Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa 2017

826 views

Published on

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kedungjaran Tahun 2017

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa 2017

  1. 1. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa TH 2017 Page 1 LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (LPPD) TAHUN ANGGARAN 2017 Disampaikan Kepada Yth. Bupati Pekalongan melalui Camat Sragi sebagai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2017 Untuk Dijadikan Bahan Pembinaan dan Pengawasan Tahun Berikutnya. DESA KEDUNGJARAN KECAMATAN SRAGI KABUPATEN PEKALONGAN Alamat : Jln. Sragi – Bojong KM 2 Desa Kedungjaran Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan 51155
  2. 2. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa TH 2017 Page 2 KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT, atas Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga kami dapat menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Kepala Desa Kedungjaran, Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan. Laporan ini kami susun dengan maksud sebagai Laporan Kepala Desa kepada Bupati Pekalongan melalui Camat Sragi di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembinaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pembangunan yang diselenggarakan selama mulai Januari 2017 Sampai dengan Desember 2017. Disamping itu, Laporan ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi yang membutuhkan Informasi serta sebagai sarana evaluasi di masa Jabatan Kepala Desa untuk Pelaksanaan Tugas Kepala Desa yang akan mendatang. Kami menyadari, bahwa kami tidak mungkin mampu berbuat apa – apa tanpa dukungan dan bantuan dari segenap elemen masyarakat yang ada di desa Kedungjaran, juga bimbingan dari pemerintahan kecamatan sragi dan Kabupaten Pekalongan. Oleh karena itu, kami selaku Kepala Pemerintahan Desa Kedungjaran mengucapan terima kasih serta penghargaan yang setinggi – tingginya kepada semua pihak, baik yang membantu langsung maupun tidak langsung, sehingga proses Pelaksanaan pembangunan dari Perencanaan hingga Pelaksanaan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Kepala Desa Kedungjaran, Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan ini dapat kami selesaikan Tepat pada Waktunya. Akhirnya, Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan Petunjuk dan Bimbingan dan Lindungan -Nya kepada kita semua dalam mewujudkan Rencana, Harapan dan Keinginan meraih kemajuan dan perkembangan yang lebih baik dihari–hari selanjutnya demi Kemajuan dan Kemandirian Desa. Amin Ya Roball Alamin. KEDUNGJARAN, 31 Desember 2017 Kepala Desa Kedungjaran SARIDJO
  3. 3. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa TH 2017 Page 3 DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ………………………………………………………………………………………………….. i DAFFTAR ISI ………………………………………………………………………………………………………….. ii BAB I PENDAHULUAN A. TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN ………………………………………………... B. VISI DAN MISI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA …………. C. STRATEGI DAN KEBIJAKAN ………………………………………………………….. 1 1 3 BAB II PENDAHULUAN A. PROGRAM KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA …………. B. PROGRAM KERJA PEMBANGUNAN DESA …………………………………….. C. PROGRAM KERJA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN ……………………… D. PROGRAM KERJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ……………………… E. PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA …… F. KEBERHASILAN YANG DICAPAI, PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN UPAYA YANG DITEMPUH ……………………………………………………. 6 7 8 9 10 11 BAB III PENUTUP …………………………………………………………………………………………. 20 Kedungjaran, 31 Desember 2017 Kepala Desa Kedungjaran S A R I D J O
  4. 4. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa TH 2017 Page 4 BAB I PENDAHULUAN A. TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN Bahwa dibuatnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah: 1. untuk menggambarkan capaian kemajuan pemerintah desa dalam kurun satu tahun; 2. sebagai bahan evaluasi kinerja pemerintah desa; 3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencana, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat; 4. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan 5. Menjadi kerangka acuan bagi seluruh perangkat Pemerintah Desa beserta seluruh stakeholder dalam menyusun rencana kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan maupun memfasilitasi kehidupan kemasyarakatan, pada tahun berikutnya; serta 6. Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan yang berkekuatan hukum tetap. B. VISI DAN MISI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA Sebagai akselerasi untuk mewujudkan kesinambungan pembangunan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa dan beberapa pertimbangan potensi dan kondisi Desa, maka sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Desa Kedungjaran ditetapkan dengan Visi sebagai berikut : “ MEWUJUDKAN DESA YANG MADANI, MANDIRI DAN INFOMATIF DALAM MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN DISEGALA BIDANG DENGAN DIBARENGI TRANSPARASI KEBIJAKAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DENGAN MENCIPTAKAN DESA INFORMATIF YANG DIDUKUNG PEMANFAATAN SARANA KOMUNIKASI DAN TEHKNOLGI IT UNTUK KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG ADIL, MAKMUR DALAM ARTI YANG SEBENAR-BENARNYA ” Dalam Rangka mencapai visi yang telah ditetapkan, maka visi tersebut diimplementasikan dalam beberapa misi pembangunan sebagai berikut : 1. Peningkatan dan pembangunan masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, melalui pendidikan agama sehingga terwujudnya masyarakat yang agamis dan dinamis; 2. Peningkatan Kapasitas dan Kwalitas pembangunan yang dilakukan bersama lembaga desa dengan masyarakat dan menumbuhkan swadaya dan gotong royong agar supaya pembangunan sesuai dengan yang diharapkan dan sesuai Aspirasi serta Kebutuhan Masyarakat; 3. Meningkatkan Peran serta “Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)” dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa dengan mengedepankan azas kebersamaan dalam bentuk penambahan permodalan dan Peningkatan Kapasitas pengelola serta diversifikasi usaha. 4. Peningkatan Transparansi Kebijakan dalam Pengambilan dan Pelaksanaan kebijakan serta keputusan dengan memperhatikan prinsip keadilan terhadap seluruh pihak serta bersifat obyektif dan berlandaskan hukum dan musyawarah mufakat.
