Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Perdes no. 7 tahun 2017 tentang lingkungan hidup

207 views

Published on

Peraturan Desa yang mengatur Penanganan Lingkungan Hidup di Desa Kedungjaran

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Perdes no. 7 tahun 2017 tentang lingkungan hidup

  1. 1. PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN KECAMATAN SRAGI DESA KEDUNGJARAN PERATURAN DESA KEDUNGJARAN NO 7 TAHUN 2017 TENTANG LINGKUNGAN HIDUP
  2. 2. PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN KECAMATAN SRAGI DESA KEDUNGJARAN PERATURAN DESA KEDUNGJARAN NO 7 TAHUN 2017 TENTANG LINGKUNGAN HIDUP DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA KEDUNGJARAN Menimbang : a. bahwa setiap warga desa Kedungjaran berhak atas kondisi Lingkungan Hidup yang baik dan sehat; b. bahwa Pemerintah Desa didukung segenap elemen masyarakat desa kedungjaran wajib menjaga kondisi Lingkungan Hidup di desa agar terjaga kelestariannya; c. bahwa Pemerintah Desa dan segenap elemen masyarakat desa wajib mewariskan kondisi Lingkungan Hidup yang baik dan sehat kepada generasi mendatang; d. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik perlu adanya Peraturan Desa yang mengatur tentang pelestarian lingkungan hidup; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, c dan d, perlu membentuk Peraturan Desa tentang Pelestarian Lingkungan Hidup. Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 2. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa; 6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1529 / Menkes / SK / X / 2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif; 7. Peraturan Menteri Desa No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga; 9. Permen Desa Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2017 10. Peraturan Desa Kedungjaran No. 6 Tahun 2014 Tentang Izin Pembangunan; 11. Peraturan Desa Kedungjaran No. 12 Tahun 2015 Tentang Mobil Siaga; 12. Peraturan Desa Kedungjaran No. 5 Tahun 2016 Tentang Bank Sampah; 13. Peraturan Desa Kedungjaran No. 2 Tahun 2017 Tentang Kesehatan Desa. 14. Peraturan Desa Kedungjaran No. 3 Tahun 2017 Tentang PHBS;
  3. 3. 15. Peraturan Desa Kedungjaran No. 4 Tahun 2017 Tentang PSN; Dengan Persetujuan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGJARAN Dan KEPALA DESA KEDUNGJARAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DESA KEDUNGJARAN TENTANG PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan : 1. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan mahluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup yang lain. 2. Pelestrarian lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. 3. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, mahluk hidup yang lain dan keseimbangan antar keduanya. 4. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup agar tetap lestari. 5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 6. Setiap orang adalah perseorangan yang merupakan penduduk desa Kedungjaran dan luar Desa Kedungjaran. 7. Kegiatan adalah kegiatan untuk mendapatkan penghasilan dan kegiatan lain yang dilakukan masyarakat. 8. Pencemaran adalah berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia yang mengakibatkan mutu lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. 9. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 10. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan di hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa; 12. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintahan di Desa 13. Lembaga Desa adalah seluruh Lembaga atau Organisasi yang ada di Desa seperti LPMD, KPMD, TP PKK, Karang Taruna, RT/RW dan lain sebagainya. 14. Badan Permusyawaratan Desa atau sebutan lainnya yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 15. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang–undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;
  4. 4. 16. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah kerja Pemerintah Desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT (Rukun Tetangga) di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa. 17. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa. 18. Pemberdayaan masyarakat adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya perorangan, kelompok dan masyarakat umum di bidang kesehatan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi- tingginya. 19. Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu,dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama. 20. Tokoh Masyarakat adalah orang yang memiliki pengaruh di masyarakat, baik karena hartanya, keilmuanya, jabatanya sehingga menjadikan tolak ukur bagi masyarakat lain dalam menentukan sesuatu. 21. Hak dan Kewajiban adalah sesuatu yang harus diterima dan dikerjakan. 22. Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi yang selanjutnya disingkat P4K adalah program kegiatan yang difasilitasi oleh Bidan Desa dalam rangka peningkatan peran aktif suami, keluarga dan masyarakat dalam merencanakan persalinan yang aman dan persiapan menghadapi komplikasi bagi ibu hamil. 