Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Perdes no. 6 tahun 2017 tentang kibbla

1,007 views

Published on

Kesehatan Ibu dan Anak baru Lahir

Published in: Government & Nonprofit
  • Hey guys! Who wants to chat with me? More photos with me here 👉 http://www.bit.ly/katekoxx
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here

Perdes no. 6 tahun 2017 tentang kibbla

  1. 1. PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN KECAMATAN SRAGI DESA KEDUNGJARAN PERATURAN DESA KEDUNGJARAN NO 6 TAHUN 2017 TENTANG KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR DAN ANAK (KIBBLA)
  2. 2. PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN KECAMATAN SRAGI DESA KEDUNGJARAN PERATURAN DESA KEDUNGJARAN NO 6 TAHUN 2017 TENTANG KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR DAN ANAK (KIBBLA) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA KEDUNGJARAN Menimbang : a. bahwa dalam rangka menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) serta Angka Kematian Bayi (AKB) di Desa Kedungjaran sebagai upaya peningkatan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan pelayanan kesehatan dasar terutama kepada ibu, bayi dan anak; b. bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pembangunan kesehatan di wilayah Desa Kedungjaran merupakan tanggungjawab bersama antara Pemerintah Desa, Lembaga-lembaga yang ada di tingkat desa, dunia usaha/swasta dan masyarakat; c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a, dan b konsideran menimbang ini, perlu adanya Peraturan Desa tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak (KIBBLA); Mengingat : 1. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa; 5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1529 / Menkes / SK / X / 2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif; 6. Peraturan Menteri Desa No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga; 8. Permen Desa Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2017 9. Peraturan Desa No. 12 Tahun 2015 Tentang Mobil Siaga; 10. Peraturan Desa Kedungjaran No. 2 Tahun 2017 Tentang Kesehatan Desa. 11. Peraturan Desa Kedungjaran No. 6 Tahun 2017 Tentang PKD
  3. 3. Dengan Persetujuan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGJARAN Dan KEPALA DESA KEDUNGJARAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DESA KEDUNGJARAN TENTANG KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR DANANAK (KIBBLA) Dalam Peraturan Desa ini yang di maksud dengan: 1. Desa adalah Desa Kedungjaran. 2. Peraturan Desa adalah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa Kedungjaran setelah mendapat persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa Kedungjaran. 3. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. 4. Kesehatan Ibu Bayi Baru Lahir dan Anak yang selanjutnya disebut KIBBLA adalah paket pelayanan terpadu dengan memfokuskan pada intervensi yang terbukti berhasil menurunkan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi serta Anak. 5. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang memberikan pelayanan kesehatan masyarakat yang meliputi 5 program prioritas yaitu keluarga berencana, kesehatan ibu dan anak, gizi, imunisasi dan penanggulangan diare. 6. Pos Persalinan Desa yang selanjutnya disebut Poliklinik Kesehatan Desa adalah fasilitas pelayanan masyarakat desa yang memberikan pelayanan kesehatan ibu, bayi dan anak. 7. Praktek bidan adalah tempat untuk penyelenggaraan pelayanan kebidanan bagi wanita hamil, nifas, dan KB, dan penyelenggaraan pelayanan bayi dan balita. 8. Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi yang selanjutnya disingkat P4K adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka peningkatkan peran aktif suami, keluarga dan masyarakat dalam merencanakan persalinan yang aman dan persiapan menghadapi komplikasi bagi ibu hamil serta tanda bahaya kehamilan. 