Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Perdes no. 4 tahun 2017 tentang psn

352 views

Published on

Pemberantasan Sarang Nyamuk

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

Perdes no. 4 tahun 2017 tentang psn

  1. 1. PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN KECAMATAN SRAGI DESA KEDUNGJARAN PERATURAN DESA KEDUNGJARAN NO 4 TAHUN 2017 TENTANG PSN
  2. 2. PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN KECAMATAN SRAGI DESA KEDUNGJARAN PERATURAN DESA KEDUNGJARAN NO 4 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERANTASAN SARANG NYAMUK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA KEDUNGJARAN Menimbang : a. bahwa penyakit Chikungunya, Malaria, Demam Berdarah Dengue, Kaki Gajah merupakan salah satu penyakit yang cenderung meningkat jumlah kasusnya dan penyebarannya, serta sering menimbulkan kejadian luar biasa dan kematian sehingga menjadi masalah kesehatan masyarakat; b. bahwa untuk itu perlu dilakukan berbagai kegiatan pemberantasan penyakit Chikungunya, Malaria, Demam Berdarah Dengue, Kaki Gajah secara dini dan terus-menerus; c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan Peraturan Desa tentang Pemberantasan Penyakit Chikungunya, Malaria, Demam Berdarah Dengue, Kaki Gajah dengan Pemberantasan Sarang Nyamuk. Mengingat : 1. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa; 5. Kepmenkes No.581 / Menkes / SK / VII / 1992 tentang Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue. 6. Kepmenkes Ri No.1350/Menkes/Sk/Xii/2001 Tentang Pestisida, 7. Keputusan menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 406 / MENKES / SK / III/ 2004 Tentang Penetapan Kondisi Kejadian Luar Biasa ( KLB ) Demam Berdarah Dengue di Indonesia; 8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1529 / Menkes / SK / X / 2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif; 9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 2269 / Menkes / PER / XI / 2011 mengenai Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat; 10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga; 11. Peraturan Desa No. 12 Tahun 2015 Tentang Mobil Siaga; 12. Peraturan Desa No. 5 Tahun 2016 Tentang Bank sampah; 13. Peraturan Desa No. 2 Tahun 2017 Tentang Kesehatan Desa; 14. Peraturan Desa No. 3 Tahun 2017 Tentang PHBS.
  3. 3. Dengan Persetujuan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGJARAN Dan KEPALA DESA KEDUNGJARAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DESA KEDUNGJARAN TENTANG PEMBERANTASAN SARANG NYAMUK BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan : 1. Penyakit Demam Berdarah Dengue adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus dengue dan ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti, yang ditandai dengan demam mendadak 2 sampai dengan 7 hari tanpa penyebab yang jelas, lemah/lesu, gelisah, nyeri ulu hati, disertai tanda perdarahan di kulit berupa bintik perdarahan (petechiae, lebam (echymosis) atau ruam (purpura). Kadang-kadang mimisan, berak darah, muntah darah, kesadaran menurun atau renjatan (Shock). 2. Chikungunya adalah Demam tinggi, Nyeri Sendi dan Otot, Sakit Kepala parah yang menyerang manusia yang disebabkan gigitan nyamuk Aedes aegypti atau Aedes albopictus. Nyamuk ini berperan sebagai perantara atau vektor yaitu organisme yang membawa virus chikungunya di dalam tubuhnya tanpa terjangkiti. 3. Malaria adalah penyakit menular berupa Demam Tinggi, nyeri otot persendian dan sakit kepala akibat infeksi parasit plasmodium yang ditularkan melalui gigitan nyamuk malaria yang bernama Anopheles 4. Penyakit kaki gajah atau pembengkakan pada bagian kaki, tangan atau tubuh adalah penyakit menular yang disebabkan oleh cacing filaria, yang hidup dalam saluran dan kelenjar getah bening (limfe) yang dapat menyebabkan gejala akut dan kronis serta ditularkan oleh berbagai jenis nyamuk. 5. Penderita/tersangka adalah orang sakit dengan tanda-tanda seperti pada butir 1 - 4 atau sekurang-kurangnya panas tanpa sebab jelas dan petichiae atau tanda perdarahan lainnya. 6. Pengamatan penyakit adalah kegiatan mencatat jumlah penderita/tersangka penyakit demam berdarah dengue menurut waktu dan tempat (wilayah) kejadian, yang dilaksanakan secara teratur. 7. Pemusnahan penyebab penyakit adalah penyemprotan insektisida untuk membasmi nyamuk pembawa Penyakit. 8. Penyelidikan epidemiologi adalah kegiatan pelacakan penderita/tersangka lainnya dan pemeriksaan jentik nyamuk penular penyakit Chikungunya, Malaria, Demam Berdarah Dengue, Kaki Gajah di rumah penderita/tersangka dan rumah-rumah sekitarnya dalam radius sekurang-kuranya 100 meter, serta tempat umum yang diperkirakan menjadi sumber penyebaran penyakit lebih lanjut.
