat yang harus dipenuhi seseorang untuk dapat diangkat sebagai advokat adalah lulus ujian yang diadakan oleh: a. Menteri Hukum dan HAM. b. Mahkamah Agung Republik Indonesia. c. Perguruan Tinggi. d. Organisasi Advokat. 15.Batas usia minimum seseorang untuk dapat diangkat menjadi Advokat adalah: a. 20 tahun. b. 25 tahun. c. 35 tahun. d. 65 tahun. 16.Batas usia maksimum bagi Advokat untuk dapat berpraktik adalah: a. 55 tahun. b. 65 tahun. c. 70 tahun. d. Tidak ada batasan usia. 17.Waktu magang bagi seorang calon Advokat adalah: a. 1 (satu) tahun b. 2 (dua) tahun. c. 3 (tiga) tahun. d. 4 (empat) tahun. 18.Menurut Undang-undang No. 18tahun2003, wilayah kerja seorang advokat adalah: a. Kabupaten. b. Kotamadya. c. Propinsi. d. Seluruh wilayah Indonesia. 19.Yang mengangkat sumpah Advokat adalah: a. Ketua Pengadilan Negeri. b. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara.
  • 4. Latihan Soal Kode Etik Advokat berikut jawabannya halaman 4 dari 9 c. Ketua Pengadilan Tinggi. d. Pemuka Agama. 20.Salinan berita acara sumpah Advokat oleh Panitera Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dikirimkan kepada: a. Mahkamah Agung. b. Menteri Hukum dan HAM. c. Organisasi Advokat. d. a, b dan c benar. 21.Salinan surat keputusan pengangkatan Advokat disampaikan kepada: a. Mahkamah Agung. b. Kepala Kepolisian Rl. c. Menteri Hukum dan HAM. d. a dan c benar. 22.Klien dari advokat terdiri dari: a. Orang. b. Badan hukum. c. Atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari Advokat. d. a, b dan c benar. 23.Imbalan atas jasa hukum yang diterima oleh Advokat berdasarkan kesepakatan dengan Klien disebut dengan: a. Uang lelah. b. Uang transpor. c. Biaya perkara. d. Honorarium. 24.Jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu disebut dengan: a. Pertolongan advokat. b. Budi baik advokat. c. Kemurahan advokat. d. Bantuan Hukum. 25.Profesi Advokat merupakan salah satu profesi yang mulia, dalam bahasa Latin disebut dengan : a. Honour profesion. b. Honour distictioh.
  • 5. Latihan Soal Kode Etik Advokat berikut jawabannya halaman 5 dari 9 c. Officium Nobile. d. Officium probandum. 26.Salah satu wujud dari profesi mulia dari Advokat adalah: a. Suka ribut-ribut. b. Melakukan demonstrasi di depan istana negara atau pengadilan karena kebobrokan penegakan hukum. c. Suka pamer keberhasilan finansil. d. Pembelaan tidak semata-mata tergantung pada besarnya honorarium. 27.Hak Retensi Advokat diatur dalam: a. Pasal 1320 KUHPerdata. b. Pasal 1338 KUHPerdata. c. Pasal 1601 a KUHPerdata. d. Pasal 1812 KUHPerdata. 28.Hak Retensi adalah: a. Hak advokat untuk meminta klien supaya mengikuti kemauan advokat. b. Hak advokat untuk melakukan tindakan apa saja terhadap kepentingan klien. c. Hak advokat untuk menentukan sendiri besarnya honorarium. d. Hak advokat untuk menahan dokumen klien, karena klien belum membayar kewajiban kepada Advokat. 29.Advokat tidak diperkenankan untuk membuka rahasia klien, kecuali karena: a. Perintah dari polisi. b. Perintah dari Jaksa Penuntut Umum. c. Perintah dari KPK. d. Adanya persetujuan dari klien. 30.Dalam hal seseorang mendatangi Advokat, tindakan apa yang patut diajukan oleh Advokat kepada orang bersangkutan untuk mencegah terjadinya perebutan klien? a. Apakah sudah menunjuk Advokat?. b. Langsung meminta calon klien untuk menandatangani surat kuasa. c. Apakah surat kuasa dengan Advokat sebelumnya sudah berakhir atau belum?. d. a dan c benar. 31.Sebelum berlakunya Undang-undang tentang Advokat, sebutan bagi Advokat ada beberapa macam. Sebutan itu antara lain adalah : a. Penasihat hukum. b. Pengacara Praktek.
