Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Perdes no 13 th 2017 ttg batas wilayah desa

922 views

Published on

Perdes yang mengatur Tentang Batas Desa dengan desa - desa lain di sekitarnya.

Published in: Government & Nonprofit
  • Hey guys! Who wants to chat with me? More photos with me here 👉 http://www.bit.ly/katekoxx
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here

Perdes no 13 th 2017 ttg batas wilayah desa

  1. 1. PROVINSI JAWA TENGAH KABUPATEN PEKALONGAN DESA KEDUNGJARAN PERATURAN DESA KEDUNGJARAN NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG WILAYAH DAN BATAS DESA KEDUNGJARAN KECAMATAN SRAGI KABUPATEN PEKALONGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA KEDUNGJARAN Menimbang : a. bahwa Desa Kedungjaran adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wilayah dengan batas-batas desa dan berwenang untuk mengatur serta mengurus kepentingan masysrakatnya; b. bahwa dalam wilayah Desa Kedungjaran dibentuk dusun, rukun warga dan rukun tetangga yang merupakan bagian dari wilayah kerja Pemerintah Desa Kedungjaran serta terdapat sarana prasarana umum untuk menunjang kehidupan bermasyarakat; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, wilayah dan batas-batas Desa Kedungjaran tersebut perlu ditetapkan dalam peratutan Desa. Menginggat : 1. Undang Undang Nomor 69 tahun 1958 tentang Pembentukan daerah - daerah tingkat II dalam wilayah daerah tingkat I Bali , Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Tahun 2005
  2. 2. Nomor 38) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang; 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaiman telah dubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5715 ); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa; 8. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengeloaan Keuangan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093 ); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa ( Berita Negara Republik Indoneia Tahun 2014Nomor 2094 ); 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daearh Tertinggal dan Transimigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoan Tata Tertibdan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa; Dengan Persetujuan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGJARAN Dan KEPALA DESA KEDUNGJARAN MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DESA KEDUNGJARAN TENTANG WILAYAH DAN BATAS BATAS DESA KEDUNGJARAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan : 1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan usul-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
  3. 3. 3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah lembaga yang merupaka perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 5. Dusun adalah bagian wilayah kerja pemerintahan desa. 6. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan. 7. Kekayaan Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggota Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. 8. Musyawarah adalah proses atau kegiatan saling mendengar dengan sikap saling menerima pendapat dan keinginan yang didasarkan atas kesukarelaan antara pihak pemegang hak atas tanah dan pihak yang memerlukan tanah, untruk memperoleh kesepakatan. 9. Jalan Desa adalah sarana yang dimiliki oleh Desa untuk melakukan kegiatan bermasyarakat sehari-hari. BAB II WILAYAH DESA Batas Desa Pasal 2 1. Desa Kedungjaran Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan memiliki wilayah dengan luas 150 Hektar, dengan batas – batas : a. Sebelah Utara Berbatasan dengan Desa Klunjukan Kecamatan Sragi b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kali Sragi dan wilayah Kecamatan Bojong c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Purworejo Kecamatan Sragi d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Gebangkerep Kecamatan Sragi. 2. Hal mengenai Batas Desa berupa Patok dan Koordinat ditentukan dalam Peta secara detil yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Peraturan Desa ini. 3. Penentuan Batas Desa berupa Patok dan Koordinat harus melalui Persetujuan dari masing-masing Kepala Desa yang berbatasan dengan Desa Kedungjaran. Pasal 3 1. Wilayah Desa Kedungjaran Kecamatan Sragi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri empat wilayah dusun yang disebut sebagai : a. Dusun I; b. Dusun II; c. Dusun III dan; d. Dusun IV. 2. Dusun I terletak disisi Barat Utara Desa Kedungjaran yang meliputi a. RW 1 dengan RT 01 dan 02; b. RW 2 dengan RT 03 dan 04. 3. Dusun II terletak disisi Timur Utara Desa Kedungjaran yang meliputi a. RW 3 dengan RT 05 dan 06; b. RW 4 dengan RT 07 dan 08.