  5. 5. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa TH 2017 Page 5 5. Pemanfaatan Tekhnologi Informasi Guna meningkatkan Peran serta Masyarakat dengan kemudahan berbagai cara penyampaian sehingga terbangun peran serta masyarakat dalam seluruh tahapan pembangunan di desa, khususnya peran pengawasan dalam rangka menciptakan Pemerintahan yang Jujur, bersih dan Berwibawa. 6. Pelaksanaan Pembangunan Segala Bidang dengan mengedepankan Azas Partisipatif Masyarakat, Azas Prioritas Kebutuhan, Berkeadilan dan Berkesinambungan dalam rangka menwujudkan Masyarakat Desa yang Mandiri dan Madani. 7. Pemantapan Pelayanan Pemerintahan Desa dengan memberikan Kepastian Hukum Tempat Pelayanan Pemerintahan Desa. 8. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan memberikan pelatihan – pelatihan untuk meningkatkan kemampuan Masyarakat baik terkait ketrampilan yang bermanfaat untuk peningkatan kesejahteraan pribadi maupun manfaat kepada masyarakat secara luas. Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dari masing-masing misi tersebut sebagai berikut : 1. Misi 1 : Peningkatan dan pembangunan masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, melalui pendidikan agama sehingga terwujudnya masyarakat yang agamis dan dinamis a. Tujuan : Mewujudkan masyarakat desa Kedungjaran yang agamis dan berbudaya b. Sasaran : Terwujudnya kehidupan yang bermartabat dilandasi iman dan taqwa serta memelihara adat istiadat 2. Misi 2 : Peningkatan Kapasitas dan Kwalitas pembangunan yang dilakukan bersama lembaga desa dengan masyarakat dan menumbuhkan swadaya dan gotong royong agar supaya pembangunan sesuai dengan yang diharapkan dan sesuai Aspirasi serta Kebutuhan Masyarakat. a. Tujuan : - Meningkatkan partisipasi dan peran serta Masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan Pembangunan. - Meningkatkan swadaya dan gotong royong Masyarakat Desa. - Mewujudkan pembangunan yang adil merata, sesuai kebutuhan serta berkesinambungan. b. Sasaran : - Terciptanya Pelaksanaan Pembangunan Partisipatif dan Synergitas antara Pemerintah dan Masyarakat. - Meningkatnya Sumber Pendapatan Asli Desa dari peran serta Masyarakat berupa Gotongroyong dan Swadaya Desa. - Terbangunnya Desa dan Masyarakatnya secara Adil sesuai kebutuhan dan berkesinambungan. 3. Misi 3 : Meningkatkan Peran serta “Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)” dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa dengan mengedepankan azas kebersamaan dalam bentuk penambahan permodalan dan Peningkatan Kapasitas pengelola serta diversifikasi usaha. a. Tujuan : - Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dengan pengembangan perekonomian berbasis rakyat; - Meningkatkan kesadaran pengelolaan keuangan sederhana dengan menabung; - Meningkatkan Kepastian Keamanan Masyarakat dengan mendorong kepersertaan BPJS Kesehatan dan Kesejahteraan. - Mewujudkan BUMDes sebagai pusat kegiatan perekonomian
  6. 6. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa TH 2017 Page 6 masyarakat desa. b. Sasaran : - Terciptanya Masyarakat yang sejahtera dengan kegiatan perekonomian berbasis rakyat. - Meningkatnya Kemampuan Pengelolaan Keuangan Sederhana hingga tahan terhadap pengaruh rentenir. - Terciptanya Kondisi Masyarakat yang terjamin Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Jaminan Kematiannya. - Terciptanya Pusat Kegiatan Ekonomi Rakyat yang bisa melayani seluruh kebutuhan hidup masyarakat. 4. Misi 4 : Peningkatan Transparansi Kebijakan dalam Pengambilan dan Pelaksanaan kebijakan serta keputusan dengan memperhatikan prinsip keadilan terhadap seluruh pihak serta bersifat obyektif dan berlandaskan hukum dan musyawarah mufakat. a. Tujuan : Mewujudkan sebuah System Pengambilan dan Pelaksanaan Kebijakan dan Keputusan sesuai peraturan yang berlaku dengan mengedepankan Musyawarah Mufakat dengan keterlibatan Masyarakat. b. Sasaran : Terciptanya System Pengambilan Kebijakan dan keputusan yang mengedepankan Musyawarah dan Mufakat sehingga terbangun kebersamaan yang sesungguhnya antara Pemerintah Desa, Lembaga dan Masyarakat. 5. Misi 5 : Pemanfaatan Tekhnologi Informasi Guna meningkatkan Peran serta Masyarakat dengan kemudahan berbagai cara penyampaian sehingga terbangun peran serta masyarakat dalam seluruh tahapan pembangunan di desa, khususnya peran pengawasan dalam rangka menciptakan Pemerintahan yang Jujur, bersih dan Berwibawa. a. Tujuan - Mewujudkan Masyarakat Partisipatif dalam segala kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa; - Mewujudkan masyarakat yang partisipatif dengan mengedepankan musyawarah mufakat; - Mewujudkan Komunikasi lintas batas dan waktu antar warga masyarakat dan warga dengan pemerintah desa; - Mewujudkan pemerintah yang bersih dari unsur KKN. b. Sasaran - Terciptanya Masyarakat Partisipatif dalam Pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan Desa; - Terwujudnya masyarakat yang pro aktif dalam segala jenis kegiatan pembangunan; - Terciptanya Komunikasi tanpa Batas antar warga Masyarakat dan Pemerintah Desa; - Terwujudnya SDM pemerintah desa yang bersih dari unsur KKN. 6. Misi 5 : Pelaksanaan Pembangunan Segala Bidang dengan mengedepankan Azas Partisipatif Masyarakat, Azas Prioritas Kebutuhan, Berkeadilan dan Berkelanjutan dalam rangka mewujudkan Masyarakat Desa yang Mandiri dan Madani. a. Tujuan - Menyediakan Sarana Prasarana dan Kebutuhan Dasar Hidup Warga; - Menyediakan Fasilitas Kenyamanan dan Keamanan Masyarakat; - Menyediakan Sarana Pendukung Kehidupan Sehat Lahir Batin Jiwa Raga; - Mewujudkan Desa Maju Mandiri dan Madani. b. Sasaran - Terciptanya Desa yang mampu memenuhi Kebutuhan Sarana