9. Dukun bayi adalah tenaga non profesional yang bekerja membantu proses persalinan oleh tenaga kesehatan. 10. Tim Kesehatan Desa, atau nama lain yang sudah ada di desa, adalah suatu lembaga yang pembentukannya berdasarkan hasil musyawarah desa yang melibatkan tokoh masyarakat, agama, pemuda, PKK, bidan di desa, kader posyandu, BPD, dan LPMD. Tim Kesehatan Desa ini dikoordinir oleh Pokja IV PKK, dan beranggotakan kader kesehatan. 11. Sasaran KIBBLA adalah Ibu hamil, ibu melahirkan, ibu nifas, bayi baru lahir dan balita. BAB II HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Pertama Hak Masyarakat Pasal 2 Setiap orang berhak: (1) mendapatkan akses pelayanan KIBBLA pada sarana pelayanan kesehatan Pemerintah Desa dan Tenaga Kesehatan; (2) mendapatkan informasi KIBBLA yang proposional;
  4. 4. (3) bagi masyarakat miskin mendapat jaminan pembiayaan KIBBLA dari Pemerintah Desa. Bagian Kedua Kewajiban Penyelenggara Pelayanan KIBBLA Pasal 3 Penyelenggara pelayanan KIBBLA berkewajiban: (1) meningkatkan pemeliharaan KIBBLA; (2) memberikan informasi yang sebenranya mengenai pelayanan KIBBLA; (3) melakukan kemitraan antara Pemerintah dan swasta termasuk Bidan praktek swasta dalam upaya meningkatkan derajad KIBBLA; (4) memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan; (5) prosedur yang sebagimana dimaksud pada ayat (4) adalah segala aturan yang berlaku pada Poliklinik Kesehatan Desa dan Posyandu Desa. Bagian Ketiga Kewajiban Masyarakat Pasal 4 Masyarakat pengguna layanan KIBBLA berkewajiban: (1) mematuhi prosedur dan anjuran dari penyelenggara pelayanan; (2) meningkatkan pemeliharaan kesehatan diri dan keluarga; (3) meningkatkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); (4) membantu pengguna layanan KIBBLA; (5) membantu mensosialisasikan program Pemerintah Desa tentang KIBBLA. BAB III WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DESA Bagian Pertama Wewenang Pasal 5 Wewenang Pemerintah Desa dalam penyelenggaran pelayanan kesehatan: (1) memberikan penerangan dan penyuluhan KIBBLA kepada masyarakat; (2) melakukan pembinaan dan pengawasan kepada para tenaga kesehatan baik perorangan maupun yang berada pada institusi pemerintah desa dan swasta; (3) membantu Pemerintah melakukan Audit Maternal Perinatal (AMP) terhadap setiap kasus yang terkait dengan kematian ibu dan bayi. Bagian Kedua Tanggung Jawab Pasal 6 Tanggung jawab Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan: (1) mengatur, membina dan mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan KIBBLA; (2) menyelenggarakan pelayanan kesehatan KIBBLA yang merata dan terjangkau oleh masyarakat; (3) meningkatkan derajad kesehatan masyarakat.
  5. 5. BAB IV PELAYANAN KESEHATAN Bagian Pertama Pasal 7 (1) Bayi dan balita dari keluarga miskin yang kekurangan energi kronis berhak mendapat jaminanan pemberian makanan tambahan melalui dana APBDES dan swadaya masyarakat. (2) Bayi dan balita berhak mendapat pelayanan Posyandu secara rutin: monitoring pertumbuhan, gizi, imunisasi, pencegahan diare. Bagian Kedua Tenaga Persalinan Pasal 8 (1) Setiap pertolongan persalinan harus dilaksanakan di sarana kesehatan dan ditangani oleh tenaga kesehatan / Bidan yang kompeten. (2) Dalam melaksanakan pertolongan persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tenaga kesehatan dapat menjalin kemitraan dengan dukun bayi. Bagian Ketiga Pembagian Tugas Bidan, Dukun Bayi, Tim Kesehatan Desa Pasal 9 (1) Bidan mempunyai tugas: a. melakukan asuhan kebidanan sesuai standar pelayanan dan kewenangannya; b. melakukan pemeriksaan pada kehamilan; c. melakukan