  4. 4. 4. Dusun III terletak disisi Timur Selatan Desa Kedungjaran yang meliputi a. RW 5 dengan RT 09 dan 10; b. RW 6 dengan RT 11 dan 12. 5. Dusun I terletak disisi Barat Utara Desa Kedungjaran yang meliputi a. RW 7 dengan RT 13, RT 14 dan 15; b. Pasal 4 1. Mengenai Luas Wilayah Dusun, RW dan RT dijelaskan secara rinci dalam Peta Wilayah yang menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini. 2. Penentuan batas dusun, rw dan rt melalui Musyawarah desa. BAB III JALAN DESA DAN GANG Pasal 5 1. Guna memberikan akses dan kemudahan masyarakat dalam menjalankan aktifitas sehari-harinya baik guna keperluan bersosialisasi maupun berkegiatan ekonomi maka dibuatlah jalan-jalan desa dan Gang. 2. Guna mempermudah pencarian alamat maka jalan-jalan desa dan gang diberikan nama sesuai kearifan lokal melalui musyawarah desa. 3. Mengenai letak Jalan Desa dan Gang serta penamaannya dijelaskan secara rinci dalam Peta Jalan yang menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini. 4. Bila ada pengusulan pembangunan Jalan maupun Gang atas kebutuhan masyarakat maka akan ditambahkan dalam Peta Jalan seperti yang dimaksud dalam pasal 5 ayat 3 di atas. IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 6 Hal-hal yang belum diatur dalam Perturan Desa ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa. Pasal 7 1. Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 2. Agar setiap masyarakat mengetahuinya Peraturan Desa ini dimasukan dalam Berita lembaran Desa Kedungjaran. Ditetapkan : Kedungjaran Pada tanggal : 30 Desember 2017 KEPALA DESA KEDUNGJARAN SARIDJO Diundangkan di : Kedungjaran Pada tanggal : 2 Januari 2018 SEKRETARIS DESA WASDARI LEMBARAN DESA KEDUNGJARAN TAHUN 2017 NOMOR……..
  5. 5. BERITA ACARA RAPAT BERSAMA ANTARA PEMERINTAH DESA DAN BPD DESA KEDUNGJARAN KECAMATAN SRAGI KABUPATEN PEKALONGAN Pada hari ini ……….. Bulan November Tahun Dua Ribu Tujuh Belas bertempat di Aula Kantor Desa Kedungjaran Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan, telah dilaksanakan rapat bersama antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Kedungjaran yang dimulai pukul 8.00 WIB sampai dengan pukul 12.30 WIB membahas Peraturan Desa tentang Wilayah dan Batas-Batas Desa Kedungjaran. Dalam rapat tersebut dihadiri oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa Kedungjaran serta Badan Permusyawaratan Desa Kedungjaran sebagaimana dalam daftar hadir terlampir. Dalam Rapat telah diperoleh kata sepakat Menyetujui Peraturan Desa tentang Wilayah dan Batas-Batas Desa Kedungjaran Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan Demikian berita acara ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. . KETUA BPD KEDUNGJARAN SUUD KEPALA DESA KEDUNGJARAN SARIDJO
  6. 6. BERITA ACARA PENGUMPULAN DAN PENELITIAN DOKUMEN BATAS DESA PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA Nomor …………………..(1) Pada hari ini ………… tanggal ………… bulan ……… tahun 2018 bertempat di Desa Kedungjaran Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah telah dilaksanakan pengumpulan dan penelitian dokumen-dokumen batas, antara Desa Kedungjaran dengan desa-desa yang berbatasan dengan desa kedungjaran yaitu : a. Desa Klunjukan ( Utara ); b. Desa Purworejo ( Selatan ); c. Desa Gebangkerep ( Barat ); d. Kali Sragi ( Timur ). dengan hasil sebagai berikut: 1. Dokumen-dokumen batas Desa Kedungjaran dengan Desa Klunjukan yang disepakati adalah: a. Letter C milik b. Letter C milik c. Letter C milik d. Letter C milik e. Peta Penunjukan Batas. 2. Dokumen-dokumen batas Desa Kedungjaran dengan Desa Purworejo yang disepakati adalah: a. Letter C milik b. Letter C milik c. Letter C milik d. Letter C milik e. Peta Penunjukan Batas. 3. Dokumen-dokumen batas Desa Kedungjaran dengan Desa Klunjukan yang disepakati adalah: a. Letter C milik b. Letter C milik c. Letter C milik d. Letter C milik e. Peta Penunjukan Batas. 4. Peta Sungai Sragi Demikian Batas Desa Kedungjaran yang dibuat atas dasar data-data kepemilikan Lahan pada wilayah perbatasan. Kepala Desa Klunjukan CISWO Kepala Desa Kedungjaran SARIDJO Kepala Desa Purworejo KARYONO Kepala Desa Gebangkerep SURYO HARJONO

×