  7. 7. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa TH 2017 Page 7 Prasarana dan Kebutuhan Dasar Hidup warganya seperti Jalan, Irigasi, Sarana Kesehatan, sarana Pertanian dll; - Tersedianya Fasilitas umum untuk menunjang peningkatan Kwalitas hidup Masyarakat seperti Loket Pelayanan Perbankan, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan; - Tersedianya Fasilitas Kesehatan, Perpustakaan, sarana Olahraga dan sarana sosialisasi warga; - Terwujudnya Desa Maju Mandiri dan Mandiri berlandas Ketuhanan yang maha esa berazas budaya dan kearifan lokal. 7. Misi 7 : Pemantapan Pelayanan Pemerintahan Desa dengan memberikan Kepastian Hukum Tempat Pelayanan Pemerintahan Desa. a. Tujuan - Menyediakan Sarana Pelayanan Dasar Pemerintahan Desa dan Bersosialisasi serta berkegiatan masyarakat Desa; - Memberi Kepastian Hukum atas Tempat Pelayanan Pemerintahan Desa yang aman, berkepastian dan berkelanjutan; - Menciptakan kepastian Keamanan atas Dokumen berharga Desa dan Warga. b. Sasaran - Tersedianya Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa, bersosialisasi dan Berkegiatan secara umum dan berkebutuhan lahan luas; - Adanya Kepastian Hukum terhadap status Tanah dimana di atasnya terbangun Gedung Balaidesa; - Adanya keamanan atas Dokumen berharga Pemerintah Desa dan warga dikarenakan tempat penyimpanan yang permanen tak berpindah-pindah. 8. Misi 8 : Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan memberikan pelatihan – pelatihan untuk meningkatkan kemampuan Masyarakat Desa. c. Tujuan - Menyediakan Sarana Pelatihan kepada masyarakat Desa; - Memberi kemampuan lebih pada masyarakat agar dapat menguasai sebuah bidang keahlian; d. Sasaran - Tersedianya Sarana Pelatihan yang berkelanjutan; - Meningkatnya Kemampuan masyarakat desa pada sebuah bidang hingga bisa meningkatkan kesejahteraan maupun manfaat pada masyarakat sekitarnya. C. STRATEGI DAN KEBIJAKAN Dari tujuan serta sasaran yang hendak dicapai pada visi misi Kepala Desa KEDUNGJARAN, dijabarkan dengan strategi dan arah kebijakan, diantaranya sebagai berikut: 1. Misi 1 : Peningkatan dan pembangunan masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, melalui pendidikan agama sehingga terwujudnya masyarakat yang agamis dan dinamis a. Startegi: 1) Melakukan pembinaan kerukunan umat beragama 2) Melakukan pembinaan pemuda dan olah raga 3) Menyelenggarakan pembinaan dan pelatihan kelompok masyarakat 4) Menyelenggarakan pembinaan dan pelatihan kelompok agama 5) Melakukan pembinaan sosial dan budaya
  8. 8. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa TH 2017 Page 8 b. Arah Kebijakan 1) Pembinaan kerukunan umat beragama melalui siraman rohani 2) Pembinaan pemuda dan olah raga melalui turnamen olah raga 3) Pembinaan lembaga kemasyarakatan 4) Pembinaan lembaga kelompok masyarakat 5) Peningkatan kapasitas SDM pelaku keagamaan 6) Pembinaan sosial dan budaya melalui pelestarian adat istiadat dan budaya 2. Misi 2 : Peningkatan Kapasitas dan Kwalitas pembangunan yang dilakukan bersama lembaga desa dengan masyarakat dan menumbuhkan swadaya Serta gotong royong agar supaya pembangunan sesuai dengan yang diharapkan dan sesuai Aspirasi serta Kebutuhan Masyarakat. a. Strategi 1) Mengikutsertakan keterlibatan masyarakat dalam Kegiatan Pembangunan mulai dari Perencanaan, pelaksanaan hingga Pengawasan. 2) Melakukan pembangunan berdasarkan skala prioritas dengan basis usulan yang dijaring dari Masyarakat Desa melalui proses rutin Musyawarah RT, Musyawarah Dusun dan Desa. 3) Sosialisasi dan Edukasi atas Kegiatan Pembangunan sehingga tak terjadi kesalahpahaman terhadap arah pembangunan antara masyarakat dengan pemerintah desa. 4) Pembentukan posdaya-posdaya di masyarakat. b. Arah Kebijakan 1) Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Desa dengan Peran serta aktif masyarakat secara maksimal; 2) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana desa dengan keterlibatan masyarakat secara maksimal; 3) Peningkatan Kegiatan Kerja Bakti dan Gotongroyong di Masyarakat. 4) Peningkatan Swadaya dan Kemandirian Masyarakat atas kebutuhan sarana prasarana berbiaya kecil yang bisa dibiayai secara madiri oleh masyarakat. 3. Misi 3 : Meningkatkan Peran serta “Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)” dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa dengan mengedepankan azas kebersamaan dalam bentuk penambahan permodalan dan Peningkatan Kapasitas pengelola serta diversifikasi usaha. a. Strategi : 1) Melakukan perencanaan desa pada sektor ekonomi mikro 2) Memberikan kemudahan dalam pemasaran hasil ekonomi warga 3) Memberikan kemudahan dalam mendapatkan permodalan usaha 4) Memberikan Pelatihan Kewiraswastaan dan Ketrampilan. 5) Penambahan permodalan BUMDes 6) Pelatihan Pengelola BUMDes b. Arah Kebijakan : 1) Pembuatan kebijakan dan atau sebutan lainnya tentang pengelolaan BUMDES, pasar desa dll 2) Pemberian pinjaman modal usaha lunak 3) Pembuatan pasar dan atau kios desa 4) Memperagam Pelayanan BUMDes. 5) Pembuatan sarana dan prasarana ekonomi