pertolongan persalinan; d. melakukan asuhan kebidanan paska persalinan pada ibu nifas dan bayi baru lahir; dan e. melakukan perawatan pada bayi baru lahir. (2) Dukun bayi mempunyai tugas: a. memotifasi setiap ibu hamil untuk melakukan pemeriksaan kehamilan sedini mungkin pada Bidan atau Tenaga Kesehatan; b. memotifasi ibu hamil untuk merencanakan persalinan bersama Bidan dan atau Tenaga Kesehatan; c. mendampingi ibu bersalin pada saat persalinan di Bidan dan atau Tenaga Kesehatan; d. melakukan perawatan pada bayi lahir sesuai standar pelayanan dan kewenangannya. (3) Tim Kesehatan Desa mempunyai tugas: a. melakukan pertemuan rutin dengan difasilitasi oleh Bidan; b. memberikan masukan untuk pemantapan pelaksanaan P4K; c. melakukan up-date (pemutakhiran data) bulanan KIA; d. membahas hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan P4K dan bagaimana mengatasinya; e. memantau kesiapan masyarakat dalam berpartisipasi dalam pelaksanaan P4K (komponen P4K). BAB V MEKANISME USULAN KESEHATAN DAN SUMBER DANA Bagian Pertama Mekanisme Usulan Kesehatan Pasal 10
  6. 6. (1) Perencanaan kesehatan dan atau KIBBLA dimulai dari tingkat desa melalui musrenbangdes dengan melibatkan unsur masyarakat secara partisipatif. (2) Hasil pembahasan prioritas usulan termasuk di dalamnya bidang kesehatan dan atau KIBBLA selanjutnya akan dibahas pada musrenbang di tingkat kecamatan dan kabupaten. (3) Dalam musrenbang ditingkat kecamatan Forum Masyarakat Desa (FMD) masuk sebagai delegasi/utusan desa untuk membawa aspirasi/usulan tentang kesehatan dan atau KIBBLA. (4) Utusan Forum Masyarakat Desa dalam musrenbang kecamatan yang dimaksud pada butir 3 adalah unsur Tim Kesehatan Desa yang memiliki kemampuan untuk meyakinkan dan membawa aspirasi usulan kesehatan dan atau KIBBLA dalam pembahasan usulan pada musrenbang kecamatan. Bagian Kedua Sumber Dana Dan Mekanisme Pengelolaan Pasal 11 (1) Sumber dana untuk mendukung program KIBBLA diperoleh dari APBDes, bersumber dari: a. APBN; b. APBD; c. ADD; d. Sumbangan masyarakat desa; e. Bantuan lainnya (misalnya dari PNPM). (2) Pengelolaan dana dilakukan oleh Tim Kesehatan Desa melalui Bendahara Tim Kesehatan Desa. BAB VI PELAKSANAAN PROGRAM KIBBLA Bagian Pertama Pemantauan Wilayah Setempat - Kesehatan Ibu Dan Anak Pasal 12 (1) Tim Kesehatan Desa melakukan pendataan dan pemantauan semua sasaran KIBBLA. (2) Biaya pendataan sasaran KIBBLA akan dialokasikan dari dana Program KIBBLA. (3) Pemantauan kesehatan ibu dan anak dilakukan secara menyeluruh untuk aspek pemeriksaan kehamilan (K4), persalinan oleh tenaga kesehatan, pemeriksaan bayi baru lahir (KN2), pelayanan nifas, dan kontrasepsi pasca persalinan. (4) Bidan desa secara aktif menggerakkan kelompok dasa wisama untuk menemukan kasus-kasus KIBBLA resiko tinggi. (5) Kader posyandu bersama bidan desa secara aktif melakukan pencatatan dan pelacakan untuk sasaran yang tidak datang (pelayanan 5 T = Timbang berat badan, Tekanan darah diukur, imunisiasi TT, Tablet besi, Tinggi fundus atau usia kehamilan) pada saat posyandu. (6) Tim Kesehatan Desa melaporkan kasus kematian maternal ke petugas kesehatan (kematian ibu yang melahirkan, hamil dan nifas sampai dengan 42 hari setelah melahirkan), perinatal (kematian janin umur 28 minggu dan sampai dengan 7 hari setelah bayi lahir), dan neonatal (kematian bayi berumur 8-28 hari). Tim Kesehatan Desa juga ikut membantu memberikan informasi apabila dilakukan AMP (Audit Maternal Perinatal). Bagian Kedua Persiapan Biaya Pasal 13 (1) Bagi keluarga yang sangat miskin (pra sejahtera) yang mendapatkan Jamkesmas maka tidak dikenakan biaya untuk pelayanan kesehatan ibu dan anak (pemeriksaan ibu hamil, penanganan gawatdaruratan, ibu nifas, dan neonatus).
