Dokumen tersebut membahas tentang persiapan pemerintah provinsi dalam perencanaan kawasan perdesaan provinsi Kepulauan Bangka Belitung, termasuk pembangunan kawasan perdesaan, pengembangan ekonomi unggulan kawasan perdesaan, dan pilar-pilar pembangunan desa/kawasan perdesaan."

1. PERSIAPAN PEMERINTAH PROVINSI DALAM
PERENCANAAN KAWASAN PERDESAAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Di sampaikan Oleh:
Kepala Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2. TRANSMIGRASI MERUPAKAN SALAH SATU INTRUMEN
1. MENGHADIRKAN KEMBALI NEGARA UNTUK MELINDUNGI
SEGENAP BANGSA DAN MEMBERIKAN RASA AMAN PADA
SELURUH WARGA NEGARA
2. MEMBUAT PEMERINTAH TIDAK ABSEN DENGAN MEMBANGUN
TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, EFEKTIF,
DEMOKRATIS, DAN TERPERCAYA
3. MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN DENGAN
MEMPERKUAT DAERAH DAN DESA DALAM KERANGKA NEGARA
KESATUAN
4. MENOLAK NEGARA LEMAH DENGAN MELAKUKAN REFORMASI
SISTEM DAN PENEGAKAN HUKUM YANG BEBAS KORUPSI,
BERMARTABAT DAN TERPERCAYA
5. MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MANUSIA INDONESIA
6. MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS RAKYAT DAN DAYA SAING DI
PASAR INTERNASIONAL
7. MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN EKONOMI DENGAN
MENGGERAKKAN SEKTOR STRATEGIS EKONOMI DOMESTIK
8. MELAKUKAN REVOLUSI KARAKTER BANGSA
9. MEMPERTAGUH KE-BIHINEKA-AN DAN MEMPERKUAT
RESTORASI SOSIAL INDONESIA
NAWACITA

3. 3
MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN
DENGAN MEMPERKUAT DAERAH DAN
DESA DALAM KERANGKA NEGARA
KESATUAN
 DESENTRALISASI ASIMETRIS
 PEMERATAAN PEMBANGUNAN ANTAR
WILAYAH TERUTAMA DESA, KAWASAN
TIMUR INDONESIA DAN KAWASAN
PERBATASAN
 PENATAAN DAERAH OTONOM BARU
UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT
 IMPLEMENTASI UU DESA

4. NAWACITA DAN RPJMN 2015 – 2019
BIDANG PEMBANGUNAN DESA DAN KAWASAN PERDESAAN
• NAWACITA 3 : MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN DENGAN MEMPERKUAT DAERAH-DAERAH DAN DESA DALAM
KERANGKA NEGARA KESATUAN:
- DESENTRALISASI ASIMETRIS,
- PEMERATAAN PEMBANGUNAN ANTAR WILAYAH TERUTAMA DESA, KTI, DAN KAWASAN PERBATASAN,
- PENATAAN DAERAH OTONOM BARU UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT, IMPLEMENTASI UU DESA)
Nawacita RPJMN
Pengawalan implementasi UU Desa
Konsistensi perangkat peraturan
pelaksanaan UU Desa sejalan dengan
UU Desa
Pengawalan implementasi UU Desa secara sistematis, konsisten, dan
berkelanjutan melalui koordinasi, fasilitasi, supervisi, dan pendampingan
Kebijakan redistribusi dana desa Pengawalan implementasi UU Desa secara sistematis, konsisten, dan
berkelanjutan melalui koordinasi, fasilitasi, supervisi, dan pendampingan:
Memastikan distribusi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa berjalan secara
efektif, berjenjang, dan bertahap;
Pengembangan kapasitas dan
pendampingan desa berkelanjutan
• Pembangunan sumber daya manusia, peningkatan keberdayaan, dan
pembentukan modal sosial budaya masyarakat Desa
• Pengembangan kapasitas dan pendampingan aparatur pemerintah desa
dan kelembagaan pemerintahan desa secara berkelanjutan
Pembebasan desa di kantong-kantong
hutan dan perkebunan
Kebijakan shareholding

5. VISI PEMBANGUNAN NASIONAL 2015-
2019:
"Terwujudnya Indonesia yang
Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong-royong"
Visi ini diwujudkan melalui 7 (tujuh) MISI
PEMBANGUNAN yaitu:
1. Mewujudkan keamanan nasional yang
mampu menjaga kedaulatan wilayah,
menopang kemandirian ekonomi
dengan mengamankan sumber daya
maritim, dan mencerminkan
kepribadian Indonesia sebagai negara
kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju,
berkeseimbangan, dan demokratis
berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-
aktif dan memperkuat jati diri sebagai
negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia
Indonesia yang tinggi, maju, dan
sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya
saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara
maritim yang mandiri, maju, kuat, dan
berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang
berkepribadian dalam kebudayaan.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5
VISI DAN MISI PEMBANGUNAN TAHUN 2015 – 2019