  9. 9. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa TH 2017 Page 9 4. Misi 4 : Peningkatan Transparansi Kebijakan dalam Pengambilan dan Pelaksanaan kebijakan serta keputusan dengan memperhatikan prinsip keadilan terhadap seluruh pihak serta bersifat obyektif dan berlandaskan hukum dan musyawarah mufakat. a. Strategi : 1) Melakukan proses perencanaan berdasarkan musyawarah mupakat 2) Melakukan Sosialisasi atas Perencanaan dan Pelaksanaan Kebijakan 3) Melakukan pelaksanaan pembangunan yang merata dan berkeadilan b. Arah Kebijakan : 1) Penyelenggaraan musyawarah RT, Dusun dan Desa yang transparan, terbuka dan mampu mewadahi seluruh aspirasi masyarakat. 2) Melakukan pembangunan sesuai azas adil dan merata sesuai skala prioritas dan kebutuhan berdasar keputusan musyawarah. 3) Terbentuknya wadah / halaman resmi yang Informatif, Komunikatif dan dapat dipertanggungjawabkan guna mensosialisasikan jalannya pembangunan. 5. Misi 5 : Pemanfaatan Tekhnologi Informasi Guna meningkatkan Peran serta Masyarakat dengan kemudahan berbagai cara penyampaian sehingga terbangun peran serta masyarakat dalam seluruh tahapan pembangunan di desa, khususnya peran pengawasan dalam rangka menciptakan Pemerintahan yang Jujur, bersih dan Berwibawa. a. Strategi : 1) Melakukan Pembangunan Sarana Prasarana Informasi. 2) Melakukan Sosialisasi dan Edukasi kepada kelompok masyarakat baik di Kelembagaan Desa maupun Kelompok Masyarakat Umum. 3) Mendorong pemanfaatan Internet pada masyarakat secara luas untuk pemanfaatan menyeluruh. b. Arah Kebijakan : 1) Terbentuknya fasilitas Pojok Internet atau Anjungan Baca Mandiri dengan fasilitas wiffi gratis. 2) Terbentuknya Masyarakat Sadar Informasi untuk kehidupan lebih cerdas dan bermanfaat. 3) Terbentuknya Kelembagaan yang Sadar manfaat Informasi serta bisa berperan sebagai penyampai Informasi yang baik dan benar. 6. Misi 6 : Pelaksanaan Pembangunan Segala Bidang dengan mengedepankan Azas Partisipatif Masyarakat, Azas Prioritas Kebutuhan, Berkeadilan dan Berkelanjutan dalam rangka mewujudkan Masyarakat Desa yang Mandiri dan Madani. a. Strategi : 1) Melakukan Perencanaan dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat dengan system berjenjang dari RT, Dusun dan Desa sehingga bisa dipetakaan kebutuhan riil di masyarakat secara menyeluruh. 2) Melakukan Penyelarasan Visi Misi Kepala Desa dengan serta mengamati perkembangan jaman sehingga perencanaan Pembangunan bisa selaras dengan perkembangan kekinian. 3) Melakukan Penelusuran dan penyelarasan Kebijakan Pemerintah Daerah dan Pusat agar tercipta Perencanaan Pembangunan di dalam RPJMDes yang selaras dengan RPJMD dan RPJMNas.
  10. 10. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa TH 2017 Page 10 b. Arah Kebijakan : 1) Terbentuknya Partisipasi Masyarakat secara menyeluruh pada Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan sehingga Pembangunan dapat dilakukan sesuai kebutuhan riil di Masyarakat. 2) Terbentuknya Perencanaan dan Pembangunan yang sesuai dengan Visi Misi Kepala Desa. 3) Terwujudnya Desa Yang Madani, Mandiri Dan Infomatif Dalam Melaksanakan Pembangunan Disegala Bidang Dengan Dibarengi Transparasi Kebijakan, Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dengan Menciptakan Desa Informatif Yang Didukung Pemanfaatan Sarana Komunikasi Dan Tehknolgi It Untuk Kehidupan Masyarakat Yang Adil, Makmur Dalam Arti Yang Sebenar-Benarnya . 7. Misi 7 : Pemantapan Pelayanan Pemerintahan Desa dengan memberikan Kepastian Hukum Tempat Pelayanan Pemerintahan Desa. a. Strategi : 1) Melakukan Perencanaan dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat terkait perencanaan pembangunan Balaidesa. 2) Melakukan pemetaan Lokasi agar didapat Tempat yang tak bermasalah dari Sisi Hukum serta Strategis mudah dijangkau. 3) Melakukan penelusuran Sumber Pendanaan agar didapat sumber dana yang tepat dan mencukupi untuk pembangunan Balaidesa tersebut. b. Arah Kebijakan : 1) Terbentuknya Kebijakan yang bisa diterima oleh seluruh lapisan masyarakat dan menumbuhkan kemauan swadaya di masyarakat. 2) Tercapainya kepastian hukum terhadap aset-aset desa yang dibangun menggunakan dana dari desa agar tak bermasalah dan abadi pemanfaatannya. 3) Pembangunan Balaidesa tak semata strategis tempat mudah dijangkau namun bertujuan mengembangkan kawasan agar ada pertumbuhan ekonomi di seluruh kawasan desa. 8. Misi 8 : Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan memberikan pelatihan – pelatihan untuk meningkatkan kemampuan Masyarakat Desa. a. Strategi : 1) Melakukan Penyusuran Bakat dan Minat kepada masyarakat akan ketrampilan yang dikehendaki. 2) Melakukan Penelusuran Kemampuan Desa akan Pelatih agar bisa melaksanakan Pelatihan dari warga desa oleh warga desa untuk warga desa. 3) Melakukan penelusuran Sumber Pendanaan dari pihak ketiga agar bisa memaksimalkan hasil tanpa membebani keuangan desa. b. Arah Kebijakan : 1) Terbentuknya sebuah lembaga Pelatihan yang memenuhi keinginan masyarakat akan sebuah bidang sesuai bakat dan minat. 2) Tercapainya semangat saling berbagi ilmu ketrampilan antar warga masyarakat. 3) Adanya peran serta Pihak ketiga dalam Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
