Laporan ini merupakan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa Kedungjaran tahun 2017 yang mencakup program kerja, pembangunan, pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, pelaksanaan anggaran, dan pencapaian serta permasalahan. Laporan ini disusun untuk melaporkan kinerja pemerintah desa dan menjadi bahan evaluasi untuk perencanaan tahun berikutnya.

1. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa TH 2017 Page 1
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DESA
(LPPD)
TAHUN ANGGARAN 2017
Disampaikan Kepada Yth. Bupati Pekalongan melalui Camat Sragi sebagai Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2017 Untuk Dijadikan Bahan
Pembinaan dan Pengawasan Tahun Berikutnya.
DESA KEDUNGJARAN
KECAMATAN SRAGI
KABUPATEN PEKALONGAN
Alamat : Jln. Sragi – Bojong KM 2 Desa Kedungjaran Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan
51155

2. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa TH 2017 Page 2
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT, atas Rahmat dan Karunia-Nya,
sehingga kami dapat menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Kepala
Desa Kedungjaran, Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan.
Laporan ini kami susun dengan maksud sebagai Laporan Kepala Desa kepada Bupati
Pekalongan melalui Camat Sragi di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembinaan
Masyarakat Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pembangunan yang diselenggarakan
selama mulai Januari 2017 Sampai dengan Desember 2017.
Disamping itu, Laporan ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi yang
membutuhkan Informasi serta sebagai sarana evaluasi di masa Jabatan Kepala Desa untuk
Pelaksanaan Tugas Kepala Desa yang akan mendatang. Kami menyadari, bahwa kami tidak
mungkin mampu berbuat apa – apa tanpa dukungan dan bantuan dari segenap elemen
masyarakat yang ada di desa Kedungjaran, juga bimbingan dari pemerintahan kecamatan sragi
dan Kabupaten Pekalongan.
Oleh karena itu, kami selaku Kepala Pemerintahan Desa Kedungjaran mengucapan terima
kasih serta penghargaan yang setinggi – tingginya kepada semua pihak, baik yang membantu
langsung maupun tidak langsung, sehingga proses Pelaksanaan pembangunan dari
Perencanaan hingga Pelaksanaan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Kepala
Desa Kedungjaran, Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan ini dapat kami selesaikan Tepat
pada Waktunya.
Akhirnya, Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan Petunjuk dan Bimbingan
dan Lindungan -Nya kepada kita semua dalam mewujudkan Rencana, Harapan dan Keinginan
meraih kemajuan dan perkembangan yang lebih baik dihari–hari selanjutnya demi Kemajuan
dan Kemandirian Desa. Amin Ya Roball Alamin.
KEDUNGJARAN, 31 Desember 2017
Kepala Desa Kedungjaran
SARIDJO

3. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa TH 2017 Page 3
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ………………………………………………………………………………………………….. i
DAFFTAR ISI ………………………………………………………………………………………………………….. ii
BAB I PENDAHULUAN
A. TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN ………………………………………………...
B. VISI DAN MISI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA ………….
C. STRATEGI DAN KEBIJAKAN …………………………………………………………..
1
1
3
BAB II PENDAHULUAN
A. PROGRAM KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA ………….
B. PROGRAM KERJA PEMBANGUNAN DESA ……………………………………..
C. PROGRAM KERJA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN ………………………
D. PROGRAM KERJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ………………………
E. PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ……
F. KEBERHASILAN YANG DICAPAI, PERMASALAHAN YANG DIHADAPI
DAN UPAYA YANG DITEMPUH …………………………………………………….
6
7
8
9
10
11
BAB III PENUTUP …………………………………………………………………………………………. 20
Kedungjaran, 31 Desember 2017
Kepala Desa Kedungjaran
S A R I D J O

4. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa TH 2017 Page 4
BAB I
PENDAHULUAN
A. TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN
Bahwa dibuatnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah:
1. untuk menggambarkan capaian kemajuan pemerintah desa dalam kurun satu
tahun;
2. sebagai bahan evaluasi kinerja pemerintah desa;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencana, penganggaran,
pelaksanaan, pengawasan, serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
4. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, berkeadilan, dan
berkelanjutan
5. Menjadi kerangka acuan bagi seluruh perangkat Pemerintah Desa beserta seluruh
stakeholder dalam menyusun rencana kegiatan penyelenggaraan pemerintahan,
pengelolaan pembangunan maupun memfasilitasi kehidupan kemasyarakatan,
pada tahun berikutnya; serta
6. Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan yang berkekuatan
hukum tetap.
B. VISI DAN MISI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
Sebagai akselerasi untuk mewujudkan kesinambungan pembangunan Pemerintah
Daerah dengan Pemerintah Desa dan beberapa pertimbangan potensi dan kondisi
Desa, maka sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan
pembangunan Desa Kedungjaran ditetapkan dengan Visi sebagai berikut :
“ MEWUJUDKAN DESA YANG MADANI, MANDIRI DAN INFOMATIF DALAM
MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN DISEGALA BIDANG DENGAN DIBARENGI
TRANSPARASI KEBIJAKAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DENGAN
MENCIPTAKAN DESA INFORMATIF YANG DIDUKUNG PEMANFAATAN SARANA
KOMUNIKASI DAN TEHKNOLGI IT UNTUK KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG ADIL,
MAKMUR DALAM ARTI YANG SEBENAR-BENARNYA ”
Dalam Rangka mencapai visi yang telah ditetapkan, maka visi tersebut
diimplementasikan dalam beberapa misi pembangunan sebagai berikut :
1. Peningkatan dan pembangunan masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada
Tuhan YME, melalui pendidikan agama sehingga terwujudnya masyarakat yang
agamis dan dinamis;
2. Peningkatan Kapasitas dan Kwalitas pembangunan yang dilakukan bersama
lembaga desa dengan masyarakat dan menumbuhkan swadaya dan gotong
royong agar supaya pembangunan sesuai dengan yang diharapkan dan sesuai
Aspirasi serta Kebutuhan Masyarakat;
3. Meningkatkan Peran serta “Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)” dalam
meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa dengan mengedepankan azas
kebersamaan dalam bentuk penambahan permodalan dan Peningkatan Kapasitas
pengelola serta diversifikasi usaha.
4. Peningkatan Transparansi Kebijakan dalam Pengambilan dan Pelaksanaan
kebijakan serta keputusan dengan memperhatikan prinsip keadilan terhadap
seluruh pihak serta bersifat obyektif dan berlandaskan hukum dan musyawarah
mufakat.

5. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa TH 2017 Page 5
5. Pemanfaatan Tekhnologi Informasi Guna meningkatkan Peran serta Masyarakat
dengan kemudahan berbagai cara penyampaian sehingga terbangun peran serta
masyarakat dalam seluruh tahapan pembangunan di desa, khususnya peran
pengawasan dalam rangka menciptakan Pemerintahan yang Jujur, bersih dan
Berwibawa.
6. Pelaksanaan Pembangunan Segala Bidang dengan mengedepankan Azas
Partisipatif Masyarakat, Azas Prioritas Kebutuhan, Berkeadilan dan
Berkesinambungan dalam rangka menwujudkan Masyarakat Desa yang Mandiri
dan Madani.
7. Pemantapan Pelayanan Pemerintahan Desa dengan memberikan Kepastian
Hukum Tempat Pelayanan Pemerintahan Desa.
8. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan memberikan pelatihan –
pelatihan untuk meningkatkan kemampuan Masyarakat baik terkait ketrampilan
yang bermanfaat untuk peningkatan kesejahteraan pribadi maupun manfaat
kepada masyarakat secara luas.
Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dari masing-masing misi tersebut sebagai
berikut :
1. Misi 1 : Peningkatan dan pembangunan masyarakat yang beriman dan
bertaqwa kepada Tuhan YME, melalui pendidikan agama
sehingga terwujudnya masyarakat yang agamis dan dinamis
a. Tujuan : Mewujudkan masyarakat desa Kedungjaran yang agamis
dan berbudaya
b. Sasaran : Terwujudnya kehidupan yang bermartabat dilandasi iman dan
taqwa serta memelihara adat istiadat
2. Misi 2 : Peningkatan Kapasitas dan Kwalitas pembangunan yang
dilakukan bersama lembaga desa dengan masyarakat dan
menumbuhkan swadaya dan gotong royong agar supaya
pembangunan sesuai dengan yang diharapkan dan sesuai
Aspirasi serta Kebutuhan Masyarakat.
a. Tujuan : - Meningkatkan partisipasi dan peran serta Masyarakat dalam
perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan Pembangunan.
- Meningkatkan swadaya dan gotong royong Masyarakat Desa.
- Mewujudkan pembangunan yang adil merata, sesuai
kebutuhan serta berkesinambungan.
b. Sasaran : - Terciptanya Pelaksanaan Pembangunan Partisipatif dan
Synergitas antara Pemerintah dan Masyarakat.
- Meningkatnya Sumber Pendapatan Asli Desa dari peran serta
Masyarakat berupa Gotongroyong dan Swadaya Desa.
- Terbangunnya Desa dan Masyarakatnya secara Adil sesuai
kebutuhan dan berkesinambungan.
3. Misi 3 : Meningkatkan Peran serta “Badan Usaha Milik Desa
(BUMDES)” dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
Desa dengan mengedepankan azas kebersamaan dalam bentuk
penambahan permodalan dan Peningkatan Kapasitas pengelola
serta diversifikasi usaha.
a. Tujuan : - Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dengan
pengembangan perekonomian berbasis rakyat;
- Meningkatkan kesadaran pengelolaan keuangan sederhana
dengan menabung;
- Meningkatkan Kepastian Keamanan Masyarakat dengan
mendorong kepersertaan BPJS Kesehatan dan Kesejahteraan.
- Mewujudkan BUMDes sebagai pusat kegiatan perekonomian

6. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa TH 2017 Page 6
masyarakat desa.
b. Sasaran : - Terciptanya Masyarakat yang sejahtera dengan kegiatan
perekonomian berbasis rakyat.
- Meningkatnya Kemampuan Pengelolaan Keuangan
Sederhana hingga tahan terhadap pengaruh rentenir.
- Terciptanya Kondisi Masyarakat yang terjamin Kesehatan,
Keselamatan Kerja dan Jaminan Kematiannya.
- Terciptanya Pusat Kegiatan Ekonomi Rakyat yang bisa
melayani seluruh kebutuhan hidup masyarakat.
4. Misi 4 : Peningkatan Transparansi Kebijakan dalam Pengambilan dan
Pelaksanaan kebijakan serta keputusan dengan memperhatikan
prinsip keadilan terhadap seluruh pihak serta bersifat obyektif
dan berlandaskan hukum dan musyawarah mufakat.
a. Tujuan : Mewujudkan sebuah System Pengambilan dan Pelaksanaan
Kebijakan dan Keputusan sesuai peraturan yang berlaku
dengan mengedepankan Musyawarah Mufakat dengan
keterlibatan Masyarakat.
b. Sasaran : Terciptanya System Pengambilan Kebijakan dan keputusan
yang mengedepankan Musyawarah dan Mufakat sehingga
terbangun kebersamaan yang sesungguhnya antara
Pemerintah Desa, Lembaga dan Masyarakat.
5. Misi 5 : Pemanfaatan Tekhnologi Informasi Guna meningkatkan Peran
serta Masyarakat dengan kemudahan berbagai cara
penyampaian sehingga terbangun peran serta masyarakat
dalam seluruh tahapan pembangunan di desa, khususnya
peran pengawasan dalam rangka menciptakan Pemerintahan
yang Jujur, bersih dan Berwibawa.
a. Tujuan - Mewujudkan Masyarakat Partisipatif dalam segala kegiatan
Pemerintahan dan Pembangunan Desa;
- Mewujudkan masyarakat yang partisipatif dengan
mengedepankan musyawarah mufakat;
- Mewujudkan Komunikasi lintas batas dan waktu antar warga
masyarakat dan warga dengan pemerintah desa;
- Mewujudkan pemerintah yang bersih dari unsur KKN.
b. Sasaran - Terciptanya Masyarakat Partisipatif dalam Pelaksanaan
Pemerintahan dan Pembangunan Desa;
- Terwujudnya masyarakat yang pro aktif dalam segala jenis
kegiatan pembangunan;
- Terciptanya Komunikasi tanpa Batas antar warga Masyarakat
dan Pemerintah Desa;
- Terwujudnya SDM pemerintah desa yang bersih dari unsur
KKN.
6. Misi 5 : Pelaksanaan Pembangunan Segala Bidang dengan
mengedepankan Azas Partisipatif Masyarakat, Azas Prioritas
Kebutuhan, Berkeadilan dan Berkelanjutan dalam rangka
mewujudkan Masyarakat Desa yang Mandiri dan Madani.
a. Tujuan - Menyediakan Sarana Prasarana dan Kebutuhan Dasar Hidup
Warga;
- Menyediakan Fasilitas Kenyamanan dan Keamanan
Masyarakat;
- Menyediakan Sarana Pendukung Kehidupan Sehat Lahir Batin
Jiwa Raga;
- Mewujudkan Desa Maju Mandiri dan Madani.
b. Sasaran - Terciptanya Desa yang mampu memenuhi Kebutuhan Sarana

7. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa TH 2017 Page 7
Prasarana dan Kebutuhan Dasar Hidup warganya seperti
Jalan, Irigasi, Sarana Kesehatan, sarana Pertanian dll;
- Tersedianya Fasilitas umum untuk menunjang peningkatan
Kwalitas hidup Masyarakat seperti Loket Pelayanan
Perbankan, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan;
- Tersedianya Fasilitas Kesehatan, Perpustakaan, sarana
Olahraga dan sarana sosialisasi warga;
- Terwujudnya Desa Maju Mandiri dan Mandiri berlandas
Ketuhanan yang maha esa berazas budaya dan kearifan lokal.
7. Misi 7 : Pemantapan Pelayanan Pemerintahan Desa dengan
memberikan Kepastian Hukum Tempat Pelayanan
Pemerintahan Desa.
a. Tujuan - Menyediakan Sarana Pelayanan Dasar Pemerintahan Desa
dan Bersosialisasi serta berkegiatan masyarakat Desa;
- Memberi Kepastian Hukum atas Tempat Pelayanan
Pemerintahan Desa yang aman, berkepastian dan
berkelanjutan;
- Menciptakan kepastian Keamanan atas Dokumen berharga
Desa dan Warga.
b. Sasaran - Tersedianya Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa,
bersosialisasi dan Berkegiatan secara umum dan
berkebutuhan lahan luas;
- Adanya Kepastian Hukum terhadap status Tanah dimana di
atasnya terbangun Gedung Balaidesa;
- Adanya keamanan atas Dokumen berharga Pemerintah Desa
dan warga dikarenakan tempat penyimpanan yang
permanen tak berpindah-pindah.
8. Misi 8 : Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan
memberikan pelatihan – pelatihan untuk meningkatkan
kemampuan Masyarakat Desa.
c. Tujuan - Menyediakan Sarana Pelatihan kepada masyarakat Desa;
- Memberi kemampuan lebih pada masyarakat agar dapat
menguasai sebuah bidang keahlian;
d. Sasaran - Tersedianya Sarana Pelatihan yang berkelanjutan;
- Meningkatnya Kemampuan masyarakat desa pada sebuah
bidang hingga bisa meningkatkan kesejahteraan maupun
manfaat pada masyarakat sekitarnya.
C. STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Dari tujuan serta sasaran yang hendak dicapai pada visi misi Kepala Desa
KEDUNGJARAN, dijabarkan dengan strategi dan arah kebijakan, diantaranya sebagai
berikut:
1. Misi 1 : Peningkatan dan pembangunan masyarakat yang beriman dan
bertaqwa kepada Tuhan YME, melalui pendidikan agama sehingga terwujudnya
masyarakat yang agamis dan dinamis
a. Startegi:
1) Melakukan pembinaan kerukunan umat beragama
2) Melakukan pembinaan pemuda dan olah raga
3) Menyelenggarakan pembinaan dan pelatihan kelompok masyarakat
4) Menyelenggarakan pembinaan dan pelatihan kelompok agama
5) Melakukan pembinaan sosial dan budaya

8. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa TH 2017 Page 8
b. Arah Kebijakan
1) Pembinaan kerukunan umat beragama melalui siraman rohani
2) Pembinaan pemuda dan olah raga melalui turnamen olah raga
3) Pembinaan lembaga kemasyarakatan
4) Pembinaan lembaga kelompok masyarakat
5) Peningkatan kapasitas SDM pelaku keagamaan
6) Pembinaan sosial dan budaya melalui pelestarian adat istiadat dan budaya
2. Misi 2 : Peningkatan Kapasitas dan Kwalitas pembangunan yang dilakukan
bersama lembaga desa dengan masyarakat dan menumbuhkan swadaya Serta
gotong royong agar supaya pembangunan sesuai dengan yang diharapkan dan
sesuai Aspirasi serta Kebutuhan Masyarakat.
a. Strategi
1) Mengikutsertakan keterlibatan masyarakat dalam Kegiatan Pembangunan
mulai dari Perencanaan, pelaksanaan hingga Pengawasan.
2) Melakukan pembangunan berdasarkan skala prioritas dengan basis usulan
yang dijaring dari Masyarakat Desa melalui proses rutin Musyawarah RT,
Musyawarah Dusun dan Desa.
3) Sosialisasi dan Edukasi atas Kegiatan Pembangunan sehingga tak terjadi
kesalahpahaman terhadap arah pembangunan antara masyarakat dengan
pemerintah desa.
4) Pembentukan posdaya-posdaya di masyarakat.
b. Arah Kebijakan
1) Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Desa dengan Peran serta aktif
masyarakat secara maksimal;
2) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
desa dengan keterlibatan masyarakat secara maksimal;
3) Peningkatan Kegiatan Kerja Bakti dan Gotongroyong di Masyarakat.
4) Peningkatan Swadaya dan Kemandirian Masyarakat atas kebutuhan
sarana prasarana berbiaya kecil yang bisa dibiayai secara madiri oleh
masyarakat.
3. Misi 3 :
Meningkatkan Peran serta “Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)” dalam
meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa dengan mengedepankan azas
kebersamaan dalam bentuk penambahan permodalan dan Peningkatan Kapasitas
pengelola serta diversifikasi usaha.
a. Strategi :
1) Melakukan perencanaan desa pada sektor ekonomi mikro
2) Memberikan kemudahan dalam pemasaran hasil ekonomi warga
3) Memberikan kemudahan dalam mendapatkan permodalan usaha
4) Memberikan Pelatihan Kewiraswastaan dan Ketrampilan.
5) Penambahan permodalan BUMDes
6) Pelatihan Pengelola BUMDes
b. Arah Kebijakan :
1) Pembuatan kebijakan dan atau sebutan lainnya tentang pengelolaan
BUMDES, pasar desa dll
2) Pemberian pinjaman modal usaha lunak
3) Pembuatan pasar dan atau kios desa
4) Memperagam Pelayanan BUMDes.
5) Pembuatan sarana dan prasarana ekonomi

9. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa TH 2017 Page 9
4. Misi 4 :
Peningkatan Transparansi Kebijakan dalam Pengambilan dan Pelaksanaan
kebijakan serta keputusan dengan memperhatikan prinsip keadilan terhadap
seluruh pihak serta bersifat obyektif dan berlandaskan hukum dan musyawarah
mufakat.
a. Strategi :
1) Melakukan proses perencanaan berdasarkan musyawarah mupakat
2) Melakukan Sosialisasi atas Perencanaan dan Pelaksanaan Kebijakan
3) Melakukan pelaksanaan pembangunan yang merata dan berkeadilan
b. Arah Kebijakan :
1) Penyelenggaraan musyawarah RT, Dusun dan Desa yang transparan,
terbuka dan mampu mewadahi seluruh aspirasi masyarakat.
2) Melakukan pembangunan sesuai azas adil dan merata sesuai skala
prioritas dan kebutuhan berdasar keputusan musyawarah.
3) Terbentuknya wadah / halaman resmi yang Informatif, Komunikatif dan
dapat dipertanggungjawabkan guna mensosialisasikan jalannya
pembangunan.
5. Misi 5 :
Pemanfaatan Tekhnologi Informasi Guna meningkatkan Peran serta Masyarakat
dengan kemudahan berbagai cara penyampaian sehingga terbangun peran serta
masyarakat dalam seluruh tahapan pembangunan di desa, khususnya peran
pengawasan dalam rangka menciptakan Pemerintahan yang Jujur, bersih dan
Berwibawa.
a. Strategi :
1) Melakukan Pembangunan Sarana Prasarana Informasi.
2) Melakukan Sosialisasi dan Edukasi kepada kelompok masyarakat baik di
Kelembagaan Desa maupun Kelompok Masyarakat Umum.
3) Mendorong pemanfaatan Internet pada masyarakat secara luas untuk
pemanfaatan menyeluruh.
b. Arah Kebijakan :
1) Terbentuknya fasilitas Pojok Internet atau Anjungan Baca Mandiri dengan
fasilitas wiffi gratis.
2) Terbentuknya Masyarakat Sadar Informasi untuk kehidupan lebih cerdas
dan bermanfaat.
3) Terbentuknya Kelembagaan yang Sadar manfaat Informasi serta bisa
berperan sebagai penyampai Informasi yang baik dan benar.
6. Misi 6 :
Pelaksanaan Pembangunan Segala Bidang dengan mengedepankan Azas
Partisipatif Masyarakat, Azas Prioritas Kebutuhan, Berkeadilan dan Berkelanjutan
dalam rangka mewujudkan Masyarakat Desa yang Mandiri dan Madani.
a. Strategi :
1) Melakukan Perencanaan dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat
dengan system berjenjang dari RT, Dusun dan Desa sehingga bisa
dipetakaan kebutuhan riil di masyarakat secara menyeluruh.
2) Melakukan Penyelarasan Visi Misi Kepala Desa dengan serta mengamati
perkembangan jaman sehingga perencanaan Pembangunan bisa selaras
dengan perkembangan kekinian.
3) Melakukan Penelusuran dan penyelarasan Kebijakan Pemerintah Daerah
dan Pusat agar tercipta Perencanaan Pembangunan di dalam RPJMDes
yang selaras dengan RPJMD dan RPJMNas.

10. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa TH 2017 Page 10
b. Arah Kebijakan :
1) Terbentuknya Partisipasi Masyarakat secara menyeluruh pada Masyarakat
dalam Perencanaan Pembangunan sehingga Pembangunan dapat
dilakukan sesuai kebutuhan riil di Masyarakat.
2) Terbentuknya Perencanaan dan Pembangunan yang sesuai dengan Visi
Misi Kepala Desa.
3) Terwujudnya Desa Yang Madani, Mandiri Dan Infomatif Dalam
Melaksanakan Pembangunan Disegala Bidang Dengan Dibarengi
Transparasi Kebijakan, Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dengan
Menciptakan Desa Informatif Yang Didukung Pemanfaatan Sarana
Komunikasi Dan Tehknolgi It Untuk Kehidupan Masyarakat Yang Adil,
Makmur Dalam Arti Yang Sebenar-Benarnya .
7. Misi 7 :
Pemantapan Pelayanan Pemerintahan Desa dengan memberikan Kepastian
Hukum Tempat Pelayanan Pemerintahan Desa.
a. Strategi :
1) Melakukan Perencanaan dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat
terkait perencanaan pembangunan Balaidesa.
2) Melakukan pemetaan Lokasi agar didapat Tempat yang tak bermasalah
dari Sisi Hukum serta Strategis mudah dijangkau.
3) Melakukan penelusuran Sumber Pendanaan agar didapat sumber dana
yang tepat dan mencukupi untuk pembangunan Balaidesa tersebut.
b. Arah Kebijakan :
1) Terbentuknya Kebijakan yang bisa diterima oleh seluruh lapisan
masyarakat dan menumbuhkan kemauan swadaya di masyarakat.
2) Tercapainya kepastian hukum terhadap aset-aset desa yang dibangun
menggunakan dana dari desa agar tak bermasalah dan abadi
pemanfaatannya.
3) Pembangunan Balaidesa tak semata strategis tempat mudah dijangkau
namun bertujuan mengembangkan kawasan agar ada pertumbuhan
ekonomi di seluruh kawasan desa.
8. Misi 8 :
Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan memberikan pelatihan –
pelatihan untuk meningkatkan kemampuan Masyarakat Desa.
a. Strategi :
1) Melakukan Penyusuran Bakat dan Minat kepada masyarakat akan
ketrampilan yang dikehendaki.
2) Melakukan Penelusuran Kemampuan Desa akan Pelatih agar bisa
melaksanakan Pelatihan dari warga desa oleh warga desa untuk warga
desa.
3) Melakukan penelusuran Sumber Pendanaan dari pihak ketiga agar bisa
memaksimalkan hasil tanpa membebani keuangan desa.
b. Arah Kebijakan :
1) Terbentuknya sebuah lembaga Pelatihan yang memenuhi keinginan
masyarakat akan sebuah bidang sesuai bakat dan minat.
2) Tercapainya semangat saling berbagi ilmu ketrampilan antar warga
masyarakat.
3) Adanya peran serta Pihak ketiga dalam Peningkatan Pemberdayaan
Masyarakat Desa.

11. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa TH 2017 Page 11
BAB II
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
A. PROGRAM KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
Uraian tentang Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pemerintahan Desa
dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
Adapun rincian kegiatan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa, sebagaimana
tabel berikut ini
RINCIAN KEGIATAN
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
TAHUN 2017
NO Sub Bidang Kegiatan Jumlah
1 2 3 4
1. Peraturan
Perundangundangan
a. Peraturan Desa
b. Peraturan Bersama Kepala Desa
c. Peraturan Kepala Desa
d. Keputusan Kepala Desa
10
-
-
12
2. Kependudukan. a. Jumlah Penduduk:
1) Laki-laki
2) Perempuan
3) Jumlah Kepala Keluarga
4) Jumlah Anggota Keluarga
5) Jumlah Jiwa
b. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat
Pendidikan:
1) Pendidikan Formal / Umum
a. Strata II
b. Diploma IV/Strata I
c. Akademi/Diploma III/S.
Muda
d. Diploma I/II
e. SLTA/Sederajat
f. SLTP/Sederajat
g. Tamat SD/Sederajat
h. Tidak Tamat SD/Sederajat
i. Tidak/Belum Sekolah
2) Pendidikan Informal / Khusus
c. Jumlah Penduduk Menurut Mata
Pencaharian
1) Pedagang
2) Pelajar/Mahasiswa
3) Belum/Tidak Bekerja
4) Buruh Harian Lepas
5) Petani/Pekebun
6) Karyawan Swasta
7) Mengurus Rumah Tangga
8) Wiraswasta
9) Tukang Jahit
10) Guru
11) Perdagangan
2429
1238
1191
738
1691
2429
3
60
12
16
300
369
997
235
437
244
471
463
179
163
286
294
190
43
12
7
8

12. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa TH 2017 Page 12
12) Perangkat Desa
13) Pegawai Negeri Sipil
14) Pensiunan
15) Buruh Tani/Perkebunan
16) Industri
17) Tukang Kayu
18) Bidan
19) Karyawan Honorer
20) Karyawan BUMD
21) Perawat
22) Konstruksi
23) Kepala Desa
24) Kepolisian RI
25) Sopir
26) Notaris
27) Tukang Batu
28) Karyawan BUMN
29) Tentara Nasional Indonesia
30) Peternak
38
11
36
3
1
1
6
2
2
2
1
1
4
1
3
3
1
1
3. Pertanahan a. Status Tanah:
1) Sertifikat Hak Milik
2) Belum Sertifikat
b. Luas Tanah
1) Bersertifikat
2) Belum Bersertifikat
3) Tanah Kas Desa
4) Tanah Milik Pemda
c. Peruntukan
1) Jalan
2) Tanah Sawah Ladang
3) Bangunan Umum
4) Perumahan
5) Ruang Fasilitas Umum
d. Tanah Belum dikelola
1) Bantara Kali
590
955
210.865m2
17.886 m2
1.020.000 m2
3.182 m2
415.152 m2
11.780 m2
32.000 m2
4. Manajemen
Pemerintahan
a. Jumlah Aparat Pemerintahan Desa
1) PNS
2) Non PNS
b. Pengurus BPD
c. Pengurus LPMD
d. Musyawarah Desa
e. Musyawarah Dusun
f. Musyawarah RT
g. Musyawarah BPD
h. Pertemuan TP PKK
-
11 Org
7 Org
10 Org
14 kali
8 kali
15 kali
5 kali
14 kali
5. Ketentraman dan
Ketertiban
a. Pembinaan Hansip :
1) Jumlah Anggota
2) Alat Pemadam kebakaran
3) Jumlah Hansip Terlatih
b. Ketentraman dan Ketertiban:
1) Jumlah Kejadian criminal
2) Jumlah Bencana Alam
3) Jumlah Operasi Penertiban
4) Jumlah Pos Keamanan
5) Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas
6) Jumlah Kekerasan Rumah
Tangga
10
2
10
-
-
1
4
2
1

13. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa TH 2017 Page 13
6. Pembinaan
lembagaan
Kemasyarakatan.
a. Jenis Lembaga Kemasyarakatan:
1) Rt/Rw
2) PKK
3) Karang Taruna
4) Pos Pelayanan Terpadu
5) LPMD
b. Lembaga kemasyarakatan
membantu pemerintah Desa dalam
penyelenggaraan pemerintah,
pelaksanaan pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan dan
pemberdayaan masyarakat -
Ya/Tidak
c. Lembaga kemasyarakatan sebagai
wadah partisipasi masyarakat dan
sebagai mitra Pemerintah Desa -
Ya/Tidak
d. Lembaga Kemasyarakatan diikut
sertakan dalam pelaksanaan
program sektor dan program
Pemerintah Daerah - Ya/Tidak
e. Lembaga Adat – Ada /Tidak
f. Lembaga adat dibentuk dengan
peraturan Desa terpisah dengan
lembaga kemasyarakatan – Ya/Tidak
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ya
Ya
Ya
Ya
Belum
B. PROGRAM KERJA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
Uraian disini tentang Perencanaan dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang
Pembangunan Desa dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan
Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
Adapun rincian kegiatan laporan pelaksanaan pembangunan desa, sebagaimana tabel
berikut ini
RINCIAN PELAKSANAAN
BIDANG PEMBANGUNAN DESA
TAHUN 2017
NO Sub Bidang Kegiatan
Jumlah
Ada / Tdk
1 2 3 4
1. Sarana dan
Prasarana
a. Sarana Jalan
1) Jalan Desa (Km)
2) Jalan Kabupaten/Kota (Km)
3) Jalan Provinsi (Km)
4) Jalan Negara (Km)
5) Jembatan (Buah)
6) Gorong-gorong plat Jl. Kabupaten
7) Gorong-gorong plat Jl. Desa
8) Gang
b. Sarana Pengairan
1) Irigasi Pertanian
2) Embung
c. Sarana Perkantoran
1) Kantor Kepala Desa (Ada/Tidak)
2) Sekretariat TP PKK
3) Gedung BUMDes
4) Lumbung
4112 m
1850 m
-
-
1
4
22
20
2460 m
1
1
1
1
1

14. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa TH 2017 Page 14
5) Studio Musik Karang Taruna 1
2. Pembangunan
Pendidikan
a. Tempat Pendidikan
Pendidikan Umum
1) Kelompok Bermain
2) Taman Kanak-Kanak
3) Sekolah Dasar
4) Sekolah Menengah
5) Akademi
6) Institut/Sekolah Tinggi
b. Tempat Pendidikan Khusus
1) Pendidikan Pesantren
2) Madrasah / TPA / TPQ
3) Sekolah Luar Biasa
4) Balai Latihan Kerja
5) Kursus-Kursus
1
1
2
-
-
-
-
2
-
-
-
3. Pembangunan
Kesehatan
a. Rumah Sakit Umum Pemerintah
b. Rumah Sakit Umum Swasta
c. Rumah Sakit Kusta
d. Rumah sakit Mata
e. Rumah Sakit Jiwa
f. Rumah Sakit Bersalin
g. Poliklinik Desa
h. Rumah Bidan
i. Puskesmas
j. Apotik
k. Mobil Siaga
-
-
-
-
-
-
1
1
-
-
1
4. Pembangunan Sosial
Budaya dan
Keagamaan
a. Sarana Olahraga:
1) Lapangan Umum
2) Lapangan Khusus
b. Sarana Keseninan/Kebudayaan:
1) Gelanggang Remaja
2) Gedung Kesenian
3) Gedung Teater
4) Gedung Bioskop
5) Studio Musik
c. Sarana Sosial:
1) Panti Asuhan
2) Panti Pijat Tunanerta
3) Panti Wordo
4) Panti Jompo
d. Sarana Komunikasi:
1) Radio Komunitas
2) Papan Pembangunan
e. Sarana Ibadah
1) Masjid
2) Mushola
1
3
-
-
-
-
1
1
-
-
-
1
6
2
5
5. Pembangunan
Lingkungan Hidup
dan Pemukiman
a. Perumahan / RTLH
b. Industri Besar
c. Industri Sedang
d. Industri Rumah Tangga
e. Tempat Rekreasi
f. Hotel
g. Restoran/Rumah Makan
h. Saluran Drainase
i. Tower Air
j. WC Umum
0
-
-
2
-
-
6
2

15. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa TH 2017 Page 15
C. PROGRAM KERJA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Memuat uraian tentang Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembinaan
Kemasyarakatan dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
Adapun rincian kegiatan laporan pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan desa,
sebagaimana tabel berikut ini
RINCIAN PELAKSANAAN
BIDANG KEMASYARAKATAN
TAHUN 2017
NO Sub Bidang Kegiatan
Jumlah
Ada / Tdk
1 2 3 4
1. Sosialisasi Produk
Hukum Desa
a. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah tentang
Desa
1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014
Tentang Desa
2) Peraturan Pemerintah No. 43 tahun
2014 Tentang Pelaksanaan Undang-
Undang No. 6 Tahun 2014
3) Peraturan Menteri mengenai Desa
b. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Daerah.
1) Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang
Desa
2) Sosialisasi Peraturan Bupati/Walikota
Tentang Desa
c. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Desa
1) Sosialisasi Peraturan
2) Sosialisasi Peraturan Kepala Desa
3) Sosialisasi Peraturan Bersama Kepala
Desa
d. Sosialisasi Kemasyarakatan Umum
1) Sosialisasi Bahaya Narkoba
2) Sosialisasi BPJS Kesehatan
3) Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan
4) Sosialisasi Demam Berdarah
5) Sosialisasi Kaki Gajah
6) Sosialisasi Kekerasan Rumah Tangga
7) Sosialisasi Ekonomi Elektronik
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
2. Pelaksanaan Hak
dan Kewajiban
Masyarakat
a. Sosialisasi Pelaksanaan Hak dan
Kewajiban Masyarakat
b. Masyarakat menyampaikan informasi
kepada Pemerintah Desa Masyarakat
memperoleh informasi dan pelayanan
yang adil
c. Masyarakat mendapatkan perlindungan
dari gangguan ketentraman dan
ketertiban
d. Masyarakat berpartisipasi dalam
berbagai kegiatan di Desa
Ada
Ada
Ada
Ada
3. Sosial Budaya
Masyarakat
a. Sosialisasi mengenai kerukunan hidup
beragama
b. Sosialisasi mengenai pengembangan olah
raga dan kesenian
Ada
Ada

16. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa TH 2017 Page 16
c. Sosialisasi mengenai ketentraman dan
ketertiban masyarakat
d. Sosialisasi mengenai lingkungan hidup
e. Sosialisasi mengenai bahaya narkoba dan
kriminal
f. Sosialisasi mengenai Ketenagakerjaan
Ada
Ada
Ada
Ada
4. Sosial Keagamaan a. Pengajian Masjid NU
1) Majelis Pengajian Jumat Kliwon
2) Majelis Minggu Pagi
3) Majelis Yasin Fataya
b. Pengajian Masjid Muhammadiyah
1) Majelis Rabu Sore
2) Pengajian Ahad Kliwon
3) Pengajian Sabtu Sore
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
5. Ketenagakerjaan a. Pelatihan Ketrampilan Wanita
b. Pelatihan Ketrampilan Laki-laki
Ada
Ada
D. PROGRAM KERJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Memuat uraian tentang Rencana dan Pelaksanaan Program Bidang Pemberdayaan
Masyarakat dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
Adapun rincian kegiatan laporan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa,
sebagaimana tabel berikut ini
RINCIAN PELAKSANAAN
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
TAHUN 2017
NO Sub Bidang Kegiatan
Jumlah
Ada / Tdk
1 2 3 4
1. Sosialisasi dan
motivasi masyarakat
a. Bidang Sosial Budaya
b. Bidang Ekonomi
c. Bidang Politik
d. Bidang lingkungan hidup
Ada / 2 kali
Ada / 3 kali
-
Ada / 4 kali
2. Pemberdayaan
Masyarakat
a. Pemberdayaan Keluarga
b. Pemberdayaan Pemuda
c. Pemberdayaan Olah raga
d. Pemberdayaan Karang taruna
Ada / 12 kali
Ada / 4 kali
Ada / 1 kali
Ada / 4 kali
3. Penggalangan
Partisipasi
Masyarakat
a. Bidang Pendidikan
b. Bidang Kesehatan
Ada / 2 kali
Ada / 6 kali
E. PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungjaran Kecamatan Sragi
Kabupaten Pekalongan tahun 2016, memuat uraian sebagai berikut:
1. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
2. Peraturan Desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa.
3. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri dari:
a. Pendapatan Desa.
b. Belanja Desa, Belanja Desa yang terdiri dari:
1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

17. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa TH 2017 Page 17
2) Bidang Pembangunan;
3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;
4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
5) Bidang Tak Terduga;
6) Jumlah Belanja; dan
7) Surplus/Defisit.
4. Pembiayaan Desa, Pembiayaan Desa yang terdiri dari:
a. Penerimaan Pembiayaan;
b. Pengeluaran Pembiayaan; dan
c. Selisih Pembiayaan.
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana rincian berikut ini.
RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2017
1. Pendapatan Desa Rp. 1.771.765.282,-
2. Belanja Desa
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
b. Bidang Pembangunan
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
e. Bidang Tak Terduga
Jumlah Belanja
Surplus / Defisit
Rp. 446.549.268,-
Rp. 1.067.070.500,-
Rp. 84.177.600,-
Rp. 178.500.000,-
Rp. -,-
Rp. 1.776.297.368,-
Rp. (4.532.086,-)
3. Pembiayaan Desa
a. Penerimaan Pembiayaan
b. Pengeluaran Pembiayaan
Selisih Pembiayaan ( a – b )
Rp. 4.532.086,-
Rp. ,-
Rp. 4.532.086,-
RINCIAN LPJ APBDes Tahun 2017
1. Pendapatan Desa Rp. 1.779.658.877,-
2. Belanja Desa
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
b. Bidang Pembangunan
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Jumlah Belanja
Surplus / Defisit
Rp. 437.120.086,-
Rp. 876.725.800,-
Rp. 84.177.000,-
Rp. 148.500.000,-
Rp. 1.575.098.177,-
Rp. 204.560.700,-
3. Pembiayaan Desa
c. Penerimaan Pembiayaan
d. Pengeluaran Pembiayaan
Selisih Pembiayaan ( a – b )
Rp. - ,-
Rp.- ,-
Rp. - ,-

18. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa TH 2017 Page 18
F. Keberhasilan yang dicapai, Permasalahan yang dihadapi dan Upaya yang ditempuh
1) Keberhasilan yang dicapai
Keberhasilan yang dicapai oleh pemerintah Desa Kedungjaran Kecamatan Sragi
Kabupaten Pekalongan pada Tahun Anggaran 2016 disetiap bidangnya dapat
dilihat sebagai berikut:
RINCIAN KEBERHASILAN YANG TELAH DICAPAI
TAHUN ANGGARAN 2017
NO JENIS KEGIATAN VOL. SAT.
SUMBER
DANA
JUMLAH
1 2 3 4 5 6
A BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA
1. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan
Perangkat
ADD 246.948.000
2. Tunjang Kepala Desa dan Perangkat Desa PAD 112.300.000
3. Operasional Perkantoran 43.872.086
4. Operasional BPD 10.800.000
5. Insentif RT/RW 13.200.000
6. Pengelolaan Pajak PBB 10.000.000
B PEMBANGUNAN DESA
1. Pembangunan Kantor Kepala Desa PAD/SWA 92.877.500
2. Pembuatan Tempat Parkir Kantor ADD 7.200.000
3. Pembangunan Pengaspalan Jalan 100.000.000
4. Pembangunan Drainase Dusun III Rt 12 61.348.500
5. Pembangunan Saluran Drainase Dusun III 74.934.800
6. Pavingisasi Halaman Polindes 13.022.500
7. Pembangunan Jembatan Dusun I 8.215.500
8. Pembangunan Jembatan Dusun I Rt 2 8.215.500
9. Makadam Jalan Baru Dusun I dan IV 179.297.000
10. Saluran Drainase Dusun IV RT 13 20.347.500
11. Lapangan Futsal 82.051.000
12. Rehab RTLH 15.000.000
13. Pembangunan Saluran Drainase Dusun IV 200.000.000
C PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA
1. Pembinaan LPMD 4.860.000
2. Kegiatan TP PKK 6.502.600
3. Kegiatan Posyandu 10.440.000
4. Pembinaan Kegiatan Kepemudaan 30.200.000
5. Pencegahan Kaki Gajah dan DB 2.575.000
6. Polindes 7.700.000
D PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
1. Permodalan BUMDes 100.000.000
2. Pelatihan Pegawai BUMDes 5.000.000
3. Pelatihan Rias Wajah 5.000.000
4. Kegiatan KPMD 5.000.000
5. Stimulan Warga Tak Mampu 30.000.000

19. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa TH 2017 Page 19
RINCIAN CAPAIAN PEMBANGUNAN NON APBDes
TAHUN ANGGARAN 2017
NO JENIS KEGIATAN VOL SUMBER DANA JUMLAH
1 2 3 4 5
1. Talud / Bantaran Kali Sragi 1 Paket PSDA Provinsi 250.000.000
2. Damparit / Embung 1 Paket PSDA Provinsi 250.000.000
3. Tanaman Penghijauan 360 Btg Kementrian Pertanian 250.000.000
4. Bantuan Buku Perpustakaan 500 Exp PERPUSNAS 50.000.000
5. Bantuan Komputer CSR BNI 5 Unit BNI Semarang 48.000.000
6. CSR Komputer Perpuseru 3 Unit Coca Cola Foundation 29.000.000
7. Alat Telekomunikasi 3 Unit Kabupaten 8.000.000
8. Beras Miskin 81 Org Dinas Sosial 25.927.200
9. Program Keluarga Harapan 21 Org Dinas Sosial 10.500.000
10. Bantuan UKM 13 Org Kabupaten 19.500.000
11. Zakat Fakir Miskin 3 Org Kemenag Kab. Pkl 600.000
12. Yatim Piatu 50 Ank Kesra Setda 7.500.000
RINCIAN CAPAIAN PEMBANGUNAN NON APBDes
DALAM BENTUK KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
TAHUN ANGGARAN 2017
NO JENIS KEGIATAN VOL SUMBER DANA JUMLAH
1 2 3 4 5
1. Pelatihan Ngeblog 10 kali CSR BUMDes 1.000.000
2. Edukasi Internet bagi Awam 5 kali CSR BUMDes 250.000
3. Sosialisasi Pertanian 2 kali Produsen Obat Pertanian 300.000
4. Santunan Warga Jompo & anak
Tak Mampu
20 Org UPK / BKAD Sragi 1.000.000
5. Santunan Pengurus TPQ 1 Org UPK Manis 300.000
6. Yatim Piatu 50 6 Penyantun 15.000.000
7. Rehab Masjid Al-Iklash 1 Masyarakat 70.000.000
8. Santunan Kematian 21 Org CSR BPSPams 4.200.000
9. Pengantaran Rumah Sakit 245 CSR BPSPams 12.300.000
2) Permasalahan yang dihadapi
Capaian keberhasilan Pelaksanaan Penyelenggaraan pemerintahan dan
Pelaksanaan Pembangunan oleh pemerintah Desa Kedungjaran Kecamatan Sragi
Kabupaten Pekalongan pada Tahun Anggaran 2017 bukan tanpa masalah, ada
banyak permasalahan namun dengan komunikasi yang baik permasalahan bisa
diselesaikan dengan baik.
Beberapa permasalahan yang muncul antara lain :
a. Silpa Anggaran
Silpa atau sisa anggaran terutama anggaran yang bersumber dari Dana Desa
tahun 2017 sebesar Rp. 204.560.700,- disebabkan :
1. Keterlambatan Pencairan Dana Desa
Keterlambatan Pencairan Dana Desa tahap ke-2 disebabkan System
pengajuan Kolektif perkabupaten dengan syarat minimal tertentu
mengakibatkan Desa Kedungjaran harus menunggu cukup lama hingga
dana Desa bisa dicairkan.

20. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa TH 2017 Page 20
2. Kurang tersedianya Tenaga Kerja.
Disebabkan keharusan mempergunakan Tenaga lokal Desa, sedang pada
saat yang sama ada Pembangunan beberapa Rumah Warga yang telah
menyerap Tenaga Lokal Desa.
b. Tak bisa terbangunnya Sarana Prasarana yang sangat-sangat rusak parah
karena bukan Kewenangan Desa. Permasalan tersebut antara lain :
NO JENIS KEGIATAN KEWENANGAN
PRAKIRAAN
BIAYA
1 2 3 4
1. Saluran Irigasi PL 10 – PL 12 PSDA Provinsi 250.000.000
2. Talud Jalan Raya Sragi - Bojong PU TARU 300.000.000
3. Bronjong Kali Sragi PSDA Provinsi 1.000.000.000
4. Jalan Sragi Bojong BINA MARGA Kab. 1.000.000.000
5. Penerangan Jl. Sragi – Bojong 20 titik PERKIM LH 200.000.000
c. Tak bisa terbangunnya beberapa usulan Pembangunan karena keterbatasan
Dana.
NO JENIS KEGIATAN KEWENANGAN
PRAKIRAAN
BIAYA
1 2 3 4
1. Talud Jalan Desa Kedungjaran - Purworejo Antar Desa 150.000.000
2. Talud JUT Kedungjaran - Purworejo Antar Desa 250.000.000
3. Jalan Usaha Tani Kedungjaran - Purworejo Antar Desa 250.000.000
4. Talud Jalan Lingkar Utara Desa 300.000.000
5. Irigasi Lingkar Utara Desa 150.000.000
6. Balaidesa Desa 500.000.000
d. Penyelesaian.
Mengingat bahwa usulan pembangunan tersebut sudah sedari awal
disampaikan oleh masyarakat desa, maka sosialisasi dan edukasi bahwa :
1. Kewenangan bukan ada di Pemerintah Desa, dan bila dipaksakan maka
akan berakibat berurusan dengan hukum. Sehingga Pemerintah Desa
hanya bisa melaporkan dan mengusulkan.
2. Keterbatasan Dana, sehingga yang diutamakan adalah Prioritas utama,
untuk pembangunan yang membutuhkan dana besar dianggarkan pada
tahun berikutnya.

21. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa TH 2017 Page 21
BAB III PENUTUP
Dalam rangka pemantapan kinerja Pemerintahan Desa yang mendukung pelayanan prima
kepada masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa,
maka dituntut adanya peningkatan kualitas sumber daya aparatur Pemerintahan Desa
sebagai lini terdepan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan
pelayanan kepada masyarakat.
Dalam pelaksanaan kegiatan agar bisa berhasil maksimal ada faktor pendukung yang
sangat penting yaitu
1. Anggaran,
Keterbatasan anggaran yang dikelola Desa karena sumber pendapatan Pemerintahan
Desa dari APBN berupa Dana Desa, APBD I berupa Bantuan Gubernur, ADD, Bankeu
kabupaten Pekalongan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, serta PADes ternyata sangat tak
mencukupi dibandingkan Kebutuhan Riil di Masyarakat.
2. Sumber Daya Manusia,
Bahwa Alhamdulillah dengan berlakunya UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
membuka secercah harapan dalam mewujudkan Desa yang Maju Sejahtera Mandiri
dan Madani, namun ternyata tak dibarengi dengan peningkatan Kwalitas Sumber
Daya Manusia khususnya Aparatur Pemerintah Desa yang hampir 60 % tak terbiasa
dengan kerja berbasis kinerja.
Perlu peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa agar bisa selaras menjalankan
tuntutan kerja berbasis Kinerja dengan bermacam regulasi yang ada. Pelatihan-
pelatihan berupa peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa perlu sering
dilakukan terutama ketika terjadi perubahan regulasi atau kebijakan.
3. Konsistensi Regulasi / Peraturan.
Bahwa seluruh jalannya Pemerintahan dan Pembangunan harus selalu sesuai dengan
Peraturan, namun Pemerintah Desa terbebani dengan selalu berubah-ubahnya
peraturan.
Perlu peran serta Pemerintah di atas desa untuk mengawal konsistensi Peraturan
agar tak mempersulit pelaksanaan di level Desa.
Maka sinergitas antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Kabupaten Pekalongan,
Provinsi dan Pusat, sangat diperlukan. Terutama pendampingan secara menyeluruh oleh
pemerintah Kabupaten Pekalongan guna memastikan jalannya Pemerintahan dan
Pembangunan di Desa Kedungjaran Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan dapat
berjalan dengan baik dan benar.
Pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih pada segenap pihak yang telah
membantu terealisasinya kegiatan pada Tahun 2017, terutama kami sampaikan ucapan
terima kasih kepada:
1. Yth. Bapak Presiden Indonesia, selaku pemangku kebijakan pusat;
2. Yth. Bapak Gubernur Jawa Tengah, selaku pemangku kebijakan provinsi;

22. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa TH 2017 Page 22
3. Yth. Bapak Bupati Pekalongan, selaku pemangku kebijakan daerah;
4. Yth. Bapak Camat Sragi selaku pembina;
5. Yth. BPD Kedungjaran, selaku pengawas kegiatan;
6. Yth. Lembaga LPMD, TP PKK, Karang Taruna, Pengurus RT / RW;
7. Seluruh lapisan masyarakat Desa Kedungjaran dan segenap intansi terkait yang telah
membantu terealisasinya pembangunan di Desa Kedungjaran.
Demikian laporan ini di buat, kami mohon saran, kritik dan masukkanya untuk diperbaiki
di masa-masa yang akan datang. Mudah-mudahan kami dapat memperbaiki kekurangan-
kekurangan untuk kemudian dapat memperbaikinya di tahun anggaran berikutnya.
KEDUNGJARAN, 31 Desember 2017
Kepala Desa Kedungjaran
SARIDJO