23. Desa Siaga adalah desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah - masalah kesehatan, bencana dan kegawatdaruratan kesehatan secara mandiri. 24. Lembaga Masyarakat adalah lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. BAB II ASAS DAN TUJUAN Bagian Kesatu Asas Pasal 2 Pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas: a. Tanggungjawab bersama antara Pemerintah Desa dan dengan masyarakat; b. Kelestrarian dan keberlanjutan; c. Manfaat; d. Kearifan lokal; e. Kepastian hukum. Bagian Kedua Tujuan Pasal 3 Pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup bertujuan: a. Melindungi wilayah desa dari kerusakan lingkungan hidup; b. Menjamin kelangsungan kehidupan mahluk hidup dan kelestarian ekosistem; c. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup untuk mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup; d. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi kini dan generasi masa depan; e. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. BAB III RUANG LINGKUP Pasal 4 (1) Mengendalikan pemanfaatan lingkungan hidup meliputi tanah, air, udara, keadaan serta semua mahluk hidup yang bermanfaat bagi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia yang berada di dalamnya di wilayahdesa. (2) Mengendalikan pemanfaatan semua jenis makhluk hidupdan keanekaragaman hayati yang lain. (3) Ketentuan lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Kepala Desa.
  5. 5. BAB IV HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN Bagian kesatu Hak Pasal 5 (1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik sebagai bagian dari hak asasi manusia. (2) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. (3) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan / atau perusakan lingkungan hidup. Bagian Kedua Kewajiban Pasal 6 (1) Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. (2) Setiap kegiatan usaha yang dalam kegiatan uasahanya ada kemungkinan menimbulkan pencemaran, wajib memiliki ijin lingkungan dari Instansi yang berwenang dan melaporkan serta menunjukkan surat ijin tersebut kepada Pemerintah Desa. (3) Pemerintah Desa dan masyarakat berkewajiban merehabilitasi lingkungan alam yang telah rusak. (4) Ketentuan lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Kepala Desa. Bagian Ketiga Larangan Pasal 7 Setiap orang dilarang: a. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup di wilayah desa; b. Menebar atau menggunakan bahan kimia, bahan beracun, bahan peledak dan strum listrik di tempat umum dengan tujuan merusak ekosistem lingkungan; c. Berburu, menembak, menangkap dan memperjualbelikan makhluk hidup yang dilindungi di wilayah desa; d. Membuang sampah, bangkai, bahan beracun, bahan berbahaya, dan bahan pencemar air ke sungai, kali, wangan, dan saluran air; e. Melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan pencemaranlingkungan sebelum mendapatkan ijin lingkungan dariinstansi yang berwenang; f. Menambang batu dan/atau pasir di sungai; g. Ketentuan lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Kepala Desa. BAB V GANTI KERUGIAN DAN PEMULIHAN Pasal 8 (1) Setiap orang yang menebar bahan kimia, bahan beracun dan/atau bahan peledak dikenai ganti kerugian berupa penggantian bibit ikan sebanyak 10 (sepuluh) kali lipat dari kerusakan yang ditimbulkan. (2) Setiap orang yang menggunakan strum dikenai ganti kerugian berupa penggantian bibit ikan sebanyak 3 (tiga) kali lipat dari kerusakan yang ditimbulkan, dan disita perangkatnya untuk direkayasa agar tidak berfungsi lagi. (3) Setiap orang yang menangkap, berburu, menembak dan memperjualbelikan mahkluk hidup yang dilindungi akan diserahkan kepada pihak yang berwajib untuk penanganan lebih lanjut. Pasal 9 (1) Apabila seseorang yang melanggar larangan pada pasal 7dan tidak mengganti kerugian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2), yang bersangkutan dilaporkan kepada pihak yang berwajib. (2) Apabila pelanggaran dilakukan berulang-ulang sebanyak 3 (tiga) kali, yang bersangkutan dilaporkan kepada pihak yang berwajib untuk penanganan lebih lanjut. Pasal 10
  6. 6. Hasil yang diperoleh dari dari ganti kerugian pelanggaran sanksi dipergunakan untuk kegiatan pelestarian lingkungan hidup. Pasal 11 (1) Apabila kegiatan usaha menimbulkan pencemaran lingkungan sehingga mengganggu ketenangan, kenyamanan dan kesehatan serta gangguan lain bagi masyarakat di sekitarnya, maka masyarakat berhak untuk mendapatkan ganti kerugian yang sepadan dari pengusaha yang bersangkutan melalui musyawarah mufakat. Dan apabila pengusaha tersebut belum dan/atau tidak mau memberikan ganti kerugian yang sepadan, pengusaha harusmenghentikan sementara kegiatan usaha tersebut sampai dengan adanya kesepakatan antara pengusaha dengan masyarakat yang terganggu. (2) Apabila musyawarah mufakat tidak dicapai, maka boleh menunjuk pihak ketiga yang disepakati para pihak untuk menjadi mediator guna mencapai mufakat. BAB VI PERAN MASYARAKAT Pasal 12 (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. (2) Peranserta masyarakat dapat berupa: a. Pengawasan sosial dan pengawasan lingkungan. b. Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, dan pengaduan. c. Penyampaian informasi dan/atau laporan. (3) Peran serta masyarakat dilakukan untuk: a. Meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. b. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan. c. Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat. d. Menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial. e. Mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. BAB VII LEMBAGA PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP Pasal 13 (1) Pengawasan dan pelaksanaan kegiatan kelestarian lingkungan hidup dikelola oleh Lembaga Pelestarian Lingkungan Hidup. (2) Lembaga Pelestarian Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 16 (1) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Desa ini, baik mengenai pelaksanaan pasal-pasal maupun Kebijakan khusus akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa dan atau Keputusan Kepala Desa. (2) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. (3) Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Desa ini dengan penempatan dalam lembaran Berita Desa Kedungjaran Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan. Di Keluarkan di Kedungjaran Pada tanggal 15 Januari 2017 KEPALA DESA KEDUNGJARAN S A R I D J O
  7. 7. Diundangkan di Kedungjaran Pada tanggal 15 Januari 2017 Pj. SEKRETARIS DESA KEDUNGJARAN WASDARI PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN KECAMATAN SRAGI DESA KEDUNGJARAN Sekretariat : Jl. Raya Sragi Bojong KM 2 No.3 Kedungjaran 51155 SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGJARAN NOMOR : 2 / I / 2017 TENTANG PEMBENTUKAN POLIKLINIK KESEHATAN DESA DESA KEDUNGJARAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA KEDUNGJARAN
  8. 8. Menimbang : a. Bahwa Pemerintah Desa berkewajiban meningkatkan Derajat Kesehatan atas Masyarakat di Desanya. b. Bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di desanya, maka Pemerintah Desa perlu menyediakan fasilitas tempat dan Tenaga Kesehatan untuk sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat desa. c. Bahwa untuk melaksanakan perihal yang dimaksud di huruf a dan b perlu diambil Keputusan Kepala Desa. Mengingat : 1. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa; 5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1529 / Menkes / SK / X / 2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif; 6. Peraturan Menteri Desa No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga; 8. Permen Desa Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2017 9. Peraturan Desa No. 12 Tahun 2015 Tentang Mobil Siaga; 10. Peraturan Desa Kedungjaran No. 2 Tahun 2017 Tentang Kesehatan Desa. 11. Peraturan Desa Kedungjaran No. 5 Tahun 2017 Tentang Poliklinik Kesehatan Desa. MEMUTUSKAN Menetapkan : Kesatu : Menyediakan Sebidang Tanah dengan Bangunan di atasnya di Jl. Raya Sragi – Bojong RT 001 RW 001 Desa Kedungjaran Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah untuk Poliklinik Kesehatan Desa. Kedua : Menyiapkan Kader Kesehatan guna ditugaskan di Poliklinik Kesehatan Desa. Ketiga : Menyiapkan Tenaga Kesehatan guna melayani Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat di Poliklinik Kesehatan Desa Kedungjaran. Keempat : Menyiapkan Peralatan dan Obat-obatan baik secara mandiri maupun berkoordinasi dengan Instansi terkait. Kelima : Membentuk Pengurus Organisasi Poliklinik Kesehatan Desa dengan Tugas dan kewajiban sesuai Peraturan yang berlaku. Keenam : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungjaran (APBDes). Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya Ditetapkan di : Kedungjaran Pada Tanggal : 17 Januari 2017 KEPALA DESA KEDUNGJARAN
  9. 9. SARIDJO Tembusan : 1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan 2. Camat Sragi 3. Kepala Puskesmas Sragi 4. Bidan Desa 5. Kader Kesehatan 6. Arsip Lampiran 1 : Keputusan Kepala Desa Nomor : 2 / I / 2017 Tanggal : 17 Januari 2017 SUSUNAN PENGURUS POLIKLINIK KESEHATAN DESA DESA KEDUNGJARAN KECAMATAN SRAGI KABUPATEN PEKALONGAN NO KEDUDUKAN DALAM ORGANISASI JABATAN DALAM KEDINASAN NAMA 1 Pembina Camat Sragi Drs. H. Hasanudin 2 Pengawas Kepala Puskesmas I Sragi Dr. Asit
  10. 10. 3 Penanggungjawab Kepala Desa Desa Kedungjaran Saridjo 4 Ketua Ketua BPD Desa Kedungjaran Suud 5 Sekretaris Sekretaris Desa Kedungjaran Wasdari 6 Bendahara Bendahara Desa Kedungjaran Agus Tamtomo 7 Kader Kesehatan Kader PKK Desa Kedungjaran Anik 8 Bidan Desa Bidan dari Puskesmas I Sragi Indah 9 Humas Perangkat Desa Ridhowi 10 Perlengkapan Perangkat Desa Prawiro Raharjo KEPALA DESA KEDUNGJARAN SARIDJO Lampiran 2 : Keputusan Kepala Desa Nomor : 2 / I / 2017 Tanggal : 17 Januari 2017 JADWAL DAN TARIF LAYANAN POLIKLINIK KESEHATAN DESA DESA KEDUNGJARAN KECAMATAN SRAGI KABUPATEN PEKALONGAN A. JADWAL LAYANAN NO HARI JAM LAYANAN PETUGAS JAGA 1. Senin 08.00 – 12.00 Wibb 2. Selasa Libur 3. Rabu 08.00 – 12.00 Wibb
  11. 11. 4. Kamis Libur 5. Jumat Libur 6. Sabtu 08.00 – 12.00 Wibb 7. Minggu Libur B. TARIF LAYANAN NO JENIS LAYANAN Biaya KETERANGAN 1. Periksa Rp. 5.000,- 2. Imunisasi Rp. 5.000,- 3. Cek Gula Darah Rp. 7.000,- 4. Cek Kolestoral Rp.15.000,- 5. Cek Asam Urat Rp.17.500,- 6. KB - 7. Mobil Siaga Gratis KEPALA DESA KEDUNGJARAN SARIDJO

×