  11. 11. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa TH 2017 Page 11 BAB II LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA A. PROGRAM KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA Uraian tentang Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pemerintahan Desa dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa. Adapun rincian kegiatan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa, sebagaimana tabel berikut ini RINCIAN KEGIATAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA TAHUN 2017 NO Sub Bidang Kegiatan Jumlah 1 2 3 4 1. Peraturan Perundangundangan a. Peraturan Desa b. Peraturan Bersama Kepala Desa c. Peraturan Kepala Desa d. Keputusan Kepala Desa 10 - - 12 2. Kependudukan. a. Jumlah Penduduk: 1) Laki-laki 2) Perempuan 3) Jumlah Kepala Keluarga 4) Jumlah Anggota Keluarga 5) Jumlah Jiwa b. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan: 1) Pendidikan Formal / Umum a. Strata II b. Diploma IV/Strata I c. Akademi/Diploma III/S. Muda d. Diploma I/II e. SLTA/Sederajat f. SLTP/Sederajat g. Tamat SD/Sederajat h. Tidak Tamat SD/Sederajat i. Tidak/Belum Sekolah 2) Pendidikan Informal / Khusus c. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian 1) Pedagang 2) Pelajar/Mahasiswa 3) Belum/Tidak Bekerja 4) Buruh Harian Lepas 5) Petani/Pekebun 6) Karyawan Swasta 7) Mengurus Rumah Tangga 8) Wiraswasta 9) Tukang Jahit 10) Guru 11) Perdagangan 2429 1238 1191 738 1691 2429 3 60 12 16 300 369 997 235 437 244 471 463 179 163 286 294 190 43 12 7 8
  12. 12. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa TH 2017 Page 12 12) Perangkat Desa 13) Pegawai Negeri Sipil 14) Pensiunan 15) Buruh Tani/Perkebunan 16) Industri 17) Tukang Kayu 18) Bidan 19) Karyawan Honorer 20) Karyawan BUMD 21) Perawat 22) Konstruksi 23) Kepala Desa 24) Kepolisian RI 25) Sopir 26) Notaris 27) Tukang Batu 28) Karyawan BUMN 29) Tentara Nasional Indonesia 30) Peternak 38 11 36 3 1 1 6 2 2 2 1 1 4 1 3 3 1 1 3. Pertanahan a. Status Tanah: 1) Sertifikat Hak Milik 2) Belum Sertifikat b. Luas Tanah 1) Bersertifikat 2) Belum Bersertifikat 3) Tanah Kas Desa 4) Tanah Milik Pemda c. Peruntukan 1) Jalan 2) Tanah Sawah Ladang 3) Bangunan Umum 4) Perumahan 5) Ruang Fasilitas Umum d. Tanah Belum dikelola 1) Bantara Kali 590 955 210.865m2 17.886 m2 1.020.000 m2 3.182 m2 415.152 m2 11.780 m2 32.000 m2 4. Manajemen Pemerintahan a. Jumlah Aparat Pemerintahan Desa 1) PNS 2) Non PNS b. Pengurus BPD c. Pengurus LPMD d. Musyawarah Desa e. Musyawarah Dusun f. Musyawarah RT g. Musyawarah BPD h. Pertemuan TP PKK - 11 Org 7 Org 10 Org 14 kali 8 kali 15 kali 5 kali 14 kali 5. Ketentraman dan Ketertiban a. Pembinaan Hansip : 1) Jumlah Anggota 2) Alat Pemadam kebakaran 3) Jumlah Hansip Terlatih b. Ketentraman dan Ketertiban: 1) Jumlah Kejadian criminal 2) Jumlah Bencana Alam 3) Jumlah Operasi Penertiban 4) Jumlah Pos Keamanan 5) Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas 6) Jumlah Kekerasan Rumah Tangga 10 2 10 - - 1 4 2 1
  13. 13. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa TH 2017 Page 13 6. Pembinaan lembagaan Kemasyarakatan. a. Jenis Lembaga Kemasyarakatan: 1) Rt/Rw 2) PKK 3) Karang Taruna 4) Pos Pelayanan Terpadu 5) LPMD b. Lembaga kemasyarakatan membantu pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat - Ya/Tidak c. Lembaga kemasyarakatan sebagai wadah partisipasi masyarakat dan sebagai mitra Pemerintah Desa - Ya/Tidak d. Lembaga Kemasyarakatan diikut sertakan dalam pelaksanaan program sektor dan program Pemerintah Daerah - Ya/Tidak e. Lembaga Adat – Ada /Tidak f. Lembaga adat dibentuk dengan peraturan Desa terpisah dengan lembaga kemasyarakatan – Ya/Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ya Ya Ya Ya Belum B. PROGRAM KERJA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN Uraian disini tentang Perencanaan dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembangunan Desa dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa. Adapun rincian kegiatan laporan pelaksanaan pembangunan desa, sebagaimana tabel berikut ini RINCIAN PELAKSANAAN BIDANG PEMBANGUNAN DESA TAHUN 2017 NO Sub Bidang Kegiatan Jumlah Ada / Tdk 1 2 3 4 1. Sarana dan Prasarana a. Sarana Jalan 1) Jalan Desa (Km) 2) Jalan Kabupaten/Kota (Km) 3) Jalan Provinsi (Km) 4) Jalan Negara (Km) 5) Jembatan (Buah) 6) Gorong-gorong plat Jl. Kabupaten 7) Gorong-gorong plat Jl. Desa 8) Gang b. Sarana Pengairan 1) Irigasi Pertanian 2) Embung c. Sarana Perkantoran 1) Kantor Kepala Desa (Ada/Tidak) 2) Sekretariat TP PKK 3) Gedung BUMDes 4) Lumbung 4112 m 1850 m - - 1 4 22 20 2460 m 1 1 1 1 1