6. MEWUJUDKAN PEMERATAAN MELALUI PERCEPATAN PEMBANGUNAN
DESA
20.034
Desa memiliki
potensi
perkebunan
12.827
Desa memiliki
potensi
perikanan
61.821
Desa memiliki
potensi
pertanian
1.902
Desa Memiliki
potensi
Wisata
64.587
Desa memiliki
potensi energi
baru
terbarukan
1,8 Juta
Komoditas
UMKM berada
di Desa
Padahal Desa memiliki potensi ekonomi lain yang dapat dimanfaatkan, diantaranya:
6
Sebanyak
82,77%
penduduk
desa
menggantung
hidup dari
sektor
pertanian atau
sebagai petani
Permasalahan:
• 60% dari jumlah penduduk miskin Indonesia adalah
petani;
• Sebanyak 55,33 % petani adalah petani gurem
(penguasaan lahan kurang dari 0,25 Ha)
• Akses pendanaan yang terbatas dan cenderung
berpola”ijon”;
• Rendahnya akses pasar dan nilai tawar;
• Kurangnya pengetahuan mengenai cara-cara produksi
yang baik;
• Rendahnya ketersediaan sarana & prasarana dalam
proses produksi, dan pasca produksi
Percepatan pembangunan desa, melalui: Pengembangan Produk Unggulan Desa
(Prudes) dan Produk Unggulan Kawasa Perdesaan (Prukades), BUM Desa,
Pembangunan Embung, dan Pembangunan Sarana Olahraga Desa

7. ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN 2019
• Pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang masih rendah
• Kemandirian Pangan Rendah
• Pengendalian inflasi
• Belum optimalnya pengembangan Potensi Unggulan Daerah
• Tingkat Investasi Rendah
• Potensi sumber daya di kawasan strategis belum terbangun dengan baik
• Kualitas infrastruktur dan konektivitas masih terbatas
• Tingkat pendidikan SDM masih rendah
• Mutu pelayanan kesehatan masih terbatas
• Reformasi birokrasi dan pelayanan publik belum optimal
• Pelaksanaan Pilpres dan Pemilu Legislatif
• Rehabilitasi dan pengendalian lingkungan hidup
• Penanggulangan bencana
Isu Strategis
7

8. TEMA PEMBANGUNAN RKPD TAHUN 2019 TERHADAP TEMA RKP DAN
RPJPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
8

9. • Undang-Undang No. 6 tahun 2014 Tentang Desa
• Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
RI No. 5 tahun 2016 Tentang Pembangunan Kawasan
Perdesaan
• Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 44 tahun 2016
Tentang Kewenangan Desa
• Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
RI No. 19 tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2018
Dasar Hukum

10. DESA BERHAK
 Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat;
 Menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa, dan
 Mendapatkan sumber pendapatan.
KEWAJIBAN DESA
 Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan
masyarakat desa dan keutuhan NKRI;
 Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa;
 Mengembangkan kehidupan demokrasi;
 Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa;
 Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.
HAK DAN KEWAJIBAN DESA
(UU NO. 6/2014 TTG DESA PASAL 67)

11. KUNCI KEBERHASILAN
KAWASAN PERDESAAN
( Pembangunan Kawasan Perdesaan)
KERJASAMA ANTAR DESA
PENGEMBANGAN EKONOMI UNGGULAN
KAWASAN PERDESAAN

12. PENGEMBANGAN EKONOMI UNGGULAN
KAWASAN PERDESAAN
PENGERTIAN KAWASAN PERDESAAN?
• UNDANG-UNDANG NO.26/2007 MENJELASKAN BAHWA YANG DIMAKSUD KAWASAN
PERDESAAN ADALAH KAWASAN YANG MEMPUNYAI KEGIATAN UTAMA
PERTANIAN, TERMASUK PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DENGAN SUSUNAN
FUNGSI KAWASAN SEBAGAI TEMPAT PERMUKIMAN PERDESAAN, PELAYANAN JASA
PEMERINTAHAN, PELAYANAN SOSIAL, DAN KEGIATAN EKONOMI.
MENGAPA HARUS MEMBANGUN KAWASAN PERDESAAN?
• MEMBANGUN DALAM SATUAN DESA PERLU DIHUBUNGKAN DENGAN KERJASAMA
ANTAR DESA AGAR LEBIH PRODUKTIF

13. BAGAIMANA MEMULAI KEGIATAN TERSEBUT ?
Pembangunan kawasan diperlukan dalam kerangka pengembangan wilayah yang
lebih luas dengan pendekatan koordinasi atau sinkronisasi kebijakan dan program
yang meliputi:
1. Koordinasi dan Sinkronisasi antar program/kegiatan dalam kawasan perdesaan, serta
kawasan strategis/khusus, dan wilayah lebih luas
2. Sinkronisasi untuk pemerataan Pelayanan Dasar melalui Sistem Simpul-simpul
Pelayanan;
3. Integrasi antar kegiatan ekonomi terkait hulu-hilir (value-chain), perdesaan –
perkotaan (ruralurban linkage);
4. Kerjasama dan kemitraan antar lembaga dalam desa, kawasan, dan wilayah.

14. PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
U U No. 26 tahun 2007 U U No. 6 Tahun 2014
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Pemberdayaan masyarakat perdesaan
Pertahanan kualitas lingkungan
setempat dan wilayah yang
didukungnya
Konservasi sumber daya alam
Pelestarian warisan budaya lokal
Pertahanan kawasan lahan abadi
pertanian pangan untuk ketahanan
pangan
Penjagaan keseimbangan
pembangunan
1.
2.
3.
4.
Penggunaan dan pemanfaatan wilayah
desa dalam rangka penetapan kawasan
pembangunan sesuai dengan tata
ruang kabupaten/kota
Pelayanan yang dilakukan untuk
meningkatkan kesejahteraan
masyarakat perdesaan
Pembangunan infrastruktur,
peningkatan ekonomi perdesaan, dan
pengembangan teknologi tepat guna
Pemberdayaan masyarakat desa untuk
meningkatkan akses terhadap
pelayanan dan kegiatan ekonomi

15. PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
PERMENDES PDTT NO.5/2016
PENJELASAN PENETAPAN
Pembangunan Kawasan Perdesaan
memperjelas bahwa kawasan yang
dapat ditetapkan sebagai kawasan
perdesaan merupakan bagian dari
suatu abupaten/kota yang terdiri
dari beberapa desa yang
berbatasan dalam sebuah wilayah
perencanaan terpadu yang memiliki
kesamaan dan/atau keterkaitan
masalah atau potensi
pengembangan.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
Memperhatikan :
Kegiatan Pertanian;
Pengelolaan Sumber Daya Alam
dan Sumber Daya Lainnya;
Tempat Permukiman Perdesaan;
Tempat Pelayaan Jasa
Pemerintahan, Sosial dan Ekonomi
Perdesaan;
Nilai Strategis dan Prioritas
Kawasan;
Keserasian Pembangunan Antar
Kawasan dalam Wilayah
Kabupaten/Kota;
Kearifan Lokal dan Eksistensi
Masyarakat Hukum Adat;
Keterpaduan dan Keberlanjutan
Pembangunan.

16. PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
TUJUAN PRINSIP
Mempercepat dan meningkatkan
kualitas pelayanan, pengembangan
ekonomi, dan/atau pemberdayaan
masyarakat desa melalui
pendekatan partisipatif dengan
mengintegrasikan berbagai kebijakan,
rencana, program, dan kegiatan para
pihak pada kawasan yang ditetapkan.
Mengembangankan potensi dan/
atau pemecahan masalah kawasan
perdesaan.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
Partisipasi;
Holistik dan Komprehensif;
Berkesinambungan;
Keterpaduan;
Keadilan;
Keseimbangan;
Transparasi; dan
Akuntabilitas.

17. Pembangunan
desa/kawasan perdesaan
perlu ditunjang oleh pilar-
pilar yang saling terkait
secara sistematis
Pembangunan desa/kawasan
perdesaan dilandasi oleh
keterkaitan penataan ruang,
dari ruang kawasan perdesaan
yang ditentukan secara
partisipatif dan melibatkan
desa-desa untuk bekerjasama
yang selaras dengan kebijakan
penataan ruang kabupaten,
provinsi, hingga nasional

18. Tipologi Desa
Contoh Produk
Unggulan
Contoh Kegiatan
Pembangunan Desa Pemberdayaan Masy.
Desa Dataran
Tinggi, Pertanian,
Tertinggal &
Sangat Tertinggal
Pertanian Sayur
Mayur
Pembangunan tandon air,
jalan poros desa, kandang
ternak, pasar, pembibitan
sayur.
Pendirian dan permodalan
BUM Desa, Pelatihan
pertanian organik, Pelatihan
Pemasaran.
Desa Hamparan,
Tanaman Pangan,
Berkembang
Pertanian
Pangan dan
Industri Bahan
Pangan
Pembangunan embung,
saluran irigasi tersier,
sarana prasarana
pengolahan pupuk
kandang, Posayandu, PAUD,
sumur resapan.
Pengembangan BUM Desa,
kerjasama antar BUM Desa,
pelatihan e-marketing,
pelatihan teknologi tepat
guna.
Desa Pesisir,
Mina-Laut,
Mandiri/Maju
Desa Wisata
Pembangunan tembok laut,
rehab jamban publik, rehab
dan perluasan tambatan
perahu, rehab pasar ikan,
pembangunan pusat
budidaya.
Kursus pembuatan
kerajinan tangan berbahan
baku limbah laut, pelatihan
wirausaha muda, festival
makanan olahan laut,
pengembangan BUM Desa.
CONTOH PENGGUNAAN DANA DESA 2017
(Permendesa, PDT dan Transmigrasi No.22/2016)
18

19. 19