  7. 7. (2) Bagi masyarakat miskin yang belum terdaftar dalam Jamkesmas dan mengalami kasus kegawatdaruratan maka dibantu dari alokasi dana APBDES, Jamkesmasda dan swadaya masyarakat sesuai kemampuan desa. (3) Bagi masyarakat yang masuk kategori miskin (sejahtera 1), terutama yang tinggal di dusun terpencil apabila mengalami kasus kegawatdaruratan maka dibantu biaya transportasi menuju Rumah Sakit. (4) Penjelasan mengenai kriteria sejahtera 1 akan diatur kemudian berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa atas masukan dari lembaga desa dan Bidan desa. (5) Untuk persiapan kelahiran, setiap ibu hamil harus melakukan tabungan ibu bersalin (Tabulin) sejak diketahui hamil sampai melahirkan. (6) Setiap masyarakat harus melakukan penggalangan dana sosial ibu bersalin (dasolin) yang dikelola oleh Tim Kesehatan Masyarakat dan digunakan untuk membantu pelayanan masyarakat yang tidak mampu. (7) Tata cara masyarakat yang membutuhkan Dasolin ini adalah dengan meminta surat pengantar dari ketua RT setempat kemudian menghubungi Tim Kesehatan Desa, selanjutnya jira pengajuan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, Ketua Tim Kesehatan Desa merekomendasikannya lepada bendahara untuk melakukan pembayaran. Bagian Ketiga Persiapan Donor Darah Pasal 14 (1) Tim Kesehatan Desa dan dibantu aparat desa melakukan pendataan kepada masyarakat untuk menjadi calon pendonor, guna mempersiapkan apabila terjadi kasus kegawatdaruratan yang dialami oleh masyarakat dan membutuhkan darah. (2) Masyarakat yang telah terdaftar sebagai calon pendonor darah secara sukarela menandatangani surat perjanjian sebagai calon pendonor dan siap apabila sewaktu- waktu dibutuhkan untuk menyumbang darahnya. Bagian Keempat Persiapan Transportasi Pasal 15 (1) Pemerintah Desa wajib mempersiapkan Sarana Transportasi guna keperluan Pengantaran dan Penjemputan untuk keperluan Kibbla. (2) Pemerintah Desa selain mempersiapkan Sarana Transportasi juga wajib mempersiapkan Tenaga Pengemudi yang siap 24 jam X 7 Hari guna keperluan Pengantaran dan Penjemputan untuk keperluan Kibbla. (3) Mengenai biaya Operasional Sarana Transportasi diatur dalam Peraturan tersendiri. BAB VII PENGAWASAN DAN PELAPORAN Pasal 16 (1) Penanggungjawab pengawasan pengelolaan kegiatan dan keuangan adalah Kepala Desa, BPD dan LPMD. (2) Tim Kesehatan Desa wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan kepada Kepala Desa, BPD, LPMD dan kepada masyarakat melalui musyawarah sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun. (3) Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan untuk KIBBLA diatur dalam Perdes APBDes.
  8. 8. BAB VIII KETENTUAN LAIN–LAIN Pasal 17 (1) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Desa ini, baik mengenai pelaksanaan pasal-pasal maupun Kebijakan khusus akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa dan atau Keputusan Kepala Desa. (2) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. (3) Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Desa ini dengan penempatan dalam lembaran Berita Desa Kedungjaran Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan. Di Keluarkan di Kedungjaran Pada tanggal 15 Januari 2017 KEPALA DESA KEDUNGJARAN S A R I D J O Diundangkan di Kedungjaran Pada tanggal 15 Januari 2017 Pj. SEKRETARIS DESA KEDUNGJARAN WASDARI