  14. 14. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa TH 2017 Page 14 5) Studio Musik Karang Taruna 1 2. Pembangunan Pendidikan a. Tempat Pendidikan Pendidikan Umum 1) Kelompok Bermain 2) Taman Kanak-Kanak 3) Sekolah Dasar 4) Sekolah Menengah 5) Akademi 6) Institut/Sekolah Tinggi b. Tempat Pendidikan Khusus 1) Pendidikan Pesantren 2) Madrasah / TPA / TPQ 3) Sekolah Luar Biasa 4) Balai Latihan Kerja 5) Kursus-Kursus 1 1 2 - - - - 2 - - - 3. Pembangunan Kesehatan a. Rumah Sakit Umum Pemerintah b. Rumah Sakit Umum Swasta c. Rumah Sakit Kusta d. Rumah sakit Mata e. Rumah Sakit Jiwa f. Rumah Sakit Bersalin g. Poliklinik Desa h. Rumah Bidan i. Puskesmas j. Apotik k. Mobil Siaga - - - - - - 1 1 - - 1 4. Pembangunan Sosial Budaya dan Keagamaan a. Sarana Olahraga: 1) Lapangan Umum 2) Lapangan Khusus b. Sarana Keseninan/Kebudayaan: 1) Gelanggang Remaja 2) Gedung Kesenian 3) Gedung Teater 4) Gedung Bioskop 5) Studio Musik c. Sarana Sosial: 1) Panti Asuhan 2) Panti Pijat Tunanerta 3) Panti Wordo 4) Panti Jompo d. Sarana Komunikasi: 1) Radio Komunitas 2) Papan Pembangunan e. Sarana Ibadah 1) Masjid 2) Mushola 1 3 - - - - 1 1 - - - 1 6 2 5 5. Pembangunan Lingkungan Hidup dan Pemukiman a. Perumahan / RTLH b. Industri Besar c. Industri Sedang d. Industri Rumah Tangga e. Tempat Rekreasi f. Hotel g. Restoran/Rumah Makan h. Saluran Drainase i. Tower Air j. WC Umum 0 - - 2 - - 6 2
  15. 15. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa TH 2017 Page 15 C. PROGRAM KERJA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN Memuat uraian tentang Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa. Adapun rincian kegiatan laporan pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan desa, sebagaimana tabel berikut ini RINCIAN PELAKSANAAN BIDANG KEMASYARAKATAN TAHUN 2017 NO Sub Bidang Kegiatan Jumlah Ada / Tdk 1 2 3 4 1. Sosialisasi Produk Hukum Desa a. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah tentang Desa 1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa 2) Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang No. 6 Tahun 2014 3) Peraturan Menteri mengenai Desa b. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Daerah. 1) Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Desa 2) Sosialisasi Peraturan Bupati/Walikota Tentang Desa c. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Desa 1) Sosialisasi Peraturan 2) Sosialisasi Peraturan Kepala Desa 3) Sosialisasi Peraturan Bersama Kepala Desa d. Sosialisasi Kemasyarakatan Umum 1) Sosialisasi Bahaya Narkoba 2) Sosialisasi BPJS Kesehatan 3) Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan 4) Sosialisasi Demam Berdarah 5) Sosialisasi Kaki Gajah 6) Sosialisasi Kekerasan Rumah Tangga 7) Sosialisasi Ekonomi Elektronik Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 2. Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat a. Sosialisasi Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat b. Masyarakat menyampaikan informasi kepada Pemerintah Desa Masyarakat memperoleh informasi dan pelayanan yang adil c. Masyarakat mendapatkan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban d. Masyarakat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa Ada Ada Ada Ada 3. Sosial Budaya Masyarakat a. Sosialisasi mengenai kerukunan hidup beragama b. Sosialisasi mengenai pengembangan olah raga dan kesenian Ada Ada
  16. 16. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa TH 2017 Page 16 c. Sosialisasi mengenai ketentraman dan ketertiban masyarakat d. Sosialisasi mengenai lingkungan hidup e. Sosialisasi mengenai bahaya narkoba dan kriminal f. Sosialisasi mengenai Ketenagakerjaan Ada Ada Ada Ada 4. Sosial Keagamaan a. Pengajian Masjid NU 1) Majelis Pengajian Jumat Kliwon 2) Majelis Minggu Pagi 3) Majelis Yasin Fataya b. Pengajian Masjid Muhammadiyah 1) Majelis Rabu Sore 2) Pengajian Ahad Kliwon 3) Pengajian Sabtu Sore Ada Ada Ada Ada Ada Ada 5. Ketenagakerjaan a. Pelatihan Ketrampilan Wanita b. Pelatihan Ketrampilan Laki-laki Ada Ada D. PROGRAM KERJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Memuat uraian tentang Rencana dan Pelaksanaan Program Bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa. Adapun rincian kegiatan laporan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa, sebagaimana tabel berikut ini RINCIAN PELAKSANAAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAHUN 2017 NO Sub Bidang Kegiatan Jumlah Ada / Tdk 1 2 3 4 1. Sosialisasi dan motivasi masyarakat a. Bidang Sosial Budaya b. Bidang Ekonomi c. Bidang Politik d. Bidang lingkungan hidup Ada / 2 kali Ada / 3 kali - Ada / 4 kali 2. Pemberdayaan Masyarakat a. Pemberdayaan Keluarga b. Pemberdayaan Pemuda c. Pemberdayaan Olah raga d. Pemberdayaan Karang taruna Ada / 12 kali Ada / 4 kali Ada / 1 kali Ada / 4 kali 3. Penggalangan Partisipasi Masyarakat a. Bidang Pendidikan b. Bidang Kesehatan Ada / 2 kali Ada / 6 kali E. PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungjaran Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan tahun 2016, memuat uraian sebagai berikut: 1. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 2. Peraturan Desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. 3. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri dari: a. Pendapatan Desa. b. Belanja Desa, Belanja Desa yang terdiri dari: 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  17. 17. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa TH 2017 Page 17 2) Bidang Pembangunan; 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan; 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat; 5) Bidang Tak Terduga; 6) Jumlah Belanja; dan 7) Surplus/Defisit. 4. Pembiayaan Desa, Pembiayaan Desa yang terdiri dari: a. Penerimaan Pembiayaan; b. Pengeluaran Pembiayaan; dan c. Selisih Pembiayaan. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana rincian berikut ini. RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2017 1. Pendapatan Desa Rp. 1.771.765.282,- 2. Belanja Desa a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa b. Bidang Pembangunan c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat e. Bidang Tak Terduga Jumlah Belanja Surplus / Defisit Rp. 446.549.268,- Rp. 1.067.070.500,- Rp. 84.177.600,- Rp. 178.500.000,- Rp. -,- Rp. 1.776.297.368,- Rp. (4.532.086,-) 3. Pembiayaan Desa a. Penerimaan Pembiayaan b. Pengeluaran Pembiayaan Selisih Pembiayaan ( a – b ) Rp. 4.532.086,- Rp. ,- Rp. 4.532.086,- RINCIAN LPJ APBDes Tahun 2017 1. Pendapatan Desa Rp. 1.779.658.877,- 2. Belanja Desa a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa b. Bidang Pembangunan c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Belanja Surplus / Defisit Rp. 437.120.086,- Rp. 876.725.800,- Rp. 84.177.000,- Rp. 148.500.000,- Rp. 1.575.098.177,- Rp. 204.560.700,- 3. Pembiayaan Desa c. Penerimaan Pembiayaan d. Pengeluaran Pembiayaan Selisih Pembiayaan ( a – b ) Rp. - ,- Rp.- ,- Rp. - ,-
  18. 18. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa TH 2017 Page 18 F. Keberhasilan yang dicapai, Permasalahan yang dihadapi dan Upaya yang ditempuh 1) Keberhasilan yang dicapai Keberhasilan yang dicapai oleh pemerintah Desa Kedungjaran Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan pada Tahun Anggaran 2016 disetiap bidangnya dapat dilihat sebagai berikut: RINCIAN KEBERHASILAN YANG TELAH DICAPAI TAHUN ANGGARAN 2017 NO JENIS KEGIATAN VOL. SAT. SUMBER DANA JUMLAH 1 2 3 4 5 6 A BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA 1. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat ADD 246.948.000 2. Tunjang Kepala Desa dan Perangkat Desa PAD 112.300.000 3. Operasional Perkantoran 43.872.086 4. Operasional BPD 10.800.000 5. Insentif RT/RW 13.200.000 6. Pengelolaan Pajak PBB 10.000.000 B PEMBANGUNAN DESA 1. Pembangunan Kantor Kepala Desa PAD/SWA 92.877.500 2. Pembuatan Tempat Parkir Kantor ADD 7.200.000 3. Pembangunan Pengaspalan Jalan 100.000.000 4. Pembangunan Drainase Dusun III Rt 12 61.348.500 5. Pembangunan Saluran Drainase Dusun III 74.934.800 6. Pavingisasi Halaman Polindes 13.022.500 7. Pembangunan Jembatan Dusun I 8.215.500 8. Pembangunan Jembatan Dusun I Rt 2 8.215.500 9. Makadam Jalan Baru Dusun I dan IV 179.297.000 10. Saluran Drainase Dusun IV RT 13 20.347.500 11. Lapangan Futsal 82.051.000 12. Rehab RTLH 15.000.000 13. Pembangunan Saluran Drainase Dusun IV 200.000.000 C PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA 1. Pembinaan LPMD 4.860.000 2. Kegiatan TP PKK 6.502.600 3. Kegiatan Posyandu 10.440.000 4. Pembinaan Kegiatan Kepemudaan 30.200.000 5. Pencegahan Kaki Gajah dan DB 2.575.000 6. Polindes 7.700.000 D PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 1. Permodalan BUMDes 100.000.000 2. Pelatihan Pegawai BUMDes 5.000.000 3. Pelatihan Rias Wajah 5.000.000 4. Kegiatan KPMD 5.000.000 5. Stimulan Warga Tak Mampu 30.000.000
  19. 19. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa TH 2017 Page 19 RINCIAN CAPAIAN PEMBANGUNAN NON APBDes TAHUN ANGGARAN 2017 NO JENIS KEGIATAN VOL SUMBER DANA JUMLAH 1 2 3 4 5 1. Talud / Bantaran Kali Sragi 1 Paket PSDA Provinsi 250.000.000 2. Damparit / Embung 1 Paket PSDA Provinsi 250.000.000 3. Tanaman Penghijauan 360 Btg Kementrian Pertanian 250.000.000 4. Bantuan Buku Perpustakaan 500 Exp PERPUSNAS 50.000.000 5. Bantuan Komputer CSR BNI 5 Unit BNI Semarang 48.000.000 6. CSR Komputer Perpuseru 3 Unit Coca Cola Foundation 29.000.000 7. Alat Telekomunikasi 3 Unit Kabupaten 8.000.000 8. Beras Miskin 81 Org Dinas Sosial 25.927.200 9. Program Keluarga Harapan 21 Org Dinas Sosial 10.500.000 10. Bantuan UKM 13 Org Kabupaten 19.500.000 11. Zakat Fakir Miskin 3 Org Kemenag Kab. Pkl 600.000 12. Yatim Piatu 50 Ank Kesra Setda 7.500.000 RINCIAN CAPAIAN PEMBANGUNAN NON APBDes DALAM BENTUK KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2017 NO JENIS KEGIATAN VOL SUMBER DANA JUMLAH 1 2 3 4 5 1. Pelatihan Ngeblog 10 kali CSR BUMDes 1.000.000 2. Edukasi Internet bagi Awam 5 kali CSR BUMDes 250.000 3. Sosialisasi Pertanian 2 kali Produsen Obat Pertanian 300.000 4. Santunan Warga Jompo & anak Tak Mampu 20 Org UPK / BKAD Sragi 1.000.000 5. Santunan Pengurus TPQ 1 Org UPK Manis 300.000 6. Yatim Piatu 50 6 Penyantun 15.000.000 7. Rehab Masjid Al-Iklash 1 Masyarakat 70.000.000 8. Santunan Kematian 21 Org CSR BPSPams 4.200.000 9. Pengantaran Rumah Sakit 245 CSR BPSPams 12.300.000 2) Permasalahan yang dihadapi Capaian keberhasilan Pelaksanaan Penyelenggaraan pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan oleh pemerintah Desa Kedungjaran Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan pada Tahun Anggaran 2017 bukan tanpa masalah, ada banyak permasalahan namun dengan komunikasi yang baik permasalahan bisa diselesaikan dengan baik. Beberapa permasalahan yang muncul antara lain : a. Silpa Anggaran Silpa atau sisa anggaran terutama anggaran yang bersumber dari Dana Desa tahun 2017 sebesar Rp. 204.560.700,- disebabkan : 1. Keterlambatan Pencairan Dana Desa Keterlambatan Pencairan Dana Desa tahap ke-2 disebabkan System pengajuan Kolektif perkabupaten dengan syarat minimal tertentu mengakibatkan Desa Kedungjaran harus menunggu cukup lama hingga dana Desa bisa dicairkan.