  4. 4. 9. Penanggulangan seperlunya adalah penyemprotan insektisida dan /atau pemberantasan sarang nyamuk yang dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan epidemiologi. 10. Kejadian luar biasa adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan/kematian penyakit Chikungunya, Malaria, Demam Berdarah Dengue, Kaki Gajah yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu. 11. Pemeriksaan Jentik Berkala (PJB) adalah pemeriksaan tempat penampungan air dan tempat perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti, Anopeles dan Nyamuk jenis lainnya untuk mengetahui adanya jentik nyamuk, yang dilakukan di rumah dan tempat umum secara teratur sekurang-kurangnya tiap 3 bulan untuk mengetahui keadaan populasi jentik nyamuk penular penyakit Chikungunya, Malaria, Demam Berdarah Dengue, Kaki Gajah. 12. Abatisasi adalah penaburan insektisida pembasmi jentik pada tempat penampungan air. 13. Rumah adalah bangunan untuk tempat tinggal termasuk bangunan yang digunakan untuk usaha kecil seperti warung, toko,industri-rumahan, dan mushola. 14. Tempat umum ialah bangunan untuk pelayanan umum seperti sekolah, hotel/losmen, asrama, rumah makan, tempat rekreasi, tempat industri/pabrik, kantor, terminal/stasiun, stasiun pompa bensin, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan lainnya, dimana kemungkinan terjadinya penularan tinggi. 15. Angka Bebas Jentik (ABJ) adalah persentase rumah dan/atau Tempat Umum yang tidak ditemukan jentik, pada pemeriksaan jentik berkala. 16. Daerah rawan adalah desa/kelurahan yang dalam 3 tahun yang terakhir kejangkitan penyakit Chikungunya, Malaria, Demam Berdarah Dengue, Kaki Gajah, atau yang karena keadaan lingkungannya (antara lain karena penduduknya padat, mempunyai hubungan transportasi yang ramai dengan wilayah lain), sehingga mempunyai risiko untuk kejadian luar biasa. 17. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 18. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan di hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 19. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa; 20. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintahan di Desa 21. Lembaga Desa adalah seluruh Lembaga atau Organisasi yang ada di Desa seperti LPMD, KPMD, TP PKK, Karang Taruna, RT/RW dan lain sebagainya. 22. Badan Permusyawaratan Desa atau sebutan lainnya yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 23. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang–undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;
  5. 5. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 (1) Maksud dari Pemberantasan Sarang Nyamuk adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan bersama oleh Pemerintah Desa, Lembaga Desa dan seluruh warga Desa berkaitan dengan Pencegahan Timbul dan menularnya Penyakit Chikungunya, Malaria, Demam Berdarah Dengue, Kaki Gajah. (2) Tujuan dari Pelaksanaan Pemberantasan Sarang Nyamuk : a. Mencegah terjangkitnya Penyakit menular yang di bawa / disebabkan gigitan Nyamuk seperti Penyakit Chikungunya, Malaria, Demam Berdarah Dengue, Kaki Gajah . b. Mencegah Penularan Penyakit menular yang di bawa / disebabkan gigitan Nyamuk seperti Penyakit Chikungunya, Malaria, Demam Berdarah Dengue, Kaki Gajah . BAB III RUANG LINGKUP DAN METODA PELAKSANAAN PSN Pasal 3 (1) Ruang Lingkup Pelaksanaan PSN di Peraturan Desa ini adalah, seluruh wilayah hukum Desa Kedungjaran yang di dalamnya meliputi : a. Seluruh Rumah Tangga yang ada di Desa Kedungjaran baik sebagai Rumah Tinggal, Tempat