jayalah negeriku

1. PENJELASAN atas 3 (Tiga)
RANPERDA KABUPATEN MALAKA
Pada Sidang III Paripurna
DPRD KABUPATEN MALAKA
PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA
SEKRETARIAT DAERAH
Jln. Sukabi Hanawa No.02 Betun, Nusa Tenggara Timur 85762
e-mail. bagianhukummalaka@gmail.com

2. ~ 2 ~
BUPATI MALAKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PENJELASAN ATAS 3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MALAKA, TANGGAL NOVEMBER 2021
Yth: - Pimpinan DPRD Kabupaten Malaka;
- Para Anggota DPRD Kabupaten Malaka;
- Sekretaris Daerah Kabupaten Malaka beserta para Asisten
Sekda;
- Para Staf Ahli Bupati Malaka;
- Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Malaka; dan
- Insan Pers
Pertama-tama patut disyukuri limpahan kasih Ilahi atas
perkenanan-Nya, kita dapat berkumpul di tempat ini dalam
keadaan sehat.
Izinkanlah saya pada kesempatan yang terhormat ini
mengajukan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah untuk dikaji,
dibahas dan disempurnakan oleh dewan yang terhormat.
Adapun Rancangan Peraturan Daerah dimaksud adalah
sebagai berikut:

3. ~ 3 ~
I. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MALAKA TAHUN ANGGARAN 2022
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan
daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah
Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah
(PP No.12 Tahun 2019). Karena itu Rancangan anggaran ini
diajukan untuk diproses legalisasinya menjadi dokumen yang
akan berfungsi sebagai wadah yang menampung berbagai
kepentingan publik yang diwujudkan melalui berbagai
program dan kegiatan Perangkat Daerah.
Rancangan ini pada hakikatnya merupakan instrumen
kebijakan pelayanan umum yang mencerminkan kebutuhan
riil masyarakat berdasarkan potensi yang dimiliki dan
berorientasi pada kepentingan masyarakat serta menjadi
instrumen kebijakan pengembangan kapabilitas dan
efektivitas pemerintah daerah yang selanjutnya digunakan
sebagai 1) alat bantu pengambilan putusan dan perencanaan
pembangunan; 2) media otoritas pengeluaran di masa yang
akan datang; 3) media standarisasi evaluasi kinerja; dan 4)
media koordinasi aktivitas perangkat Daerah, sebagaimana
ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang
mengamanatkan fungsi APBD sebagai berikut:
1. Fungsi otorisasi. Anggaran daerah menjadi dasar untuk
melaksanakan pendapatan dan belanja daerah pada
tahun bersangkutan
2. Fungsi perencanaan. Anggaran daerah menjadi pedoman bagi
manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun
yang bersangkutan.

4. ~ 4 ~
3. Fungsi pengawasan. Anggaran daerah menjadi pedoman untuk
menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah
daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
4. Fungsi alokasi. Anggaran daerah harus diarahkan untuk
menciptakan lapangan kerja atau mengurangi
pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta
meningkatkan efesiensi efektifitas perekonomian.
5. Fungsi distribusi. Anggaran daerah harus memperhatikan
rasa keadilan dan kepatutan.
6. Fungsi stabilitasi. Anggaran daerah menjadi alat untuk
memelihara dan mengupayakan keseimbangan
fundamental perekonomian daerah.
Lebih lanjut ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,
mendelegasikan pembentukan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disertai lampiran
struktur dan rinciannya.
II. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAAN DAN
PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA, LEMBAGA ADAT
DESA DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT.
bahwa penataan dan pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat Desa dan Masyarakat
Hukum Adat diselenggarakan dalam rangka menjaga dan
meningkatkan peranan nilai-nilai Adat Istiadat dan Lembaga
Adat di Daerah sebagai modal sosial dalam menunjang
penyelenggaraan pemerintahan, kelangsungan pembangunan
dan pembinaan masyarakat di desa, sehingga masyarakat