  20. 20. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa TH 2017 Page 20 2. Kurang tersedianya Tenaga Kerja. Disebabkan keharusan mempergunakan Tenaga lokal Desa, sedang pada saat yang sama ada Pembangunan beberapa Rumah Warga yang telah menyerap Tenaga Lokal Desa. b. Tak bisa terbangunnya Sarana Prasarana yang sangat-sangat rusak parah karena bukan Kewenangan Desa. Permasalan tersebut antara lain : NO JENIS KEGIATAN KEWENANGAN PRAKIRAAN BIAYA 1 2 3 4 1. Saluran Irigasi PL 10 – PL 12 PSDA Provinsi 250.000.000 2. Talud Jalan Raya Sragi - Bojong PU TARU 300.000.000 3. Bronjong Kali Sragi PSDA Provinsi 1.000.000.000 4. Jalan Sragi Bojong BINA MARGA Kab. 1.000.000.000 5. Penerangan Jl. Sragi – Bojong 20 titik PERKIM LH 200.000.000 c. Tak bisa terbangunnya beberapa usulan Pembangunan karena keterbatasan Dana. NO JENIS KEGIATAN KEWENANGAN PRAKIRAAN BIAYA 1 2 3 4 1. Talud Jalan Desa Kedungjaran - Purworejo Antar Desa 150.000.000 2. Talud JUT Kedungjaran - Purworejo Antar Desa 250.000.000 3. Jalan Usaha Tani Kedungjaran - Purworejo Antar Desa 250.000.000 4. Talud Jalan Lingkar Utara Desa 300.000.000 5. Irigasi Lingkar Utara Desa 150.000.000 6. Balaidesa Desa 500.000.000 d. Penyelesaian. Mengingat bahwa usulan pembangunan tersebut sudah sedari awal disampaikan oleh masyarakat desa, maka sosialisasi dan edukasi bahwa : 1. Kewenangan bukan ada di Pemerintah Desa, dan bila dipaksakan maka akan berakibat berurusan dengan hukum. Sehingga Pemerintah Desa hanya bisa melaporkan dan mengusulkan. 2. Keterbatasan Dana, sehingga yang diutamakan adalah Prioritas utama, untuk pembangunan yang membutuhkan dana besar dianggarkan pada tahun berikutnya.
  21. 21. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa TH 2017 Page 21 BAB III PENUTUP Dalam rangka pemantapan kinerja Pemerintahan Desa yang mendukung pelayanan prima kepada masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, maka dituntut adanya peningkatan kualitas sumber daya aparatur Pemerintahan Desa sebagai lini terdepan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan kegiatan agar bisa berhasil maksimal ada faktor pendukung yang sangat penting yaitu 1. Anggaran, Keterbatasan anggaran yang dikelola Desa karena sumber pendapatan Pemerintahan Desa dari APBN berupa Dana Desa, APBD I berupa Bantuan Gubernur, ADD, Bankeu kabupaten Pekalongan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, serta PADes ternyata sangat tak mencukupi dibandingkan Kebutuhan Riil di Masyarakat. 2. Sumber Daya Manusia, Bahwa Alhamdulillah dengan berlakunya UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa membuka secercah harapan dalam mewujudkan Desa yang Maju Sejahtera Mandiri dan Madani, namun ternyata tak dibarengi dengan peningkatan Kwalitas Sumber Daya Manusia khususnya Aparatur Pemerintah Desa yang hampir 60 % tak terbiasa dengan kerja berbasis kinerja. Perlu peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa agar bisa selaras menjalankan tuntutan kerja berbasis Kinerja dengan bermacam regulasi yang ada. Pelatihan- pelatihan berupa peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa perlu sering dilakukan terutama ketika terjadi perubahan regulasi atau kebijakan. 3. Konsistensi Regulasi / Peraturan. Bahwa seluruh jalannya Pemerintahan dan Pembangunan harus selalu sesuai dengan Peraturan, namun Pemerintah Desa terbebani dengan selalu berubah-ubahnya peraturan. Perlu peran serta Pemerintah di atas desa untuk mengawal konsistensi Peraturan agar tak mempersulit pelaksanaan di level Desa. Maka sinergitas antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Provinsi dan Pusat, sangat diperlukan. Terutama pendampingan secara menyeluruh oleh pemerintah Kabupaten Pekalongan guna memastikan jalannya Pemerintahan dan Pembangunan di Desa Kedungjaran Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan dapat berjalan dengan baik dan benar. Pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih pada segenap pihak yang telah membantu terealisasinya kegiatan pada Tahun 2017, terutama kami sampaikan ucapan terima kasih kepada: 1. Yth. Bapak Presiden Indonesia, selaku pemangku kebijakan pusat; 2. Yth. Bapak Gubernur Jawa Tengah, selaku pemangku kebijakan provinsi;
  22. 22. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa TH 2017 Page 22 3. Yth. Bapak Bupati Pekalongan, selaku pemangku kebijakan daerah; 4. Yth. Bapak Camat Sragi selaku pembina; 5. Yth. BPD Kedungjaran, selaku pengawas kegiatan; 6. Yth. Lembaga LPMD, TP PKK, Karang Taruna, Pengurus RT / RW; 7. Seluruh lapisan masyarakat Desa Kedungjaran dan segenap intansi terkait yang telah membantu terealisasinya pembangunan di Desa Kedungjaran. Demikian laporan ini di buat, kami mohon saran, kritik dan masukkanya untuk diperbaiki di masa-masa yang akan datang. Mudah-mudahan kami dapat memperbaiki kekurangan- kekurangan untuk kemudian dapat memperbaikinya di tahun anggaran berikutnya. KEDUNGJARAN, 31 Desember 2017 Kepala Desa Kedungjaran SARIDJO

×