Kerja maupun Industri Rumah Tangga. b. Seluruh Instansi Pemerintahan dan Tempat Kerja lainnya / seperti : Balai Desa, Gedung Sekolah, Gedung PKD, Lumbung Desa, Pabrik dan lain-lain. c. Seluruh Sarana Umum seperti Tempat Ibadah, Tempat Pertemuan dan lain sebagainya. d. Seluruh Wilayah Desa Kedungjaran lainnya termasuk Kebun, Sawah dan Pekarangan Rumah. (2) Metoda yang digunakan dalam Pelaksanaan Pemberantasan Sarang Nyamuk adalah 3 M PLUS, seperti : a. Menguras, adalah membersihkan tempat yang sering dijadikan tempat penampungan air seperti bak mandi, ember air, tempat penampungan air minum, penampung air lemari es dan lain-lain b. Menutup, yaitu menutup rapat-rapat tempat-tempat penampungan air seperti drum, kendi, toren air, dan lain sebagainya; c. Mengubur atau Memanfaatkan kembali atau mendaur ulang barang bekas yang memiliki potensi untuk jadi tempat perkembangbiakan nyamuk penular Demam Berdarah; d. Menaburkan bubuk larvasida atau Bubuk Abate pada tempat penampungan air yang sulit dibersihkan; e. Menggunakan obat nyamuk atau anti nyamuk; f. Menggunakan kelambu saat tidur; g. Memelihara ikan pemangsa jentik nyamuk; h. Menanam tanaman pengusir nyamuk, i. Mengatur cahaya dan ventilasi dalam rumah; j. Menghindari kebiasaan menggantung pakaian di dalam rumah yang bisa menjadi tempat istirahat nyamuk, dan lain-lain. k. Pelaksanaan Foging atau Pengasapan.
  6. 6. BAB VI PELAKSANA DAN KEWAJIBAN PSN Pasal 4 (1) Seluruh elemen Masyarakat di Desa Kedungjaran dari Aparatur Pemerintah Desa, Pengurus dan anggota Kelembagaan desa, Seluruh Warga, Pegawai maupun Pekerja yang bekerja dalam waktu terus menerus di Desa Kedungjaran wajib menjalankan PSN. (2) Setiap Satu Rumah atau Gedung atau Bangunan yang ada di Jakarta wajib mempunyai 1 anggota Keluarga yang memahami pelaksanaan PSN atau sekurang-kurangnya sebagai Pengawas Jentik. (3) Pengawas Jentik wajib melaporkan keberadaan Jentik dirumah atau gedung atau bangunan yang dimiliki atau di tinggali kepada Petugas di Satuan Tugas Pemberantasan Sarang Nyamuk atau Satgas PSN. (4) Pemerintah Desa melalui Satgas PSN wajib memberikan saluran Laporan, Informasi dan Sosialisasi kepada warga mengenai pelaksanaan PSN dengan 3M PLUS. BAB IV PENGGUNAAN OBAT KIMIA Pasal 5 (1) Penggunaan Obat-obatan dan Bahan Kimia berupa Bubuk Abate maupun Pengasapan bisa dilakukan bila pelaksanaan 3 M Plus dianggap masih kurang. (2) Penggunaan Bahan Kimia, terutama Foging atau Pengasapan baru bisa dilakukan bila : a. Jumlah Penderita Positif lebih dari 1 orang, b. Pelaksanaan 3M Plus sudah benar-benar dilakukan maksimal, c. Tingginya Kemungkinan masuknya vector ( Nyamuk pembawa penyakit ) dari daerah lain. (3) Pelaksanaan Foging bisa meminta kepada Instansi atau Dinas terkait. (4) Pelaksanaan Foging bisa dilakukan secara mandiri dengan syarat harus dikoordinasikan dengan Instansi Kesehatan terkait agar mendapatkan Kepastian akan Dosis, Takaran dan Ketrampilan Tenaga Pelaksana (5) Pelaksanaan Foging tidak boleh dilaksanakan secara sering. (6) Pelaksanaan Foging harus diikuti dengan kegiatan PSN berupa Kegiatan 3 M yaitu Menguras, Menutup dan Mengubur tempat-tempat yang bisa dijadikan tempat berkembang biaknya Nyamuk. BAB V KEWAJIBAN PEMERINTAH DESA Pasal 5 (1) Pemerintah Desa wajib memberi Akses Informasi, Kebijakan dan Sarana Prasarana demi keberhasilan Pelaksanaan PSN di Desa Kedungjaran. (2) Pemerintah Desa wajib membentuk Satgas PSN yang bertugas dan bertanggungjawab dalam keberhasilan pelaksanaan Program PSN. (3) Biaya atas pelaksanaan PSN bisa dianggarkan dari APBDes.