  • 6. Latihan Soal Kode Etik Advokat berikut jawabannya halaman 6 dari 9 c. Konsultan Hukum. d. a, b dan c benar. 32.Istilah Penasihat Hukum antara lain diatur dalam: a. UU No. 14 tahun 1970. b. UU No. 14 tahun 1985. c. UU No. 8tahun 1981. d. UU No. 4 tahun 2004. 33.Yang menyelenggarakan ujian bagi Pengacara Praktek adalah : a. Pengadilan Tinggi. b. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. c. PengadilanTinggi Agama. d. Pengadilan Tinggi Militer. 34.Wilayah kerja/praktek seorang Pengacara Praktek adalah: a. Kabupaten. b. Kotamadya. c. Propinsi/Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi. d. Seluruh wilayah Indonesia. 35.Dalam hal seorang Pengacara Praktek menangani perkara di luar wilayah kerjanya, maka untuk dapat berpraktek di luar wilayah Pengadilan tersebut Pengacara Praktek harus mendapat Izin Insidentil dari: a. Ketua Pengadilan Negeri. b. Ketua Pengadilan Agama. c. Ketua Pengadilan Tinggi. d. Ketua Pengadilan Militer. 36.Seorang Pengacara Praktek dapat mengajukan permohonan untuk diangkat sebagai Advokat dengan persyaratan antara lain: a. Telah mendapat ijin Pengacara Praktek selama 5 (lima) tahun. b. Telah mendapatkan rekomendasi dari Ketua Pengadilan Negeri. c. Menangani 1 perkara pidana dan 2 perkara perdata. d. Menangani 3 perkara pidana dan 6 perkara perdata. 37.Setelah berlakunya UU No. 18 tahun 2003, orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang disebut dengan: a. Advokat.
  • 7. Latihan Soal Kode Etik Advokat berikut jawabannya halaman 7 dari 9 b. Penasihat Hukum. c. Pembela. d. Pokrol. 38.Selain Advokat, pihak yang dapat mewakili pihak lain untuk beracara di pengadilan antara lain adalah: a. Serikat Buruh. b. Serikat Persaudaraan. c. Organisasi Pengusaha. d. a dan c benar. 39.Bantuan hukum yang diberikan di luar pengadilan disebut dengan: a. Bantuan Hukum fakultatif. b. Bantuan Hukum sukarela. c. Bantuan Hukum non-litigasi. d. Bantuan Hukum Litigasi. 40.Pada zaman sebelum kemerdekaan, perkara yang wajib mempergunakan jasa advokat adalah berperkara di: a. Pengadilan adat. b. Pengadilan agama. c. Pengadilan Landraad. d. Raad van Justitie. 41.Hak Immunitas Advokat adalah: a. Hak Advokat untuk dilindungi dari tuntutan pidana atau perdata ketika menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan. b. Hak Advokat untuk mendapatkan informasi dari intansi pemerintah. c. Hak Advokat untuk berbicara sesuka hati baik di dalam maupun di luar persidangan. d. Hak Advokat untuk diam. 42.Dalam menangani perkara perdata, seorang Advokat seyogianya: a. Meminta klien untuk menandatangani surat kuasa dari tingkat negosiasi, gugatan, banding, kasasi dan peninjauan kembali secara sekaligus. b. Memperlakukan klien sebagai orang yang tidak mengerti hukum. c. Mengutamakan penyelesaian perkara secara damai. d. Menolak menangani perkara karena nilai perkara sangat kecil.
  • 8. Latihan Soal Kode Etik Advokat berikut jawabannya halaman 8 dari 9 43.Untuk mendapatkan klien, seorang advokat tidak diperkenankan: a. Mempromosikan atau mengiklankan diri. b. Menjamin klien pasti memenangkan perkara. c. Menganggap remeh lawan dalam berperkara. d. a, b dan c benar. 44.Salah satu kewenangan Organisasi Advokat adalah: a. Mengadakan ujian bagi calon advokat. b. Melakukan pengangkatan Advokat. c. Melakukan tindakan pemberhentian Advokat dari profesinya. d. a, b dan c benar. 45.Advokat yang menjadi pejabat Negara, maka selama menjadi pejabat negara, Advokat bersangkutan: a. Tidak melaksanakan tugas profesi Advokat selama memangku jabatan tersebut. b. Tetap menjalankan diri sebagai advokat. c. Mengembalikan Kartu Advokat kepada Organisasi Advokat. d. Memanfaatkan jabatan tersebut untuk mendapatkan klien seluasluasnya. 46.Batas usia maksimum untuk dapat diangkat sebagai Advokat adalah: a. 65 tahun. b. 70 tahun. c. 75 tahun. d. Tidak mengenal batas usia pengangkatan. 47.Selain teguran lisan dan teguran tertulis jenis tindakan yang dikenakan terhadap Advokat dapat berupa: a. Pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan. b. Membayar ganti rugi. c. Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi. d. a dan c benar. 48.Advokat berhenti atau dapat diberhentikan dari profesinya secara tetap karena alasan: a. Permohonan sendiri. b. Dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum .tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 4 (empat) tahun atau lebih. c. Berdasarkan keputusan Organisasi Advokat.
  • 9. Latihan Soal Kode Etik Advokat berikut jawabannya halaman 9 dari 9 d. a, b dan c benar. 49.Salinan pemberhentian Advokat dari profesinya oleh Organisasi Advokat, disampaikan kepada: a. Mahkamah Agung. b. Pengadilan Tinggi. c. Lembaga Penegak Hukum lainnya. d. a, b dan c benar. 50.Kewajiban Advokat untuk memberikan bantuan hukum secara Pro Deo, artinya adalah: a. Cuma-cuma. b. Menolak menangani perkara. c. Tidak bersedia menangani perkara. d. Hanya meminta uang transport saja dari klien. Catatan : Apabila anda merasa soal latihan ini ada manfaatnya bagi anda, Saya persilahkan untuk mendonasikan pulsa sekedarnya ke no. 085332647811