  9. 9. PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN KECAMATAN SRAGI DESA KEDUNGJARAN Sekretariat : Jl. Raya Sragi Bojong KM 2 No.3 Kedungjaran 51155 SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGJARAN NOMOR : 3 / I / 2017 TENTANG TIM KESEHATAN DESA PENGAWAS PELAKSANAAN KIBBLA DESA KEDUNGJARAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA KEDUNGJARAN Menimbang : a. Bahwa Pemerintah Desa berkewajiban meningkatkan Derajat Kesehatan atas Masyarakat di Desanya. b. Bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di desanya, maka Pemerintah Desa perlu menyediakan fasilitas tempat dan Tenaga Kesehatan untuk sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat desa. c. Bahwa untuk melaksanakan perihal yang dimaksud di huruf a dan b perlu diambil Keputusan Kepala Desa. Mengingat : 1. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa; 5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1529 / Menkes / SK / X / 2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif; 6. Peraturan Menteri Desa No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga; 8. Permen Desa Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2017 9. Peraturan Desa No. 12 Tahun 2015 Tentang Mobil Siaga; 10. Peraturan Desa Kedungjaran No. 2 Tahun 2017 Tentang Kesehatan Desa. 11. Peraturan Desa Kedungjaran No. 5 Tahun 2017 Tentang Poliklinik Kesehatan Desa. MEMUTUSKAN Menetapkan : Kesatu : Menyediakan Sebidang Tanah dengan Bangunan di atasnya di Jl. Raya Sragi – Bojong RT 001 RW 001 Desa Kedungjaran Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah untuk Poliklinik Kesehatan Desa. Kedua : Menyiapkan Kader Kesehatan guna ditugaskan di Poliklinik Kesehatan Desa. Ketiga : Menyiapkan Tenaga Kesehatan guna melayani Pelayanan Kesehatan kepada
  10. 10. Masyarakat di Poliklinik Kesehatan Desa Kedungjaran. Keempat : Menyiapkan Peralatan dan Obat-obatan baik secara mandiri maupun berkoordinasi dengan Instansi terkait. Kelima : Membentuk Pengurus Organisasi Poliklinik Kesehatan Desa dengan Tugas dan kewajiban sesuai Peraturan yang berlaku. Keenam : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungjaran (APBDes). Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya Ditetapkan di : Kedungjaran Pada Tanggal : 17 Januari 2017 KEPALA DESA KEDUNGJARAN SARIDJO Tembusan : 1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan 2. Camat Sragi 3. Kepala Puskesmas Sragi 4. Bidan Desa 5. Kader Kesehatan 6. Arsip
  11. 11. Lampiran 1 : Keputusan Kepala Desa Nomor : 2 / I / 2017 Tanggal : 17 Januari 2017 SUSUNAN PENGURUS POLIKLINIK KESEHATAN DESA DESA KEDUNGJARAN KECAMATAN SRAGI KABUPATEN PEKALONGAN NO KEDUDUKAN DALAM ORGANISASI JABATAN DALAM KEDINASAN NAMA 1 Pembina Camat Sragi Drs. H. Hasanudin 2 Pengawas Kepala Puskesmas I Sragi Dr. Asit 3 Penanggungjawab Kepala Desa Desa Kedungjaran Saridjo 4 Ketua Ketua BPD Desa Kedungjaran Suud 5 Sekretaris Sekretaris Desa Kedungjaran Wasdari 6 Bendahara Bendahara Desa Kedungjaran Agus Tamtomo 7 Kader Kesehatan Kader PKK Desa Kedungjaran Anik 8 Bidan Desa Bidan dari Puskesmas I Sragi Indah 9 Humas Perangkat Desa Ridhowi 10 Perlengkapan Perangkat Desa Prawiro Raharjo KEPALA DESA KEDUNGJARAN SARIDJO
  12. 12. Lampiran 2 : Keputusan Kepala Desa Nomor : 2 / I / 2017 Tanggal : 17 Januari 2017 JADWAL DAN TARIF LAYANAN POLIKLINIK KESEHATAN DESA DESA KEDUNGJARAN KECAMATAN SRAGI KABUPATEN PEKALONGAN A. JADWAL LAYANAN NO HARI JAM LAYANAN PETUGAS JAGA 1. Senin 08.00 – 12.00 Wibb 2. Selasa Libur 3. Rabu 08.00 – 12.00 Wibb 4. Kamis Libur 5. Jumat Libur 6. Sabtu 08.00 – 12.00 Wibb 7. Minggu Libur B. TARIF LAYANAN NO JENIS LAYANAN Biaya KETERANGAN 1. Periksa Rp. 5.000,- 2. Imunisasi Rp. 5.000,- 3. Cek Gula Darah Rp. 7.000,- 4. Cek Kolestoral Rp.15.000,- 5. Cek Asam Urat Rp.17.500,- 6. KB - 7. Mobil Siaga Gratis KEPALA DESA KEDUNGJARAN SARIDJO

×