5. ~ 5 ~
merasa terpanggil untuk turut serta bertanggung jawab atas
kesejahteraan hidup dan lingkungannya, yang adalah
merupakan hak seseorang yang paling asasi dimana ada
ruang partisipasi dan atas prakarsa sendiri berupaya mencari
solusi yang tepat terhadap permasalahan yang seringkali
melampaui batasan-batasan social budaya, berdasarkan
nilai/norma, kaidah, dan keyakinan yang masih dihayati,
dipelihara, dan ditaati.
bahwa nilai/norma, kaidah, dan keyakinan dimaksud
merupakan kepribadian bangsa dan menjadi faktor strategis
dalam upaya membangun wawasan dan semangat
kebangsaan sebagaimana tercermin dalam nilai-nilai luhur
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
bahwa Adat Istiadat, nilai budaya, kebiasaan-kebiasaan
masyarakat, dan Lembaga Adat telah ada dan diakui
keberadaannya dalam kehidupan masyarakat untuk
menunjang kelangsungan pembangunan Daerah dan
ketahanan nasional. Untuk itu dalam rangka pemberdayaan,
pelestarian dan pengembangan Adat Istiadat di Kabupaten
Malaka perlu dilakukan pengaturan terhadap LKD, LAD dan
masyarakat Hukum Adat sebagai wadah penyaluran aspirasi
masyarakat dalam rangka penguatan nilai budaya dan
peradaban sekaligus sebagai wadah untuk membina,
memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan nilai
atau norma, kaidah, dan keyakinan sehingga tetap tumbuh
dan berkembang dalam masyarakat.

6. ~ 6 ~
III. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG POKOK-POKOK
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.
bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan hal
mendasar dalam perwujudan good governance, yang berproses
secara antisipatif terhadap berbagai kecenderungan yang
berkembang dalam rangka mencari struktur dan fungsi yang
proporsional sehingga tidak terjadi underfinancing maupun
overfinancing. Lahirnya UU No 23/2014 menyertakan
perubahan mendasar dalam manajemen keuangan daerah
yang menuntut akuntabilitas publik yang semakin besar
dengan tetap memperhatikan azas keadilan dan kepatuhan.
bahwa pengelolaan keuangan daerah dalam konteks
pelaksanaan otonomi daerah secara legal-positivistik
membutuhkan perangkat peraturan perundang-undangan
yang mengkristal dalam prinsip-prinsip dasar good governance
berupa transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Berbagai
pilar non–yuridis yang bersifat sosio-kultural, nilai-nilai
moral, politik, dan administratif ternyata berpengaruh dalam
mekanisme pengelolaan keuangan daerah.
Karena itu, dengan terbitnya Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
secara yuridis perlu dilakukan penataan kembali pengelolaan
keuangan daerah dengan berdasar pada prinsip tepat fungsi,
tepat ukuran, dan tepat perilaku dengan tetap mengacu pada
sifat kekhususan daerah sebagaimana diamanatkan dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
bahwa pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten
Malaka saat ini dihadapkan pada tantangan: 1) belum adanya
payung hukum yang tepat dengan dinamika peraturan
perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah.
2) Dinamika demokrasi dan sosiologis yang menuntut adanya
penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah yang

7. ~ 7 ~
transparan dalam upaya mewujudkan good governance; 3)
Perkembangan teknologi informasi yang menuntut adanya
praktik pengelolaan keuangan daerah berbasis tekonogi
informasi.
Atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka
1. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
MALAKA TAHUN ANGGARAN 2022;
2. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DESA, LEMBAGA ADAT DESA DAN
MASYARAKAT HUKUM ADAT; dan
3. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG POKOK-
POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH;
Diajukan untuk dikaji dan dibahas bersama Dewan terhormat,
selanjutnya dengan persetujuan bersama dapat ditetapkan
menjadi Peraturan Daerah.
Betun,... November 2021
BUPATI MALAKA,
DR. SIMON NAHAK, S.H, M.H

8. ~ 8 ~