  7. 7. BAB VI SANGSI Pasal 6 (1) Bahwa setiap Warga yang kedapatan di Rumahnya terdapat jentik dan tidak melaporkan ke Satgas maka diharuskan melakukan PSN hari itu juga diawasi Satgas PSN dan diwajibkan membuat Pernyataan untuk melaksanakan PSN secara baik dan Rutin. (2) Terhadap warga atas Rumah yang tak melaksanakan PSN, tidak berhak mendapat Layanan Mobil Siaga secara Gratis atau harus membayar biaya Transportasi. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 (3) Uang Denda disetor kepada bendahara Desa dan di masukkan ke Rekening Khusus bagi keperluan Pelaksanaan PSN di Desa Kedungjaran. (4) Bendahara Desa wajib melaporkan Uang Denda yang diterima dan penggunaannya secara berkala. Pasal 8 (1) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa dan atau Keputusan Kepala Desa. (2) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. (3) Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Desa ini dengan penempatan dalam lembaran Berita Desa Kedungjaran Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan. Di Keluarkan di Kedungjaran Pada tanggal 15 Januari 2017 KEPALA DESA KEDUNGJARAN S A R I D J O Diundangkan di Kedungjaran Pada tanggal 15 Januari 2017 Pj. SEKRETARIS DESA KEDUNGJARAN WASDARI
  8. 8. KEPALA DESA KEDUNGJARAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGJARAN NOMOR / 2013 / SK / I / 2017 TENTANG SATUAN TUGAS PELAKSANA PEMBERANTASAN SARANG NYAMUK ( PSN ) DESA KEDUNGJARAN KECAMATAN SRAGI KABUPATEN PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH KEPALA DESA KEDUNGJARAN, Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemberantasan sarang nyamuk agar pelaksanaannya dapat berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Satuan Tugas Pelaksana Program Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) Desa Kedungjaran Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah. Mengingat : 1. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; 2. Kepmenkes No.581 / Menkes / SK / VII / 1992 tentang Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue. 3. Kepmenkes Ri No.1350/Menkes/Sk/Xii/2001 Tentang Pestisida, 4. Keputusan menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 406 / MENKES / SK / III/ 2004 Tentang Penetapan Kondisi Kejadian Luar Biasa ( KLB ) Demam Berdarah Dengue di Indonesia; 5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1529 / Menkes / SK / X / 2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 2269 / Menkes / PER / XI / 2011 mengenai Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga; 8. Peraturan Desa No. 2 Tahun 2017 Tentang PHBS. 9. Peraturan Desa No. 3 Tahun 2017 Tentang PSN. MEMUTUSKAN : Menetapkan, PERTAMA : Membentuk Satuan Tugas Pelaksana Program Pemberantasan Sarang Nyamuk Desa Kedungjaran Kecamatan sragi Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir.
  9. 9. KEDUA KETIGA KEEMPAT : : : Menugaskan Satuan Tugas sebagaiman dalam ketetapan pertama di atas untuk : a. Menyusun rencana kerja tahunan Program Pemberantasan Sarang Nyamuk oleh Masyarakat; b. Memberikan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada warga masyarakat tentang Pemberantasan Sarang Nyamuk; c. Melakukan pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan Pemberantasan Sarang Nyamuk di Desa Kedungjaran Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa tengah; d. Menyediakan Tempat dan Nomor Pengaduan / Pelaporan atas pelaksanaan PSN maupun atas kejadian-kejadian terkait penyakit yang timbul atas vector penyebar Nyamuk. e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa Kedungjaran Membebankan biaya pada Ketetapan kedua pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun berjalan. a. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan; b. Mengundangkan Keputusan ini dalam be.rita Desa Kedungjaran Ditetapkan di Kedungjaran Pada Tanggal 15 Januari 2017 Kepala Desa Kedungjaran SARIDJO Diundangkan dalam Berita Desa Tanggal 15 Januari 2017 Nomor …. WASDARI Pj. Sekdes
  10. 10. Lampiran Keputusan Kepala Desa Kedungjaran Tanggal 15 Januari 2017 Nomor / 2013 / SK / I / 2017 SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PROGRAM PEMBERANTASAN SARANG NYAMUK ( PSN ) DESA KEDUNGJARAN NO JABATAN DALAM TIM JABATAN DALAM LEMBAGA DESA NAMA 1 2 3 4 1. 2. 3. 4. 5. 6. Penanggungjawab a. Ketua b. Wa. Ketua c. Wa. Ketua Sekretaris Bidang Penyuluhan 1. Koordinator 2. Anggota Bidang Pengawasan Jentik 1. Koordinator 2. Anggota Bidang PSN 1. Koordinator 2. Anggota Kepala Desa Kepala Dusun Kepala Dusun Kepala Dusun Kepala Dusun Ketua KPMD Anggota KPMD Ketua TP PKK Kader Posyandu BPD / LPMD Ketua RT Saridjo Prawiro Raharjo Widya Mukti Danoyo Ridhowi Triyanto Kepala Desa Kedungjaran S A R I D J O

×